BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Keberhasilan pembangunan di Jawa Tengah ditentukan oleh keberhasilan
pembangunan
dari
berbagai
sektor
termasuk
di
dalamnya adalah keberhasilan pembangunan pertanian dalam arti luas.
Guna
mewujudkan
keberhasilan
pembangunan
tersebut
diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang handal. Salah satu langkah yang ditempuh untuk mewujudkan SDM yang handal diperlukan penyuluhan secara berkelanjutan
supaya
penyuluhan
berkelanjutan
diperlukan
Kelembagaan
penyuluhan
kelembagaan mempunyai
yang
dilakukan
penyuluhan peran
secara
yang
penting
kuat. dalam
penyelenggaraan penyuluhan. Konsekuensi lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K (Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan), maka dituntut implementasinya dilapangan. Sesuai amanat UU tersebut, penyelenggaraan
penyuluhan
diselenggarakan
oleh
lembaga
pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan pemerintah di tingkat pusat berbentuk badan yang disebut Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM). Kelembagaan penyuluhan di tiingkat provinsi adalah Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh), sedangkan pada tingkat kabupaten/kota dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Bapelluh). Balai Penyuluhan di tingkat kecamatan, dan Pos Penyuluhan di tingkat desa/kelurahan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Lembaga Daerah yaitu Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah (Sekretariat Bakorluh) ditetapkan melalui Peraturan Daerah
10
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2008 pada tanggal 7 Juni 2008. Sejak saat itu kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Jawa Tengah dikoordinasikan oleh Bakorluh, dan ditunjang kelancaran tugasnya oleh Sekretariat Bakorluh yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat dengan tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Bakorluh dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang koordinasi penyuluhan. Sejak
Otonomi
Daerah,
kewenangan
penyelenggaraan
penyuluhan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota. Namun dalam pelaksanaannya muncul berbagai interpretasi yang menyebabkan beragamnya bentuk kelembagaan penyuluhan di setiap Kabupaten/Kota. Sampai dengan saat ini Kelembagaan penyuluhan yang di perkuat dengan perda sebanyak 15 unit, perbub 19 unit dan non kelembagaan penyuluhan 1 unit yaitu Kota Surakarta. Keadaan tersebut mengakibatkan fungsí penyuluhan dalam pemberdayaan masyarakat untuk mendukung program pembangunan pertanian menjadi tidak optimal. Untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna diperlukan adanya pendampingan/fasilitasi secara terus menerus dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu Revitalisasi Penyuluhan Pertanian dilaksanakan dalam rangka memperkuat lembaga penyuluhan yang terintegrasi di Kabupaten/Kota, penyelenggaraan
yang penyuluhan
berfungsi dan
untuk
pembinaan
melaksanakan SDM
pertanian,
perikanan dan kehutanan. Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut maka Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu kelembagaan penyuluhan yang diperkuat dengan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2008 mempunyai target dan indikator kinerja yang akan diselesaikan 5 tahun kedepan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018.
11
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
Renstra
Sekretariat
Bakorluh
merupakan
dokumen
yang
mendukung target RPJMD. Sekretariat Bakorluh mendukung misi ke-2 RPJMD,
yaitu
mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat
yang
berkeadilan menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, Sekretariat Bakorluh juga mendukung program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu desa mandiri, kedaulatan pangan, penanggulangan kemiskinan dan Ijo Royo-royo. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan
kegiatan
yang
melibatkan
berbagai
unsur
pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra - SKPD). Penyusunan dokumen
RPJMD
dikoordinasikan
oleh
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra SKPD, penyusunan rancangan Renstra SKPD, penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan penetapan Renstra SKPD. Dalam penyusunan rentra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah juga memperhatikan Rentra Kementerian Lembagan dari BPPSDMP Kementerian Pertanian, BPSDMP Kementerian Kelautan Perikanan dan BPPSDMK Kementerian Kehutanan. Sehingga dalam
12
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
pelaksanaan
kegiatan
yang
mendukung
tercapainya
target
pembangunan pertanian perikanan dan kehutanan saling terkait dan salinng mendukung. Renstra yang telah disusun ini pada akhirnya akantergambar pada rencana kerja tahunan Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah yang akan diukur kinerjanya setiap tahun. 1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Renstra ini mendasarkan pada berbagai peraturan sebagai berikut : 1. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Sistem
Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 6. Undang-undang
Nomor
16
Tahun
2006
tentang
Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
7
Tahun
2008
tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
13
dan
Pelaksanaan
Musyawarah
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
Perencanaan
Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1); 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan
Pemerintahan
yang
Menjadi
Kewenangan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pendapatan
Asli
Daerah
Provinsi
Jawa
Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31); 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
14
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2008 tentang Pejabaran Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; 19. Peraturan
Gubernur
Penyelenggaraan
Nomor
154
Penyuluhan
Tahun
Pertanian,
2008
tentang
Perikanan
dan
Kehutanan.
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan 2018. Maksud disusunnya Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa tengah adalah sebagai dasar dan acuan dalam menyusun rencan kerja penyelenggaraan
penyuluhan
di
tingkat
provinsi
maupun
kabupaten/kota dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah adalah untuk memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang memuat arah kebijakan, strategi,
15
Program
dan
Kegiatan
penyuluhan
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
sehingga
penyelenggaraan penyuluhan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, tepat sasaran dan berkesinambungan. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 terdiri dari 7 (tujuh) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan. Bab II Gambaran Pelayanan Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah Bab ini memaparkan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah. Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bab ini terdiri dari uraian tentang identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah, faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW serta penentuan isu-isu strategis. Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bab ini menjelaskan visi dan misi Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan, dan hubungannya dengan isu strategis daerah.
16
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Bab VI. Indikator Kinerja Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini memuat indikator kinerja Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Bab VII Penutup Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renstra Sekretariat
Bakorluh
Provinsi
Jawa
Tengah,
Penguatan
Peran
stakeholder dalam pelaksanaan renja , dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, catatan dan harapan kepala Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah.
17
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT BAKORLUH PROVINSI JAWA TENGAH 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sesuai dengan Perda No 10 Tahun 2008 Bab VII Pasal 20 Tugas Pokok Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah adalah memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Bakorluh dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang koordinasi penyuluhan, sesuai dengan UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyuluhan lintas sektor. 2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan. 3. Advokasi masyarakat dalam penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, Perguruan Tinggi, dan sasaran penyuluhan. 4. Penyusunan Programa penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan programa nasional. 5. Pelaksanaan Satuan Administrasi Pangkal Penyuluh Pertanian , Perikanan, dan Kehutanan 6. Pelaksanaan Penyuluhan 7. Pengelolaan pembiayaan penyuluhan 8. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan. 9. Pengembangan kelembagaan pelaku utama dan usaha untuk mengembangkan usaha tani nelayan. 10. Pengembangan forum masyarakat untuk mengembangkan usaha tani nelayan dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah.
18
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
11. Peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya, dan Swasta. 12. Pelaksanaan tata usaha kesekretariatan. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah merupakan Lembaga Daerah Lainnya yang dibentuk berdasarkan Peratudan Daerah (perda) Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008. Kepala Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah secara struktural dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang memiliki 3 sub bagian, dan 3 Kepala Bidang yang masing-masing dibantu oleh 2 orang Kepala Sub Bidang, fungsional umum serta Pejabat Fungsional Penyuluh (Penyuluh Pertanian, Penyuluh
Perikanan,
dan
Penyuluh
Kehutanan)
berada
pada
kelompok Jabatan Fungsional (KJF) yang berada langsung dibawah Kepala Sekretariat Bakorluh. Secara rinci diuraikan tugas dari Kepala Sekretariat Bakorluh, masing-masing bidang, bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional sebagai berikut : 1. Kepala Sekretariat Bakorluh Kepala Bakorluh memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 2. Bagian Tata Usaha Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di Bidang Program, Keuangan, Umum dan Kepegawaian. Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang program. b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan.
19
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sekretariat Bakorluh sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Bidang Kelembagaan Penyuluhan Tugas : Melaksanakan penyiapan pelayanan teknis dan administrasi di Bidang Kelembagaan Penyuluhan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Fungsi : a. Penyiapan bahan pelayanan teknis dan administratif di Bidang Kelembagaan penyuluhan b. Penyiapan bahan pelaksanaan teknis dan adminstratif di Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sekretariat Bakorluh sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Bidang Pengembangan SDM Penyuluhan Tugas : Melaksanakan penyiapan pelayanan teknis dan administratif di Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Penyuluhan , pelaku utama dan pelaku usaha. Fungsi : a. Penyiapan bahan pelayanan teknis dan administratif di bidang pengembangan sumber daya manusia penyuluh b. Penyiapan bahan pelayanan teknis dan administratif di Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sekretariat Bakorluh sesuai dengan tugas dan fungsinya.
20
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
5. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Tugas : Melaksanakan penyiapan pelayanan teknis dan administratif di bidang prorama dan pengembangan metode, dan pengembangan materi penyuluhan dan kemitraan usaha. Fungsi a. Penyiapan bahan pelayanan teknis dan adminstratif di Bidang Programa dan Pengembangan Metode. b. Penyiapan bahan pelayanan teknis dan administrative di Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan. c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sekretariat Bakorluh sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6. Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masingmasing
berdasarkan
peraturan
perundang
undangan
yang
berlaku. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan
pada
keahlian
dan/atau
keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri. Struktur organisasi Sekretariat Bakorluh dapat dilihat pada gambar 2.1 :
21
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Sekretariat Bakorluh 2.2 Sumber Daya Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 1. Susunan Kepegawaian Susunan
kepegawaian
Sekretariat
Badan
Koordinasi
Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut: a. Eselon II, 1 (satu) orang, yaitu ; Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah b. Eselon III, sebanyak 4 (empat) orang, terdiri dari : 1) Kepala Bagian Tata Usaha 2) Kepala Bidang Pengembangan SDM 3) Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan 4) Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluhan c. Eselon IV, sebanyak 9 (sembilan) orang, terdiri dari: Berada di bawah Kepala Bagian Tata Usaha : 1) Kepala Subbagian Program 2) Kepala Subbagian Keuangan 3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Berada di bawah Kepala Bidang Pengembangan SDM
22
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
4) Kepala Subbidang Pengembangan SDM Penyuluh 5) Kepala Subbidang Pengembangan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Berada di bawah Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan 6) Kepala Subbidang Programa dan Pengembangan Metode 7) Kepala Subbidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha Berada di bawah Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluhan 8) Kepala Subbidang Kelembagaan Penyuluhan 9) Kepala Subbidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. d. Kelompok Jabatan Fungsional Khusus Penyuluh sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang e. Jabatan Fungsional Umum sebanyak 12 (Dua belas) orang. 2. Perlengkapan Sejak berdiri tahun 2008 hingga saat ini aset dan sarana prasarana yang dimiliki Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah seperti pada tabel 2.1 sebagai berikut : Tabel 2.1. Aset, Sarana dan Prasarana Sekretariat Bakorluh NO.
NAMA / JENIS BARANG
1
23
JUMLAH BARANG
2
1
Mobil
2
Sepeda Motor
3
Camera
4 5
3 7
UNIT
17
UNIT
5
UNIT
LCD Projector
5
UNIT
Layar Proyektor
6
UNIT
6
Handycam
4
UNIT
7
Peralatan Sound Sistem
10
Unit
8
Moisture Tester Biji-bijian
1
buah
9
PH Meter Soil
1
buah
10
Komputer PC
14
11
Anjungan Informasi
12
UPS
13
UNIT
13
Note Book
UNIT
14
Printer
15 10
UNIT
15
Meja
65
Buah
4
UNIT unit
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
NO.
NAMA / JENIS BARANG
1
2
3
16
Kursi
17
Pemancar Radio
1
UNIT
18
Filing Cabinet
43
Buah
19
AC
14
UNIT
20
TV
9
UNIT
21
Lemari
41
Buah
22
Buku Perpustakaan
598
Buah
23
Mesin Ketik Manual
9
UNIT
24
SOFA
25
Kursi Sidang
11 100
26
White Board
5
Buah
27
Mesin Potong Rumput
3
Buah
28
Brankas
Buah
29
Kulkas
1 2
30
Kompor Gas +
1
Buah
31
Tabung Gas
1
Buah
32
Dispenser
2
Buah
33
Jaringan Internet
1
Paket
34
Website
Paket
35
Mixer Audio utk Radio
1 1
36
Audio Processor untuk Radio
1
unit
56
Buah
unit UNIT
Buah
unit
37
Telephon Hybrite 2 Line
1
unit
38
Mikrophon Sennheiser
4
unit
39
Stand Mic/Arm
5
unit
40
1
unit
17
unit
42
Radio Recevier Pengadaan PABX &Jaringan (unit) Fire Extinguisher
6
buah
43
Alat Penghancur Dokumen
5
unit
44
Mixer
1
unit
45
Power Amplifier
1
unit
46
Microphon Recording
4
unit
47
Speaker kontrol Surroun
1
unit
48
Kamera Video Recording
1
unit
49
Lampu Tripod
1
unit
50
Video Editing
1
unit
41
51
Duplikat CD/DVD
1
unit
52
Vacum Cleaner
4
unit
53
CCTV
1
paket
54
2
unit
1
paket
56
Peralatan Absensi Pegawai Monitor Display Informasi Penyuluhan Genset
1
paket
57
Pekerjaan tirai
1
paket
58
Buffet
3
unit
59
Power Sprayer
1
buah
60
Power sprayer
1
buah
61
Pregnancy Detector
1
buah
62
PUTK
2
buah
55
24
JUMLAH BARANG
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
NO.
NAMA / JENIS BARANG
1
JUMLAH BARANG
2
3
63
GPS
5
buah
64
PH Meter Soil
1
buah
65
PUTS
1
buah
66
Kadar Air Gabah
1
buah
67
PUP
1
buah
68
Salinity
1
buah
69
Foto copy
1
buah
Sumber : Sekretariat Bakorluh Prov. Jateng 2013
2.3 Capaian Kinerja Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah Kinerja
pelayanan
Sekretariat
Bakorluh
dapat
dilihat
berdasarkan capaian indikator kinerja periode 2008-2013 dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2011-2015. Uraian lebih lanjut Capaian Kinerja Sekretariat Bakorluh dijelaskan sebagai berikut : i.
Capaian Kinerja 2008 – 2013 Sasaran target kinerja Set Bakorluh Tahun 2008-2013 dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :
25
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
Tabel 2.2. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah No 1
Program dan Indikator Kinerja Program Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Anggaran 2008-2012 (Rp.000)
Target Renstra 20082013
Target Renstra Tahun 2012
Satuan
Kinerja 2008 s/d 2012
Realisasi Capaian 2008
2009
2010
2011
2012
Target RKPD 2013
33.021.222
Semakin mantapnya kelembagan penyuluhan baik di tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan dan desa.
Tersusunnya programa penyuluhan, terwjudnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan metoda Penyuluhan. - Terbentuknya Balai Penyuluhan Model (Kecamatan) dan Posluhdes (Desa) -Terbentuknya Kelembagaan Penyuluhan di setiap Kab./Kota
500 245
buku
110
100
100
100
90
110
500
100
BP Model
190
2
16
53
67
190
328
10
490
Posluhdes
34
Kab./Kota
56 1 Perda
Terfasilitasinya kebutuhan dasar penyuluhan sejumlah 3.590 orang di Jawa Tengah, dan terfasilitasinya pemberian penghargaan terhadap prestasi penyuluh. - Tersedianya sarana prasarana penyuluhan Soil test kit pH meter moisture tester bagan warna daun radio cyber GPS
Meningkatnya penyelenggaran
26
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
0 4 Perda (4 perda, 25 Perbup,5 perwali)
-
0 0 0 0 0 0 0
30
26
154
56
266
9 Perda (13 perda, 16 Perbup, 5 perwali)
2 Perda (15 perda, 14 Perbup, 5 perwali)
1 Perda (16 perda, 13 Perbup, 5 perwali)
0 perda (16 perda, 13 Perbup, 5 perwali)
16 perda, 13 Perbup, 5 perwali
64 60 36 0 0 0 0
134 146 13 4.626 1 13 0
340 125 13 0 0 25 25
130 209 85 3872 0 212 15
668 540 147 8.498 1 250 40
244 1 perda kab/kota
100 60 158 200 10
No
Program dan Indikator Kinerja Program
penyuluhan yang terintegrasi, efektif dan efisien di setiap tingkatan Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh PNS
Meningkatnya motivasi dan sumberdaya manusia petani melalui kegiatan pelatihan, magang kerja, bintek dan pemberdayaan kelompok : 900 petani (kelapa, kopi, kakao, karet dan tebu) per tahun
Anggaran 2008-2012 (Rp.000)
Target Renstra 20082013
Satuan
Kinerja 2008 s/d 2012
Realisasi Capaian 2008
2009
2010
2011
2012
3.590
Orang
1.915
35
95
500
1776
1915
4.321
4.500
Petani
1.160
1.868
600
4.735
5.010
3660
15.873
Sumber : Sekretariat Bakorluh Prov. Jateng 2013
27
Target Renstra Tahun 2012
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
Target RKPD 2013
1.030 900
Capaian kinerja sistem penyuluhan yang dilaksanakan Sekretariat Bakorluh dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek kelembagaan penyuluhan, aspek SDM dan aspek Penyelenggaraan Penyuluhan. 1. Aspek Kelembagaan Penyuluhan Kelembagaan penyuluhan merupakan wadah bagi para penyuluh untuk berkarya sehingga keberadaannya harus tertata agar penyuluh dapat melaksanakan aktivitasnya sekaligus meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh sebagai pendamping dan pembimbingan masyarakat petani. Salah satu usaha
yang
dilakukan
adalah
membentuk
kelembagaan
penyuluhan pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan
dan
Kehutanan.
Mantapnya
kelembagaan
penyuluhan baik ditingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan dan desa. a. Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kabupaten/Kota Kelembagaan
penyuluhan
tingkat
kabupaten/kota
Target Renstra 2008-2013 sebanyak 34 kabupaten/kota telah terbentuk kelembagan penyuluhan. Sampai tahun 2013 telah terbentuk kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota sebanyak
34
kelembagaan,
dengan
rincian
bentuk
kelembagaan Perda 15 kabupaten, Perbup 15 kabupaten, Perwali 4 kota. b. Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kecamatan Kelembagaan pada tingkat Kecamatan adalah dengan terbentuknya Balai Penyuluhan Kecamatan. Pada tahun 2008-2013 sudah terbentuk Balai Penyuluhan sejumlah 528 BP. Dari jumlah tersebut 339 Balai Penyuluhan sudah memiliki bangunan sendiri, selebihnya 189 Balai Penyuluhan
28
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
belum mempunyai bangunan sendiri dan bertempat di kantor kecamatan. Balai Penyuluhan (BP) sebagai BP Model dari target Renstra 2008-2013 sebanyak 245 BP Model, realisasi s.d 2013 sejumlah 338 BP Model. Kegiatan fasilitasi balai penyuluhan sebagai BP Model ini berasal dari anggaran APBD dan juga APBN sehingga jumlah yang difasilitasi melebihi target RPJMD. c. Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Desa/Kelurahan Kelembagaan Penyuluhan di tingkat desa adalah pos penyuluhan
Desa/Kelurahan
(posluhdes).
Target
Pembentukan Posluhdes sesuai Renstra 2008 s/d 2013 adalah sebanyak 490 Posluhdes. Sampai dengan 2013 sudah terbentuk sejumlah 366 Posluhdes yang terfasiltasi dari dana APBD, selanjutnya berkembang menjadi 3.323 posluhdes dari dana Swadaya masyarakat. 2. Aspek Pengembangan SDM Aspek pengembangan SDM dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM penyuluh PNS maupun non PNS dengan pelatihan dan pengembangan profesi. Selain itu melakukan pemberdayaan,
pendampingan
dan
konsultasi
agribisnis
merupakan salah satu usaha yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi
fungsional
penyuluh. Sampai
dengan
tahun
2013
kegiatan
peningkatan
kapasitas SDM Penyuluh PNS sejumlah 5.351 penyuluh dari target Renstra Pada tahun 2008-2013 sejumlah 3590 Penyuluh. Selain itu, jumlah penyuluh yang sudah bersertifikat dan menperoleh predikat sebagai penyuluh yang berkompeten sampai dengan tahun 2013 sebanyak 243 orang penyuluh
29
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
pertanian
dari
jumlah
penyuluh
pertanian
2.155
orang
(11,27%), 328 orang penyuluh kehutanan dari jumlah penyuluh kehutanan 614 orang (53.42%) dan 20 orang penyuluh perikanan dari jumlah penyuluh perikanan 281 orang (7,11%). Peningkatan kapasitas SDM Penyuluh juga dilakukan dengan fasilitasi kebutuhan dasar penyuluh dengan tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan. Pada tahun 2008 s/d 2013 sarana prasarana yang terfasilitasi berupa Soil test kit 801 unit, PH meter 610 unit, Moisture tester 147 unit, Bagan warna daun 8.498 unit, Perangkat Cyber extension 250 unit, GPS 40 unit. 3. Aspek Penyelenggaraan Penyuluhan Penyelenggaraan penyuluhan yang terintegrasi, efektif dan efisien melalui penyusunan programa penyuluhan tingkat provinsi
yang
pengembangan
sejalan sistem
dengan
metode
dan
programa materi
nasional, penyuluhan.
Pengembangan profesi penyuluh difasilitasi melalui demplot dan klinik konsultasi agribisnis di balai penyuluhan (BP). Pada tahun 2008 s/d 2013 tercetak programa 500 Buku, dari Target Renstra tahun 2008-2013 sebanyak 500 buku, atau 100 buku per tahun. Peningkatan teknologi
melalui
keterampilan Peningkatan
petani
dalam
mengadopsi
dan
sumberdaya
motivasi
manusia petani melalui kegiatan pelatihan, magang kerja, bintek dan pemberdayaan kelompok, Target Renstra tahun 2008-2013 sebanyak 4500 petani, sampai dengan tahun 2013 telah telah terealisasi peningkatan ketrampilan petani sejumlah 18.023 petani. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah salah satu tupoksinya adalah mengevaluasi kegiatan, baik
30
yang
dilakukan
oleh
aparatur
dan
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
non
aparatur,
perseorangan maupun kelompok yang diukur melalui lomba. Sejak tahun 2008, Sekretariat Bakorluh telah mengampu pelaksanaan lomba, baik tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Lomba
sektor
kehutanan
yang
diampu
Sekretariat
Bakorluh melalui lomba Penghijauan dan Konservasi Alam (PKA) Wana Lestari, adalah sebagai berikut : No.
Tahun
Predikat
1
2008
Juara Umum Tingkat Nasional
2
2009
Juara Umum Tingkat Nasional
3
2010
Juara Umum Tingkat Nasional
4
2011
Juara Umum Tingkat Nasional
5
2012
Juara Umum Tingkat Nasional
Lomba sektor perikanan yang diampu Sekretariat Bakorluh adalah juara nasional kategori penyuluh teladan tahun 2012 dan 2013. Sedangkan untuk lomba sektor pertanian dengan kategori juara nasional ditiadakan, namun para juara lomba yang diampu Kementerian Pertanian setiap tahun Sekretariat Bakorluh mengantar para juara ke ajang kegiatan upacara kenegaraan tingkat nasional.
ii.
Capaian Kinerja Berdasarkan RAD-PG Ketahanan
pangan
telah
dijadikan
prioritas
dalam
pembangunan daerah di Jawa Tengah. Rencana tersebut telah dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015. Dalam RAD-PG tersebut terbagi dalam 5 pilar, yaitu : 1. Pilar 1 : Perbaikan gizi masyarakat 2. Pilar 2 : Peningkatan aksesibilitas pangan beragam
31
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
3. Pilar 3 : Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 4. Pilar 4 : Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 5. Pilar 5 : Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi. Sesuai tupoksinya, Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah berperan dalam mendukung RAD-PG Pilar ke-2 dan ke-5, dengan indikator jumlah penyuluh, jumlah SL demplot (Pertanian, Perikanan, Hutan Rakyat dan Peternakan) dan jumlah kecamatan yang mempunyai PPL Pertanian yang mengikuti pelatihan pangan dan gizi. Sampai dengan tahun 2013 ada 2 indikator yang telah tercapai, yaitu jumlah SL demplot dari target 30 unit telah tercapai semua dan jumlah kecamatan yang mempunyai PPL Pertanian (baik PPL PNS maupun swadaya) yang mengikuti pelatihan pangan dan gizi dari target 6 kecamatan (6 angkatan) telah tercapai semuanya. Sedangkan 1 (satu) indikator yang belum tercapai sampai dengan tahun 2013 adalah jumlah penyuluh, dari target 3.671 orang baru tercapai 3.235 orang. Hal ini dikarenakan jumlah penyuluh selalu fluktuatif akibat pensiun, meninggal dunia, mutasi, pengangkatan baru dan alasan yang lain. Secara rinci, realisasi capaian RAD-PG dari tahun 2011 sd. 2013 Sekretariat Bakorluh dapat dilihat pada tabel 2.3.
32
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
Tabel 2.3. Realisasi Capaian RAD-PG Sekretariat Bakorluh provinsi Jawa Tengah
No.
1 1
Kebijakan / Prioritas / Program/ Kegiatan
Indikator / Output
2
3
Target Pencapaian
Realisasi Capaian
Ket.
2011
2012
2013
2011
2012
2013
4
5
6
7
8
9
10
3.671
3.246
3.224
3.235
Jumlah penyuluh selalu fluktuatif karena pensiun, meninggal, mutasi, pengangkatan baru dan alasan yang lain.
PILAR 2 : PENINGKATAN AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
a. Penyuluh :
2.352
2.583
2.816
2.344
2.249
2.319
- Penyuluh Perikanan
241
241
241
222
276
247
- Penyuluh Kehutanan
640
623
614
680
699
669
10
20
30
10
20
30
- SL. Demplot Pertanian
4
8
12
4
8
12
- SL. Demplot Perikanan
2
4
6
2
4
6
- SL. Demplot Hutan Rakyat
2
4
6
2
4
6
- SL. Demplot Peternakan
2
4
6
2
4
6
0
3 Kec. (90 PPL)
PILAR 5 : PENGUATAN KELEMBAGAAN PANGAN DAN GIZI Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM penyuluh PNS, swasta dan swadaya
33
3.447
- Penyuluh Pertanian
b. SL. Demplot :
2
3.233
Jumlah Kecamatan yang mempunyai tenaga PPL Pertanian yang mengikuti pelatihan pangan dan gizi
0
3 Kec. (90 PPL)
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
3 Kec. (90 PPL)
3 Kec. (90 PPL)
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Rencana Strategis Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah selain mengacu pada visi misi kepala daerah juga mengacu pada renstra
BPPSDM
Pertanian,
BP2SDM
Kehutanan
dan
BPSDM
Perikanan. Program dan kegiatan yang ditargetkan selama 5 (lima) tahun kedepan ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya empat sukses pembangunan pertanian, yaitu: 1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; 2) peningkatan diversifikasi pangan; 3) peningkatan peningkatan
nilai
tambah,
kesejahteraan
daya
saing
petani;
dan
dengan
ekspor,
dan
4)
memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup dan antisipasi perubahan iklim; serta mendukung reformasi birokrasi Program dan kegiatan selama 5 tahun kedepan juga diupayakan untuk mendukung kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu Indonesia menjadi penghasil produk perikanan terbesar tahun 2013 menuju industrialisasi perikanan berbasis Blue
Economy. Sasaran strategis pembangunan kelautan perikanan diupayakan dengan: 1) Memperkuat kelembagaan dan sdm secara terintegrasi; 2) Mengelola sumberdaya kelautan perikanan yang berkelanjutan; 3) Meningkatkan produktifitas dan daya saing berbasis pengolahan; 4) Memperkuat akses pasar domestik dan internasional. Program kegiatan pada sektor kehutanan untuk lima tahun ke depan yaitu dengan meningkatkan pemberdayaan kelembagaan dan perekonomian masyarakat sekitar hutan melalui upaya peningkatan kapasitas sdm penyuluh, peningkatan ketrampilan masyarakat sekitar hutan, Pengembangan materi penyuluhan kehutanan dan pengutan kelembagaan. Program dan kegiatan ini juga mendukung kebijakan prioritas dari kementerian kehutanan yaitu: 1) Pemantapan 34
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
kawasan hutan; 2) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS; 3) Pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan; 4) Konservaasi keanekaragaman hayati; 5) Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan; 6) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; 7) Mitigasi dan adaptasi Perubahan iklim sektor kehutanan; 8) Penguatan kelembagaan kehutanan. Harapannya terdapat sinergitas dalam pelaksanaan program penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, Perikanan dan Kehutanan antara daerah dengan pusat. Mendasarkan uraian di atas, maka tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Bakorluh sebagai berikut : 1. Peningkatan peran Sekretariat Bakorluh dalam pemberdayaan masyarakat sasaran. 2. Jumlah penyuluh yang fluktuatif sehingga diperlukan optimalisasi peran penyuluh melalui peningkatan kompetensi. 3. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu sarana penyuluhan. 4. Peningkatan sinergitas dan koordinasi kelembagaan penyuluhan dari tingkat pusat sampai daerah.
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI SEKRETARIAT BAKORLUH PROVINSI JAWA TENGAH 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan
identifikasi
yang
telah
dilakukan,
maka
permasalahan yang muncul dijabarkan sebagai berikut : 1. Bidang Kelembagaan a. Perpres tentang Kelembagaan Penyuluhan Belum Terbit, sehingga terjadi perbedaan persepsi dan kepentingan para Bupati/Walikota, 35
mengakibatkan
beragamnya
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
bentuk
kelembagaan penyuluhan di tingkat Kabupaten Kota yang menangani penyuluhan. b. Belum optimalnya fungsi Balai Penyuluhan karena Kurangnya Sarpras dan Pembiayaan operasional Balai Penyuluhan c. Belum semua desa/kelurahan membentuk pos penyuluhan desa/kelurahan.
Sampai
dengan
2013
sebanyak
3.333
posluhdes yang terbentuk dari 8.577 desa/kelurahan di Jawa Tengah atau 38,86% dari keseluruhan desa/kelurahan di Jawa Tengah. Dari jumlah posluhdes yang terbentuk sampai dengan 2013 terfasilitasi oleh anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 366 unit. d. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan pelaku utama pelaku usaha. 2. Pengembangan SDM Penyuluh dan Pelaku Utama Pelaku Usaha a. Keterbatasan Jumlah Penyuluh PNS karena banyak yang memasuki masa purna tugas. Sampai dengan saat ini jumlah penyuluh sejumlah 3.027 orang penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan. Sedangkan jumlah desa di Jawa Tengah sejumlah 8.577 desa pada 573 kecamatan. b. Berkembangnya inovasi teknologi pertanian perikanan dan kehutanan, namun minim jumlah kediklatan bagi penyuluh. c. Persepsi mengenai penerapan batas usia pensiun bagi penyuluh yang berragam di Provinsi Jawa Tengah sehingga menyebabkan perbedaan masa pensiun bagi penyuluh di setiap kabupaten/kota. d. Kontrak kerja THL TBPP berlaku 10 (sepuluh) bulan yang dibiayai dari anggaran dekonsentrasi Kementerian Pertanian, tetapi pada kenyataaan dilapangan bekerja selama 12 (dua belas) bulan, sehingga harapannya 2 (dua) bulan dapat dialokasikan dari anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah. e. Perlu legitimasi penyuluh swadaya yang beragam di masingmasing 36
kabupaten/kota,
sehingga
data
base
swadaya masih belum tersusun secara teratur. Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
penyuluh
f. Masih minimnya fasilitasi peningkatan kapasitas bagi penyuluh swadaya. g. Belum terpetakannya potensi penyuluh swadaya. h. Belum optimalnya pembinaan penyuluh swadaya sesuai dengan peraturan menteri pertanian, peraturan menteri perikanan dan peraturan menteri kehutanan. 3. Penyelenggaraan Penyuluhan a. Programa penyuluhan provinsi saat ini yang telah dituangkan dalam rencana kerja tahunan penyuluh (RKTP) aplikasi pelaksanaan dilapangan belum optimal. b. SKPD Teknis yang mempunyai kegiatan dengan peran pendampingan
dan
pengawalan
dari
penyuluh
belum
menuangkan secara detail teknis pelaksanaan output maupun outcome yang ingin dicapai, sehingga masih bias. c. Masih rendah dan minimnya kemitraan yang terjalin antara pelaku utama dengan pelaku usaha dan masih minimnya pendampingan
penyuluh
dalam
menciptakan
dan
menumbuhkan kemitraan di tingkat pelaku utama. d. Penerapan beberapa metode penyuluhan (SLPTT Padi Jagung Kedelai) masih berada di dinas teknis sehingga sering terjadi ketidaksinkronan
pelaksanaan
kegiatan
penyuluhan
dilapangan. e. Belum optimalnya penggunaan radio komunitas sebagai salah satu sarana penyuluhan. f. Belum
terkoordinasikannya
penyuluhan
dan
kegiatan
dengan
baik
penyuluhan
pelaksanaan
antara
bakorluh,
bappeluh dengan dinas teknis terkait. 4. Bagian Tata Usaha Keterbatasan jumlah SDM di Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah mengingat banyaknya jumlah kegiatan yang dikelola berasal dari kegiatan APBD, Dekonsentrasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 37
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Visi Kepala daerah Provinsi Jawa Tengah terpilih periode 2013 – 2018 adalah menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari “mboten korupsi mboten ngapusi”. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari,
“mboten korupsi mboten ngapusi” terkandung makna bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih memiliki pandangan bahwa Provinsi Jawa Tengah bisa menjadi sejahtera dimana kebutuhan dasar rakyat seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam dapat terwujud. Sedangkan kondisi Berdikari dimaknai bahwa Jawa Tengah dengan kekuatan/potensi yang dimiliki mampu digerakkan untuk mewujudkan Jawa Tengah yang sejahtera dengan tetap menjalin kemitraan dengan pihak di luar Jawa Tengah, sehingga kedaulatan masih tetap terjaga. Makna “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” merupakan nilainilai kesejahteraan yang menunjukkan kesetaraan bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan tindakan dan perilaku “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi dari kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut: 1. Membangun
Jawa
Tengah berbasis Trisakti
Bung
Karno,
Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan 2. Mewujudkan
Kesejahteraan
Masyarakat
yang
Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran
38
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
Berkeadilan
3. Mewujudkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Provinsi
Jawa
Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi,
Mboten Ngapusi” 4. Memperkuat
Kelembagaan
Sosial
Masyarakat
untuk
Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan 5. Memperkuat
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Pengambilan
Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak 6. Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan
Publik
untuk
Memenuhi
Kebutuhan Dasar Masyarakat 7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan Berdasarkan Visi Misi tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013 – 2018 memiliki beberapa misi, diantaranya sangat terkait dengan isu-isu penyuluhan, yaitu misi ke-2, mewujudkan kesejahteraan
masyarakat
yang
berkeadilan,
menanggulangi
kemiskinan dan pengangguran”. Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013 – 2018 memiliki beberapa program unggulan, diantaranya yang sangat terkait dengan urusan penyuluhan adalah desa mandiri, kedaulatan pangan, penanggulangan kemiskinan dan Ijo Royo-royo. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013 – 2018 ini sangat berkaitan erat dengan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong
dan
mengorganisasikan
dirinya
dalam
mengakses
informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
39
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
Penyuluhan dibutuhkan SDM penyuluh yang handal tangguh dan berkualitas sehingga tujuan akhir dari penyuluhan yaitu peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap, perilaku dan keterampilan masyarakat sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya. Penyuluhan mantap jika didukung oleh sumber daya manusia
yang
handal,
tangguh,
mempunyai
wawasan
dan
pengetahuan yang mendukung perannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya guna mendukung tercapainya pembangunan di jawa tengah. Dukungan
kelembagaan
pemerintah
dan
kelembagaan
pelaku utama dan pelaku usaha juga mempunyai peran yang sangat penting. Kelembagaan yang handal dan kuat akan mendukung kelancaran dan keberlangsungan penyelengaraan penyuluhan di lapangan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah merupakan
salah satu SKPD Provinsi Jawa Tengah yang
mempunyai
fungsi
tugas
untuk
mewujudkan
kelembagaan
penyuluhan yang kuat, SDM Penyuluh dan Pelaku utama pelaku usaha yang handal dan tangguh serta penyelenggaraan penyuluhan yang efektif efisien dan akuntanbilitas. Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013 – 2018 terfokus pada tiga hal optimalisasi peran dan kualitas kelembagaan
penyuluhan
di
tingkat
kecamatan
dan
desa,
Peningkatan Kompetensi SDM Penyuluh dan pelaku Utama Pelaku Usaha serta Optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang efektif, efisien dan akuntabel. 3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu SKPD yang mendukung pembangunan nasional pada tiga sektor, yaitu sektor pertanian, perikanan dan 40
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
kehutanan.
Dengan
demikian
dalam
pelaksanaan
tugas
dan
fungsinya Sekretariat Bakorluh mengacu pada renstra 3 kementerian yaitu
BPPSDMP
Kementerian
Kementerian
Kelautan
Pertanian,
Perikanan
dan
BPPSDM BP2SDM
Perikanan Kementerian
Kehutanan. a. BPPSDMP Kementerian Pertanian Penyusunan Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2010 – 2014 dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya empat sukses
pembangunan
pertanian,
yaitu:
1)
pencapaian
swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) peningkatan diversifikasi pangan, 3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan 4) peningkatan kesejahteraan petani; dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan antisipasi perubahan iklim; serta mendukung reformasi birokrasi. Renstra BPPSDMP Tahun 2010-2014 juga menjadi acuan bagi
kelembagaan
penyuluhan,
pelatihan
dan
pendidikan
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan rencana
kegiatan
masing–masing
kelembagaan,
sehingga
menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian periode 2010-2014 adalah terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani. Untuk
mewujudkan
visi
tersebut
di
atas,
BPPSDMP
menetapkan misi sebagai berikut: 1. Mengembangkan
sistem
penyuluhan
komprehensif dan terpadu. 41
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
pertanian
yang
2. Mengembangkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi kerja. 3. Mengembangkan pendidikan, standarisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian yang kredibel. 4. Mengembangkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel. Mengacu pada visi misi BPPSDMP Kementerian Pertanian Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah berperan dalam mendukung pengembangan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif
dan
terpadu
serta
mengembangkan
sistem
pelatihan yang berbasis kompetensi kerja. Dukungan
ini
dapat
dilihat
pada
sasaran
strategis
Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah pada optimalisasi Penyelenggaraan penyuluhan yang efektif, efisien dan akuntabel serta peningkatan kompetensi SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha sesuai bidang keahliannya. Dengan Tengah
demikian
mendukung
Sekretariat
pada
Bakorluh
pencapaian
4
provinsi
(empat)
jawa sekses
pembangunan pertanian. b. BPSDM Kelautan Perikananan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan
dan
perikanan
memiliki
peranan
strategis
dalam
mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Kegiatan
penyuluhan
diselenggarakan
melalui
proses
pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka 42
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses
informasi
pasar,
sumberdaya
lainnya
sebagai
teknologi, upaya
permodalan,
untuk
dan
meningkatkan
produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta
meningkatkan
kesadaran
dalam
pelestarian
fungsi
lingkungan hidup. Sistem penyuluhan kelautan dan perikanan diarahkan melalui pengembangan keahlian dan keberpihakan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan, serta meningkatkan citra penyuluhan. Berpijak pada hal-hal tersebut diatas, maka Visi dari BPSDM Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan adalah terciptanya
sumber
daya
manusia
yang
kompeten
untuk
mendukung tercapainya Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkanlah misi BPSDM Kelautan Perikanan, yaitu mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan melalui pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah berperan dalam mendukung visi misi BPSDM Kelautan perikanan. Dukungan ini dapat dilihat pada sasaran strategis Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah pada optimalisasi Penyelenggaraan penyuluhan yang efektif, efisien dan akuntabel serta peningkatan kompetensi SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha sesuai bidang keahliannya dan Optimalisasi Peran dan kualitas kelembagaan penyuluhan. Dengan Tengah
demikian
mendukung
Sekretariat
pada
Bakorluh
pencapaian
target
provinsi
jawa
industrialisasi
perikanan yang telah di tetapkan oleh kementerian kelautan perikanan. c. BP2SDMK Kementerian Kehutanan
43
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 52), mengamanatkan bahwa “dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan SDM berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada
Tuhan
Yang
Maha
Esa,
melalui
penyelenggaraan
penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan”. Urgensi
kebutuhan
SDM
kehutanan
yang
berkualitas
dewasa ini kian mendesak ditengah penurunan nilai dan fungsi SDH akibat terdegradasi dan ter-deforestasinya hutan dan lahan. Selain itu, posisi sektor kehutanan di dalam pembangunan nasional tetap strategis dan masih menjadi tumpuan bagi pembangunan ekonomi maupun pembangunan lingkungan. Dari
sisi
pembangunan
ekonomi,
sektor
kehutanan
diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara, dan perolehan devisa secara nyata. Dari sisi pembangunan lingkungan, sektor kehutanan diharapkan dapat menyediakan produk dan jasa ekologi sebagai dukungan baik langsung maupun tidak langsung untuk
terselenggaranya
berkelanjutan pertambangan kesehatan,
pembangunan
terutama dan
tenaga
sektor
energi, kerja,
sektor
pertanian
lain dan
perindustrian,
keuangan/perbankan,
secara pangan,
perdagangan, infrastruktur
pekerjaan umum, dan pariwisata. Selain itu pada konteks pembangunan lingkungan global, peran kehutanan sangat nyata dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang memberikan dampak pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, saat ini dihadapkan pada persoalan jumlah dan sebaran tenaga penyuluh kehutanan (propinsi/ kabupaten/ kota) yang tidak merata dan belum sepenuhnya para penyuluh 44
berada di lapangan. Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
Jumlah
tenaga
penyuluh
kehutanan
setiap
tahunnya
cenderung berkurang sebagai akibat adanya penyuluh kehutanan yang pensiun, beralih jabatan, berubah menjadi penyuluh pertanian, serta tidak adanya rekruitmen baru. Oleh karenanya diperlukan
tambahan
formasi
baru
penyuluh
kehutanan,
pembentukan dan pemanfaatan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), serta penerimaan tenaga petugas lapangan penyuluhan kehutanan (PLPK). Penyuluh kehutanan sebagai bagian dari pembangunan kehutanan terus mengalami transformasi peran dan fungsinya. Di dalam melaksanakan tugasnya, maka penyuluh kehutanan harus memiliki
kemampuan
profesional
masyarakat
dan
stakeholders
mendukung
dan
sebagai
untuk
lainnya
pelaku
memberdayakan
agar
secara
pembangunan
sadar
kehutanan.
Seorang penyuluh kehutanan yang dulunya hanya dikenal sebagai penyuluh teknis penghijauan (menyatu dengan kegiatan Inpres Penghijauan), saat ini dan kedepan perlu dibentuk menjadi fasilitator
pengembangan
masyarakat melaksanakan
atau dan
dan
pengawasan
community
sebagai
mendukung
kelembagaan
organizer
pembangunan
hutan
untuk dan
kehutanan. Sesuai
UU
Nomor
16
Tahun
2006,
maka
untuk
meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Baik pemerintah, pemerintah daerah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanana dan Kehutanan. Dukungan sarana prasarana bagi penyuluh kehutanan sampai saat ini masih belum optimal khususnya sarana dan 45
prasarana yang memungkinkan penyuluh kehutanan menjangkau Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
kelompok tani hutan/petani. Khusus kendaraan roda dua bagi para penyuluh kehutanan. Visi Badan P2SDMK disusun berdasarkan pada visi dan misi Kementerian Kehutanan Tahun 2010 – 2014, disesuaikan dengan tugas & fungsi Badan BP2SDMK, serta memperhatikan berbagai aspek
mencakup
potensi
yang
dimiliki
maupun
ragam
permasalahan yang dihadapi. Visi Badan P2SDMK periode Tahun 2010 – 2014 adalah “SDM Penyelenggaraan Kehutanan yang Profesional dan Kompeten”. Misi BP2SDMK Tahun 2010 - 2014 adalah “mengisi kesenjangan kompetensi SDM Kehutanan”. Sejalan dengan visi dan
misi
Badan
penyelenggaranan
P2SDMK, kehutanan
maka bidang
perumusan
tujuan
P2SDMK
adalah
mewujudkan kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan hutan di tingkat tapak. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut Sekretariat Bakorluh provinsi Jawa Tengah sangat mendukung pencapaian dan perwujudan dari visi misi BP2SDMK kementerian kehutanan melalui visi misi serta tugas fungsi pokok Sekretariat Bakorluh Provinsi jawa Tengah. 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan Hasil Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik 46
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek. Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi adalah terwujudnya ruang Provinsi Jawa Tengah yang lestari dengan memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah. Salah satu kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi adalah kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang. Kebijakan pengembangan struktur
ruang
salah
satunya
adalah
peningkatan
pelayanan
perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan. Strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan meliputi : memperlakukan sistem perdesaan sebagai kontinum dengan sistem perkotaan dalam kerangka sistem perwilayahan pembangunan perdesaan
Provinsi;
melalui
mengabaikan
upaya
aspek
kegiatan-kegiatan
mengembangkan peningkatan
sektor-sektor
primer
produktifitas
tanpa
kelestarian
lingkungan;
mengembangkan
non-pertanian
perdesaan;
mengembangkan
kegiatan non-pertanian perdesaan dengan pendekatan komprehensif melalui pengembangan produksi dan pengembangan pemasaran; melengkapi kawasan perdesaan dengan prasarana dan sarana, baik yang
bersifat
umum,
sosial,
lingkungan
dan
ekonomi;
mengembangkan sistem pusat perdesaan yang terstruktur dengan baik yang mampu meningkatkan keterhubungan kawasan perdesaan dengan pusat-pusat kawasan perkotaan terdekatnya. Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran dalam mendukung pelaksanaan RTRW salah satunya adalah dengan mendukung peningkatan produksi, kelestraian lingkungan terutama dalam hal alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Hal tersebut dirasa penting karena Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang diharapkan menjadi salah satu penyangga produksi pangan nasional. Hal ini disebabkan adanya ketersediaan lahan yang subur dan sarana dan prasarana yang memadai. 47
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
Namun karena adanya kebutuhan lahan untuk pembangunan mengakibatkan adanya peralihan pemanfaatan lahan termasuk lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan dampak yang luas baik ekonomi, sosial maupun lingkungan. Alih fungsi lahan pertanian akan mengakibatkan kerugian yang besar pada sektor pertanian dalam arti luas karena akan menurunkan produksi pangan dan pendapatan rumah tangga petani. Alih fungsi lahan pertanian merupakan masalah yang serius karena
dapat
berdampak
terhadap
ketahanan
pangan
dan
kesejahteraan petani. Peran Sekretariat bakorluh Provinsi Jawa Tengah adalah dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi SDM penyuluh, Pelaku utama dan pelaku usaha untuk lebih bijak dalam penggunaan dan optimalisasi lahan sesuai dengan fungsinya guna meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya. 3.5. Isu – Isu Strategis Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memperhatikan Visi, Misi, Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013 – 2018 yang dituangkan dalam RPJMD Jawa Tengah Periode 2013 - 2018, Renstra BPPSDMP Kementerian Pertanian, BPPSDM Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan dan BPPSDMK Kementrian Kehutanan Periode 2009 – 2014, maka dapat disarikan beberapa isu strategis Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut: 1. Masih
rendahnya
kualitas
kelembagaan
penyuluhan
dan
kelembagaan pelaku utama pelaku usaha 2. Masih rendahnya kompetensi SDM penyuluh dan pelaku utama pelaku usaha sesuai bidang keahliannya
48
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
3. Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan yang efektif, efisien dan akuntabel. 4. Masih rendahnya sarana prasarana dan kompetensi SDM. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI 4.1 Visi dan Misi SKPD Visi Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah periode tahun 20132018 adalah terselenggaranya penyuluhan yang efektif, efisien dan
akuntabel untuk mewujudkan Jawa Tengah sejahtera dan berdikari. Untuk mewujudkan visi Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan dalam Misi sebagai berikut : a. Meningkatkan
kualitas
kelembagaan
penyuluhan
dan
kelembagaan pelaku utama/pelaku usaha b. Meningkatkan
kompetensi
SDM
penyuluh
dan
pelaku
utama/pelaku usaha c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan d. Meningkatkan sarana prasarana dan kompetensi SDM. 4.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan renstra ini dijelaskan sebagaimana berikut : 1. Meningkatnya Peran Kelembagaan Penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama/pelaku usaha 2. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia penyuluh dan pelaku utama/pelaku usaha guna meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta sikap pelaku utama sebagai salah satu tujuan dari penyuluhan. 3. Meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan yang berkualitas. 4. Meningkatkan sarana prasarana dan kompetensi SDM. 49
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
Sedangkan sasaran dari pelaksanaan renstra adalah sebagai berikut : 1. Terfasilitasinya kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan dan desa, kelembagaan pelaku utama/pelaku usaha, mitra penyuluh dan kelembagaan profesi penyuluhan 2. Terwujudnya penyuluh dan pelaku utama/pelaku usaha yang mempunyai
kemampuan
dan
ketrampilan
sesuai
bidang
keahliannya 3. Terwujudnya penyelenggaraan penyuluhan melalui metode dan materi penyuluhan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan potensi wilayah. 4. Terwujudnya Sarana Prasarana yang memadai, Pelayanan Administrasi dan SDM Aparatur yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan. Target tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan penyuluh dapat dilihat pda tabel 4.1 berikut. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO 1
TUJUAN Meningkatnya peran kelembagaan penyuluhan dan Kelembagaan Pelaku Utama/Pelaku Usaha.
50
SASARAN Terwujudnya kelembagaan penyuluhan di kecamatan dan desa
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KEI
II
Jumlah peningkatan kualitas balai penyuluhan (unit)
20
20
Jumlah Peningkatan Pos Penyuluhan Pedesaan (POSLUHDES) (unit)
100
50
jumlah Kelembagaan PU PU yang di kembangkan dan dikuatkan Kelembagaannya (unit)
117
117
117
117
117
Jumlah Mitra penyuluh dan Kelembagaan Profesi yang di kembangkan dan dikuatkan (difasilitasi) (asosiasi)
4
4
4
4
4
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
III
IV
20
V
20
50
20
50
50
NO
TUJUAN
SASARAN
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh
Meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan yang berkualitas
Meningkatkan Sarana Prasarana dan Kompetensi SDM.
Terwujudnya penyuluh yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan bidang keahlian
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KEI
II
III
IV
V
Jumlah SDM Penyuluh yang di tingkatkan kemampuan dan kompetensinya. (orang)
2261
1355
1355
1355
1355
Jumlah SDM Penyuluh Swadaya yang ditingkatkan kemampuan dan kompetensinya. (orang)
1080
1080
1080
1080
1080
Jumlah SDM Pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kemampuan dan kompetensinya (orang)
420
420
420
420
420
Terwujudnya penyelenggaraan penyuluhan melalui metode dan materi penyuluhan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan potensi wilayah
Metode Penyuluhan yang digunakan. (metode)
7
7
7
7
7
Jumlah Dokumen Rencana Penyuluhan yang Dihasilkan (dokumen)
2
2
2
2
2
57
57
57
57
57
Terwujudnya Sarana Prasarana yang memadai
Lamanya pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana perkantoran (bulan)
12
12
12
12
12
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lamanya pelayanan administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
12
12
SDM Aparatur yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan.
Jumlah SDM Aparatur yang di tingkatkan Kapasitas dan Kompetensinya. (orang)
10
10
10
10
Jumlah materi Penyuluhan yang dihasilkan. (Judul)
10
4.3 Stategi dan Kebijakan Strategi yang ditempuh guna pencapaian target-target yang telah ditentukan adalah dengan jalan sebagai berikut : 1. Melalui optimalisasi peran Balai Penyuluhan dan posluhdes serta penguatan pengembangan kelembagaan pelaku utama pelaku usaha, mitra penyuluh dan kelembagaan profesi penyuluhan. 51
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
2. Melalui penyelenggaraan pelatihan, magang dan kunjungan bagi penyuluh dan pelaku utama/pelaku usaha. 3. Melalui penyusunan perencanaan penyuluhan, penerapan metode dan materi penyuluhan. 4. Melalui, Penyediaan Pelayanan Administrasi, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana Prasarana, serta Pelatihan Peningkatan SDM Aparatur. Kebijakan – kebijakan yang diambil dalam pencapaian target yang telah ditentukan dijabarkan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan peran balai penyuluhan dan posluhdes sebagai pos simpul
koordinasi
penyuluhan,
penguatan
pengembangan
kelembagaan pelaku utama pelaku usaha, mitra penyuluh dan kelembagaan profesi penyuluhan. 2. Prioritas pada pelatihan teknis, magang dan kunjungan 3. Penyusunan programa penyuluhan, pemilihan metode dan materi penyuluhan sesuai sasaran dan potensi spesifik lokal. 4. Peningkatan penyediaan dan pelayanan pdministrasi perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta pelatihan/ pendidikan/kursus peningkatan SDM aparatur. Secara terperinci strategi dan Kebijakan Sekretariat Bakorluhh provinsi Jawa Tengah jangka menengah pembangunan penyuluh dijabarkan pada tabel 4.2 berikut. Tabel 4.2 Strategi dan Kebijakan Visi : “Terselenggaranya penyuluhan yang efek tif, efisien dan akuntabel untuk
m ew ujudkan Jaw a Tengah sejahtera dan berdikari”
Misi 1 : Meningkatkan kualitas kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama/pelaku usaha
52
Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Meningkatnya peran kelembagaan penyuluhan dan Kelembagaan Pelaku Utama/Pelaku Usaha.
Terwujudnya kelembagaan penyuluhan di kecamatan dan desa
Melaui optimalisasi peran Balai Penyuluhan dan Posluhdes serta Penguatan dan Pengembangan Pelaku Utama/Usaha, Mitra Penyuluh dan Kelembagaan Profesi.
Fasilitasi pelaksanaan peran Balai Penyuluhan dan Posluhdes sebagai pos simpul koordinasi penyuluhan
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
Melalui Pendampingan, Pengawalan, Pelatihan, Pemberian Penghargaan dan sarana Prasarana
Fasilitasi pelaksanaan peran kelembagaan Pelaku utama pelaku usaha.
Misi 2 : Meningkatkan kompetensi penyuluh dan Pelaku utama/pelaku usaha Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh
Terwujudnya penyuluh yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan bidang keahlian
Melalui penyelenggaraan pelatihan,magang dan Kunjungan.
Prioritas pada pelatihan teknis,magang dan Kunjungan.
Melalui penyelenggaraan pelatihan,magang dan Kunjungan.
Prioritas pada pelatihan teknis,magang dan Kunjungan.
Misi 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan yang berkualitas
Terwujudnya penyelenggaraan penyuluhan melalui metode dan materi penyuluhan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan potensi wilayah
1. Melalui penyusunan perencanaan penyuluhan, dan penerapan metode penyuluhan
1. Pemilihan metode sesuai sasaran dan potensi spesifik lokal Penyusunan Programa penyuluhan Pemilihan materi sesuai sasaran dan potensi spesifik local
Misi 4. Meningkatkan sarana Prasarana dan Kompetensi SDM Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Meningkatkan Sarana Prasarana dan Kompetensi SDM.
Terwujudnya Sarana Prasarana yang memadai, Pelayanan Administrasi dan SDM Aparatur yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan.
Melalui Pengadaan,Penyediaan, Pemeliharaan sarana Prasarana, Pelayanan Administrasi dan Pelatihan Peningkatan SDM Aparatur.
Peningkatan Penyediaan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengadaan dan Pemeliharaan sarana Prasarana Perkantoran. Pelatihan/Pendidikan / kursus Peningkatan SDM Aparatur
53
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah Periode 2013 – 2018 mempunyai 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yang dijabarkan melalui strategi dan kebijakan sebagaimana diuraikan pada Bab IV. Maka untuk mencapai sasaran strategis dari kedua IKU tersebut akan diupayakan melalui rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Sekretariat Badan Koordinasi
Penyuluhan
Provinsi
Jawa
Tengah
Tahun
2013-2018
merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi,
misi
dan
program
prioritas
dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Ada 4 program prioritas yang akan dilaksanakan pada periode 20132018 yang terdiri dari : 1. 1 program urusan wajib urusan pendidikan, yaitu Program Pendidikan Non Formal dan Informal Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi dalam pendidikan kemasyarakatan, sebanyak 37.500 orang. 2. 3 program urusan pilihan, meliputi : a. 2 program urusan pertanian, yaitu : -
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas Balai Penyuluhan dan Posluhdes; serta Persentase penyuluh yang memiliki kompentesi sesuai dengan bidang keahlian. Program Peningkatan
54
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
Kesejahteraan Petani hanya akan dilaksanakan sampai dengan
Tahun
nomenklatur
2014,
program
selanjutnya diubah
secara
menjadi
nasional Program
Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian. -
Program Pengembangan SDM dan Penyuluhan Pertanian Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas Balai Penyuluhan dan Posluhdes; serta Persentase penyuluh yang memiliki kompentesi sesuai dengan bidang keahlian.
b. 1 Program urusan kehutanan, yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah kemitraan hutan rakyat yang dibina, sejumlah 10 kelompok. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan SKPD, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional SKPD sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator yang akan dicapai yaitu tersedianya pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator yang akan dicapai yaitu tersedianya jasa pemeliharaan dan sarana prasarana perkantoran. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya. 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah SDM aparatur yang di tingkatkan kapasitas dan kompetensinya. Penetapan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut: 55
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah Target Capaian Sasaran Tujuan
Sasaran
Meningkatny a peran kelembagaan penyuluhan
1. Terwujudnya kelembagaan penyuluhan di kecamatan dan desa;
Program / Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan
1. Jumlah Kelembagaan Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang di kembangkan dan dikuatkan Kelembagaann ya
Program Pengembangan SDM dan Penyuluhan Pertanian
jumlah Kelembagaan Pelaku Utama / Pelaku Usaha yang di kembangkan dan dikuatkan Kelembagaannya
Pemberdayaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha
1. Penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha sebagai show window pemberdayaan masyarakat 2. Penilaian kelas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha 3.Update Kelembagaan Pelaku Utama & Pelaku Usaha (Poktan, KWT, Pemuda Tani, Gapoktan bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, serta Asosiasi, BUMP) 35 Kabupaten Kota 1. Pendampingan Gerbang Mapan 2. Pendampingan dan Penguatan kelompok Penerima PUAP. 3. Pengembangan dan Hasil Replikasi FMA.
Kondisi awal
Tahun-1 K
Pengawalan dan pendampingan program strategis pemerintah
2. Jumlah peningkatan kualitas balai penyuluhan
56
Program Pengembangan SDM dan Penyuluhan Pertanian Peningkatan Kualitas Balai Penyuluhan dan Penumbuhan
Jumlah peningkatan kualitas balai penyuluhan
Tahun-2
Rp
K
Rp
0
338
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
Tahun-3 K 0
Tahun-4
Rp
K
Rp
0
Kondisi akhir
Tahun-5 K 0
Unit Penanggung jawab
Rp 0
3
925.000.000
3
850.000.000
3
925.000.000
3
1.150.000.000
3
1.225.406.000
15
114
1.500.000.000
114
1.000.000.000
114
1.300.000.000
114
1.600.000.000
114
1.800.000.000
570
20
20 800.000.000
20 900.000.000
20 975.000.000
20 1.200.000.000
100 1.500.000.000
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
Indikator Sasaran
Meningkatn ya pengetahu an dan ketrampila n penyuluh
2. Terwujudnya penyuluh yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan bidang keahlian
3. Jumlah Peningkatan Pos Penyuluhan Pedesaan (POSLUHDES)
Pos Penyuluhan Pedesaan (Posluhdes)
Jumlah Peningkatan Pos Penyuluhan Pedesaan (POSLUHDES)
4. Jumlah Mitra penyuluh dan Kelembagaan Profesi yang di kembangkan dan dikuatkan (difasilitasi)
Program Pengembangan SDM dan Penyuluhan Pertanian
Jumlah Mitra penyuluh dan Kelembagaan Profesi yang di kembangkan dan dikuatkan (difasilitasi)
Pengembangan kelembagaan penyuluhan
Jumlah Mitra Penyuluh Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang Terfasilitasi.
Fasilitasi Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (KP3K)
Rekomendasi Kebijakan Penyuluhan pada Gubernur
Program Pengembangan SDM dan Penyuluhan Pertanian
Jumlah SDM Penyuluh yang di tingkatkan kemampuan dan kompetensinya
Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM penyuluh
Pelatihan teknis peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
990
1.150.000.000
330
1.100.000.000
330
1.250.000.000
330
1.500.000.000
330
2.000.000.000
2640
Pembinaan SDM penyuluh
1. Pendampingan Temu Karya Tingkat Nasional 2. Pembinaan Penyuluh 3. Kunjungan dan Supervisi Penyuluh Provinsi ke wilayah Binaan di kab/kota
102 5
925.000.000
1025
800.000.000
102 5
957.500.000
1025
1.050.000.000
102 5
1.400.000.000
1025
Program Pendidikan Non Formal dan Informal
Jumlah SDM Penyuluh Swadaya yang ditingkatkan kemampuan dan kompetensinya
1. Jumlah SDM Penyuluh yang di tingkatkan kemampuan dan kompetensinya.
2. Jumlah SDM Penyuluh Swadaya yang ditingkatkan kemampuan dan kompetensinya.
57
366
0
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
50
50
50
50
50
200
550.000.000
575.000.000
600.000.000
850.000.000
1.050.000.000
0
0
0
0
0
3
300.000.000
3
300.000.000
3
350.000.000
3
450.000.000
3
600.000.000
3
3
425.000.000
3
425.000.000
3
500.000.000
3
650.000.000
3
750.000.000
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Meningkatn ya penyelengg araan penyuluha n yang berkualitas
58
3. Terwujudnya penyelenggara an penyuluhan melalui metode dan materi penyuluhan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan potensi wilayah
3. Jumlah SDM Pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kemampuan dan kompetensinya
Program Pendidikan Non Formal dan Informal
Jumlah SDM Pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kemampuan dan kompetensinya
1. Metode Penyuluhan yang digunakan
Program Pengembangan SDM dan Penyuluhan Pertanian Penyusunan programa dan rencana kerja penyuluh
Jumlah Dokumen Rencana Peyuluhan yang Dihasilkan
1
0
1
0
1
0
1. Tersusunnya buku programa 2. Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2
250.000.000
2
250.000.000
2
300.000.000
Pengembangan metode dan materi penyuluhan
Fasilitasi Metode Penyuluhan Melalui - Media Elektronik - Media Cetak ' - Pertemuan/tatap muka - Demplot - SL (Sekolah Lapang) - Pameran
6
Peningkatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian program
1.penyusunan renja SKPD 2015, RKA SKPD, DPA SKPD, dan RKO 2. penyusunan laporan bulanan 3. penyusunan laporan tahunan 4. penyusunan LAKIP 5. penyusunan media informasi penyuluhan 6. Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan.
6
Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
Metode Penyuluhan yang digunakan.
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
0
0
0
0
0
1
0
0
2
390.625.000
2
10 Dokumen 491.000.000
1.000.000.000
6
875.000.000
6
1.000.000.000
6
1.350.000.000
6
6 Metode 1.500.000.000
420.000.000
0
6
475.000.000
0
6
525.000.000
0
6
600.000.000
0
6
700.000.000
0
6 Dokumen
2. jumlah materi Penyuluhan yang dihasilkan.
Program Pengembangan SDM dan Penyuluhan Pertanian Pemberian penghargaan untuk kelembagaan penyuluhan/pela ku utama/pelaku usaha, penyuluh serta pelaku utama/pelaku usaha
Metode Penyuluhan yang digunakan.
6
0
6
0
6
0
6
0
Terpilihnya pemenang lomba untuk Bidang 1. Pertanian 2. Kehutanan 3. Perikanan
1
450.000.000
1
450.000.000
1
480.000.000
1
600.000.000
Pengembangan metode dan materi penyuluhan
1. Jumlah Judul materi penyuluhan dalam Bentuk Media Elektronik 2. Jumlah Judul materi penyuluhan dalam Bentuk Media Cetak.
0
1
5 700.000.000
50
925.000.000
50
750.000.000
50
900.000.000
50
1.187.500.000
50
250 judul 1.000.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
8.750.000.000
59
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
10.062.500.000
12.578.125.000
14.716.406.000
60
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah dalam keberhasilan pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018. Hal ini ditunjukkan dalam setiap pencapaian indikator output setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat tercapai. Indikator kegiatan (output) yang dirumuskan, didasarkan dari hasil analisis pengaruh indikator kinerja kegiatan terhadap capaian indikator kinerja (outcome) yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2013-2018. Beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada Bab IV dan Bab V, diantaranya terkait langsung dengan indikator kinerja pada RPJMD. Adapun beberapa indikator kinerja RPJMD pada urusan Pertanian yang wajib diupayakan pencapaiannya oleh Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah sebagaimana pada Tabel 6.1
61
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
Tabel. 6.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah Yang Mendukung RPJMD
NO
Indikator Kinerja Utama
Pencapaian
Kondisi Awal Satuan
Kondisi Akhir Tahun
Tahun (s.d
Tahun I
Tahun II
Tahun III
Tahun IV
Tahun V
2013)
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)
(2018)
338 BP
358 BP
378 BP
398 BP
419 BP
439 BP
439 BP
3.233
3.283
3.333
3.383
3.433
3.483
3.483
Posluhdes
Posluhdes
Posluhdes
Posluhdes
Posluhdes
Posluhdes
Posluhdes
4.500
6.000
7.500
9.000
10.500
12.000
12.000
Renstra (2018)
Jumlah Balai 1.
Penyuluhan yang
Unit
berkualitas 2.
Jumlah Posluhdes yang berkualitas
Unit
Jumlah Pelaku/Kelompok 3.
Masyarakat yang terfasilitasi dalam
Orang
pendidikan kemasyarakatan
62
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
BAB VII PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) SKPD Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 merupakan rencana jangka menengah yang arah kebijakan dan program bersifat strategis sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja yang bersifat operasional. Untuk itu Renstra ini perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Program Pembangunan dikategorikan berhasil apabila mendapat partisipasi dari masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan diharapkan terjadi proses komunikasi yang baik antara masyarakat dengan Pemerintah selaku fasilitator maupun dinamisator. Dengan tersusunnya Renstra SKPD ini diharapakan dapat menjadi acuan dalam mengambil kebijakan penyelenggaran penyuluhan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga lebih terarah dan lebih bersinergi, terlaksana secara efeketif dan efisien sehingga visi, misi dan tujuan penyuluhan dalam mendukung pembangunan Nasional dapat tercapai sebaik-baiknya. Pada Masa Transisi dimana saat Rencana Strategis Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan Renja setelah Masa kepemimpinan Kepala daerah berakhir, maka Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 dan mengacu RPJMN Tahun 20152019. Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila dalam hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Renstra, atau substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, perubahan Renstra juga dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar dan/atau merugikan kepentingan daerah dan nasional, misalnya terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. 63
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018
KEPALA SEKRETARIAT BAKORLUH PROVINSI JAWA TENGAH
Ir. SUGENG RIYANTO, M.Sc Pembina Utama Muda NIP. 19611009 198903 1 009
64
Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018