BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian / lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan
pembangunan
nasional
dalam
bentuk
:
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berjangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berjangka waktu 5 tahunan, dan Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) yang berjangka waktu satu tahun. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah memuat : arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan,
yang akan
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana
Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang RPJMD KAB. SERANG_2006-2011
I-1
Keuangan Negara, UU No. 25
tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD ini adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan. Dalam
menyusun
RPJMD
ini,
acuan
utama
yang
digunakan adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dan dalam Sidang Paripurna DPRD dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Disamping itu, penyusunan RPJM Daerah ini juga mengacu pada RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Propinsi, perkembangan aktual yang menonjol, perkiraan perubahan jangka menengah dalam berbagai aspek sebagai dasar untuk menyusun asumsi, dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah dan
Pemerintah
Propinsi.
Tujuan
merujuk
semua
dokumen
perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Selain itu, RPJMD ini juga disusun dengan memperhatikan statistik regional dan lokal, terutama data tentang PDRB dan (1) statistik berbagai fungsi pemerintahan di bidang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan utama dan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, keberadaan potensi sektor unggulan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka memacu laju produksi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru, keberadaan sektor informal dan kandungan potensi sumber daya daerah; (2) statistik fungsifungsi pemerintahan di bidang sosial budaya, seperti kondisi tingkat kesehatan rata-rata masyarakat dan indeks pembangunan manusia,
angka
kemiskinan,
tingkat
pengangguran,
angka
partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah; (3) statistik bidang pemerintahan umum, seperti RPJMD KAB. SERANG_2006-2011
I-2
pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat dan (4) statistik bidang fisik prasarana, seperti pola-pola penataan ruang dan kawasan andalan, kantong-kantong kemiskinan dan kawasan tertinggal serta kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah dan (5) kapasitas fiskal dan keuangan daerah. RPJP Kabupaten Serang Tahun 2006 – 2026 sedang dalam proses penyusunan sehingga tidak dapat dijadikan pedoman. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD 2006 – 2011 dapat menggunakan rujukan Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Serang yang sudah ada. Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana kegiatan lima tahunan dibidang pelayanan umum pemerintahan, maka proses penyusunan RPJM Daerah ini juga dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan setempat. Karena pertimbangan itu, walaupun RPJMD ini bermula dari rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Indikatif Program pasangan KDh/Wakil KDh terpilih, maka matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang diuraikan di dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur
pelaku
pembangunan
daerah
ini,
dengan
tetap
memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan propinsi.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN. RPJM
Daerah
2006-2011
disusun
dengan
maksud
menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan DPRD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
(Musrenbang) secara berjenjang.
RPJMD KAB. SERANG_2006-2011
I-3
Isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD Propinsi dan APBD Kabupaten Serang. Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJM Daerah Kabupaten Serang disusun dengan tujuan sebagai berikut: 1.
Menyediakan
satu
acuan
resmi
bagi
seluruh
jajaran
pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD setempat dan sumber pembiayaan APBN. 2.
Menyediakan
satu
tolok
ukur
untuk
mengukur
dan
melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah. 3.
Menjabarkan
gambaran
tentang
kondisi
umum
daerah
sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah. 4.
Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5.
Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
1.3. LANDASAN PENYUSUNAN RPJM DAERAH KABUPATEN SERANG. Dalam penyusunan RPJM Daerah ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain: 1.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286); 2.
Undang-Undang No. 12 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
RPJMD KAB. SERANG_2006-2011
I-4
3.
Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
4.
Undang-Undang
No.
25
tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 5.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
6.
Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8.
Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9.
Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang
Tata
Cara
dan
Teknik
Penyusunan
Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Serang; 11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 2020 / SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
1.4. HUBUNGAN
RPJM
DAERAH
DENGAN
DOKUMEN
PERENCANAAN LAINNYA. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Serang
sebagai
salah
satu
bentuk
dokumen
perencanaan daerah memiliki keterkaitan serta rangkaian yang tak
RPJMD KAB. SERANG_2006-2011
I-5
terpisahkan
dengan
dokumen
perencanaan
daerah
lainnya.
Diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan dua puluh tahun dan memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah setiap lima tahun sekali. 2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap satuan kerja perangkat daerah di bawah koordinasi Bappeda setempat. 3. Rencana Kerja SKPD (Renja – SKPD),
yang merupakan
dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai derivasi Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan dua tahun ke depan. 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai
dokumen
perencanaan
tahunan
yang disusun
dan
merupakan
kompilasi kritis atas Renja SKPD setiap tahun anggaran dan merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang Daerah yang
dilaksanakan
secara
berjenjang,
mulai
dari
tingkat
Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi. Selain itu, perujukan RPJM terhadap dokumen perencanaan lainnya baik propinsi maupun nasional dapat dilihat pada bagan 1 (terlampir)
RPJMD KAB. SERANG_2006-2011
I-6
1.4.1. POLA PIKIR DAN PROSES PENYUSUNAN. Untuk
memudahkan
pemahaman
terhadap
substansi
dasar dari RPJM Daerah ini serta arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka disusun pola pikir sebagaimana bagan 2 berikut ini.
BAGAN 2 POLA PIKIR DAN PROSES PENYUSUNAN RPJM KABUPATEN SERANG
RPJMD KAB. SERANG_2006-2011
I-7
Persiapan Awal
Kesepakatan Internal Komitmen KDh Kesepakatan Eksternal Komitmen Stakeholders & Mandat
Dukungan Perguruan Tinggi PERGURUAN
Penentuan Stakeholders
Analisa Kekuatan dan Kelemahan (SW)
TINGGIEPT Isue Strategis & Skenario
VISI-MISI
Program Prioritas
Strategic Planning (RPJM-Daerah)
Rencana Tindak
Action Plan (Renja SKPD/RKPD)
Implementasi (RKPD)
Pelaksanaan Tahunan RPJM
KEBIJAKAN UMUM & STRATEGI
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
RPJMD KAB. SERANG_2006-2011
I-8
BAB I.
PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJM, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum
penyusunan,
hubungan
dengan
dokumen
perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.
BAB II.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH. Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah dan yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun. Dalam
tradisi
penyusunan
rencana
pembangunan
berwawasan waktu lima tahun, umumnya statistik kondisi umum daerah yang disajikan dalam Bab II ini antara lain adalah:
BAB III.
1.
Kondisi Geografis
2.
Perekonomian Daerah
3.
Sosial Budaya Daerah
4.
Prasarana dan sarana Daerah
5.
Pemerintahan Umum
VISI, dan MISI Bab Ini menguraikan visi dan misi yang diadopsi dari visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dalam rangka mencapai
kondisi
yang
diharapkan
lima
tahun
mendatang.
BAB IV.
STRATEGI
DAN
ARAH
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini berisi uraian tentang Strategi kebijakan dalam mengimplementasikan program Kepala daerah, sebagai payung
pada
perumusan
program
dan
kegiatan
pembangunan didalam mewujudkan visi dan misi, sebagai arah bagi SKPD ataupun Lintas SKPD dalam
RPJMD KAB. SERANG_2006-2011
I-9
merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai tugas dan fungsinya.
BAB V.
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH. Bab ini menjelaskan hasil analisis keuangan daerah sebagai
dasar
dalam
perumusan
arah
kebijakan
keuangan daerah yang mencakup kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan memperhatikan standart pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Bab ini mencakup penjelasan tentang : Prospek Keuangan Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB VI.
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini terdiri dari : 6.1. Program Pembangunan Daerah 6.2. Rencana Kerja
BAB VII. PENUTUP. Bab ini terdiri dari : 7.1.
Program Transisi.
7.2.
Kaidah Pelaksanaan.
Lampiran-lampiran.
RPJMD KAB. SERANG_2006-2011
I - 10