BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Permukiman

dan Perumahan Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (Lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD. Rencana

Strategis

(Renstra)

SKPD

merupakan

dokumen

perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Renstra

Rencana SKPD

Pembangunan

disusun

guna

Jangka

Menengah

memberikan

(RPJMD).

masukan

bagi

penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda Perubahan

perkembangan

masyarakat

saat

ini

telah

memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi

pemerintah

harus

mampu

meningkatkan

kinerja

dan

profesionalisme. Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai mempunyai tugas Pemerintahan

Daerah

melaksanakan tugas kewenangan urusan berdasarkan

asas

otonomi

dan

tugas

pembantuan di bidang Tata Ruang Permukiman dan Perumahan diperlukan

kehadirannya

untuk

menunjang

keberhasilan

pembangunan daerah. Rencana Strategis Dinas, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan 2013 -2018

1

sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan berpedoman kepada Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018. Program yang disusun dalam Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan tahun 2013-2018 adalah bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya dan selaras dengan program Bupati-Wakil Bupati Sinjai

Tahun

peningkatan

2013-2018, derajat

serta

pendidikan,

ditujukan kesehatan

untuk

akselerasi

dan

kebutuhan

masyarakat. Program disusun sesuai dengan kewenangan Dinas, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, kerangka regulasi, sumber pendanaan, mitra Dinas dan lokasi kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) Dinas periode tahun 2013-2018. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kab. Sinjai, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang tata ruang, perumahan dan permukiman dan tata bangunan. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Sinjai dari bidang tata ruang, perumahan dan permukiman, dan tata bangunan. 1.2.

LANDASAN HUKUM Rencana

Strategis

Dinas

Tata

Ruang

Permukiman

dan

Perumahan disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional.Selain itu ,Renstra Dinas


2

Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 berpedoman pada : 1.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125,

Tambahan

Lembaran

Negara

Nomor

4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2008

Nomor

59,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ); 3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);

6.

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat


3

(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);

9.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405); 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014, (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 11); 13. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 95/PMK

2010,

Nomor

07/2010

0199/MPPN/04/2010, Tentang

Nomor

Penyelarasan

PMK

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014;


4

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013

Tanggal

11

November

2013

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28

Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 - 2032; 18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Kabupaten Sinjai tentang RPJP Daerah Kabupaten Sinjai 2005 - 2025.

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Tahun 2013 -2018 Kabupaten Sinjai.

1.3.1 Maksud Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut : 1. Sebagai acuan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan dan stakeholder dalam menentukan prioritas program lima tahun ke depan (2013-2018). 2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap tahun. 3. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program dinas selama lima tahun ke depan. 4. Mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, agar dapat terwujud

secara

kegiatan-kegiatan

bertahap

melalui

pembangunan

program-program dengan

dan

sasaran,arah

kebijakan dan rencana program/kegiatan yang jelas. 1.3.2 Tujuan Perencanaan Strategis Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai disusun dengan tujuan :


5

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan dalam turut mendukung

suksesnya

pencapaian

sasaran

pembangunan

daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018. 2. Untuk Menrencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan pembangunan Tata Ruang kearah yang Lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks. 3. Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. 4. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi. 5. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. 6. Untuk

Memfasilitasi

komunikasi

baik

vertikal

maupun

horisontal antar unit kerja dan dengan pelaku yang berbasis Tata Ruang.

1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN Rencana

Strategis

Dinas

Tata

Ruang

Permukiman

dan

Perumahan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, Landasan hukum

penyusunan

Renstra,

maksud

dan

tujuan

penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.


6

BAB II

GAMBARAN

PELAYANAN

DINAS

TATA

RUANG

PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD BABA III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ; telaahan Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai; Serta penentuan isu-isu strategis. BAB IV

VISI,

MISI

TUJUAN,

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD. BAB V

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (Lima) Tahun kedepan yang dilengkapai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini indikator kinerja Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan

yang

terkait

langsung

atau

mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai.


7

BAB VII PEDOMAN DAN KAIDAH PELAKSANAAN Berisi

ringkasan

penyusunan

singkat

dokumen

dari

Renstra

maksud SKPD,

dan

tujuan

disertai

dengan

harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (Lima) Tahun kedepan oleh SKPD.


8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Gambaran pelayanan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan periode sebelumnya, mengemukakan capaian

program

Permukiman

dan

dan

kegiatan

Perumahan

prioritas

yang

telah

Dinas

Tata

dihasilkan

Ruang melalui

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatanhambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini. 2.1

Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Tata Ruang

Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan,struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme). 2.1.1 Tugas Pokok Berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok antara lain :


9

a. melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tata Ruang Permukiman dan Perumahan yang menjadi Tanggung Jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku b. melaksanakan tugas pembantuan.dan c. melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diserahkan

Bupati

Perumahan

dalam

kepadanya. 2.1.2 Fungsi Dinas

Tata

Ruang

Permukiman

dan

melaksanakan tugas diatas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :  Perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Ruang Permukiman dan Perumahan  Pembinaan, pengendalian, penyerasian pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah  Pelaksanaan

pembinaan,

pembangunan

sarana

pengawasan dan

serta

prasarana

pengendalian

perumahan

dan

permukiman  Pelaksanaan

pembinaan,

pengawasan

serta

pengendalian

penataan bangunan serta lingkungannya 

Penyusunan

Rencana

Umum

Tata

Ruang

Wilayah

(RUTRW),Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK). 

Penyusunan rencana induk sistem seluruh sektor



Penetapan

persyaratan

sempadan

bangunan

teknik serta

pembangunan

pemberian

izin

dan

garis

mendirikan

bangunan 

Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga perkantoran



Pelaksanaan

koordinasi

dalam

arti

membina

hubungan

kerjasama dengan dinas/lembaga teknis daerah lainnya atau


10

pihak ketiga dalam rangka pengembangan bidang permukiman dan perumahan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai memiliki struktur organisasi sebgai berikut : 1. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan. 2. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian.Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : 

Perencanaan kebijakan operasional di sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan dan Renstra Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan;



Pelaksanaan koordinasi teknis dengan unit kerja terkait dengan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan;



Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

tentang

program

pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasara aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

Pembagian

tugas

dan

pengendalian

seluruh

kegiatan

di

Sekretariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan; 

Pengarahan disposisi dan perintah lisan/tertulis pimpinan kepada

bidang

yang

bersangkutan

sesuai

dengan

tugas


11

pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional; 

Pelaksanaan koordinasi dalam penyiapan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana Kerja (RENJA) SKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAPSKPD dan DPPA-SKPD, laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan serta LKPJ dan LPPD berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;



Pelaksanaan informasi

koordinasi

manajemen

dan Tata

penyedia Ruang,

dalam

penyajian

Permukiman

dan

Perumahan skala Kabupaten; 

Pelaksanaan

koordinasi

dan

penyedia

dalam

penelitian

kelengkapan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan/tambahan penghasilan PNS serta verifiasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku; 

Pelaksanaan koordinasi dan penyedia dalam pengelolaan surat menyurat kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;



Pelaksanaan

koordinasi

dalam

mengarahkan

pelaksanaan

pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan

perjalanan

dinas,

pemeliharaan

kebersihan,

perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya; 

Pelaksanaan koordinasi dalam penyiapan

penyelenggaraan

upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu; 

Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan Kebijakan Kepala Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan dan Kegiatan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan

hubungan

masyarakat

serta

pendokumentasian produk hukum kepegawaian;


12



Penyedian dalam penyelesaian administrasi pegawai Dinas Tata Ruang,

Permukiman

dan

Perumahan

meliputi

Kenaikan

Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bezetting, DUK, DP-3 dan administrasi kepegawaian lainnya; 

Pemberian usul dan saran kepada Kepala Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan selaku atasan langsung melalui pengkajian

yang

analitis

dan

sistematis

sebagai

bahan

pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan; 

Pemberian nilai terhadap kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;



Pembuatan laporan pelaksanaan tugas kegiatan sekretariat kepada Kepala Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan baik secara lisan maupun tertulis; dan



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi diatas, bagian sekretariat dipimpin oleh seseorang sekretaris dibantu oleh 3(tiga) orang Sub Bagian, yaitu 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas sebagai berikut : a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja; b) Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan umum dan kepegawaian; c) Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan

umum

dan

kepegawaian

untuk

menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas; d) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, meminta masukan dari bawahan guna mendapat

bahan

penyelesaian

kegiatan

umum

dan

kepegawaian;


13

e) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku; f)

Melaksanakan

pengadaan

serta

mendistribusikan

kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor; g) Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h) Mengatur penggunaan sarana dan fasilitas kantor; i)

Mengatur perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

j)

Menyelenggarakan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;

k) Menyiapkan penyeleggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu; l)

Melaksanakan pengadaan bahan pustaka;

m) Menyusun bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan dan kegiatan Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan serta mendokumentasikan berita; n) Menyiapkan penyelenggaraan jumpa pers dan hubungan masyarakat; o) Menghimpun

dan

mendokumentasikan

peraturan

perundang-undangan di bidang kepegawaian; p) Menyelesaikan administrasi pegawai Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan

Gaji

Berkala,Bezetting,

DUK,

DP-3

dan

administrasi kepegawaian lainnya; q) Memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah; r)

Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;


14

s) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sub bagian umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis; dan t)

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sub Bagian Program Mempunyai tugas sebagai berikut : a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian program sebagai acuan kerja; b) Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan perencanaan dan pelaporan; c) Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan perencanaan dan pelaporan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; d) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, meminta masukan dari bawahan guna mendapat bahan penyelesaian kegitan perencanaan dan pelaporan; e) Menyiapkan

bahan

dan

materi

penyusunan

Rencana

Strategis (RENSTRA) setiap 5 (lima) Tahun sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku; f)

Menyiapkan bahan dan materi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun sesuai metodologi

dan ketentuan

yang berlaku; g) Menyusun RKA-SKPD,DPA-SKPD, RKAP-SKPD dan DPPASKPD berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai dengan metodologi dan ketentuan yang berlaku; h) Menyiapkan bahan, materi dan menyusun LAKIP setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku; i)

Menyusun perencanaan kinerja dan laporan kinerja yang dicapai setiap tahun;


15

j)

Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k) Menyusun profil bidang tata ruang, permukiman dan perumahan skala kabupaten l)

Memberikan usul dan saran kepada sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;

m) Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja; n) Melaporkan

pelaksanaan

tugas

kegiatan

sub

bagian

program kepada Sekretaris baik sera lisan maupun tertulis; o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 3. Sub Bagian Keuangan Mempunyai tugas sebagai berikut : a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai acuan Kerja; b) Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan keuangan; c) Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan

keuangan

untuk

menunjang

kelancaran

pelaksanaan tugas; d) Melakukan

koordinasi

dengan

unit

kerja

lainnya,

konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna

mendapatkan

bahan

penyelesaian

kegiatan

keuangan; e) Melakukan disampaikan

penelitian

kelengkapan

bendahara

SPP-LS

yang

pengeluaran

dan

diketahui/disetujui oleh PPTK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


16

f) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPPLS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; g) Melakukan verifikasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku; h) Menyiapkan SPM sesuai ketentuan yang berlaku; i) Melakukan

verifikasi

harian

atas

penerimaan

dan

pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku; j) Melaksanakan Akuntansi SKPD sesuai ketentuan yang berlaku; k) Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD; l) Memberikan usul dan saran kepada sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai

bahan

pertimbangan

penyelesaian

suatu

masalah; m) Menilai

kinerja

kerja

bawahan

melalui

mekanisme

penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja; n) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sub bagian keuangan kepada sekretaris baik secara lisan maupun tertulis; dan o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 3. Bidang Tata Bangunan Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas

melaksanakan

sebagian tugas Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan meliputi Program Tata Pembangunan, Pembangunan Gedung dan Pemeliharaan Gedung dan mempunyai fungsi : 

Penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana

dan

kebutuhan

untuk

menunjang

kelancaran


17

pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

Penyusunan

program

perencanaan,

pengawasan

dan

pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

Pelaksanaan koordinasi para kepala seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Pelaksanaan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam

hal

kelancaran

kenyamanan pelaksanaan

dan

keterpaduan

tugas

sesuai

tugas

dengan

untuk

ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

Penyusunan langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai

kebutuhan

undangan

yang

dan

ketentuan

peraturan

perundang-

berlaku

untuk

menunjang

kelancaran

pelaksanaan tugas; 

Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya

untuk

dilaksanakan

berdasarkan

ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

Pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Pelaksanaan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

menilai

peningkatan karier bawahan; 

Penyelenggaraan program tata pembangunan, pembangunan gedung dan pemeliharaan gedung;



Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan


18



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. Dalam menjalankan fungsinya bidang penataan ruang dibantu

oleh 3 (tiga) seksi, yaitu : 1. Seksi Program Tata Pembangunan Mempunyai tugas sebagai berikut : a) Menyusun

rencana

kegiatan

dibidang

tugasnya

berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan Undang-Undangan yang berlaku; b) Menyusun

program

perencanaan,

pengawasan

dan

pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang

tugasnya

agar

tercapai

keserasian

dan

kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan

terhadap

petunjuk

dan

ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; f) Melaksanakan program tata pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya; g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.


19

2. Seksi Pembangunan Gedung Mempunyai tugas sebagai berikut : a) Menyusun

rencana

kegiatan

dibidang

tugasnya

berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b) Menyusun

program

perencanaan,

pengawasan

dan

pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang

tugasnya

agar

tercapai

keserasian

dan


terhadap

perundang-undangan pertimbangan

dalam

petunjuk

yang

berlaku

menilai

dan

ketentuan

sebagai

bahan

peningkatan

karier

bawahan; f) Melaksanakan

pembinaan,

dan

pengendalian

pembangunan gedung; g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 3. Seksi Pemeliharaan Gedung Mempunyai tugas sebagai berikut : a) Menyusun

rencana

kegiatan

dibidang

tugasnya

berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang


20

kelancaran

pelaksanaan

tugas

dinas

sesuai

dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b) Menyusun

program

perencanaan,

pengawasan

dan

pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d) Memberi bimbingan dan petunjuk dibidang

tugasnya

agar

tercapai

kepada bawahan keserasian

dan


terhadap


dalam

petunjuk

yang

berlaku

menilai

dan

ketentuan

sebagai

bahan

peningkatan

karier

bawahan; f) Melaksanakan pemeliharaan gedung; g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja oerganisasi

4. Bidang Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang; dan mempunyai fungsi : 


dan

kebutuhan

untuk

menunjang

kelancaran


21

pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

Penyusunan

program

perencanaan,

pengawasan

dan

pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

Pengkoordinasian

para

kepala

seksi

dalam

merumuskan

program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 


hal

kelancaran


dan

keterpaduan

tugas

sesuai

tugas

dengan

untuk

ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

Penyusunan langka teknis opersional dibidang tugasnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;




untuk

dilaksanakan

berdasarkan

ketentuan








Pelaksanaan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

menilai


Pelaksanaan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;



Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan


22



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. Dalam menjalankan fungsinya bidang penataan ruang dibantu

oleh 3 (Tiga) seksi, yaitu : 1. Seksi Perencanaan Ruang Mempunyai tugas sebagai berikut : a) Menyusun

rencana

kegiatan

dibidang

tugasnya

berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan

tugas

dinas

sesuai

dengan


program

perencanaan,

pengawasan

dan

pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi interen bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d) Memberi bimbingan dan petunjuk dibidang

tugasnya

agar

tercapai


dan


terhadap


dalam

petunjuk

yang

berlaku

menilai

dan

ketentuan

sebagai

bahan

peningkatan

karier

bawahan; f) Melaksanakan perencanaan ruang; g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja oerganisasi


23

2. Seksi Pemanfaatan Ruang Mempunyai tugas sebagai berikut : a) Menyusun

rencana

kegiatan

dibidang

tugasnya


pelaksanaan

tugas

dinas

sesuai

dengan


program

perencanaan,

pengawasan

dan

pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d) Memberi bimbingan dan petunjuk dibidang

tugasnya

agar

tercapai


dan


terhadap


dalam

petunjuk

yang

berlaku

menilai

dan

ketentuan

sebagai

bahan

peningkatan

karier

bawahan; f) Melaksanakan pemanfaatan ruang; g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja oerganisasi


24

3. Seksi Pengendalian Ruang Mempunyai tugas sebagai berikut : a) Menyusun

rencana

kegiatan

dibidang

tugasnya


pelaksanaan

tugas

dinas

sesuai

dengan


program

perencanaan,

pengawasan

dan

pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d) Memberi bimbingan dan petunjuk dibidang

tugasnya

agar

kepada

tercapai

bawahan

keserasian

dan


terhadap


dalam

petunjuk

yang

dan

berlaku

menilai

ketentuan

sebagai

bahan

peningkatan

karier

bawahan; f) Melaksanakan pengendalian ruang; g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja oerganisasi 5. Bidang Permukiman dan Perumahan Bidang

Permukiman

dan

Perumahan

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Ruang Permukiman dan


25

Perumahan yang meliputi Penyehatan dan Air Bersih, Penataan Lingkungan dan Permukiman dan Perumahan. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

tersebut,

Bidang

Permukiman dan Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut : 


dan

kebutuhan

untuk

menunjang

kelancaran

pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

Penyusunan

program

perencanaan,

pengawasan

dan

pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi interen bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

Pengkoordinasian

para

Kepala

Seksi

dalam

merumuskan

program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 


hal

kelancaran


dan

keterpaduan

tugas

sesuai

tugas

dengan

untuk

ketentuan


Penyusunan langka teknis opersional dibidang tugasnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;




untuk

dilaksanakan

berdasarkan

ketentuan








Pelaksanaan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan


26

terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

menilai


Pelaksanaan penyehatan

pembinaan, dan

air

pengendalian

bersih,

penataan

pengelolahan lingkungan

dan

permukiman dan perumahan; 

Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan;



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. Dalam

menjalankan

fungsinya

bidang

permukiman

dan

perumahan dibantu oleh 3(Tiga) Seksi, yaitu : 1. Seksi Penyehatan dan Air Bersih Mempunyai tugas sebagai berikut : a) Menyusun

rencana

kegiatan

dibidang

tugasnya

berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b) Menyusun

program

perencanaan,

pengawasan

dan

pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi interen bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d) Memberi bimbingan dan petunjuk dibidang

tugasnya

agar

tercapai


dan


terhadap

perundang-undangan

petunjuk

yang

berlaku

dan

ketentuan

sebagai

bahan


27

pertimbangan

dalam

menilai

peningkatan

karier

bawahan; f) Melaksanakan Pembinaan Penyehatan dan Air Bersih; g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi 2. Seksi Penataan Lingkungan Mempunyai tugas sebagai berikut : a) Menyusun

rencana

kegiatan

dibidang

tugasnya

berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b) Menyusun

program

perencanaan,

pengawasan

dan

pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang

tugasnya

agar

tercapai

keserasian

dan


terhadap


dalam

petunjuk

yang

berlaku

menilai

dan

ketentuan

sebagai

bahan

peningkatan

karier

bawahan; f) Melaksanakan penataan lingkungan; g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan


28

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 3. Seksi Permukiman dan Perumahan Mempunyai tugas sebagai berikut : a) Menyusun

rencana

kegiatan

dibidang

tugasnya

berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b) Menyusun

program

perencanaan,

pengawasan

dan

pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi interen bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang

tugasnya

agar

tercapai

keserasian

dan


terhadap


dalam

petunjuk

yang

berlaku

menilai

dan

ketentuan

sebagai

bahan

peningkatan

karier

bawahan; f) Melaksanakan pembinaan dan penataan permukiman dan perumahan; g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja oerganisasi. Susunan

Organisasi

Dinas

Tata

Ruang

Permukiman


dan

29

Perumahan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sinjai, sebagai berikut: a) Kepala Dinas b) Sekretariat membawahi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Penyusunan Program d) Bidang sebanyak 3 Bidang yaitu : 1. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi ; Seksi Penyehatan air bersih Seksi Penataan lingkungan Seksi Permukiman dan Perumahan 2. Bidang Tata bangunan, membawahi : Seksi Pembangunan Gedung Seksi Program Tata Bangunan Seksi Pemeliharaan Gedung 3. Bidang Penataan Ruang, membawahi : Seksi Perencanaan Tata Ruang Seksi Pemanfaatan Ruang Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang Permukiman dan perumahan dapat dilihat pada Gambar 1.


30


31

SEKSI PROGRAM TATA BANGUNAN

SEKSI PEMBANGUNAN GEDUNG

BIDANG TATA BANGUNAN

SEKSI PEMELIHARAAN GEDUNG

SEKSI PERENCANAA N RUANG

SEKSI PEMANFAATAN RUANG

BIDANG PENATAAN RUANG

SEKSI PENGENDALIAN RUANG

SUB BAGIAN PROGRAM

KEPALA DINAS

SEKSI PENYEHATAN AIR BERSIH

SUB BAGIAN KEUANGAN

SEKERTARIAT

Gambar 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KABUPATEN SINJAI

NGAN

SEKSI PENYEHATAN AIR BERSIH

SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN

BIDANG PERMUKIMAN & PERUMAHAN

SEKSI PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

2.2

SUMBER DAYA SKPD Sumber daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam

sumber daya yang dimiliki Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan

dalam

menjalankan

tugas

dan

fungsinya

yang

mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional 2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan terdiri dari jabatan 1 Kepala Dinas (pejabat eselon II.b), 1 sekretaris (eselon III.a), 3 kepala bidang (eselon III.b), 3 kepala sub bagian dan 9 kepala sub bidang (eselon IV.a), Personil keseluruhan 71 orang terdiri dari PNS 29 orang dan honorer 42 orang. Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 38 orang dan perempuan 28 orang. Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : golongan II/a - orang, golongan II/b 1- orang, golongan III/a 6 orang, golongan III/b 8 orang, golongan III/c 7 orang, golongan III/d 3 orang, golongan IV/a 2 orang, golongan IV/c 1 orang ,dengan karakteristik sebagai berikut : Tabel 1 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

GOLONGAN/ RUANG

I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a

SEKRETARIAT



L

P

L

P

L

P

3 1 1 -

2 -

1 1 2 1 1

2 1 -

2 2 -

-

BIDANG PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN L P

1 1 1 1

2 1 1 -

JUMLAH L

P

1 1 4 6 5 2

2 2 2 3 -


TOTAL

1 1 6 8 7 3 2

32

IV/b IV/c IV/d Honorer JUMLAH TOTAL

1 9 15

9 11

1 7

5 8

8 12

4 4

2 6

4 8

1 20 40

22 31

1 42 71

Sumber :Subbag Umum dan Kepegawaian (januari, 2014) Tabel 2 Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

GOLONGAN/ RUANG

SD/MI SLTP/MTS SLTA/MA D1 D2 D3 S1 S2 JUMLAH TOTAL

SEKRETARIAT



BIDANG PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN L P

L

P

L

P

L

P

5

2 -

1 3

1

1 3

-

1 2

4

1

-

2

1

-

-

2

-

6

2

6

2

4

-

5

4

JUMLAH L

P

3 1 3 3

2 5

2 1

8

TOTAL

5 -

1

Sumber :Subbag Umum dan Kepegawaian (januari, 2014) 2.2.2 Sarana dan Prasarana Dalam melaksanakan tugas Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kab. Sinjai didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel 3 berikut ini : Tabel 3 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan NOMOR 1 2 3 4 5 6 7 8

JENIS SARANA DAN PRASARANA Gedung kantor Meja ½ biro Meja 1 biro Meja panjang rapat Lemari Arsip Meja TV Kursi Kerja Kursi Rapat

JUMLAH 1 buah 37 buah 9 buah 1 buah 15 buah 1 buah 44 buah 50 buah


33

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

AC 3 buah Mesin Fax 1 buah Meja komputer 1 buah Meter manual 1 buah GPS 1 buah Water Pass 1 buah Handy Cam 1 buah Teodolit 1 buah Wireless 1 buah Notebook/laptop 18 buah Infokus 1 buah Komputer PC 3 buah Printer 21 buah UPS 1 buah Stabiliser 1 buah Mesin Ketik 1 buah Kamera digital 2 buah Brangkas 1 buah Proyektor 1 buah Layar Proyektor 1 buah Mobil 2 buah Motor 27 buah Sumber :Pengurus Barang Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan (januari, 2014)

2.3

KINERJA PELAYANAN DINAS TATA RUANG PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN Kinerja

pelayanan

SKPD

berdasarkan

bidang

urusan

pemerintahan dan kewenangan sebagai berikut : 1. Bidang Permukiman dan Perumahan Gambaran umum kondisi urusan permukiman dan perumahan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut : a) Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan yang terdiri dari kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum,

pembangunan

sanitasi

lingkungan

berbasis

masyarakat, serta penyediaan air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin. Melalui kegiatan ini jumlah masyarakat yang terlayani kebutuhan air bersih/air minumnya sampai tahun 2013 sebesar 91.063 jiwa, angka ini mengalami kenaikan sebesar 66.563 jiwa jika dibandingkan jumlah masyarakat yang


34

terlayani pada tahun 2008 sebesar 24.500 jiwa. Pada bidang sanitasi terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah MCK dan jumlah masyarakat miskin yang terlayani, dimana pada tahun 2008 jumlah MCK yang terbangun sebanyak 30 buah dengan

layanan

600

KK,

sedangkan

data

tahun

2013

menunjukkan jumlah MCK Plus yang dianggarkan melalui DAK sebanyak 8 unit dan MCK tersebar melalui penganggaran DAU sebanyak 75 unit yang mampu melayani 1.900 KK. Diharapkan dalam lima tahun ke depan (2018) volume air bersih akan meningkat

hingga

4.098.273

m3/tahun

yang

mampu

meningkatkan jumlah layanan air bersih masyarakat hingga 113.841 jiwa. Sedangkan jumlah MCK Plus dan MCK tersebar dalam lima tahun ke depan (2014-2018) juga diharapkan mengalami peningkatan hingga mencapai 25 unit MCK Plus dan 90 unit MCK tersebar sehingga mampu meningkatkan akses layanan kepada masyarakat miskin sebanyak 3050 KK.

b) Penanganan meliputi

perumahan

kegiatan

dan

fasilitasi

kawasan dan

permukiman

stimulasi

yang

pembangunan

perumahan masyarakat kurang mampu, dan kegiatan penataan kawasan kumuh, menunjukkan jumlah rumah masyarakat tidak mampu yang telah menjadi rumah layak huni hingga tahun 2013 sebanyak 24.080 unit. Sedangkan luas kawasan


35

kumuh

perkotaan

yang

harus

di

tata

sebesar

6,7

Ha.

Diharapkan dalam lima tahun ke depan (2014-2018) jumlah rumah

masyarakat

miskin

yang

layak

huni

mengalami

kenaikan sebanyak 25.760 unit, sedangkan luas kawasan permukiman kumuh mengalami penurunan sebesar 50 Ha, sehingga di akhir periode renstra (2014-2018) luas kawasan kumuh perkotaan tersisa 17,08 Ha.


36

c)

Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

permukiman melalui kegiatan pembangunan jalan lingkungan dan jaringan drainase. Pada tahun 2013 jalan lingkungan yang telah terbangun dan dalam kondisi baik pada sepanjang 194,6 km jumlah ini meningkat 51,9 km jika dibandingkan panjang jalan lingkungan

yang

dibangun

tahun

2008

yang

panjangnya 142,7 km. Sedangkan jaringan drainase yang terbangun dan masih baik hingga 2013 sepanjang 6,7 km. Diharapkan dalam lima tahun ke depan

(2014-2018)

terjadi

peningkatan

jalan

lingkungan hingga mencapai panjang 263,6 km dan jaringan drainase sepanjang 12,7 km. 2.

Bidang Bangunan Gedung

Bidang Bangunan Gedung secara umum dapat diuraikan sebagai berikut : a)

Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

melalui kegiatan pembangunan gedung kantor dan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. Hingga tahun 2013 telah terbangun 33 unit kantor dan telah direhabilitasi 32 unit kantor. Diharapkan dalam lima tahun ke depan (2014 – 2018)

jumlah

kantor

yang

terbangun menjadi 53 unit dan yang direhabilitasi 58 unit.


37

b)

Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga dan

tempat ibadah melalui kegiatan pembangunan sarana olah raga dan pembangunan tempat ibadah. Hingga tahun 2013 melalui kegiatan ini telah terbangun sarana olah raga sebanyak 3 unit dan tempat ibadah sebanyak 2 unit. Diharapkan

dalam

lima

tahun

kedepan

terjadi

peningkatan sarana olahraga menjadi 9 unit dan tempat ibadah menjadi 6 unit.

3. Bidang Tata Ruang Bidang Tata Ruang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut : Ketersediaan

aturan

tata

ruang

melalui

kegiatan

program

perencanaan tata ruang. Hingga tahun 2013 telah dibuat perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung, diharapkan dalam lima tahun kedepan dapat dibuat perda RDTR, Peraturan Bupati tentang tata ruang, dan aturan-aturan lainnya yang terkait dengan aturan tata ruang. a) Pengendalian dan pemanfaatan ruang. Hingga tahun 2013 telah terbentuk tim pengendalian dan pemanfaatan ruang, diharapkan dalam lima tahun kedepan tim yang terbentuk bekerja lebih baik dan profesional sehingga pemanfaatan ruang lebih terkelola.


38

b) Izin Mendirikan Bangunan yang merupakan salah

satu

instrument yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

dalam

upaya

pengendalian

penggunaan

dan

pemanfaatan ruang. Selama rentang tahun 2008 – 2013 tercatat 4225 buah bangunan yang mendapat IMB baru, diharapkan

dengan

pemanfaatan

terbentuknya

ruang

maka

tim

semakin

pengendalian tinggi

dan

kesadaran

masyarakat untuk mengurus IMB sehingga semakin banyak bangunan yang ber IMB.

2.4

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Dalam

rangka

meningkatkan

peran

Dinas

Tata

Ruang

Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan, perlu disusun strategi yang sesuai dengan visi misi RPJMD Kabupaten Sinjai 2013-2018, serta berpedoman

kepada

Permendagri

54

Tahun

2010,

dengan

memperhatikan faktor peluang yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor tantangan yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi Dinas.


39

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai, adalah : - Belum adanya Masterplan (Rencana induk) untuk bidangbidang yang ditangani Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan

seperti

Rencana

Induk

Perumahan

dan

permukiman, Air bersih, drainase, jalan lingkungan. - Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan -

Meningkatkan

keterpaduan

penanganan

drainase

dari

lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam suatu wilayah administrasi. - Memperluas akses pelayanan sanitasi dan meningkatkan kualitas

fasilitasi

sanitasi

masyarakat

yang

akan

mempengaruhi terhadap kualitas kehidupan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan. - Mengembangkan

kemampuan

masyarakat

dalam

penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum. - Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan lingkungan yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan. - Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan perizinan. - Meningkatkan membangun lingkungan

kesadaran bangunan

sehingga

masyarakat

gedung

dapat

agar

memperhatikan

meminimalkan

dalam daya

terjadinya

banjir,longsor,kekumuhan dan rawan kriminilitas.


40

- Melengkapi

peraturan

perundang-undagan

dan

norma,standar,prosudur dan kriteria di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan. - Meningkatkan pemanfaatan RTR secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan. - Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. - Meningkatkan

keterlibatan

seluruh

masyarakat

dalam

penyelenggaraan penataan ruang. 2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan meliputi : 1. Struktur

organisasi

Dinas

Tata

Ruang

Permukiman

dan

Perumahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai Nomor 36 Tahun 2012. 2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor. 3. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. 4. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan

perpipaan

terlindungi

dengan

kebutuhan

pokok


41

minimal 60 liter/orang/ hari dengan cluster pelayanan sangat baik. 5. Terlayaninya

masyarakat

dalam

pengurusan

IMB

di

kabupaten/kota maupun desa. 6. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya. 7. Terlaksanakannya

tindakan

awal

terhadap

pengaduan

masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.


42

BAB III ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI

BERDASARKAN

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi

Dinas

Tata

Ruang

Permukiman

dan

Perumahan

mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan. 3.1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD : Permasalahan

Perumahan

pada

Dinas

Tata

Ruang

Permukiman dan

adalah adanya perbedaan pencapaian antara kinerja

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi saat ini.Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan berdasarkan indikator kinerja menurut fungsi dan tugas Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan:

1. Bidang Tata Ruang Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang penataan ruang berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai berikut : dapat dilihat pada Tabel 4


43

Tabel 4 Permasalahan di Bidang Tata Ruang Menurut Tugas dan Fungsi Jenis Program

Permasalahan

Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

- Belum ada peraturan Kepala Daerah tentang insentif dan disentif - Belum ada peraturan Kepala Daerah tentang pengenaan sangsi bagi pelanggar pemanfaatan ruang. - Belum ada regulasi yang mengatur tentang zoning regulation (peraturan zonasi) - Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang

Program Perencanaan Tata Ruang

- Belum seluruhnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis memiliki rencana Detail disertai dengan peraturan Zonasi - Belum adanya perencanaan mengenai Ruang Terbuka Hijau. - Belum sepenuhnya RTR dijadikan acuan bagi pembangunan daerah.

Program Pemanfaatan Ruang

- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang. - Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang


44

2. Bidang Permukiman dan Perumahan Permasalahan di bidang permukiman dan perumahan menurut tugas dan fungsinya sebagai berikut: Tabel 5 Permasalahan di Bidang Permukiman dan Perumahan Menurut Tugas dan Fungsinya Jenis Program

Permasalahan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainya

- Belum adanya rencana induk tentang air bersih - Belum lengkapanya basis data tentang air bersih - Masih rendahnya cakupan layanan air bersih terutama di musim kemarau terutama bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air.

Program Pengembangan Perumahan

- Kurangnya data mengenai kawasan permukiman dan perumahan - Belum jelasnya arah kebijakan pengembangan kawasan permukiman kab. Sinjai

Program Lingkungan Sehat Perumahan

- Masih banyak rumah tidak layak huni - Masih banyaknya permukiman kumuh - Belum tersedianya master plan drainase yang memadai - Sering terjadi banjir kota karena faktor topografis dan sistem drainase yang kurang baik. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga


45

3. Bidang Tata Bangunan Permasalahan di Bidang Tata Bangunan menurut tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut: Tabel 6 Permasalahan di Bidang Tata Bangunan menurut tugas dan fungsinya Jenis Program

Permasalahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kondisi bangunan sarana pemerintah daerah yang sebagian besar dalam kondisi rusak dan tidak layak, mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pembangunan Gedung dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah.

Kurangnya kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir,longsor dan kekumuhan

3.2

TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan

merupakan

penjabaran

yang

lebih

detail

dari

perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Sinjai sehingga semua langkahlangkah yang disusun dalam Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.


46

Visi Bupati terpilih Tahun 2013-2018 adalah :

“ Terwujudnya Sinjai Bersatu Yang Sejahtera Unggul Dalam Kualitas Hidup, Terdepan Dalam Pelayanan Publik ”

Penjelasan Visi diatas adalah sebagai berikut : 

Sinjai Bersatu Yang Sejahtera Sinjai Bersatu yang sejahtera adalah dengan semangat persatuan dan kesatuan serta kebersamaan membangun kebutuhan dasar, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pemanfaatan daerah yang berwawasan lingkungan.



Unggul Dalam Kualitas Hidup Unggul dalam kualitas hidup adalah masyatrakat Sinjai terdepan dalam pendidikan, kesehatan, rukun dalam hidup beragama, serta rukun dan damai dalam berbagai aspek kehidupan.



Terdepan Dalam Pelayanan Publik Terdepan dalam pelayanan publik adalah masyarakat Sinjai mendapatkan jaminan pelayanan cepat, tepat dan terbaik dalam dukungan kualitas birokrasi yang handal, manajemen dan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan dari aparatur yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Misi Bupati terpilih Tahun 2013-2018 adalah : 1.

Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan penigkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan;

2.

Meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan ;


47

3.

Mewujudkan

manajemen

pemerintahan

yang

professional,

kepemimpinan yang professional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas. Berdasarkan telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kab. Sinjai. Hal ini ditunjukkan melalui: a.

Pernyataan misi ke 1: Menigkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat

melalui

kebijakan

ekonomi

kerakyatan

dan

peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan. Pada misi ini terlihat

jelas

Perumahan

peran Kab.

infrastruktur

Dinas Sinjai

sesuai

Tata dalam

dengan

Ruang

Permukiman

meningkatkan

aspirasi

dan

kualitas

masyarakat

dan

perencanaan tata ruang wilayah. b.

Pernyataan misi ke 2: Menigkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Pada misi kedua ini, Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kab. Sinjai berperan dalam sarana, prasarana, dan utulitas serta jaringannya.

c.

Pernyataan misi ke 3: Mewujudkan manajemen pemerintahan yang

professional,

kepemimpinan

yang

kepemimpinan amanah

dan

yang

pelayanan

professional, publik

yang

berkualitas. Untuk mewujudkan hal ini, Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kab. Sinjai mengkomunikasikan berbagai program yang akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. 3.3 TELAHAAN RENSTRA DITJEN CIPTA KARYA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM 2010-2014

DAN

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undangundang terhadap tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka visi Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah :


48

“TERWUJUDNYA PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN YANG LAYAK, PRODUKTIF, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN”. Adapun makna dari visi tersebut adalah:  Layak, yaitu: permukiman

perkotaan

dan

perdesaan

yang

mempunyai

persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan perdesaan.  Produktif, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menghidupkan kegiatan perekonomian di lingkungan permukiman.  Berdaya saing, yaitu: permukiman

perkotaan

dan

perdesaan

yang

dapat

menonjolkan kualitas lingkungan permukimannya dengan baik dan mampu bersaing sebagai lingkungan permukiman yang menarik untuk warganya.  Berkelanjutan, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang. Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010 – 2014 adalah: 1. Meningkatkan

pembangunan

infrastruktur

permukiman

di

perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah. 2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah

daerah,

penyelenggaraan termasuk

masyarakat

pembangunan

pengembangan

sistem

dan

dunia

usaha

infrastruktur pembiayaan

dalam

permukiman dan

pola

kawasan

serta

investasinya. 3. Melaksanakan

pembinaan

dalam

penataan

pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi


49

standar keandalan bangunan gedung. 4. Menyediakan

infrastruktur

permukiman

bagi

kawasan

kumuh/nelayan,daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulaupulau kecil terluar dan daerah tertinggal termasuk penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat. 5. Mewujudkan organisasi yang efesien , tata laksana yang efektif dan SDM yang professional dengan menerapkan prinsip good governance. Pernyataan visi dan misi Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang cipta karya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan

dalam

penyusunan

Renstra

Dinas

Tata

Ruang

Permukiman dan Perumahan yaitu: a. Penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman di perkotaan dan perdesaan sesuai dengan

SPM

sehingga

mampu

menciptakan

kawasan

permukiman yang asri, nyaman dan aman serta mampu menghidupkan kegiatan perekonomian. b. Pelaksanaan pengelolaan

pembinaan bangunan

dan

gedung

penataan dan

kawasan

rumah

negara

serta yang

memenuhi SPM. c. Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan memenuhi aspek kesehatan. Selain telaah terhadap renstra Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, informasi tentang dasar hukum dan kedudukan, ruang lingkup serta muatan isi dokumen perencanaan baik di level nasional maupun daerah memberikan pemahaman tentang hubungan dokumen perencanaan nasional dan daerah. Sebagaimana

ketentuan

yang

diamanatkan

dalam

paket

perundang-undangan yang baru yaitu : UU No. 17/2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


50

UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Telah mewajibkan kepada setiap penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, untuk menyiapkan beberapa dokumen

penting

perencanaan

dalam

rangka

pengelolaan

pembangunan, baik dalam skala nasional maupun skala daerah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut : Tabel 7 Kedudukan Ruang Lingkup dan Muatan/Isi Perencanaan Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Nasional

Daerah

1. Kedudukan : 1. Kedudukan : Mengacu kepada RPJP Penjabaran tujuan nasional Nasional sesuai pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 2. Ruang Lingkup : Tahun 1945 Memiliki Jangka Waktu 2. Ruang Lingkup : Perencanaan 20 Tahun Memiliki Jangka Waktu 3. Muatan/Isi : Perencanaan 20 Tahun 3. Muatan/Isi : Visi, Misi dan Arah Visi, misi dan arah Pembangunan Daerah pembangunan Nasional 1. Kedudukan : 1. Kedudukan : Berpedoman kepada Berpedoman kepada RPJP RPJP Daerah dan Nasional memperhtikan RPJM Nasional 2. Ruang Lingkup : 2. Ruang Lingkup : Memiliki Jangka Waktu Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 Tahun Perencanaan 5 Tahun 3. Muatan/Isi : 3. Muatan/Isi : Penjabaran Visi, Misi Program Penjabaran Visi, Misi Presiden yang memuat : Program Presiden yang  Strategi pembangunan memuat : nasional;  Kebijakan Umum;  Strategi  Kerangka Ekonomi Makro; pembangunan  Program kementrian dan Daerah;


51

lintas kementrian, kewilayahan yang memuat kegiatan dalam : Kerangka regulasi Kerangka anggaran

 Arah Kebijakan keuangan daerah;  Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Lintas SKPD, kewiayahan yang memuat kegiatan dalam: c. Kerangka regulasi d. Kerangka anggaran

1. Kedudukan : Renstra Kementrian/Lembaga berpedoman pada RPJM Nasional

1. Kedudukan : Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPJ) berpedoman pada RPJM Daerah

2. Ruang Lingkup : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 Tahun 3. Muatan/Isi : Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga

2. Ruang Lingkup : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 Tahun 3. Muatan/Isi : Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

1. Kedudukan : Merupakan penjabaran RPJM Nasional

1. Kedudukan : Berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD 2. Ruang Lingkup : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 1 Tahun

a. b.

Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

2. Ruang Lingkup : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 1 Tahun 3. Muatan/Isi :  Prioritas pembangunan nasional;  Rancangan Kerangka Ekonomi Makro;  Arah Kebijakan Fiskal;  Program kementrian dan lintas kementrian, kewilayahan yang memuat kegiatan dalam : e. Kerangka regulasi f. Kerangka anggaran

3. Muatan/Isi :  Prioritas pembangunan daerah;  Rancangan Kerangka Ekonomi Makro;  Arah Kebijakan Keuangan Daerah;  Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Lintas SKPD, kewilayahan dan


52

lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: g. Kerangka regulasi h. Kerangka anggaran Rencana (RENJA)

Kerja

1. Kedudukan : Berpedoman kepada Renstra K-L dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif 2. Ruang Lingkup : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 1 Tahun

1. Kedudukan : Berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD

3. Muatan/Isi :

3. Muatan/Isi :

Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Ruang Lingkup : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 1 Tahun

Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sumber : Bappenas (maret 2005), dalam Hand Out “Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”

d. TELAAHAN RENSTRA DINAS TATA RUANG PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Hasil Review Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan

Provinsi

Sulawesi

Selatan

bertujuan

untuk

mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu isu strategis. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai

dengan

Renstra

Dinas

Tata

Ruang

Permukiman

dan

Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sinjai.


53

Untuk memberikan masukan dalam perumusan isu strategis salah satunya adalah memperhatikan dokumen Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan, berikut

ini

Visi

dan

Misi

pembangunan

Dinas

Tata

Ruang

Permukiman dan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah : “ Untuk mewujudkan Penataan Ruang yang optimal dan Lingkungan yang layak huni ”

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan

rencana

tata

ruang

sebagai

alat

kendali

pembangunan, bangunan-bangunan, sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan 2. Mewujudkan kualitas permukiman yang tertib dan sehat 3. Mewujudkan perumahan yang layak dan terjangkau Berdasarkan visi dan misi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, maka Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut: 1. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni. 2. Mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, teratur secara berkelanjutan. 3. Pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan. 4. Memberikan arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang jelas dan dilandasi legalitas hukum. Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Tata Ruang Kementerian PU, sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi


54

pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai. e. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN SINJAI Penataan ruang Kabupaten Sinjai bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan berkelanjutan dan pengembangan agroindustri dalam sistem penataan ruang yang serasi dan optimal, dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang disusun kebijakan penataan ruang Kabupaten Sinjai meliputi: a. peningkatan

kinerja

kawasan

perkotaan

sebagai

pusat

distribusi pelayanan terhadap kawasan sekitarnya melalui pengembangan fungsi yang berhirarki sesuai dengan skala pelayanan masing-masing kawasan perkotaan; b. peningkatan

sistem

transportasi

guna

membuka

dan

meningkatkan askesibilitas terhadap seluruh kawasan; c. peningkatan mendorong

sistem

jaringan

pertumbuhan

infrastruktur wilayah

dan

wilayah

guna

meningkatkan

produktivitas sentra-sentra produksi; d. penetapan dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal guna memacu tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang dimiliki; f. pengembangan sektor-sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal

guna

menunjang

keterpaduan

pembangunan

dan

pengembangan agro-industri; g. penetapan dan pengelolaan kawasan strategis guna menunjang pengembangan

kepentingan

ekonomi,

sosial

budaya,


55

pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Strategi Penataan Ruang 1. Strategi peningkatan kinerja kawasan perkotaan sebagai pusat distribusi

pelayanan

pengembangan

terhadap

fungsi

yang

kawasan

berhirarki

sekitarnya

sesuai

melalui

dengan

skala

pelayanan masing-masing kawasan perkotaan, terdiri atas: a. memantapkan fungsi kawasan-kawasan perkotaan (PKL, PPK dan PPL) sebagai pusat distribusi dan pelayanan yang merata; b. membentuk sistem distribusi dan pemasaran yang berhirarki melalui interkoneksi antar pusat-pusat pelayanan; c. meningkatkan

keterhubungan

antar

kawasan,

terutama

terhadap kawasan terpencil, serta sentra-sentra produksi guna memacu pertumbuhan ekonomi wilayah; dan d. mendorong

pertumbuhan

pada

kawasan-kawasan

yang

berpotensi sebagai pusat pelayanan, melalui penyediaan dan peningkatan

fungsi

pelayanan

pada

kawasan-kawasan

perkotaan. 2. Strategi peningkatan sistem transportasi guna membuka dan meningkatkan aksesibilitas terhadap seluruh kawasan, terdiri atas: a. meningkatkan kualitas jaringan jalan, terutama pada jalanjalan utama dan jaringan jalan yang menghubungkan ke sentra-sentra produksi; b. meningkatkan aksesibilitas pada dan jalur penghubung antar kawasan dan kepulauan, untuk meningkatkan jalur angkutan barang dan penumpang; c. mengembangkan sarana transportasi melalui pengembangan simpul transportasi dan peralihan moda angkutan (terminal dan pelabuhan)

untuk memudahkan sistem koleksi dan

distribusi angkutan barang dan penumpang; dan


56

d.

membuka akses jalan baru (sistem jaringan primer

dan

sekunder)

pada

kawasan

perkotaan,

kawasan

perdesaan, kawasan terpencil dan sentra produksi guna pemerataan pelayanan dan pembangunan. 3.

Strategi peningkatan sistem jaringan infrastruktur

wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan

produktivitas

sentra-sentra

produksi,

terdiri atas: a.

meningkatkan sistem jaringan energi listrik melalui

pengembangan dan penambahan daya dan sambungan listrik terutama pada kawasan perdesaan dan kawasan terpencil

yang

belum

terjangkau

dengan

sistem

interkoneksi kelistrikan PLTD baru serta PLTMH pada kawasan yang memungkinkan sistem aliran sungai deras; b.

meningkatkan

sistem

jaringan

telekomunikasi, baik secara kualitas dan jangkauan

pelayanan

sambungan

sebagai

dan

informasi

maupun media

internal

jumlah

komunikasi

dan

eksternal

wilayah; c.

melestarikan dan mengembangkan

sumberdaya air baku, untuk menunjang pemenuhan

kebutuhan

air

minum

maupun untuk kebutuhan produksi sentra-sentra ekonomi masyarakat; d. mengembangkan sistem jaringan prasarana air baku berupa irigasi, waduk, embung, dan bendungan guna menunjang peningkatan produksi sektor pertanian dan sektor unggulan lainnya; e. meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan air minum, dan pengembangan sistem pengolahan dan sistem


57

jaringan

air

minum

melalui

sistem

perpipaan

dan

non

perpipaan; f. mengoptimalkan

dan

mengembangkan

sistem

pengolahan

persampahan dan limbah, terutama pada kawasn permukiman perkotaan

dan

perdesaan,

sarana

kesehatan,

sarana

pendidikan, perdagangan dan jasa, industri serta pelayanan umum dan pemerintahan; dan g. mengoptimalkan dan mengembangkan sistem jaringan drainase terutama pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pengendali banjir perkotaan. 4. Strategi penetapan dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, terdiri atas: a. menetapkan

tapal

batas

kawasan

hutan

lindung,

dan

memberikan penegasan terhadap fungsi ruang pada kawasan hutan lindung; b. menegaskan batas dan fungsi kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat; c. menegaskan

fungsi

ruang

pada

kawasan

perlindungan

setempat, melalui peraturan pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan dan manfaat ruang; d. menetapkan kawasan lindung secara konsisten agar terjaga fungsinya untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan

setempat,

memberi

perlindungan

terhadap

keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya, serta melindungi kawasan rawan bencana; e. melestarikan kawasan lindung terutama kawasan lindung yang mengalami penurunan kualitas lingkungan; f. merehabilitasi

dan

melestarikan

kawasan-kawasan

yang

teridentifikasi sebagai lahan kritis dan kawasan lindung yang telah dieksploitasi; g. mengembalikan fungsi dan meremajakan kawasan lindung yang selama ini dibubidayakan oleh masyarakat;


58

h. mewujudkan ruang terbuka hijau pada kawasan terbangun terutama pada kawasan perkotaan; dan i. melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung sehingga dapat secara bersama menjaga kelestarian fungsi kawasan. 5. Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal guna memacu tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang dimiliki, terdiri atas: b. mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan

dan

jasa,

industri,

dan

pariwisata

guna

meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah; c. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sektor pertanian,

perkebunan

dan

perikanan

untuk

memacu

pertumbuhan dan produktivitas sektor-sektor unggulan; d. mengembangkan usaha industri, terutama industri pengolahan hasil-hasil pertanian guna menunjang Kabupaten Sinjai sebagai lumbung pangan regional; e. mengembangkan objek-objek wisata alam, budaya, dan buatan yang

dapat

menarik

minat

wisatawan

mancanegara

dan

nusantara; f. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepariwisataan, serta melakukan promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan; g. mengendalikan

dan

pengaturan

pemanfaatan

ruang pada

kawasan budidaya untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor; h. mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur kawasan perkotaan dan perdesaan; dan i. merencanakan dan mengembangkan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), sebagai pusat pertumbuhan baru wilayah perdesaan.


59

6. Strategi pengembangan sektor-sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal guna menunjang keterpaduan pembangunan dan pengembangan agro-industri, terdiri atas: a. mengembangkan

ekonomi

kerakyatan

diarahkan

pada

dukungan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan),

perikanan

dan

kelautan,

yang

mendukung

peningkatan produksi dan produktivitas hasil-hasil produksi dengan memperhatikan potensi lokal; b. memperkuat

sistem

permodalan

untuk

membantu

meningkatkan produktivitas usaha kecil dan nelayan, terutama pada sektor kegiatan perikanan dan kelautan; c. meningkatkan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi perkotaan maupun perdesaan; d. mengembangkan kegiatan usaha industri kecil yang berbasis pada pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan,

dan

peternakan,

guna

meningkatkan

taraf

ekonomi masyrakat; e. meningkatkan

kualitas

sumberdaya

manusia

melalui

pembinaan, pelatihan dan penyuluhan tentang peningkatan komoditas

pertanian,

perkebunan

dan

perikanan

yang

berkualitas; f. mendorong

pengembangan

pengembangan

ekonomi

kerakyatan,

melalui

industri kecil/menengah dan rumah tangga

yang dapat mengelola potensi daerah, dengan melakukan pembinaan

komprehensif

terhadap

pelaku

usaha

kecil

menengah; dan g. peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, peralatan dan permodalan pelaku industri rumah tangga dengan pemberian pelatihan keterampilan, bantuan modal kerja dan peralatan, pembinaan manajemen dan pemasaran, serta pengembangan pola kemitraan. 7. Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan strategis guna menunjang pengembangan kepentingan ekonomi, sosial budaya,


60

pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas: a. mengembangkan kawasan yang mempunyai kegiatan sektor strategis yang potensial terutama dalam aspek ekonomi; b. mendelineasi kawasan cagar alam dan pelestarian alam serta mencegah kegiatan budidaya pada daerah sekitarnya yang dapat mengancam kelestarian kawasan cagar alam; c. menstimulasi

kawasan-kawasan

yang

sulit

berkembang

melalui pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan atau pembukaan kegiatan usaha pertanian; d. mengembangkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sentra produksi untuk meningkatkan perekonomian wilayah; e. memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan usaha produksi masyarakat; f. meningkatkan sarana dan prasarana dasar ekonomi; g. memelihara dan melestarikan keberadaan cagar budaya, dan peninggalan sejarah; h. melestarikan dan merevitalisasi kawasan-kawasan tradisional dan nilai-nilai budaya tinggi; i. menanggulangi kawasan rawan bencana melalui konservasi lingkungan, pengembangan jalur hijau, mengurangi bahkan meniadakan kegiatan budidaya pada daerah rawan bencana; j. melestarikan

dan

meremajakan

kawasan

hutan

melalui

kegiatan penghijauan; dan k. mempertahankan fungsi kawasan lindung mangrove. 8. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara terdiri atas: a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan kemanan;


61

c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sinjai meliputi: a. pusat-pusat kegiatan; b. sistem jaringan prasarana utama; dan c. sistem jaringan prasarana lainnya. Pusat-pusat Kegiatan (1)

Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Sinjai terdiri atas: a. PKL; b. PPK; dan c. PPL

(2)

PKL yaitu Kawasan Perkotaan Sinjai, yang meliputi seluruh wilayah administratif Kecamatan Sinjai Utara, dan sebagian Kecamatan Sinjai Timur.

(3)

PPK terdiri atas: a.

Kawasan Perkotaan Manipi di Kecamatan Sinjai Barat;

b.

Kawasan Perkotaan Bikeru di Kecamatan Sinjai Selatan;

c.

Kawasan Perkotaan Mannanti di Kecamatan Tellulimpoe; dan

d. (4)

(5)

Kawasan Perkotaan Lappadata di Kecamatan Sinjai Tengah.

PPL terdiri atas: a.

Kawasan Perkotaan Kambuno di Kecamatan Pulau Sembilan;

b.

Kawasan Perkotaan Bulupoddo di Kecamatan Bulupoddo;

c.

Kawasan Perkotaan Pasir Putih di Kecamatan Sinjai Borong.

Sistem pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian

1:50.000

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


62

(6)

Rekomendasi tambahan dalam program indikatif yang dapat dikemukakan dalam lampiran IX Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sinjai.

Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Sinjai terdiri atas: a. sistem jaringan transportasi darat; b. sistem jaringan perkeretaapian; c. sistem jaringan transportasi laut; dan d. sistem jaringan transportasi udara. Sistem Jaringan Transportasi Darat (1) Sistem jaringan transportasi darat: a. jaringan jalan; b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan d. jaringan sungai, danau dan penyeberangan. (2) Jaringan jalan terdiri atas: a. jaringan jalan kolektor primer K1, terdiri atas: 1. ruas jalan Tanete - Tondong, sepanjang 31,496 (tiga puluh satu koma empat ratus Sembilan puluh enam) kilometer; 2. ruas jalan Tondong – Batas Kota Sinjai, sepanjang 6,9 (enam koma Sembilan) kilometer; 3. ruas jalan Persatuan Raya, sepanjang 4,97 (empat koma Sembilan puluh tujuh) kilometer; dan 4. ruas jalan Batas Kota Sinjai – Batas Kabupaten Bone sepanjang 4,45 (empat koma empat puluh lima) kilometer. b. jaringan jalan kolektor primer K2, terdiri atas: 1. ruas jalan Batas Gowa - Tondong, sepanjang 49,82 (empat puluh Sembilan koma delapan puluh dua) kilometer; dan 2. ruas jalan Batas Bulukumba - Sinjai, sepanjang 21,78 (dua puluh satu koma tujuh puluh delapan) kilometer.


63

c. rencana jaringan jalan kolektor primer K2, Sinjai – Bone – Gowa – Maros – Makassar sepanjang 123 (seratus dua puluh tiga) kilometer; d. jaringan jalan lokal, terdiri atas 159 (seratus lima puluh Sembilan) ruas jalan dengan total kurang lebih 858,40 (delapan ratus lima puluh delapan koma empat puluh) kilometer; dan e. panjang tiap ruas jalan dijelaskan dalam tabel ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas: a. terminal penumpang tipe B terdapat di Kecamatan Sinjai Utara; b. rencana terminal tipe C terdapat di Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Tellulimpoe,

Kecamatan

Sinjai

Timur,

Kecamatan

Sinjai

Tengah, dan Kecamatan Bulupoddo; c. terminal barang pengumpul terdapat di Kecamatan Sinjai Utara; d. rencana terminal barang lokal terdapat di Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Tellulimpoe,

Kecamatan

Sinjai

Timur,

Kecamatan

Sinjai

Tengah, dan Kecamatan Bulupoddo; e. unit pengujian kendaraan bermotor di Kecamatan Sinjai Utara; f. rencana pembangunan Terminal Tipe A; dan g. rencana pembangunan Jembatan Timbang. (4) Jaringan layanan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas: a. jaringan layanan lalulintas angkutan barang, terdiri atas: a) Sinjai - Bone - Maros - Makassar; b) Sinjai - Bulukumba - Bantaeng - Jeneponto - Takalar Gowa - Makassar; c) Sinjai - Bone - Soppeng - Wajo; d) Sinjai Timur - Bone - Wajo;


64

e) Sinjai - Manipi - Gowa (Malino) - Makassar; dan f)

Sinjai - Bulukumba - Selayar.

b. jaringan layanan lalulintas angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP), terdiri atas: a) Sinjai - Bone - Maros - Makassar; b) Sinjai - Bulukumba - Bantaeng - Jeneponto - Takalar Gowa - Makassar; c) Sinjai - Bone - Soppeng - Wajo; d) Sinjai - Gowa (Malino) - Makassar; dan e) Sinjai - Bulukumba - Selayar. c. jaringan layanan lalulintas angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP), terdiri atas: a) Sinjai - Bone - Soppeng – Sidrap – Pinrang – Polman – Majene - Mamuju; b) Sinjai – Bone – Kolaka – Kendari; dan c) Sinjai - Bone - Soppeng – Sidrap – Pinrang – Polman – Majene – Mamuju - Palu; d. jaringan layanan lalulintas angkutan penumpang perkotaan dan perdesaan dalam Kabupaten, terdiri atas: 1. Terminal Sinjai - Lappa - Larearea; 2. Terminal Sinjai - Aruhu - Bulupoddo; 3. Terminal Sinjai - Baringeng - Takkalala; 4. Terminal Sinjai - Tondong - Pakkita; 5. Terminal Sinjai - Baringeng - Pattalassang; 6. Terminal Sinjai - Lappadata - Manipahoi; 7. Terminal Sinjai - Manipi; 8. Terminal Sinjai - Jatie - Mannanti; 9. Terminal Sinjai - Bikeru; 10. Terminal Sinjai - Borong; 11. Terminal Sinjai - Bonto; 12. rencana trayek Terminal Sinjai – Patongko; 13. rencana Terminal Sinjai – Bua – Mananti; dan 14. rencana Terminal Sinjai – Bua – Pattongko.


65

e. rencana jaringan lalulintas Sinjai - Gowa - Maros - Makassar. (5) Jaringan lalulintas sungai, danau dan terdiri atas: a. lintas

penyeberangan

Pelabuhan

Cappa

Ujung

-

Pulau

Sembilan; dan b. pelabuhan

penyeberangan

Pelabuhan

Cappa

Ujung

di

Kecamatan Sinjai Utara. Sistem Jaringan Perkeretaapian (1) Sistem jaringan perkeretaapian terdiri atas: c. rencana jalur kereta api; dan d. rencana stasiun kereta api. (2) Rencana jalur kereta api melintasi wilayah Kecamatan Tellulimpoe - Kecamatan Sinjai Selatan - Kecamatan Sinjai Timur - Kecamatan Sinjai Utara. (3) Rencana stasiun kereta api terdapat di Kawasan Perkotaan Sinjai dan Kawasan Perkotaan Bikeru. (4) Rencana sistem jaringan perkeretaapian, lebih lanjut disusun dalam bentuk rencana induk perkeretaapian. Sistem Jaringan Transportasi Laut (1) Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas: a. tatanan kepelabuhanan; dan b. alur pelayaran. (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Sinjai terdiri atas: a. pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Cappa Ujung, dan Pelabuhan Larea rea di Kecamatan Sinjai Utara; dan b. rencana Pelabuhan

pelabuhan Pasimaranu

regional/pengumpan di

Kecamatan

primer,

Sinjai

yaitu

Timur,

dan

Pelabuhan Kambuno di Kecamatan Pulau Sembilan. (3) Alur pelayaran adalah alur pelayaran yang terdiri atas: a. alur pelayaran lokal meliputi Pelabuhan Cappa Ujung Kecamatan Pulau Sembilan; b. alur pelayaran regional meliputi: 1. pelabuhan Larearea - NTT; 2. pelabuhan Larearea - Maluku; dan


66

3. pelabuhan Larearea - Sulawesi Tenggara. c. rencana alur pelayaran regional meliputi: 1. pelabuhan Pasimarannu - NTT; 2. pelabuhan Pasimarannu - Maluku; 3. pelabuhan Pasimarannu - Sulawesi Tenggara; 4. pelabuhan Kambuno - Makassar; 5. pelabuhan Kambuno - NTT; 6. pelabuhan Kambuno - Maluku; dan 7. pelabuhan Kambuno - Sulawesi Tenggara. Sistem Jaringan Transportasi Udara (1) Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas: a. tatanan kebandarudaraan; dan b. ruang udara untuk penerbangan. (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten Sinjai adalah bandar udara pengumpan Lappa Cenrana di Kecamatan Bulupoddo dan tempat pendaratan helicopter atau helipad. (3) Ruang udara untuk penerbangan diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya (1) Sistem jaringan prasarana lainnya ,terdiri atas: a. sistem jaringan energi; b. sistem jaringan telekomunikasi; c. sistem jaringan sumber daya air; dan d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan. Sistem Jaringan Energi Sistem jaringan energi terdiri atas: a. pembangkit tenaga listrik; b. jaringan prasarana energi; dan c. jaringan prasarana energi lainnya. a.

Pembangkit tenaga listrik, terdiri atas: 1.

Pembangkit

Listrik

Tenaga

Diesel

(PLTD),

terdapat

di

Kecamatan Sinjai Utara, dan Kecamatan Pulau Sembilan; a) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), terdapat di Kecamatan Sinjai Barat, dan Sinjai Borong;


67

b) Pembangkit listrik tenaga Geotermal di Kecamatan Sinjai Timur; c) Perencanaan

pembangunan

PLTS

di

kecamatan

Pulau

Sembilan; d) Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), terdiri atas: 1. PLTMH Danra di Kecamatan Sinjai Barat dengan kapasitas 20 (dua puluh) kilowatt hour; 2. PLTMH Laleko I di Kecamatan Sinjai Barat dengan kapasitas 30 (tiga puluh) kilowatt hour; 3. PLTMH Laleko II di Kecamatan Sinjai Barat dengan kapasitas 20 (dua puluh) kilowatt hour; 4. PLTMH Bilulu di Kecamatan Sinjai Barat dengan kapasitas 20 (dua puluh) kilowatt hour; 5. PLTMH

Sapana

di

Kecamatan

Sinjai

Barat

dengan

kapasitas 10 (sepuluh) kilowatt hour; dan 6. PLTMH Sapoberu di Kecamatan Sinjai Barat dengan kapasitas 10 (sepuluh) kilowatt hour. (1)

Jaringan prasarana energi adalah jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas: a. jaringan saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan b. gardu induk (GI).

(2)

SUTM

merupakan jaringan interkoneksi Kabupaten Bone -

Kabupaten Sinjai - Kabupaten Bulukumba melalui wilayah Kecamatan Sinjai Utara - Sinjai Timur - Tellulimpoe - Sinjai Selatan. (3)

GI Sinjai di Kecamatan Sinjai Utara.

(4)

Jaringan prasarana energi lainnya adalah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tersebar pada semua kecamatan.

Sistem Jaringan Telekomunikasi (1)

Sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas: a. sistem jaringan kabel; b. sistem jaringan seluler; dan c. sistem jaringan satelit.


68

(2)

Sistem jaringan kabel terdiri atas sistem

jaringan

telekomunikasi

tetap,

jaringan

telekomunikasi khusus dan stasiun telepon otomat (STO). (3)

Station

(BTS)

penggunaannya

secara

dikembangkan bersama

dan

tidak

mengganggu aktivitas disekitarnya termasuk kegiatan penerbangan. (4)

Sistem

jaringan

satelit

direncanakan

menjangkau sampai pusat-pusat permukiman dan sentra-sentra produksi baik di daerah perkotaan

maupun

perdesaan,

yang

akan

mendukung arus informasi intra dan inter wilayah. (5)

Sistem

digunakan

jaringan sebagai

telekomunikasi

jaringan

internet

dapat yang

menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sinjai. Sistem Jaringan Sumber Daya Air (1) Sistem jaringan sumberdaya air terdiri atas: a. Satuan Wilayah Sungai (SWS): b. Cekungan Air Tanah (CAT); c. Jaringan Irigasi; d. Jaringan air baku untuk air bersih; e. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; f. sistem pengendalian banjir; dan g. sistem pengamanan pantai.

(2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu (integrated) dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air WS Jeneberang.


69

(3) Wilayah sungai yang berada di Kabupaten Sinjai adalah WS strategis nasional Jenneberang mencakup DAS Tangka, DAS Sinjai, DAS Kalamisu, Das Bua, DAS Lolisang, DAS Batanglampe, DAS Liangliang, dan DAS Burungloe. (4) Cekungan Air Tanah adalah CAT Gowa, CAT Bantaeng, dan CAT Sinjai. (5) Jaringan irigasi terdiri atas: a. DI kewenangan Pemerintah Provinsi, terdiri atas DI Aparang I seluas kurang lebih 1.049 hektar, DI Kalamisu seluas kurang lebih 2.032 (dua ribu tiga puluh dua) hektar, dan DI Aparang Hulu seluas kurang lebih 1.174 (seribu seratus tujuh puluh empat) hektar; dan b. DI kewenangan Pemerintah Kabupaten, terdiri atas 168 (seratus enam puluh delapan) DI dengan luas total kurang lebih 12.872 (dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua) hektar; c. Rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada; d. Pengembangan DI pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan; dan e. Membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lokal lainnya. (6) Jaringan air baku untuk air bersih, terdiri atas: a. Pengembangan sumber air baku meliputi : a) Sungai Balantieng di Kecamatan Sinjai Borong; b) Mata air Desa Tompobulu, mata air Desa Lembang Lohe, mata air Desa Batu Belerang, mata air Mannanti, mata air Desa Gunung Perak, mata air Balakia-Tassililu, mata air Desa Bonto Sinala, mata air desa Massaile, mata air Desa Baru, mata air Desa Bulu Tellue, mata air Desa Songing; dan


70

c) Bendung meliputi : 

Bendung Aparang I, di Kecamatan Sinjai Selatan, seluas kurang lebih 1.049 (seribu empat puluh sembilan) hektar;



Bendung Aparang Hulu di Kecamatan Sinjai Borong, seluas kurang lebih 1.174 (seribu seratus tujuh puluh empat) hektar;



Bendung Kalamisu di Kecamatan Sinjai Tengah, seluas kurang lebih 2.032 (dua ribu tiga puluh dua) hektar;



Bendung Aparang III di Kecamatan Sinjai Selatan, seluas kurang lebih 730 (tujuh ratus tiga puluh) hektar;



Bendung Balakia I dan II di Kecamatan Sinjai Barat, seluas kurang lebih 851 (delapan ratus lima puluh satu) hektar;dan



Rencana

pengembangan

bendungan

serbaguna

yang

diperuntukkan bagi bendungan di Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Tellulimpoe yang memanfaatkan aliran sungai Balantieng dan sungai Aparang Hulu. b. Rencana

pengembangan

jaringan

sumber

air

baku

mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah; c. SPAM di Kabupaten Sinjai dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku; d. Prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air baku, dan instalasi pengolahan air minum yang dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat permukiman di seluruh kecamatan; dan e. Pembangunan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum. (7) Rencana pembangunan Sistem pengendalian banjir terdiri atas: a. sistem pengendalian banjir didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air meliputi jaringan primer berupa sungai utama, jaringan sekunder berupa parit atau saluran-saluran


71

yang ada di tepi jalan, dan jaringan tersier berupa saluran saluran kecil yang masuk pada kawasan perumahan; b. pembangunan sistem pengendalian terpadu antara sistem makro dengan sistem mikro mengikuti sistem jaringan eksisting dan daerah tangkapan air hujan (catchment area) sehingga limpasan air hujan (run off) dapat dikendalikan mengikuti jaringan yang ada; c. peningkatan kapasitas sungai melalui normalisasi alur sungai, pembuatan saluran gendong, pembuatan kolam retensi pada muara sungai, penggelontoran jaringan drainase secara rutin, pengalihan sebagian aliran air melalui pembuatan sodetan, pembuatan polder dilengkapi sistem pengendali dan pompa; dan d. pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol genangan, bak penampung sedimen, pembuatan konstruksi baru berupa turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada, pembuatan parit infiltrasi, operasi dan pemeliharaan. (8) Sistem pengamanan pantai, dilakukan melalui: a. sistem

vegetatif/konservasi

pada

garis

pantai

di

wilayah

Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Tellulimpoe, dan Kecamatan Pulau Sembilan; dan b. sipil teknis, bangunan-bangunan pengaman pantai berupa bangunan tanggul, talud, dan/ atau turap. Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan (1)

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri atas: a. sistem jaringan persampahan; b. sistem jaringan air minum; c. sistem jaringan drainase; d. sistem pengelolaan air limbah; dan e. jalur evakuasi bencana.


72

(2)

Sistem jaringan persampahan terdiri atas: a. pengembangan prasarana dan sarana persampahan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui upaya-upaya penanganan sampah secara terpadu mulai dari proses pembuangan awal sampai akhir dan dengan menerapkan konsep 3R (Recycle, Reduce dan Re-use); b. pembangunan prasarana dan sarana persampahan dilakukan melalui metode: 1) pembangunan prasarana dan sarana persampahan pada skala lingkungan dilakukan dengan penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersebar pada pusatpusat permukiman sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanan; 2) upaya pengelolaan sampah secara mandiri; 3) optimalisasi

sistem

pengelolaan

sampah

dan

rencana

pengembangan prasarana dan sarana persampahan skala perkotaan dilakukan dengan pengembangan prasarana dan sarana

penanganan

sampah

terpadu

pada

Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah (TPA) yang berlokasi di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur dengan metode Sanitary Landfill; dan 4) penanganan

persampahan

juga

dilakukan

dengan

pemberdayaan masyarakat dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam penanganan sampah, serta

mendukung

pelaksanaan

program

penanganan

sampah terpadu termasuk penyediaan prasarana dan sarana pada lingkup regional. (3)

Sistem jaringan air minum, terdiri atas: a. instalasi pengolahan air minum (IPA) Sinjai yang berlokasi di Kecamatan Sinjai Utara untuk melayani Kawasan Perkotaan Sinjai; b. rencana pembangunan instalasi pengolahan air minum (IPA) Balantieng memanfaatkan sungai Balantieng sebagai sumber


73

air baku, untuk melayani kebutuhan air minum di Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Utara, dan Kecamatan Tellulimpoe; dan c. rencana pengolahan air minum melalui SPAM perkotaan dan perdesaan, dengan memanfaatkan Mata Air Desa Tompobulu, Mata Air Desa Lembang Loe, Mata Air Desa Batu Belerang, Mata Air Mannanti, Mata Air Desa Gunung Perak, Mata Air Balakia-Tassililu, Mata Air Desa Bonto Sinala, Mata Air Desa Massaile, Mata Air Desa Baru, Mata Air Desa Bulu Tellue, dan Mata Air Desa Songing. (4)

Sistem jaringan drainase terdiri atas: a. peningkatan dan optimalisasi fungsi saluran drainase dan lokasi penampungan air yang telah ada yang disertai dengan penyediaan prasarana dan sarana penunjang yang dapat meningkatkan

kinerja

saluran

drainase

pada

Kawasan

Perkotaan (PKL, PPK dan PPL); b. pembangunan saluran drainase dan lokasi penampungan air baru terutama pada kawasan-kawasan pertumbuhan baru yang diintegrasikan dengan sistem saluran yang telah ada dengan memperhatikan debit limpasan air hujan (surface run off); c. peningkatan dan pembangunan saluran drainase pada sisi jalan

disertai

dengan

upaya

pengawasan

terhadap

pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar saluran drainase, serta upaya untuk pemeliharaan dan menjaga kebersihan saluran; d. mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban pembuatan sumur resapan pada kawasan-kawasan tertentu; dan e. pengaturan lebih lanjut mengenai sistem drainase diatur dengan Peraturan Bupati.


74

(5)

Sistem pengelolaan air limbah, terdiri atas: a. pembuangan

air

limbah

dilakukan

melalui

sistem

pembuangan air limbah setempat dan/atau terpusat; b. sistem pembuangan air limbah dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat; c. sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat; d. pengelolaan limbah cair non domestik direncanakan agar masing-masing industri dan rumah sakit harus memiliki IPAL untuk mengolah limbah-limbah yang dihasilkan sesuai dengan karakteristiknya; dan e. pengelolaan limbah cair non domestik direncanakan pada kepadatan relatif rendah, menggunakan tangki septik dan peresapan. (6)

Jalur evakuasi bencana alam, terdiri atas: a. jalur evakuasi bencana longsor memanfaatkan semua jaringan jalan (kolektor, dan lokal) yang terdapat di Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai

Borong,

Kecamatan

Bulupoddo

dan

Kecamatan

Tellulimpoe. b. jalur evakuasi bencana banjir memanfaatkan semua jaringan jalan yang terdapat di Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Sinjai Timur; c. jalur

evakuasi

bencana

direncanakan

mengikuti/menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempattempat yang lebih tinggi dari daerah bencana; dan d. ruang evakuasi bencana memanfaatkan ruang-ruang dan bangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terdapat di Kabupaten Sinjai.


75

RENCANA POLA RUANG WILAYAH Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung Kawasan lindung terdiri atas: a. hutan lindung; Hutan lindung tersebar di wilayah Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan

Sinjai

Tengah,

Kecamatan

Sinjai

Selatan,

Kecamatan Tellulimpoe, dan Kecamatan Sinjai Borong dengan luas kurang lebih 10.996,20 ha (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma dua puluh) hektar. b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air yaitu kawasan hutan yang mempunyai lereng 40% atau lebih, dan mempunyai ketinggian di atas 2.000 (dua ribu) meter dari permukaan laut. c. kawasan perlindungan setempat; (1)

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas: a. kawasan sempadan pantai; b. kawasan sempadan sungai; c. kawasan sekitar mata air; dan d. ruang terbuka hijau.

(2)

Kawasan sempadan pantai terdapat di wilayah Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, dan Kecamatan Tellulimpoe, dengan ketentuan: a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.


76

(3)

Kawasan sempadan sungai terdapat di sepanjang kanan-kiri sungai yang ada di Kabupaten Sinjai dengan ketentuan: a. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai; b. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; dan c. untuk sungai dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 (sepuluh sampai lima belas meter).

(4)

Kawasan sekitar mata air direncanakan sebagai sebagai ruang terbuka hijau, dengan ketentuan perlindungan minimal jari-jari 200 (dua ratus) meter dari mata air.

(5)

Kawasan ruang terbuka hijau yaitu berupa Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) yang ditetapkan minimal dengan luas 30 % (tiga puluh Persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTHP publik, dan 10% (sepuluh persen) RTHP privat, berada pada kawasan perkotaan (PKL, PPK, dan PPL). a. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; b. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas: a. kawasan pantai berhutan bakau; b. kawasan taman hutan raya; c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan d. kawasan taman wisata alam laut. c. Kawasan

pantai

berhutan

bakau

terdapat

di

wilayah

Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Utara, dan Kecamatan Tellulimpoe, dengan luas kurang lebih 1.157 (seribu seratus lima puluh tujuh) hektar. d. Kawasan taman hutan raya adalah kawasan Taman Hutan Raya yang berada di wilayah Kecamatan Sinjai Borong dengan luas kurang lebih 720 (tujuh ratus dua puluh) hektar.


77

e. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan terdiri atas: a. kawasan Rumah Adat Karampuang yang berada di Kecamatan Bulupoddo; b. kawasan

Taman

Purbakala Gojeng

yang berada

di

Kecamatan Sinjai Utara; dan c. kawasan Benteng Balangni`pa yang berada di Kecamatan Sinjai Utara. f. kawasan taman wisata alam laut terdapat di wilayah Kecamatan Pulau Sembilan dengan luas kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) hektar. g. kawasan rawan bencana alam; h. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas: a. kawasan rawan tanah longsor; b. kawasan rawan banjir; dan c. kawasan rawan bencana tsunami dan banjir rob. i. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di wilayah Kecamatan Sinjai

Selatan,

Kecamatan

Sinjai

Borong,

Kecamatan

Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Bulupoddo, dan Kecamatan Sinjai Utara. j. Kawasan rawan banjir terdapat di wilayah Kecamatan Sinjai Utara, dan Kecamatan Sinjai Timur. k. Kawasan rawan bencana tsunami dan banjir rob rawan terjadi di sepanjang kawasan pesisir Kabupaten Sinjai. l. kawasan lindung geologi; dan m. Kawasan lindung lainnya meliputi kawasan terumbu karang. Kawasan terumbu karang yaitu kawasan terumbu karang yang terdapat di wilayah Kecamatan Pulau Sembilan dengan luas kurang lebih 525 (lima ratus dua puluh lima) hektar (6) Kawasan budidaya terdiri atas: a. potensi peruntukan hutan produksi; b. potensi peruntukan pertanian; c. potensi peruntukan perikanan;


78

d. potensi peruntukan pertambangan; e. potensi peruntukan industri; f.

potensi peruntukan pariwisata;

g. potensi peruntukan permukiman; dan h. potensi peruntukan lainnya.

Kawasan Peruntukan Lainnya Rencana kawasan peruntukan lainnya terdiri atas: a. kawasan perkantoran; b. kawasan perdagangan; dan c. kawasan pertahanan dan keamanan 1424. (1) Rencana

kawasan

perkantoran

meliputi

rencana

kawasan

perkantoran pemerintahan Kabupaten Sinjai, di Kecamatan Sinjai Utara dan Rencana kawasan perkantoran tingkat kecamatan di kawasan perkotaan (PPK, dan PKL). (2) Kawasan perdagangan terdiri atas:


79

a. kawasan perdagangan skala kabupaten yakni meliputi kawasan perdagangan di kawasan perkotaan (PKL Sinjai), dan kawasan perdagangan di PPK; dan b. kawasan perdagangan skala kecamatan yang terdistribusi di seluruh wilayah Kecamatan yang tidak termasuk sebagai PPK, dan kawasan perkotaan PPL. (3) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan 1424 terdiri atas: a. kantor Kepolisian Resort (Polres) di Kecamatan Sinjai Utara; b. kantor Komando Distrik Militer (Kodim) di Kecamatan Sinjai Utara; dan c. kantor Polsek dan Koramil yang tersebar di setiap kecamatan. PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten Sinjai, terdiri atas: a. kawasan Strategis Provinsi; dan b. kawasan Strategis Kabupaten. 1.

Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Sinjai, terdiri atas: a. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi adalah kawasan pengembangan budidaya rumput laut yang tersebar pada wilayah pesisir pantai Kabupaten Sinjai. b. kawasan strategis sumberdaya alam yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan sumberdaya alam. Kawasan

strategis

sumberdaya

alam

adalah

Kawasan

Pertambangan Minyak di Blok Kambuno Teluk Bone. 2. Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas: kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi Perkotaan

adalah

kawasan

Bikeru,

Perkotaan

Kawasan

Sinjai

Perkotaan

(PKL),

Kawasan

Mannanti,

Kawasan

Perkotaan Manipi dan Kawasan Perkotaan Lappadata (PPK); a. Kawasan Agropolitan Bikeru di Kecamatan Sinjai Selatan;


80

b. Kawasan Agropolitan Mannanti di Kecamatan Tellulimpoe; c. Kawasan Agropolitan Manipi di Kecamatan Sinjai Barat; d. Kawasan Minapolitan Lappa di Kecamatan Sinjai Utara; e. Kawasan Minapolitan Tongke-Tongke di Kecamatan Sinjai Timur; dan f. Kawasan Minapolitan Tellulimpoe di Kecamatan Tellulimpoe. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; a. kawasan

yang

memiliki

nilai

strategis

dari

sudut

kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan b. kawasan

yang

memiliki

nilai

strategis

dari

sudut

kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. g. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas: a. Kawasan

Rumah

Adat

Karampuang,

di

Kecamatan

Bulupoddo; b. Kawasan Purbakala Batu Pake Gojeng, di Kecamatan Sinjai Utara; c. Kawasan Benteng Balanipa, di Kecamatan Sinjai Utara; dan d. Kawasan Situs Perjanjian Topekkong, di Kecamatan Sinjai Utara. h. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Kawasan PLTA Manipi di Kecamatan Sinjai Barat. i. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas: a. kawasan Hutan Bakau Tongke-Tongke di Kecamatan Sinjai Timur; b. kawasan Pulau Sembilan di Kecamatan Pulau Sembilan; c. kawasan DAS Sungai Tangka; d. kawasan DAS Tiroang (Sungai Mangottong);


81

e. Kawasan DAS Sungai Balangtieng di Kecamatan Sinjai Borong; dan f. kawasan Bendung Kalamisu di Kecamatan Sinjai Tengah. Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Kabupaten

Sinjai

disusun

Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.


82

f. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan

dari

beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang perumahan dan permukiman sebagai berikut: 1. Isu Strategis bidang Perumahan dan Permukiman - Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni. - Belum

optimalnya

pengelolaan

tanah

pemerintah

dan

kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan persertifikatkan tanah. - Kerusakan lingkungan akibat dari meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan sumber daya alam. - Posisi Kabupaten Sinjai yang berada dikawasan bencana alam memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan. - Meningkatnya/mempertahankan

tingkat

kenyamanan

prasarana jalan lingkungan ditengah – tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk jaringan jalan lingkungan dan drainase. 2. Isu Strategis bidang Tata Bangunan - Belum efektifnya perencanaan dari bawah (bottom up planning) yang disebabkan oleh kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan. - Masih

terdapat

konsitensi

kesulitan

antara

untuk

perencanaan

memastikan

adanya

(Program/Kegiatan)

pembangunan dan alokasi penganggaran. - Menyelaraskan pembangunan gedung dengan amanat RTRW


83

- Posisi Kabupaten Sinjai yang berada dikawasan bencana alam memerlukan perencanaan pembangunan gedung yang terarah dan berkelanjutan. 3. Isu Strategis bidang Penataan Ruang - Belum semuanya mempunyai RDTR produk tata ruang yang telah

disusun

belum

disadari

sebagai

produk

yang

mempunyai kekuatan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang. - Menigkatnya

kemampuan

aparat

perencana

maupun

pelaksana pengendali dan pengawasan pemanfaatan ruang, untuk

menjamin

pelaksanaan

RTR

yang

semakin

berkualitas serta dalam rangka pengendalian pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif. - Menyelenggarakan memadai terhadap

guna

upaya

upaya

meningkatkan

kegiatan

perencanaan,pemanfaatan

sosialisasi dukungan

penataan maupun

yang

lebih

masyarakat

ruang

dalam

pengendalian

dan

pengawasan pemanfaatan ruang.


84

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

VISI DAN MISI Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan

salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Penetapan visi dan misi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan langkah penting dan strategis dalam suatu organisasi. 4.1.1 Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun

2013-2018, maka visi Dinas Tata Ruang Permukiman dan

Perumahan adalah : Terwujudnya Permukiman yang layak huni, tertata, sehat, harmonis, berkelanjutan menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut : Layak Huni adalah

:

Pemukiman

yang

terpenuhi

infrastruktur dasarnya baik itu jalan lingkungan maupun drainase untuk memudahkan

aksesbilitas

dan

kenyamanan masyarakat.


85

Tertata adalah

:

Pengaturan

permukiman

yang

terencnana dan terarah berdasarkan peruntukan

fungsi

ruang

dan

pemanfaatan ruang Sehat adalah

:

Permukiman yang dapat mendukung kehidupan sehat secara fisik,mental dan

sosial,

sehingga

mendukung

dapat

aktifitas

meningkatkan

dan

produktifitas

masyarakat. Harmonis adalah :

Adanya

keseimbangan

ekologis

antara manusia masyarakat dengan lingkungannya baik lingkungan alam maupun

buatan

didalam

sebuah

kawasan permukiman Berkelanjutan adalah :

Pembangunan

dan

pengembangan

permukiman

menjamin

keberlanjutan terhadap

peningkatan

akses

pelayanan

dasar

permukiman Mandiri adalah

:

Masyarakat yang mampu mengelola potensi yang ada dalam dirinya atau lingkungannya

sehingga

mampu

memberikan nilai lebih bagi diri dan lingkungannya Sejahtera adalah

:

Masyarakat

yang

kemajuan

dalam

kehidupan

dan

telah

mencapai

seluruh seluruh

aspek potensi

hidupnya baik dipandang dari aspek materi maupun spiritual


86

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kab. Sinjai tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing. 4.1.2 Misi Misi

merupakan

pernyataan

yang

menetapkan

tujuan

organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang harus dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh komponen organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Misi merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan guna mengarahkan

operasional

kegiatan

organisasi

menuju

sasaran-

sasaran yang telah ditentukan dalam suatu kurun waktu tertentu melalui strategi yang telah dipilih. Untuk itu Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan telah merumuskan misi organisasi sebagai berikut :  Meningkatkan efektifitas,efisiensi dan akuntabilitas pelayanan internal dan eksternal.  Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat dibidang permukiman.  Meningkatkan

kualitas

hidup

dan

derajat

kesehatan

masyarakat  Merumuskan kebijakan penataan dan pemanfaatan kawasan dan bangunan yang berorientasi pada fungsi kawasan dan standar

keamanan

bangunan

yang

berkelanjutan

dan

berwawasan lingkungan.


87

 Meningkatkan

kualitas

tempat

bermukim

dan

berusaha

masyarakat. MISI I Meningkatkan efektifitas,efesiensi dan akuntabilitas pelayanan internal dan eksternal organisasi

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana aparatur, dengan program antara lain : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan antara lain: b. Penyediaan jasa surat menyurat c. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik d. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor f.

Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/oprasional g. Penyediaan jasa administrasi keuangan h. Penyediaan peralatan rumah tangga kantor i.

Penyediaan makan dan minum kantor

j.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

k. Penyediaan jasa pemeliharaan gedung kantor l.

Pengembangan akuntabilitas pelaporan gaji

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan antara lain: a. Pembangunan gedung kantor b. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor c. Rehabilitasi sedang/berat tempat ibadah. 3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan antara lain: a. Bimbingan Teknis b. Diklat administrasi dan perUndang-Undangan


88

4. Peningkatan kapasitas Kelembagaan Perencanaan daerah, dengan kegiatan antara lain : a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan c. Penyusunan Buku Profil Dinas.

MISI II Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat di bidang permukiman

Misi

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

pembangunan

infrastruktur dasar masyarakat perdesaan dan perkotaan dengan berbasis pada sumber daya lokal, dengan program antara lain : 1. Pemberdayaan dalam pembangunan fasilitas umum, dengan kegiatan antara lain: a. Fasilitasi Program Pemberdayaan Nasional (PNPM-PISEW) b. Fasilitasi Program Pemberdayaan Nasional (PNPM-P2KP) c. Fasilitasi Program Pemberdayaan Nasional (PNPM-PPIP) MISI III Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan untuk menjamin ketersediaan air baku dan mewujudkan lingkungan yang sehat bagi masyarakat perdesaan dan perkotaan, dengan program antara lain : 1. Pembangunan Jaringan air bersih,rawa dan pengairan lainnya adapun kegiatannya antara lain: a. Pembangunan jaringan air bersih perdesaan b. Pembangunan Bak Penampungan Air c. Pembangunan Bak Hu


89

2. Sanitasi dan penyehatan lingkungan dengan kegiatan antara lain : a. Pembangunan MCK b. Pembangunan sanitasi komunal MISI IV Merumuskan kebijakan penataan dan pemanfaatan kawasan dan bangunan, yang berorientasi pada fungsi kawasan dan standar keamanan bangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Misi pemanfaatan

ini dan

bertujuan

untuk

pengendalian

menetapkan

ruang

yang

perencanaan

seimbang,

serasi,

berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup, adapun program untuk mendukung pencapaiannya antara lain : 1. Perencanaan tata ruang dengan kegiatan : a. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang daerah b. Sosialisasi dan sharing perencanaan tata ruang daerah c. Penyusunan perda penataan ruang d. Pembuatan papan informasi penataan ruang 2. Pemanfaatan ruang dengan kegiatan : a. Penegakan Perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB) b. Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Pembentukan Tim Satgas pengendalian Pemanfaatan Ruang b. Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Ruang c. Pembuatan patok garis pembatas jalan,sungai dan laut. MISI V Meningkatkan kualitas tempat bermukim dan berusaha masyarakat

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang mampu menyediakan dan memperbaiki tempat bermukim dan


90

berusaha masyarakat yang aman,serasi, seimbang, berbudaya dan berkelanjutan, dengan kegiatan antara lain : 1. Penataan Kawasan Permukiman, dengan kegiatan antara lain : a. Pembuatan jalan lingkugan b. Pembuatan Drainase 2. Penyusunan kebijakan perumahan dan permukiman daerah dengan kegiatan antara lain : a. Perencanaan perumahan dan permukiman daerah b. Penyusunan RP3K

4.2

TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan

misi untuk pencapaian visi dinas dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan

Dinas

Tata

Ruang

Permukiman

dan

Perumahan

Kabupaten Sinjai serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten

Sinjai

sebagaimana

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018. Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai kurun waktu 1 – 5 tahun. Adanya tujuan

ini

maka

fokus

kinerja

dinas

dapat

dipertajam

dan

memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan,

triwulanan

tindakan-tindakan

dan

dalam

tahunan. rangka

Sasaran

pencapaian

menggambarkan tujuan,

dengan

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisen dengan hasil yang optimal. Strategi

adalah

cara

mencapai

tujuan

dan

sasaran

yang

merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi

dalam

rangka

mengoperasionalisasikan

tujuan

dan

sasaran melalui penetapan kebijakan dan program. Gambaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan


91

dan program adalah : 1. Meningkatkan efektifitas,efesiensi dan akuntabilitas pelayanan internal dan eksternal organisasi Misi ini dijabarkan kedalam 3 (Tiga) tujuan yaitu : 1. Terwujudnya penataan kelembagaan dan peningkatan Kenerja Aparatur 2. Terwujudnya pengelolaan administrasi dan keuangan daerah yang akuntabel 3. Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan prinsip – prinsip pelayanan yang berkualitas. Dengan Sasaran Starategi meningkatnya ketertiban masyarakat dalam

penggunaan

sasaran

yang

melaksanakan

pemanfaatan

ruang,

dimaksud

kebijakan

penyusunan

rencana

untuk

mencapai

diarahkan Ruang

dengan

Wilyah

yang

dituangkan dalam perda RTRW sebagai pedoman penertiban pengguna dan pemanfaatan ruang, 2. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat di bidang permukiman Misi ini dijabarkan kedalam 3 (Tiga) tujuan yaitu : 1. Terwujudnya

kemandirian

masyarakat

dalam

peningkatan

kualitas lingkungan permukiman 2. Terwujudnya

pemenuhan

sarana

dan

prasarana

dasar

permukiman yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat 3. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan permukiman. dengan

sasaran

strategis,

meningkatkan

kemandirian

masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan.

Kebijakan

pemberdayaan

nasional

strategis bagi

memfasilitasi

masyarakat

program

perkotaan

dan

perdesaan.


92

3.

Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat Misi ini dijabarkan kedalam 4 (Empat) tujuan yaitu : 1. Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang mampu mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat 2. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman 3. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan

merata

dengan

meningkatnya

kualitas

hidup

dan

kesehatan masyarakat Kabupaten Sinjai. 4. Terwujudnya melalui

peningkatan

pengaturan

derajat

perumahan

kesehatan dan

masyarakat

permukiman

yang

memenuhi kaidah kaidah lingkungan yang sehat. dengan sasaran meningkatkan pelayanan air bersih dan sanitasi lingkungan bagi masyarakat,adapun kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasarantersebut adalah menigkatkan pemenuhan air bersih masyarakat melalui penyediaan air bersih ,meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan 4.

Merumuskan kebijakan penataan dan pemanfaatan kawasan dan bangunan, yang berorientasi pada fungsi kawasan dan standar keamanan bangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Misi ini dijabarkan kedalam 3 (Tiga) tujuan yaitu : 1. Terciptanya kawasan yang tertata dengan baik yang mampu mendukung aktifitas pembangunan 2. Terwujudnya pemanfaatan kawasan yang sesuai dengan peruntukannya yang dapat mengakomodir seluruh aktifitas masyarkat dengan tetap mengedepankan fungsi kawasan lindung. 3. Terwujudnya penataan bangunan yang aman dan tertata dengan baik dengan memperhatikan aspek keamanan, lingkungan dan fungsi bangunan itu sendiri. dengan sasaran strategis meningkatnya ketertiban masyarakat dalam

penggunaan

pemanfaatan

ruang,untuk

mencapai


93

sasaran

yang

melaksanakan

dimaksud

kebijakan

penyusunan

rencana

diarahkan Ruang

dengan

Wilyah

yang

dituangkan dalam perda RTRW sebagai pedoman penertiban pengguna dan pemanfaatan ruang. 5.

Meningkatkan kualitas tempat bermukim dan berusaha masyarakat Misi ini dijabarkan kedalam 3 (Tiga) tujuan yaitu : 1. Terwujudnya

kawasan

permukiman

yang

tertata

dan

dilengkapi utilitas permukiman yang memadai 2. Terwujudnya peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui pemenuhan utilitas permukiman yang lebih baik 3. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat ke pusat pusat aktifitas dalam rangka meningkatakan mobilitas masyarakat dalam berusaha. dengan

sasaran

meningkatnya

sarana

dan

prasarana

permukiman, untuk mencapai sasaran yang dimaksud maka kebijakan

diarahkan

dengan

mengembangkan

kawasan

permukiman melalui pembangunan infrastruktur permukiman yang dapat mendukung aktifitas sosial ekonomi masyarakat Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada tabel 8.

4.3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 4.3.1. Tujuan Tujuan

merupakan

penjabaran

atau

implementasi

dari

pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Tata Ruang Permukiman dan Perumahan di Kabupaten Sinjai. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai


94

Tahun 2013 – 2018 adalah : 1. Mewujudkan profesionalisme aparatur. 2. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata

bangunan

gedung

yang

serasi

dan

selaras

dengan

lingkungannya. 3. Memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan sanitj kasi. 4. Meningkatkan pengelolaan, penataan dan pengawasan kinerja drainase permukiman. 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis dan cepat tumbuh. 6. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. 7. Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. 8. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. 9. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau yang fungsional, indah, teduh dan lestari.

4.3.2. Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan kabupaten Sinjai dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measuable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound). Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018


95

adalah : 1. Meningkatnya kinerja aparatur. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Tertib administrasi kepegawaian. b) Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan. c) Tertib administrasi keuangan. d) Persentase SOP yang diterapkan. e) Persentase SPM yang diterapkan. f) Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti . g) Indeks

Kepuasan

Masyarakat

di

bidang

Perumahan

dan

Permukiman, Tata Ruang dan Tata Bangunan. 2. Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase bangunan gedung pemerintah daerah yang layak. 3. Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi Pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dilakukan untuk meningkatkan

cakupan

layanan

air

bersih

yang

merupakan

prasarana dasar bagi kehidupan manusia. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase rumah tangga pengguna air bersih. b) Persentase rumah tangga yang bersanitasi 4. Meningkatnya drainase kota

pemenuhan

kebutuhan

infrastruktur

Meningkatkan pemenuhan infrastruktur drainase kota dimaksudkan untuk menanggulangi banjir kota di Kabupaten Sinjai. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:


96

a) Persentase drainase yang layak. 5.Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Rasio rumah layak huni. b) Persentase rumah tangga ber sanitasi. c) Persentase luasan lingkungan permukiman kumuh. d) Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik. 6. Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan. b) Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB. c) Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya. d) Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW e) Luas wilayah produktif f)

Luas wilayah industri

g) Luas wilayah kebanjiran 4.4

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana

Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkahlangkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strenghs – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan


97

yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Setelah melakukan telaah pada berbagai aspek dan penentuan dan

penetapan

isu-isu

strategis

sebagaimana

yang

telah

dikemukakan sebelumnya, maka langkah penyusunan alternatif strategi

dilakukan

penghambat

berdasarkan

dan

pendukung

analisis

pada

implementasi

berbagai

faktor

program/kegiatan

pembangunan dan isu strategis yang telah ditetapkan. Setiap organisasi

akan

menghadapi

masalah

lingkungan

eksternal.

Lingkungan internal merupakan faktor yang berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD yang dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang berpengaruh tapi diluar kendali. Dalam

rangka

melaksanakan

kebijakan

Kabupaten

Sinjai,

kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Sinjai adalah : 1. Bidang Penataan Ruang Suatu upaya penyerasian kebijakan Kabupaten Sinjai antara pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyerasian tersebut dapat dilaksanakan apabila penataan ruang diselenggarakan dengan baik yang mengacu kepada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Implikasi UU No 26 Tahun 2007 terhadap penyelenggaraan penataan ruang, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang perlu dilakukan

pengaturan,

pembinaan,

pelasanaan

dan

pengawasan penataan ruang. Pengaturan Penataan Ruang di tingkat Kabupaten yaitu: 1. Penetapan Daerah 2. Pemerintah

RTRW

Kabupaten

Daerah

harus

menetapkan

dengan

Peraturan

Kawasan

Strategis

Kabupaten yang tercantum dalam RTRW Kabupaten. 3. Rencana Detai Tata Ruang Kawasan (Perkotaan, Perdesaan


98

dan Strategis) harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4. Penyebaran informasi berkaitan dengan RTRW kabupaten dan RDTRK (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis). Pembinaan Penataan Ruang melalui : 1. Koordinasi penyelengaran penataan ruang 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang 3. Pendidikan dan Pelatihan 4. Pengembangan system informasi dan komunikasi penataan ruang 5. Penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat Pelaksanaan Penataan Ruang terdiri dari Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Perencanaan

Tata

Ruang,

yaitu

Penyusunan

RTRW

Kabupaten, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis) Pemanfaatan Ruang, yaitu jabaran dari indikasi program yang termuat

dalam

RTRW

Kabupaten,

RDTRK

(Perkotaan,

Perdesaan, dan Strategis). Indikasi program ini dilaksankan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang. Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang,

dilakukan

melalui

penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif. Pengawasan

Penataan

pemantauan,

evaluasi,

Ruang dan

terdiri pelaporan.

dari

tindakan

Pelaksanaan

pengawasan ini melibatkan masyarakat. Peran masyarakat diantaranya yaitu partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, dalam pemanfaatan ruang dan dalam pengendalian


99

pemanfaatan ruang. Terkait dengan hal-hal pokok di atas, maka Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai, mempunyai rencana strategi penyelenggaraan penataan ruang sebagai berikut: 1. Program Perencanaan Tata Ruang; menyusun Rencana

Detail Kawasan Perkotaan, Perdesaan dan Strategis, sampai semua wilayah di kabupaten terbagi habis di dalam 3 kelompok kawasan di atas (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis), sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai 2. Program Pemanfaatan Ruang: menyusun indikasi program

pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang yang telah disusun. 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang:

Menyusun

Peraturan

Zonasi

bersama-sama

dengan

penyususnan Rencana Detail Tata Ruang nya. Melaksanakan program survey dan pemetaan dalam rangka melengkapi data base . 2. Bidang Permukiman dan Perumahan. Dalam

melaksanakan

kebijakan

Kabupaten

Sinjai,Dinas

Permukiman dan Perumahan Kab. Sinjai Melalui program ini melakukan : 1) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Guna mendukung kebijakan tersebut dilakukan dengan kebijakan peningkatan

kualitas

sarana

dan

prasarana

dasar

lingkungan permukiman dan utilitas umum dengan program yaitu : a. Peningkatan budaya hidup bersih, sehat dan berkualitas b. Pengembangan utilitas umum 2) Peningkatan kapasitas kesadaran hidup sehat dan kualitas kesehatan masyarakat dengan program :


100

a. Pengembangan kesehatan lingkungan b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan 3) Bidang Tata bangunan Dalam

melaksanakan

Permukiman

dan

kebijakan

Perumahan

Kabupaten

Kabupaten

Sinjai,Dinas

Sinjai

Melalui

program ini melakukan : a. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan b. Peningkatan kuantitas pelayanan publik guna menunjang peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan, dengan program Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan 4.4.1 Analisis Faktor Internal dan Eksternal Faktor Internal meliputi berbagai hal terkait kekuatan dan potensi sumber daya yang dimiliki, dan kelemahan-kelemahan yang menjadi penghambat pelayanan yang diberikan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan Internal Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kab. Sinjai yang bersifat positif yang memungkinkan untuk memanfaatkan keuntungan strategi dalam pencapaian visi dan misi, sementara kelemahan adalah situasi dan faktor-faktor yang bersifat negatif pada Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi organisasi. Faktor Eksternal meliputi peluang dan ancaman, dalam konteks pelayanan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan kabupaten Sinjai, peluang adalah situasi dan faktor-faktor diluar Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai bersifat positif yang dapat membantu dan mempengaruhi pencapaian visi dan misi. Sementara tantangan adalah faktor-faktor diluar Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai yang bersifat negatif yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian visi dan misi. Dapat dilihat pada Tabel 9


101

Tabel 9 Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pelayanan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Perbidang Kabupaten Sinjai 1. Penataan Ruang INTERNAL

EKSTERNAL

Kekuatan

Peluang

1. Nilai Ekonomi lahan cendrung semakin meningkat 2. Pola Perkembangan lahan berkembang pesat 3. Lahan masih kosong masih terbuka untuk dikembangkan ketersediaan lahan masih cukup besar 4. Tingginya tingkat pembangunan perkotaan di Kabupaten Sinjai 5. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata ruang.

1. Tingginya Minat Swasta untuk membangun permukiman dan perumahan. 2. Perkembangan wilayah cukup pesat 3. Minat investasi terhadap lahan cukup tinggi. 4. Tingginya minat investasi dalam pemanfaatan ruang kawasa

Kelemahan

Ancaman

1. Tingginya Minat Swasta untuk membangun permukiman dan perumahan. 2. Perkembangan wilayah cukup pesat 3. Minat investasi terhadap lahan cukup tinggi. 4. Tingginya minat investasi dalam pemanfaatan ruang kawasa

1. Pola pemanfaatan ruang yang masih mengabaikan ketentuan 2. Pembangunan yang tidak memiliki izin 3. Tingkat alih fungsi lahan yang tinggi 4. Lemahnya penegakan hukum Tata Ruang

2. Perumahan dan Permukiman INTERNAL

EKSTERNAL

Kekuatan

Peluang

1. Tersedianya lahan untuk dikembangkan menjadi permukiman dan perumahan

1. Tingginya pertumbuhan pembangunan kawasan permukiman dan perumahan


102

sesuai dengan rencana tata ruang 2. Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang Perumahan dan permukiman . 3. Tersedianya SDM bidang permukiman dan perumahan

2. Tingginya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang memadai 3. Tingginya kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan permukiman dan perumahan 4. Menigkatnya kebutuhan akan prasarana, sarana utilitas yang memadai 5. Adanya mekanisme peran serta swasta dalam pengembangan perumahan 6. Adanya bantuan pusat dan provinsi

Kelemahan

Ancaman

1. Banyaknya rumah tidak layak huni 2. Masih tingginya kawasan kumuh 3. Tidak sinkronnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

1. Tingginya tingkat permintaan /kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan 2. Semakin bertambahnya populasi penduduk.

3. Tata Bangunan INTERNAL

EKSTERNAL

Kekuatan

Peluang

1. Tersedianya SDM bidang Tata Bangunan 2. Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan 3. Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang Pembangunan Gedung

1. Menigkatnya kebutuhan akan prasarana, sarana Gedung Kantor 2. Adanya bantuan pusat dan provinsi

Kelemahan

Ancaman

1. Banyaknya Gedung Pemerintah dan rumah dinas yang tidak layak pakai

1. Lemahnya penegakan hukum tentang pedoman harga bangunan

Kebijakan yang diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk

konfigurasi

program

kegiatan

untuk

mencapai

tujuan.


103

Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan

program-program

pembangunan

maupun

bersifat

eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai, maka strategi yang digunakan memerlukan perhatian dan penekanan khusus dalam bentuk

kebijakan,

guna

menjadi

acuan

dalam

melaksanakan

tindakan-tindakan tertentu. Dari analisa lingkungan strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai adalah : 1. Sasaran 1: Meningkatnya kinerja aparatur Strategi: Peningkatan pelayanan melalui pengembagan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana aparatur Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu: a) Peningkatan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan pembangunan

dan

daya

kritis

masyarakat

yang

terus

berkembang. b) Penerapan hukum tata ruang, serta sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment) c) Mengembangkan kawasan-kawasan cepat tumbuh, strategis dan potensial. 2. Sasaran 2: Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya Strategi: Optimalisasi pengelolaan dan prasarana pemerintahan daerah dan bangunan gedung lainnya secara efektif dan efisien. Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu: a) Penyediaan sarana prasarana gedung daerah yang memenuhi standar teknis. 3. Sasaran 3: Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih Strategi: Pemenuhan standar pelayanan minimal kebutuhan air bersih. Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi


104

ini, yaitu: a) Pembangunan sarana air bersih pada daerah rawan air. 4. Sasaran 4. Meningkatnya infrastruktur drainase kota Strategi :

pemenuhan

kebutuhan

5. Sasaran 5: Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman Strategi:

Penyelenggaraan

pembangunan

perumahan

yang

berkelanjutan, memadai, dan layak. Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu: a) Penyediaan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana permukiman b) Pengelolaan

sarana

dan

prasarana

permukiman

secara

profesional, transparan, mandiri dan efisien. c) Fasilitasi dan stimulasi terhadap masyarakat miskin dan lingkungan kumuh dalam penciptaan rumah layak huni. 6. Sasaran 6: Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan Strategi: Optimalisasi pemanfaatan ruang secara berkelanjutan, lestari dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu: a) Pengendalian

pemanfaatan

ruang

di

seluruh

aspek

pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi

peraturan

perundang-undangan

mengenai

pemanfaatan ruang. Strategi yang disusun di atas merupakan strategi

yang

diharapkan dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang didasarkan pada tujuan dan sasaran SKPD dan pemenuhan

kebutuhan

layanan

yang

berbeda

tiap

segmen

masyarakat pengguna layanan dan pemangku kepentingan.


105

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana

Program

dan

Kegiatan

adalah

cara

untuk

melaksanakan tujuan dan sasaran yng telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi

kegiatan-kegiatan

untuk

mencapai

sasaran

dan

tujuan.

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Tata Ruang permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai 2013-2018 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai dalam rangka pencapaian visi dan misi. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai, Lintas SKPD dan Kewilayahan dengan rincian sebagai berikut: 5.1 Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai Program pendapatan asli daerah melalui intensifikasi retribusi daerah, dengan kegiatan dan kelompok sasaran: dapat dilihat pada Tabel 10.


106

Tabel 10 Kegiatan Lokalitas dan Kelompok Sasaran Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman 1

Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya Kelompok Sasaran : Masyarakat umum Kegiatan :

2

a.

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

b.

Pembangunan Sanitasi Lingkungan berbasis masyarakat

Program : Pengembangan Perumahan Kelompok Sasaran : Masyarakat umum Kegiatan : a.

3

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu Program : Lingkungan Sehat Perumahan Kelompok Sasaran : Masyarakat umum Kegiatan : a. b. c.

4

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin Pembangunan dan Pemeliharaan drainase Pengadaan MCK bagi Masyarakat Miskin

d.

Penataan Kawasan Kumuh

e. f.

Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan lingkungan berimbang Pembangunan Jalan Lingkungan

g

Pembangunan dan Pemeliharaan drainase

Program : Pemberdayaan Komunitas Permukiman Kelompok Sasaran : Masyarakat umum Kegiatan : a.

Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Urusan Bidang Penataan Ruang 5

Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tata Ruang Kelompok Sasaran : Masyarakat umum Kegiatan : a.

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang


107

b. 6

Pembentukan Tim Satgas Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program : Perencanaan Tata Ruang Kelompok Sasaran : Masyarakat umum Kegiatan : a.

7

Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK,RTRK dan RTBL

Program : Pemanfaatan Ruang Kelompok Sasaran : Masyarakat umum Kegiatan : a.

Survey dan Pemetaan

b.

Sosialisasi dan Pemantauan Norma,Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Urusan Bidang Tata Bangunan 8

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kelompok Sasaran : SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD. Kegiatan : a.

Pembangunan Gedung Kantor

b.

Rehabilitasi Sedang Berat/Gedung Kantor

c.

Pembangunan Sarana Olah Raga

d.

Pembangunan Tempat Ibadah

Urusan Sekertariat 9

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelompok Sasaran : SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD. Kegiatan : a.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b.

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. d.

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas /Oprasional Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

e.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

f.

e.

Penyediaan Jasa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan PerundangUndangan Penyediaan Administrasi Ketatausahaan

f.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan

g.


108

luar daerah 10

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kelompok Sasaran : SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD. Kegiatan :

11

a.

Pengadaan Pakaian Dinas

b.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu

c.

Kegiatan Sistem Kepegawaian

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kelompok Sasaran : SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD. Kegiatan : a.

Kegiatan Bimbingan Implementasi Peraturan Perundangundangan

12

Program : Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kelompok Sasaran : SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD. Kegiatan : a.

Kegiatan Monitoring Evaliasi dan Pelaporan

c.

Kegiatan Penyususnan Lakip

d.

Kegiatan pemeliharaan Aplikasi SIMAKDA

Program dan Kegiatan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai yang direncanakan untuk periode Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 11.


109

5.2 Program dan Kegiatan Lintas SKPD Program dan Kegiatan Lintas SKPD merupakan bentuk kegiatan kerjasama dengan melibatkan SKPD lain sebagai penanggungjawab. Dalam Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan, program dan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, olah raga, seni budaya dan keagamaam, dengan kegiatan berupa bantuan teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertasih kepada SKPD lain. 2. Program pengembangan pelayanan air bersih, pembangunan saluran drainase dan pengembangan utilitas umum dengan sumber biaya diluar APBD Kabupaten, dengan kegiatan: Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan permukiman) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (Penataan prasarana dasar lingkungan permukiman) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 5.3 Program dan Kegiatan Kewilayahan Program dan Kegiatan Kewilayahan merupakan bentuk kegiatan kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya apabila diperlukan dan bersifat sangat urgen serta strategis.


110

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS TATA RUANG PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada unit kerja, indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis

pelayanan

pada

bidang-bidang

kewenangan

yang

diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator knerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar unutk menilai atau melihat tingkatan kinerja yang baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Pada

sektor

publik

seperti

entitas

pemerintah

system

akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama etentis, output etentitas pemerintah


111

sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator

kinerja

Dinas

Tata

Ruang

Permukiman

dan

Perumahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan adalah salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Sinjai mengemban tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah 5 (Lima) tahun mendatang dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya adalah sebagai berikut :Indikator Kinerja SKPD yang mengacu

pada

Tujuan

dan

Sasaran

RPJMD

dapat

dilihat

pada Tabel 12.


112

BAB VII PEDOMAN DAN KAIDAH PELAKSANAAN Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang Permukiman

dan Perumahan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2013-2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan disamping itu Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi Manajemen Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan untuk melaksanakan perannya dalam membangun sektor Tata Ruang Permukiman dan Perumahan di Kabupaten Sinjai dalam 5 (lima) tahun. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan sektor Tata Ruang Permukiman dan Perumahan di Kabupaten Sinjai sangat tergantung pada pemahaman secara menyeluruh terhadap setiap program dan kegiatan. Demikian Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan dukungan timkerja dan keterlibatan seluruh komponen Organisasi Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai telah melahirkan komitmen bersama untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi, semoga upaya yang dilakukan dapat menjadi jembatan untuk :

„Terwujudnya Permukiman yang layak huni, tertata, sehat, harmonis, berkelanjutan menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.”


113

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Recommend Documents