1
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan taktis, stratejik yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan Progam dan Kegiatan Pembanguan. Dalam penyusunan encana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2016 berpedoman pada Rencana Pembangunan Menengah Derah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2011 – 2016 yang merupakan tahapan sistem perencanaan pembangunan 1.2. LANDASAN HUKUM 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Peran dan Tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih. 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; Peraturan Pemerintah Kabupaten Blitar No 24 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar ( RPJPD ) Tahun 2005 – 2025
2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar adalah sebagai pedoman umum dan arahan bagi pimpinan dan jajaran staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan. TUJUAN - Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. - Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dengan baik melalui perumusan Visi, Misi Tujuan dan Strategi yang akan dilaksanakan. - Menjamin konsistensi program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan. 1.4. SISTEM PENYUSUNAN Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB. I.
BAB. II.
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan.
1.4
Sistematika Penyusunan.
GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLITAR . 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Suber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB. III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
3
Kepala Daerah Terpilih. 3.3 Telaahan Renstra SKPD 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis BAB.IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi SKPD
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3
Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB. V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAB.VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH BAB.VII. PENUTUP LAMPIRAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLITAR
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar. Sedang susunan organisasi dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Blitar 1.
Tugas Pokok Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar mempunyai tugas pokok :
4
“ Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.” 2.
Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik . c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Berdasarkan Pendidikan
Pasca Sarjana ( strata 2 )
=
5
Sarjana ( strata 1 )
=
21 orang
Sarjana Muda
=
1
orang
SLTA
=
7
orang
SMP
=
- orang
=
34 orang
Jumlah
orang
Tenaga Honorer / Kontrak
Sarjana ( strata 1 )
=
-
orang
SLTA
=
1
orang
=
1
orang
Jumlah
5
Berdasarkan Kepangkatan :
Pembina Tingkat I (IV/b)
= 2 orang
Pembina (IV/A)
= 5 orang
Penata Tingkat I (III/d)
= 11 orang
Penata (III/C)
= 1 orang
Penata Muda Tingkat I (III/b)
= 9 orang
Penata Muda (III/a)
= 3 orang
Pengatur Tingkat I (II/d)
= 1 orang
Pengatur (II/c)
= 2 orang
Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
= 1 orang
Pengatur Muda (II/a)
= 1 orang
Jumlah
= 34 orang
Berdasarkan eselonering : Eselon
Jumlah
Terisi
Kurang
II – B
1
1
-
-
III – A
1
1
-
-
III – B
4
4
-
-
IV – A
11
11
-
-
17
17
-
Jumlah
Keterangan
6
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLTAR
KEPALA BADAN
KELOMPOK JAFUNG
SEKRETARIS
SUBBAG. PENYUSUNAN PROGRAM
BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
BIDANG INTEGRASI BANGSA
SUB BID.
SUB BID. WAWASAN KEBANGSAAN
LEMBAGA POLITIK
SUBBID. LEMBAGA MASYARAKAT
SUBBID. PEMBAURAN
SUBBAG. KEUANGAN
BIDANG BUDAYA POLITIK
SUB BID. DEMOKRASI & HAM
SUBBID. PENGEMBANGAN ETIKA POLITIK
SUBBAG. UMUM
BIDANG KEWASPADAAN
SUB BID. PENCEGAHAN KONFLIK
SUBBBID. PENANGANAN KONFLIK
7
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Adapun layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar adalah : Pelayanan Internal
Pelayanan Eksternal
1
Penyusunan Program Kerja Badan
1
2
Pelaksanaan Inventarisasi, pengelolaan, penyajian dan pemeliharaan data. Pengendalian, monitoring dan evaluasi program. Penyusunan laopran Badan
2
Penyusunan perbendaharaan keuangan Pelaksanaan verifikasi anggaran.
5
Penyusunan pertanggung jawaban anggaran. Pengelolaan kearsipan
7
3 4 5 6 7 8 9 10
Penyelenggaraan kerumah tanggaan. Pengelolaan data kepegawaian
3 4
6
Penyiapan bahan perijinan bagi penelitian. Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Ormas Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Fasilitasi layanan Orpol,Ormas dan LSM Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspa daan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, serta bela negara
2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD Penataan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar menuntut seluruh personil untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi
8
tetap berarti dan bahkan unggul. Peran, fungsi dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan kinerja yang lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi dan komukasi yang telah dilaksanakan selama ini harus terus meningkat untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar secara keseluruhan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASAR TUGAS DAN FUNGSI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategik yakni kondisi, situasi, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Isu-isu Strategis tersebut dapat berupa informasi-informassi, kejadiankejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian juga dengan faktor internal dan eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut : 1. Kesenjangan sosial politik, sosial ekonomi dan budaya; 2. Kemajemukan masyarakat dengan latar belakang SARA yang cukup kental sehingga rentan terhadap isu-isu Primodialisme; 3. Belum maksimalnya pendidikan politik di masyarakat; 4. Hasil proses politik (Pilkades) masih sering di komplain oleh kandidat lain; 5. Masih sering terjadi perselisihan antar warga terkait pendirian rumah ibadah; 6. Kurangnya
pemahaman
tentang
wawasan kebangsaan sehingga
mengakibatkan lemahnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
9
7. Redistribusi tanah eks perkebunan / tanah kawasan hutan; 8. Penambangan Ilegal galian C (sirtu) yang merusak sumber daya alam dan lingkungan.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi Bupati Blitar Tahun 2011 – 2015 yaitu ” TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKEADILAN ”. Misi - Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan jajaran terkait dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar , dalam mengemban misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar fokus pada misi yang ke 4 (empat) pada program yang ke 2 (dua) yaitu “ Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama “ serta misi yang ke 5 (lima) yaitu : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM. Analisis SWOT Kekuatan ( Strengths) 1. Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar; 2. Penyediaan anggaran kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Blitar ; 3. Adanya akses yang baik kepada infra struktur politik dan supra struktur politik; 4. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) 5. Adanya forum-forum sebagai wadah koordinasi lintas sektoral.
10
Kelemahan ( Weaknesses) 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal. 2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia
Peluang ( Opportunities ) 1. Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam pemberdayaan infra dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, demokrasi da HAM. 2. Partisipasi Ormas, LSM, Parpol dan Perguruan Tinggi dalam peningktan kualitas kehidupan demokrasi.
Ancaan ( Treaths ) 1. Kebijakan secara nasional sering berubah-ubah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD ; 2. Masih tingginya potensi konflik di masyarakat baik konflik horizontal, vertikal maupun SARA. 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Faktor-faktor
penghambat
maupun
pendorong
dalam
penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dilihat dari sasaran jangka menengah perencanaan strategis Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. Lebih lanjut Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 4 sasaran strategis yang akan dicapai yaitu : 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaran proses demokrasi. 2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
11
4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik. Sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Jawa Timur menetapkan 3 sasaran strategis yang akan dicapai yaitu : 1. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Parpol. 2. Meningkatnya penghormatan HAM. 3. Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tenteram, tertib dan aman di masyarakat. Memperhatikan ringkasan renstra khususnya pada bagian sasaran strategis baik dari Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik maupun dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tampak adanya keselarasan Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar 2011 – 2015 berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kondisi Umum Daerah saat ini. 1. Letak Geografis. Kabupaten Blitar tercatat sebagai salah satu kawasan strategis dan mempunyai perkembangan yang cukup dinamis. Kabupaten Blitar berbatasan dengan 3 Kabupaten lain yaitu sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan kab. Malang. Sementara itu untuk sebelah selatan adalah Samudra Indonesia yang terkenal dengan kekayaan lautnya. Apabila diukur dari atas permukaan laut, maka Kabupaten Blitar mempunyai ketinggian + 167 meter dari permukaan air laut dan luas 1.588,79 km2. di Kabupaten Blitar terdapat sungai Brantas yang
12
membelah ini mempunyai 2 yaitu kawasan Blitar selatan yang mempunyai luas 689,89 km2 dan kawasan Blitar utara dengan luas 8.989,94 km2. Dibandingkan dengan kawasan Blitar utara, Blitar selatan termasuk daerah yang kurang subur, hal ini disebabkan daerah tersebut merupakan daerah pegunungan yang berbatu. Dimana bebatuan tersebut cenderung berkapur sehingga mengakibatkan tanah tandus dan susah untuk ditanami. Sebaiknya kawasan Blitar utara termasuk daerah surplus karena tanahnya yang subur, sehingga banyak tanaman yang tumbuh dengan baik. Salah satu faktor penting yang mempengaruni tingkat kesuburan tanah dikawasan Blitar utara adalah adanya gunung kelud yang masih aktif serta banyaknya aliran sungai yang cukup memadai. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat-zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi. 2. Iklim. Lokasi Kabupaten Blitar berada disebelah selatan khatulistiwa tepatnya terletak antara 1110 401 – 1120 101 Bujur Timur dan 70 581 – 80 91 5111 lintang selatan. Hal ini secara langsung mempengaruhi perubahan iklim. Iklim Kabupaten Blitar tipe c.3 apabila dilihat dari rata-rata curah hujan dan bulan tahun kalender selama tahun 2010. perubahan iklimnya yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Satu kenyataan yang dapat kita lihat sampai saat ini, bahwa betapapun Kabupaten Blitar sebagai daerah yang kecil dengan segala potensi alam, geografis dan iklim serta kualitas sumber daya manusia yang cukup, namun telah mampu tampil kedepan dalam keberhasilan pembangunan. Kemajuan demi kemajuan yang telah dicapai daerah ini adalah karena besarnya partisipasi, kesadaran dan pengabdian seluruh lapisan masyarakat.
13
3. Keadaan Demografis. Sesuai dengan data keluarga tahun 2010 penduduk Kabupaten Blitar adalah 1.116.639 jiwa yang terdiri dari laki-laki 559.643 jiwa sedangkan perempuan 556.996 jiwa. Hasil SP. 2010 TFR. Kabupaten Blitar sebesar : 2,0 yang berarti kemampuan seorang ibu melahirkan anak rata-rata 2 orang. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,20 point. Sedangkan hasil Susenas Tahun 2010 TFR Kabupaten Blitar
dan laju pertumbuhan penduduk
0,12 sedangkan hasil Tahun 2010 tercatat TFR Kabupaten Blitar 2,2 dan laju pertumbuhan penduduk 0,12 4.
Pemerintahan. Pada Tahun 2010 Kabupaten Blitar terdiri dari 22 Kecamatan dan 248 desa/kelurahan.
Dilihat
dari
komposisi
jumlah
desa/kelurahan,
kecamatan yang paling banyak desa/kelurahan pada wilayah kecamatan Srengat, Ponggok. Gandusari dan Kademangan adapun kecamatan yang sedikit desanya adalah kecamatan Wates, Wonotirto dan Selopuro yaitu delapan desa. 3.5.
Penentuan Isu-isu Strategis A. Analisis Lingkungan Internal. Dengan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang meningkatkan
Sarana prasarana, SDM aparatur dan membangun
komitmen bersama untuk mencapai tujuan
dalam meminimalkan
keluhan dari masyarakat dan perbaikan prosedur pelayanan dengan adanya pemutakhiran data yang akurat dan sarana dan prasarana yang memadai.
14
B. Analisis Lingkungan Eksternal. Dengan
meminimalkan kelemahan untuk mencegah dan mengatasi
ancaman, maka dapat dilakukan antara lain komitmen
dalam
upaya
peningkatan
dengan membangun profesionalisme
meningkatkan koordinasi antar organisasi dan instansi lain
serta
15
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERNYATAAN VISI DAN MISI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLITAR Dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar mendasarkan pada : 4.1. Visi dan Misi 1. VISI Merupakan bentuk dan arah masa depan organisasi sehingga dapat mengarahkan organisasi dalam menetapkan tujuan. Visi juga memberikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan dan sebagai gambaran masa depan yang diinginkan dalam periode perencanaan. Untuk mendukung dan mengawal visi Bupati Blitar TERWUJUDNYA
Tahun 2011 – 2015 yaitu
KABUPATEN
BLITAR
YANG
”
SEJAHTERA,
RELIGIUS DAN BERKEADILAN ”. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar pada tahun 2011 2015 menetapkan visi sebagai berikut : ” TERWUJUDNYA PENINGKATAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA YANG SEJAHTERA KOKOH DAN RELIGIUS DALAM KEBERSAMAAN PADA MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR”. 2. MISI Adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan jajaran terkait dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dalam mengemban misi sebagai berikut:
16
a.
Mewujudkan
masyarakat
Kabupaten
Blitar
yang
berwawasan
kebangsaan, berkerukunan dan berketahanan daerah yang kokoh. b.
Mewujudkan tatanan budaya politik yang positif Serta menjunjung tinggi nilai – nilai Demokrasi dan Hak Asazi Manusia ( HAM ).
c.
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Blitar yang memiliki nilai – nilai kewaspadaan dini
d.
Mewujudkan penguatan hubungan antar kelembagaan.
e.
Mewujudkan kelancaran koordinasi dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4.2. TUJUAN DAN SASARAN 1. TUJUAN. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi organisasi, maka dirumuskan tujuan yang akan diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu : a.
Meningkatkan kondisi masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memahami etika kehidupan berbangsa dan bernegara.
b.
Mengembangkan sistim dan kualitas kehidupan kemasyarakatan serta demokrasi di Kabupaten Blitar.
c.
Menghindari dan mendeteksi dini terjadinya konflik dan mencegah disintegrasi bangsa.
d.
Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di Kabupaten Blitar.
e.
Mensukseskan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar.
politik dan
2. SASARAN. a.
Meningkatnya kemampuan dan partisipasi masyarakat dengan rasa kebangsaan yang tinggi dalam mewujudkan cinta kepad tanah air dan bangsa.
17
b.
Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam berpolitik yang beretika dan berbudaya.
c.
Meningkatnya
kemitraan
dalam
mewujudkan
kondisi
Ipoleksosbud yang kondusif. d.
Meningkatnya penataan kelembagaan politik, Ormas,LSM dan Lembaga non formal lainnya serta berkembangnya partisipasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
e.
Meningkatnya pelayanan rutin jasa administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta sistim pelaporan keuangan.
18
4.3. Strategi dan Kebijakan MATRIKS ANALISA SWOT Kekuatan (S)
Kelemahan (W)
1.
1.
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal.
2.
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia
ALI 2.
Penyediaan anggaran kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Blitar
3.
Adanya akses yang baik kepada infra struktur politik dan supra struktur politik
4.
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM)
5.
Adanya forum-forum sebagai wadah koordinasi lintas sektoral
ALE
Peluang ( O ) 1.
2.
S O (Pendorong)
Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam pemberdayaan infra dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, demokrasi da HAM.
1.
Partisipasi Ormas, LSM, Parpol dan Perguruan Tinggi dalam peningktan kualitas kehidupan demokrasi
2.
Ancaman ( T ) 1.
Kebijakan secara nasional sering berubahubah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD
2.
Masih tingginya potensi konflik di masyarakat baik konflik horizontal, vertikal maupun SARA
Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Blitar
Peningkatan peran pemerintah dalam pemberdayaan infra dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, demokrasi da HAM. Peningkatan kerjasama (fasilitasi) dengan Ormas, LSM, Parpol dan Perguruan Tinggi
W O (Status Quo ) 1.
Peningkatan sosialisasi eksistensi Bakesbangpol dengan melibatkan partisipasi infra dan supra struktur politik.
2.
Meningkatkan harmonisasi dan komunikasi sosial politik dengan elemen masyarakat.
3.
Meningkatkan kondusifitas di Kabupaten Blitar.
4.
Meningkatkan kesaradaran hukum dan HAM di Kabupaten Blitar
S T (Status Quo)
W T (Penghambat)
1.
Meningkatkan peran dan fungsi sebagai pelayanan publik
1.
Peningkatan kualitas SDM
2.
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka pendidikan dan pembangunan di bidang IPOLEKSOSBUD
2.
Meningkatkan kewaspadaan dini dengan menggunakan akses dan koordinasi yang baik dengan infra dan supra struktur
19
3.
Melakukan koordinasi dengan infra dan supra struktur politik untuk mengatasi potensi konflik
politik
Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan Program / Kegiatan Dalam mewujudkan tujuan, strategi dirancang secara konseptual, analisis, rasional, realitas dan komperensif. Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar ditetapkan sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan dukungan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Meningkatkan SDM dan kerja sama antar karyawan , instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat serta elemen masyarakat lainnya. 3. Meningkatkan ketersediaan data yang akurat. 4. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. 5. Meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan terhadap potensi instabilitas keamanan dan ketertiban umum.
KEBIJAKAN BADAN KABUPATEN BLITAR
KESATUAN
BANGSA
DAN
POLITIK
Banyak sekali permasalahan yang berkembang di masyarakat saat ini, sehingga pemerintah mengambil tindakan yang kalau dilihat paradigmanya adalah cenderung ke arah fasilitasi terhadap integrasi bangsa, mencegah disintregrasi bangsa yang mengedepankan pemberdayaan. Oleh sebab itu maka untuk mendukung kebijakan dari pemerintah tersebut, maka kebijakan yang dilakukan / dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar adalah :
20
1. Kesekretariatan dengan indikator kinerja diarahkan sebagai penunjang penyelenggaraan administrasi serta pemenuhan sarana dan prasarana badan. 2. Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan indikator kinerja diarahkan pada pembinaan dan pengembangan ideologi negara, wawasan kebangsaan , dan pembauran bangsa, hal tersebut meliputi fasilitasi FKUB, FPK, FKDM, serta sosialisasi Wasbang, dan pembauran kebangsaan bagi aparatur dan masyarakat. 3. Kewaspadaan Daerah yang difokuskan pada kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen serta penanganan konflik dan pengawasan orang asing yang meliputi Peningkatan kapasitas Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA), pencegahan dan penanganan konflik, pendataan dan pengawasan serta pemantauan orang asing, serta implementasi kebijakankebijakan nasional dan darah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi ipoleksosbudkam.
4. Pendidikan politik Masyarakat dengan indikator kinerja diarahkan pada fasilitasi partai politik dan pemilihan umum serta fasilitasi kelembagaan yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, kelembagaan Parpol,Ormas/LSM
serta
penyusunan
rumusan
kebijakan
berhubungan dengan partai politik dalam negeri di Kabupaten Blitar.
yang
21
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam rangka penjabaran kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, maka ditetapkan program sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa surat menyurat - Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional. - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Pengadaan AC - Pengadaan Komputer/Laptop - Pengadaan Meubelir - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor c. Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa - Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ) - Pemantapan Wawasan Kebangsaan - Fasilitasi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan ( FPK ) - Pemantauan Orang Asing - Peningkatan Kapasitas FKDM e. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Fasilitasi Pelayanan Perijinan, pelaksanaan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan di Kabupaten Blitar. - Peningkatan eksistensi KOMINDA di Kabupaten Blitar f. Program Pendidikan Politik Masyarakat - Pengelolaan Kegiatan Pemberdayaan Parpol Yang Mendapat Kursi di DPRD hasil Pemilu. - Penyusunan / penyempurnaan database secara berkala (Parpol,Ormas dan LSM). - Workshop Pengelolaan Keuangan bagi fungsionaris parpol - Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula. - Fasilitasi Koordinasi Partai Politik dan Stake Holder - Pembinaan dan Fasilitasi Ormas - Peningkatan dan Pengembangan kualitas politik bagi lembaga dan kader parpol - Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( ILPPD ) - Verifikasi data Ormas dan LSM di Kabupaten Blitar - Publikasi Program dan Kegiatan Badan Kesbangpol Kab Blitar melalui Media Cetak/Elektronik - Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Blitar - Kegiatan RANHAN
23
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLITAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome program pembangunan daerah tiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir perode RPJMD tercapai. Indikator Kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, yang merupakan indicator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar.
NO.
1 2 3 4
5
6
1
2
Indikator kinerja
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah pelaksanaan kegiatan upacara HUT RI Jumlah pertemuan /koordinasi FKUB Jumlah kegiatan sosialisasi Wasbang Jumlah pertemuan/koordinasi FPK Prosentase jumlah orang asing yang terpantau di 22 Kec Prosentase jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi FKDM Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan Prosentase jumlah permohonan ijin survey yang terlayani Persentase Jumlah pelaksanaan pemantauan oleh 'KOMINDA
Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2011)
Target Capaian Setiap Tahun
2011
2012
2013
2014
2015
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
6 kali
6 kali
6 kali
6 kali
6 kali
1 kali
1 kali
1 kali
2 kali
2 kali
-
4 kali
4 kali
4 kali
5 kali
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
Program Pendidikan Politik Masyarakat Jumlah Parpol yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilu yang terevaluasi Jumlah pelaksanaan kegiatanPenyusunan /penyempurnaan Database secara berkala (Parpol,Ormas dan LSM) Jumlah pelaksanaan kegiatan Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik masyarakat tentang Undang-undang Politik Jumlah pelaksanaan kegiatan Workshop pengelolaan keuangan bagi fungsionaris Parpol Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pendidikan Politik bagi pemilih pemula Jumlah pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Koordinasi Partai Politik dan Stake Holder Jumlah pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Ormas Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan dan pengembangan kualitas politik bagi lembaga dan kader parpol
10 Parpol
10 Parpol
10 Parpol
9 Parpol
9 Parpol
9 Parpol
-
-
1 kali
1 kali
-
-
-
-
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
-
1 kal
1 kal
1 kal
1 kal
1 kali
-
-
-
4 kali
4 kali
-
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
-
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
-
-
1 Lapo ran
Jumlah laporan ILPPD yang tersusun Jumlah pelaksanaan kegiatan Verifikasi data ormas dan LSM Kabupaten Blitar Jumlah kegiatan publikasi Jumlah pelaksanaan Fasilitasi kegiatan Pemilukada Jumlah pelaksanaan kegiatan RANHAM
4 kali
1 kali
1 Lapo ran
1 Tahun 1 Tahun
-
-
-
-
-
1 Tahun
2 kali
2 kali
2 kali
-
1 kali
1 kali
1 Lapo ran
1 Lapo ran
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
2 kali
3 kali
3 kali
1 Lapo ran 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
25
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategik dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2015 yang merupakan : Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahunan dan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan Apabila dalam perjalanan organisasi terjadi perubahan kebijakan, maka akan dilakukan penyesuaian dengan tetap mengacu pada visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar . Terima kasih semoga ada guna dan manfaatnya.
Blitar,
Juni 2015
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLITAR
Drs. MUJIANTO Pembina Tingkat I NIP. 19620815 199303 1 005
26
27
28
29
30
