BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Berdasarkan

UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) pada pasal 7 disebutkan bahwa setiap SKPD wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja

Inspektorat

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 berfungsi sebagai

dokumen perencanaan tahunan, yang disusun dengan tahapan dan tatacara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 merupakan wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati Banyuwangi mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemerintahan desa, meliputi administrasi umum dan urusan pemerintahan. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 dengan arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif (good governance)

yang salah satu programnya adalah : Meningkatkan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI 2015

2

1.2 LANDASAN HUKUM Landasan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah pertama kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun

2009-2014; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi ;

INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

3

13. Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 14. Peraturan Bupati Nomor Nomor 48 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat capaian program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Menjadi acuan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2015.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENJA BAB I

: PENDAHULUAN (Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renja)

BAB II

: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAB VI : PENUTUP


4

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2012 dan 2013 serta Capaian Renstra Inspektorat a. Tahun 2013 Rencana Kerja Inspektorat merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2010-2015. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2013 dan Realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Inspektorat tahun 2013 dengan 3 program dan 24 kegiatan yang telah dilaksanakan. Total Anggaran Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 (APBD Murni dan Perubahan) sebesar Rp. 5.276.260.341,-. Terdiri dari : -

Biaya Tidak Langsung sebesar Rp. 2.574.134.011,- dengan realisasi anggaran sebesar 2.411.592.012,- dan capaian kinerja anggaran sebesar 93,69 %. dan capaian kinerja kegiatan sebesar 100 %.

-

Biaya Langsung sebesar Rp. 2.702.126.330,- dengan realisasi anggaran sebesar 2.477.999.021,- capaian kinerja anggaran sebesar 91,71% dan capaian kinerja kegiatan sebesar 98,76 % (99%)

-

Dari total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp 4.889.591.033,- dengan capaian kinerja anggaran sebesar 92,67% dan capaian kinerja sebesar 99,38 %, sedangkan capaian kinerja kegiatan Renstra sebesar 92 % Untuk rincian capaian kinerja fisik dan keuangan dari masing-masing program

dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Program

:

Pelayanan Administrasi Perkantoran

a.1. Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat. 1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 9.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 8.908.890,00

3) Kinerja Anggaran

:

98,99 %

4) Output

:

Jumlah surat terkirim selama 1 tahun.


5

5) Capaian Kinerja

:

100 %

6) Outcomes

:

Tingkat kelancaran Administrasi Perkantoran

b.1. Kegiatan

: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 48.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 34,150.028,00

3) Kinerja Anggaran

:

71,15 %

4) Output

:

Tersedianya dana pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik

5) Capaian Kinerja

:

100 %

6) Outcomes

:


c.1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Perkantoran 1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 27.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 20.250.000,00

3) Kinerja Anggaran

:

75%

4) Output

: Jumlah petugas kebersihan dan penjaga malam kantor

5) Capaian Kinerja

: 100%

6) Outcomes

:

d.1. Kegiatan


: Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 22.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 22.000.000,00

3) Kinerja Anggaran

:

100 %

4) Output

:

Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang diperbaiki

5) Capaian Kinerja

:

100%

6) Outcomes

:


e.1. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor 1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 90.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 90.000.000,00

3) Kinerja Anggaran

:

100 %


6

4) Output

:

Jenis belanja ATK

5) Capaian Kinerja

:

100%

7) Outcomes

:


f.1. Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 50.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 50.000.000,00

3) Kinerja Anggaran

:

100%

4) Output

:

Jenis belanja barang cetakan dan penggandaan

5) Capaian Kinerja

:

100%

6) Outcomes

:


g.1. Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 45.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 45.000.000,00

3) Kinerja Anggaran

:

100 %

4) Output

:

Jenis belanja komponen instalasi listrik : - Jaringan Instalasi listrik - komponen listrik

5) Capaian Kinerja

:

100%

6) Outcomes

:


h.1. Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 141.500.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 141.500.000,00

3) Kinerja Anggaran

:

100 %

4) Output

:

5) Capaian Kinerja

:

100%

6) Outcomes

:


Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor


7

i.1. Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga 1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 10.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 10.000.000,00

3) Kinerja Anggaran

:

100%

4) Output

:

Jenis belanja peralatan rumah tangga dan alat pembersih.

5) Capaian Kinerja

:

100 %

6) Outcomes

:

Tingkat kelancaran Administrasi Perkantoran.

k.1. Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman 1) Jmlh Anggaran

: Rp. 60.000.000,00

2) Realisasi

: Rp. 56.118.500,00

3) Kinerja Anggaran

: 93,53 %

4) Output

: Tercukupinya kebut. makanan dan minuman : - Nasi - Kue

5) Capaian Kinerja

:

100%

6) Outcomes

: Tingkat kelancaran Administrasi Perkantoran.

l.1. Kegiatan : Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 225.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 158.242.300,-

3) Kinerja Anggaran

:

70,33 %

4) Output

:

Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah

5) Capaian Kinerja

:

70,43%

6) Outcomes

:

Tingkat kelancaran Administrasi Perkantoran.

2. Program

: Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

a.2. Kegiatan

: Pengadaan mebeleur

1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 40.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 40.000.000,00

3) Kinerja Anggaran

:

100 %


8

4) Output

:

Jumlah pengadaan mebeleur

5) Capaian Kinerja

:

100%

6) Outcomes

:

Tingkat kelancaran pelaksanaan tupoksi.

b.2. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 100.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 100.000.000,00

3) Kinerja Anggaran

:

100 %

4) Output

:

Luas Gedung Kantor yang dipelihara

5) Capaian Kinerja

:

100%

6) Outcomes

:


c.2. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional. 1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 74.875.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 74.254.053,00

3) Kinerja Anggaran

:

99.17 %

4) Output

:

Tersedianya unit kendaraan dinas yang layak pakai

5) Capaian Kinerja

:

100%

6) Outcomes

:


3. Program

: Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

a.3. Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 650.764.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 609.871.000,00

3) Kinerja Anggaran

:

93,72%

4) Output

:

Jumlah LHP yang terbit .

5) Capaian Kinerja

:

100%

6) Outcomes

:

Tingkat temuan kerugian.


9

b.3. Kegiatan : Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah. 1) Jmlh Anggaran

: Rp. 173.987.330,00

2) Realisasi

: Rp. 171.228.500,00

3) Kinerja Anggaran

: 98,41 %

4) Output

: Jumlah kasus yang ditangani di lingkungan pemerintah daerah

5) Capaian Kinerja

: 100%

6) Outcomes

: Tingkat penyelesaian penanganan kasus.

c.3. Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 210.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 209.720.000,00

3) Kinerja Anggaran

:

99,87 %

4) Output

:

Jumlah obrik yang belum menyelesaikan tindak lanjut temuan pengawasan

5) Capaian Kinerja

:

100%

6) Outcomes

:

Tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan.

d.3. Kegiatan : Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 20.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 18.800.000,00

3) Kinerja Anggaran

:

94 %

4) Output

:

Jumlah obrik yang belum menyelesai kan tindak lanjut temuan pengawasan

5) Capaian Kinerja

:

94,74%

6) Outcomes

:


e.3. Kegiatan : Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 180.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 174.105.500,00

3) Kinerja Anggaran

:

99,87 %


10

4) Output

:

Jumlah obrik yang belum menyelesaikan tindak lanjut temuan pengawasan

5) Capaian Kinerja

:

100%

6) Outcomes

:


f.3. Kegiatan :

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 70.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 48.000.000,00

3) Kinerja Anggaran

:

68,57 %

4) Output

:

SKPD yang mendapat pembekalan SPIP

5) Capaian Kinerja

:

100%

6) Outcomes

:

Tingkat

pelanggaran

terhadap

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. g.3. Kegiatan :

Audit Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP)

1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 45.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 40.285.250,00

3) Kinerja Anggaran

:

89,52 %

4) Output

:

Jumlah obrik

5) Capaian Kinerja

:

100%

6). Outcomes

:

Tingkat

pelanggaran

terhadap

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. g.3. Kegiatan :

Review Laporan Keuangan Daerah

1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 30.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 29.732.500,00

3) Kinerja Anggaran

:

99,11 %

4) Output

:

Jumlah LHR yang terbit

5) Capaian Kinerja

:

100%

6) Outcomes

:

Tingkat

pelanggaran

terhadap

perundang-undangan yang berlaku.


peraturan

11

h.3. Kegiatan :

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Sub kegiatan

:

Monev. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 275.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 247.474.000,00

3) Kinerja Anggaran

:

89,99 %

4) Output

:

Jumlah obrik

5) Capaian Kinerja

:

100%

6) Outcomes

:

Tingkat

pelanggaran

terhadap

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Sub kegiatan

:

Monitoring dan Evaluasi DAK, Bantuan Sosial, Hibah, BOS, BOP dan BOMM

1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 45.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 43,647.000,00

3) Kinerja Anggaran

:

96,99 %

4) Output

:

Jumlah obrik

5) Capaian Kinerja

:

100%

6) Outcomes

:

Tingkat

pelanggaran

terhadap

peraturan


Sub kegiatan

:

Monitoring dan Evaluasi RA-PPK

1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 30.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 14.759.000,00

3) Kinerja Anggaran

:

49,20 %

4) Output

:

Jumlah obrik

5) Capaian Kinerja

:

100%

6) Outcomes

:

Tingkat

pelanggaran

terhadap



peraturan

12

k.3. Kegiatan :

Review LPPD

1) Jmlh Anggaran

:

Rp. 30.000.000,00

2) Realisasi

:

Rp. 19.952.500,00

3) Kinerja Anggaran

:

66,51 %

4) Output

:

Jumlah obrik

5) Capaian Kinerja

:

100%

6) Outcomes

:

Tingkat

pelanggaran

terhadap

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. b. Tahun 2014 Total Anggaran Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 dengan 4 program dan 26 kegiatan sebesar Rp. 5.575.269.222,- terdiri dari : -

Biaya Tidak Langsung sebesar Rp. 2.881.269.222,- dengan realisasi anggaran sebesar 1.27.381.942,- dan capaian kinerja anggaran sebesar 35%. dan capaian kinerja kegiatan sebesar 41%.

-

Biaya Langsung sebesar Rp. 2.694.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 473.863.097,- capaian kinerja anggaran sebesar 18% dan capaian kinerja kegiatan sebesar 40%

- Dari total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp. 1.501.245.039,- dengan capaian kinerja anggaran sebesar 27% dan capaian kinerja sebesar 40%, sedangkan prakiraan capaian kinerja Renstra sebesar 92%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 menetapkan 6 program 29 kegiatan, sementara untuk tahun 2014 dan tahun 2015 dapat diproyeksikan dengan hasil analisis sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran, terdapat 6 kegiatan dengan target tetap, 1 kegiatan dengan target naik dan 5 kegiatan dengan target turun. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur, terdapat 1 kegiatan dengan target tetap, dan 1 kegiatan dengan target naik,1 kegiatan dengan target turun, 1 kegiatan tidak ada di tahun yang lain.


13

3. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan merupakan program dan kegiatan baru dalam rangka menunjang kinerja perencanaan dan pelaporan dengan 2 kegiatan (tidak ada di tahun yang lain). 4. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, terdapat 3 kegiatan dengan target tetap, dan 3 kegiatan dengan target naik, 2 kegiatan dengan target turun dan1 kegiatan (tidak ada di tahun yang lain). 5. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, terdapat 1 kegiatan dengan target turun. 6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan merupakan program dan kegiatan baru dalam rangka menunjang kinerja

pengawasan

dalam pelaksanaan tugas

dengan 1 kegiatan (tidak ada di tahun yang lain). Dapat dilihat pada tabel 2.2 terlampir. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Pelaksanaan Tugas Pembinaan dan Pengawasan rutin oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dilakukan terhadap obyek pemeriksaan (obrik) antara lain meliputi SKPD : Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Kecamatan meliputi kelurahan, desa serta sekolah-sekolah se wilayah Kabupaten Banyuwangi, dengan temuan pengawasan sebagai berikut : 

Tahun 2013 : Telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk Audit Komprehensif kepada 48 SKPD/ obyek pemeriksaan. Terdapat jumlah temuan sebanyak 337 temuan meliputi : 1.

Pengelolaan administrasi (kepegawaian, asset dan keuangan) sebanyak : 258 temuan

2.

Kerugian Negara/ Daerah sebanyak : 79 temuan sebesar Rp. 294.058.282,- ( Dua ratus sembilan puluh empat juta lima puluh delapan

ribu dua ratus

delapan puluh dua rupiah), ditindaklanjuti oleh obrik

sebesar Rp.

292.048.582,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) atau dengan capaian kinerja penyelesaian kerugian sebesar 99.3 %. INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

14

Sisa kerugian yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp. 2.009.700,- (Dua juta sembilan ribu tujuh ratus rupiah). 3.

Dari 337 temuan telah ditindaklanjuti oleh obrik sebanyak 301 temuan termasuk

kerugian

Negara/Daerah,

sehingga

temuan

yang

belum

ditindaklanjuti sebanyak 36 temuan, dengan capaian kinerja 89,3%. 

Tahun 2014 : Telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk Audit Komprehensif kepada 24 SKPD/ obyek pemeriksaan dari 48 SKPD/ obyek pemeriksaan yang direncanakan. Terdapat jumlah temuan sebanyak 81 temuan meliputi : 1.

Pengelolaan administrasi (kepegawaian, asset dan keuangan) sebanyak : 54 temuan

2.

Kerugian Negara/ Daerah sebanyak : 27 temuan sebesar Rp. 104.495.646,( Seratus empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), ditindaklanjuti oleh obrik sebesar Rp. 46.730.189,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) atau dengan capaian kinerja penyelesaian kerugian sebesar 45%. Sisa kerugian yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp. 57.765.457,- (Lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

3. Dari 81 temuan telah ditindaklanjuti oleh obrik sebanyak 25 temuan termasuk kerugian Negara/Daerah, sehingga temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 56 temuan, dengan capaian kinerja 31%.

2.3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 1.

Rendahnya kualitas SDM di Bidang Pengawasan dan luasnya obyek pengawasan sehingga berpengaruh terhadap kualitas pengawasan.


15

2.

Rendahnya dukungan penyertaan Diklat Jabatan Fungsional bagi Auditor dan P2UPD untuk peningkatan profesionalisme Aparat Pengawas.

3.

SDM yang terdapat pada SKPD kurang aktif melakukan koordinasi maupun konsultasi dengan Inspektorat dalam penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan.

4.

Keterbatasan anggaran pengawasan, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam pengendalian internal belum optimal

5.

Rendahnya minat PNS untuk menjadi Pejabat Fungsional antara lain dikarenakan belum adanya ketentuan yang mengatur batas usia pensiun yang jelas, besarnya tunjangan jabatan yang belum memadai serta sulitnya proses kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional dilingkungan Inspektorat.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor – faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Faktor Internal a. Keterbatasan

SDM

tidak

seimbang

dengan

banyaknya

obyek

pengawasan. b. Belum optimalnya aparatur pengawasan diikutkan dalam kegiatan diklat oleh BKD karena keterbatasan dana yang tersedia.

2. Faktor Ekternal a. Lambatnya SKPD dalam menindaklanjuti LHP, sangat berpengaruh terhadap laporan kinerja. b. Pelaksanaan SPI pada SKPD belum maksimal ( Satgas yang mengikuti bintek SPI baru 70 %). Untuk

mengatasi

permasalahan

yang

ada,

Inspektorat

Kabupaten

Banyuwangi telah melakukan upaya sebagai berikut : 1.

Mengusulkan penambahan tenaga fungsional yang memiliki standar auditor dan P2UPD dan sudah terealisasi dengan Keputusan Bupati Banyuwangi untuk 4 orang, merupakan pengalihan dari jabatan struktural Kasi Pengawas Pemerintah menjadi Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan.


16

2.

Telah diusulkan anggaran pelaksanaan pendidikan dan latihan untuk peningkatan profesionalisme aparat pengawasan.

3.

Telah dibuka kesempatan untuk koordinasi dan konsultasi bagi SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan (setiap hari Jum’at) baik secara langsung maupun melalui web Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

2.3.2. Penentuan Isu-isu Strategi 1. Ikut serta dalam mewujudkan tercapainya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

pemerintahan yang baik dengan pengawasan yang komprehensif

(meliputi pengawasan administrasi umum : kebijakan daerah, kelembagaan, SDM, keuangan daerah dan Asset daerah dan urusan pemerintahan : urusan wajib dan urusan pilihan). 2. Melaksanakan monitoring evaluasi :  Pengadaan barang dan jasa pemerintah baik dibidang Infrastruktur maupun dokumen administrasi  DAK, Bansos, Hibah BOS dan BOP  Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK) 3.

Melaksanakan Reviu :  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

4.

Melaksanakan audit kinerja :  Evaluasi AKIP

5.

Melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 mengacu pada RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. Pada Tahun 2015 Inspektorat Kabupaten Banyuwangi menetapkan 6 program dengan 27 kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan dalam setiap indikator kinerja program kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.2.775.000.000,- ( Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) dapat dilihat pada table. 2.4 terlampir. INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

17

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat. Pada pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 untuk penyusunan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2014 tidak terdapat usulan dari masyarakat dan tidak terdapat usulan Inspektorat yang secara transparan tercantum dalam program kegiatan untuk masyarakat karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 26 ayat (4) Inspektorat Kab/Kota melakukan kegiatan pengawasan terhadap : a.

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kab/Kota;

b.

Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan

c.

Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

sedangkan program kegiatan yang terkait dengan masyarakat telah diakomodasi melalui kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah. Terkait dengan uraian diatas serta berorientasi pada isu-isu penting diantaranya penanganan pengaduan masyarakat yang belum optimal, disebabkan keterbatasan sumber daya aparatur yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka program dan kegiatan tahun 2015 telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi No. 40 Tahun 2011 Juncto Peraturan Bupati Banyuwangi No. 48 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 40 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.


18

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang menggalakkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, dan bebas KKN adalah hal-hal yang menjadi target Pemerintah untuk dicapai. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Inspektorat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah maka Inspektorat mempunyai kewajiban untuk : 1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana. 2. Melaksanakan pengawasan dalam rangka mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas demokrasi, transparan, dan akuntabel. 4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan. 5. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat dalam rangka menumbuhkan anggapan yang positif/ kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pengawasan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tujuan : 1. Mewujudkan tercapainya pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


19

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menuju tata kelola pemerintahan yang baik. 3. Terwujudnya SDM Aparatur Pengawasan yang Profesional

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan target sasaran : NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN

2015

1 1.

2 Meningkatnya kualitas pengawasan Internal

3

4

- Persentase Laporan keuangan SKPD sesuai SAP

100%

- Opini WTP BPK terhadap LKPD

WTP

- Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikem balikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan : - APIP - BPK RI - Persentase penurunan jumlah temuan berulang kode 01, 02 dan 03

- Review Laporan Keuangan Daerah.

- Pengawasan Internal secara berkala - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

85 % 90 % 25 %

- Persentase tindak lanjut selesai : - APIP - BPK RI - Persentase penyelesaian kasuskasus/pengaduan masyarakat

5 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

- Tindak lanjut temuan hasil pengawasan 90 % 90% 100%


- Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

20

2.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

3.

Meningkatnya kompetensi SDM aparatur pengawasan

- Nilai hasil PMPRB

100%

- PMPRB online

- Persentase kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B

100%

- Evaluasi SAKIP

Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan -

Persentase auditor bersertifikat penjenjangan

100%

-

Persentase P2UPD bersetifikat

100%

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dan diklat kirim melalui BKD

3.3 Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

pada

tahun 2015 yakni tahun ke-5 dari

pelaksanaan RENSTRA 2010-2015, secara keseluruhan telah menetapkan 6 program dan 27 kegiatan, khusus untuk kegiatan tupoksi pengawasan ada 3 program dan 11 kegiatan target kegiatan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

TARGET KEGIATAN TAHUN 2015

3

5

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

1 I

2 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

1.

Pelaksanaan pengawasan internal - Jumlah LHP yang terbit secara berkala.


90 LHP

21 2.

Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

- Jumlah kasus yang ditangani

50 kasus

3

Tindak lanjut hasil -temuan pengawasan

90 OP

4

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

- Jumlah obrik yang belum menyelesaikan tindak lanjut temuan pengawasan - Jumlah OP yang mengikuti pemutahiran/evaluasi data tindak lanjut

5

Review Laporan Keuangan Daerah (LKD) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan a. Monev Pengad. Barang dan Jasa Pemerintah b. Monev DAK, Bansos, Hibah, BOS dan BOP c. Evaluasi SAKIP

- Jumlah LHR yang terbit

1 LHR

- Jumlah OP

8 OP

- Jumlah OP

8 OP

- Jumlah OP

18 OP

6

7 8

Audit kinerja instansi - Jumlah obyek pengawasan Pemerintah (Evaluasi LAKIP) Penilaian mandiri Pelaksanaan - Jumlah SKPD pelaksana PMPRB Reformasi Birokrasi (PMPRB)

II

Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

1

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

III 1

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

90 OP

8 OP 6 SKPD

- Aparatur pengawasan Sertifikat JFA dan P2UPD

20 orang 4 orang

- Aparatur Inspektorat yang mengikuti Dilat Teknis subtansi pengawasan dan Frekuensi PKS

40 orang

- Frekuensi sosialisasi

20 aktifitas


12 kali

22

Pada rencana program dan kegiatan tahun 2015, tedapat 1 (satu) kegiatan inovasi yaitu kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) online.  Dasar usulan kegiatan inovasi : 1. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2014. 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2012 tentang Manual Penerapan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.  Indikator kinerja kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah : Jumlah SKPD pelaksana PMPRB, dengan target tiap tahun ada peningkatan jumlah SKPD yang melaksanakan PMPRB, karena

PMPRB adalah salah satu

bentuk kegiatan inovasi yang dapat merubah menchet aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan melakukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap kinerja aparatut memberikan bukti nyata berupa peningkatan kinerja yang semakin hari semakin baik dan bermanfaat bagi kepentingan umum/ masyarakat.  Dalam pelaksanaan PMPRB terdapat sub kegiatan berupa PMPRB online (PMPRB yang dilakukan secara online dan dilaporkan hasilnya kepada KemenPAN-RB dan Evaluasi RB periodik yang akan dilaporkan setiap tribulan.

Adapun rencana kegiatan Tahun 2015 yang akan dilaksanakan terdapat dalam daftar usulan kegiatan hasil fórum SKPD Musrenbang Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 terlampir.

BAB IV INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

23

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 merupakan rencana program kerja pengawasan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dan dalam melaksakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang mempunyai berbagai disiplin ilmu, keahlian serta mentalitas yang baik dan bertanggung jawab (professional), serta sarana/ prasarana yang mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan. Selain itu pula diharapkan obyek yang diperiksa secara cepat dan tepat waktu dapat memenuhi kewajibannya memberikan tanggapan atas hasil temuan pemeriksaan (berupa tindak lanjut yang dilengkapi dengan bukti-bukti otentik yang diperlukan), sehingga Inspektorat secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2015. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 belumlah sempurna karena keterbatasan sumberdaya yang ada, untuk itu diharapkan saran-saran demi kesempurnaan Rancangan Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

24


Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Kabupaten Banyuwangi Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

Kode

1 1

20

7

1

1

1

5

2

Lembar : 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

2

3

4

Penyediaan Jasa surat menyurat

Jumlah surat terkirim selama 1 tahun. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya dana daya air dan listrik pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik

2

5

2

1

8

5

2

1

9

5

2

Penyediaan jasa perbaikan peralatan Jumlah peralatan dan kerja perlengkapan Kantor yang diperbaiki

1

10

5

2

Penyediaan Alat tulis kantor

Penyediaan Jasa Perkantoran

cetakan

Jumlah petugas kebersihan dan penjaga malam kantor

Jenis belanja ATK

1

11

5

2

Penyediaan barang penggandaan

1

12

5

2

Penyediaan komponen instalasi listrik / Jenis belanja penerangan bangunan kantor. instalasi listrik :

dan Jenis belanja barang cetakan dan penggandaan

5

2

1

14

5

2

1

16

5

2

1

17

5

2

1

18

5

2

6

7

8=7/6

9

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

10=5+7+9

11=10/4

4.600 surat

2.600 surat 36 bulan

1000 surat

463 surat

46 %

1000 surat

4.063 surat

60 bulan

12 bulan

5 bulan

42 %

12 bulan

53 bulan

88 % 88 %

11 orang

5 orang

3 orang

3 orang

42 %

4 orang

12 orang

109 %

80 unit

40 unit

26 unit

10 unit

38 %

20 unit

70 unit

260 jenis

150 jenis 37 jenis

55 jenis

55 jenis

35 %

52 jenis

257 jenis

99 %

12 jenis

12 jenis

40 %

12 jenis

61 jenis

100 %

2 jenis

1 jenis 8 jenis

1 jenis 8 jenis

100 % 100 %

1 jenis 10 jenis

4 jenis 42 jenis

100 % 95 %

20 unit

10 unit

50 %

20 unit

73 unit

88 %

43 jenis

43 jenis

100 %

38 jenis

182 jenis

103 %

9000 liter

3.750 liter

42 %

8400 liter

21.150 liter

235 %

25 % 25 % 21 %

1.500 kotak 1.700 kotak 120 kali

61 jenis

88 %

komponen

- Jaringan Instalasi listrik - komponen listrik 13

5

Target Renja SKPD tahun 2014

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun Realisasi Renja Tingkat 2015) SKPD tahun 2014 Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Program Pelayanan Adm. Perkantoran

1

1

Target Kinerja Realisasi Target Kinerja Capaian Hasil Program dan Program Keluaran Kegiatan s/d (Renstra SKPD) dengan tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (tahun 2014)

Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan kantor perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis belanja peralatan rumah tangga dan alat pembersih Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya BBM untuk kendaraan dinas Penyediaan makanan & minuman Tercukupinya kebut. makanan dan minuman : - Nasi - Kue Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Frekuensi koordinasi dan luar daerah konsultasi keluar daerah

4 jenis 44 jenis 83 unit 177 jenis

24 jenis 43 unit 101 jenis

9000 liter

9.000

liter




640 kotak 640 kotak 25 kali


79 % 86 % 70 %

Lembar : 2


Kode

1


2

3 sarana

4

1

20

7

2

Program peningkatan prasarana aparatur

2

6

5

2

Pengadaan Kantor

2

10

5

2

2

22

5

2

Pemeliharaan rutin/ berkala kantor

2

24

5

2

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Tersedianya unit kendaraan dinas/ operasional dinas yang layak pakai

2

46

5

2

1

20

7

6

6

1

5

2

Perlengkapan

Gedung Jumlah AC yang dibeli

8 unit

Jumlah pengadaan mebeleur gedung Luas gedung kantor yang dipelihara

Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya sub domain inspektorat untuk kegiatan

6

7

78 unit 816.550 m2 17 unit

1 soft ware

0 54 unit 806.960 m2

0

8=7/6

9

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

10=5+7+9

11=10/4

23 unit 4.795 m2

0

0 %

5 unit

5 unit

63 %

0

0 %

15 unit

69 unit

88 %

4.795 m2

60 %

5 unit

5 unit

5 unit

-

-

-

Jumlah laporan dan dokumen yang disusun : - Jumlah laporan - Jumlah dokumen

pelaporan

5




dan

Pengadaan Meubeleur

Penyusunan 2 semesteran



keuangan jumlah dokumen disusun

yang

4.795 m2

10 %

7 unit

-

1 soft ware

816.550 m2 17 unit

100 % 100 %

1 soft ware

100 %

6 laporan

100 %

6 lapor 12 an dok.

0

0

0

0 %

0

0

0

0 %

12 dok.

6 laporan

12 dok.

100 %

12 doku men

0

0

0

0 %

12 dokume n

12 dokumen

100 %

6

2

5

1

20

7

20

1

5

2

Pelaksanaan pengawasan internal secara Jumlah LHP yang terbit berkala

240 LHP

144 LHP

48 LHP

24 LHP

50 %

48 LHP

216 LHP

90 %

20

2

5

2

Penanganan kasus pengaduan lingkungan pemerintah daerah

230 kasus

138 kasus

36 kasus

19 kasus

53 %

42 kasus

199 kasus

87 %

300 obrik

180 obrik

60 obrik

30 obrik

50 %

60 obrik

270 obrik

90 %

20

6

5

2

20

7

5

2

95 kali

36 kali

19 kali

5 kali

26 %

41 kali

43 %

20

8

5

2

180 obrik

60 obrik

60 obrik

20 obrik

35 %

170 obrik

94 %

20

9

5

2

74 SKPD

74 SKPD

0 SKPD

0

0 %

0

74 SKPD

100 %

20

10

5

2

0

0

0 %

1 LHP

1 LHP

100 %

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 20 pengendalian pelaks. kebijakan KDH

di Jumlah kasus yang ditangani

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Jumlah obrik yang belum menyelesai kan tindak lanjut temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih Frekuensi koordinasi komprehensif pengawasan yg dilaksanakan Evaluasi berkala temuan hasil Jumlah obrik yang mengikuti pengawasan pemutahiran/evaluasi data Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tindak SKPD lanjut yang mendapat pembekalan SPIP Audit kinerja Instansi pemerintah

Jumlah obrik

1 LHP

0

0 90 obrik

Lembar : 3


Kode

1


2

20

11

5

2

Review Laporan Keuangan Daerah

20

12

5

2

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

3

4

5


6


7

8=7/6

83 %

0

0 %

6 obrik

30 obrik

83 %

1 obrik

0

0 %

1 obrik

2 obrik

15 %

6 obrik

12 obrik

12

100 %

18 obrik

36 obrik

100 %

1 LHR

1 LHR

0

0 %

1 LHE

2 LHE

67 %

2 LKE

0

1

1

100 %

1 LKE

2 LKE

68 %

Pelatihan pengembangan tenaga APIP mempunyai pemeriksa dan aparatur pengawasan. pengetahuan sbg dasar pelaksanaan pengawasan Program Penataan Peraturan 26 Perundang-undangan

7

0

3 aturan

3 aturan

100 %

4 aturan

7 aturan

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang- Frekuensi Sosialisasi undangan peraturan per UU

0

0

0

0

5

2

1

20

7

21

1

5

1

20

7

26

4

5

35 obrik

23 obrik

6 obrik

0

36 obrik

24 obrik

6 obrik

Monitoring dan Evaluasi RAD-PK

Jumlah obrik

13 obrik

1 obrik

Evaluasi AKIP

Jumlah obrik

36 obrik

Reviu/ Evaluasi Kinerja PPD (EKPPD)

Jumlah LHE yang terbit

3 LHR/ LHE

11=10/4

29 obrik

14

Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Jumlah obrik Barang dan Jasa Pemerintah. Monitoring dan Evaluasi DAK, Bantuan Jumlah obrik Sosial, Hibah, BOS, BOP dan BOMM

Penilaian mandiri Pelaksanaan Reformasi LKE RB yg diniliai scr online Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat Kab Banyuwangi

LKE

LKE

100 %

10=5+7+9

6 obrik

20

1 LHR

9

0 %

2

1 LHR

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 100 %

5

3 LHR

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015) 5 LHR

13

5 LHR


1 LHR

20

Jumlah LHR yang terbit



Program Peningkatan Profesionalisme 21 tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 85,7 %

2

2

Capaian rata-rata kinerja kegiatan Renja 2014

0 %

50 %

20 kali

20 kali

Capaian rata-rata kinerja kegiatan Renstra

Banyuwangi,

Maret 2014

INSPEKTUR KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. DJAFRI YUSUF, MM Pembina Utama Muda NIP. 19581010 198603 1 034

100 %

92 %

Pembina Utama Muda NIP. 19581010 198603 1 034

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Recommend Documents