Pokja AMPL PPSP Kota Bontang
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG Untuk mengembangkan layanan sanitasi Kabupaten/Kota memang tidak mudah
mengingat permasalahan yang terjadi sangat komplek, dibutuhkan waktu yang lama, belum lagi persoalan anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit. Namun dengan memperbaiki
perencanaan
pembangunan
sanitasi
yang
berkualitas,
maka
Kabupaten/Kota akan dapat mengembangkan layanan sanitasi yang menyeluruh. Potret buram sanitasi harus ditinggalkan, pembangunan sanitasi perlu terobosan, dan semua itu dapat terwujud bila sanitasi telah menjadi prioritas pembangunan serta menjadi urusan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat. Disamping untuk mengejar ketertinggalan di sektor sanitasi dan juga dimaksudkan untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia memenuhi tujuan Millenium Development Goals (MDGs) khususnya yang terkait Butir 7 target ke-10 MDGs, yakni “ mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak punya akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan sanitasi yang layak pada tahun 2015. Ada 8 (delapan) poin tujuan pembangunan yang harus dicapai sebelum 2015 yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, perlawanan terhadap penyakit, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup dan kerjasama global. Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya (Notoadmojo, 2003). Menurut WHO, usaha sanitasi meliputi sanitasi air, sanitasi udara, pengelolaan limbah, infrastruktur dan kelembagaan, kesehatan pemukiman dan lingkungan serta kesehatan global. Harus diakui bahwa program pengelolaan dan pengembangan sanitasi di Kota Bontang belum berkembang seperti daerah lain. Namun dengan keikutsertaan Kota Bontang
dalam
Program
Percepatan
Pembangunan
Sanitasi
Kota
serta
penandatanganan kesepakatan bersama dalam pengelolaan air limbah menjadi indikasi komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam pembangunan sanitasi kota bersama. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan “belakang”, sehingga sering termarjinalkan
Buku Putih Sanitasi Kota Bontang I - 1
Pokja AMPL PPSP Kota Bontang dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standart kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan air bersih, masih berjalan sendirisendiri
atau
pembangunan
ditangani yaitu
secara
sanitasi,
terpisah,
meskipun
masuk
sehingga
seringkali
dalam
dalam
satu
bidang
pembangunan
dan
pengelolaannya masih terdapat tumpang tindih yang kadang-kadang membingungkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat pelaksanaan pembangunan sanitasi yang belum terintegrasi dalam suatu “rencana besar” yang sifatnya integratif dan memiliki sasaran menyeluruh untuk jangka waktu yang lebih panjang dan mencakup beberapa aspek jenis kegiatannya maupun dari aspek kewilayahan. Untuk itu perlu disusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Tahapan-tahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan bidang sanitasi yang muncul tidak selalu disebabkan oleh aspek teknis, namun juga berhubungan dengan aspek ekonomi dan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan lain dalam pembangunan bidang sanitasi. Pembangunan sanitasi masih banyak dilakukan secara parsial, masing-masing institusi melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sendirisendiri, padahal kegiatan tersebut sebetulnya dapat diintegrasikan dalam satu kegiatan yang saling bersinergi. Permasalahan lain masih terdapat institusi yang tidak memiliki tugas menangani sanitasi secara langsung namun sangat dibutuhkan peranannya dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan sanitasi. Untuk maksud tersebut maka dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) PPSP Kota Bontang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 195 Tahun 2011 Tanggal 15 Juni
2011, yang
berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek. Pokja AMPL Kota Bontang
teridri atas unsur-unsur
Pemerintahan Daerah serta melibatkan
masyarakat serta swasta secara langsung sebagai mitra-mitra pendukungnya. Organisasi Pokja AMPL PPSP Kota Bontang yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pembina Dan Tim Teknis, serta Tim Gugus Kecamatan yang terdiri dari LPM, PKK,
Buku Putih Sanitasi Kota Bontang I - 2
Pokja AMPL PPSP Kota Bontang Sanitarian, LSM dan Lurah sebagai koordinator gugus kelurahan
sebagai mitra
pembangunan sanitasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Mengingat aspek pembangunan sanitasi cukup luas, baik yang terkait langsung dengan pembangunan fisik dan masyarakat, maupun yang tidak terkait langsung seperti yang berhubungan dengan kehumasan, sosialisasi maupun investasi, maka Pokja AMPL ini diperkuat oleh anggota tim yang terdiri dari berbagai SKPD, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Kesehatan (Dinkes) , Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Bontang, serta Pihak perusahaan. 1.2.
PENGERTIAN DASAR SANITASI Sanitasi dapat dipahami sebagai
upaya membuang limbah cair domestik dan
sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik ditingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan. (Buku Referensi Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi) Pengertian dasar Penanganan Sanitasi di Kota Bontang adalah sebagai berikut: 1. Black water adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir. 2. Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem : a. Pengolahan On Site menggunakan sistem septic-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b. Pengelolaan Of Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat. 3. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). 4. Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan. 5. Penyediaan air bersih adalah upaya pemerintah kota Bontang untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun sumur dalam.
Buku Putih Sanitasi Kota Bontang I - 3
Pokja AMPL PPSP Kota Bontang 1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN Buku Putih Sanitasi Kota Bontang merupakan dasar dan acuan dimulainya
kegiatan
perencanaan sanitasi yang lebih terintegrasi karena buku putih sanitasi
merupakan hasil kerja berbagai komponen dinas atau kelembagaan lain yang terkait dengan sanitasi. Buku Putih Sanitasi Kota Bontang inilah yang menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi (pemetaan) dan kebutuhan sanitasi Kota Bontang, yang nantinya menjadi Panduan kebijakan Pemerintah Kota Bontang dalam memanajemen kegiatan sanitasi. Pemetaan sanitasi merupakan gambaran awal dan rencana dilakukannya zonazona sanitasi ditingkat kota. Dengan adanya zona sanitasi akan muncul kebijakan serta prioritas dalam penanganan kegiatan pengembangan strategi sanitasi skala kota yang didalamnya mencakup strategi sanitasi, rencana tindak dan anggaran perbaikan maupun peningkatan sanitasi di Kota Bontang. Pada masa mendatang penerapan strategi serta pelaksanaanya dilakukan dengan rencana tindak atau aksi di lapangan. Kemitraan dari berbagai pihak, baik masyarakat (NGO dan NGS lokal), level kota maupun nasional sangat diperlukan dalam fase ini. Sanitasi di Indonesia memerlukan perhatian khusus, sehingga peningkatan kepedulian dan penggalakan hidup bersih dan sehat untuk merubah kebiasaan buruk masyarakat dalam bidang sanitasi tidak terlepas dari program ini. Monitoring dan evaluasi dalam implementasi program juga diperlukan sehingga strategi monitoring dan evaluasi yang tepat perlu ditetapkan matang. Manfaat pengalaman nasional dalam kerangka pemberdayaan nasional adalah: memperdalam pengkajian sektor sanitasi, mengembangkan kapasitas pembuat kebijakan dan stakeholders, memperkuat kebijakan dan kerangka peraturan, mengembangkan kerangka kelembagaan pada tingkat nasional, mengembangkan dan menyebarluaskan strategi atau rencana tindak serta pedoman bagi pemerintah daerah. 1.4.
PENDEKATAN DAN METODOLOGI
1.4.1. Metode Penyusunan Buku Putih Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sumber Data a. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/ kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta.
Buku Putih Sanitasi Kota Bontang I - 4
Pokja AMPL PPSP Kota Bontang b. Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/ kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. Serta LSM. Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti: Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), Survey peran media dalam perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survey keuangan, survey priority setting area beresiko serta survey peran serta masyarakat dan gender. 2. Pengumpulan Data Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini. 1.4.2. Tahapan Penyusunan Buku Putih Tahapan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Bontang ini adalah sebagai berikut: 1. Tahap Pendahuluan Dalam tahap pendahuluan diawali dengan
latar belakang di buatnya Buku Putih
Sanitasi Kota Bontang, ini didasari dengan permasalahan – permasalahan kondisi Aktual sanitasi Kota Bontang pada saat ini, sehingga diambillah suatu tujuan untuk membuat Buku Putih ini, agar dapat dipergunakan untuk perbaikan sanitasi Kota Bontang. Dalam tahap ini dipaparkan metodelogi yang digunakan, studi literatur dan survey-survey (Survey EHRA, Survey peran media dalam perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survey keuangan, survey priority setting area beresiko dan survey peran serta masyarakat dan gender). 2. Tahap Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan adalah mengenai data karakteristik yang bersifat umum ( kondisi administrasi, demografi, geografi, topografi, geohidrologi, sosial masyarakat, pendidikan, kesehatan, visi dan misi Kota, Institusi dan organisasi pemda dan tinjauan tata ruang kota dan kebijakan RTRW), Karakteristik Profil Sanitasi Kota (Kondisi umum sanitasi, pengelolaan limbah cair, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase, penyediaan air bersih, komponen sanitasi lainnya, dan pembiayaan pengelolaan sanitasi)
Buku Putih Sanitasi Kota Bontang I - 5
Pokja AMPL PPSP Kota Bontang 3. Tahap Perencanaan Dalam tahap ini akan dibahas perencanaan-perencanaan ke depan bagaimana rencana-rencana peningkatan pengelolaan sanitasi (limbah cair, sampah, saluran drainase lingkungan dan penyediaan air minum) yang ada di Kota Bontang yang diawali dengan semangat visi dan misi sanitasi Kota Bontang. 4. Tahap Opsi Pengembangan Sanitasi Dalam tahap ini akan digambarkan kondisi area beresiko tinggi dan permasalahan utamanya, serta bagaimana opsi pengembangannya dalam skala kota, peran media dan peningkatan kepedulian sosial dalam rangka Promosi Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peran serta masyarakat dan jender, keterlibatan sektor swasta dalam layanan sanitasi dan sub sektor limbah cair domestik. 1.5.
KEDUDUKAN POSISI BUKU PUTIH Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur,
situasi dan kebutuhan sanitasi Kota Bontang. Buku Putih Sanitasi Kota Bontang Tahun 2011 ini, diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat kota. Rencana pembangunan sanitasi kota dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2011 dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi. 1.6.
SUMBER DATA
Sumber data dalam penyusunan buku putih sanitasi Kota Bontang meliputi : a. Data primer yaitu data yang bersumber dari survey atau observasi lapangan yang diklakukan pokja, data primer dapat berupa rekaman/Kuesiner hasil wawancara maupun potret kondisi eksisting dilapangan. b. Data sekunder diperoleh dari dokumen tercatat baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan dari tiap-tiap dinas/ SKPD yang terkait, buku-buku umum mengenai wajah dan karakter Kota Bontang secara umum seperti : •
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
•
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
•
Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
•
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Buku Putih Sanitasi Kota Bontang I - 6
Pokja AMPL PPSP Kota Bontang •
Rencana Startegis (Renstra) SKPD
•
Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
•
Bontang Dalam Angka
1.7.
PERATURAN PERUNDANGAN Memperhatikan kecenderungan capaian akses sanitasi layak selama ini,
Indonesia harus memberikan perhatian khusus kepada peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi, selain pencapaian Target 7 MDGs 2015 yaitu guna melaksanaan amanat Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, negara berkewajiban untuk menyediakan lingkungan yang baik dan sehat) dan amanat Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan bahwa Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari kedua dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa peran regulasi telah cukup mendasar untuk mewadahi setiap aktivitas penciptaan lingkungan bersih dan sehat. Namun demikian untuk mendukung kebijakan regulasi yang menyeluruh pemerintah juga telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sanitasi secara menyeluruh. Beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: 1.7.1. Undang-Undang 1.
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H, yang menyebutkan bahwa setiap warga Indonesia berhak mendapatkan kesejahteraan dan lingkungan yang baik.
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene
3.
Undang-Undang
Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang
Perumahan dan Pemukiman. 4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
7.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Buku Putih Sanitasi Kota Bontang I - 7
Pokja AMPL PPSP Kota Bontang 8.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
9.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 14. Undang-undang
Nomor
32
Tahun
2009
tentang
Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan yang merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila dan UUD 1945. 16. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 1.7.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.
2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum.
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Buku Putih Sanitasi Kota Bontang I - 8
Pokja AMPL PPSP Kota Bontang 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Mutu Air Limbah.
10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
tentang
Pembagian
Kewenangan antara Pemerintah dan Pemda. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air . 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Air tanah harus dikelola secara terpadu, menyelruh dan berwawasan lingkungan hidup). 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri. 1.7.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia 1.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009.
1.7.4. Keputusan Presiden Republik Indonesia 1.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
2.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
3.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
1.7.5. Peraturan Menteri 1.
Permen PU Nomor 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air Pada Sumber-Sumber Air.
2.
Permen PU Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP).
3.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNPSPAM).
Buku Putih Sanitasi Kota Bontang I - 9
Pokja AMPL PPSP Kota Bontang 1.7.6. Keputusan Menteri 1.
Keputusan
Menteri
Lingkungan
Hidup
Republik
Indonesia
Nomor
35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 2.
Kepmeneg LH Nomor Kep- 51/MENLH/ 10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.
3.
Kepmeneg LH Nomor Kep- 52/MENLH/10/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel.
4.
Kepmen LH Nomor 58 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit.
5.
Kepmen LH Nomor 03 Tahun 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri.
6.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL.
7.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.
8.
Keputusan
Menteri
1205/Menkes/Per/X/2004
Kesehatan tentang
Republik Pedoman
Indonesia Persyaratan
Nomor Kesehatan
Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 9.
Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNPSPP).
10. Kepmen LH Nomor 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan. 11. Kepmenkimpraswil Nomor 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs SEHAT). 12. Kepmen PU Nomor 16/PRT/M Tahun 2008 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman. 13. Kepmenkes Nomor 852 Tahun 2008 Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 1.7.7. Petunjuk Teknis 1.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan.
2.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem
Buku Putih Sanitasi Kota Bontang I - 10
Pokja AMPL PPSP Kota Bontang Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah. 3.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan.
4.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih.
5.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan.
6.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik.
7.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan.
8.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman.
1.7.8. Peraturan Daerah 1.
Peraturan Daerah Kota Bontang
Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2011-2016. 2.
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 tahun 2003, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang 2001- 2010. (Masih memakai Perda RTRW lama, draf RTRW baru masih dalam proses pengesahan)
3.
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Pengelolaan Sampah.
4.
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 tahun 2004, Tentang Perizinan dan Retribusi Pembuangan Limbah Cair.
5.
Peraturan Daerah Kota Bontang
Nomor
2 Tahun
2009, Tentang
Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Kota Bontang. 6.
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2009, Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan.
1.8.
SISTEMATIKA DOKUMEN
Sistematika pembuatan Buku Putih Sanitasi Kota Bontang ini terdiri dari 6 (enam) Bab, yang masing-masing bab membahas hal-hal sebagai berikut:
Buku Putih Sanitasi Kota Bontang I - 11
Pokja AMPL PPSP Kota Bontang BAB I
PENDAHULUAN Bab ini membahas latar belakang permasalahan, pengertian dasar sanitasi, maksud dan tujuan, metode penyusunan, kedudukan Buku Putih Sanitasi, dasar hukum penyusunan, serta sistematika dokumen.
BAB II
GAMBARAN UMUM KOTA Dalam bab ini membahas Kondisi umum kota yang menggambarkan kondisi fisik kota, letak geografi, topografi dan kondisi geohidrologi dengan batas-batas administrasinya, jumlah penduduk 5 tahun terakhir dengan kepadatan, sebarannya serta proyeksi jumlah penduduk 5 tahun ke depan; sarana prasarana pendidikan; sarana prasarana kesehatan; kondisi sosial masyarakat; kondisi ekonomi kota dan perekonomian masyarakat; harapan umum/visi dan misi kota yang ingin dicapai; institusi dan organisasi Pemda; dan arah pengembangan pembangunan kota serta rencana tata ruang dan wilayah kota
BAB III PROFIL SANITASI KOTA Bab ini akan membahas profil sanitasi kota yang menggambarkan kondisi riil sektor sanitasi yang ada saat ini dan sedang berjalan tentang kondisi umum sanitasi, kondisi pengelolaan limbah cair, persampahan, drainase, air bersih dan komponen
sanitasi
lainnya.
Tinjauannya
meliputi
aspek
legal
formal,
kelembagaan, cakupan layanan, teknis operasional dan teknologi yang digunakan, peran serta masyarakat dan jender serta permasalahan – permasalahan yang ada. Bagian ini juga merupakan hasil analisis data sekunder. BAB IV RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI Bab ini akan membahas secara detail mengenai Rencana Pengembangan dan Pembangunan Sektor Sanitasi yang sedang dan akan dijalankan, berdasarkan Perencanaan Pembangunan yang saat ini masih berjalan/RPJM Kota yang ada, meliputi Visi dan Misi sanitasi, Strategi Penanganan Sanitasi Kota, Rencana Peningkatan Pengelolaan Limbah Cair, Sampah, Saluran Drainase Lingkungan, Rencana Pembangunan Penyediaan Air Minum, dan Rencana Peningkatan Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI Dalam bab ini memaparkan hasil kesepakatan Pokja berdasarkan kajian, analisis, obervasi dan survei lapangan serta merupakan indikasi dan opsi-opsi yang dapat diambil dalam menyusun SSK. Bagian ini didasarkan pada kompilasi & analisis data sekunder ataupun pengumpulan & analisis data primer di area berisiko tinggi: tentang Jender dan Kemiskinan .
Buku Putih Sanitasi Kota Bontang I - 12
Pokja AMPL PPSP Kota Bontang BAB VI PENUTUP / KESIMPULAN Memuat harapan dan langkah-langkah tindak lanjut (opsi pengembangan) yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan dalam penyusunan rencana strategis pembangunan sanitasi kota atau Strategi Sanitasi Kota (SSK).
Buku Putih Sanitasi Kota Bontang I - 13