BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Australia, dan Palau. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kedaulatan dan hukum di laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan suatu negara.
Penentuan batas laut menjadi sangat penting bagi Indonesia, karena sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah laut. Batas laut tersebut diukur berdasarkan garis pangkal yang menghubungkan titiktitik dasar yang terletak di pantai terluar dari pulau-pulau terluar wilayah NKRI. Dalam konvensi hukum laut PBB, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dalam “Pembukaan” dijelaskan bahwa, kedaulatan suatu negara maritim dapat meluas hingga ke wilayah laut diluar wilayah daratan dan perairan pedalaman, dimana negara tersebut mempunyai hak untuk penggunaan sumber daya alam, konservasi alam, penelitian dan memanfaatkan laut untuk kepentingan damai lainnya. Untuk hal tersebut kedaulatan atas laut dilaksanakan tunduk pada konvensi dan aturan hukum internasional lainnya. Adapun batas-batas maritim yang tertuang dalam UNCLOS 1982 meliputi batasbatas Laut Teritorial (Territorial Sea), batas-batas Perairan Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE (Economic Exclusive Zone), dan batas-batas Landas Kontinen (Continental Shelf). Dengan demikian, adanya kejelasan batas wilayah dapat dijadikan alat legitimasi dalam menjalin hubungan berbangsa dan bernegara.
1
Apabila dua negara pantai saling berhadapan dan dipisahkan oleh laut yang dimana batas maritim tertentu antara kedua negara tersebut saling bertampalan maka akan dilakukan penarikan garis batas laut sama jarak ( pasal 15 UNCLOS) . Metode yang kedua adalah menggunakan konsep proporsionalitas.,penggunaan konsep proporsionalitas merupakan aplikasi praktis dari penyelesaian secara adil (equitable solution) yang terdapat dalam UNCLOS 1982, di samping prinsip ekuidistan (equidistan)atau sama jarak yang memang terdapat dalam UNCLOS 1982. Prinsip proporsionalitas akan memiliki peranan yang tidak kalah penting dengan prinsip ekuidistan, karena metode ini benar-benar mempertimbangkan karakteristik geografis dari kedua negara pantai, sehingga penarikan batasnya tidak lagi sama jarak, melainkan sesuai dengan proporsi kondisi geografis yang ada dari kedua negara pantai tersebut.
Namun, dalam TALOS edisi tahun 2006 Bab 6, hanya dijelaskan detail penetapan batas laut kepada antar negara pantai dengan prinsip ekuidistan , tidak ada detail untuk kasus penetapan batas laut untuk antar negara kepulauan. Kemudian, untuk konsep proporsionalitas pada TALOS 2006 Bab 6, hanya disinggung sedikit, tidak ada penjelasan detail, terutama untuk kasus antar negara kepulauan.
Sehingga, diperlukan suatu kajian penetapan batas laut antar negara kepulauan dengan prinsip ekuidistan dan proporsionalitas, dengan suatu studi kasus yang melibatkan Indonesia dengan negara kepulauan lain. Dan salah satu kasus yang relevan dikaji yaitu kasus penetapan batas laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia-Filipina dimana permasalahannya dapat dijabarkan dalam tabel1.1.
2
Tabel 1.1: Permasalahan Perbatasan Wilayah Laut Indonesia-Filipina
No. 1
Materi Kelompok
Indonesia
Filipina
Keterangan
Kepulauan
Kepulauan
UNCLOS 1982
Ada
Ada
Basepoint Filipina perlu dikaji ulang
Negara 2
Base Point
berdasarkan UNCLOS 1982 3
Baselines
Ada
Ada
perlu dikaji ulang berdasarkan UNCLOS 1982
4
5
Trijunction Point
Batas ZEE
Belum
Belum
Perlu ditentukan
Ada
Ada
Belum
Belum
Perlu dianalisa atau dikaji
Ada
Ada
apakah garis batas ZEE tersebut disamakan dengan garis batas Landas Kontinen
6
Batas landas
Belum
kontinen
Ada
Perlu dianalisa atau dikaji -
apakah garis batas Landas Kontinen tersebut disamakan dengan garis batas ZEE
Sumber: Hasil kajian Direktorat Kelembagaan Internasional, Departemen Kelautan & Perikanan
1.2 Tujuan Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana proses penentuan batas laut antar negara kepulauan dan mengkaji proses penentuan tersebut dengan menggunakan data-data yang berupa peta laut, hukum laut yang berlaku bagi kedua negara tersebut dengan menggunakan suatu studi kasus dan literatur yang pernah dibuat mengenai masalah ini.
3
1.3 Ruang Lingkup Kajian Ruang lingkup dalam mengerjakan tugas akhir ini adalah: -
Wilayah yang akan dijadikan sebagai daerah studi kasus Penetapan Batas Laut antar negara kepulauan
-
Studi literatur mengenai proses Penetapan Batas Laut antar negara kepulauan ini baik itu dengan contoh kasus yang ada maupun simulasi yang pernah dilakukan
-
Identifikasi dan pengolahan data-data pengamatan yang diperoleh yakni data peta laut antar kedua negara, data titik baseline yang digunakan untuk penarikan batas,
-
Identifikasi aspek teknis dan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Penetapan Batas Laut antar negara kepulauan
-
Analisis hasil dari kegiatan identifikasi yang dilakukan sebelumnya
1.4 Metodologi Penelitian Metodologi penulisan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah studi literatur, identifikasi objek yang ada dilapangan, pengumpulan data, pengolahan data, identifikasi semua aspek teknis dan hukum mengenai proses Penetapan Batas Laut antar negara kepulauan, analisis, serta pembuatan kesimpulan dan saran. Studi literatur dilakukan dengan menggunakan berbagai referensi yang ada, seperti buku-buku yang ada di dan internet. Jurnal ilmiah, dan artikel. Sedangkan tahap identifikasi objek yang ada dilapangan dan pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Kegiatan selanjutnya dapat dilakukan bersamaan baik itu pengolahan data maupun studi literatur, sehingga pada saat proses penetapan garis pantai ini telah sesuai dengan aspek teknis dan hukum yang telah ditetapkan. Secara sistematis, metodologi yang saya gunakan pembahasan tugas akhir ini dapat digambarkan dalam gambar 1.1:
4
Tidak Ya
Gambar 1.1 Metodologi Penelitian
5
1.5
Sistematika Penulisan
Penulisan tugas akhir ini akan mengikuti sistematika sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, metodologi yang digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir ini.
BAB II
DASAR TEORI Bab ini menjelaskan mengenai prinsip dasar penentuan garis batas laut dari garis pangkal yang ada beserta aspek tenis yang berupa teori dan hukum yang melandasi penentuan tersebut beserta contoh kasus yang ada.
BAB III
REALISASI PENETAPAN BATAS LAUT Bab ini menjelaskan bagaimana proses penarikan garis batas laut berdasarkan aspek teknis dan hukum yang dimuat.
BAB IV
ANALISIS Bab ini menjelaskan mengenai analisis hasil proses penentuan penarikan garis batas laut yang dilakukan.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diambil oleh penulis dari tugas akhir yang dikerjakan beserta saran-saran yang bersifat membangun yang dapat diajukan.
6