BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang. Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium, atau MDGs)

mengandung delapan tujuan sebagai respon atas permasalahan perkembangan global, dengan target pencapaian pada tahun 2015. Tujuan Pembangunan Milenium terdapat dalam Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangi oleh 147 kepala Negara dan pemerintahan pada UN Millennium Summit yang diadakan di bulan September tahun 2000. Delapan butir MGDs terdiri dari 21 target kuantitatif dan dapat diukur oleh 60 indikator. Salah satu target MDGs adalah mengurangi hingga setengah jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar, dengan indikator: 

Proporsi dari populasi yang menggunakan sumber air minum berkualitas



Proporsi dari populasi yang menggunakan sarana sanitasi berkualitas MDGs mencanangkan pada 2015 sebanyak 77,2% persen penduduk Indonesia ditargetkan

telah memiliki akses air minum yang layak dan minimal 59.1 persen penduduk Indonesia di Kota dan Desa sudah memperoleh pelayanan sanitasi yang memadai (Status Millenium Development Goals Indonesia 2009). Secara nasional, Indonesia telah mencapai target ini, tetapi cakupan ini belum merata dan belum menggambarkan kualitas fasilitas sanitasi yang sebenarnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kondisi ini, antara lain disebabkan lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi, yang ditandai dengan pembangunan sanitasi tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat. Kondisi pelayanan air minum Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2010 adalah sebesar 85,4% sedangkan pelayanan sanitasi khususnya kepemilikan jamban adalah sebesar 52,91% dari seluruh penduduk di Kabupaten Banjarnegara. Sesuai dengan target MDGs, maka pada Tahun 2015 target pelayanan air minum di Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar 92,7% sedangkan target pelayanan sanitasi adalah sebesar 76,45% dari jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara. Salah satu upaya memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Pemerintah mendorong kota dan kabupaten di Indonesia untuk menyusun Strategi Sanitasi Perkotaan atau Kabupaten (SSK) yang memiliki prinsip: -

Berdasarkan data aktual

-

Berskala kota atau kabupaten

-

Disusun sendiri oleh kota atau kabupaten (dari, oleh, dan untuk kota atau kabupaten tersebut)

-

Menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down

.Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

I-1

Untuk menghasilkan SSK yang demikian, maka kota atau kabupaten harus mampu memetakan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi yang baik hanya bisa dibuat apabila kota atau kabupaten mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis mapun non teknis. Dalam konteks ini Buku Putih merupakan prasyarat utama dan dasar bagi penyusunan SSK. Buku Putih Sanitasi merupakan pemetaan situasi sanitasi kota atau kabupaten berdasarkan kondisi aktual. Pemetaan tersebut mencakup aspek teknis dan aspek non-teknis, yaitu aspek keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, dan aspek-aspek lain seperti keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas. Buku Putih merupakan “database sanitasi kota atau kabupaten” yang paling lengkap, mutakhir, aktual, dan disepakati seluruh SKPD dan pemangku kepentingan terkait pembangunan sanitasi. Sesuai dengan maksud penyusunannya, maka Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara ini akan menggambarkan: 1)

Status terkini situasi sanitasi di Kabupaten Banjarnegara

2)

Kebutuhan layanan sanitasi dan peluang pengembangan di masa mendatang di Kabupaten Banjarnegara

3)

1.2

Usulan atau rekomendasi awal terkait peluang pengembangan layanan sanitasi.

Pengertian Dasar Sanitasi Secara umum sanitasi didefinisikan sebagai usaha untuk memastikan pembuangan kotoran manusia,

cairan limbah dan sampah secara higienis (Manual B-Penilaian dan Pemetaan Sanitasi Kota) . Sedangkan pengertian

yang lebih teknis dari sanitasi adalah upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah (Bappenas, 2003). Sehingga dengan definisi tersebut dapat dilihat 3 sektor yang terkait dengan sanitasi adalah sistem pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. Air limbah rumah tangga adalah air sisa proses dari kegiatan rumah tangga. Berkaitan dengan pengelolaan air limbah rumah tangga, maka limbah yang muncul dari rumah tangga dikelompokkan dalam dua bagian. Bagian pertama adalah limbah yang berasal dari metabolisme tubuh manusia (excreta) berupa air kencing (urine) dan tinja. Kelompok pertama ini biasa disebut sebagai blackwater. Sedangkan kelompok kedua adalah air limbah yang berasal selain dari metabolisme tubuh manusia, antara lain berasal dari sisa pencucian pakaian, dapur, dan sisa air mandi. Bagian kedua ini dikenal sebagai greywater. Sektor lain yang terkait dengan sanitasi adalah sektor persampahan. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. (Undang-undang No. 18/2008). Di dalam pengelolaan sampah dikenal istilah sampah spesifik dan sampah non spesifik. Yang termasuk didalam pengertian sampah non spesifik adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga (kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya). Sedangkan yang termasuk di dalam sampah spesifik adalah:


I-2

1)

sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

2)

sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;

3)

sampah yang timbul akibat bencana;

4)

puing bongkaran bangunan;

5)

sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau

6)

sampah yang timbul secara tidak periodik. Sektor terakhir yang berhubungan dengan sanitasi adalah sektor drainase lingkungan.

Drainase lingkungan adalah suatu sistem penanganan atau pengaliran air hujan. Secara konvensional, hujan yang turun pada suatu wilayah diusahakan secepat mungkin mengalir melalui saluran-saluran air hujan menuju badan air penerima. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya genangan di pemukiman atau jalan. Sistem ini sebagian besar berhasil digunakan untuk mengendalikan terjadinya genangan, tetapi menjadi tidak terkait dengan konservasi air. Konsep penanganan air hujan dengan memperhatikan konservasi air tanah biasa disebut sebagai konsep drainase berwawasan lingkungan atau ecodrainage. Dengan konsep ini maka air hujan yang turun diusahakan untuk semaksimal mungkin meresap ke dalam tanah atau ditampung untuk dimanfaatkan, sedangkan kelebihannya baru dialirkan melalui saluran air hujan. Peresapan air hujan dapat dilakukan dengan menggunakan kolam retensi atau embung, sumur resapan air hujan dan biopori. Walaupun sektor air besih/air minum tidak termasuk di dalam sektor-sektor yang terkait dengan sanitasi, tetapi sektor air minum dianggap sangat mempengaruhi kondisi sanitasi. Oleh karena itu seringkali sektor air minum disebut beriringan dengan sistem sanitasi, seperti istilah Water and Sanitation (WATSAN) atau AMPL (Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan). Sebagai salah satu bahan penyusunan Buku Putih dilakukan penilaian kondisi sanitasi suatu daerah, yang dikenal dengan Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA). EHRA adalah sebuah survai partisipatif di tingkat kota yang bertujuan untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higinitas serta perilaku-perilaku yang terkait yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program termasuk advokasi di tingkat kota sampai ke kelurahan. Tujuan dari studi EHRA adalah untuk mendapatkan gambaran fasilitas sanitasi dan perilaku yang berisiko terhadap kesehatan tingkat kota berdasarkan data primer. Studi lain yang dilakukan sebagai bahan penyusunan buku putih adalah survey partisipasi sektor swasta dan Lembaga Non-Pemerintah (LNP) di dalam pengelolaan sanitasi perkotaan, atau biasa disebut sebagai Sanitation Supply Assessment (SSA). Tujuan studi SSA adalah: 1) Menilai dan memetakan pihak-pihak yang saat ini berperan dalam penyelenggaraan sanitasi kota, khususnya partisipasi sektor swasta dan Lembaga Non Pemerintah 2) Mengumpulkan data/ informasi untuk merumuskan bentuk sinergi antara: 

Pemerintah kota,



Sektor swasta, baik yang lahan usahanya terkait maupun tidak terkait dengan pengelolaan sanitasi, dan



Lembaga Non Pemerintah yang memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi


I-3

3) Meningkatkan efektivitas program pengelolaan sanitasi dengan melibatkan semua unsur yang terkait. Hasil dari berbagai bahan yang masuk di dalam penyusunan buku putih akan digunakan untuk menentukan area berisiko. Area berisiko adalah area kelurahan/desa yang memiliki potensi risiko terhadap kesehatan. Apabila tidak segera dilakukan intervensi tertentu, akan memperbesar potensi terjadinya kasus kejadian penyakit. Hal ini perlu dibedakan dengan ‘dampak’ yang dinyatakan dengan kasus kejadian penyakit. Oleh karenanya, angka kejadian penyakit seharusnya tidak dijadikan sebagai salah satu indikator untuk penentuan area berisiko tinggi, sebab hal ini akan mencampurkan antara ‘risiko’ dengan ‘dampak’ (Seri Manual Pengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan Tahap B Penilaian dan Pemetaaan Situasi Sanitasi Kota). Tahap awal penentuan area berisiko, indikator yang umum digunakan adalah : a.

Kepadatan penduduk. Makin padat penduduk, maka risiko penyebaran penyakit akan semakin besar. Informasi yang juga penting tetapi relatif sukar diperoleh adalah jumlah penduduk pendatang di masing-masing kelurahan, sebab informasi ini seringkali tidak terdata di tingkat kota. Bappeda memang memiliki sumber data tentang jumlah dan kepadatan penduduk. Tetapi informasi mengenai penduduk pendatang, bila dipandang perlu, harus dicari di instansi lain, atau harus dikumpulkan melalui Ketua RW/kelurahan. Apabila data tersebut sukar diperoleh maka dapat diabaikan lebih dulu.

b.

Jumlah KK miskin. Semakin banyak KK miskin, yang relatif lebih sulit untuk mendapatkan akses sanitasi, maka risikonya pun semakin tinggi. Ada beberapa data KK miskin, sehingga sering membingungkan data mana yang akan digunakan. Pemerintah Kabupaten biasanya memiliki data resmi yang berasal dari BPS.

c.

Sambungan air bersih. Berupa sambungan langsung atau hidran umum. Makin banyak anggota masyarakat yang mendapatkan akses air bersih maka pengaruhnya positif, artinya risiko terhadap penyakit makin kecil. Data ini berasal dari PDAM, Dinas PU dan Dinas Kesehatan.

d.

Jumlah jamban. Dihitung berdasarkan jumlah KK yang memiliki jamban, artinya bila ada KK memiliki lebih dari satu jamban maka hanya dihitung satu. Semakin banyak KK yang memiliki jamban maka pengaruhnya positif, berarti risikonya semakin kecil. Data jumlah jamban biasanya diperoleh dari Dinas Kesehatan.

e.

Fasilitas jaringan sewerage atau sistem komunal (Sanimas atau lainnya). Jaringan sewerage atau sistem komunal membawa air limbah (terutama black water) keluar dari area permukiman. Adanya koneksi ke jaringan sewerage atau sistem komunal mengecilkan risiko.


I-4

1.3

Maksud dan Tujuan

1.3.1

Maksud Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual

mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Banjarnegara pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi risiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banjarnegara yang menangani secara langsung pembangunan dan pengelolaan sektor sanitasi di Kabupaten Banjarnegara. 1.3.2

Tujuan Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyusunan Buku Putih ini antara lain

adalah pembangunan kapasitas (capacity building) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara beserta stakeholder lainnya untuk mampu mengidentifikasi, memetakan, menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi pengembangan sanitasi Kabupaten. Di samping itu, pembentukan Pokja Sanitasi diharapkan dapat menjadi embrio entitas suatu badan permanen yang akan menangani dan mengelola program pembangunan dan pengembangan sanitasi di tingkat Kabupaten.

1.4

Pendekatan dan Metodologi Pendekatan yang digunakan di dalam penyususnan buku putih ini adalah pendekatan

partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan secara transparan dan akuntabel. Secara umum metode di dalam penyusunan Buku Putih ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu : a.

Pengumpulan Data Sekunder Data sekunder sektor sanitasi digunakan sebagai dasar untuk membuat pemetaan kondisi sanitasi secara aktual, serta memotret kebutuhan akan layanan sanitasi yang baik, sesuai standar kebutuhan minimal pembangunan sanitasi. Tidak hanya sekedar kompilasi, tetapi juga dilakukan proses seleksi dan verifikasi data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi dimasa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini. Data sekunder diperoleh melalui desk study, antara lain dengan kajian literatur dan pencarian data di internet.

b.

Pendalaman data Sekunder yang telah diperoleh Dari data sekunder yang telah diperoleh, maka dilakukan verifikasi lanjutan, pengecekan silang data-data yang diperoleh dan pendalaman data tersebut dengan melaksanakan:  pertemuan secara berkala antar anggota Pokja yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Banjarnegara selaku Ketua Pokja  meninjau tempat-tempat yang dilayani program sanitasi serta sebagian dari daerah pelayanan di kawasan perkotaan dan daerah kumuh (survei dan observasi)  diskusi yang bersifat teknis Focus Group Discussion (FGD) dan mendalam juga akan dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi. Diskusi untuk memberikan


I-5

gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sanitasi.  Pengumpulan Data Primer melalui penelitian lapangan (observasi dan wawancara responden), FGD dan indepth interview. Data primer yang dikumpulkan meliputi : -

Studi Kelembagaan dan Keuangan

-

Penilaian Sanitasi Berbasis Masyarakat (Community-based Sanitation Assessment)

-

Studi Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment/SSA)

-

Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment/EHRA)

-

Studi Komunikasi dan Pemetaan Media Data-data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Deskriptif kualitatif dilakukan dengan menganalisis kondisi dan permasalahan eksisting di bidang sanitasi secara kualitatif untuk dapat mengetahui sebab dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan permasalahan di Kabupaten Banjarnegara. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengolah data-data yang bersifat kuantitatif baik dari data primer maupun data sekunder untuk mengetahui tingkat pelayanan di bidang sanitasi Kabupaten Banjarnegara. Analisis baik deskriptif kualitatif maupun kuantitatif digunakan untuk merumuskan penyusunan skenario dan strategi dalam menyusun alternatif solusi atau penyelesaian masalah bidang sanitasi dan merencanakan target peningkatan pelayanan sanitasi di Kabupaten Banjarnegara.

1.5

Posisi Buku Putih Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi, dan

kebutuhan sanitasi Kabupaten Banjarnegara. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 ini, diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat kabupaten. Rencana pembangunan sanitasi Kabupaten Banjarnegara dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara Laporan Tahunan SKPD dan status program/kegiatan sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2011 dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi.

1.6

Sumber Data Data yang dikumpulkan dalam tahap ini sebagian besar berasal dari berbagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD), baik berupa data umum maupun data khusus yang menyangkut teknis, keuangan, kebijakan daerah dan kelembagaan, peran serta swasta dalam layanan sanitasi, dan media. Sumber data lainnya adalah LSM atau universitas yang pernah melakukan penelitian di Kabupaten Banjarnegara. Aspek-aspek data yang dikumpulkan sebagai dasar informasi dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten adalah:


I-6

1.

Umum dan Teknis: Diberikan daftar kebutuhan data yang perlu dikumpulkan oleh anggota Pokja Sanitasi Kabupaten Banjarnegara. Data tersebut nantinya terutama dibutuhkan dalam diskusi Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi.

2.

Kebijakan Daerah dan Kelembagaan: Selain diberikan daftar kebutuhan data yang perlu dikumpulkan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten, maka akan dilakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama anggota Pokja Sanitasi Kabupaten. FGD dimaksudkan untuk membahas aspek tersebut lebih mendalam dan bersama anggota Pokja Sanitasi Kabupaten melakukan analisis terhadap aspek kelembagaan dan peraturan. Ini nantinya harus bisa dibagi ke dalam beberapa fungsi (di antaranya fungsi perencanaan, implementasi – fisik maupun non-fisik, operasi, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi). Termasuk juga keterkaitan kerja antar SKPD dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Berdasarkan pengalaman, diskusi ini sebaiknya dilakukan dengan dibantu oleh tenaga ahli sebagai nara sumber yang memahami kebijakan daerah dan kelembagaan, serta berpengalaman bekerja di bidang sanitasi. Data ini dibawa pada saat diskusi Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi.

3.

Keuangan: Pokja Sanitasi Kabupaten perlu memilah anggaran yang terkait dengan sanitasi. Penting dipahami, Pokja Sanitasi Kabupaten harus memiliki kesamaan pemahaman dan kesepakatan bagaimana memilah data keuangan yang terkait dengan sanitasi. Selain biaya investasi infrastruktur sanitasi, perlu dicatat juga besarnya biaya operasi dan pemeliharaan dalam beberapa tahun terakhir.

4.

Peran serta swasta dalam layanan sanitasi: Sebagian data diperoleh dari pihak swasta yang memiliki kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten ataupun informasi lain yang dimiliki oleh SKPD terkait. Pada tahap ini, proses pengumpulan data dilakukan berdasarkan informasi lisan atau tertulis yang dimiliki SKPD atau jika diperlukan dilakukan pencarian data secara langsung di lapangan.

5.

Pemberdayaan masyarakat dan jender: Informasi tentang pemberdayaan masyarakat dalam bidang sanitasi dapat diperoleh melalui institusi lokal. Isu jender sudah menjadi perhatian dalam program-program Pemerintah Kabupaten, hanya saja kaitannya dalam bidang sanitasi serta kedalaman dari isu tersebut masih bisa dipertanyakan lebih jauh. Tetapi informasi mengenai isu jender tersebut umumnya sudah tersedia.

6.

Komunikasi: Informasi yang dibutuhkan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dan jenis media yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten, melalui SKPD atau lembaga lainnya (misalnya PKK), untuk penyebarluasan informasi yang berhubungan dengan sanitasi.

1.7

Peraturan Perundangan

1.7.1

Kebijakan Umum Bidang Sanitasi dan Air Minum Penyusunan Program Strategi Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Banjarnegara

didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi Undang-undang, Peraturan Pemerntah, Keputusan Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri, Standar Nasional Indonesia, dan Peraturan Daerah di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten. Daftar peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut.


I-7

a.

Undang-undang

1)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya;

2)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman;

3)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

4)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;

5)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

6)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah;

7)

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan ;

8)

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

9)

Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ;

10) Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 11) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 12) Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. b.

Peraturan Pemerintah

1)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air;

2)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan;

3)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai;

4)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman;

5)

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam;

6)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

7)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

8)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

9)

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional c.

Keputusan Presiden

1)

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri;

2)

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

3)

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah bagi kawasan Industri

d.

Peraturan dan Keputusan Menteri

1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 21/PRT/2006 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);


I-8

2)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 16/PRT/2008 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);

3)

Keputusan Menteri Kesehatan No : 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;

4)

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;

5)

Keputusan Menteri Kesehatan No : 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

6)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: 13 tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Hidup (UKP-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

e.

Standar Nasional Indonesia

1)

SNI 03-3241-1994 Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah;

2)

SNI 03-3242-1994 Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman;

3)

SNI 19-2454-2002 Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan;

4)

Standar Nasional Indonesia No :03-2406-1991 Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan;

5)

SNI 02-2406-1991Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan;

6)

SNI 03-2453-2002 Tata cara perencanaan teknik sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan;

7)

SNI 19-6466-2000 Tata cara evaluasi lapangan untuk sistem peresapan pembuangan air limbah rumah tangga;

8)

SNI 03-2399-2002 Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum;

9)

SNI 03-2398-2002 Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan.;

f.

Peraturan Daerah

1)

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 tahun 2003 tentang Retribusi Persampahan dan Kebersihan;

2)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 6 Seri E);

3)

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2025;

4)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2011;

5)

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Banjarnegara;

6)

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 18 Seri A);

7)

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran


I-9

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 41 Seri E); 8)

Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 050/ 296 tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Banjarnegara.

1.7.2

Kebijakan Daerah dalam Peran Pemangku Kepentingan Secara umum kebijakan umum di bidang sanitasi di Kabupaten Banjarnegara tidak

terlepas dari Kebijakan Daerah (Propinsi) dan Pusat, meskipun dalam batas-batas tertentu belum seluruh kebijakan dapat diterapkan di daerah, oleh karena adanya berbagai kendala. Hal ini tercermin dari komitmen Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam pembangunan sanitasi di dalam RPIJM Kabupaten Banjarnegara. Sosialisasi program-program terkait sanitasi terutama dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, bekerjasama dengan SKPD terkait. Sosialisasi dilakukan terutama untuk memperjelas posisi pemerintah sebagai pendukung dan fasilitator, disamping sebagai regulator, kegiatan sanitasi yang dilakukan oleh swasta dan masyarakat. 1.7.3

Penegakan Hukum Penegakan hukum yang dilaksanakan berkaitan dengan masalah sanitasi di Banjarnegara

bertujuan selain untuk membentuk ketertiban di masyarakat, juga sebagai sarana pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuan kedua inilah yang lebih dominan di dalam penegakan hukum di dalam permasalahan sanitasi di Kabupaten Banjarnegara, sehingga di dalam penegakan hukum lebih bersifat pencegahan (preventif), salah satu contoh adalah dengan pemasangan tanda larangan untuk membuang sampah sembarangan.


I - 10

BAB 2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

2.1

KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI Kabupaten Banjarnegara terletak antara 7⁰12’ – 7⁰31’ Lintang Selatan dan 109⁰29’ –

109⁰45’50” Bujur Timur. Berada pada jalur pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur. Batas wilayah administrasi Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut : a.

Sebelah Utara

:

Kab. Pekalongan dan Kab. Batang

b.

Sebelah Timur

:

Kab. Wonosobo

c.

Sebelah Selatan

:

Kab. Kebumen

d.

Sebelah Barat

:

Kab. Purbalingga dan Kab. Banyumas

Wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki luas 1.070 Km2. Kabupaten Banjarnegara terbagi dalam 20 kecamatan yang terdiri dari 266 desa dan 12 kelurahan, serta terbagi dalam 953 dusun, 5.150 Rukun Tetangga (RT) dan 1.312 Rukun Warga (RW). Kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Banjarnegara dan Kalibening yang terealisasi pada tanggal 1 Juni 2004, yaitu Kecamatan Pagedongan dan Kecamatan Pandanarum. Luas wilayah, banyaknya desa/kelurahan, RT dan RW dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1 Kedudukan Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa, Kelurahan dan Dusun Dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Banyaknya No. Kecamatan Ibukota Kecamatan Dusun Desa Kelurahan Total 1. Susukan Susukan 15 15 43 2. Purworejo Klampok Klampok 8 8 35 3. Mandiraja Mandiraja Kulon 16 16 50 4. Purwonegoro Purwonegoro 13 13 60 5. Bawang Manktrianom 18 18 61 6. Banjarnegara Kutabanjarnegara 4 9 13 18 7. Pagedongan Pagedongan 9 9 42 8. Sigaluh Gembongan 14 1 15 37 9. Madukara Kutayasa 18 2 20 60 10. Banjarmangu Banjarmangu 17 17 51 11. Wanadadi Wanadadi 11 11 35 12. Rakit Rakit 11 11 52 13. Punggelan Punggelan 17 17 79 14. Karangkobar Leksana 13 13 41 15. Pagentan Pagentan 16 16 58 16. Pejawaran Panusupan 17 17 56 17. Batur Batur 8 8 37 18. Wanayasa Wanayasa 17 17 49 19. Kalibening Kalibening 16 16 57 20. Pandanarum Beji 8 8 32 Jumlah 266 12 278 953 Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010


II - 11

Sedangkan luas wilayah Kabupaten Banjarnegara menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Tabel 2.2 Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara Menurut Kecamatan Tahun 2010 Jumlah Desa/ Luas Prosentase Terhadap Kecamatan Kelurahan (Ha) Luas Kabupaten Susukan 15 5.265,67 4,92 % Purworejo Klampok 8 2.186,67 2,04 % Mandiraja 16 5.261,58 4,92 % Purwonegoro 13 7.386,53 6,90 % Bawang 18 5.520,64 5,16 % Banjarnegara 13 2.624,20 2,45 % Pagedongan 9 8055,24 7,53 % Sigaluh 15 3.955,95 3,70 % Madukara 20 4.820,15 4,51 % Banjarmangu 17 4.635,61 4,33 % Wanadadi 11 2.827,41 2,64 % Rakit 11 3.244,62 3,03 % Punggelan 17 10.284,01 9,61 % Karangkobar 13 3.906,94 3,65 % Pagentan 16 4.618,98 4,32 % Pejawaran 17 5.224,97 4,88 % Batur 8 4.717,10 4,41 % Wanayasa 17 8.201,13 7,67 % Kalibening 16 8.377,56 7,83 % Pandanarum 8 5.856,05 5,47 % Jumlah 278 106.971 100,00 %

Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010

2.2

KONDISI FISIK WILAYAH Kondisi fisik wilayah Kabupaten Banjarnegara dapt diliat dari aspek bentukan alam dan

topografi, kondisi geologi, kondisi hidrologi atau kondisi air tanah dan air permukaan serta kondisi klimatologi. 2.2.1

Bentukan Alam dan Topografi Bila ditinjau dari bentuk tata alam dan penyebaran geografis, maka Kabupaten

Banjarnegara dapat digolongkan dalam tiga wilayah yaitu: a.

Bagian utara, terdiri dari daerah pegunungan Kendeng dengan relief bergelombang dan curam, bagian ini meliputi wilayah Kecamatan Kalibening, Karangkobar, Pagentan, Pejawaran, Batur, Madukara, Banjarmangu dan Punggelan;

b.

Bagian tengah, terdiri wilayah dengan relief yang datar merupakan lembah sungai Serayu yang subur mencakup sebagian wilayah Kecamatan Banjarnegara, Madukara, Bawang, Purwonegoro, Mandiraja, Purworejo Klampok, Susukan, Rakit, Wanadadi dan Banjarmangu;

c.

Bagian selatan, terdiri dari wilayah dengan relief yang curam merupakan bagian dari pegunungan Serayu meliputi Kecamatan Banjarnegara, Bawang, Purwonegoro, Mandiraja Purworejo Klampok dan Susukan.


II - 12

Peta 2.1, Peta Adminitrasi Kabupaten Banjarnegara


Kabupaten Banjarnegara mempunyai ketinggian yang bervariasi, meskipun kebanyakan berada pada ketinggian 100 m dpl karena letaknya yang berada pada jalur pegunungan; yang sebagian besar berada pada ketinggian 100–500 mdpl (37,04%); 500–1.000 mdpl (28,74%); dan >1.000 mdpl (24,4%); sedangkan wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl hanya seluas 9,82% saja. Adapun ketinggian topografi setiap daerah di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut : 1.

Kurang dari 100 mdpl meliputi luas 9,82 % dari luas wilayah Kabupaten yang meliputi Kecamatan Susukan, Purworejo Klampok, Mandiraja, Purwonegoro dan Bawang.

2.

Antara 100-500 mdpl, meliputi luas 37,04 % luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan Susukan, Mandiraja, Purwonegoro, Bawang, Banjarmangu, Banjarnegara, Wanadadi, Rakit, Punggelan dan Madukara.

3.

Antara 500-1.000 mdpl, meliputi luas 28,74 % dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, yang meliputi Kecamatan Banjarmangu, Sigaluh dan sebagian Banjarnegara.

4.

Lebih dari 1.000 mdpl, meliputi luas 24,4 % dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, yang meliputi Kecamatan Karangkobar, Wanayasa, Kalibening, Pagentan, Pejawaran dan Batur. Ditinjau dari segi kemiringan, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kemiringan, yaitu:

a.

Antara 0 – 15 % meliputi luas 24,61% dari luas wilayah Kabupaten banjarnegara yang meliputi Kecamatan Susukan, Purworejo Klampok, Mandiraja, Purwanegara, Pagedongan, Bawang dan Rakit.

b.

Diatas 15 – 40 %, meliputi luas 45,04 % dari luas wilayah kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan Madukara, Banjarmangu, Wanadadi, Punggelan, Karangkobar, Pagentan, Wanayasa dan Kalibening.

c.

Lebih dari 40 % meliputi luas 30,35 % dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi Kecamatan Susukan, Banjarnegara, Sigaluh, Banjarmangu, Pejawaran dan Batur. Berikut merupakan tabel ketinggian wilayah Kabupaten Banjarnegara. Tabel 2.3 Ketinggian Wilayah Kabupaten Banjarnegara

No.

Ketinggian

1.

< 100 mdpl

2.

100-500 mdpl

Kecamatan            

Susukan Purworejo Klampok Mandiraja Purwonegoro Susukan Mandiraja Purwonegoro Bawang Banjarmangu Banjarnegara Wanadadi Rakit

Keterangan luas 9,82 % dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara

luas 37,04 % Banjarnegara

luas

wilayah Kabupaten


II - 14

No.

Ketinggian

3.

500-1.000 mdpl

4.

> 1.000 mdpl

Kecamatan              

Punggelan Madukara Banjarmangu Sigaluh Banjarnegara Pagedongan Karangkobar Wanayasa Wanayasa Kalibening Pagentan Pandanarum Pejawaran Batur

Keterangan

luas 28,74 % dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara



Apabila ditinjau dari kemiringan lahan, wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki tiga jenis tingkat kemiringan. Berikut merupakan tingkat kemiringan di Banjarnegara. Tabel 2.4 Kelerengan Wilayah Kabupaten Banjarnegara

No.

Kelerengan

1.

Antara 0 – 15 %

2.

Diatas 15 – 40 %

3.

Lebih dari 40 %

Kecamatan                     

Susukan Purworejo Klampok Mandiraja Purwanegara Pagedongan Bawang Rakit Madukara Banjarmangu Wanadadi Punggelan Karangkobar Pagentan Wanayasa Kalibening Susukan Banjarnegara Sigaluh Banjarmangu Pejawaran Batur

Keterangan

luas 24,61% dari luas wilayah Kabupaten banjarnegara

meliputi luas 45,04 % dari luas wilayah kabupaten Banjarnegara




II - 15

Peta 2.2, Peta Kelerengan


2.2.2

Kondisi Geologi Kabupaten Banjarnegara memiliki kondisi geologi meliputi: jenis tanah, struktur geologi

dan gerakan tanah yang sangat berpengaruh dalam kondisi lingkungan fisik di Kabupaten Banjarnegara. 2.2.2.1

Jenis Tanah Jenis tanah yang cenderung berbeda pada sebagian besar wilayah di Kabupaten

Banjarnegara memerlukan penanganan yang berbeda. Jenis tanah yang ada di kabupaten Banjarnegara adalah: a.

Tanah aluvial : dengan asosiasinya, berwarna kelabu coklat dan hitam, sifatnya bera neka ragam. Produktivitas tanah rendah hingga tinggi sesuai untuk pertanian. terdapat pada Kecamatan Batur, Kalibening, Rakit, Punggelan, Susukan, Purworejo Klampok, dan Wanadadi.

b.

Tanah latosol : berarsosiasi dengan andosol, sifatnya agak asam hingga netral, warnanya beraneka ragam yaitu kelabu, coklat, hitam coklat kemerah-merahan. Tingkat kesuburan tanah sedang sampai tinggi. Sesuai untuk usaha pertanian, kebun campuran, pertanian sayur-sayuran dan hutan. Terdapat pada Kecamatan Susukan, Purworejo Klampok, Purwonegoro, Wanadadi, Rakit, Bawang, Sigaluh, Madukara, Banjarnegara, Wanayasa, Pejawaran, Kalibening, Karangkobar, Banjarmangu, Pagedongan, Mandiraja, Punggelan, Pandanarum ,dan Pegentan

c.

Tanah andosol : dengan asosiasi berwarna coklat, coklat kekuning-kuningan, bersifat netral sampai asam. Produktivitas tanah sedang hingga tinggi, cocok untuk tegalan, kebun campuran dan hutan. Terdapat di Kecamatan Wanayasa, Pejawaran, Pegentan, dan Batur.

d.

Tanah grumosol : asosiasinya dengan tanah mediteran, sifatnya agak netral, warna kelabu hingga hitam, merah kekuning-kuningan, merah hingga coklat. Produktivitasnya rendah sampai sedang, cocok dipergunakan untuk

usaha-usaha persawahan dan tegalan.

terdapat di Kecamatan Kalibening, Karangkobar, Pagentan, Wanadadi, Wanayasa, Madukara, dan Banjarmangu e.

Tanah podsolik merah kuning : tanah bertekstur liat, struktur blok di lapisan bawah, konsistensi teguh, bersifat asam dengan pH kurang dari 5,5. Terbentuk pada daerah dengan curah hujan antara 2500 sampai 3000 mm tiap tahun serta biasanya berada pada ketinggian di atas 25 meter di atas permukaan laut. Terdapat di sekitar tegalan pada Kecamatan Pandarum, Kalibening, dan Punggelan.

f.

Tanah litosol : tanah yang beraneka sifat dan warnanya. Jenis tanah ini kurang baik untuk pertanian, terdapat di Kecamatan Banjarmangu. Berikut merupakan tabel jenis tanah dan pesebarannya di Kabupaten Banjarnegara.


II - 17

Tabel 2.5 Jenis Tanah Di Kabupaten Banjarnegara No.

Jenis Tanah

1.

2.

Aluvial kelabu coklat dan hitam

Batur, Kalibening, Rakit, Punggelan, Susukan, Purworejo Klampok, dan Wanadadi

Latosol kelabu, coklat, hitam coklat kemerah-merahan

Susukan, Purworejo Klampok, Purwonegoro, Wanadadi, Rakit, Bawang, Sigaluh, Madukara, Banjarnegara, Wanayasa, Pejawaran, Kalibening, Karangkobar, Banjarmangu, Pagedongan, Mandiraja, Punggelan, Pandanarum ,dan Pegentan

Andosol coklat, coklat kekuning-kuningan Grumosol kelabu hingga hitam, merah kekuningkuningan, merah hingga coklat Podsolik Merah Kuning litosol

3.

4. 5. 6.

Persebaran

Wanayasa, Pejawaran, Pagentan, dan Batur. Kalibening, Karangkobar, Pagentan, Wanadadi, Wanayasa, Madukara, dan Banjarmangu Pandanarum, Kalibening, dan Punggelan Banjarmangu


2.2.2.2

Struktur Patahan Berdasarkan peta geologi Kabupaten Banjarnegara dapat dijelaskan mengenai kondisi

geologi sebagai berikut : 1.

Pembagian Formasi Endapan Berdasarkan hasil survey nasional tentang geologi regional, Kabupaten Banjarnegara termasuk wilayah jalur fisiografi pegunungan Serayu Selatan. Adapun Stratigrafi Daerah terdiri dari batuan yang tertua yaitu batuan molion (metamorf) yang terdiri dari : Sekis Kristalin, Sabak, Serpil Hitam, Filit, Kwarsit dan batuan batu Gamping.

2.

Formasi Batuan Formasi batuan di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:  Batuan Grewake dan Lempung Hitam tersingkap di daerah Kalitengah sampai Merden  Batuan Metasedimen tersingkap di daerah Kalitengah hingga daerah Kebutuhan Duwur  Batuan Filit dan Sekis singkapannya banyak ditemukan di lereng selatan pegunungan Serayu Selatan.

2.2.2.3

Gerakan Tanah Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang

rawan terhadap terjadinya gerakan tanah. Tingkat kerawanan tinggi gerakan tanah terjadi pada wilayah dengan kondisi topografi perbukitan dan pegunungan baik di wilayah bagian utara maupun wilayah bagian selatan Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan wilayah bagian tengah Kabupaten Banjarnegara yang relatif lebih datar memiliki tingkat kerawanan rendah sampai sedang.


II - 18

Peta 2.3, Peta Jenis Tanah


Peta 2.4, Peta Struktur Geologi


Peta 2.5, Peta Rawan Gerakan Tanah


2.2.3

Kondisi Hidrogeologi Sumberdaya air memiliki komponen berupa air tanah dan air permukaan. Sungai yang

menjadi sumber air permukaan utama adalah Sungai Serayu, Pekacangan, Gintung, Merawu dan Sungai Tulis dengan anak-anak sungainya. Sifat sungai tersebut umumnya adalah prenial (mengalir sepanjang tahun) dan merupakan bagian DAS (Daerah Aliran Sungai) Serayu. Berikut merupakan jumlah mata air dan sungai yang mengalir di daerah resapan Kabupaten Banjarnegara: Tabel 2.6 Jumlah Mata Air dan Sungai yang Mengalir di Daerah Resapan Kabupaten Banjarnegara No.

Kecamatan

Mata Air

1.

Rakit

42

2.

Punggelan.

6

3.

Wanadadi

4

4.

Banjarmangu

9

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Madukara Pagentan Pejawaran Batur Wanayasa Karangkobar Kalibening

20 9 13 -

Nama Sungai Serayu, Pekacangan Pekacangan Kedawun, Pandanaran, Wujil, Cacaban, Gintung Serayu, Pekacangan Serayu, Merawu, Kandangwangi, Lumajang, Pekacangan Serayu, Merawu, Langkrang, Bangbang Merawu, Bojong, Jawar Bojong, Penaraban, Putih, Dalak Anget, Panaraban, Putih, Dalak Panaraban, Gondang, Sibebek, Merawu, Sigembol Urang, Pandanarum, Jrampang, Ragajaya Gintung, tarsana, Bangbang Duwur, Brukah

Sumber : Laporan Rencana Identifikasi Lokasi DPP-KTP2D Kab. Banjarnegara, 2007

Mata air di Kabupaten Banjarnegara umumnya terdapat di daerah bawah (selatan), mata air terbanyak di Kecamatan Rakit (42 mata air), sedangkan daerah perbukitan terdapat di Kecamatan Pejawaran, Pagentan dan sebagian Banjarmangu. Air tanah merupakan potensi yag sangat penting selain air permukaan. Air tanah merupakan air yang menempati rongga-rongga dalam antar butir dalam batuan. Air tanah sangat terkait dengan lingkungan geologis suatu wilayah, sehingga dikenal dengan kondisi hidrogeologi. Tabel 2.7 Karakteristik hidrogeologi Kabupaten Banjarnegara Litologi Utama

ENDAPAN ALLUVIAL

Satuan Hidrogeologi

Karakteristik Hidrogeologi

Endapan Aluvial Holosen (Lempung, debu, kerakal dan pasir. Tersusun oleh endapan Sungai Serayu, endapan aluvial tengah bagian utara basin Serayu. Cakupan wilayah : Pungelan dan Wanadadi Endapan Teras Pleistosen (Batu pasir tufaan, tuff, konglomerat

Akuifer luas dengan trasmisibilitas sedang hingga agak tinggi, maka featik dan peizometrik dekat permukaan, ketebalan akuifer mencapai 150 meter, konduktivitas akuifer mencapai 150 meter, konduktivitas hidroulik mencapai 8 – 18 m/hari, debit sumur rerata 10-30 lt/detik, dan specific yield 3-28% Akuifer luas dengan trasmisibilitas sedang, distribusi pelapisan air tidak teratur, muka featik


II - 22

Litologi Utama

KOMPLEKS VULKANIK KUARTER

BATUAN DASAR PREKUARTER

Satuan Hidrogeologi

Karakteristik Hidrogeologi

dan breksi tuffan, endapan akibat pelapukan cukup dalam). Cakupan Wilayah : Rakit, Wanadadi, Banjarmangu dan Madukara

dan peizometrik dekat permukaan, ketebalan akuifer mencapai 80 m, konduktivitas hidroulik mencapai 5-15m/hr, debit sumur rerata 1020lt/detik, dan specific yield 21%

Lereng Bawah Vulkan Kuarter (Breksi vulkan kasar tak termampatkan, lahar dingin dan aliran debris, tuff pasiran dan aliran lava). Cakupan wilayah: Kalibening, Madukara, Pejawaran

Akuifer luas dan produktif dengan transmisibilitas sedang hingga tinggi, muka freatik dan piezometrik dekat permukaan atau di atas permukaan (air tanah artetis), ketebalan akuifer mencapai 200 m, konduktivitas hidroulik mencapai 10-40 m/hari, debit sumur arttis (rerata) dan specific yield 23-28%.

Lereng Tengah Vulkan Kuarter (lahar aglomemerat dominan, Breksi vluvio vulkan dan tuff kasar, pada zona rendah (900 – 1.200 m), aliran lava dan piroklastik dominan pada zona tinggi (1.200 – 1.500 m). Cakupan wilayah: Batur, Wanayasa dan Karangkobar.

Akuifer luas dan produktif dengan transmisibilitas tinggi pada beberapa satuan yang lebih rendah, muka freatik permukaan, sebagian sebagai daerah tangkapan, ketebalan bantuan bantuan permeabel paling sedikit 300 m, permeabilitas 20-50lt/detik, dan specific yield 23-28%.

Lereng Atas Vulkan Kuarter (Aliran lava – andesit porus, aliran breksi dan breksi piroklastik). Cakupan wilayah: Batur dan Pejawaran

Akifer melayang secara lokal dengan kedalaman dangkal, muka air tanah umumnya sangat dalam dan tidak teratur, daerah tangkapan dan transmisibilitas sangat tinggi, debit sumur < 10lt/detik, serta dan specific yield sangat kecil

Batuan Vulkanik Prekuarter (Andesit Aglomerat, endapan lahar dan aliran lava (ava bantal), batu pasir tuffan halus, batunapal dan marl) Cakupan Wilayah: Kalibening

Akuifer lokal dan kecil dengan trasmisibilitas rendah pada ,kedalaman dangkal di dalam batuan hasil rombakan dan termampatkan, permeabilitas < 5m/hari, pada beberapa tempat terdapat akuifer dangkal setempat dalam endapan abu kuarter, Debit sumur <5 lt/detik dan specific yield berkisar 21 - 27 %

Batuan Marine Pre-Kuarter (batupasir halus – kasar, batusabak, batu lempung dan marl, konglomerat dan breksi – andesit). Cakupan wilayah : Pagentan, Wanayasa, Karangkobar dan Punggelan

Akuifer bersifat lokal dan dangkal, transmisibilitas sangat rendah (hanya pada zona pelapukan intensif dan pada batuan berpasir dengan retakan-retakan)

Batuan Marine Eosien dan Miosen (Batuanlempung marl dan marl dengan dasar tuff halus – sedang dan lapisan tipis batulumpur serta konglomerat) Cakupan wilayah: Kalibening

Akuifer tidak produktif (dangkal maupun kedalaman yang lebih luas). specific yield dan debit sumur sangat kecil

Sumber : Hydrogeological Map of the Serayu River Basin, 1987 dalam Laporan Rencana Identifikasi Lokasi DPP-KTP2D Kab. Banjarnegara, 2008


II - 23

Peta 2.6, Peta Daerah Aliran Air


Peta 2.7, Peta Daerah Aliran Sungai (DAS)


Peta 2.8, Peta Hidrogeologi


Berdasarkan kondisi hidrogeologi tersebut, wilayah pada bagian Selatan yaitu Wanadadi, Punggelan, Rakit, Banjarmangu dan Madukara memiliki potensi air tanah dan akuifer potensial. Dengan karakteristik air tanah akuifer luas dengan transmisibilitas sedang hingga tinggi. Tabel 2.8 Potensi Air Tanah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Cekungan Air Tanah No

Nama

Wilayah Administrasi (Kabupaten)

Luas (Km²)

33

Purwokerto Purbalingga

1.318

Banyumas Purbalingga Banjarnegara

40

Karangkobar

316

Banjarnegara

42

Wonosobo

666

Wonosobo Banjarnegara

Litologi Akuifer Utama Endapan sungai: pasir dan kerakal: Batuan gunung api G. Slamet tak teruraikan: Breksi gunung api, lava, lapilli dan tuf; Lava G. Slamet: lava andesit berongga: Endapan lahar G. Slamet: lahar mengandung bongkah batuan beku. Bartuan gunung api Jembangan: lava, breksi dan lahar. Batuan gunung api G.Sindoro-G.Sumbing: lava, breksi piroklastik dan lahar; Batuan gunung api Jembangan: rombakan gunung api, lava, breksi piroklastik dan lahar.

Peringkat Penyelidikan

Jumlah Air Tanah (juta m³/tahun) Bebas Ter-tekan (Q1) (Q2)

Diketahui

503

10

Diketahui

153

4

Diketahui

210

8

Sumber : Kepmen ESDM No.716 K/40/MEM/2003 tentang Batas Horizontal Cekungan Air Tanah Di Pulau Jawa dan Pulau Madura.

Mata air Kabupaten Banjarnegara apabila dilihat dari segi hidrologi memiliki potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan rumah tangga, irigasi, industri dan lainnya. Yang bersumber dari Sungai Serayu, Pekacangan, Tulis, Merawu, Sapi dan sungai kecil lainnya. Selain itu Banjarnegara juga memiliki beberapa telaga seperti Telaga Balaikambang, Telaga Sewiwi, dan Telaga Merdada. Sedangkan waduk buatan yang dimiliki yaitu PLTA Panglima Besar Sudirman dan PLTA Tulis yang dikembangkan sebagai pembangkit tenaga listrik, irigasi, perikanan dan objek wisata. 2.2.4

Kondisi Klimatologi Kondisi klimatologi Kabupaten Banjarnegara seperti halnya kebanyakan wilayah di

Indonesia yang beriklim tropis, dengan bulan basah umumnya lebih banyak daripada bulan kering. Temperatur udara berkisar antara 20–26ºC, temperatur terdingin yaitu 3–18ºC dengan temperatur terdingin tercatat pada musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng. Kelembaban udara berkisar antara 80%–85 % dengan curah hujan tertinggi rata-rata 3.000 mm/tahun.


II - 27

Peta 2.9, Peta Produktifitas Air Tanah


Semakin tinggi tempat itu dari permukaan air laut, maka curah hujan dan frekuwensi hujannya semakin tinggi. Pada umumnya bulan basah terjadi antara bulan September–Maret, sedangkan bulan kering berkisar antara April–Agustus. Puncak musim hujan berada pada bulan Desember–Januari. Kabupaten Banjarnegara bagian Utara merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah tengah maupun selatan. Tabel 2.9 Banyaknya Hari Hujan Dan Curah Hujan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 (mm – hari)

4

58

Mandiraja

5

58B

Purwonegoro

6

60D

Bawang

7

62

Banjarnegara

8

62C

Sigaluh

9

62D

Madukara

10

62C

Banjarmangu

11

60

Wanadadi

12

58A

Rakit

13

60C

Punggelan

14

64

Karangkobar

15

67

Pagentan

16

65

Pejawaran

17

65

Batur

18

63

Wanayasa

19

59

Kalibening

Des.

Purworejo Klampok

Nov.

57

Okt.

3

Sep.

Purworejo Klampok

Agt.

36B

Jul.

2

Jun.

Susukan

Mei

51B

Apr.

1

Mrt.

Lokasi Stasiun Pengamat

Feb.

Stasiun

Jan.

No

hari mm hari

26 527 -

22 312 -

23 400 -

22 277 -

19 287 -

10 219 -

19 318 -

10 425 -

24 658 -

26 583 -

21 505 -

17 491 -

mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

hari mm hari mm hari mm hari mm hari mm hari mm hari mm hari mm hari mm hari mm hari mm hari mm hari mm hari mm hari mm hari mm hari mm

27 530 23 626 26 425 26 538 29 471 25 677 30 510 31 509 -

17 414 22 714 20 522 24 700 25 469 21 704 27 878 28 461 -

18 365 19 499 21 543 24 880 25 703 24 649 26 507 31 550 -

16 315 16 227 20 209 23 489 20 291 19 411 26 645 29 364 -

20 347 20 538 21 468 19 695 25 568 19 539 24 562 29 470 -

8 355 3 241 9 429 12 287 16 285 16 296 12 327 16 179 -

14 221 14 213 19 299 16 295 20 154 19 434 18 350 14 161 -

8 185 3 156 9 152 12 173 16 257 16 194 12 169 16 199 -

17 596 20 700 22 579 24 624 27 173 20 530 26 652 29 366 -

20 447 23 609 25 573 23 501 23 395 17 501 26 540 25 481 -

20 425 14 259 20 453 26 578 26 695 19 653 28 570 28 445 -

20 470 22 493 22 392 23 648 23 524 22 529 23 501 28 545 -



II - 29

Peta 2.10, Peta Curah Hujan


2.3

KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA Dalam merencanakan suatu daerah tidak dapat terlepas dari masalah kependudukan yang

ada di suatu wilayah. Kondisi kependudukan suatu wilayah yang perlu diperhatikan meliputi jumlah dan perkembangan penduduk; kepadatan penduduk; struktur perkembangan penduduk, serta mata pencaharian pendduduk. Adapun karakteristik kependudukan yang ada di Kabupaten Banjarnegara lebih lanjut akan dibahas berikut ini. 2.3.1

Jumlah dan Perkembangan Penduduk Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,

hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk sebesar 903.059 jiwa pada tahun 2006 menjadi sebesar 932.688 jiwa pada tahun 2010. Secara umum pertambahan penduduk di Kabupaten Banjarnegara tidak mengalami peningkatan yang pesat. Dalam 5 tahun terakhir rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar 0,78%. Peningkatan jumlah penduduk juga terjadi pada tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Diperinci tiap kecamatan, jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Punggelan yaitu sebesar 70.278 jiwa pada tahun 2006 dan 72.468 jiwa pada tahun 2010. Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Pandanarum yaitu sebesar 21.777 jiwa pada tahun 2006 dan 22.157 jiwa pada tahun 2010. Berdasarkan angka pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun di Kabupaten Banjarnegara dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk terbesar adalah pada tahun 2008/2009 yaitu sebesar 0,88% dan pertumbuhan terkecil adalah pada tahun 2005/2006 yaitu 0,67%. Jika dirinci tiap kecamatan dalam 5 tahun terakhir, maka dapat diketahui bahwa rata-rata angka pertumbuhan penduduk tertinggi adalah berada di Kecamatan Sigaluh yaitu sebesar 1,63% dan pertumbuhan penduduk terendah adalah berada di Kecamatan Pagentan sebesar 0,25%. Untuk lebih lengkapnya jumlah dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 – 2010

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kecamatan Susukan Purworejo Klampok Mandiraja Purwonegoro Bawang Banjarnegara Pagedongan Sigaluh Madukara Banjarmangu Wanadadi Rakit

2006 60.211 46.646 66.581 69.871 53.003 60.175 34.952 28.739 40.799 39.988 29.457 49.176

2007 61.021 47.026 66.729 70.603 53.426 60.267 35.268 29.273 41.024 40.380 29.644 49.654

2008 61.522 47.465 66.829 71.114 53.613 60.505 35.718 29.886 41.449 40.597 29.821 50.224

2009 61.944 47.937 67.087 71.927 53.957 60.637 36.292 30.247 41.819 41.011 29.897 50.770

2010 62.603 48.317 67.303 72.396 54.279 60.946 36.809 30.657 42.077 41.261 29.931 51.387


II - 31

No. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Kecamatan Punggelan Karangkobar Pagentan Pejawaran Batur Wanayasa Kalibening Pandanarum Jumlah

2006

2007

2008

2009

2010

70.278 28.009 37.033 41.366 37.855 43.330 43.813 21.777 903.059

70.878 28.151 37.157 41.829 38.119 43.891 44.327 21.846 910.513

71.507 28.261 37.290 42.167 38.487 44.345 44.898 21.932 917,630

72.029 28.484 37.382 42.641 38.861 45.418 45.365 21.956 925.661

72.468 28.788 37.408 43.080 39.094 46.135 45.592 22.157 932.688


Tabel 2.11 Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjarnegara Diperinci Tiap Kecamatan Tahun 2005/2006–2009/2010 (dalam persen)

No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

Kecamatan Susukan Purworejo Klampok Mandiraja Purwonegoro Bawang Banjarnegara Pagedongan Sigaluh Madukara Banjarmangu Wanadadi Rakit Punggelan Karangkobar Pagentan Pejawaran Batur Wanayasa Kalibening Pandanarum Jumlah

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

Rata-rata Pertumbuhan

0,75 0,85 0,32 0,61 0,16 0,29 0,19 1,35 0,98 0,63 0,64 0,38 0,60 0,88 0,81 0,88 0,92 0,97 1,32 0,68 0,67

1,35 0,81 0,22 1,05 0,80 0,15 0,90 1,86 0,55 0,98 0,63 0,97 0,85 0,51 0,33 1,12 0,70 1,29 1,17 0,32 0,83

0,82 0,93 0,15 0,72 0,35 0,39 1,28 2,09 1,04 0,54 0,60 1,15 0,89 0,39 0,36 0,81 0,97 1,03 1,29 0,39 0,78

0,69 0,99 0,39 1,14 0,64 0,22 1,61 1,21 0,89 1,02 0,25 1,09 0,73 0,79 0,25 1,12 0,97 2,42 1,04 0,11 0,88

1,06 0,79 0,32 0,65 0,60 0,51 1,42 1,36 0,62 0,61 0,11 1,22 0,61 1,07 0,07 1,03 0,60 1,58 0,50 0,92 0,76

0,98 0,88 0,27 0,89 0,60 0,32 1,30 1,63 0,77 0,79 0,40 1,11 0,77 0,69 0,25 1,02 0,81 1,58 1,00 0,43 0,78


Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banjarnegara dapat dipengaruhi oleh kondisi tingkat kelahiran, kematian dan migrasi dari penduduknya. Pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan kematian saja disebut pertumbuhan alami dan pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian dan migrasi disebut pertumbuhan non alami.


II - 32

Secara umum jumlah kelahiran dan kematian di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 yaitu jumlah kelahiran sebesar 6.309 jiwa dan jumlah kematian sebesar 2.315 jiwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah kelahiran di Kabupaten Banjarnegara jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kematian. Apabila diperinci tiap kecamatan, pada tahun tersebut 2010 jumlah kelahiran tertinggi terdapat di Kecamatan Madukara yaitu sebesar 533 jiwa sedangkan untuk jumlah kelahiran terendah terdapat di Kecamatan Pagentan sebesar 51 jiwa. Pada tahun yang sama, jumlah kematian tertinggi di Kecamatan Madukara sebesar 380 jiwa, sedangkan jumlah kematian terendah di Kecamatan Pagentan sebesar 18 jiwa. Migrasi di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2010, penduduk yang datang berjumlah 1.888 jiwa dan penduduk yang pindah berjumlah 2.139 jiwa. Diperinci tiap kecamatan, migrasi datang tertinggi terdapat di Kecamatan Madukara yaitu sebesar 408 jiwa dan terkecil di Kecamatan Pagentan yaitu sebesar 4 jiwa, sedangkan migrasi pindah yang terbesar di Kecamatan Madukara yaitu sebesar 404 jiwa dan terkecil di Kecamatan Wanayasa yaitu sebesar 5 jiwa, Untuk melihat kondisi kematian, kelahiran, migrasi datang, dan migrasi pergi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

1, 2, 3, 4, 5,

Tabel 2.12 Banyaknya Kelahiran dan Kematian Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Penduduk Jumlah Jumlah Kecamatan Datang Tengah Tahun Kelahiran Kematian Susukan 62.278 473 161 19 Purworejo Klampok 48.149 415 170 195 Mandiraja 67.200 326 194 95 Purwonegoro 72.161 481 197 142 Bawang 54.137 338 169 165

6,

Banjarnegara

60.671

345

127

169

112

7,

Pagedongan

36.556

292

22

25

42

8,

Sigaluh

30.440

289

72

104

104

No,

Pergi 6 272 124 191 192

9,

Madukara

41.920

533

380

408

404

10, 11, 12,

Banjarmangu Wanadadi Rakit

41.108 29.867 51.091

233 203 355

54 45 75

33 79 41

59 173 25

13,

Punggelan

42.266

474

180

108

200

14,

Karangkobar

28.615

166

53

140

80

15,

Pagentan

37.388

51

18

4

17

16,

Pejawaran

42.879

362

144

19

36

17,

Batur

38.985

172

60

30

33

18,

Wanayasa

45.702

447

53

44

5

19,

Kalibening

45.491

195

81

29

42

20,

Pandanarum

22.041

159

60

39

22

928.945

6.309

2.315

1.888

2.139

Jumlah



II - 33

2.3.2

Kepadatan Penduduk Jumlah rumah tangga tahun 2010 di Kabupaten Banjarnegara adalah 245.242 KK dengan

rata-rata per KK adalah 4 jiwa, sedangka angka kepadatan penduduk sebesar 872 jiwa/Km 2. jumlah rumah tangga terbesar adalah di Kecamatan Purwonegoro yaitu 21.314 keluarga, jumlah rumah tangga terkecil adalah di Kecamatan Pandanarum yaitu sebesar 6.411 keluarga. Kemudian jika dilihat berdasarkan jumlah kepadatan penduduknya maka, angka kepadatan penduduk tertinggi adalah di Kecamatan Banjarnegara yaitu sebesar 2.323 jiwa/Km2, dan angka kepadatan penduduk terendah adalah di Kecamatan Pandanarum yaitu sebesar 378 jiwa/Km 2. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah rumah tangga dan angka kepadatan penduduk di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.13 Banyaknya Desa/Kelurahan, Luas, Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010

No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

Kecamatan Susukan Purworejo Klampok Mandiraja Purwonegoro Bawang Banjarnegara Pagedongan Sigaluh Madukara Banjarmangu Wanadadi Rakit Punggelan Karangkobar Pagentan Pejawaran Batur Wanayasa Kalibening Pandanarum Jumlah

Jmlh Desa/ Kelurahan 15 8 16 13 18 13 9 15 20 17 11 11 17 13 16 17 8 17 16 8 278

Luas (Km2) 52,66 21,87 52,61 73,86, 55,25 26,24 80,51 39,56 48,20 46,36 28,27 32,45 102,84 39,67 46,19 52,25 47,17 82,01 83,78 58,56 1.069,71

Jmlh Penduduk (Jiwa) 62.603 48.317 67.303 72.396 54.279 60.946 36.809 30.657 42.077 41.261 29.931 51.361 72.468 28.788 37.408 43.080 39.094 46.135 45.592 22.157 932.688

Jmlh Kepadatan Rmh Tangga (Jiwa/Km2) (KK) 15.875 1.189 11.570 2.209 16.853 1.279 21.314 980 15.066 982 14.542 2.323 8.889 457 8.313 775 10.310 873 12.251 890 8.561 1.059 14.766 1.583 18.272 705 7.553 726 10.015 810 10.726 824 9.729 829 12.872 563 11.354 544 6.411 378 245.242 872

Rata-rata (Jiwa/KK) 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4



II - 34

Peta 2.11, Peta Sebara Penduduk


2.3.3

Struktur Penduduk Struktur penduduk di Kabupaten Banjarnegara ditinjau menurut umur, mata pencaharian

dan tingkat pendidikan penduduk. 2.3.3.1 Struktur Penduduk Menurut Umur Struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada Kabupaten Banjarnegara dapat menggambarkan usia produktif, usia anak-anak dan usia tidak produktif. Usia anak-anak meliputi usia di bawah 15 tahun sedangkan usia produktif antara 15 sampai dengan 59 tahun, sedangkan usia tidak produktif pada usia di atas 60 tahun, Dilihat dari kondisi tersebut maka Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 memiliki struktur umur dominan pada usia produktif, disusul usia sekolah dan usia belum dan tidak produktif, Kondisi penduduk menurut struktur umur ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : Tabel 2.14 Penduduk Menurut Kelompok umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 No,

Kelompok Umur

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

0-4

40.602

38.662

79.264

2

5-9

46.583

46.767

93.350

3

10 - 14

48.876

43.811

92.687

4

15 - 19

42.511

38.250

80.761

5

20 - 24

34.427

33.979

68.406

6

25 - 29

32.522

35.530

68.052

7

30 - 34

32.231

37.330

59.561

8

35 - 39

36.529

39.030

75.559

9

40 - 44

34.818

35.345

70.163

10

45 - 49

28.754

29.198

57.952

11

50 - 54

25.634

23.830

49.464

12

55 - 59

17.929

16.769

34.698

13

60+

44.994

47.777

92.771

Jumlah

466.410

466.278

932.688


Tabel 2.15 Penduduk Menurut Kelompok Usia Dewasa/Anak-anak dan Jenis Kelamin Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010

No,

Kecamatan

Dewasa Laki-laki Perempuan

Anak-anak Laki-laki Perempuan

Jumlah

1,

Susukan

22.081

22.717

9.094

8.711

62.603

2,

Purworejo Klampok

17.333

17.236

7.139

6.609

48.317

3,

Mandiraja

23.341

24.828

9.614

9.520

67.303

4,

Purwonegoro

25.655

26.147

10.567

10.027

72.396

5,

Bawang

19.235

19.604

7.922

7.518

54.279

6,

Banjarnegara

21.407

22.207

8.817

8.515

60.946


II - 36

No,

Kecamatan

Dewasa Laki-laki

Anak-anak

Perempuan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

7,

Pagedongan

13.035

13.304

5.368

5.102

36.809

8,

Sigaluh

11.075

10.857

4.562

4.163

30.657

9,

Madukara

14.888

15.220

6.132

5.837

42.077

10,

Banjarmangu

14.614

14.910

6.019

5.718

41.261

11,

Wanadadi

10.636

10.780

4.381

4.134

29.931

12,

Rakit

18.166

18.605

7.482

7.134

51.387

13,

Punggelan

25.691

26.163

10.582

10.032

72.468

14,

Karangkobar

10.247

10.352

4.220

3.969

28.788

15,

Pagentan

13.338

13.428

5.493

5.149

37.408

16,

Pejawaran

15.382

15.442

6.335

5.921

43.080

17,

Batur

13.926

14.047

5.735

5.386

39.094

18,

Wanayasa

16.440

16.570

6.771

6.354

46.135

19,

Kalibening

15.938

16.689

6.565

6.400

45.592

20,

Pandanarum Jumlah

7.921

7.932

3.263

3.041

22.157

330.349

337.038

136.061

129.240

932.688


2.3.3.2 Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian Struktur penduduk menurut mata pencaharian dapat menggambarkan kondisi perekonomian penduduk dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Jenis mata pencaharian penduduk yang Utama Kabupaten Banjarnegara mempunyai banyak ragamnya, dari pertanian, industri, perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa-jasa. Dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Banjarnegara, yaitu sebanyak 1,073,187, jiwa, sesuai data banyaknya penduduk berumur 10 tahun keatas menurut lapangan usaha tahun 2008 yang memiliki mata pencaharian hanya sebanyak 422,317 jiwa, Mata pencaharian utama sebagian besar penduduk di Kabupaten Banjarnegara adalah di sektor pertanian, yaitu sebanyak 206,032 jiwa, sedangkan paling rendah adalah di sektor Listrik, Gas dan Air Minum, yaitu sebanyak 116 jiwa. Untuk jelasnya mengenai jumlah penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.16 Penduduk Usia 10 tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 No,

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lapangan Usaha Utama Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Listrik, Gas dan Air Minum Bangunan Perdagangan Angkutan

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 129,889 76,143 3,276 917 12,581 26,797 116 28,829 31,879 38,571 12,408 45

Jumlah 206,032 4,193 39,378 116 28,829 70,450 12,453


II - 37

No,

8. 9.

Lapangan Usaha Utama Bank Lemb, Keuangan Lainnya Jasa-jasa Jumlah

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 2,852 1,487 34,993 21,534 256,823 165,494

Jumlah 4,339 56,527 422,317


2.3.3.3 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, khususnya mereka yang telah berumur 6 tahun ke atas, sebagian besar hanya tamat Sekolah Dasar (SD), Tingkat partisipasi kasar SD sebesar 103,95% sedangkan tingkat partisipasi murni SD adalah 98,05%, Angka partisipasi kasar Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 95,81%, sedangkan angka partisipasi murni sebesar 88,29%, Pada angka partisipasi Kasar SMA di Kabupaten Banjarnegara sebesar 51,06% dan angka partisipasi murni sebesar 45,91% Tabel 2.17 Angka Partisipasi Kasar Dirinci Menurut Kecamatan dan Tingkat Sekolah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010

No,

Kecamatan

Angka Partisipasi Kasar (%) SD

SMP

SMA

1,

Susukan

102,90

82,33

-

2,

Purworejo Klampok

176,87

153,68

234,71

3,

Mandiraja

96,29

92,79

3,71

4,

Purwonegoro

97,07

73,93

20,18

5,

Bawang

93,30

97,48

144,03

6,

Banjarnegara

94,90

153,43

373,08

7,

Pagedongan

90,16

65,40

7,88

8,

Sigaluh

103,17

72,68

64,27

9,

Madukara

112,93

148,81

5,27

10,

Banjarmangu

187,44

83,58

13,38

11,

Wanadadi

89,04

144,44

64,97

12,

Rakit

98,91

98,92

8,43

13,

Punggelan

14,

Karangkobar

15,

99,89

82,30

26,48

104,62

119,23

71,67

Pagentan

91,18

80,53

5,10

16,

Pejawaran

104,48

84,00

3,34

17,

Batur

113,35

70,59

13,66

18,

Wanayasa

99,77

82,95

11,40

19,

Kalibening

114,73

81,58

32,05

20,

Pandanarum

71,82

80,29

7,12

103,95

95,81

51,06

Jumlah



II - 38

Tabel 2.18 Angka Partisipasi Murni Dirinci Menurut Kecamatan dan Tingkat Sekolah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Angka Partisipasi Murni (%) No, Kecamatan SD SLTP SLTA 1.

Susukan

2.

Purworejo Klampok

99,02

79,74

-

169,11

146,28

220,59

3.

Mandiraja

91,86

86,92

1,84

4.

Purwonegoro

94,14

70,38

16,85

5.

Bawang

87,74

93,26

137,93

6.

Banjarnegara

91,80

144,59

361,55

7.

Pagedongan

81,98

53,57

7,03

8.

Sigaluh

98,30

65,24

56,87

9.

Madukara

105,42

136,54

3,81

10.

Banjarmangu

175,13

74,31

5,11

11.

Wanadadi

85,25

136,70

59,42

12.

Rakit

89,74

91,44

4,09

13.

Punggelan

93,37

75,06

21,00

14.

Karangkobar

96,76

108,26

59,46

15.

Pagentan

84,47

63,63

2,35

16.

Pejawaran

97,20

70,34

1,80

17.

Batur

105,01

61,90

9,31

18.

Wanayasa

93,88

73,03

6,53

19.

Kalibening

107,42

73,69

17,18

20.

Pandanarum

69,01

72,57

4,44

Jumlah

98,05

88,29

45,91


2.4

PENDIDIKAN Fasilitas pendidikan di Kabupaten Banjarnegara meliputi TK, SD, SMP, SMA dan politeknik,

serta fasilitas pendidikan agama mulai dari Madrasah Diniyyah (MD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), baik negeri maupun swasta. Kondisi fasilitas pendidikan di Kabupaten Banjarnegara dapat didiskripsikan sebagai berikut: a. Fasiilitas Pendidikan Umum 

Fasilitas pendidikan playgroup di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 sebanyak 352 unit, yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, Persebaran playgroup terbesar berada di Kecamatan Bawang sebanyak 28 unit, kemudian Kecamatan Banjarnegara 25 unit. Sedangkan fasilitas playgroup paling sedikit di kecamatan Pandanarum sebanyak 7 unit.



Fasilitas pendidikan Taman Kanak-kanak di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 adalah 278 unit dengan penyebaran terbesar pada Kecamatan Rakit (33 TK) dan jumlah terkecil di Kecamatan Pagentan yang hanya memiliki 4 Taman Kanak-kanak.



Fasilitas SD baik negeri maupun swasta berjumlah 654 unit, dengan penyebaran terbesar pada Kecamatan Susukan (50 unit) dan terkecil pada Kecamatan Pandanarum (20 SD).


II - 39



Fasilitas SMP berjumlah 107 unit pada Tahun 2010, dengan penyebaran terbesar pada Kecamatan Banjarnegara (9 unit) dan terkecil pada Kecamatan Sigaluh, Rakit dan Pandanarum (3 unit),



Fasilitas SMA baik negeri maupun swasta di Kabupaten Banjarnegara berjumlah 13 unit pada Tahun 2010 yang terdapat di Kecamatan Banjarnegara (3 unit), Kecamatan Purworejo Klampok (2 unit), Kecamatan Mandiraja, Purwonegoro,

Bawang, Sigaluh,

Wanadadi, Karangkobar, Batur dan Kalibening masing-masing 1 unit, 

Fasilitas SMK tersedia di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 17 unit, yang tersebar di Kecamatan Banjarnegara sebanyak 6 unit; Purworejo Klampok (3 unit); Kecamatan Bawang (2 unit); Kecamatan Sigaluh, Banjarmangu, Wanadadi, Punggelan, Karangkobar dan Wanayasa masing-masing 1 unit,



Politeknik Banjarnegara terdapat di Kecamatan Madukara,



STIE Taman Siswa dan STIMIK Tunas Bangsa terdapat di Kecamatan Banjarnegara, Selengkapnya mengenai keberadaan fasilitas pendidikan formal umum pada Kabupaten

Banjarnegara seperti pada Tabel di bawah ini. Tabel 2.19 Banyaknya Sarana Pendidikan Umum dirinci Menurut Kecamatan Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 No

Kecamatan

Playgroup

TK

SD

SMP

SMA

SMK

Polteknik/ STIE

1

Susukan

16

21

50

6

-

-

-

2

Purworejo Klampok

18

19

34

5

2

3

-

3

Mandiraja

17

18

47

7

1

-

-

4

Purwonegoro

20

25

49

7

1

-

-

5

Bawang

28

13

36

6

1

2

-

6

Banjarnegara

25

17

39

9

3

6

2

7

Pagedongan

19

9

22

4

-

-

-

8

Sigaluh

24

12

23

3

1

1

-

9

Madukara

18

18

30

6

-

-

1

10

Banjarmangu

18

18

29

4

-

1

-

11

Wanadadi

9

10

25

5

1

1

-

12

Rakit

23

33

34

3

-

-

-

13

Punggelan

21

19

43

7

-

1

-

14

Karangkobar

9

7

27

5

1

1

-

15

Pagentan

23

4

29

6

-

-

-

16

Pejawaran

21

5

29

6

-

-

-

17

Batur

12

4

24

3

1

-

-

18

Wanayasa

16

13

31

5

-

1

-

19

Kalibening

8

6

33

6

1

-

-

20

Pandanarum

7

7

20

4

-

-

-

352

278

654

107

13

17

3

Jumlah



II - 40

b.

Fasilitas Pendidikan Agama 

Fasilitas MI pada tahun 2010 baik negeri maupun swasta berjumlah 198, yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Banjarnegara dengan persebaran terbesar di Kecamatan Punggelan sebanyak 26 unit, sedangkan pesebaran terkecil berada di Kecamatan Pagentan dan Pandanarum dengan 3 unit.



Fasilitas MTs baik negeri maupun swasta berjumlah 37 unit, dengan penyebaran terbesar pada Kecamatan Banjarnegara dan Rakit (masing-masing 4 unit).



Fasilitas Madrasah Aliyah baik swasta maupun negeri di Kabupaten Banjarnegara adalah 14 unit yang terdapat di Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Pagedongan dan Bawang (2 unit); Kecamatan Purworejo Klampok, Sigaluh, Madukara, Wanadadi, Rakit, Karangkobar, Wanayasa dan Kalibening (masing-masing 1 unit),



Selain ke-empat kelompok fasilitas pendidikan keagamaan yang ada di Kabupaten Banjarnegara juga terdapat fasilitas pendidikan informal berupa pondok pesantren yang tercatat pada tahun 2010 adalah 129 Ponpes. Selengkapnya mengenai keberadaan fasilitas pendidikan pada Kabupaten Banjarnegara

seperti pada Tabel di bawah ini. Tabel 2.20 Banyaknya Sarana Pendidikan Formal Agama dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Fas Pend, Fas Pend. Formal Agama No Kecamatan Informal MI MTs MA Pesantren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Susukan Purworejo Klampok Mandiraja Purwonegoro Bawang Banjarnegara Pagedongan Sigaluh Madukara Banjarmangu Wanadadi Rakit Punggelan Karangkobar Pagentan Pejawaran Batur Wanayasa Kalibening Pandanarum Jumlah

5 9 13 8 16 4 17 6 6 12 9 19 26 5 3 10 4 16 7 3 198

1 3 2 2 3 4 2 2 1 1 4 3 1 2 1 3 2 37

1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 14

3 3 11 5 8 12 4 3 10 6 4 10 15 3 1 9 6 10 6 129



II - 41

2.5

KESEHATAN Fasilitas kesehatan pada wilayah ini mencakup jumlah Rumah Sakit Umum (RSU), rumah

sakit bersalin, rumah bersalin, puskesmas, puskesmas pembantu, praktek dokter, apotik dan toko obat, Kecamatan Banjarnegara merupakan kecamatan terlengkap dalam penyediaan fasuilitas ini, Keberadaan fasilitas kesehatan pada wilayah Kabupaten Banjarnegara dapat didiskripsikan sebagai berikut: 

Rumah sakit terdapat 4 unit, yaitu di Kecamatan Banjarnegara, Bawang, Purwonegoro, dan Purworejo Klampok masing-masing 1 unit,



Balai Pengobatan terdapat 33 unit yang tersebar di 13 Kecamatan, antara lain: Banjarnegara sebanyak 7 unit; Madukara 5 unit; Purwonegoro dan Purworejo Klampok masing-masing 4 unit; Bawang 3 unit; Sigaluh dan Wanadadi masing-masing 2 unit; serta Pagedongan, Banjarmangu, Rakit, Wanayasa, Kalibening dan Pandanarum (masing-masing 1 unit),



Rumah sakit bersalin terdapat 1 buah, yaitu di Kecamatan Banjarnegara,



Puskesmas tersebar merata di setiap kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, rata-rata setiap Kecamatan memiliki 2 Puskesmas, kecuali Kecamatan Pagedongan, Karangkobar, Pejawaran, Kalibening dan Pandanarum masing-masing hanya memiliki 1 puskesmas,



Puskesmas Pembantu tersebar merata di setiap kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan memiliki 4 Puskesmas Pembantu yaitu Kecamatan Mandiraja; Kecamatan Purwonegoro, Bawang, Sigaluh, Punggelan, Pejawaran dan Wanayasa (masing-masing 3 unit); sedangkan yang memiliki jumlah Puskesmas Pembantu terkecil yaitu di Kecamatan Purworejo Klampok, Banjarmangu, Rakit, Batur, Kalibening dan Pandanarum (masingmasing 1 unit),



Puskesmas Keliling tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, Rata-rata setiap Kecamatan memiliki 2 Puskesmas Keliling, kecuali Kecamatan Pagedongan, Karangkobar, Pejawaran, Kalibening dan Pandanarum (memiliki 1 unit Puskesmas Keliling),



Toko Obat di Kabupaten Banjarnegara berjumlah 7 unit, yang tersebar di Kecamatan Banjarnegara (3 unit); Karangkobar (2 unit); dan Purworejo Klampok dan Wanadadi masing-masing 1 unit,



Laboratorium hanya terdapat di Kecamatan Banjarnegara, sebanyak 1 unit,



Apotik di Kabupaten Banjarnegara tidak terdapat di seluruh kecamatan, namun hanya terdapat di kecamatan tertentu, Jumlah apotek terbanyak terdapat di Kecamatan Banjarnegara sebanyak 11 unit. Untuk lebih jelasnya mengenai penyebaran fasilitas kesehatan pada wilayah ini dapat

dilihat pada Tabel di bawah ini.


II - 42

Tabel 2.21 Banyaknya Sarana Kesehatan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Puskes Pmbntu

Puskes Ling

Tk, Obat

Lab.

Apotik

2

2

2

-

-

1

-

2

1

2

1

-

5

-

-

2

4

2

-

-

4

1

4

-

2

3

2

-

-

3

Bawang

1

3

-

2

3

2

-

-

3

6

Banjarnegara

1

7

1

2

2

2

3

1

11

7

Pagedongan

-

1

-

1

2

1

-

-

-

8

Sigaluh

-

2

-

2

3

2

-

-

1

9

Madukara

-

5

-

2

2

2

-

-

1

10

Banjarmangu

-

1

-

2

1

2

-

-

1

11

Wanadadi

-

2

-

2

2

2

1

-

2

12

Rakit

-

1

-

2

1

2

-

-

1

13

Punggelan

-

-

-

2

3

2

-

-

1

14

Karangkobar

-

-

-

1

2

1

2

-

1

15

Pagentan

-

-

-

2

2

2

-

-

-

16

Pejawaran

-

-

-

1

3

1

-

-

-

17

Batur

-

-

-

2

1

2

-

-

1

18

Wanayasa

-

1

-

2

3

2

-

-

-

19

Kalibening

-

1

-

1

1

1

-

-

1

20

Pandanarum

-

1

-

1

1

1

-

-

-

Jumlah

4

33

1

35

42

35

7

1

37

No

Kecamatan

RS

BP

RSB

-

-

-

1

4

3

Susukan Purworejo Klampok Mandiraja

-

4

Purwonegoro

5

1 2

Puskesmas


2.6

SOSIAL MASYARAKAT

2.6.1

Fasilitas Peribadatan Fasilitas peribadatan yang tersedia di wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi masjid,

mushola/ langgar, gereja, pura dan wihara, Fasilitas peribadatan berupa Masjid dan Mushola/ langgar tersebar merata di seluruh kecamatan se Banjarnegara, namun fasilitas peribadatan lain, hanya terdapat pada kecamatan tertentu, 

Masjid sebagai tempat ibadah kaum Muslim tersedia sebanyak 1.512 unit. Penyebaran terbanyak terdapat pada Kecamatan Punggelan sebanyak 127 unit, disusul kemudian pada Kecamatan Wanayasa, Sementara jumlah terendah terdapat pada Kecamatan Batur yaitu sebanyak 35 unit.



Fasilitas mushola/langgar yang mempunyai jangkauan pelayanan lebih kecil daripada masjid tersedia sebanyak 3.554 unit. Penyebaran terbesar terdapat pada wilayah Kecamatan Rakit, yaitu sebanyak 372, Sementara jumlah terendah pada Kecamatan Pandanarum sebanyak 30 unit.


II - 43



Fasilitas gereja sebagai tempat ibadah pemeluk Katholik tersedia sebanyak 8 unit yang tersebar di Kecamatan Purworejo Klampok, Purwonegoro, Banjarnegara (masing-masing 2 unit), Kecamatan Madukara dan Kecamatan Mandiraja sebanyak 1 unit.



Fasilitas gereja Protestan sebagai tempat ibadah pemeluk Protestan tersedia sebanyak 18 unit yang tersebar di Kecamatan Purwonegoro sebanyak 7 unit, Banjarnegara sebanyak 5 unit, Purworejo Klampok sebanyak 3 unit, sedangkan Kecamatan Susukan, Mandiraja dan Madukara masing-masing sebanyak 1 unit.



Vihara (tempat ibadah pemeluk Budha) terdapat 10 unit yang tersebar di Kecamatan Pagentan sebanyak 3 unit, Kecamatan Mandiraja dan Purwonegoro sebanyak 2 unit, Kecamatan Susukan, Banjarnegara dan Madukara sebanyak 1 unit.

Selengkapnya mengenai keberadaan fasilitas peribadatan pada Kabupaten Banjarnegara seperti pada Tabel berikut. Tabel 2.22 Banyaknya Sarana Tempat Ibadah Dirinci Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010

1

Susukan

56

Langgar/ Mushola 237

2

Purworejo Klampok

44

155

2

3

3

Mandiraja

57

419

1

1

2

4

Purwonegoro

104

312

2

7

2

5

Bawang

91

271

-

-

-

6

Banjarnegara

105

198

2

5

1

7

Pagedongan

86

181

-

-

-

8

Sigaluh

63

74

-

-

-

9

Madukara

77

154

-

1

1

10

Banjarmangu

97

163

-

-

-

11

Wanadadi

59

124

-

-

-

12

Rakit

67

372

-

-

-

13

Punggelan

127

259

-

-

-

14

Karangkobar

61

111

-

-

-

15

Pagentan

73

100

-

-

3

16

Pejawaran

77

63

-

-

-

17

Batur

35

84

-

-

-

18

Wanayasa

72

143

-

-

-

19

Kalibening

95

104

-

-

-

20

Pandanarum

66

30

-

-

-

1.512

3.554

8

18

10

No

Kecamatan

Jumlah

Masjid

Gereja Khatolik 1

Gereja Protestan 1

Vihara/ Pura 1



II - 44

2.6.2

Fasilitas Pelayanan Umum Fasilitas pelayanan umum yaitu pelayanan perkantoran dari pemerintah pemerintah yang

mendukung pada kegiatan pelayanan umum yang meliputi pelayanan pemerintahan dan pelayanan kewarganegaraan yang meliputi hak dan kewajiban sebagai warga negara, Pelayanan umum dari perkantoran milik pemerintah meliputi keamanan, birokrasi, dan pelayanan umum lainnya, dengan bangunan gedung berupa 1 buah kantor Pemerintah Daerah Kabupaten, 20 kantor Kecamatan, dan 278 kantor Kepala Desa/Kelurahan, Perkantoran lainnya meliputi kantorkantor Dinas dilingkungan Kabupaten Banjarnegara, kantor-kantor Dinas dan Departemen, Kantor Polisi dan Hankam, Fasilitas pelayanan umum ini telah tersebar sesuai dengan skala pelayanannya, untuk skala pelayanan kabupaten hampir semua fasilitas ada di Kecamatan Banjarnegara sebagai Ibukota Kabupaten, sedangkan untuk fasilitas pelayanan umum dengan skala kecamatan ada di Ibu Kota Kecamatan masing-masing. 2.6.3

Kebudayaan Masyarakat Dalam perang Diponegoro. R,Tumenggung Dipoyudo IV berjasa kepada pemerintah

mataram, sehingga di usulkan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono VII untuk di tetapkan menjadi bupati banjar berdasarkan Resolutie Governeor General Buitenzorg tanggal 22 agustus 1831 nomor I, untuk mengisi jabatan Bupati Banjar yang telah dihapus setatusnya yang berkedudukan di Banjarmangu dan dikenal dengan Banjarwatulembu dan usul tersebut disetujui. Persoalan meluapnya Sungai Serayu menjadi kendala yang menyulitkan komunikasi dengan Kasunanan Surakarta, Kesulitan ini menjadi sangat dirasakan menjadi beban bagi bupati ketika beliau harus menghadiri Pasewakan Agung pada saat-saat tertentu di Kasultanan Surakarta, Untuk mengatasi masalah ini diputuskan untuk memindahkan ibukota kabupaten ke selatan Sungai Serayu. Daerah Banjar (sekarang Kota Banjarnegara) menjadi pilihan untuk ditetapkan sebagai ibukota yang baru, Kondisi daerah yang baru ini merupakan persawahan yang luas dengan beberapa lereng yang curam, Di daerah persawahan (Banjar) inilah didirikan ibukota kabupaten (Negara) yang baru sehingga nama daerah ini menjadi Banjarnegara (Banjar : Sawah, Negara : Kota).

2.7

KONDISI UTILITAS WILAYAH

2.7.1

Jaringan Air Bersih Penyediaan

air

bersih

perkotaan

bertujuan

untuk

menunjang

perkembangan

pembangunan di Kabupaten Banjarnegara, Tanpa adanya air bersih yang layak dan cukup, perkotaan tidak dapat berkembang baik, Oleh karena itu, tuntutan yang semakin besar terhadap air bersih di Kabupaten Banjarnegara harus diiringi dengan kualitas dan kuantitas pelayanan yang baik pula, Prasarana air bersih untuk Kabupaten Banjarnegara selama ini dilayani oleh sistem pelayanan air bersih perpipaan (PDAM) dan non perpipaan, Walaupun belum merata menjangkau


II - 45

seluruh penduduk, sistem penyediaan air bersih PDAM saat ini telah dapat melayani setiap wilayah yang ada di Kabupaten Banjarnegara terutama yang dekat dengan jalan raya, A.

Perpipaan (PDAM) PDAM adalah penyedia utama air bersih perkotaan di Kabupaten Banjarnegara, Akan

tetapi karena keterbatasan investasi, kondisi PDAM belum dapat berkembang optimal sehingga cakupan pelayanannya juga tergolong masih sangat rendah, Sampai tahun 2010, pelayanan kebutuhan air bersih yang dapat dijangkau oleh sambungan air dari PDAM Kabupaten Banjarnegara baru 8,180 pelanggan/rumah tangga, atau hanya terlayani 3,39% dari 241,527 rumah tangga, Pelayanan PDAM masih sangat terbatas pada bagian pusat kota dan sekitarnya, Oleh karena itu, perlu penambahan jaringan pelayanan air bersih PDAM guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada daerah yang belum terlayani, PDAM Kabupaten Banjarnegara dibagi ke dalam beberapa cabang pelayanan sesuai dengan area pelayanannya, PDAM Kabupaten Banjarnegara mengelola beberapa sumber air baku dengan memanfaatkan air permukaan dan air tanah, Tetapi alternatif sumber air baku yang lebih dioptimalkan pemanfaatannya berasal dari air permukaan, yaitu Sungai Serayu. Air tanah yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku oleh PDAM adalah air tanah dangkal dan air tanah dalam, Namun sumber air tanah dangkal hanya dapat dimanfaatkan pada musim penghujan saja karena pada musim kemarau sumur biasanya mengalami kekeringan. Tabel 2.23 Banyaknya Pelanggan Air PDAM dan Jumlah Pemakaian Air (m 3) yang Dipakai Dirinci Menurut IKK di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010

No

IKK

Banyaknya

Jumlah Pemakaian Air

Pelanggan

(m3)

1 Susukan

296

55.050

2 Purworejo Klampok

628

116.380

3 Mandiraja

100

18.453

4 Purwonegoro

151

25.922

5 Bawang

421

109.387

5.045

1.099.543

7 Wanadadi

159

30.113

8 Punggelan

582

99.395

9 Kaeangkobar

235

37.620

10 Pejawaran

86

17.591

11 Wanayasa

308

38.073

12 Kalibening

101

15.046

8.112

1.662.573

6 Banjarnegara

Jumlah Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010


II - 46

Tabel 2.24 Banyaknya Air Minum yang Disalurkan oleh PDAM Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010

No, I.

II.

Jenis

Jumlah

Air Minum yang Disalurkan

Pelanggan

Jumlah (m3)

Nilai (Rp. 000)

Sosial Sosial Umum

112

71.806

66.719.300

Sosial Khusus

134

47.741

79.869.940

Rumah Tangga A

7.297

1.398.650

2.761.044.950

Rumah Tangga B

133

23.695

63.220.830

194

77.100

228.496.770

242

43.581

197.465.000

Jumlah

8.112

1.662.573

3.396.816.790

Tahun 2009

8.270

1.619.440

3.327.288.420

Non Niaga

Rumah Tangga C Rumah Tangga D Instansi Pemerintah III.

Niaga Niaga Kecil Niaga Besar

IV,

Industri Industri Kecil Industri Besar

V,

Khusus Pelabuhan Tangki


B.

Non-perpipaan Sumber air bersih yang menggunakan non-perpipaan yaitu berasal langsung dari sungai

dan sumur. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Banjarnegara juga memanfaatkan secara langsung aliran sungai Serayu dan anak sungai lainnya untuk keperluan mencuci dan mandi serta irigasi pertanian, Selain itu, ada pula yang menggunakan sumur artetis maupun sumur gali, Bagi pemukiman yang letaknya dekat dengan sungai, mereka langsung mengambil air dari sungai dengan pipa-pipa yang dialirkan dari sungai menuju kerumah masing-masing, sedangkan pemukiman yang jauh dari sungai, mereka menggunakan sumur artesis untuk keperluan MCK sehari-hari,


II - 47

Peta 2.12, Peta Penyadiaan Air Minum Perpipaan PETA PENYEDIAAN SISTEM AIR MINUM PERPIPAAN (PDAM) KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN TERLAYANI KECAMATAN BELUM TERLAYANI .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

Sumber: PDAM Banjarnegara, 2010

2.7.2

Jaringan Listrik

Secara umum jaringan listrik telah menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten ini memiliki potensi sumber pembangkit listrik yang cukup besar, diantaranya adalah Waduk Mrica sebagai sumber pembangkit PLTA Mrica dan Panas Bumi Dieng sebagai sumber pembangkit PLTP Dieng, Namun disisi lain potensi pembangkit listrik yang ada di Waduk Mrica terjadi permasalahan sedimentasi endapan lumpur sehingga menyebabkan debit air yang ada di dalam waduk tersebut menjadi berkurang yang akhirnya

Gambar Kondisi Jaringan Listrik di Kabupaten Banjarnegara

berdampak pada pelayanan supply listrik menjadi berkurang, Sejauh ini jumlah pelanggan PLN pada tahun 2010 adalah sebanyak 154.446 pelanggan. Selain itu PLN juga mampu memenuhi kebutuhan listrik untuk fasilitas umum dan penerangan umum sebesar 30 dan 10 dari total kebutuhan untuk rumah tangga. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.25 Banyaknya Pelanggan Listrik PLN Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 No Kecamatan Banyaknya Pelanggan 1

Susukan

7.879

2

Purworejo Klampok

7.796

3

Mandiraja

9.846

4

Purwonegoro

9.546

5

Bawang

12.042

6

Banjarnegara

13.747

7

Pagedongan

6.348

8

Sigaluh

6.407

9

Madukara

8.124

10

Banjarmangu

6.649

11

Wanadadi

6.749

12

Rakit

7.509

13

Punggelan

9.758

14

Karangkobar

4.977

15

Pagentan

6.892

16

Pejawaran

6.045

17

Batur

4.386

18

Wanayasa

5.912

19

Kalibening

8.145

20

Pandanarum

5.689

Jumlah

154.446



II - 49

Pembangkit yang sudah beroperasi: 1. PLTA Pangsar Sudirman

3 x 60,3 MW

180,9 MW

2. PLTA Tulis

2 x 6,2 MW

12,4 MW

3. PLTP Dieng

60 MW

60,0 MW

4. PLTM Plumbungan

1,6 MW

5. PLTM Siteki

1,2 MW

6. PLTM Tapen

1,0 MW

7. PLTMH Karangtengah

300 Kw

0,3 MW

8. PLTMH Pesangkalan

20 Kw

0,02 MW

9. PLTMH Blimbing I (Sedang Solo)

100 Kw

0,1 MW

2.7.3

Jaringan Telekomunikasi Penyedia jasa di bidang Telekomunikasi di Kabupaten Banjarnegara adalah PT. Telkom

yang menyediakan sarana telekomunikasi yang terdiri dari Telepon Kabel, Flexi, Data Internet, Telkom Vision (Yes TV), penyedia saluran data langsung yang dapat digunakan oleh seluruh pelanggan di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Pengguna Jumlah pengguna jasa Telekomunikasi yang menjadi pelanggan Telkom termasuk layanan wartel yang dapat digunakan seluruh masyarakat di Kabupaten Banjarnegara. Sistem Jaringan Sistem Jaringan yang dimiliki PT, Telkom adalah: 

Jaringan Kabel Tanah



Jaringan Kabel Udara



Jaringan Transmisi antar Kota sebagai penghubung dengan Serat Optik ataupun lewat Transmisi Frekuensi Udara

Jaringan kabel tersebut diatas untuk melayani Telepon kabel baik untuk Voice, data ataupun internet, sedangkan

jaringan

Transmisi

antar

kota

untuk

menghubungkan dari satu kota ke kota lainnya dan bahkan untuk Sambungan Langsung Internasional (SLI).

Gambar Kondisi Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Banjarnegara

Jangkauan Pelayanan Jangkauan pelayanan jaringan Telkom, mulai jaringan kabel tanah maupun kabel udara telah menjangkau 20 Kecamatan di wilayah Kabupaten Banjarnegara. PT. Telkom tetap berupaya memberikan pelayanan jasa telekomunikasi dengan Telkom Flexi-nya yang secara fungsi kegunaan sama, bisa telepon lokal, SLJJ, internet dan lain sebagainya. .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

II - 50

2.7.4

Sistem Pengairan Sumber air yang dimanfaatkan untuk pengairan di Kabupaten Banjarnegara terdiri dari

sungai dan waduk, Sungai yang dimanfaatkan sebagai sumber pengairan yang dapat mengairi areal sawah seluas 14.568 hektar adalah Sungai Serayu dengan anak-anak sungainya : Kali Tulis, Kali Merawu, Kali Pekacangan, Kali Gintung dan Kali Sapi, sedangkan waduk yang dimanfaatkan untuk mengairi areal sawah tersebut adalah Waduk Mrica dan Waduk Tulis. Sawah di Kabupaten Banjarnegara sebagian besar adalah sawah irigasi yaitu irigasi teknis seluas 6.198 ha, irigasi tadah hujan seluas 3.725 ha, irigasi desa/non PU 1.463 ha, irigasi sederhana seluas 2.553 ha dan irigasi setengah teknis seluas 629 ha. 2.7.5

Jaringan Air Limbah Sistem air limbah di Kabupaten Banjarnegara hingga saat ini masih ditangani secara

individu oleh tiap-tiap rumah tangga dan masing-masing industri (industri rumah tangga). Air limbah rumah tangga langsung di buang ke saluran pembuangan/se-lokan, Untuk industri, sebagian kecil memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), air sebelum dibuang ke perairan umum diolah di dalam unit ini dulu. Jumlah air limbah buangan diperhitungkan dengan asumsi 80% dari air bersih yang dipergunakan menjadi air limbah. Besarnya pemakaian air bersih ratarata perjiwa perhari 70 liter. 2.7.6

Kondisi Persampahan Jaringan persampahan di Kabupaten Banjarnegara melayani Kota Banjarnegara dan

ibukota-ibukota kecamatan, yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Banjarnegara, dengan sistem pooling yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Sedangkan untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan membuang sampah dengan cara tradisional (dibakar/dikubur). Sampah di Kabupaten Banjarnegara berasal dari sampah Permukiman, pertokoan dan pasar, perkantoran, penyapuan jalan serta sampah dari sarana umum lainnya. Gambar Kondisi Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Banjarnegara

Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Tempat Pembuangan Sampah


II - 51

Sistem persampahan yang diterapkan dijelaskan secara umum yaitu (1) sampah dikelola swadaya masyarakat sampai ke TPS, (2) pembuangan sampah dari TPS ke TPA yang dilakukan oleh DKP. Sarana pengumpulan sampah di Kabupaten Banjarnegara yang tersedia adalah a.

6 truk sampah;

b.

150 gerobak sampah;

c.

15 Tempat Pembuangan Sampah;

d.

1 Tempat Pembuangan Akhir Sampah; dan

e.

1 truk tinja, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mampu mengangkut sampah 88,25% dari total sampah 3

166 m per hari. 2.7.7

Sistem Jaringan Jalan dan Transportasi Sistem jaringan jalan di Kabupaten Banjarnegara dilalui oleh jalur utama yang

menghubungkan wilayah-wilayah penting di Propinsi Jawa Tengah. Menurut fungsinya, jaringan yang ada meliputi fungsi kolektor dan lokal. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Sedangkan Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jaringan jalan di Kabupaten Banjarnegara dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1.

Kolektor Primer, merupakan jalur jalan utama di Kabupaten Banjarnegara yang menghubungkan Ibukota Banjarnegara dengan Kota Purbalingga (arah barat) dan Kota Wonosobo (arah timur) yang melalui Kecamatan Susukan kearah timur sampai dengan Kecamatan Sigaluh kearah barat;

2.

Lokal Primer, merupakan jalur jalan utama yang menghubungkan Ibukota Banjarnegara ke Kabupaten Pekalongan melalui Kecamatan Banjarmangu, Karangkobar, Wanayasa dan Kalibening;

3.

Lokal Primer, merupakan jalur jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Wanadadi ke arah utara melalui Kecamatan Rakit, Punggelan, Pandanarum sampai dengan Kecamatan Kalibening;

4.

Lokal Primer, merupakan jalur jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Banjarnegara ke Kabupaten Kebumen melalui Desa Panggisari Kecamatan Mandiraja ke arah selatan menuju Gombong Kabupaten Kebumen;

5.

Lokal Primer, merupakan jalur jalan utarna dari Ibukota Banjarnegara melalui Kecamatan Pagedongan ke arah selatan rnenuju perbatasan Kabupaten Kebumen;

6.

Lokal Primer, merupakan jalur jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Sigaluh ke arah utara melalui Kecamatan Madukara, Kecamatan Pagentan, Kecarnatan Pejawaran sampai dengan Kecamatan Batur;

7.

Lokal Primer, merupakan jalur jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Banjarmangu ke arah barat laut melalu Kecamatan Pandananrm sampai dengan Kecamatan Kalibening,

8.

Kolektor sekunder, merupakan jalur jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Wanayasa ke arah timur sampai dengan Kecamatan Batur;

9.

Kolektor sekunder, jalan penghubung antar kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara.


II - 52

Pengembangan jaringan jalan di wilayah Kabupaten Banjarnegara khususnya di wilayah kecamatan yang memiliki kawasan hutan yang dikelola olah pihak Perhutani biasanya sulit dilakukan. Hal ini menyebabkan aksesibilitas di wilayah kecamatan tersebut sangat terbatas karena minimnya akses jaringan jalan. Di wilayah kecamatan-kecamatan tersebut, disamping kondisi topografi wilayah yang kurang memadai untuk perluasan jaringan jalan, perizinan dari pihak Perhutani juga sulit diperoleh berkaitan dengan perluasan jaringan transportasi yang melalui kawasan hutan produksi tersebut. Panjang jalan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 adalah 1.030,613 Km. Dilihat dari jenis permukaannya, jalan di Kabupaten Banjarnegara dibagi atas tiga bagian, yaitu jalan aspal, jalan kerikil/ batu dan jalan tanah. Tabel 2.26 Daftar Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status di Kabupaten Banjarnegara Keadaan Tahun 2010

Keadaan

Jalan Negara

Status Jalan (Km) Jalan Provinsi

Jalan Kabupaten

A, Jenis Permukaan  Aspal  Kerikil  Tanah  Tidak dirinci Jumlah B, Kondisi Jalan  Baik  Sedang  Rusak  Rusak Berat Jumlah C, Kelas Jalan

57,713

84,490

725,88 133,52 29,01

57,713

84,490

888,41

19,582 38,131

28,350 55,890 0,250

452,59 150,83 116,77

84,490

168,21 888,41

57,713

 Kelas I  Kelas II  Kelas III  Kelas III A  Kelas III B  Kelas III C  Kelas tidak dirinci Jumlah

57,713 84,490

57,713

84,490

888,41 888,41



II - 53

Peta 2.13, Peta Jaringan Jalan


2.8

KONDISI PEREKONOMIAN Kondisi perekonomian Kabupaten Banjarnegara secara umum dijelaskan pada bagian ini.

2.8.1

Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah yang tumbuh relatif lebih lambat

dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Walaupun demikian, perkembangan ekonomi Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun terakhirmenunjukkan kinerja yang relatif baik dan stabil. Kemampuan daerah tercermin dari indikator pertumbuhan pendapatan asli daerah yang kontinyu yaitu pendapatan pajak dan retribusi. Berikut adalah realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010. Tabel 2.27 Realisasi Pendapatan Daerah Otonom Kabupaten Banjarnegara Menurut Jenis Penerimaan Tahun Anggaran 2010 Realisasi (Rp.)

No.

Jenis Penerimaan

I. 1. 2. 3. 4. II. 1. 2. 3. III. 1. 2. 3. 4. 5.

BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah BAGIAN DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah JUMLAH

9.265.190.711 39.760.948.541 3.348.725.471 10.061.970.780 47.313.951.641 506.783.177.000 60.953.600.000 364.627.500 23.556.433.639 54.621.064.800 56.442.683.000 37.190.274.038 849.662.647.121

Sumber: DPPKAD Kab. Banjarnegara dalam Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010

Jenis Penerimaan 1 Pajak Daerah

No.

2. Ret.Daerah 3. Bag.laba BUMD 4. Lain2 Pendapatan Jumlah

Tabel 2.28 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sendiri Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2006 – 2010 (dalam Juta Rp.) 2006 2007 2008 2009 2010 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 5.702,38 6.538,71

6.211,80

8.161,47

9.265,19

20.644,77 22.441,04 25.835,45 25.215,36 27.485,99 27.229,68 39.722,21 39.104,93

39.760,95

1.271,41 1.257,57

1.361,84

6.810,61 6.418,98 7.314,77

7.063,50

1.355,84 1.706,12 1.747,45

3.363,89

3.619,84

3.348,72

7.095,96 13.648,92 7.649,20 11.49113 7.115,75 10.229,49

8.862,91

9.750,57

10.061,97

26.405,53 29.938,63 41.058,29 44.872,94 42.726,84 46.521,39 59.012,52 60.636,81

-

62.436,83

Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010


II - 55

2.8.2

Perekonomian Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

merupakan daerah dengan pola perekonomian agraris, dimana sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian pada sektor pertanian. Kondisi ini dapat dilihat dari tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banjarnegara. Gambaran PDRB Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu lima tahun antara Tahun 2005 – 2009 ditunjukkan dengan tabel-tabel di bawah ini: Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banjarnegara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku LAPANGAN USAHA

2005

2006

2007

2008

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.442.648.864 1.250.964.905 73.917.887 61.585.462 25.491.675 30.688.936 19.835.673

1.627.355557 1.413.284.511 78.452.453 71.687.229 27.978.691 35.952.673 21.901.190

1.907.995.269 1.664.099.175 84.386.990 87.320.888 32.262.165 39.926.051 25.095.062

2.186.637.656 1.914.913.838 93.167.370 102.954.548 36.545.639 39.056.261 27.882.113

2.374.741.120 2.076.431.867 104.747.639 113.190.189 39.497.916 40.873.509 30.290.138

19.835.673 540.155.831 540.155.831 206.130.444 14.468.241 60.316.653 1.240.717 68.110 255.587.380 2.343.068 1.219 16.545.997 13.585.628 2.960.369 261.851.980 489.404.716 469.228.516 2.248.253 17.927.947 165.230.621 145.928.417 145.632.760 295.657 19.302.204 17.359.345 1.942.859 207.521.007 31.406.749 8.098.864

21.901.190 573.919.876 573.919.876 226.494.838 14.868.276 62.771.453 1.301.222 70.073 265.989.416 2.423.344 1.254 18.308.065 14.432.374 3.875.690 289.686.467 548.703.150 524.400.914 2.773.871 21.528.365 180.260.193 159.194.481 158.901.920 292.561 21.065.712 19.042.543 2.023.169 244.641.284 34.359.467 9.916.053

25.095.062 634.045.050 634.045.050 245.267.422 16.398.779 68.849.529 1.407.591 74.437 299.315.618 2.730.232 1.441 18.977.500 15.287.505 3.689.995 327.027.918 617.727.591 590.644.468 2.857.692 24.225.430 199.995.107 176.507.912 176.209.258 298.654 23.487.195 21.185.890 2.301.305 277.469.327 42.967.272 11.526.391

27.882.113 788.703.832 788.703.832 300.180.605 19.625.265 86.707.797 1.772.693 91.916 376.952.435 3.371.347 1.772 23.664.425 18.875.156 4.789.269 362.854.899 749.109.413 715.337.562 2.614.745 31.157.106 226.166.942 199.982.015 199.633.305 348.710 26.184.926 23.168.876 3.016.050 310.890.666 49.258.084 13.489.375

30.290.138 822.843.721 822.843.721 314.151.005 20.071.586 89.949.153 1.832.167 93.880 393.228.197 3.515.896 1.836 27.447.383 21.576.909 5.870.474 395.925.902 814.603.666 777.766.296 3.408.489 33.428.882 253.004.491 223.842.638 223.430.445 412.193 29.161.853 25.799.380 3.362.473 349.820.392 61.466.749 15.111.833

1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan Makanan b.Tanaman Perkebunan c. Peternakan d.Kehutanan e. Perikanan 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan Tanpa Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI a. Industri Migas b. Industri Non Migas 1. Mak. Min. & Tembakau 2. Tekstil, Brg Klt & Als Kaki 3. Brg. Kayu & Hsl Hut Lain 4. Kertas & Brg Cetakan 5. Pupuk, Kimia & Brg dr Karet 6. Semen & Brg lain Bkn logam 7. Logam Dasar Besi & Baja 8. Alat Angk. Mesin & Peralatan 9. Barang lainnya 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH a. Listrik b. Air Bersih 5. BANGUNAN 6. PERDAGANGAN a. Perdagangan Besar dan Eceran b. Hotel c. Restoran 7. ANGKUTAN a. Pengangkutan 1. Angkutan Jalan Raya 2. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 1. Pos dan Telekomunikasi 2. Jasa Telekomunikasi 8. BANK & LEMBAGA KEU LAINNYA a. Bank b. Lembaga Keuangan Bukan Bank c. Jasa Penunjang Keuangan

2009


II - 56

LAPANGAN USAHA

2005

d. Sewa Bangunan 162.030.528 e. Jasa Perusahaan 5.984.865 9. JASA-JASA 576.749.066 a. Pemerintahan Umum 462.358.104 b. Swasta 114.390.962 1. Sosial Kemasyarakatan 63.103.601 2. Hiburan dan Rekreasi 3.336.926 3. Perorangan dan Rumah Tangga 47.950.435 PDRB 3.719.943.757 JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN 893.794 TAHUN (JIWA) PDRB PERKAPITA (Rp) 4.161.970 Pendapatan Per Kapita (Rp) 3.587.942 Sumber: PDRB Kabupaten Banjarnegara

2006

2007

2008

2009

194.017.858 6.347.906 652.798.861 521.201.585 131.597.276 73.152.830 3.552.384 54.892.063 4.157.574.642

216.433.504 6.542.161 698.012.123 562.232.804 135.779.320 72.431.578 3.518.203 59.829.539 4.706.344.947

241.072.169 7.071.039 850.665.041 701.436.642 149.228.399 81.735.809 2.725.575 64.767.015 5.526.574.986

265.382.606 7.859.204 955.204.730 794.849.454 160.355.276 89.938.297 3.020.471 67.396.508 6.023.881.542

900.162

906.364

914.037

921.931

4.618.696 3.981.675

5.192.555 4.476.387

6.046.336 5.212.412

6.533.983 5.632.802

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banjarnegara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 LAPANGAN USAHA

2005

2006

2007

2008

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan Makanan b.Tanaman Perkebunan c. Peternakan d.Kehutanan e. Perikanan 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan Tanpa Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI a. Industri Migas b. Industri Non Migas 1. Mak. Min. & Tembakau 2. Tekstil, Brg Klt & Als Kaki 3. Brg. Kayu & Hsl Hut Lain 4. Kertas & Brg Cetakan 5. Pupuk, Kimia & Brg dr Karet 6. Semen & Brg lain Bkn logam 7. Logam Dasar Besi & Baja 8. Alat Angk. Mesin & Peralatan 9. Barang lainnya 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH a. Listrik b. Air Bersih 5. BANGUNAN 6. PERDAGANGAN a. Perdagangan Besar dan Eceran b. Hotel c. Restoran 7. ANGKUTAN a. Pengangkutan 1. Angkutan Jalan Raya 2. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 1. Pos dan Telekomunikasi

2009 (6)

879.834.481 760.765.791 43.350.948 36.437.123 18.489.127 20.791.492 11.901.454

904.050.748 780.068.055 43.967.827 38.259.625 19.876.933 21.878.307 12.691.781

941.666.766 812.583.019 41.938.723 41.507.942 21.299.778 23.337.305 13.315.412

977.037.166 845.097.984 43.025.209 44.756.259 22.722.622 21.435.093 14.018.815

1.016.343.125 878.088.191 46.108.266 46.665.991 23.760.838 21.719.838 14.669.270

11.901.454 329.889.545 329.889.545 121.234.217 10.657.047 38.356.027 788.986 45.152 157.805.356 1.001.918 843 10.298.199 8.517.740 1.780.459 147.036.905 298.122.993 286.407.788 988.344 10.726.862 92.376.861 77.264.202 77.112.404 151.798 15.112.659 13.618.936

12.691.781 338.493.743 338.493.743 122.413.133 10.528.149 39.823.424 819.170 45.988 163.842.559 1.020.465 856 10.956.499 8.632.045 2.324.453 158.632.717 306.521.117 293.851.939 1.219.306 11.449.872 100.394.824 83.917.341 83.767.432 149.909 16.477.483 14.932.368

13.315.412 353.362.698 353.362.698 125.284.132 10.843.938 42.009.337 860.057 47.367 173.169.416 1.057.573 879 11.289.211 9.089.328 2.199.883 172.080.221 318.037.757 305.446.707 1.138.332 11.452.718 105.526.168 88.691.823 88.544.650 147.173 16.834.345 15.184.894

14.018.815 366.594.772 366.594.772 128.655.079 11.171.787 43.953.593 894.773 48.799 180.776.864 1.092.973 904 11.635.502 9.508.436 2.127.066 173.592.067 333.486.158 320.578.723 970.880 11.936.556 108.243.010 90.570.758 90.405.495 165.263 17.672.252 15.636.714

14.669.270 374.321.854 374.321.854 130.384.323 10.959.615 45.168.683 913.415 49.225 185.769.265 1.076.413 915 12.715.204 10.224.080 2.491.124 185.754.768 349.819.184 336.422.885 1.110.020 12.286.280 118.822.745 100.094.280 99.906.408 187.872 18.728.465 16.591.611


II - 57

LAPANGAN USAHA

2005

2. Jasa Telekomunikasi 1.493.723 8. BANK & LEMBAGA KEU 123.093.752 LAINNYA a. Bank 19.662.200 b. Lembaga Keuangan Bukan Bank 4.978.427 c. Jasa Penunjang Keuangan d. Sewa Bangunan 94.902.659 e. Jasa Perusahaan 3.550.466 9. JASA-JASA 385.063.673 a. Pemerintahan Umum 314.899.995 b. Swasta 70.163.678 1. Sosial Kemasyarakatan 35.638.121 2. Hiburan dan Rekreasi 2.581.053 3. Perorangan dan Rumah Tangga 31.944.504 PDRB 2.277.617.863 JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN 893.794 TAHUN (JIWA) PDRB PERKAPITA (Rp) 2.548.258 Pendapatan Per Kapita (Rp) 2.196.797 Sumber: PDRB Kabupaten Banjarnegara

2006

2007

2008

2009

1.545.115 130.521.416

1.649.450 142.897.381

2.035.537 151.569.479

2.136.854 162.948.445

20.574.605 5.830.240 100.514.624 3.601.948 414.431.740 337.254.048 77.177.692 39.558.140 2.642.025 34.977.527 2.376.694.583

24.609.275 6.482.251 108.319.842 3.486.013 437.610.201 360.154.172 77.456.029 38.821.049 2.563.721 36.071.260 2.495.785.817

26.119.869 6.428.171 115.629.707 3.391.733 483.812.638 404.474.592 79.338.046 40.283.364 1.889.690 37.164.992 2.169.989.608

32.593.704 7.197.623 119.530.610 3.626.508 518.541.133 439.159.093 79.382.040 40.930.615 2.075.399 36.376.026 2.753.935.727

900.162

906.364

914.037

921.931

2.640.297 2.276.141

2.753.624 2.373.838

2.866.393 2.471.054

2.987.139 2.575.146

Perkembangan perekonomian Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu lima tahun sampai dengan Tahun 2009 menunjukkan perbaikan dari waktuke waktu, dimana pertumbuhan selama kurun waktu tersebut secara umum masih berada pada sisi positif. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut: Tabel 2. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjarnegara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2009 (persen) LAPANGAN USAHA

2005

2006

2007

2008

2009

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan Makanan b.Tanaman Perkebunan c. Peternakan d.Kehutanan e. Perikanan 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan Tanpa Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI a. Industri Migas b. Industri Non Migas 1. Mak. Min. & Tembakau 2. Tekstil, Brg Klt & Als Kaki 3. Brg. Kayu & Hsl Hut Lain 4. Kertas & Brg Cetakan 5. Pupuk, Kimia & Brg dr Karet 6. Semen & Brg lain Bkn logam 7. Logam Dasar Besi & Baja 8. Alat Angk. Mesin & Peralatan 9. Barang lainnya

12,67 13,40 1,65 17,23 14,36 3,26 14,00

12,80 12,98 6,13 16,40 9,76 17,15 10,41

17,25 17,75 7,56 21,81 15,31 11,05 14,58

14,60 15,07 10,40 17,90 13,28 (2,18) 11,11

8,60 8,43 12,43 9,94 8,08 4,65 8,64

14,00 16,22 16,22 12,47 8,08 18,47 16,51 13,16 19,39 17,64 12,97

10,41 6,25 6,25 9,88 2,76 4,07 4,88 2,88 4,07 3,43 2,88

14,58 10,48 10,48 8,29 10,29 9,68 8,17 6,23 12,53 12,66 14,90

11,11 24,39 24,39 22,39 19,68 25,94 25,94 23,48 25,94 23,48 23,00

8,64 4,33 4,33 4,65 2,27 3,74 3,35 2,14 4,32 4,29 3,57


II - 58

LAPANGAN USAHA

2005

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH a. Listrik b. Air Bersih 5. 5. BANGUNAN 6. PERDAGANGAN a. Perdagangan Besar dan Eceran b. Hotel c. Restoran 7. ANGKUTAN a. Pengangkutan 1. Angkutan Jalan Raya 2. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 1. Pos dan Telekomunikasi 2. Jasa Telekomunikasi 8. BANK & LEMBAGA KEU LAINNYA a. Bank b. Lembaga Keuangan Bukan Bank c. Jasa Penunjang Keuangan d. Sewa Bangunan e. Jasa Perusahaan 9. JASA-JASA a. Pemerintahan Umum b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi 3. Perorangan dan Rumah Tangga PDRB Pendapatan Per Kapita Sumber: PDRB Kabupaten Banjarnegara

2006

2007

2008

2009

18,12 12,30 55,00 16,87 14,39 14,38 (1,67) 17,13 29,50 30,65 30,72 2,59 21,43 21,32 22,42 10,35

10,65 6,23 30,92 10,63 12,12 11,76 23,38 20,08 9,10 9,09 9,11 (1,05) 9,14 9,70 4,13 17,89

3,66 5,93 (4,79) 12,89 12,58 12,63 3,02 12,53 10,95 10,88 10,89 2,08 11,49 11,26 13,75 13,42

24,70 23,47 29,79 10,96 21,27 21,11 (8,50) 28,61 13,09 13,30 13,29 16,76 11,49 9,36 31,06 12,05

15.99 14,31 22,58 9,11 8,74 8,73 30,36 7,29 11,87 11,93 11,92 18,21 11,37 11,35 11,49 12,52

(0,10) 23,83 11,18 37,60 22,02 22,80 18,95 20,28 7,17 18,13 15,64 0,66

9,40 22,44 19,74 6,07 13,19 12,73 15,04 15,92 6,46 14,48 11,76 0,71

25,05 16,24 11,55 3,06 6,93 7,87 3,18 (0,99) (0,96) 8,99 13,20 0,69

14,64 17,03 11,38 8,08 21,87 24,76 9,91 12,85 (22,53) 8,25 17,43 16,81

24,79 12,03 10,08 11,15 12,29 13,32 7,46 10,04 10,82 4,06 9,00 8,07

Tabel 2. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjarnegara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2005-2009 (persen) LAPANGAN USAHA

2005

2006

2007

2008

2009

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan Makanan b.Tanaman Perkebunan c. Peternakan d.Kehutanan e. Perikanan 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan Tanpa Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI a. Industri Migas b. Industri Non Migas 1. Mak. Min. & Tembakau 2. Tekstil, Brg Klt & Als Kaki 3. Brg. Kayu & Hsl Hut Lain 4. Kertas & Brg Cetakan 5. Pupuk, Kimia & Brg dr Karet 6. Semen & Brg lain Bkn logam

3,21 3,44 1,49 4,85 2,81 (3,81) 4,59

2,75 2,54 1,42 5,00 7,51 5,23 6,64

4,16 4,17 (2,34) 8,49 7,16 6,67 4,91

3,76 4,00 0,20 7,83 6,68 (8,15) 5,28

4,02 3,90 7,17 4,27 4,57 1,33 4,64

4,59 1,24 1,24 2,00 (3,98) 1,12 (0,56) (0,66) 1,12

6,64 2,61 2,61 0,97 (1,21) 3,83 3,83 1,85 3,83

4,91 4,39 4,39 2,35 3,00 5,72 4,99 3,00 5,69

5,28 3,74 3,74 2,69 3,02 4,40 4,04 3,02 4,39

4,64 2,11 2,11 1,34 (1,90) 2,76 2,08 0,87 2,76


II - 59

LAPANGAN USAHA

2005

7. Logam Dasar Besi & Baja 8. Alat Angk. Mesin & Peralatan 9. Barang lainnya 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH a. Listrik b. Air Bersih 5. BANGUNAN 6. PERDAGANGAN 2,22 a. Perdagangan Besar dan Eceran b. Hotel c. Restoran 7. ANGKUTAN 4,26 a. Pengangkutan 1. Angkutan Jalan Raya 2. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 1. Pos dan Telekomunikasi 2. Jasa Telekomunikasi 8. BANK & LEMBAGA KEU (0,26) LAINNYA a. Bank b. Lembaga Keuangan Bukan Bank c. Jasa Penunjang Keuangan d. Sewa Bangunan e. Jasa Perusahaan 9. JASA-JASA 10,70 a. Pemerintahan Umum b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi 3. Perorangan dan Rumah Tangga PDRB Pendapatan Per Kapita Sumber: PDRB Kabupaten Banjarnegara

2006

(6,94) 0,92 8,91 6 ,97 19,23 4,69 2,32 (19,41) 2,00 2,36 2,41 (17,93) 15,21 15,18 15,49

(9,02) 11,80 0,57 18,82 11,84 5,87 9,99 0,96 2,01 3,95 0,66

2007

2008

2009

1,85 1,46 6,39 1,34 30,55 7,89 2,82 2,60 23,37 6,74 8,68 8,61 8,63 (1,24) 9,03 9,64 3,44 6,03

3,64 2,69 3,04 5,30 (5,36) 8,48 3,76 3,95 (6,64) 0,02 5,11 5,69 5,70 (1,82) 2,17 1,69 6,75 9,48

3,35 2,82 3,07 4,61 (3,31) 0,88 4,86 4,95 (14,71) 4,22 2,57 2,12 2,10 142,29 4,98 2,98 23,41 6,07

(1,52) 1,23 9,28 7,53 17,12 7,01 4,90 4,94 14,33 2,93 9,77 10,52 10,51 13,68 5,98 6,11 4,98 7,51

4,64 7,11 5,91 1,45 7,63 7,10 10,00 11,00 2,36 9,49 4,35 0,71

19,61 11,18 7,77 (3,22) 5,59 6,79 0,36 (1,86) (2,96) 3,13 5,01 0,69

6,14 (0,83) 6,75 (2,70) 10,56 12,31 2,43 3,77 (26,29) 3,03 4,98 4,42

24,79 11,97 3,37 6,92 7,18 8,58 0,06 1,61 9,83 (2,12) 5,11 4,21

Besarnya kontribusi sektor pertanian terlihat pada Tahun 2009 masih menyumbangkan 38,78 % dari keseluruhan PDRB Kabupaten Banjarnegara. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk menyatakan sebagai daerah dengan pola perekonomian agraris. Namun perkembangan pertumbuhan perekonomian tidak hanya terjadi pada sektor pertanian, kondisi ini juga didukung dengan perkembangan pertumbuhan dari sektor jasa-jasa serta sektor bank dan lembaga keuangan. Distribusi PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Banjarnegara: Tabel 2. Distribusi PDRB Kabupaten Banjarnegara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2009 (persen) LAPANGAN USAHA

2005

2006

2007

2008

2009

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan Makanan b.Tanaman Perkebunan c. Peternakan d.Kehutanan

38,78 33,63 1,99 1,66 0,69

39,14 33,99 1,89 1,72 0,67

40,54 35,36 1,79 1,86 0,69

39,57 34,65 1,69 1,86 0,66

39,42 34,47 1,74 1,88 0,66


II - 60

LAPANGAN USAHA

2005

e. Perikanan 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan Tanpa Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI a. Industri Migas b. Industri Non Migas 1. Mak. Min. & Tembakau 2. Tekstil, Brg Klt & Als Kaki 3. Brg. Kayu & Hsl Hut Lain 4. Kertas & Brg Cetakan 5. Pupuk, Kimia & Brg dr Karet 6. Semen & Brg lain Bkn logam 7. Logam Dasar Besi & Baja 8. Alat Angk. Mesin & Peralatan 9. Barang lainnya 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 0,44 a. Listrik b. Air Bersih 5. BANGUNAN 6. PERDAGANGAN 13,16 a. Perdagangan Besar dan Eceran b. Hotel c. Restoran 7. 7. ANGKUTAN 4,44 a. Pengangkutan 1. Angkutan Jalan Raya 2. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 1. Pos dan Telekomunikasi 2. Jasa Telekomunikasi 8. BANK & LEMBAGA KEU 5,58 LAINNYA a. Bank b. Lembaga Keuangan Bukan Bank c. Jasa Penunjang Keuangan d. Sewa Bangunan e. Jasa Perusahaan 9. JASA-JASA 15,50 a. Pemerintahan Umum b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi 3. Perorangan dan Rumah Tangga PDRB Sumber: PDRB Kabupaten Banjarnegara

2006

2007

2008

2009

0,82 0,53

0,86 0,53

0,85 0,53

0,71 0,50

0,68 0,50

0,53 14,52 14,52 5,54 0,39 1,62 0,03 0,00 6,87 0,06 0,00

0,53 13,80 13,80 5,45 0,36 1,51 0,03 0,00 6,40 0,06 0,00 0,44 0,35 0,09 6,97 13,20 12,61 0,07 0,52 4,34 3,83 3,82 0,01 0,51 0,46 0,05 5,88

053 13,47 13,47 5,21 0,35 1,46 0,03 0,00 6,36 0,06 0,00 0,40 0,32 0,08 6,95 13,13 12,55 0,06 0,51 4,25 3,75 3,74 0,01 0,50 0,45 0,05 5,90

0,50 14,27 14,27 5,43 0,36 1,57 0,03 0,00 6,82 0,06 0,00 0,43 0,34 0,09 6,57 13,55 12,94 0,05 0,56 4,09 3,62 3,61 0,01 0,47 0,42 0,05 5,63

0,50 13,66 13,66 5,22 0,33 1,49 0,03 0,00 6,53 0,06 0,00 0,46 0,36 0,10 6,57 13,52 12,91 0,06 0,55 4,20 3,72 3,71 0,01 0,48 0,43 0,06 5,81

0,83 0,24 4,67 0,5 15,70 12,54 3,17 1,76 0,09 1,32 100,00

0,91 0,24 4,60 0,14 14,83 11,95 2,89 1,54 0,07 1,27 100,00

0,89 0,24 4,36 0,13 15,39 12,69 2,70 1,48 0,05 1,17 100,00

1,02 0,25 4,41 0,13 15,86 13,19 2,66 1,49 0,05 1,12 100,00

0,37 0,08 7,04 12,61 0,06 0,48 3,92 3,91 0,01 0,52 0,47 0,05

0,84 0,22 4,36 0,16 12,43 3,08 1,70 0,09 1,29 100,00

Tabel 2. Distribusi PDRB Kabupaten Banjarnegara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2009 (persen) LAPANGAN USAHA

2005

2006

2007

2008

2009

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan Makanan b.Tanaman Perkebunan

38,63 33,40 1,90

38,04 32,82 1,85

37,73 32,56 1,72

37,29 32,26 1,64

36,91 31,88 1,67


II - 61

LAPANGAN USAHA

2005

c. Peternakan d.Kehutanan e. Perikanan 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan Tanpa Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI a. Industri Migas b. Industri Non Migas 1. Mak. Min. & Tembakau 2. Tekstil, Brg Klt & Als Kaki

2006

2007

2008

2009

1,60 0,81 0,91 0,52

1,61 0,84 0,92 0,53

1,66 0,85 0,94 0,53

1,71 0,87 0,82 0,54

1,69 0,86 0,79 0,53

0,52 14,48 14,48 5,32 0,47

0,53 14,24 14,24 5,15 0,44

0,53 14,16 14,16 5,02 0,43

0,54 13,99 13,99 4,91 0,43

0,53 13,59 13,59 4,73

1,68 0,03 0,00 6,93 0,04 0,00

1,68 0,03 0,00 6,89 0,04 0,00 0,46 0,36 0,10 6,67 12,90 12,36 0,05 0,48 4,22 3,53 3,52 0,01 0,69 0,63 0,07 5,49

1,69 0,03 0,00 6,94 0,04 0,00 0,45 0,36 0,09 6,89 12,74 12,24 0,05 0,46 4,23 3,55 3,55 0,01 0,67 0,61 0,07 5,73

1,68 0,03 0,00 6,90 0,04 0,00 0,44 0,36 0,08 0,63 12,73 12,24 0,04 0,46 4,13 3,46 3,45 0,01 0,67 0,60 0,08 5,79

1,64 0,03 0,00 6,75 0,04 0,00 0,46 0,37 0,09 6,75 12,70 12,22 0,04 0,45 4,31 3,63 3,63 0,01 0,68 0,60 0,08 5,92

0,87 0,25 4,23 0,15 17,44 14,19 3,25 1,66 0,11 1,47 100,00

0,99 0,26 4,34 0,14 17,53 14,43 3,10 1,56 0,10 1,45 100,00

1,00 0,25 4,41 0,13 18,87 15,44 3,03 1,54 0,07 1,42 100,00

1,18 0,26 4,34 0,13 18,83 15,95 2,88 1,49 0,08 1,32 100,00

0,40 3. Brg. Kayu & Hsl Hut Lain 4. Kertas & Brg Cetakan 5. Pupuk, Kimia & Brg dr Karet 6. Semen & Brg lain Bkn logam 7. Logam Dasar Besi & Baja 8. Alat Angk. Mesin & Peralatan 9. Barang lainnya 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 0,45 a. Listrik b. Air Bersih 5. BANGUNAN 6. PERDAGANGAN 13,09 a. Perdagangan Besar dan Eceran b. Hotel c. Restoran 7. ANGKUTAN 4,06 a. Pengangkutan 1. Angkutan Jalan Raya 2. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 1. Pos dan Telekomunikasi 2. Jasa Telekomunikasi 8. BANK & LEMBAGA KEU 5,40 LAINNYA a. Bank b. Lembaga Keuangan Bukan Bank c. Jasa Penunjang Keuangan d. Sewa Bangunan e. Jasa Perusahaan 9. JASA-JASA 16,91 a. Pemerintahan Umum b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi 3. Perorangan dan Rumah Tangga PDRB Sumber: PDRB Kabupaten Banjarnegara

0,37 0,08 4,64 12,57 0,04 0,47 3,39 3,39 0,01 0,66 0,60 0,07

0,86 0,22 4,17 0,16 13,83 3,08 1,56 0,11 1,40 100,00


II - 62

2.8.3

Kondisi Sektor Pertanian

Tanaman Pangan Pertanian tanaman pangan merupakan salah satu sektor dimana produk yang dihasilkan menjadi kebutuhan pokok hidup rakyat. Luas lahan Kabupaten Banjarnegara 14.568 Ha atau 13,62% termasuk lahan sawah, sehingga Kabupaten Banjarnegara juga memproduksi tanaman pangan seperti padi sawah, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai. Kabupaten Banjarnegara memiliki lahan non pertanian lebih besar daripada lahan pertanian yaitu 86,38% atau 92.403 Ha. Luas panen padi Kabupaten Banjarnegara sebesar 27.311 Ha, terdiri dari 25.028 Ha sawah basah dan 2.283 Ha sawah kering (padi gogo). Jumlah produksi padi sawah di Kabupaten Banjarnegara tahun 2010 adalah 143.666,54 ton yang tersebar pada seluruh kecamatan kecuali Batur, Jumlah produksi terbesar terdapat di Kecamatan Mandiraja sebesar 16.683,97 ton dan jumlah produksi terkecil terdapat di Kecamatan Batur karena tidak memiliki lahan pertanian sawah, Sedangkan untuk padi gogo jumlah produksinya adalah 8.419,33 ton dan ada beberapa kecamatan yang tidak mengasilkan padi

gogo,

diantaranya

Banjarnegara,

Sigaluh,

Madukara,

Banjarmangu,

Wanadadi,

Karangkobar, Pagentan, Pejawaran, Batur, Wanayasa, Kalibening dan Pandanarum. Tanaman palawija yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara antara lain jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Jumlah produksi tanaman palawija antara lain jagung sebesar 102.004,82 ton dari 24.359 Ha luas panen yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Produksi tanaman Ubi Kayu sebesar 270.826,95 ton dari 12.109 Ha. Produksi tanaman Kacang Tanah sebesar 2.015,84 ton dari 1.738 Ha. Sedangkan produksi tanaman Kedelai sebesar 393,03 ton dari 501 Ha. Tanaman Sayuran Kondisi tanaman sayur-sayuran di Kabupaten Banjarnegara terdiri atas bawang daun, kentang, kubis, petsai/sawi, wortel, kacang merah, kacang panjang, cabe, tomat, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam, petai, jengkol, mlinjo dan terong. Tanaman Buah-buahan Kabupaten Banjarnegara menghasilkan buah-buahan dalam jumlah yang cukup besar, Jenis buah-buahan yang ada di Kabupaten Banjarnegara dan produksinya dalam tahun 2010 adalah; Pisang (7.278.867 Kg), Salak (228.226.078 Kg), Nenas (64.643 Kg), Jambu Biji (776.840 Kg), Pepaya (543.810 Kg), Durian (1.180.855 Kg), Rambutan (1.070.690 Kg), Duku (1.052.290 Kg), Jeruk siam (150.100 Kg), Mangga (3.485 Kg), Manggis (1.078 Kg), Alpukat (58.550 Kg), Belimbing (54.210 Kg), Jambu Air (1.974,95 Kg), Sawo (63.030 Kg), Sirsak (79.144 Kg), Melinjo (208.755 Kg) dan Sukun (70.110 Kg). Kondisi Peternakan Kondisi peternakan di Kabupaten Banjarnegara dikelopokan menjadi 3 jenis, yaitu ternak besar (kuda, sapi potong, sapi perah dan kerbau), ternak kecil (kambing dan domba) dan ternak unggas dan kelinci (ayam, itik, puyuh, unggas lainnya dan kelinci), Ternak sapi potong kerbau, kuda, kambing dan domba tersebar di seluruh kecamatan, begitu juga dengan ternak unggas juga tersebar di seluruh kecamatan. .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

II - 63

2.8.4

Sektor Industri Sektor industri di Kabupaten Banjarnegara didukung dengan keberadaan perusahaan

maupun industri skala rumah tangga baik pengoalahan dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan aneka jenis industri kerajinan lainnya. Tabel 2.29 Jumlah Perusahaan, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Produksi Menurut Kelompok Jenis Industri di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 No. A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Jumlah Jumlah Tenaga Perusahaan Kerja (Juta Rp.) Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan Tempe Kedelai 1.923 4.225 Tempe Gembus 13 51 Tahu 111 312 Gula Kelapa 6.358 13.007 Gula Aren 370 735 Susu Kedelai 5 10 Minyak Nilam/atsiri 11 39 Aneka Makanan 734 2.213 ringan Jenang 65 164 Emping Melinjo 41 91 Tepung Tapioka 6 381 Tembakau 482 2.333 garangan Jamur Tiram 9 18 Kopra 9 19 Kerupuk singkong 66 183 Teh Rakyat 59 202 Madu 1 3 Pengolahan Gaber 12 23 Bioetanol 1 2 Pengolahan Kayu 31 312 Gaplek 2 5 Kolang-Kaling 3 36 Minuman Carica 3 10 Minuman 1 5 Purwaceng Tape/peyem 4 10 Kopi Bubuk 14 17 Saos Tomat 1 8 Minyak Urut 1 2 Mebelair/perabot 772 1.678 Kerajinan 6.179 10.738 Bambu/Kayu Penggilingan 93 170 Padi/Tepung Pakan ikan 1 10 Rokok 1 10 Pengolahan 2 8 Tempurung Kecap 1 3 Jumlah 17.385 37.033 Jenis Industri

Nilai Investasi

Produksi

1.712,06 13,30 468,20 13.285,09 79,60 21,70 107,00 3.827,50

5.477.744 27.320 599.448 6.731.120 312.690 6.310 27.480 3.761.888

193,60 17.70 295,00 534,90

306.180 25.680 1.728.000 295.671.201

1.041,20 49,00 136,75 17,40 5,00 220,00 95,00 2.116,00 2,90 6,00 16,50 2,00

13.850 78.800 72.345 66.580 1.500 262.000 2.400 212.777 540 6.000 3.855 750

1,80 4,24 1,50 0.50 3.389,40 5.986,15

6.420 3.955 880 450 140.065 115.824.297

1.782,10

1.419.479

15,00 50,00 10,00

30.000 864.000 20.000

50,00 35.554

3.000 433.709.004

Satuan Kg Kg Kg Kg Kg Liter Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg M3 Kg Kg Btl Sachet Kg Kg Btl Btl Buah Buah Kg Kg Batang Buah btl


II - 64

No.

Jenis Industri

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Industri Aneka Genteng Paving Industri Tas Konveksi/penjahit Batu Bata Alumunium Batako Pelana kuda Kaligrafi Bambu Perbengkelan Pupuk Organik Sapu Ijuk Pandai Besi Gypsum Bulu Mata Batik Tulis Kerajinan Kulit Kerang Keramik Batu Lempeng Anyaman Jaring Reparasi Elektronik Kerajinan Batu Kaki Guci Wayang Kulit Sablon Kaos Kaki Batu Split Mainan anak Jumlah

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Jumlah Perusahaan

1.699

Jumlah Tenaga Kerja (Juta Rp.)

Nilai Investasi

Produksi

Satuan Lembar Stel Pasang Buah Lembar Lusin Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

60 4 4 210 751 23 32 1 1 230 2 14 48 17 18 73 27

145 11 19 292 2453 45 123 3 1 489 7 29 159 39 485 158 89

1.201,0 16,9 19,0 635,0 1.448,7 135,0 266,1 1,0 1,0 2.016,0 18,2 11,9 136,7 177,0 12,8 829,5 301,0

2.100.000 43.800 1.630 685.116 35.059.066 52.970 2.741.600 84 36 13.164 39.000 8.100 164.377 19.551 830.260 19.272 252.000

29 3 1 31 26 33 1 7 1 51 1

182 9 2 36 47 284 1 20 3 257 2

205,0 31,0 1,0 39,7 12,6 217,5 0,4 13,6 25,0 221,2 5,0 7.999

114.680 9.600 36 1.075 4.260 196.640 30 7.860 450 3.401 2.250 42.370.308

5.390

Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010

2.9

VISI DAN MISI KABUPATEN BANJARNEGARA Arahan kebijakan dan rencana program pembangunan di Kabupaten Banjarnegara

mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Banjarnegara Tahun 20052025 serta visi dan misi Kabupaten Banjarnegara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2011 yang juga merupakan program Bupati Banjarnegara sebagai Kepala Daerah. 2.9.1

VISI Visi dalam hal ini adalah visi pemerintah daerah, yaitu visi Kepala Daerah. Visi pemerintah

daerah pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam periode 2006-2011. Fungsi visi pemerintah daerah, terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan slogan, tetapi visi harus dapat diwujudkan dan dapat dirasakan ketercapaiannya.


II - 65

Berdasarkan uraian pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Banjarnegara masih dijumpai masalah-masalah yang masih perlu ditangani dengan sungguh-sungguh, pada periode 2006-2011, yaitu:

ekonomi rakyat, pendidikan,

kesehatan, infrastruktur, lingkungan, kemiskinan, pengangguran, dan pemerintahan. Dengan kata lain kesejahteraan rakyat masih perlu ditingkatkan pada masa depan. Secara awam kunci kesejahteraan adalah: kenyang, sehat ,pinter ,nyaman dan moralitas. Ini merupakan mandat daerah, yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan atau direalisasi dan akan memberi warna kuat terhadap visi yang akan dirumuskan. Berdasarkan masalah, potensi dan harapan masa depan, maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam periode pemerintahan 2006-2011 menetapkan visi sebagai berikut: “Banjarnegara yang Mandiri, Berkualitas, Sejahtera, Bermartabat, Iman dan Taqwa berdasarkan Pancasila” Visi tersebut dapat dijelaskan dengan Kabupaten Banjarnegara sebagai daerah otonom dan telah mendapatkan penyerahan

urusan pemerintahan, mempunyai kewajiban dan

kewenangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam mewujudkan tujuan daerah, yaitu masyarakat yang sejahtera. Dalam periode 2006-2011 Kepala Daerah beserta perangkat daerah dan stakeholders mempunyai komitmen untuk mewujudkan “Banjarnegara yang Mandiri, Berkualitas, Sejahtera, Bermartabat, Iman dan Taqwa berdasarkan Pancasila” 2.9.2

Misi Misi dalam

hal

ini adalah misi

Kepala Daerah. Misi pada dasarnya merupakan

penjabaran atau operasionalsasi dari visi. Misi merupakan bidang-bidang yang akan diarungi untuk menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi juga berupa output-output yang perlu diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi. Misi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat terwujud. Visi yang terlalu tinggi harapannya berarti akan merupakan tugas berat bagi misi, sehingga boleh jadi gagal. Sebaliknya harapan yang tidak terlalu tinggi terhadap visi yang ditetapkan, akan memuluskan pencapainya karena tidak terlalu membebani tugas misi. Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah sebagaimana rumusan di muka, maka dirumuskan misi (beban kinerja yang harus dilaksanakan) sebagai berikut: 1.

Menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif dan bersih (bebas KKN) dengan mengutamakan masyarakat.

2.

Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan investasi pembangunan.

3.

Mengembangkan

pemberdayaan

masyarakat

dan

kemitraan

dalam

pelaksanaan

pembangunan. 4.

Meningkatkan kualitas dan kecerdasan sumberdaya manusia dalam pembangunan yang berkelanjutan.

5.

Memulihkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dari keterpurukan ekonomi nasional.


II - 66

6.

Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan yang demokratis dan agamis. Misi Kepala Daerah pada dasarnya akan merupakan beban kinerja dari Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang telah maupun akan dibentuk. Oleh karena itu, dari rumusan misi tersebut sebenarnya telah tergambarkan SKPD apa yang akan perlukan/ dibentuk untuk mewujudkan visi Kepala Daerah. Paling tidak tergambarkan SKPD yang akan mempunyai beban berat dalam mewujudkan visi Kepala Daerah.

2.10

INSTITUSI DAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH Institusi dan organisasi pemerintahan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan pada

Peraturan Daerah 1.

yang telah ditetapkan. Peraturan Daerah tersebut adalah:

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Staf Ahli Bupati, Sekretaria.t DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Satuan Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan. Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara dibantu dengan 3 Asisten yang masingmasing membidangi 3 bagian, yaitu: a.

b.

c.

2.

Asisten Pemerintahan, membidangi: 1) Bagian Tata Pemerintahan; 2) Bagian Pemerintahan Desa; 3) Bagian Hukum. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membidangi: 1) Bagian Pembangunan; 2) Bagian Perekonomian; 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat. Asisten Administrasi, membidangi: 1) Bagian Organisasi; 2) Bagian Hubungan Masyarakat; 3) Bagian Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara. Tugas pokok dinas daerah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dinas daerah yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara, adalah: a.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;

b.

Dinas Kesehatan;

c.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;

d.

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;


II - 67

3.

e.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

f.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

g.

Dinas Pekerjaan Umum;

h.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral;

i.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah;

j.

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan;

k.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

l.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara. Tugas pokok lembaga teknis daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara, adalah: a.

Inspektorat;

b.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c.

Badan Kepegawaian Daerah;

d.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

e.

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

f.

Kantor Lingkungan Hidup;

g.

Kantor Ketahanan Pangan;

h.

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;

i.

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

j.

Rumah Sakit Umum Daerah.

Institusi dan organisasi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang terkait dengan fungsi regulator (pengaturan dan pengarahan aturan sanitasi serta perencanaan sanitasi) dan operator sanitasi (penyediaan dan pendistribusian layanan sanitasi serta pemantauan dan evaluasi program/ kegiatan pengelolaan sanitasi) adalah: 1.

Bappeda;

2.

Dinas Kesehatan;

3.

Dinas Pekerjaan Umum; dan

4.

Kantor Lingkungan Hidup.

Tugas pokok dinas dan lembaga teknis daerah yang terkait dengan sanitasi di Kabupaten Banjarnegara ditunjukkan pada table berikut:


II - 68

Tabel 2.12 Tugas Pokok Dinas dan Lembaga Teknis Daerah terkait Sanitasi di Kabupaten Banjarnegara No. 1

SKPD BAPPEDA

Tugas Pokok Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.

Fungsi Regulator

2

Dinas Kesehatan

Regulator operator

dan

3

Dinas Pekerjaan Umum

Regulator operator

dan

4

Kantor Lingkungan Hidup

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan yang menjadi kewenangan daerah. Kontor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup

Regulator Operator

dan

Bagan organisasi dari instansi terkait dapat dilihat pada gambar berikut:


II - 69

Bagan 2.1, Struktur Organisasi Bappeda

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banjarnegara

KEPALA SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG EKONOMI DAN PENANAMAN MODAL

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

SUB BIDANG PERTANIAN DAN KEHUTANAN

SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL SPIRITUAL DAN BUDAYA

SUB BIDANG PENANAMAN MODAL, PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

SUB BIDANG PERHUBUNGAN DAN PRASARANA WILAYAH

SUB BIDANG TATA RUANG,SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG STATISTIK ,MONITORING,DAN EVALUASI

SUB BIDANG STATISTIK, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB BIDANG MONITORING, EVALUASI,DAN PELAPORAN


II - 70

Bagan 2.2, Struktur Organisasi Dinkes

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara

KEPALA

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

SEKSI KESEHATAN DASAR DAN INSTITUSI

SEKSI BINA SARANA PELAYANAN KESEHATAN

SEKSI FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN

BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

BIDANG PEMBERDAYAAN,KEMI TRAAN DAN PROMOSI KESEHATAN

SEKSI PENCEGAHAN PENYAKIT

SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI KESEHATAN

SEKSI PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEM ITRAAN

SEKSI JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

SUB BIDANG KEUANGAN


BIDANG KESEHATAN KELUARGA

SEKSI GIZI MASYARAKAT

SEKSI KESEHATAN IBU DAN ANAK

SEKSI KESEHATAN REMAJA DAN USIA LANJUT

UPTD


II - 71

Bagan 2.3, Struktur Organisasi DPU

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara

KEPALA SEKRTARIAT KELOMPOK JABTAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PERNCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG BINA MARGA

BIDANG CIPTA KARYA

BIDANG TATA RUANG

SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG

SEKSI TATA RUANG WILAYAH

SEKSI PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN SARANA AIR BERSIH

SEKSI PENGENDALIAN TATA RUANG DAN KAWASAN

SUB BAGIAN KEUANGAN


BIDANG KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PENERANGAN JALAN

SEKSI KEBERSIHAN SEKSI PERTAMANAN DAN PERINDAHAN KOTA

SEKSI PENERANGAN JALAN

UPTD


II - 72

Bagan 2.4, Struktur Organisasi LH

Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara

KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SEKSI PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN


II - 73

2.11

TATA RUANG WILAYAH Berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Banjarnegara,

diantaranya adalah sebagai daerah agraris yang memiliki sumberdaya manusia yang cukup, dan memiliki beberapa produk unggulan, seperti; produk pertanian padi, perikanan, peternakan, tanaman sayuran, dan lain-lain, Berdasarkan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara, tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah “mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian dan pariwisata yang unggul dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan”, Perwujudan tujuan ini merupakan upaya untuk mewujudkan wilayah pembangunan yang berkembangan dengan mempertimbangkan potensi daerah dengan memperhatikan kelestarian alamnya, Terdapat 4 (empat) kunci dalam tujuan di atas, yaitu : 1.

Pengembangan pertanian; sektor pertanian merupakan sektor yang paling penting di Kabupaten Banjarnegara, pengembangan sektor ini harus dioptimalkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk,

2.

Pengembangan pariwisata;

potensi pariwisata di Kabupaten Banjarnegara sangat

beragam dan potensial dikembangkan sebagai ikon daerah, 3.

Sistem wilayah terpadu; pengembangan wilayah Kabupaten Banjarnegara dilakukan melalui keterpaduan kawasan perdesaan dan perkotaan,

4.

Berkelanjutan; karakter wilayah Kabupaten Banjarnegara yang terdiri atas hulu (kawasan bagian Utara) dan hilir (kawasan bagian tengah-selatan) membutuhkan penanganan alam yang tepadu dengan prinsip kelestarian lingkungan,

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Banjarnegara untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, meliputi : a.

Pengembangan pusat-pusat pelayanan mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah;

b.

Peningkatan keterhubungan kawasan perkotaan –perdesaan;

c.

Pengembangan prasarana wilayah Kabupaten;

d.

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;

e.

Pengembangan pariwisata alam dan buatan;

f.

Pengembangan kawasan perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten;

g.

Peningkatan pengelolaan kawasan lindung;

h.

Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup; dan

i.

Pengembangan kawasan strategis Kabupaten,


II - 74

2.11.1 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan hasil analisa tentang struktur wilayah, Kabupaten Banjarnegara dibagi menjadi beberapa hirarki, Hirarki perkotaan tersebut dibentuk oleh perkembangan dan pertumbuhan perkotaan itu sendiri, Sedangkan, perkembangan dan pertumbuhan perkotaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : kependudukan, kelengkapan fasilitas dan aksesibilitas, Pada variabel kependudukan pendekatan yang digunakan adalah jumlah, kepadatan penduduk dan penduduk menurut tingkat pendidikan, Pada variabel kelengkapan fasilitas, yang diperhitungkan adalah fasilitas yang memiliki skala pelayanan wilayah (kecamatan, sub wilayah, wilayah), meliputi fasilitas perekonomian (perdagangan dan jasa) dan fasilitas sosial (pendidikan dan kesehatan), Pada variabel kelengkapan aksesibilitas, yang diperhitungkan adalah kondisi jalan dan kelas jalan, Dalam suatu wilayah pengembangan akan terdapat banyak kota dengan berbagai ukuran, Untuk mengarahkan pembangunan dari suatu wilayah, maka perlu dikenal dengan baik bagaimana peranan kota-kota tersebut termasuk hirarkinya di dalam suatu wilayah, Untuk menentukan hirarki kota-kota dalam suatu wilayah dengan cara meninjau jumlah pelayanan yang dapat diemban oleh sebuah kota, Hirarki kekotaan tersebut terdiri atas Hirarki I meliputi Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara, Madukara, Karangkobar, Purworejo Klampok, dan Kalibening, Hirarki Kota II Kecamatan Purwonegoro, Bawang dan Rakit, Hirarki III meliputi Kecamatan Susukan, Banjarmangu dan Wanayasa, Selanjutnya, Hirarki IV meliputi Kecamatan Pagedongan, Sigaluh, Wanadadi, Pagentan, Pejawaran, Batur dan Punggelan, Pada hirarki V hanya terdapat Kecamatan Pandanarum, Dengan mempertimbangkan kondisi wilayah Kabupaten Banjarnegara, maka untuk memudahkan dalam dalam pembagian sistem pusat pelayanan, maka akan ditentukan pula sistem perwilayahan pembangunan dalam Satuan Wilayah Pembangunan berdasarkan keterkaitannya dengan sistem pelayanan, A.

Rencana Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan Struktur perkotaan wilayah Kabupaten Banjarnegara direncanakan mengikuti konsep dan

skenario perkembangan wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu perkembangan Banjarnegara Bagian Utara, Selatan dan Tengah, Banjarnegara Bagian Selatan yang didukung oleh jalur utama Temanggung-Banyumas meliputi Kecamatan Sigaluh, Pagedongan, Bawang, Purwonegoro, Mandiraja, Purworejo Klampok dan Susukan, Arah perkembangan Banjarnegara Bagian Tengah yang merupakan pusat perkembangan Kabupaten Banjarnegara terdiri atas Kecamatan Banjarnegara, Rakit, Madukara, Banjarmangu dan Wanadadi, Sedangkan, Bagian Utara yang merupakan dataran tinggi yang memliki akses jalan menuju Kabupaten Pekalongan, Batang dan Wonosobo terdiri atas Kecamatan Pagentan, Karangkobar, Punggelan, Pandanarum, Kalibening, Wanayasa, Pejawaran dan Batur. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka rencana sistem pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:


II - 75

Tabel 2.30 Rencana Struktur Perkotaan di Wilayah Kabupaten Banjarnegara Hirarki I

Struktur Kota Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

II

Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

III

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Keterangan Kawasan Perkotaan yang akan dikembangkan menjadi PKL adalah kota-kota yang wilayah pelayanannya telah berkembang lebih dari 1 administrasi kecamatan, Skala fasilitas/kegiatan yang dikembangkan di kota ini memiliki pelayanan sebagian atau satu wilayah Kabupaten, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) merupakan kawasan perkotaan yang dalam jangka waktu tertentu akan diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Kawasan Perkotaan yang akan dikembangkan menjadi PPK adalah kota-kota ibukota kecamatan yang memiliki skala kecamatan dan beberapa desa, Kota-kota ini merupakan pusat pemerintahan, aktifitas sosial, serta kegiatan perekonomian di tingkat lokal (kecamatan),

Kawasan Perkotaan - Kawasan Perkotaan Banjarnegara - Kawasan Perkotaan Purworejo Klampok

- Kawasan Perkotaan Karangkobar

- Kawasan Perkotaan Sigaluh - Kawasan Perkotaan Pagedongan - Kawasan Perkotaan Bawang - Kawasan Perkotaan Purwonegoro - Kawasan Perkotaan Susukan - Kawasan Perkotaan Rakit - Kawasan Perkotaan Rakit - Kawasan Perkotaan Madukara - Kawasan Perkotaan Banjarmangu - Kawasan Perkotaan Wanadadi - Kawasan Perkotaan Pagentan - Kawasan Perkotaan Punggelan - Kawasan Perkotaan Pandanarum - Kawasan Perkotaan Wanayasa - Kawasan Perkotaan Pejawaran - Kawasan Perkotaan Batur - Kawasan Perkotaan Mandiraja - Kawasan Perkotaan Kalibening

Sumber : Rencana Tim Penyusun, 2010

B.

Rencana Sistem Perwilayahan Sistem perwilayahan merupakan tindak lanjut dari hirarki kota-kota yang telah

ditentukan, Pada hirarki kota, kota-kota hanya dilihat sebagai titik-titik dalam ruang, Sementara dalam sistem perkotaan, kota-kota membentuk suatu sistem yang didasari hubungan saling ketergantungan (interdependency) dan keterkaitan (linkage) antara kota satu dengan yang lain secara hirarkis, Dalam sistem perkotaan ini pada hakikatnya terdapat unsur jangkauan wilayah pelayanan, Pembagian sistem wilayah selain didasarkan pada skenario pengembangan wilayah dan hirarki kota yang ada, serta potensi dan permasalahan masing-masing wilayah,


II - 76

Secara sosial ekonomi wilayah Kabupaten banjarnegara terbagai atas 3 kelompok utama, yaitu : wilayah bagian utara yang memiliki orientasi pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Karangkobar, wilayah bagian selatan-timur yang memiliki orientasi pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Banjarnegara, dan Wilayah selatan-barat yang memiliki orientasi pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Purworejo Klampok. Berdasarkan pada karakteristik diatas maka wilayah pengembangan Kabupaten Banjarnegara di bagi menjadi : a. Wilayah Pengembangan I, meliputi : Kecamatan Batur, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Pandanarum, dan Kecamatan Karangkobar, Pusat Pelayanan wilayah pengembangan I adalah kawasan perkotaan Karangkobar, Rencana pengembangan fungsi utama di wilayah pengembangan I adalah : -

Pariwisata

-

Pertanian Lahan Kering, Hortikultura, dan perkebunan

-

Agropolitan

-

Konservasi Lingkungan

-

Sumberdaya Energi

-

Sumberdaya Mineral

b. Wilayah Pengembangan II, meliputi : Kecamatan Madukara, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Bawang, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Sigaluh, Pusat Pelayanan wilayah pengembangan II adalah kawasan perkotaan Banjarnegara, Rencana pengembangan fungsi utama di wilayah pengembangan II adalah : -

Perdagangan dan Jasa

-

Industri

-

Pendidikan

-

Perikanan

-

Pariwisata

-

Pertanian lahan basah (sawah), Pertanian Lahan Kering, dan Perkebunan

-

Sumberdaya Energi

-

Sumberdaya Mineral

c. Wilayah Pengembangan III, meliputi : Kecamatan Rakit, Kecamatan Purwonegoro, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purworejo Klampok, Kecamatan Susukan, Pusat Pelayanan wilayah pengembangan III adalah kawasan perkotaan Purworejo Klampok, Rencana pengembangan fungsi utama di wilayah pengembangan III adalah : -

Perdagangan dan Jasa

-

Hasil Kerajinan

-

Pertanian lahan basah (sawah)

-

Perikanan (Minapolitan)

-

Industri

-

Sumberdaya mineral


II - 77

Selengkapnya mengenai pembagian wilayah pengembangan di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Satuan Wilayah Pembangunan

Wilayah Pengembangan I

Wilayah Pengembangan II

Wilayah Pengembangan III

Tabel 2.31 Rencana Sistem Perwilayahan Kabupaten Banjarnegara Pusat Rencana Fungsi Penopang Wilayah Pelayanan Pelayanan Kegiatan Wilayah Pariwisata Kecamatan Batur - Pertanian Lahan Kering, Kecamatan Pagentan Hortikultura, dan perkebunan Kawasan Kecamatan Pejawaran Perkotaan Kecamatan Wanayasa - Agropolitan Karangkobar Kecamatan Kalibening - Konservasi Lingkungan Kecamatan Pandanarum - Sumberdaya Energi Kecamatan Karangkobar - Sumberdaya Mineral - Perdagangan dan Jasa - Industri Kecamatan Madukara - Perikanan Kecamatan Banjarmangu - Pendidikan Kecamatan Punggelan Kawasan Kecamatan Wanadadi - Pariwisata Perkotaan Kecamatan Banjarnegara - Pertanian lahan basah (sawah), Banjarnegara Kecamatan Bawang Pertanian Lahan Kering, dan Kecamatan Pagedongan Perkebunan Kecamatan Sigaluh - Sumberdaya Energi - Sumberdaya Mineral - Perdagangan dan Jasa Kecamatan Rakit - Hasil Kerajinan Kawasan Kecamatan Purwonegoro - Pertanian lahan basah (sawah) Perkotaan Kecamatan Mandiraja Purworejo Kecamatan Purworejo - Perikanan (Minapolitan) Klampok Klampok - Industri Kecamatan Susukan - Sumberdaya Mineral

Sumber : Rencana Tim Penyusun, 2010

C.

Sistem Pengembangan Sistem Perdesaan Pengembangan sistem

perdesaan di Kabupaten Banjarnegara dilakukan melalui

pendekatan agropolitan, Kawasan Agropolitan terdiri dari Kota Pertanian dan Desa-Desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administrasi Pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi yang ada, Dengan kata lain Kawasan Agropolitan adalah Kawasan Agribisnis yang memiliki fasilitas perkotaan antara lain jaringan jalan, lembaga pasar, lembaga keuangan, perkantoran, lembaga penyuluhan dan alih teknologi, lembaga pendidikan, transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, lembaga pertanian, lembaga kesehatan dan sarana prasarana umum, Selanjutnya, Pengembangan Kawasan Agropolitan adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian di kawasan agribisnis, yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah,


II - 78

Di wilayah Kabupaten Banjarnegara selain ditetapkan kebijakan menjadi Kawasan Agropolitan JAKABAYA (Kecamatan Pejawaran, Karangkobar, Batur, dan Kecamatan Wanayasa), Kawasan agropolitan JAKABAYA juga terdiri dari beberapa Kawasan Sentra Produksi (KSP) dan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) yang terdiri dari: 1.

Kawasan Sentra Produksi (KSP) Kentang, yang meliputi Desa Batur, Sumberrejo, Bakal, Pekasiran, Kepakisan dan Karangtengah yang berada di Kecamatan Batur, dengan Desa Sumberrejo sebagai Desa Pusat Pertumbuhannya (DPP);

2.

Kawasan Sentra Produksi (KSP) Kobis, yang meliputi Desa Gembol, Grogol, Ratamba, Penusupan dan sidengkok yang berada di wilayah Kecamatan Pejawaran dan Batur, Sumberejo dan Pesurenan dengan Desa Ratamba sebagai DPP;

3.

Kawasan Sentra Produksi (KSP) Domba Batur, yang meliputi Desa Batur, Sumberejo, Pekasiran dan Kepakisan yang berada di Kecamatan Batur dengan Desa Pekasiran sebagai DPP;

4.

Kawasan Sentra Produksi (KSP) Cabai, yang meliputi Desa Darmayasa, Biting, Pejawaran, Penusupan, berada di Kecamatan Pejawaran; Desa Leksana, Purwodadi, Gumelar di Kecamatan Karangkobar, dengan Desa Biting sebagai DPP;

5.

Kawasan Sentra Produksi (KSP) Jagung, yang meliputi seluruh desa di Kecamatan Karangkobar, Pejawaran dan sebagian Wanayasa dengan Desa Slatri sebagai DPP;

6.

Kawasan sentra Produksi (KSP) Ubi Kayu, yang meliputi Desa seluruh desa di Kecamatan Karangkobar, dengan Desa Sampang sebagai DPP;

7.

Kawasan Sentra Produksi (KSP) Teh, meliputi Kecamatan Wanayasa. Selain Kawasan agropolitan JAKABAYA, juga terdapat daerah-daerah yang cukup

berpotensi untuk dikembangkan menjadi Kawasan Agropolitan dengan konsep agribisnis, yang mencakup tiga hal, yaitu : 1.

Indutri hulu pertanian atau disebut agribisnis hulu, yaitu agribisnis yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian (the manufacture and distribution of farm supllies), seperti industri kimia (pupuk, pestisida, obat-obatan hewan), indsutri agro-otomotive (mesin peranian, peralatan peranian, mesin dan peralatan pengolahan hasil pertanian) dan indsutri pembibitan/ pembenihan tanaman/hewan).

2.

Pertanian dalam arti luas (production operation of the farm) disebut juga off the farm agribisnis, yaitu pertanian pertanaman pangan, tanaman holtikulural, tanaman obat-obatan, perkebunan, peternakan, perikanan laut/ air tawar serta kehutanan.

3.

Industri hilir pertanian atau disebut juga agribisnis hilir, yaitu indsutri yang mengolah hasil pertanian menjadi produk-produk olahan, baik produk antara (intermediated product) maupun produk akhir (storage processing and distribution of farm commodities and items mode from them).


II - 79

Peta 2. 14, Peta Struktur Ruang


Dengan demikian, pembangunan agribisnis bukan hanya pembangunan pertanian saja, akan tetapi merupakan pembangunan pertanian yang menyertakan industri pertanian dan jasanya, Pembangunan agribisnis adalah pembangunan keunggulan bersaing, di atas keunggulan komparatif melalui transformasi pembangunan yang digerakkan oleh kekuatan modal (capital driven) menjadi pembangunan yang digerakkan oleh kekuatan inovasi (innovation driven), Secara umum, membangun agribisnis di wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah mengintegrasikan pembangunan pertanian, industri dan jasa serta membangun ekonomi rakyat, ekonomi daerah, membangun industri kecil-menengah, koperasi, membangun daya saing perekonomian bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, 2.11.2 Penggunaan Lahan Penggunaan lahan menurut jenisnya di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 dibagi menjadi 2 yaitu Lahan Sawah dan lahan bukan sawah/lahan kering. Lahan sawah di Kabupaten Banjarnegara mempunyai luas 14,568 ha dan lahan kering mempunyai luas 92,403 ha. Dari luas lahan Kabupaten Banjarnegara 106,971 ha, paling banyak diusahakan untuk kegiatan tegalan/kebun adalah 45,49%, hutan negara adalah 14,77% dan yang diusahakan untuk sawah adalah 13,62%, sedangkan yang dimanfaatkan untuk kegiatan bangunan adalah 15,37%, Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : Tabel 2.32 Penggunaan Lahan Menurut jenisnya di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Luas Penggunaan No, Penggunaan Lahan Prosentase Lahan (ha) 1

Lahan Sawah 14,568 Irigasai teknis 6,198 Irigasi 1/2 teknis 629 Irigasi sederhana 2,553 Irigasi desa/non PU 1,463 Irigasi tadah hujan 3,725 Pasang surut Lebak/ polder, lainnya 2 Bukan Lahan Sawah 92,403 Bangunan/ pekarangan & hal 16,437 Tegalan/ kebun 48,660 Ladang/ huma Padang rumput Rawa tdk ditanami padi Tambak Kolam/ empang 513 Sementara tdk diusahakan Hutan rakyat 4,066 Hutan negara 15,800 Perkebunan negara 2,131 Lainnya 4,796 Jumlah 106,971 Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010

5,79 0,59 2,39 1,37 3,48 0,00 0,00 15,37 45,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 3,80 14,77 1,99 4,48 100,00


II - 81

Peta 2.15, Peruntukan Lahan


BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents