BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing–masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas: perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selanjutnya, RKPD memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diperoleh dari Renja SKPD sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; prioritas dan sasaran pembangunan; dan rencana program prioritas daerah. Rancangan kerangka ekonomi memuat tentang gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2011-2012), dan perkiraan untuk tahun 2013, sedangkan didalam program prioritas pembangunan daerah, termuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian sasaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat untuk periode tahun 2013, dan isu-isu global serta menjawab setiap permasalahan yang muncul sesuai dengan kondisi terakhir di Sumatera Barat khususnya. Ditengah kondisi daerah yang belum pulih seutuhnya dari tantangan krisisis finansial global, dan dampak gempa tahun 2009 yang lalu, Sumatera Barat secara bertahap tetapi pasti, menata dan membangun kembali daerahnya disegala bidang. Tanda-tanda perbaikan ekonomi terlihat dari kenaikan nilai PDRB Sumatera Barat antara tahun 2010 dengan 2011, yang didominasi oleh komponen konsumsi rumahtangga sebagai sumber pertumbuhan sebesar 2,24%, sumber pertumbuhan dari konsumsi pemerintah sebesar 2,34%, dan komponen ekspor sebagai sumber pertumbuhan sebesar 3,69%. Pemulihan perekonomian mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai oleh pemerataan, bahkan pemulihan kerusakan potensi sumberdaya ekonomi akibat bencana gempa merupakan arah pembangunan ekonomi secara makro. RKPD Provinsi Sumatera Tahun 2013
I-1
Pembangunan daerah tahun 2013, dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, maka prioritas-prioritas pembangunan tahun 2013 adalah prioritas yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2010-2015 yang difokuskan pada penyelesaian terhadap masalah– masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan pemerintahan yang baik, peningkatan dan perbaikan infrastruktur yang mendorong pengembangan kawasan dan pariwisata serta penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan hidup yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Prioritas pembangunan daerah tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1) Pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat 2) Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan 3) Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan 4) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 5) Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan 6) Pengembangan industri olahan dan perdagangan, usaha mikro kecil menengah dan koperasi, dan iklim investasi 7) Pengembangan kawasan wisata alam 8) Percepatan penururan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal 9) Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat 10) Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yaitu kebijakan, program pemerintah daerah yang didanai APBD yang dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi. Oleh karena itu secara kontekstual dan substantif dalam mekanisme perencanaan, RKPD Tahun 2013 mengintegrasikan dan menyelaraskan program-program pemerintah pusat, program-program Kabupaten/Kota maupun program-program hasil penjaringan aspirasi yang telah diformulasikan melalui Musrenbang RKPD Bagan alir tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Provinsi dapat dilihat pada gambar berikut ini.
RKPD Provinsi Sumatera Tahun 2013
I-2
Gambar 1.1. Bagan alir tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Provinsi 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatar-belakangi penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 adalah : 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2) Undang-Undang Nomor Pembangunan Nasional
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 6) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. RKPD Provinsi Sumatera Tahun 2013
I-3
7) Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 8) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari 9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025; 10) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015. 1.3. Hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013, selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2013 merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015. Dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka menengah provinsi, rencana pembangunan jangka panjang provinsi serta memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional. Di samping itu, RKPD Provinsi Sumatera Barat ini disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktorfaktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan 2 (dua) tahun sebelumnya serta isuisu strategis yang berkembang. Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Jangka Panjang Daerah (20 tahun), (2) Rencana Jangka Menengah Daerah (5 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan secara hierarkis dengan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2010-2014, RPJPD Provinsi Sumatera Barat 20052025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. RKPD Provinsi Sumatera Tahun 2013
I-4
Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar 1.2. proses penyusunan dan keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya Mengacu pada Gambar. 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut : RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas. RKPD disusun dengan berpedoman RKPD Provinsi Sumatera Tahun 2013
I-5
pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah. Selanjutnya RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi SKPD dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2013, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 ini harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumendokumen perencanan di kabupaten/kota di Sumatera Barat sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. 1.4. Sistematika Penyusunan RKPD Susunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 terdiri dari : BAB. I. Pendahuluan; Bagian pendahuluan memuat latar belakang, berisi pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD; hubungan antar Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 dengan RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJMN, RPJMD Provinsi; Dasar Hukum Penyusunan RKPD; Sistematika Dokumen RKPD; Maksud dan Tujuan penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013; BAB. II. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah; Memuat tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah yang berisi hasil analisis terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, dan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Pada bagian ini diketengahkan capaian Indikator utama ekonomi daerah yakni : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), disparitas pendapatan daerah, tingkat pengangguran, kemiskinan, investasi, inflasi dan lain-lain. Selain itu diuraikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD menurut prioritas pembangunan daerah yang telah terlaksana dua tahun sebelumnya (Tahun 2011) dan RKPD Tahun yang sedang berjalan (Tahun 2012) dan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. RKPD Provinsi Sumatera Tahun 2013
I-6
BAB. III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah; Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah yang menguraikan tentang kebijakan pembangunan nasional yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2011-2012), dan perkiraan untuk tahun 2013. BAB. IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah; Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan rencana program prioritas pembangunan daerah, terdiri dari program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan prioritas pembangunan lainnya sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat untuk periode tahun 2013. BAB. V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Pada bab ini secara eksplisit memuat tentang rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013, yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD dan pagu indikatifnya, menurut urusan dan satuan kerja perangkat daerah. BAB VI. Penutup Berisi penegasan bahwa RKPD adalah pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2013. 1.5. Maksud Dan Tujuan 1.5.1. Maksud Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan daerah serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. 1.5.2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 adalah: 1. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah (RPJMD tahun 2010 – 2015) 2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan. 3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan. 4.
Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
RKPD Provinsi Sumatera Tahun 2013
I-7
