BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang-undang Dasar 1945. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui hak pilih yang dimiliki oleh masyarakat. Penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berlandaskan pada konsistensi penyelenggara terhadap peraturan perundangan, perencanaan kegiatan yang baik, berkepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta azas umum yakni azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilihan, proporsionalitas, keterbuk keterbukaan, aan, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektif. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato memiliki tanggungjawab besar untuk dapat menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Gorontalo serta Kabupaten Pohuwa Pohuwato to dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan seluruh tahapan yang telah dilaksanakan untuk dapat diakses dan diterima oleh semua pihak. Penyelenggaran pemilu ditahun 2014 dalam waktu yang berdekatan antara antar Pemilu Legislatif dan Pilpres menjadi momentum penting bagi proses mendorong pendewasaan berpolitik dan berdemokrasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pohuwato yang akan menghadapi penyelenggaraan suksesi di daerah pada tahun berikutnya, sekaligus pemantapan tapan terhadap kesiapan bagi para penyelenggara pemilu. Berdasarkan pada perundangan yang berlaku di Indonesia khusunya Peraturan dan Keputusan KPU RI, KPU Kabupaten Pohuwato melaksanakan Pemilihan Umum legislative dan Pemilihan Umum Presiden dan wa wakil kil Presiden sesuai dengan tahapannya.

1

2

Laporan ini disusun guna memenuhi hak masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Pohuwato sebagai sumber informasi diman dimanaa hak ini dijamin oleh UUD 1945. 1.2. Dasar Hukum Landasan Hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum adalah sebagai berikut ; a. Undang-Undang Undang Dasar Tahun 1945 ; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentan ng Partai Politik (Lembaran Negara Rep epublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tamb bahan Lembaran Negara Republik Indon nesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah h dengan UndangUndang Nomor 2 Tah hun 2011 (Lembaran Negara Republik Indone nesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 5 c. Undang-undang undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; d. Undang-Undang Undang RI Nomor Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); e. Undang-undang undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); f. Undang-Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah; g. Peraturan Komisi Pem milihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Taahapan, Program, dan Jadual Penyelengg ggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Pe Rakyat, Dewan Perwakilan D Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rah Tahun 2014 sebagaimana telah beb berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi K Pemilihan Umum Nomor 19 Taahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan P Komisi Pemilihan Umum Nom omor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pem emilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 2

3

Perwakilan Daerah, daan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 14; h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapa, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014; i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIP (DIPA) A) Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA 076.01.2.659555/4 j. Surat ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 Tanggal 30 Januari 2014 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Kabupaten/Kota bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014; k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poh Pohuwato wato Nomor 35.1/Kpts/KpuKab.028.436565/2014 Tahun 2014 Tanggal

2014 Tentang Pembentukan Tim

Penyusunan Buku Laporan Tahapan Pemilu Tahun 2014. 1.3. Maksud dan Tujuan 1. Dalam rangka mendokumentasikan proses penyelenggaraan tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Kabupaten Pohuwato 2. Untuk memenuhi kewajiban KPU Kabupaten Pohuwato sebagai penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan tahapan dan akan

menjadi

bahan evaluasi untuk

pelaksanaan pemilu dimasa yang akan datang. 3. Mendeskripsikan secara detail perjalanan demokratisasi di Kabupaten Pohuwato. 1.4. Ruang Lingkup Secara umum Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu 2014 berjudul “Penyelenggaraan Pemilu 2014 di Kabupaten Pohuwato” masing masing-masing masing untuk Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Secara khusus sesuai dengan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum laporan ini meliputi pokok bahasan sebagai berikut : a. Perencanaan Program dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan n Pemilu; b. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilih; 3

4

c. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu; d. Penetapan peserta Pemilu; e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah Pemilihan; f. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; g. Masa Kampanye Pemilu; h. Pemungutan dan Penghitungan Suara; i. Penetapan Hasil Pemilu; j. Perselisihan hasil Pemilihan Umum; dan k. Permasalahan dan penyelesaian. 1.5. Sistematika Laporan Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahapan Pemilu 2014 ini dibuat berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan oleh KPU RI, yakni sebagai berikut : BAB I

: Pendahuluan

BAB II

: Persiapan

BAB III

: Alur Kerja dan Jadual Tahapan

BAB IV

: Pelaksanaan

BAB V

: Sengketa Pemilu

BAB VI

: Penetapan Hasil

BAB VII

: permasalahan dan Penyelesaiannya

BAB VIII

: Penutup

Lampiran

4

5

BAB II PERSIAPAN

Bagian ini membahas tentang pra kondisi sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan pemilu. Bagian-bagian bagian yang akan dibahas antara lain mulai dari proses Perencanaan, Program kegiatan dan Anggaran, rapat konsolidasi di lingkungan internal KPU Kabupaten Pohuwato, koordinasi dengan beragam pihak eksternal atau antar lembaga, pelaksanaan rapat koordinasi. Pelaksanaan bimbingan teknis serta sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka penyelenggaraan nyelenggaraan Pemilu 2014 di Wilayah Kabupaten Pohuwato. Pohuwato 2.1 Perencanaan Program dan Anggaran Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun 2014 didahului dengan kegiatan persiapan memasuki tahapan, program kegiatan dan jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pohuwato salah satunya adalah merencanakan program dan anggaran anggaran. Semua tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provin Provinsi si dan Kabupaten/kota Tahun 2014 di kabupaten pohuwato beroleh dana APBN yang terdapat di Daftar Isian Program Anggara (DIPA) Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA DIPA-076.01.2.658809/2014 076.01.2.658809/2014 Tanggal 5 Desember 2013 dengan Pagu Anggaran Rp. 10.955.092.000,- (Sepuluh h Miliyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah Rupiah)) dialakosikan untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan Tahapan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun 2014 yang sepenuhnya dibebankan pada APBN KPU Kabupaten abupaten Pohuwato menyusun rencana kebutuhan biaya Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun 2014 pada tahun 2013 dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Pada tanggal 20 Desember tahun 2013 KPU Kabup Kabupaten aten Pohuwato menerima anggaran Daftar Isian Program Anggara (DIPA) Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPADIPA 076.01.2.658809/2014 Tanggal 5 Desember 2013 yang memuat anggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun 2014. 5

6

2.2 Konsolidasi dan Koordinasi Internal Terdapat dua momen penting dalam kaitannya dengan konsolidasi internal KPU Kabupaten Pohuwato jelang Pemilihan Umun Anggota DPR, DPD, dan DPRD ; serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ,yakni terjadinya pergantian perga Komisioner KPU Kabupaten Pohuwato

ditengah prose persiapan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden Tahun 2014. Pada 24 Juni 2013, Ketua KPU

Provinsi

melakukan

Gorontalo

Pelantikan

pengambilan Komisioner

serta

sumpah/janji KPU

Kabupaten

Pohuwato periode 2013-2018. 2013 Segera

setelah

dilantik,

KPU

Kabupaten

Komisioner

Pohuwato melakukan konsolidasi internal, melakukan pemilihan pe Ketua KPU Kabupaten Pohuwato dan penentuan penanggung jawab divisi-divisi. divisi Hi.Mirnawati Modanggu,S.Ag.MPd terpilih sebagai Ketua KPU Kabupaten Pohuwato, Kadrin Lasantu sebagai penanggung jawab Devisi Teknis Penyelenggaraan;jimmy J.Mangempis.ST sebagai agai penanggung jawab Divisi Humas,Data, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga; RINTO W. ALI. S.Pd sebagai penanggung jawab Divisi Perencanaan Anggaran dan Logistik; HAIRUDIN POLONTALO, S.Pd sebagai penanggung jawab Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengem Pengembangan SDM; Untuk suksesnya Penyelanggaraan Pemilu 2014, KPU Kabupaten Pohuwato selalu mengadakan koordinasi dengan seluruh jajaran. Tidak hanya dengan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato, terlebih lagi dengan jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) PK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) se se-Kabupaten Pohuwato. 6

7

Koordinasi serta Konsilidasi yang dilakukan pada dasarnya untuk terus melakukan evaluasi tahapan berjalan dan mengantisipasi Tahapan Pemilu. KPU

Kabupaten

Pohuwato

menyadari bahwa sinergi hanya data dibangun dengan adanya saling kesepahaman dan keterbukaan. Karenanya, untuk membangun soliditas Tim, KPU Kabupaten Pohuwato selalu membuka diri dan menyediakan kesempatan kepada seluruh jajaran dibawah KPU Kabupaten Pohuwato untuk memberikan ikan saran maupun kritik. Koordinasi dan Konsolidasi internal juga dibangun dengan cara” turba turba”” atau KPU Kabupaten Pohuwato menyediakan diri untuk turun kebawah, langsung ketingkat Kecamatan, Desa, dan Kelurahan.Hal ini dinilai positif untuk dilakukan, tidak ak hanya dalam rangka evaluasi namun juga dalam usaha memberikan motivasi kepada seluruh jajaran penyelenggara Pemilu yang berada dalam koordinasi KPU Kabupaten Pohuwato. 2.3 Koordinasi Antar Lembaga Pada kedua penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Po Pohuwato huwato Tahun 2014 yakni Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang di laksanakan pada Tanggal 09 April 2014; serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang di laksanakan pada 9 Juli 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten

terhitung

aktif

Pohuwato melakukan

komunikasi omunikasi dan koordinasi dengan para pihak lain. Khususnya yang secara

langsung

terkait

dengan

sukses

penyelenggaraan

Pemilu

melalui komunikasi dan koordnasi 7 8

diantaranya dengan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Kepolisian Resort Kabupaten Pohuwato, Kodim 1304 maupun stakeholder Pemilu lainnya. Baik secara formal maupun non formal. Dialog-dialog dialog yang dilakukan dengan banyak pihak di Kabupaten Pohuwato di dasari oleh keperluan membangun sinergitas serta kerja sama dalam penyelenggaraan Pemilu. Selain itu juga dii lakukan dalam rangka mengkomunikasikan perkembangan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Pohuwato. Untuk hal ini, KPU Kabupaten Pohuwato memberikan apresiasi yang sangat positif kepada seluruh pihak di Kabupaten Pohuwato. Komunikasi dan Koo Koordinasi rdinasi yang selama ini dilakukan di nilai sangat konstruktif. KPU Kabupaten Pohuwato telah mendapatkan dukungan penuh dan kerja sama yyang ang sangat baik dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Pohuwato. Koordinasi dengan Pihak external dilakukan tidak hanya untuk kepentingan yang secara langsung terkait dengan penyelenggaran Pemilu, namu juga untuk factor pendukung sukses Pemilu lainnya, semisal sosialisasi dan pendidikan pemilih. KPU Kabupaten Pohuwato berkomunikasi dan bekerjasama dengan sejumlah pihak piha yang peduli dan bersedia untuk bersama bersama-sama melakukan kerja-kerja kerja pendidikan politik ke tengah-tengah tengah masyarakat Kabupaten Pohuwato. 2.4 Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis KPU Kabupaten Pohuwato selalu melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran penyelenggaraan Pemilu yang berada didal didalam koordinasi KPU Kabupaten Pohuwato, khususnya terkait dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah di atur menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan,, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemiihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang terakhir di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan ke kedelapan delapan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2014. 8

9

Selain itu dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU kabupaten Pohuwato melaksanakan Koordinasi dengan berpedoman kepada tahapan yang sudah d dii tetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Thun 2014. Sementara itu, untuk meningkatkan kompetensi penyelenggara, KPU Kabupaten Pohuwato melaksanakan sejumlah sejumla Bimbingan

Teknis

(Bimtek)

sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU. Penyelenggaraan Bimtek di lingkungan

KPU

Kabupaten

Pohuwato

di

laksanakan

berjenjang, yakni KPU Kabupaten Pohuwato di laksanakan secara berjenjang, yakni KPU Kabupaten Pohuwato

memberikan

Bimtek B

kepada PPK, dan kemudian PPK melaksanaakan Bimtek dengan peserta para PPS sesuai dengan wilayah kerja masing masing-masing. masing. Pada pelaksanaan Bimtek di tingkat bawah, KPU Kabupaten Pohuwato melakuakan supervise d dan an monitoring. Demikian pula halya dengan PPK yang melakukan monitoring saat PPS melaksanakan Bimbingan Teknis pada KPPS maupun sebelumnya Pantarlih. Supervisi dan Monitoring pada pelaksanaan Bimtek pada tingkat di bawah KPU Labupaten Pohuwato dinilai perlu di lakukan dengan tujuan melakukan evaluasi dan memastikan bahwa informasi akan telah di sampaikan dengan baik. Kehadiran tingkatan yang lebih tinggi pada sebuah Bimtek selain memberikan Motivasi juga dapat menjadi rujukan cepat bila pada waktu berkenaan di temukan permasalahan yang perlu di konsultasikan. 9

10

2.5 Sosialisai, Simulasi dan Pendidikan Pemilih Pileg 2014 Kegiatan Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih di lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato berada dalam koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan

Sumber

Daya Manusia. Kegiatan simulasi

sosialisasi,

dan pendidikan

pemilih di KPU Kabupaten Pohuwato

untuk

PILEG

dilakukan dengan beberapa bentuk

kegiatan,

diantaranya:

sosialisasi

melalui

media

televisi

(GOTV) dan Radio Panua, program 1000 surat berupa ajakan untuk memilih yang dikirim ke seluruh instansi yang ada di Kabupaten Pohuwato, Pembuatan Modul Sosialisasi untuk tiga segmen (pemilih pemula, Perempuan dan disabilitas), Sosialisasi kepada pemilih pemula, forum temu warga kecamatan, pembentukan relawan demokrasi. dem Program kegiatan dan jadwal kegiatan sosialisasi sebagaimana terlampir; NO

PROGRAM KEGIATAN

1

Sosialisasi melalui media Sosialisasi Pemilu melalui GOTV Sosialisasi Pemilu melalui Radio Panua FM Program 1000 surat

2 3 4

WAKTU PELAKSANAAN Agustus s/d September 2013 Agustus 2013 September 2013 Agustus 2013

5

Pembuatan modul sosialisasi

Agustus s/d Desember 2013

6

Pembuatan TOR

Agustus 2013

TEMPAT

GOTV Marisa Radio Panua FM Seluruh instansi di Kab. Pohuwato Disesuaikan

KPU Kab. Pohuwato

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN Ketua dan Anggota KPU Kab. Pohuwato Ketua dan Anggota KPU Kab. Pohuwato Ketua dan Anggota KPU Kab. Pohuwato Ketua dan Anggota KPU Kab. Pohuwato

KET

1. Drs. Saiful Sabu,M.Pd 2. Fadlun Saleh, M.Pd 3. Novaliansyah Ab. S.IP Divisi Sosialisasi

11

7 8 9 10 11

12

13

Penetapan pembuat modul Permintaan kesediaan pembuatan modul Realisasi pembuatan modul soisialisasi Sosialisasi modul kepada masyarakat Sosialisasi kepada pemilih pemula

Oktober 2013

Sosialisasi Pemilu 2014 (Forum Temu Warga Kecamatan) Pembentukan Relawan Demokrasi (Relasi)

Oktober 2013

Oktober 2013 November 2013 Desember 2013 September s/d November 2013

14

Rekrutmen relasi

Mulai Oktober 2013 s/d Desember 2013 Oktober 2013

15

Pengukuhan dan Pembekalan Relasi

November s/d Desember 2013

NO 1 2 3 4 5 6

KPU Kab. Pohuwato

Ketua dan Anggota KPU Kab. Pohuwato Subag Tekhnis

Aula KPU Kab. Pohuwato SMA, SMK dan MA se-Kab. Pohuwato Aula kantor Camat masingmasing KPU Kab. Pohuwato

Ketua dan Anggota KPU Kab. Pohuwato Divisi Sosialisasi

KPU Kab. Pohuwato Marina Beach Resort (MBC) Pohuwato

Pokja Relasi

Ketua dan Anggota KPU Kab. Pohuwato Ketua dan Anggota KPU Kab. Pohuwato

Ketua dan Anggota KPU Kab. Pohuwato

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DI SMA SE SE-KABUPATEN POHUWATO PEMILU 2014 KPU KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2013 WAKTU TEMPAT PELAKSANAAN PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN Senin, 28 Oktober SMA N 1 Marisa Ketua dan anggota KPU Kab. 2013 Pohuwato Senin, 04 November SMA Negeri 1 Paguat Ketua dan anggota KPU Kab. 2013 Pohuwato Senin, 11 November SMA N 1 Buntulia Ketua dan anggota KPU Kab. 2013 Pohuwato Senin, 18 November SMA N 1 Randangan Ketua dan anggota KPU Kab. 2013 Pohuwato Senin, 25 november SMA N 1 Lemito Ketua dan anggota KPU Kab. 2013 Pohuwato Senin, 02 Desember SMA N 1 Popayato Ketua dan anggota KPU Kab. 2013 Pohuwato

KET

11

12

PROGRAM KERJA SOSIALISASI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN SDM PEMIL PEMILU LEGISLATIF 2014KPU KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2014 WAKTU PELAKSANAAN

PENANGGUNG JAWAB

NO

JENIS KEGIATAN

1

Bimtek relawan demokrasi Konsolidasi Nasional

Januari 2014

Divisi Sosialisasi

Subag Teknis

Februari 2014

Divisi Sosialisasi

Evaluasi, Pengukuhan PPK dan PPS Pembuatan dan penayangan iklan radio local Kirab/Karnaval

Januari s/d Februari 2014

Ketua dan Divisi Sosialisasi

Februari s/d April 2014

Divisi Sosialisasi dan Divisi Hubmas

Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Pohuwato Ketua, Anggota dan Sekretariat KPU Kab. Pohuwato Subag Teknis (Radio Erchi Pohuwato).

Februari s/d 15 Maret 2014

Divisi Sosialisasi

Penggandaan dan pencetakan modul pendidikan pemilih dan pengadaan alat peraga (5 paket) Gerak jalan sehat menuju Pemilu jujur dan adil Sosialisasi tata cara Pemberian suara kepada pemula di tingkat SMA, SMK, MA Perekrutan KPPS

Febru Februari 2014

Divisi Sosialisasi

Februari s/d 09 Maret 2014

Divisi Sosialisasi

Februari s/d Maret 2014

Divisi Sosialisasi

Februari s/d Maret 2014 Februari s/d Maret 2014

Divisi Sosialisasi

Subag Umum

Divisi Sosialisasi

Anggota KPU dan Subag Data beserta staf

Divisi Sosialisasi

Anggota KPU dan Subag Data beserta staf

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

Sosialisasi Pemilu 2014 kepada Partai Politik Sosialisasi Tata Cara Pemberian Suara Pemilu 2014 di wilayah kecamatan se-


PELAKSANA

KET

Ketua, Anggota dan Sekretariat KPU Kab. Pohuwato Subag Teknis

Ketua, Anggota dan Sekretariat KPU Kab. Pohuwato Ketua, Anggota dan Sekretariat KPU Kab. Pohuwato

13

12

12

13

Kab. Pohuwato Sosialisasi Tata Cara Pemberian Suara Pemilu 2014 di tingkat PPK dan PPS seKab. Pohuwato Monitoring Kepada Relawan Demokrasi Publikasi Pemilu 2014 di seluruh wilayah KPU seKab. Pohuwato


Divisi Sosialisasi

PPK dan PPS se-Kab. se Pohuwato

Maret 2014

Divisi Sosialisasi

Divisi Sosialisasi dan Subag Tehnis

07 April 2014

Divisi Sosialisasi

Divisi Sosialisasi, PPK dan PPS

JADWAL KEGIATAN SOSIALISASI DAN SIMULASI PEMILU LEGISLATIF KPU KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2014 NO

WAKTU PELAKSANAAN

TEMPAT

PELAKSANA KEGIATAN

1

Maret s/d 5 April 2014

SMA N 1 Marisa

Ketua dan anggota KPU

2


SMK N 1 Marisa


3


SMA N 1 Paguat


4


MAN Paguat


5


MA Al-hairat Marisa


6


SMK N Dengilo


7


SMA N 1 Buntulia


8


SMK N 1 Duhiadaa


9


SMK N 1 Patilanggio


10


SMA N 1 Randangan


11


MA dan SMK Pertanian


KET

Salafiah Syafiiyah 12


SMK N 1 Taluditi


13


SMK N 1 Wanggarasi


14


SMA N 1 Lemito


14

15


SMK N 1 Popayato


16


MA Popayato


17


SMA N 1 Popayato


2.6 Sosialisasi, Simulasi dan Pendidikan Pemilih Presiden dan Wakil Presiden 2014 Pada tahapan Pemilihan Presiden 2014, KPU Kabupaten Pohuwato khususnya divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan SDM, antara lain lain; sosialisasi melalui media, sosialisasi kepada PARPOL, sosialisasi melalui forum temu warga, sosialisasi kepada penyelenggara adhock, sosialisasi ke sekolah SMA sederajat, pembuatan spanduk sosialisasi serta publikasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana bagaimana terlampir di bawah ini.

14 15

PROGRAM KEGIATAN DIVISI SOSIALISASI DAN SDM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 NO

PROGRAM KEGIATAN

1.

Penyusunan Program

2.

Evaluasi Penyelenggara (PPK dan PPS) Sosialisasi media (Pembuatan dan penayangan iklan radio lokal) Sosialisasi kepada Partai Politik Sosialisasi melalui Forum Temu Warga

3.

4. 5.

WAKTU PELAKSANAAN

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

10 s/d 25 Mei 2014 12 s/d 29 Mei 2014 28 Mei s/d 9Juli 2014

KPU Kab. Pohuwato KPU Kab. Pohuwato KPU Kab. Pohuwato, Radio Erchi

Divisi Sosialisasi dan SDM Ketua dan Anggota KPU Divisi Sosialisasi dan SDM bersama Subag. Teknis KPU

Juni 2014

Aula KPU Kab. Pohuwato Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pohuwato KPU Kab. Pohuwato Aula KPU Kab. Pohuwato Seluruh SMA, SMK dan MA di Kabupaten Pohuwato Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pohuwato Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pohuwato

Ketua dan Anggota KPU Ketua dan Anggota KPU

Juni 2014

6.

Perekrutan KPPS

Juni 2014

7.

Sosialisasi kepada Penyelenggara Adhock Sosialisasi ke Sekolah SMA, SMK dan MA

Juni 2014

9.

Pembuatan dan Pemasangan Spanduk Sosialisasi

Juni 2014

10.

Publikasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Juli 2014

8.

TEMPAT

Juni s/d Juli 2014

KET.

Ketua dan Anggota KPU Ketua dan Anggota KPU Ketua dan Anggota KPU

Divisi Sosialisasi dan SDM bersama Subag. Teknis KPU Ketua dan Anggota KPU

15

16

JADWAL SOSISALISASI ISALISASI PILPRES 2014 KPU KABUPATEN POHUWATO PADA FORUM TEMU WARGA KECAMATAN

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KECAMATAN Paguat Dengilo Marisa Buntulia Duhiadaa Patilanggio Randangan Taluditi Wanggarasi Lemito Popayato Timur Popayato Popayato Barat

WAKTU PELAKSANAAN 28, Juni 2014 28, Juni 2014 28, Juni 2014 29, Juni 2014 29, Juni 2014 29, Juni 2014 30, Juni 2014 30, Juni 2014 30, Juni 2014 1, Juli 2014 1, Juli 2014 1, Juli 2014 2, Juli 2014

PEMATERI Tim 2 Tim 3 Tim 1 Tim 4 Tim 1 Tim 3 Tim 4 Tim 2 Tim 1 Tim 2 Tim 3 Tim 4 Tim 2

KET Tim 1: 1. Hj Mirnawati Modanggu, S.Ag, M.Pd 2. Nikson Pakaya, S.Pd, M.H Tim 2: 1. Hairudin Polontalo, S.Pd 2. Ismet Dunggio Tim 3: 1. Kadrin Lasantu 2. Jimmy J. Mangempis, S.T Tim 4: 1. Rinto W. Ali, S.Pd 2. Saiful B. Hunta S.Pd

16

17

BAB III

ALUR KERJA & JADWAL TAHAPAN

Pada bagian ini digambarkan kegiatan dari waktu proses persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian tahapan kegiatan pemilu yang bersangkutan serta bagaimana mekanisme kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pohuwato. 3.1 Alur Kerja dan Jadwal Tahapan Pemilu Anggota DPR DPR, DPD, dan DPRD Sebagai panduan alur kerja dan tahapan penyelenggaraan Pemil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, KPU RI menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Pada perkembangannya, Peraturan KPU tersebut mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemilu. Terakhir diubah dengan Peraturan turan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Thun 2014 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014. Secara umum, terdapat 3 (tiga) tahapan utama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yakni sebagai berikut : 1.

Tahapan Persiapan,

2.

Tahapan penyelenggaraan Pemilu,dan

3.

Tahapan Penyelesaian. Masing-masing masing tahapan tersebut terdiri dari sejumlah program dan kegiatan yang

harus dilaksanakan, termasuk oleh KPU Kabupaten Pohuwato.

17

18

3.1.1. Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan Pada penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, kegiatan pemantauan pemilu telah diatur secara khusus, yaitu Undang Undang-undang undang Nomor 8 Tahun 2012 BAB XVIII Tentang Pemantauan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Per Perwakilan wakilan Rakyat Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, KPU Kabupaten Pohuwato membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pemantauan diwilayah Kabupaten Pohuwato. Informasi mengenai pendaftaran dan persyaratan yang diperlukan ol oleh eh masyarakat yang ingin mendaftarkan diri dapat melalui media resmi KPU kabupaten Pohuwato. Termasuk beragam regulasi laiinya yang perlu diketahui oleh pemantau. 3.1.2. Pembentukan Badan Penyelenggara Guna

penyelenggaraan

pemilu,

diperlukan

badan badan-badan badan

sebagaimana sebagaim

penyelenggara yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Perundang Badan-badan badan penyelenggara dilingkungan KPU Kabupaten Pohuwato adalah : 1). Panitia Pemilihan Kecamatan, atau disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten pohuwato untuk menyelenggarakan pemilihan umum ditingkat kecamatan ataw sebutan sebutanlain, yang selanjutnya disebut kecamatan. 2). Panitia Pemungutan Suara, atau disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pohuwato untuk menyelenggarakan Pemil Pemilihan ihan Umum ditingkat Desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa atau kelurahan. 3). Kerlompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat mpat pemungutan suara. Setiap PPK dan PPS di Kabupaten Pohuwato dibantu oleh 1 (satu) kesekretariatan. Untuk itu, KPU Kabupaten Pohuwatoberkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam hal pembentukan tiap tiap-tiap tiap sekretariat PPK dan sekretariat sekretaria PPS.

18

19

Dalam rangka pembentukan PPK se se-Kabupaten Kabupaten Pohuwato, disusun jadwal seleksi penerimaan calon PPK se se-Kabupaten Kabupaten Pohuwato pengumuman pendaftaran dan waktu pelaksanaan pendaftran calon. Sesuai jadwal seleksi penerimaan calon PPK se Kabupaten Pohuwato, Pengumuman engumuman Pendaftaran dilakukan pada tanggal 27 Februari 2013 dalam bentuk pengumuman berupa Surat edaran tentang Pendaftaran calon panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Pohuwato yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pohuwato yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota PPK. Masaa pendaftaran penerimaan calon PPK se Kabupaten Pohuwato dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2013 bertempat di kantor KPU Kabupaten Pohuwato. Kegiatan pembentukan PPK se Kabupaten Pohuwato terdiri dari beberapa tahapan: 1. Seleksi administrasi Seleksi administrasi istrasi dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2013 di kantor KPU Kabupaten Pohuwato. Hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan pendaftaran yang mengembalikan berkas tersaring nama yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi tertulis 2. Pengumuman hasil Seleksi Administrasi Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pengumuman waktu seleksi tertulis calon PPK, melalui media elektronik (radio), pada pengumuman kantor KPU kabupaten Pohuwato. 3. Tes Tertulis Tes tertulis dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2013 dengan peserta test tertulis sejumlah 73 orang. Bertempat di kantor KPU Kabupaten Pohuwato. 4. Wawancara Wawancara calon PPK se kabupaten Pohuwato dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2013. Calon PPK yang me mengikuti sesi wawancara sebanyak 73 orang 5. Pengumuman hasil test 19

20

Nama-nama nama yang diterima menjadi PPK se Kabupaten Pohuwato diumumkan dan diberitahukan melalui kontak person pada tanggal 21 Maret 2013. Berdasarkan hasil tes wawancara yang diterima menjadi anggota PPK se Kabupaten Pohuwato sebanyak 65 orang masing-masing masing 5 orang perkecamatan. Setelah melalui serangkaian seleksi dan menghasilkan Calon anggota PPK untuk

masing-masing masing

kecamatan,

KPU

Kabupaten

Pohuwato

melakukan

pengangkatan PPK yang di ditetapkan tetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor

23/Kpts/KPU23/Kpts

Kab.028.436565/2013 Tanggal 7 Juni 2013. Pelantikan PPK se Kabupaten dilaksanakan di Aula Panua Pemda Pohuwato pada tanggal 2 April 2013. Pelantikan

PPK

ini

dirangkaikan dengan bimbingan teknis knis

pertama

pembekalan

awal

sebagai bagi

PPK

dimana KPU Kabupaten en Pohuwato dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo sebagai nara sumbernya. Pembentukan PPS se Kabupaten pohuwato Seleksi anggota PPS dilaksanakan setelah selesai seleksi Anggota PPK. Sesuai PKPU Nomor 03 tahun 2013 pasal 21 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa anggota PPS diangkat diang oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan atau sebutan lainnya. Berdasarkan rdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Pohuwato melalui surat Nomor 60/KPUKab/028.436565/IV/2013 .436565/IV/2013

Meminta

kepada

Kepala

Desa/Lurah

SeKabupaten

Pohuwato untuk mengusulkan nama nama-nama nama calon PPS tiap Desa untuk selanjutnya oleh KPU Kabupaten Pohuwato dipilih dan ditetapkan dengan engan surat Keputusan Nomor 20

21

23/Kpts/KPU-Kab.028.436565/2013 Kab.028.436565/2013 Tanggal 7 Juni 2013 Jumlah Anggota PPS yang ditetapkan 312 orang yang terdiri dari 1 orang Ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota di 104 desa se Kabupaten Pohuwato. Pelantikan PPS se Kabupaten dilaksanakan bersama pelantikan PPK pada tanggal 2 April 2013.

3.1.3. Verifikasi di tingkat KPU Kabupaten pohuwato Mengawali Pemilu Anggota DPR, DPD,

DPRD

Tahun

2014

dilaksanakan pendaftaran dan verifikasi Pendaftaran

Peserta

Pemilu.

Peserta

Pemilu

dibagi menjadi 2 kegiatan: 1) Pendaftaran peserta Pemilu Partai Politik 2) Pendaftaran

peserta

Pemilu

Perorangan Pendaftaran Peserta Pemilu Partai Politik ditujukan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan D Dewan ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan pendaftaran Peserta Pemilu Peseorangan ditujukan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD merupakan lembaga Negara yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah dapat mengajukan rancangan ranc Undang-Undang Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya serta dengan pembangunan keuangan pusat dan daerah. Setiap Partai Politik yang didirikan terlebih dahulu didaftarkan di Departemen Kehakiman RI dengan tujuan agar Partai Politik tersebut memperoleh status badan hukum yang disahkan oleh Menteri Kehakiman. Partai politik yang didaftarkan harus 21

22

memenuhi syarat sebagaimana d diatur dapam Undang-Undang Undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu apabila memenuhi syarat yang diatur Undang-Undang Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPD, DPD dan DPRD. Proses verifikas verifikasi/penelitian i/penelitian terhadap syarat administrasi dan faktual dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Partai Politik yang dinyatakan lolos verifikasi/memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Undang No. 10 Tahun 2008, ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tetang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendaftaran, Verifikasi, kasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perawakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (6) huruf b, (dokumen hasil verifikasi administrasi partai Politik calon peserta Pemilu oleh KPU), KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi paling lama 26 (dua puluh enam) hari terhadap kebenaran persyaratan. 1) Jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota 2) Pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota sekurang sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) 3) Domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain : sertifikat hak milik, syarat pinjam jam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD; 4) Keanggotaan sekurang sekurang-kurangnya kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota. 22

23

Terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan dengan verifikasi ini dimulai dari penerimaan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik sampai penyerahan hasil verifikasi ke KPU melalui KPU Provinsi. 3.1.4. Penyerahan Berkas Dokum Dokumen Keanggotaan Partai Politik (KTA) Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 8 September 2012 dengan rincian sebagai berikut; 1. Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 820 lembar 2. Partai Hati Nurani Rakyat sebanyak 758 lembar 3. Partai Amanat Nasional sebanyak 502 lembar 4. Partai Bulan Bintang 787 lembar 5. Partai Persatuan Pembangunan 240 lembar 6. Partai Golongan Karya 1.015 lembar 7. Partai Kebangkitan Bangsa 429 lembar 8. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru 161 lembar 9. Partai Keadilan Sejahtera 327 lembar 10. Partai Demokrat 480 lembar 11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 170 lembar 12. Partai Peduli Rakyat Nasional 204 lembar 13. Partai Demokrasi Pembaruan 333 lembar 14. Partai Persatuan Nasional 252 lembar 15. Partai Nasional Demokrat 2.398 lembar Berikut adalah hasil verifikasi factual keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten Pohuwato :

NO 1 2 3

NAMA PARTAI PPRN PPP PPN

JUMLAH POPULASI

JUMLAH SAMPLE

JUMLAH SESUAI

JUMLAH MENOLAK

JUMLAH TIDAK SESUAI

204 240 252

21 24 26

21 24 26

0 0 0

0 0 0

JUMLAH JUMLAH YANG MINIMAL TIDAK ANGGOTA DIPERIKSA 0 14 0 14 0 14

24

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PKS PKBIB PKB PDP PDIP PBB PAN PARTAI NASDEM PARTAI HANURA PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDA PARTAI DEMOKRAT

327 161 429 333 170 787 502

33 17 43 34 17 79 51

33 8 43 0 17 79 52

0 0 0 6 0 0 0

0 9 0 28 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

14 14 14 14 14 14 14

2.398

240

155

20

65

0

14

758

76

76

0

0

0

14

1.015

102

102

0

0

0

14

820

82

82

0

0

0

14

172

308

480

48

0

0

14

24 25

BAB IV PELAKSANAAN

KPU Kabupaten Pohuwato beserta seluruh jajaran penyelenggara Pemilu 2014 di Kabupaten Pohuwato telah memberikan usaha terbaik dan maksimal demi menjamin sukses pelaksanaan Pemilu 2014. Pada hari rabu, 9 April 2014 tealh di tetapkan sebagai ha hari ri dan tanggal pemungutan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di wilayah Kabupaten Pohuwato, sebagaimana

daerah

lainnya

di

seluruh wilayah Republik Indonesia. Secara

khusus

masyarakat

kabupaten Pohuwato akan memilih para wakilnya yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato 2014-2019. 2019. Keseluruhan berjumlah 268 (dua dua ratus enam puluh delapan)) orang calon anggota DPRD Kabupaten Pohuwato yang telah di tetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Kabupaten Pohuwat Pohuwato o yang akan dapat dipilih oleh warga Pohuwato. Sebelum hari-H H pelaksanaan pemungutan suara, KPPS se se-Kabupaten Kabupaten Pohuwato telah melakukan persiapan, terutama dalam hal penyiapan tempat pemungutan suara untuk melayani masyarakat yang akan menggunakan hak pilih pilihnya. Tanggal 8 April 2014 seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Pohuwato telah selesasi dipersiapankan oleh KPPS. Baik yang menggunakan tenda, maupun fasilitas lain yang bisa dipergunakan sebagai tempat pemungutan suara, seperti aula, gedung maupun rumah. Para petugas KPPS juga terpantau telah menyelesaikan pembagian 25

26

surat pemberitahuan untuk memilih (C6) kepada para pemilih yang telah terdaftar sebagi pemilih pada Pemilu 2014. Dari pemantaun yang dilakukan KPU Kabupaten Pohuwato dapat memberikan gambaran bahwa pelaksanaan pemungutan suara

pelaksanaan pemugutan suara

berlansung lancar, sekalipun terdapat sejumlah ke kekurangan kurangan pada sisi teknis. Namun kendala-kendala kendala tersebut tidak mengganggu jalanya proses pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung. Secara ringkas, bebarapa kendala di maksud antara lain : 1). Formulir yang kurang;dan 2). Formulir yang tertukar tertukar; dan 3). Surat Suara yang basah di Kecamatan Randangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPU Kabupayen Pohuwato telah mempersiapkan antisipasi dengan cara 1. Surat suara yang basah dengan hujan terjadi di Kecamatan randangan pada saat distribusi, KPU Pohuwato langsung bergerak cepat mengadakan koordinaasi dengan KPU Provinsi untuk meminta surat suara pengganti dan juga berkoordinasi dengan Kapolres untuk memper mempercepat distribusi dari Kota ota Gorontalo ke Kabupaten Pohuwato yang berjarak ± 160 Km Km. 2. Mensiagakan ensiagakan tim logistik di Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato. Sehingga seluruh laporan tentang kendala terkait langsung dapat di tindaklanjuti dan di berikan solusi secara cepat dengan koordinasi yang baik dan cepat menjadi faktor tor utama dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pada saat kritis menjelang hari H dan pada saat perhitungan suara suara. Evaluasi KPU Kabupaten Pohuwato atas kendala yang di temukan tersebut adalah sebagai akibat keterlambatan di terimanya logistic Pemilu, khususnya nya beragam jenis formulir yang di perlukan. Keterlambatan lambatan tersebut berasal dari 3 (Tiga)) penyebab, yakni memang karena keterlambatan pengiriman dan keterlambatan karena pengiriman yang yan tertukar antar daerah juga karena factor letak geografis dan cuaca cuaca. 26

27

Pelaksanaan Pemungutan suara yang dimulai pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 13.00 Wita di seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato dilaksanakan secara serentak dan berlangsung dengan lancar ar dan aman aman.. Dengan berakhirnya pemungutan suara ini juga maka pelaksanaan penghitungan perolehan suara di lakukan pada setiap tempat Pemungutan Suara (TPS). Penghitungan Suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD pada beberapa TPS se Kabupaten en Pohuwato berlangsung hingga malam hari, dan hal ini dapat di maklumi karena adanya sejumlah factor yang mempengaruhi,antara lain : a). Kuantitas (jumlah) data yang harus di input atau dihitung; b). Kualitas SDM KPPS yang beragam; dll Penghitungan Perolehan olehan Suara di lakukan secara terbuka dan di saksikan oleh para saksi,, antara pengawas lapangan serta masyarakat luas. Proses rekapitulasihasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS, PPS, PPK dan terakhir di tingkat KPU Kabupaten bupaten Pohuwato yang memungkinkan untuk melakukan koreksi dini dan melakukan penelusuran permasalahan secara lebih mudah. Rekapitulasi yang di lakukan secara bertingkat dan di lakukan secara terbuka tersebut, juga mendapatkan pengawasan dari para saksi se serta rta pengawas pemilu. Karenanya segala bentuk kekeliruan dalam hal penulisan dan penghitungan terjadi segera di adakan pembetulan. pembetulan Pada akhirnya, proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang di lakukan pada tingkat KPU Kabupaten Pohuwato berjalan dengan lancer ancer yang dilaksanakan selama 3 hari, 3 malam sesuai tahapan pada tanggal 16-18 18 April 2014 2014. Berangkat dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang di laksanakan beberapa bulan sebelumnya, pada penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) Tahun 2014, KPU Kabupaten Pohuwato melaksanakan PPWP 2014 dengan persiapan an yang lebih maksimal. Kesiapan tersebut di dukung oleh kondisi obyektif, bahwa penyelenggaraan PPWP 2014 secara teknis adalah tak sekompleks sebagaimana penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Baik dari sisi logistic maupun sisi teknis penyelenggaraan ggaraan lainnya. Demikian pula halnya bagi jajaran penyelenggaraan dalam 27

28

koordinasi KPU Kabupaten Pohuwato, yakni PPK, PPS maupun KPPS sese Kabupaten Pohuwato. Penyelenggaraan PPWP 2014 pada akhirnya berlangsung dengan lancar dan tertib. Proses pemungutan dan an penghitungan suara si seluruh TPS di Kabupaten Pohuwato berlangsung dengan lancar. Tingkat Partisipasi Masyarakat Angka Partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pada 9 April 2014 di Kabupaten Pohuwato mencapai 84 %. Tingkat pa partisipasi rtisipasi tersebut melampaui target nasional yang telah di tetapkan oleh KPU RI yakni sebesar 75%. Tingkat partisipasi ini di dapatkan setlah KPU Kabupaten Pohuwato melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Pohuwato. Tabel abel Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Pohuwato. JUMLAH DATA PEMILIH DI TOTAL PENGGUNA HAK TINGKAT PARTISIPASI KABUPATEN POHUWATO PILIH 94.902 Pemilih 81.531 Pemilih 84 % Dibandingkan dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada 9 April 2014 lalu, maka pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang di laksanakan pada 9 Juli 2014 yng baru di laksanakan, jumlah pengguna hak suara atau pemilih di Kabupaten Pohuwato cenderung mengalami penurunan.. Secara khusus untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Pohuwato adalah mencapai 72,47 % dari Total 97.147 Pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tabel Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Pohuwato. JUMLAH DATA PEMILIH DI KABUPATEN POHUWATO 97.147 orang

TOTAL PENGGUNA HAK PILIH 70.403 orang

TINGKAT PARTISIPASI 72.47 %

Terlepas dari Varian dan/atau perbedaan metode penghitungan tingkat partisipasi yang ada, terdapat satu kesimpulan yang sama yakni untuk tingkat partisipasi pemilih perempuan. 28

29

BAB V SENGKETA PEMILU Untuk penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD se serta rta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (PPWP) di wilayah Kabupate Kabupaten Pohuwato terdapat sengketa atau perselisihan hasil Pemilihan Umum yang diadukan ke Mahkamah konstitusi sebagai berikut: 5.1. SENGKETA PEMILU PADA PENYELENGGARAAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 DI KABUPATEN POHUWATO 1.

Kronologis atas Gugatan Partai Demokrat Terhadap Hasil Pemilu Legislatif Tingkat DPR RI 2014 Dapil Gorontalo Untuk Kab. Pohuwato a.

Pemohon dari Partai Demokrat mempersoalkan masalah selisih suara antara formulir mulir Model C1 milik saksi Partai Demokrat dengan Model C1 KPU Scan dalam rekapitulasi suara DPR RI pada DAPIL Gorontalo untuk wilayah kabupaten Pohuwato. Jumlah titik TPS yang dipermasalahkan angka C1-nya nya berjumlah 8 (delapan) titik TPS. Selain itu ada satu sa titik Desa yang dipermasalahkan. Tabel berikut ini berisi rincian permasalahan perbedaan angka C1 antara C1 KPU (Scan) dengan C1 Saksi. Ada terdapat selisih minus dan selisih plus antara kedua data tersebut menurut catatan dari Partai Demokrat.

Untuk menjawab permohonan pemohon, pada tanggal 20 Mei 2014 KPU Pohuwato melakukan pembukaan kotak suara dilakukan tanggal 20 Mei 2014 yang disaksikan pihak Panwaslu Kabupaten Pohuwato dan Polres Pohuwato. Pohuwato Selanjutnya dilakukan pengambilan dokumen formulir Model C1 berhologram, D-1 D dan DA-1. KPU Pohuwato kemudian membandingkan formulir Model C1 KPU Scan dengan Model C1 Berhologram yang hasilnya angka angka-angka angka yang tertera pada ke formulir Model C1 angkanya sama. Berikut ini rincian hasil perbandingan tersebut: Tabel 2. Angka C1 versi Termohon (KPU Pohuwato) NO

KECAMATAN

DESA

TPS

NAMA PARTAI

HASIL VERIFIKASI TERMOHON C1 HOLOGRAM

C1 KPU (SCAN)

SELISIH

KETERANGAN

29 30

1

MARISA

BOTUBILOTAHU

1

DEMOKRAT

19

19

0

Sudah sesuai

2

TALUDITI

PANCAKARSA II

1

DEMOKRAT

3

3

0

Sudah sesuai

3

RANDANGAN

MOTOLOHU

4

DEMOKRAT

2

2

0

Sudah sesuai

4

DENGILO

KARYA BARU

2

DEMOKRAT

3

3

0

Sudah sesuai

5

TALUDITI

MEKARTI JAYA

2

DEMOKRAT

5

5

0

Sudah sesuai

6

BUNTULIA

SIPATANA

1

DEMOKRAT

27

27

0

Sudah sesuai

7

RANDANGAN

SARI MURNI

1

DEMOKRAT

8

8

0

Sudah sesuai

8

PATILANGGIO

DULOMO

2

DEMOKRAT

10

10

0

Sudah sesuai

b. KPU Pohuwato juga melakukan pengecekan kesesuaian antara nilai angka C1 yang ada pada C1 KPU Scan/C1 Berhologram, apakah telah dijadikan acuan atau tidak pada rekapitulasi di tingkat di atasnya. Hasil pengecekan termohon, bahwa benar angka C1 tersebut telah dijadikan acuan dalam rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan dalam formulir Model D-1 1 serta dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan dalam dala formulir model DA-1.

2. Kronologiss Per Per-TPS/Desa TPS DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI DAERAH PEMILIHAN NO 1

GUGATAN PEMOHON

: 1 (satu) : Botubilotahu : Marisa : Pohuwato : Gorontalo : Gorontalo KRONOLOGIS SINGKAT

KET

Terdapat pengurangan jumlah 1. Tanggal 9 April 2014 dilaksanakan suara Partai Demokrat di TPS 1 pemungutan suara di TPS 1 (satu) Desa Desa Botubilotahu Kecamatan Botubilotahu Kec. Marisa yang dilan Marisa Kabupaten Pohuwato dilanjutkan dengan penghitungan suara. sejumlah 105 (seratus lima) suara Kegiatan dihadiri saksi partai politik dan dimana pada model C1 manual, Pengawas Pemilu lu Lapangan (PPL). KPPS suara Partai Demokrat sejumlah kemudian menulis hasil penghitungan 124 (seratus dua puluh empat) suara ke formulir Model C1 berhologram suara sedangkan padaa model C1 serta salinannya diberikan ke para saksi, Scan sejumlah 19 (sembilan PPL dan satu set C1 Scan ke KPU belas) suara Pohuwato. 2. Pemohon dari Partai Demokrat mempersoalkan adanya perbedaan data C1 milik saksi Partai Demokrat dengan C1 Scan. Namun setelah KPU Pohuwato memeriksa C1 berhologram, tidak ditemukan perbedaan data dengan C1

31

Scan yang masing-masing masing berjumlah sama 19 (sembilan belas) suara untuk suara Partai Demokrat 3. Demikian juga jumlah suara Partai Demokrat yang tertera pada C1 telah menjadi acuan pada hasil rekapitulasi suara di Desa Botubilotahu pada formulir Model D1 serta rekapitulasi suara di Kec. Marisa Model DA-1.

31

32

TPS DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI DAERAH PEMILIHAN NO 1

GUGATAN PEMOHON

: 1 (satu) : Pancakarsa II : Taluditi : Pohuwato : Gorontalo : Gorontalo KRONOLOGIS SINGKAT

KET

Terdapat pengurangan jumlah 1. Tanggal 9 April 2014 dilaksanakan suara Partai Demokrat di TPS 1 pemungutan suara uara di TPS 1 (satu) Desa desa Pancakarsa II Kecamatan Pancakarsa II Kec. Taluditi yang Taluditi Kabupaten Pohuwato dilanjutkan dengan penghitungan sejumlah 95 (sembilan puluh suara. Kegiatan dihadiri saksi partai lima) suara dimana pada model politik dan Pengawas Pemilu Lapangan C1 manual, suara Partai (PPL). KPPS kemudian menulis hasil Demokrat sejumlah 98 (sembilan penghitungan suara ke formulir Model puluh delapan) suara sedangkan C1 berhologram serta ta salinannya pada model C1 Online sejumlah 3 diberikan ke para saksi, PPL dan satu (tiga) suara set C1 Scan ke KPU Pohuwato. 2. Pemohon dari Partai Demokrat mempersoalkan adanya perbedaan data C1 milik saksi Partai Demokrat dengan C1 Scan. Namun setelah KPU Pohuwato memeriksa C1 berhologram, tidak ditemukan perbedaan erbedaan data dengan C1 Scan yang masing-masing masing berjumlah sama 3 (tiga) suara untuk suara Partai Demokrat 3. Demikian juga jumlah suara Partai Demokrat yang tertera pada C1 telah menjadi acuan pada hasil rekapitulasi suara di Desa Pancakarsa II pada formulir Model D1 serta rekapitulasi suara di Kec. Taluditi Model DA-1. 1.

32

33

TPS DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI DAERAH PEMILIHAN

NO 1

GUGATAN PEMOHON

: 4 (empat) : Motolohu : Randangan : Pohuwato : Gorontalo : Gorontalo

KRONOLOGIS SINGKAT

KET

Terdapat pengurangan jumlah 1. Tanggal 9 April 2014 dilaksanakan suara Partai Demokrat di TPS 4 pemungutan suara di TPS 4 (empat) Desa Motolohu Kecamatan Desa Motolohu Kec. Randangan yang Randangan Kabupaten Pohuwato dilanjutkan dengan penghitungan sejumlah 106 (seratus enam) suara. Kegiatan dihadiri saksi partai suara dimana pada model C1 politik dan Pengawas Pemilu Lapangan manual, suara Partai Demokrat (PPL). KPPS kemudian menulis hasil sejumlah 108 (seratus delapan) penghitungan suara ke formulir Model suara sedangkan an pada model C1 C1 berhologram sertaa salinannya Online sejumlah 2 (dua) suara diberikan ke para saksi, PPL dan satu set C1 Scan ke KPU Pohuwato. 2. Pemohon dari Partai Demokrat mempersoalkan adanya perbedaan data C1 milik saksi Partai Demokrat dengan C1 Scan. Namun setelah KPU Pohuwato memeriksa C1 berhologram, tidak ditemukan perbedaan erbedaan data dengan C1 Scan yang masing-masing masing berjumlah sama 2 (dua) suara untuk suara Partai Demokrat. 3. Demikian juga jumlah suara Partai Demokrat yang tertera pada C1 telah menjadi acuan pada hasil rekapitulasi suara di Desa Motolohu pada formulir formu Model D1 serta rekapitulasi suara di Kec. Randangan Model DA-1.

33

34


GUGATAN PEMOHON

: 2 (dua) : Karya Baru : Dengilo : Pohuwato : Gorontalo : Gorontalo KRONOLOGIS SINGKAT

KET

Terdapat pengurangan jumlah 1. Tanggal 9 April 2014 dilaksanakan suara Partai Demokrat di TPS 2 pemungutan suara di TPS 2 (dua) Desa Desa Karya Baru Kecamatan Karya Baru Kec. Dengilo yang dilanjutkan Dengilo Kabupaten Pohuwato dengan penghitungan suara. Kegiatan sejumlah 75 (Tujuh puluh lima) dihadiri saksi partai politik dan suara dimana pada model C1 Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). PPL). KPPS manual, suara Partai DEMOKRAT kemudian menulis hasil penghitungan sejumlah 78 (tujuh puluh suara ke formulir Model C1 berhologram delapan) suara sedangkan pada serta salinannya diberikan ke para saksi, model C1 Online sejumlah 3 (tiga) PPL dan satu set C1 Scan ke KPU suara Pohuwato. 2. Pemohon dari Partai Demokrat mempersoalkan adanya perbedaan data C1 milik saksi Partai Demokrat dengan C1 Scan. Namun setelah KPU Pohuwato memeriksa C1 berhologram, tidak ditemukan perbedaan data dengan C1 Scan yang masing-masing masing berjumlah sama 3 (tiga) suara untuk suara Partai Demokrat. 3. Demikian juga jumlah suara Partai Demokrat yang tertera era pada C1 telah menjadi acuan pada hasil rekapitulasi suara di Desa Karya Baru pada formulir Model D1 serta rekapitulasi suara di Kec. Dengilo Model DA-1.

34

35


GUGATAN PEMOHON

: 1 (satu) : Mekarti Jaya : Taluditi : Pohuwato : Gorontalo : Gorontalo KRONOLOGIS SINGKAT

KET

Terdapat pengurangan jumlah 1. Tanggal 9 April 2014 dilaksanakan suara Partai Demokrat di Desa pemungutan suara di TPS 4 (empat) Mekarti Jaya Kecamatan Taluditi Desa Mekarti Jaya Kec. Taluditi yang Kabupaten Pohuwato sejumlah dilanjutkan dengan penghitungan 50 (Lima puluh) suara dimana suara. Kegiatan dihadiri saksi partai pada model C1 manual, suara politik dan Pengawas Pemilu Lapangan Partai Demokrat sejumlah 55 (PPL). KPPS kemudian menulis hasil (lima puluh lima) suara penghitungan suara ke formulir Model sedangkan pada model C1 Online C1 berhologram serta erta salinannya sejumlah 5 (lima) suara diberikan ke para saksi, PPL dan satu set C1 Scan ke KPU Pohuwato. 2. Pemohon dari Partai Demokrat mempersoalkan adanya perbedaan data C1 milik saksi Partai Demokrat dengan C1 Scan. Namun setelah KPU Pohuwato memeriksa C1 berhologram, tidak ditemukan perbedaan erbedaan data dengan C1 Scan yang masing-masing masing berjumlah sama 5 (lima) suara untuk suara Partai Demokrat. 3. Demikian juga jumlah suara Partai Demokrat yang tertera pada C1 telah menjadi acuan pada hasil rekapitulasi suara di Desa Mekarti Jaya pada pa formulir Model D1 serta rekapitulasi suara di Kec. Taluditi Model DA-1. 1.

35

36


NO 1

GUGATAN PEMOHON

: 1 (satu) : Sipatana : Buntulia : Pohuwato : Gorontalo : Gorontalo

KRONOLOGIS SINGKAT

KET

Terdapat pengurangan jumlah 1. Tanggal 9 April 2014 dilaksanakan suara Partai Demokrat di Desa pemungutan suara di TPS 1 (satu) Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Sipatana Kec. Buntulia yang dilanjutkan Kabupaten Pohuwato sejumlah dengan penghitungan suara. Kegiatan 100 (seratus) suara dimana pada dihadiri saksi partai politik dan model C1 manual, suara Partai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). KPPS Demokrat sejumlah 27 (dua kemudian menuliss hasil penghitungan puluh tujuh) suara seharusnya 27 suara ke formulir Model C1 (dua puluh tujuh) suara berhologram serta salinannya diberikan ke para saksi, PPL dan satu set C1 Scan ke KPU Pohuwato. 2. Pemohon dari Partai Demokrat mempersoalkan adanya perbedaan data C1 milik saksi Partai Demokrat dengan C1 Scan. Namun setelah KPU Pohuwato memeriksa C1 berhologram, tidak ditemukan perbedaan erbedaan data dengan C1 Scan yang masing-masing masing berjumlah sama 27 (dua puluh luh tujuh) suara untuk suara Partai Demokrat. 3. Demikian juga jumlah suara Partai Demokrat yang tertera pada C1 telah menjadi acuan pada hasil rekapitulasi suara di Desa Sipatana pada formulir Model D1 serta rekapitulasi suara di Kec. Buntulia Model DA-1.

36

37


GUGATAN PEMOHON

: 1 (satu) : Sari Murni : Randangan : Pohuwato : Gorontalo : Gorontalo KRONOLOGIS SINGKAT

KET

Terdapat pengurangan jumlah 1. Tanggal 9 April 2014 dilaksanakan ilaksanakan suara Partai Demokrat di TPS 1 pemungutan suara di TPS 4 (empat) Desa Sarimurni Kecamatan Desa Sari Murni Kec. Randangan yang Randangan Kabupaten Pohuwato dilanjutkan dengan penghitungan sejumlah 40 (empat puluh) suara suara. Kegiatan dihadiri saksi partai dimana pada model C1 manual, politik dan Pengawas Pemilu Lapangan suara Partai Demokrat sejumlah (PPL). KPPS kemudian menulis hasil 48 (empat puluh delapan) suara penghitungan suara ke formulir Model sedangkan pada model C1 Online C1 berhologram serta salinannya hanya 8 (delapan) suara diberikan ke para saksi, PPL dan satu set C1 Scan ke KPU Pohuwato. 2. Pemohon dari Partai Demokrat mempersoalkan adanya perbedaan data C1 milik saksi Partai Demokrat dengan C1 Scan. Namun setelah KPU Pohuwato memeriksa C1 1 berhologram, tidak ditemukan perbedaan erbedaan data dengan C1 Scan yang masing-masing masing berjumlah sama 8 (delapan) suara untuk suara Partai Demokrat. 3. Demikian juga jumlah suara Partai Demokrat yang tertera pada C1 telah menjadi acuan pada hasil rekapitulasi suaraa di Desa Sari Murni pada formulir Model D1 serta rekapitulasi suara di Kec. Randangan Model DA-1.

37

38


NO 1

GUGATAN PEMOHON

: 2 (dua) : Dulomo : Patilanggio : Pohuwato : Gorontalo : Gorontalo

KRONOLOGIS SINGKAT

KET

Terdapat pengurangan jumlah 1. Tanggal 9 April 2014 dilaksanakan suara Partai Demokrat di TPS 2 pemungutan suara di TPS 2 (dua) Desa Desa Dulomo Kecamatan Dulomo Kec. Patilanggio yang Patilanggio Kabupaten Pohuwato dilanjutkan dengan penghitungan sejumlah 30 (tiga puluh) suara suara. Kegiatan dihadiri saksi partai dimana pada model C1 manual, politik dan Pengawas Pemilu Lapangan tertulis 40 (empat puluh) suara (PPL).. KPPS kemudian menulis hasil sedangkan pada model C1 Online penghitungan suara ke formulir Model 10 (sepuluh) suara C1 berhologram serta salinannya diberikan ke para saksi, PPL dan satu set C1 Scan ke KPU Pohuwato. 2. Pemohon dari Partai Demokrat mempersoalkan adanya perbedaan data C1 milik saksi Partai Demokrat dengan C1 Scan. Namun setelah KPU Pohuwato memeriksa C1 berhologram, tidak ditemukan perbedaan erbedaan data dengan C1 Scan yang masing-masing masing berjumlah sama 10 (sepuluh) h) suara untuk suara Partai Demokrat. 3. Demikian juga jumlah suara Partai Demokrat yang tertera pada C1 telah menjadi acuan pada hasil rekapitulasi suara di Desa Dulomo pada formulir Model D1 serta rekapitulasi suara di Kec. Patilanggio Model DA-1.

38

39

DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI DAERAH PEMILIHAN NO 1

GUGATAN PEMOHON

: Wonggarasi Barat : Lemito : Pohuwato : Gorontalo : Gorontalo KRONOLOGIS SINGKAT

Terdapat penambahan jumlah 1. KPU Pohuwato melakukan suara Partai Gerindra di TPS pemeriksaan formulir Model C1 Wonggarasi Barat Kecamatan Hologram pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Lemito Kabupaten Pohuwato di Desa Wonggarasi Barat Kec. Lemito sejumlah 2 (dua) suara dimana yang hasilnya suara Partai Gerindra pada semua TPS 36 (tiga puluh berjumlah 36 (tiga puluh enam) suara. enam) suara sedangkan pada Angka ini memang berbeda dengan model DA1 tertulis 38 (tiga puluh suara Partai Gerindra berjumlah 38 delapan) suara (tiga puluh delapan) pada rekapitulasi suara Kec. Lemito Model DA-1 1 untuk Desaa Wonggarasi Barat sebagaimana dibacakan PPS dalam rekapitulasi tingkat kecamatan.

KET

29

2. Pleno penetapan di tingkat ingkat PPS Desa Wonggarasi Barat dilakukan PPS sesuai Jadwal Tahapan pada tanggal anggal 10 April 2014 Pukul 10.00 s/d tanggal anggal 11 Mei 2014 Pukul 12.00 Wita. Hasil asil pleno dituliskan dalam formulir Model D1 yang masing-masing masing lembar terdiri atas 2 (dua) halaman yang saling bersambung.. Namun dianggap oleh PPS sebagai 2 (dua) rangkap data yang perlu diisi. Pada halaman pertama perolehan suara Partai Gerindra erindra tertulis berjumlah 36 (tiga puluh enam) suara sedangkan pada halaman dua tertulis 38 (tiga puluh delapan) suara. Sehingga secara tidak sengaja memunculkan dua versi Model D1. Keduaa versi Model D1 ini telah ditandatangani oleh PPS dan para saksi. 3. Ketika rekapitulasi kapitulasi di tingkat PPK, saat pembacaan untuk desa Wonggarasi

40

Barat, data yang dibacakan oleh PPS untuk suara Partai Gerindra adalah 38 (tiga puluh delapan) suara, padahal yang tepat adalah halaman kedua yang suara Partai Gerindra berjumlah 36 (tiga puluh enam) suara. 4. Tidak ada keberatan dari partai Politik pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan maupun pada tingkat diatasnya termasuk dari Pemohon sendiri.

2.

5. Ketua PPS Wonggarasi Barat telah membuat Surat Pernyataan bahwa terjadinya kekeliruan penulisan angka ang pada suara Partai Gerindra, hal ini semata-mata mata faktor kekhilafan. kekhilafan Demikian pula Ketua PPK Lemito menyatakan bahwa rekapitulasi ditingkat kecamatan berdasarkan angka yang dibacakan oleh PPS Wonggarasi Barat. Kronologis atas Gugatan Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Hasil Pemilu Legislatif Tingkat DPR Provinsi Dapil 6 Untuk Kab. Pohuwato a. Pemohon dari Partai Persatuan Pembangunan mempersoalkan masalah selisih suara antara formulir Model C1 milik saksi PPP dengan Model C1 KPU Online dalam rekapitulasi suara DPRD Provinsi Gorontalo pada DAPIL 6 untuk wilayah kabupaten Pohuwato. Total selisih suara menurut pemohon berjumlah 152 suara. Adapun rincian tabel angka C1 yang dipermasalahkan PPP adalah sebagai beriku berikut:

40 41

tabel 1. Angka C1 versi Pemohon (PPP) NO URUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LOKASI KECAMATAN PAGUAT PAGUAT PAGUAT PAGUAT PAGUAT PAGUAT PAGUAT PAGUAT PAGUAT PAGUAT PAGUAT PAGUAT

DESA BUMBULAN BUMBULAN BUMBULAN BUMBULAN BUMBULAN BUMBULAN BUMBULAN BUMBULAN MOLAMAHU SIPAYO SIPAYO SIPAYO

TPS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

NAMA PARTAI DEMOKRAT PAN PAN PAN PAN PAN PAN PAN HANURA GOLKAR GOLKAR GOLKAR

URUT CALEG 1 1 1 2 3 4 8 10 2 3 7 8 JUMLAH

C1 SAKSI -

C1 KPU SELISIH (ONLINE) (+/-) 2 2 124 124 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 152

b. Untuk menjawab permohonan pemohon, termohon melakukan pengecekan formulir Model C1 Berhologram yang berasal dari kotak suara. Sebagai informasi untuk diketahui bahwa pembukaan kotak suara dilakukan tanggal 20 Mei 2014 yang disaksikan pihak Panwaslu

Kabupaten

Pohuwato

dan

Polres

Pohuwato.

Setelah

termohon

membandingkan antara formulir Model C1 KPU Online dengan Model C1 Berhologram ditemukan bahwa angka yang tertera pad padaa formulir Model C1 KPU Online SAMA DENGAN angka yang tertera dalam formulir Model C1 Berhologram. Adapun rincian hasil perbandingan tersebut adalah sebagai berikut:

41

42

Tabel 2. Angka C1 versi Termohon (KPU Pohuwato) KECAMATA NO N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PAGUAT PAGUAT PAGUAT PAGUAT PAGUAT PAGUAT PAGUAT PAGUAT PAGUAT PAGUAT PAGUAT PAGUAT

DESA

TPS

NAMA PARTAI

BUMBULAN BUMBULAN BUMBULAN BUMBULAN BUMBULAN BUMBULAN BUMBULAN BUMBULAN MOLAMAHU SIPAYO SIPAYO SIPAYO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

DEMOKRAT PAN PAN PAN PAN PAN PAN PAN HANURA GOLKAR GOLKAR GOLKAR

HASIL VERIFIKASI TERMOHON

NO. URUT VERSI KOREKSI PEMOHON 1 1 1 2 3 4 8 10 2 3 7 8

1 1 2 3 4 8 10 11 2 3 7 8

C1 C1 KPU SELISIH HOLOGRAM (ONLINE)

2 124 1 3 2 1 1 4 1 1 1 1

2 124 1 3 2 1 1 4 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KETERANGAN

Sudah sesuai Sudah sesuai Sudah sesuai Sudah sesuai Sudah sesuai Sudah sesuai Sudah sesuai Sudah sesuai Sudah sesuai Sudah sesuai Sudah sesuai Sudah sesuai

c. Pada tabel angka C1 versi Pemohon terdapat kekeliruan dalam penempatan nomor urut Caleg yang dipermasalahkan. Caleg PAN nomor urut 1 (satu) telah ditulis sebanyak 2 (dua) kali demikian nomor urut berikutnya. Setelah memperhatikan kesesuaian nomor urut Caleg eg dan jumlah suara masing masing-masing masing caleg, maka termohon melakukan koreksi penempatan nomor urut tersebut. d. Dari tabel hasil verifikasi termohon sangat jelas TIDAK ADA SELISIH antara angka C1 dan formulir Model C1 KPU Online dengan Model C1 Berhologram. Termohon Termo juga melakukan pengecekan kesesuaian antara nilai angka C1 yang ada pada C1 KPU Online/C1 Berhologram, apakah telah dijadikan acuan atau tidak pada rekapitulasi di tingkat di atasnya. Hasil pengecekan termohon, bahwa benar angka C1 tersebut telah dijad dijadikan ikan acuan dalam rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan dalam formulir Model D D-1 1 serta dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan dalam formulir model DA DA-1.

42

43

3. Kronologis Per Per-Tps a. Kecamatan Paguat Desa Bumbulan TPS 1 untuk Suara Partai Demokrat 1) Pemohon mempersoalkan jumlah suara Partai Demokrat nomor urut 1 yang dianggap berbeda antara C1 saksi berjumlah 0 (nol) suara dengan Model C1 KPU Online berjumlah 2 (dua) suara. Namun setelah dibandingkan dengan formulir Model C1 berhologram jumlahnya tela telah h sesuai dengan Model C1 KPU Online yaitu berjumlah 2 suara suara. 2) Selanjutnya termohon melakukan pengecekan pada formulir D1 Desa Bumbulan dan DA1 Kec. Paguat untuk memastikan angka dalam C1 tersebut telah menjadi acuan dalam rekapitulasi suara pada tingkatan d dii atasnya. Pada formulir C1 jumlah seluruh suara sah partai Demokrat berjumlah 2 (dua) suara dengan rincian hanya calon no. urut satu yang memperoleh 2 (dua) suara. Selanjutnya dalam formulir D1 desa Bumbulan jumlah suara Partai Demokrat untuk TPS 1 tetap berjumlah 2 (dua) suara. Total suara Partai Demokrat untuk desa Bumbulan berjumlah 10 suara dan telah sesuai dengan DA-1 DA yang juga berjumlah 10 (sepuluh). b. Kecamatan Paguat Desa Bumbulan TPS 1 Partai Amanat Nasional (PAN) 1) Pemohon mempersoalkan jumlah suar suaraa Caleg PAN yang dianggap berbeda antara C1 saksi dengan C1 KPU Online sebagaimana tersaji dalam Tabel 1. Namun setelah termohon membandingkan dengan formulir C1 berhologram jumlahnya telah sesuai masing-masing masing suara caleg dengan C1 KPU Online Online. 2) Selanjutnya njutnya termohon melakukan pengecekan pada formulir D1 Desa Bumbulan dan DA1 Kec. Paguat untuk memastikan angka dalam C1 tersebut telah menjadi acuan dalam rekapitulasi suara pada tingkatan diatasnya. Pada formulir C1 Jumlah seluruh suara sah PAN berjumlah

43 44

136 suara dan telah sesuai dengan D1 desa Bumbulan untuk seluruh suara PAN. TTotal tal suara PAN desa Bumbulan berjumlah 351 suara dan telah sesuai dengan DA1 yang juga berjumlah 351. c. Kecamatan Paguat Desa Molamahu TPS 1 Partai HANURA 1) Pemohon mempersoalka mempersoalkan n jumlah suara Partai HANURA nomor urut 2 yang dianggap berbeda antara C1 saksi 0 (nol) suara dengan C1 KPU Online 1 (satu) suara. Namun setelah dibandingkan dengan formulir C1 berhologram jumlahnya telah sesuai dengan C1 KPU Online yaitu berjumlah 1 (sat (satu) suara. 2) Selanjutnya termohon melakukan pengecekan pada formulir D1 Desa Molamahu dan DA1 Kec. Paguat untuk memastikan angka dalam C1 tersebut telah menjadi acuan dalam rekapitulasi suara pada tingkatan diatasnya. Pada formulir C1 Jumlah seluruh suara sah partai HANURA berjumlah 11 (sebelas) suara dengan rincian calon no. urut 2 (dua) memperoleh 1 suara. Selanjutnya dalam formulir D1 desa Molamahu jumlah suara Partai HANURA untuk TPS 1 tetap berjumlah 11 (sebelas) suara. Total suara Partai HANURA untuk desa de Molamahu berjumlah 35(tiga puluh lima) suara dan telah sesuai dengan DA1 yang juga berjumlah 35 (tiga puluh lima). d. Kecamatan Paguat Desa Sipayo TPS 1 & TPS 2 Partai GOLKAR 1) Pemohon mempersoalkan jumlah suara caleg GOLKAR nomor urut 3 untuk TPS 1 berjumlah 1 (satu) suara dan pada TPS 2 no. urut 7 berjumlah 1 (satu) suara dan no. urut 8 berjumlah 1 (satu) suara yang dianggap berbeda antara C1 saksi dengan C1 KPU Online sebagaimana tersaji dalam Tabel 1. Namun setelah kami bandingkan dengan formuli formulirr C1 berhologram jumlahnya telah sesuai masingmasing masing suara caleg dengan C1 KPU Online Online.

44

45

2) Selanjutnya termohon melakukan pengecekan pada formulir D1 Desa Sipayo dan DA1 Kec. Paguat untuk memastikan angka dalam C1 tersebut telah menjadi acuan dalam rekapitul rekapitulasi asi suara pada tingkatan diatasnya. Pada formulir C1 Jumlah seluruh suara sah Partai GOLKAR untuk TPS 1 berjumlah 193 dan TPS 2 berjumlah 171 suara dan telah sesuai dengan D1 desa Sipayo untuk seluruh suara GOLKAR. GOLKAR Total suara GOLKAR desa Sipayo untuk TTPS PS 1 berjumlah 193 suara dan dan TPS 2 berjumlah 171 telah sesuai dengan DA1 yang juga berjumlah 351. 5.2. SENGKETA PEMILU PADA PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KABUPATEN POHUWATO 1. Jawaban KPU Pohuwato Terhadap Gugatan Pemo Pemohon hon Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Phpu Ppwp) Gugatan pemohon terhadap Hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Pohuwato terdiri atas 2 (dua) kategori. Pertama, jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan. Kedua, jumlah pengguna hak pilih DPKTB tidak sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKTB. Dasar perhitungan dari pemohon mengacu pada formulir C1 versi pemohon. Untuk itu KPU Pohuwato memberikan jawaban terhadap gugatan pemohon sebagai berikut: Jumlah Pengguna Hak Pilih Tidak Sama Dengan Jumlah Surat Suara Yang Digunakan a. Kec. Popayato, Desa Trikora, TPS 1 Bahwa menurut pemohon jumlah pengguna hak pilih 215 dan surat suara digunakan 213 sehingga ada selisih 2. Namun menurut KPU Pohuwato jumlah pengguna hak pilih pada C1 yang semula tertera angka 215 telah diperbaiki menjadi 213. Fomulir C1 perbaikan terlampir (T-A.1). ). Perbaikan angka tersebut dilakukan pada saat Rekapitulasi itulasi Suara tingkat Desa Trikora tanggal 10 Juli 2014 dan angka perbaikan itu telah tercantum dalam formulir model D D-1 1 sebagaimana terlampir (T-A.2). ( 45

46

b. Kec. Popayato, Desa Torosiaje Jaya, TPS 3 Bahwa menurut pemohon jumlah pengguna hak pilih 271 dan surat sura suara digunakan 222 sehingga ada selisih 49. Namun menurut KPU Pohuwato jumlah pengguna hak pilih pada C1 yang semula tertera angka 271 telah diperbaiki menjadi 222. Fomulir C1 perbaikan terlampir (T-A.3). c. Kec. Randangan, Omayuwa, TPS 1 Bahwa menurut pe pemohon mohon jumlah pengguna hak pilih 386 dan surat suara digunakan 388 sehingga ada selisih 2. Namun menurut KPU Pohuwato jumlah pengguna hak pilih pada C1 yang semula tertera angka 386 telah diperbaiki menjadi 388. Fomulir C1 perbaikan terlampir (T-A.4). Perbaikan ikan angka tersebut dilakukan pada saat Rekapitulasi Suara tingkat Desa Omayuwa tanggal 10 Juli 2014 dan angka perbaikan itu telah tercantum dalam formulir model D-1 D sebagaimana terlampir (T-A.5). d. Kec. Taluditi, Pancakarsa I, TPS 1 Bahwa menurut pemohon jjumlah umlah pengguna hak pilih 361 dan surat suara digunakan 360 sehingga ada selisih 1. Namun menurut KPU Pohuwato tidak ada perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan yaitu masing-masing masing berjumlah 361. Formulir C1 terlampir. (T-A.6). .6). e. Kec. Duhiadaa, Mootilango, TPS 1 Bahwa menurut pemohon jumlah pengguna hak pilih 285 dan surat suara digunakan 287 sehingga ada selisih 2. Namun menurut KPU Pohuwato tidak ada perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan yaitu masing-masing masing berjumlah 287. Formulir C1 terlampir. (T-A.7). A.7). f. Kec. Duhidaa, Mekar Jaya, TPS 1 Bahwa menurut pemohon jumlah pengguna hak pilih 345 dan surat suara digunakan 348 sehingga ada selisih 3. Namun menurut KPU Pohuwato tidak ada perbedaan an antara jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan yaitu masing-masing masing berjumlah 348. Formulir C1 terlampir. (T-A.8). A.8). 46

47

g. Kec. Wanggarasi, Yipilo, TPS 1 Bahwa menurut pemohon jumlah pengguna hak pilih 636 dan surat suara digunakan 415 sehingg sehinggaa ada selisih 221. Namun menurut KPU Pohuwato tidak ada perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan yaitu masing-masing masing berjumlah 415. Formulir C1 terlampir. (T-A.9). A.9). h. Kec. Popayato Timur, Bunto, TPS 11j Bahwa menurut pemohon jumlah pengguna hak pilih 616 dan surat suara digunakan 465 sehingga ada selisih 151. Namun menurut KPU Pohuwato jumlah pengguna hak pilih pada C1 yang semula tertera angka 616 telah diperbaiki menjadi 465. Fomulir C1 perbaikan terlam terlampir (T-A.10). Perbaikan angka tersebut dilakukan pada saat Rekapitulasi Suara tingkat Desa Bunto tanggal 10 Juli 2014 dan angka perbaikan itu telah tercantum dalam formulir model D-1 D sebagaimana terlampir (T-A.11). A.11). Jumlah Pengguna Hak Pilih Tidak Sama Dalam DPKTb, Lebih Besar Dari Data Pemilih Dalam DPKTb a. Kec. Duhiadaa, Desa Buntulia Selatan, TPS 2 Bahwa menurut pemohon data pemilih DPKTB berjumlah 0 dan pengguna hak pilih dalam DPKTB berjumlah 14 sehingga ada selisih 14. Namun menurut KPU Pohuwato jumlah ah data pemilih DPKTB pada C1 yang semula tertera angka 0 telah diperbaiki menjadi 14. Fomulir C1 perbaikan terlampir (T-B.1). ). Perbaikan angka tersebut dilakukan pada saat Rekapitulasi Suara tingkat Desa Buntulia Selatan tanggal 10 Juli 2014 dan angka pe perbaikan rbaikan itu telah tercantum dalam formulir model D-1 D sebagaimana terlampir ((T-B.2). b. Kec. Duhiadaa, Desa Bulili, TPS 2 Bahwa menurut pemohon data pemilih DPKTB berjumlah 1 dan pengguna hak pilih dalam DPKTB berjumlah 2 sehingga ada selisih 1. Namun menurut m KPU Pohuwato jumlah data pemilih DPKTB pada C1 yang semula tertera angka 1 telah diperbaiki menjadi 2. Fomulir C1 perbaikan terlampir (T-B.3). ). Perbaikan angka

47 48

tersebut dilakukan pada saat Rekapitulasi Suara tingkat Desa Bulili tanggal 10 Juli 2014 dan angka perbaikan itu telah tercantum dalam formulir model D-1 D sebagaimana terlampir ((T-B.4). c. Kec. Popayato Timur, Desa Maleo, TPS 1 Bahwa menurut pemohon data pemilih DPKTB berjumlah 0 dan pengguna hak pilih dalam DPKTB berjumlah 1 sehingga ada selisi selisih h 1. Namun menurut KPU Pohuwato jumlah data pemilih DPKTB pada C1 yang semula tertera angka 0 telah diperbaiki menjadi 1 pada formulir D D-1 sebagaimana terlampir (T-B.5). (T Perbaikan angka tersebut dilakukan pada saat Rekapitulasi Suara tingkat Desa Maleo. d. Kec. Popayato, Desa Maleo, TPS 2 Bahwa menurut pemohon data pemilih DPKTB berjumlah 20 dan pengguna hak pilih dalam DPKTB berjumlah 26 sehingga ada selisih 6. Namun menurut KPU Pohuwato tidak ada perbedaan antara jumlah data pemilih DPKTB dan pengguna hak pilih dalam DPKTB yaitu masing masing-masing masing berjumlah 20. Formulir C1 terlampir. (T-B.6). e. Kec. Popayato Timur, Desa Tahele, TPS 1 Bahwa menurut pemohon data pemilih DPKTB berjumlah 0 dan pengguna hak pilih dalam DPKTB berjumlah 2 sehingga ada selisih 2. Namun menurut me KPU Pohuwato jumlah data pemilih DPKTB pada C1 yang semula tertera angka 0 telah diperbaiki menjadi 2. Fomulir C1 perbaikan terlampir (T-B.7). ). Perbaikan angka tersebut dilakukan pada saat Rekapitulasi Suara tingkat Desa Tahele tanggal 10 Juli 2014 dan an angka perbaikan itu telah tercantum dalam formulir model D-1 D sebagaimana terlampir ((T-B.8). f. Kec. Popayato Barat, Desa Tunas Jaya, TPS 1 Bahwa menurut pemohon data pemilih DPKTB berjumlah 4 dan pengguna hak pilih dalam DPKTB berjumlah 6 sehingga ada sel selisih isih 2. Namun menurut KPU Pohuwato tidak ada perbedaan antara jumlah data pemilih DPKTB dan pengguna hak pilih dalam DPKTB yaitu masing masing-masing masing berjumlah 6. Formulir C1 terlampir. (T-B.9). g. Kec. Popayato, Desa Telaga, TPS 1

48 49

Bahwa menurut pemohon data pemilih DPKTB berjumlah 0 dan pengguna hak pilih dalam DPKTB berjumlah 7 sehingga ada selisih 7. Namun menurut KPU Pohuwato jumlah data pemilih DPKTB pada C1 yang semula tertera angka 0 telah diperbaiki menjadi 7. Fomulir C1 perbaikan terlampir (T-B.10). Perbaikan angka tersebut dilakukan pada saat Rekapitulasi Suara tingkat Desa Telaga tanggal 10 Juli 2014 dan angka perbaikan itu telah tercantum dalam formulir model D-1 D sebagaimana terlampir ((T-B.11). h. Kec. Lemito, Desa Lemito, TPS 3 Bahwa menurut pemohon data pemilih DPKTB berjumlah 0 dan pengguna hak pilih dalam DPKTB berjumlah 2 sehingga ada selisih 2. Namun menurut KPU Pohuwato jumlah data pemilih DPKTB pada C1 yang semula tertera angka 0 telah diperbaiki menjadi 2. Fomulir C1 perbaikan terlampir (T-B.12). ). Perbaikan angka tersebut dilakukan pada saat Rekapitulasi Suara tingkat Desa Lemito tanggal 10 Juli 2014 dan angka perbaikan itu telah tercantum dalam formulir model D-1 D sebagaimana terlampir ((T-B.13). i.

Kec. Randangan, Desa Huy Huyula, TPS 2 Bahwa menurut ut pemohon data pemilih DPKTB berjumlah 1 dan pengguna hak pilih dalam DPKTB berjumlah 3 sehingga ada selisih 2. Namun menurut KPU Pohuwato jumlah data pemilih DPKTB pada C1 yang semula tertera angka 1 telah diperbaiki menjadi 3. Fomulir C1 perbaikan terl terlampir (T-B.14). ). Perbaikan angka tersebut dilakukan pada saat Rekapitulasi Suara tingkat Desa Huyula tanggal 10 Juli 2014 dan angka perbaikan itu tela h tercantum dalam formulir model D-1 D sebagaimana terlampir ((T-B.15).

j.

Kec. Marisa, Desa Pohuwato Timur, TP TPS 2 Bahwa menurut pemohon data pemilih DPKTB berjumlah 0 dan pengguna hak pilih dalam DPKTB berjumlah 2 sehingga ada selisih 2. Namun menurut KPU Pohuwato jumlah data pemilih DPKTB pada C1 yang semula tertera angka 0 telah

49

50

diperbaiki menjadi 2 pada formulir D-1 sebagaimana terlampir (T--B.16). Perbaikan angka tersebut dilakukan pada saat Rekapitulasi Suara tingkat Desa Maleo. k. Kec. Dengilo, Desa Karya Baru, TPS 1 Bahwa menurut pemohon data pemilih DPKTB berjumlah 0 dan pengguna hak pilih dalam DPKTB b berjumlah erjumlah 2 sehingga ada selisih 2. Namun menurut KPU Pohuwato tidak ada perbedaan antara jumlah data pemilih DPKTB dan pengguna hak pilih dalam DPKTB yaitu masing masing-masing masing berjumlah 2. Formulir C1 terlampir. (T-B.17).

50

51

BAB VI PENETAPAN HASIL Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, KPU Kabupaten Pohuwato dalam hal penetapan hasil Pemilu Tahun 2014 secara umum adalah melaksanakan penetapan hasil sebagai berikut: a. Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Tahun 2014; terdiri dari pe penetapan perolehan kursi masing-masing masing partai politik dan penetapan calon terpilih DPRD Kabupaten Pohuwato; b. Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu emilu Anggota DPR, DPD D DAN DPRD Provinsi Gorontalo dan DPR DPR-RI RI Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Pohuwato; c. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Kabupaten Pohuwato Pohuwato; Seluruh kegiatan tersebut di atas dilaksanakan secara berjenang mulai dari perhitungan suara yang dilakukan pada tingkat TPS. Kemudian rekapitulasi hasil penghitungan suara yang mulai dilakukan pada tingkat PPS se-Kabupaten Kabupaten Pohuwato, menyusul rekapitulasi di tingkat PPK hingga kemudian rekapitulasi pada tingkat KPU Kabupaten Pohuwato Pohuwato. 6.1. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITU PENGHITUNGAN NGAN SUARA SERTA REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD KPU

Kabupaten

Pohuwato

sebagai Pelaksanaan Pemilihan Umum

Anggota

DPR,

DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat

Kabupaten

Pohuwato

Tahun 2014 4 melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Pohuwato serta Calon Anggota DPD di tingkat kabupaten 51

52

pohuwato pada Tanggal 22 April 2014 bertempat di Marisa Building Center (MBC) Kabupaten Pohuwato. Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Pohuwato sesuai dengan ketetentuan menghadirkan pihak-pihak pihak terkait diantaranya para Saksi-saksi saksi dari masing masing-masing masing Partai Politik, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pohuwato, unsur Kepolisian serta para Pemangku Kepentingan lainnya. 6.2. Hasil asil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Tahun 2014. KPU Kabupaten Pohuwato melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 pada 12 Mei 2014. Hasil penetapan ini akan dijadikan dasar untuk menetapkan perolehan kursi dan penetapan calon terpil terpilih. TABEL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMILU DPRD KABUPATEN POHUWATO 2014 NO URUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15

PARTAI POLITIK PARTAI NASDEM PKB PKS PDIP PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PAN PPP PARTAI HANURA PBB PKPI

DAPIL 1 940 1.438 599 3.299 8.075 4.914 2.531 1.690 2.036 1.819 592 -

PEROLEHAN SUARA DAPIL 2 DAPIL 3 DAPIL 4 314 434 518 1.250 406 1.053 579 1.345 190 486 1.951 498 4.380 4.503 3.184 829 2.893 60 487 50 103 2.521 334 870 317 1.221 885 1.158 640 1.356 229 101 171 -

TOTAL DAPIL 5 981 414 603 1.850 4.440 1.101 1.001 920 1.016 466 1.166 -

3.187 4.561 3.316 8.084 24.582 9.797 4.172 6.335 5.475 5.439 2.259 -

52

53

Berdasarkan hasil penetapan perolehan suara, KPU Kabupaten Pohuwato melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, pada Rabu 16 April 2014, KPU Kabupaten Pohuwato menetapkan perolehan kursi untuk masing-masing masing partai politik pada setiap daerah pemilihan di Kabupaten Pohuwato. Pada rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Pohuwato yang dilaksanakan di Gedung MBC Kabupaten Pohuwato secara keseluruhan dilaksanakan. Pada pelaksanaan rapat ra pleno terbuka KPU Kabupaten Pohuwato tersebut diatas, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Politik, Panwaslu Kabupaten Pohuwato maupun undangan lain yang hadir TABEL PEROLEHAN KURSI MASING MASING-MASING MASING PARTAI POLITIK PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2014 PARTAI POLITIK NASDEM

DAPIL 1 0

JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAPIL 2 DAPIL 3 DAPIL 4 DAPIL 5 0 0 0 0

TOTAL 0

54

PKB PKS PDIP GOLKAR GERINDRA DEMOKRAT PAN PPP HANURA PBB PKPI TOTAL KURSI

0 0 1 3 2 1 0 1 1 0 0

1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0

0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 O 1 2 1 0 0 0 0 1 0

2 1 3 9 4 1 1 1 2 1 0 25

TABEL DAFTAR CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN POHUWATO TERPILIH PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN POHUWATO ASAL JUMLAG NO NAMA CALON TERPILIH ASAL PARTAI DAPIL SUARA 1 HAMDI ALAMRI 3 GOLKAR 2.065 2 Hi. IWAN SYAFRUDIN ADAM, SH 1 GOLKAR 1.761 3 JENNI EMA TULUNG 5 GOLKAR 1.641 4 SAIPUL A. MBUINGA 1 GERINDRA 1.600 5 Hi. BENI NENTO, SE.I 1 GOLKAR 1.519 6 RAHIM DJAINI 3 GERINDRA 1.449 7 Hi. MASRIN KONE 2 GOLKAR 1.441 8 MARIYATI YUSUP, S.Pd 2 PAN 1.407 9 RIZAL TAIB PASUMA 5 GOLKAR 1.361 10 NIRWAN DUE 1 GERINDRA 1.285 11 YUSUF MAKUTA, Ama.Pd 1 PDIP 1.249 12 YUSUF SADAPU 4 GOLKAR 1.121 13 Hj. ORLIN SEYEDI,SE 2 GOLKAR 1.116 14. DARWIN SITUNGKIR 3 PDIP 1.099 15. NASIR GIASI, S.Pd 1 GOLKAR 1.080 16. ARMAN LAMASAI 3 PKS 1.036 17. YOHANNIS RUMODI SAMPE, S.Hut 4 HANURA 991 18. IWAN ABAY, S.Ag 1 DEMOKRAT 949 19. ZURYATI USMAN 1 HANURA 728 21. IBRAHIM DALANGKO 2 PKB 490 22. HAMELIN PANGALO 5 PDIP 488 23. ANWAR MUSTAFA MUSTAFA, Amts.SE 1 PPP 483 24. WAWAN HATAMA, S.Sos 5 GERINDRA 411

55

25. UMAR DJ. BIKI 5 Disusun berdasarkan perolehan suara masing masing-masing calon

PBB

377

6.3. Rekapitulasi ekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Tingkat KPU Kabupaten Pohuwato Pada Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2014, Kabupaten Pohuwato termasuk pada Daerah rah Pemilihan Gorontalo 6 (enam) yang terdiri dari Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo. Dapil Gorontalo 6 ini secara keseluruhan memiliki alokasi kursi sebanyak 11 (sebelas) kursi pada DPRD Provinsi Gorontalo Gorontalo. Sementara pada pemilu Anggota DPR RI, Kabupaten Pohuwato termasuk pada Daerah Pemilihan Gorontalo bersama bersama-sama sama dengan Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bonebolango dan Kota Gorontalo. Berikut adalah rekapitulasi hasil asil penghitungan suara perolehan suara berdasarkan masing-masing masing partai politik untuk Pemilu Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi Gorontalo yang ditetapkan melalui sebuah Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Pohuwato pada 16 April 2014. Jumlah suara yang ada pad padaa tabel berikut adalah hasil penjumlahan total antara suara sah yang didapatkan partai dan suara sah para calon anggota DPR RI dan DPRD Provinsi Gorontalo. TABEL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO & DPR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 TINGKAT KPU KABUPATEN POHUWATO NO URUT

NAMA PARTAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLONGAN KARYA PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HATI NURANI RAKYAT PARTAI BULAN BINTANG PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

PEROLEHAN SUARA DPRD PROVINSI DPR RI 2.166 2.466 6.677 3.487 6.363 3.323 5.413 4.972 29.091 40.337 7.351 5.786 4.505 3.235 5.924 3.526 2.250 3.777 3.600 3.394 2.169 1.126 1.303 287

55

56

Sebagaimana diatur dalam tahapan dan kegiatan, KPU Kabupaten Pohuwato sebagai Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Pohuwato pada Tanggal 16 Juli 2014 bertempat di Golden Sri Hotel Marisa sesuai dengan ketentuan berlaku. Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Penetap Hasil Perhitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Pohuwato sesuai dengan ketetentuan menghadirkan pihak-pihak pihak terkait diantaranya para Saksi-saksi saksi dari masing masing-masing masing pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, n, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pohuwato, unsur Kepolisian serta para Pemangku Kepentingan lainnya. Pelaksanaan Rekapitulasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di PPS, PPK Dan KPU Kabupaten Pohuwato 1. PPS se-Kabupaten Kabupaten Pohuwato melakukan Rekapitu Rekapitulasi lasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 bertempat di Kantor kelurahan masing-masing. 2. PPK se-Kabupaten Kabupaten Pohuwato melakukan Rekapitulasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada hari Minggu tanggal 04 Juli 22014 014 bertempat di Kantor Kecamatan masing-masing. masing. 3. KPU Kabupaten Pohuwato melakukan Rekapitulasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada hari Rabu tanggal 16 Juli bertempat di Golden Sri Hotel Marisa Kabupaten Pohuwato.

56

57

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

57

58

BAB VII PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Uraian mengenai permasalahan atau problem yang muncul dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pohuwato akan dijelaskan pada bagian ini. Selain itu juga disampaikan alternative solusi dan langkah pemecahan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pohuwato, secara umum permasalahan yang akan diuraikan pada bagian ini terbagi atas : pemilih a. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pem b. Pengadaan dan pengelolaan logistic c. Pemungutan dan penghitungan suara d. Sosialisasi dan pendidikan pemilih Permasalahan yang disampaikan pada bagian ini merupakan permasalahan yang didasari dari penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

7.1 Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DP4 dari menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota serta mempertimbangkan DPT Pemilu terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Daftar Pemilih Sementara ini kemudian oleh PPS dengan dibantu oleh Pantarlih akan dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan menggunakan DPT ini sebagai acuan proses pengadaan logistik.. Penyusunan DPT merupakan hal yang harus dilakukan secara cermat dan sistematis untuk menghasilkan DPT yang akurat. Beberapa konsekuensi yang muncul jika akurasi DPT kurang baik adalah : 58

59

1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang kehilangan hak pilihnya yang mengakibatkan turunnya tingkat partisipasi Pemilih 2. Persiapan logistik yang kurang efektif dan efisien; 3. Andanya anggapan dalam masyarakat bahwa KPU kurang profesional; 4. Dapat menimbulkan anggapan bahwa ada pelanggaran sistematis; 5. Adanya protes masyarakat dan peserta Pemilu; 6. Terjadinya pemberitaan negatif oleh media massa; 7. Proses dan hasil Pemilu dianggap cacat; 8. Dapat memunculkan mosi tidak percaya pada kredibilitas penyelengara. Fenomena ini yang selalu dialami oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis Pemutakhiran Data Pemilih. Realitasnya bahwa data pemilih yang dimutakhirkan oleh KPU kabupaten Kota selalu ada tingkat errornya. Untuk mengantisipasi fenomena ini maka KPU mengeluarkan Peraturan yang dapat mengakomodir masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Sebagai contoh Pemilih yang tidak terdaftar dalam da DPT dapat didaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), selanjutnya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPK dapat diakomodir dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan dengan menggunakan KTP. Untuk meningkatkan akurasi data pemilih, sejak tahun 2008 KPU telah menggunakan aplikasi SITARLIH (Sistem Pemutakhiran Data Pemilih). Untuk beberapa daerah termasuk Kabupaten Pohuwato aplikasi ini tidak efektif karena menggunakan format alamat berbasis RT/RW sementara format pendataan di Kabupaten Pohuwato berbasis b dusun. Kemudian pada tahun 2010 diciptakan lagi satu aplikasi yang disebut DPTools yang mana aplikasi ini dapat mendeteksi pemilih ganda dan pemilih yang belum cukup umur. Selanjutnya pada tahun 2013 KPU mengadakan launching satu lagi aplikasi yang dianggap sudah hampir sempurna untuk digunakan dalam memutakhirkan data pemilih. Aplikasi ini dinamai SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) yang sampai dengan saat ini masih digunakan dari KPU RI sampai dengan tingkat PPS, bahkan masyarakat bisa mengakses mengaks informasi data pemilih dengan menggunakan aplikasi ini via internet. 59

60

7.2 Pengadaan dan Pengelolaan Logistik Proses pengadaan dan pengelolaan logistik yang baik merupakan salah satu faktor kunci untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu. Pengadaan logistik te terdiri rdiri dari logistik yang diadakan secara mandiri oleh KPU Kabupaten Pohuwato, Logistik yang di adakan oleh KPU Provinsi Gorontalo dan kemudian yang diadakan oleh KPU Republik Indonesia. Untuk logistik yang diadakan oleh KPU Kabupaten Pohuwato yakni alat kelengkapan ke TPS dan dukungan perlengkapan lainnya, KPU kabupaten Pohuwato mengadakannya secara tepat waktu dan dengan volume yang telah sesuai dengan perencanaan. Sementara untuk logistik lainnya, yakni yang diadakan oleh KPU Provinsi Gorontalo serta KPU RI, KPU Kabupaten Pohuwato dalam posisi menunggu pengiriman. Berikut adalah beberapa permasalahan yang di catat oleh KPU Kabupaten Pohuwato dalam hal pengadaan dan pengelolaan logistik dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014 : Pengadaan Yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pohuwato a. 1 anak kunci dapat membuka lebih dari 1 Gembok b. Bantalan paku yang memenuhi standar/spesikasi (ukuran Panjang 25 cm, Lebar 15 cm dan tebel 4 cm) hanya 148 buah serta 920 buah belum memenuhi standar Berdasarkan hal tersebut diatas mak makaa KPU pohuwato melakukan rapat serta evaluasi dan menghasilkan rekomondasi terhadap 2 alat kelengkapan diatas untuk segera dipenuhi sesuai dengan standar dan spesifikasi sesuai dengan ketentuan dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak rekomondasi dikelua dikeluarkan. (surat rekomondasi Nomor : 38/KPU38/KPU Kab/I/028.436565/214 tanggal 21 Januari 2014) Berdasarkan surat rekomondasi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten pohuwato pada tanggal 21 Februari 2014 Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato selaku Kuasa Pengguna Anggaran menindaklanjuti serta mengganti 2 jenis logistik sesuai dengan surat rekomondasi dan pada ada waktu yang sama KPU Kabupaten memverifikasi logistik tersebut 60

61

dan disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Keputusan KPU Nomor 928/Kpts/KPU/2013

tentang

perubahan

atas

Keputusan

KPU

Nomor

765/Kpts/KPU/KPPSLN,PPS,/PPLN,PPK Tahun 2013 Pengadaan daan Yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo a. Terlambatnya pengiriman beberapa jenis sampul yang berakibat pada molornya jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU Pohuwato dalan hal pengepakan logistik Pengadaan Yang dilaksanakan oleh KPU KPU-RI a. Kekurangan surat suara Surat suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang dikirim oleh KPU--RI RI melalui percetakan CV. ARYA DUTA diterima oleh KPU Pohuwato pada tanggal 5 Maret 2014 pukul 02.00 Wita bertempat di Kantor KPU Kabupaten Pohuwato sesuai dengan berita acara serah terima nomor : 014.PN/KPU SSSS 2014/2. Setelah dilakukan penyortiran dan pelipatan SS untuk 4 tingkatan masih ada kekurangan SS hal ini dikarenakan banyak SS yang kategori rusak, kurang dan baik. baik sesuai dengan hasil sortir dan pelipatan SS sehingga KPU Pohuwato mengajukan permintaan penggantian SS yang rusak dan yang Kurang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan surat permintaan tambahan SS nomor : 120/SesKab/028 120/SesKab/028-436565/III/2014 436565/III/2014 Tanggal 22 Maret 2014 untuk masing-masing masing tingkatan yang di ajukan oleh Sekretaris KPU Pohuwato ke Sekretaris Jenderal KPU RI cq. Kepala Biro Logistik KPU KPU-RI RI yang diantar langsung oleh Anggota KPU Pohuwato divisi Logistik yang di dampingi oleh Anggota KPU Provinsi Gorontalo Divisi Logistik Logistik. Permintaan taan surat suara tambahan yang dikirim oleh KPU Pohuwato berdasarkan laporan hasil sortir dan lipat SS yang diajukan oleh KPU Pohuwato ke Sekretaris Jenderal KPU KPU-RI RI cq. Kepala Biro Logistik KPU-RI KPU dijakarta di Penuhi oleh KPU RI berdasarkan hitungan basis dapil untuk SS ditambah cadangan 2% bukan berbasis TPS dan SS tersebut diterima oleh KPU Pohuwato, sehingga ini berakibat pada kekurangan SS disemua tingkatan karena pola pengepakan SS berdasarkan DPT ditambah dengan 2% basis TPS sebagaimana yang diamanahk diamanahkan an oleh PKPU 5 Tahun 2014 pasal 22 butir a dan a1 61

62

Atas hal tersebut KPU Kabupaten Pohuwato masih kekurangan surat suara sehingga KPU Kabupaten pohuwato melaporkan selisih dari hal tersebut ke KPU Provinsi untuk ditindak lanjuti ke KPU KPU–RI. Dari seluruh masalah asalah yang telah diuraikan diatas, KPU kabupaten Pohuwato selalu manyampaikan informasi dan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang sehingga mendapatan solusi demi tercapainya penyelenggaran pemilu yang berkualitas. Secara umum, jalannya proses pemungut pemungutan an suara pada pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diwilayah Kabupaten en Pohuwatoberjalan dengan lanca lancar, r, walaupun ditemukan sejumlah permasalahan yang muncul, khususnya pada tahapan perolehan suara pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Permasalahan yang terdapat pada proses perhitungan di atas adalah penghitungan suara sah partai dan calon serta pengisian/penulisan data pada formulir CC 1. Untuk masalah penentuan dan penghitungan suara sah partai/calon, partai/ca masih ditemukan adanya penghitungan ganda, namun permasalahan ini langsung dapat diketahui dan diatasi dengan penelusuran ulang C C-1 1 Plano hingga penghitungan ulang. Sementara permasalahan terkait pengisian/penulisan data pada formulir Model C-1 C hanya kesalahan pengisian kolom dan atau kurang lengkapnya pengisian kolom yang diperlukan. Untuk

permasalahan permasalahan-permasalahan permasalahan

penghitungan

dan

rekapitulasi

hasil

penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Pohuwato melakukan deteksi dini berdasarkan salinan C-11 ya yang ng dikirimkan kepada KPU Kabupaten Pohuwato setelah selesai pelaksanaan penghitungan di TPS oleh KPPS. Monitoring yang dilakukan oelh KPU Kabupaten Pohuwato, bersama dengan PPK dan PPS adalah salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan. Pemecahan masalah yang terjadi di TPS selanjutnya dilakukan pada tingkatan yang lebih tinggi, yakni pada PPS atau PPK. KPU Kabupaten Pohuwato mengarahkan bahwa seluruh persoalaan yang 62

63

ada pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara harus selesai maksimal pada pa tingkat PPK. Untuk mengantisipasi terjadinya kembali hal hal-hal hal diatas, khususnya adalah pada pengisian formulir C-1, 1, maka perlu diperhatikan mengenai penyelenggara Bimbingan Teknis (BIMTEK). Bimtek merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggara pemilu. Keterbatasan waktu dan jumlah peyelenggara Bimtek untuk KPPS hanya dapat dilakukan sekali, itupun dengan jumlah peserta yang terbatas, tidak dapat dilakukan untuk seluruh anggota KPPS. 7.3 Sosialisasi dan Pendidikan Pemi Pemilih Program-program program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah ditentukan oleh KPU RI melalui kegiata DIPA tidak bersesuaian dengan kebutuhan dan keadaan di tingkat Kabupaten/kota. Selain itu, program program-program program yang telah ditetapkan tersebut tidak bersesuaian an atau tidak bersinergi secara maksimal dengan pelaksanaan tahapan pemilu. Khusus untuk tingkat partisipasi pemilih, hal ini sangat erat kaitannnya dengan peserta pemilu, tidak hanya dalam hal mobilisasi pemilih peserta, melainkan secara normative juga sangat ngat terkait dengan apresiasi masyarakat terhadap politik, selalin itu adalah kepercayaan masyarakat pemilih kepada partai politik atau peserta pemilu secara umum. KPU Kabupaten Pohuwato menilai bahwa kegiatan sosialisasi hendaklah benar-benar benar selaras dan sinergi dengan tahapan pemilu, sementara tingkat partisipasi akan sangat erat dengan korelasinya dengan pendidikan politik atau pendidikan pemilih yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pemilu, khususnya peserta serta pemilu Praktik-praktik praktik politik transaksional dan pragmatis adalah kendala utama yang tidak bias dihapuskan oleh kegiatan insidentil dan temporer, selain itu juga memerlukan keteladanan dari pelaku politik praktis.

63

64

BAB VIII PENUTUP

KESIMPULAN Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 telah selesai dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato, demikian pula halnya dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Masyarakat Kabupaten Pohuwato, Pohuwato yangg telah memiliki hak pilih, punya kesempatan untuk melaksanakan kedaulatannya. Terlepas dari digunakan atau tidak digunakannya hak suara tersebut oleh masing-masing masing individu. Pada 2014-2019, 2019, Kabupaten Pohuwato memiliki anggota DPRD Kabupaten Pohuwato sebagai sebag hasil keputusan masyarakatnya sendiri. Demikian pula masyarakat Pohuwato sebagai bagian dari provinsi Gorontalo dan Warga Negara Indonesia. Legislator terpilih pada DPRD Provinsi Gorontalo dan DPR Republik Indonesia akan menjadi wakil wakil-wakil wakil yang seyogyanya seyogya akan menyuarakan kepentingan rakyat. Begitu pula halnya dengan pergantian kepemimpinan nasional. Terpilihnya presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Tahun 2014 semoga dapat menjadi era baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Membawa m manfaat anfaat bagi seluruh rakyat Pada penyelenggaraan Konsolidasi Nasional KPU, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menyatakan… “ jangan kita menggadaikan amanah rakyat dengan kepentingan sesaat dan bahkan

individual.

Penyelenggaraan

Pemilu

ini

tidak

hanya

dipertanggungjawabkan kepada rakyat, tetapi juga kepada generasi yang akan dating. Sesungguhnya kita sedang memikul sejarah demokrasi secara modern dan mengakhiri musim pancaroba demokrasi, menuju tata cara yang terkonsolidasi. Pemilu 2014 diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai rujukan dunia terkait dengan praktik demokrasi yang bermartabat” b 64

65

Sebuah peringatan berharga dalam penyelenggaraan Pemilu. Sekaligus pula sebagai sebuah motivasi, yang mengajak seluruh lapisan penyelenggara untuk terlibat dalam kerja dan citacita cita besar yang hanya bisa dicapai melalui sebuah proses berkelanj berkelanjutan utan dan terkonsolidasi dengan baik. Serta sudah pasti hanya bias dapat diraih dengan kesungguhan dan integritas. Karenanya, seluruh jajaran KPU Kabupaten Pohuwato berusaha untuk memberikan kemampuan terbaik. Mengerahkan segala potensi yang ada secara maks maksimal. imal. Guna menjadi bagian yang bermakna dan bermanfaat dari sebuah proses besar. Lebih khusus lagi adalah untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pohuwato. Selaku penyelenggara pemilu pada tingkat Kabupaten Pohuwato, bagaimanapun KPU Kabupaten Pohuwato memiliki catatan tersendiri terhadap penyelenggaraan Pemilu 2014. Tidak hanya catatan keberhasillan, namun juga mungkin catatan kekurangan yang sedapat mungkin menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggaraan pemilu berikutnya. Khususnya untuk tingkat kat Kabupaten Pohuwato. Karenanya, KPU Kabupaten Pohuwato mencoba sampaikan sejumlah catatan yang mungkin dapat menjadi perhatian demi perbaikan penyelenggaraan pemilu-pemilu pemilu selanjutnya, khususnya penyelenggaraan pemilu ditingkat Kab Kabupaten upaten Pohuwato. 1.

Penyelenggaraan pemilu bukanlah sebuah proses yang berdiri sendiri. Pemilu merupakan sebuah proses yang saling terkait erat satu sama lain. Konsolidasi dan koordinasi yang bagus merupakan sebuah keharusan untuk menciptakan sinergitas.

2.

Pemilu merupakan sarana na pelaksanaan kedaulatan rakyat. Usaha membangun kesadaran masyarakat akan hal ini adalah tanggung jawab bersama dan perupakan proses berkelanjutan yang tidak bias semata semata-mata dibebankan kepada penyelenggara pemilu.

3.

Secara umum penyelenggaraan pemilu berj berjalan alan cukup lancar. Kendala pada sisi logistik yang berada diluar kendali dan tanggung jawab KPU Kabupaten Pohuwato menjadi catatan tersendiri dan akan sangat mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pemilu.

4.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu factor utama dalam penyelenggaraan pemilu seyogyanya mendapat perhatian lebih.

65

66

5.

Pada hal-hal hal tertentu dan memungkinkan memungkinkan,, perlu dikembangkan program yang bersesuaian dengan konteks lokal. Sistem perencanaan dan penganggaran pengangg yang sepenuhnya bersifat “top down down”” akan kurang memungkinkan untuk melakukan pengembangan hal tersebut. Bahwa pada prinsipnya seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilihan umum

anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Pohuwato serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berjalan sebagaimana program dan tahapan yang telah ditetapkan, meskipun masih diakui terdapat permasalahan permasalahan-permasalahan permasalahan yang sifatnya teknis administratif namun tidak bersifat prinsip dan dapat segera diselesaikan dan dicarikan solusi terbaik. Konsistensi sikap dan n kebijakan serta konsolidasi secara simultan yang terus dilakukan menjadi modal besar dalam mengemban tugas negara yang amat penting ini, sehingga soliditas penyelenggara pemilu terus terpelihara dalam dinamika konstruktif. Demikian Laporan Pelaksanaan Ke Kegiatan giatan Tahapan Pemilu 2014 di Kabupaten Pohuwato ini dibuat dan disampaikan permohonan maaf yang sebesar sebesar-besarnya besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pohuwato, jika pelaksanaan pemilu 2014 di Kabupaten Pohuwato dinilai belum maksimal. Bersamaan, ra rasa sa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya besarnya disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Pohuwato serta seluruh pihak yang selama ini memberikan segala bentuk perhatian dan dukungan bagi penyelenggaraan pemilu 2014 di Kabupaten Pohuwato. Semoga keselamatan matan dan kebahagiaan, senantiasa tercurah untuk kita semua amiin……

Pohuwato,

September 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

66

67

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents