BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Pembangunan bidang Sanitasi di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting guna mendukung pencapaian target pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) di tahun 2015. Sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk serta air minum yang tidak aman berkontribusi terhadap 88 persen kematian anak akibat diare di seluruh dunia. Bagi anak-anak yang bertahan hidup, seringnya menderita diare berkontribusi terhadap masalah gizi, sehingga menghalangi anak-anak untuk dapat mencapai potensi maksimal mereka. Kondisi ini selanjutnya menimbulkan implikasi serius terhadap kualitas sumber daya manusia dan kemampuan produktif suatu bangsa di masa yang akan datang. Di Indonesia, diare masih merupakan penyebab utama kematian anak berusia di bawah lima tahun. Laporan Riskesdas 2007 menunjukkan diare sebagai penyebab 31 persen kematian anak usia antara 1 bulan hingga satu tahun, dan 25 persen kematian anak usia antara satu sampai empat tahun. Angka diare pada anak-anak dari rumah tangga yang menggunakan sumur terbuka untuk air minum tercatat 34 persen lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak dari rumah tangga yang menggunakan air ledeng, Selain itu, angka diare lebih tinggi sebesar 66 persen pada anakanak dari keluarga yang melakukan buang air besar di sungai atau selokan dibandingkan mereka pada rumah tangga dengan fasilitas toilet pribadi dan septik tank. Di daerah-daerah kumuh baik diperkotaan maupun dikawasan perdesaan kondisi sanitasi yang tidak memadai, praktek kebersihan yang buruk, kepadatan penduduk yang berlebihan, serta air yang terkontaminasi secara sekaligus dapat menciptakan kondisi yang tidak sehat. Penyakit-penyakit terkait dengan ini meliputi disentri, kolera dan penyakit diare lainnya, tipus, hepatitis, leptospirosis, malaria, demam berdarah, kudis, penyakit pernapasan kronis dan infeksi parasit usus. Selain itu, keluarga miskin yang kurang berpendidikan cenderung melakukan praktek-praktek kebersihan yang buruk, yang berkontribusi terhadap penyebaran penyakit dan peningkatan resiko kematian anak. Untuk menghasilkan SSK yang demikian, Kabupaten/Kota harus mampu memetakan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi (Buku Putih Sanitasi ) yang baik hanya bisa dibuat apabila kabupaten/kota mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis maupun non teknis. Dalam hal ini Buku Putih Sanitasi (BPS) merupakan prasarat utama dan dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Pada kesempatan pembukaan Konfrensi Sanitasi Nasional Kedua yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2009 Pemerintah meluncurkan Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) untuk kurun waktu 2010-2014 dengan target; 1. Stop Buang air Besar Sembarangan (BABS) pada tahun 2014, 2. Penerapan praktik 3R secara nasional dan peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah sampai menjadi sanitary landfill serta 3. Pengurangan genangan air di kawasan strategis perkotaan. Strategi Sanitasi Kab. Muna
I-1
Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah sebuah roadmap pembangunan sanitasi di Indonesia. Di samping untuk mengejar ketertinggalan dari sektor – sektor lain, roadmap sanitasi juga dimaksudkan untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia memenuhi tujuan – tujuan Millenium Development Goals (MDGs). Khususnya yang terkait dengan Butir 7 target ke-10 MDGs yaitu “mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak punya akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan sanitasi yang layak pada tahun 2015”. Ini berarti jumlah masyarakat di kota dan desa yang tidak punya akses ke sarana sanitasi dasar berkurang separuh, termasuk meningkatnya akses ke pembuangan air limbah yang aman dan ramah lingkungan. Sementara itu, Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Muna adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kabupaten yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Muna dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Guna menghasilkan strategi sanitasi kabupaten sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi penyusunan strategi sanitasi kabupaten dengan tujuan agar strategi sanitasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan. Kerangka kerja strategi sanitasi Kabupaten Muna merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Sanitasi Kabupaten Batang. Kerangka kerja sanitasi ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh kelompok kerja sanitasi. Penanganan sanitasi di Kabupaten Muna saat ini dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Muna 2010-2015 yaitu “Masyarakat Muna Yang Maju dan Sehat 2015”. Visi tersebut terimplementasi dalam Misi yaitu Mewujudkan masyarakat yang sehat dimaksudkan untuk menciptakan seluruh desa menjadi Desa Siaga, Rumah sakit, Puskesmas serta jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh masyarakat sehingga masyarakat Muna menjadi Keluarga yang cukup gizi dan ikut KB. Dengan sehat masyarakatnya sehingga anak usia sekolah dapat menyelesaikan pendidikan SLTA yang memiliki keterampilan dan berbudaya, dan masyarakat usia produktif menjadi tenaga kerja produktif dan bebas buta aksara sehingga mampu menjadikan pemuda dan pemudi Muna meraih prestasi di bidang olah raga, sosial budaya dan iptek. Selain misi tersebut, misi lain adalah Mewujudkan pembangunan yang sehat dimaksudkan untuk menciptakan pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan sesuai RTRW dan Kawasan pemukiman yang memiliki tranportasi dan infrastruktur dasar yang memenuhi syarat serta seluruh sentra produksi memiliki akses transportasi, air, listrik, telekomunikasi dan sanitasi yang handal. Berdasarkan Visi dan Misi diatas maka diperlukan adanya dokumen perencanaan yang bersifat operasional untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Dokumen perencanaan dimaksud yang berkaitan dengan sektor sanitasi yaitu Strategi Sanitasi Kabupaten Muna. Strategi Sanitasi Kabupaten Muna berisi kebijakan dan strategi pengembangan sanitasi secara komprehensif yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas, menyeluruh dan konsisten bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Muna. Untuk menghasilkan strategi sanitasi tersebut diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi penyusunan strategi sanitasi agar strategi sanitasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan baik oleh Pemerintah, Swasta, LSM maupun Masyarakat yang peduli Strategi Sanitasi Kab. Muna
I-2
akan pembangunan sanitasi. Untuk itu maka dipandang perlu menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten Muna (SSK) Tahun 2013 – 2017.
1.2
Wilayah Cakupan SSK
Strategi Sanitasi Kabupaten Munai disusun dengan cakupan wilayah perencanaan sesuai yang tertuang dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Muna yang terdiri dari 79 desa/ Kelurahan dan 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Tongkuno, Kabangka, Tikep, Towea, Lawa, Katobu, Duruka, Batalaiworu, Napabalano, Wakarumba Selatan dan Maligano. Penetapan wilayah studi ini didasarkan potensi resiko santasi yang berpotensi di Kabupaten Muna yang didasarkan pada peningkatan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, banyaknya jaringan sungai yang masih digunakan BABs, ketersediaan sarana sanitasi yang belum memadai dan potensi daerah genangan air di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di samping itu landasan penetapan wilayah ini juga mengacu pada pedoman petunjuk praktis program PPSP yang telah dirilis oleh kementerian pekerjaan umum Peta 2.1. Peta Cakupan Wilayah Kajian
Sumber : Dokumen RTRW Kab. Muna (2011) Strategi Sanitasi Kab. Muna
I-3
Wilayah kajian diatas berdasarkan kesepakatan Tim Penyusun dengan mempertimbangkan tingkat urgenitas dan masalah pada tiap-tiap lokasi terpilih. Selain itu berdasarkan data-data sekunder yang telah ada seperti Profil Kesehatan Kabupaten Muna dan data BPS Kabupaten Muna. 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Maksud dari penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Muna yaitu tersusunnya dokumen perencanaan strategis Sanitasi yang dapat dijadikan rujukan perencanaan pembangunan Sanitasi di Kabupaten Muna dalam jangka menengah (2013–2017). 1.3.2. Tujuan Tujuan dari penyusunan dokumen SSK ini adalah untuk : 1. Memberikan arahan dalam penyusunan Program dan Kegiatan pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Muna. 2. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Muna ini dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Sanitasi Kabupaten Muna selama 5 tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. 3. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor Sanitasi. 4. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan Sanitasi di Kabupaten Muna. 1.4.
Metodologi Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Muna secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu : 1. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi berdasarkan dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Muna yang telah disusun. Pada tahap ini dilakukan kembali pengkajian terhadap dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Muna terkait kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri; sub sektor air limbah, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan sektor air bersih serta aspek pendukung. Metoda yang digunakan adalah kajian data sekunder dan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi. 2. Berdasarkan tahapan diatas, maka dilakukan penetapan visi, misi sanitasi kabupaten, dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi kabupaten. Dalam merumuskan visi dan mis tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna 2010-2015 dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kabupaten Muna. 3. Melakukan penilaian terhadap kondisi eksisting sanitasi saat ini di Kabupaten Muna dengan untuk mengetahui gap target yang ingin dicapai pada tahun-tahun mendatang. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikan issue strategis dan kendala yang mungkin akan dihapadapi dalam mencapai tujuan. 4. Merumuskan strategi sanitasi kabupaten yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi jangka menengah (5 tahunan). Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dan Diagram Sistem Sanitasi. 5. Melakukan konsultasi public untuk menghimpun masukan dan informasi guna penyempurnaan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Muna yang telah disusun. Strategi Sanitasi Kab. Muna
I-4
6. Finalisasi dokumen melalui publikasi dan penyebarluasan dokumen pada stakeholders terkait. 1.5.
Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan dokumen rencana pembangunan sanitasi yang sifatnya sebagai tindaklanjut dari adanya dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Muna. Dokumen ini merupakan dokumen yang bersifat operasional dalam penanganan masalah sanitasi di Kabupaten Muna yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna untuk kurun waktu 5 tahun. Posisi SSK sebagai dokumen perencanaan sanitasi, haruslah bersinergi dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang telah ada di Kabupaten Muna seperti Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya, RTRW Kabupaten Muna, Strategi Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (SPPIP), Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI SPAM)/Masterplan Air Bersih, dan Masterplan Persampahan serta Masterplan Drainase. Dokumen-dokumen tersebut menjadi rujukan dalam hal penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Muna. Selain itu hendaknya juga bersinergi dengan RPJM Propinsi maupun RPJP Nasional. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah menyangkut target-target yang harus dicapai oleh MDG’s, sehingga diharapkan dokumen SSK ini dapat membangun link and match dengan tujuan-tujuan pembangunan sanitasi secara global. Dengan posisi tersebut maka dokuem Strategi Sanitasi Kabupaten merupakan salah satu dokumen vital dan strategis dalam rangka percepatan penanganan masalah-masalah disektor sanitasi pada tingkat kabupaten. Penetapan wilayah studi ini didasarkan potensi resiko santasi yang berpotensi di Kabupaten Muna yang didasarkan pada peningkatan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, banyaknya jaringan sungai yang masih digunakan BABS, ketersediaan sarana sanitasi yang belum memadai dan potensi daerah genangan air di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di samping itu landasan penetapan wilayah ini juga mengacu pada pedoman petunjuk praktis program PPSP yang telah dirilis oleh Kementerian Pekerjaan Umum Penetapan wilayah studi ini didasarkan potensi resiko santasi yang berpotensi di Kabupaten Muna yang didasarkan pada peningkatan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, banyaknya jaringan sungai yang masih digunakan BABS, ketersediaan sarana sanitasi yang belum memadai dan potensi daerah genangan air di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di samping itu landasan penetapan wilayah ini juga mengacu pada pedoman petunjuk praktis program PPSP yang telah dirilis oleh kementerian pekerjaan umum
Strategi Sanitasi Kab. Muna
I-5