BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi itu di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Di dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis SKPD disusun untuk memberikan gambaran dan penjabaran visi, misi, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Kota Pontianak merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pontianak. Rencana Strategis SKPD ini disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Rencana Strategis SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Perkembangan dinamika masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan prima. Dalam menghadapi dan menjawab tuntutan tersebut maka Dinas Pendidikan Kota Pontianak
1
harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam pelayanan dan peningkatan mutu pendidikan di Kota Pontianak.
Kota Pontianak merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 6 kecamatan dan terbagi menjadi 29 kelurahan, 534 Rukun warga (RW) dan 2.372 Rukun Tetangga (RT) dengan luas mencapai 107,82 km². Wilayah Kota Pontianak berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas sebagai berikut: Bagian Selatan
: Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya dan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
Bagian Timur
: Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya dan Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.
Bagian Barat
: Desa Pal IX dan Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
Bagian Utara
: Desa
Wajok
Hulu
Kecamatan
Siantan
Kabupaten
Pontianak dan Desa Mega Timur dan Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.
Berdasarkan letak geografis wilayah Kota Pontianak yang berbatasan dengan kabupaten lain dan meningkat pesatnya perkembangan pembangunan infrastruktur di Kota Pontianak mempunyai dampak positif terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa dalam menempuh pendidikan. Kemajuan pembangunan di Kota Pontianak sejalan dengan peningkatan kebutuhan lapangan pekerjaan. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang luas dan penguasaan teknologi menjadi suatu kebutuhan yang mendasar dalam dunia kerja. Mengacu
kepada
kebutuhan
tenaga
kerja
yang
kompeten
maka
penyelenggaraan pendidikan di Kota Pontianak mempunyai tujuan utama yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan berketerampilan yang siap berkompetisi dalam pasar tenaga kerja. Untuk menuju ke arah itu, arah pembangunan pendidikan di Kota Pontianak adalah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
mendapatkan
layanan
pendidikan,
peningkatan
profesionalisme
dalam
mengembangkan substansi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
2
Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompetetif, maka arah pembangunan pendidikan di Kota Pontianak dituangkan dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta dapat menunjang pencapaian sasaran pembangunan daerah Kota Pontianak.
1.2. Landasan Hukum 1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
7)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
8)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
9)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. 11) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 12) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. 13) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 14) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. 16) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 17) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 18) Peraturan Daerah
Kota
Pontianak
Nomor 9
Tahun 2000
tentang
Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3
19) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117). 20) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pontianak tahun 2015–2019 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Pontianak di bidang pendidikan, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pontianak tahun 2015–2019 ditetapkan dengan maksud : a.
Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
b.
Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Pendidikan Kota Pontianak dalam jangka menengah.
c.
Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Pontianak
yang
mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel. Adapun tujuan penyusunan renstra ini adalah : a.
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
b.
Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
c.
Menjamin
terciptanya
integrasi,
sinkronisasi
dan
sinergi
antar
pelaku
pembangunan di Kota Pontianak.
1.4. Sistematika Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pontianak tahun 2015-2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:
4
Bab I
Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.
Bab II
Gambaran Pelayanan,Tugas dan Fungsi Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.
Bab III
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat; telaahan dokumen RTRW Kota Pontianak dan Kajian Pembangunan Pendidikan Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang pendidikan.
Bab IV
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.
Bab V
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
Bab VI
Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pendidikan Kota Pontianak yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak.
Bab VII
Penutup Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.
5