BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di seluruh Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila. Tindak lanjut cita-cita tersebut kemudian diwujudkan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota melalui sistem otonomi daerah yang menuntut tanggung jawab besar kepada pemerintah daerah untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerah demi terwujudnya pembangunan dan perkembangan daerah yang lebih baik. Pembangunan dan pengembangan daerah tentu tidak lepas dari sektor ekonomi yang sangat bersinggungan dengan tantangan dalam pembukaan peluang usaha untuk menggali potensi daerah dan pengembangan ekonomi daerah. Tantangan pembukaan peluang usaha dan menggali potensi daerah harus diartikan sebagai tuntutan bagi setiap daerah untuk meningkatkan aspirasi masyarakat masing-masing daerah sebagaimana yang tercantum dalam UndangUndang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 pada pasal 1 butir 6 dinyatakan “Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI”. Selanjutnya pada pasal 1 butir 6 yang berhubungan dengan pasal yang mengatur hak dan kewajiban daerah, dan pada salah satu poin kewajiban daerah yang diatur dalam pasal 22 adalah “mengembangkan sumber daya produktif di daerah”. (Sumihardjo, 2008: 28) Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa pengembangan sumber daya lokal telah didukung oleh undang-undang guna percepatan pembangunan, utamanya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bukanlah hal yang baru sebagai bahasan dalam ilmu ekonomi, banyak ahli telah
1
membahasnya sejak zaman Merkantilis. Pembangunan ekonomi di Indonesia telah mengalami perkembangan, pada masa orde baru pembangunan ekonomi indonesia berorientasi atau menitikberatkan pada peranan uang. Sedangkan perekonomian dalam era reformasi ini dibangun berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan, titik berat pembangunan ekonomi era reformasi adalah peranan masyarakat sejalan dengan amanat undang-undang otonomi daerah. Komponen utama dalam sistem ekonomi kerakyatan adalah sumber daya manusia yang melaksanakan tiga peran yaitu sebagai konsumen, tenaga kerja, dan pengusaha. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan tatanan ekonomi yang mampu memberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang luas bagi seluruh masyarakat di Indonesia untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan berkeadilan. Secara konkret, upaya peningkatan ekonomi masyarakat dilakukan dalam berbagai program, salah satunya melalui pembangunan industri kecil Sebab di atas kemudian mempengaruhi perkembangan industri kecil di Indonesia. Perkembangan industri kecil mengoptimalkan sumber daya lokal diantaranya ialah sumber daya manusia di Indonesia yang diberdayakan berdasarkan kemampuan agar mandiri dalam menuju kesejahteraan mereka masing-masing, sekaligus sebagai salah satu cara yang konstruktif untuk merealisasikan visi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan bidang industri merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga pembangunan bidang industri dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Industri kecil merupakan kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah. Alasan lain yang memperkuat pentingnya percepatan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan ialah peningkatan jumlah pengangguran dari pengangguran
terselubung,
menjadi
pengangguran
terbuka.
Peningkatan
pengangguran menurut Lewis (1986) tidak disebabkan oleh tekanan jumlah penduduk atau indek tekanan penduduk, melainkan karena pembangunan yang menciptakan gap antara sektor moderen dan tradisional, pasalnya sektor moderen mengalami penurunan kapasitas dalam memberikan pekerjaan karena adanya
2
intensitas modal yang tinggi, selain itu pembangunan dan kemajuan teknologi telah menghancurkan sistem sosial yang pernah berlaku di masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan, misalnya tenaga kerja penggulung kertas rokok, bahkan pekerja rumah tangga yang mulai digantikan dengan alat-alat moderen sebagai upaya mengurangi biaya produksi, yang berujung pada peralihan pengangguran terselubung menjadi pengangguran terbuka. Jumlah unit industri kecil meningkat setelah terdapat landasan ekonomi berbasis kerakyatan sebagai acuan pembangunan ekonomi di era reformasi, seiring dengan itu tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2003-2013 mengalami penurunan dari 9,67% menjadi 6,255, dengan kenaikan industri sebesar 7,7%. (BPS, 2014) Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Daya Serap Industri Kecil terhadap Tenaga Kerja dan Perekonomian Wilayah di Indonesia”. 1.2 Rumusan Masalah Kebijakan tentang tatanan ekonomi dengan sistem ekonomi kerakyatan, dan keberadaan otonomi daerah, menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi lokal. Pemerintah dengan kewenangannya diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat untuk lebih berdaya dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan mereka dan mengolah sumber daya lokal melalui industri kecil, sehingga jumlah pengangguran dengan latar belakang pendidikan rendah di Indonesia dapat dikurangi karena dalam industri kecil, teknologi yang lazim digunakan dalam proses produksinya adalah teknologi padat karya. (Thee Kian Wie, 1994 dalam Rejekiningsih, 2004). Keberadaan penduduk usia produktif Indonesia yang meningkat 17,82% dari tahun 2003 ke tahun 2013 merupakan sumber daya manusia yang potensial untuk diberdayakan sehingga mencipatakan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan. Industri kecil mempunyai peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi, karena intensitas tenaga kerja lebih tinggi dan investasi
3
yang lebih kecil dibanding industri menengah dan besar, sehingga usaha industri kecil dapat lebih fleksibel dan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Industri kecil tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan dari luar, karena dapat tanggap menangkap peluang
untuk
substitusi
impor
dan
meningkatkan
persediaan
lokal.
Pengembangan industri kecil dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi industri dan percepatan perubahan struktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkelajutan. Namun, jumlah industri kecil dan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia yang selalu meningkat dalam kurun waktu 2003-2013 masih menyisakan masalah pengangguran. Fakta bahwa intensitas tenaga kerja industri kecil lebih tinggi dan investasi industri kecil yang lebih kecil dibanding industri menengah dan besar, menjadi alasan peneliti dalam memilih topik mengenai daya serap industri kecil terhadap tenaga kerja, dan kontribusi industri kecil terhadap ekonomi wilayah. Selain itu dipilih provinsi-provinsi di Indonesia untuk mengetahui
implikasi
kebijakan
ekonomi
kerakyatan
yang
bertujuan
menyejahterakan masyarakat secara merata tercapai ataukah tidak. 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1. menganalisis daya serap industri kecil terhadap tenaga kerja masingmasing Provinsi di Indonesia 2. menganalisis kontribusi industri kecil terhadap ekonomi wilayah masingmasing Provinsi di Indonesia 3. Mengetahui hubungan antara jumlah industri kecil terhadap penyerapan tenaga kerja dan ekonomi wilayah di Indonesia 1.3.2 Manfaat Penelitian manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain : 1. pengembangan ilmu pengetahuan mengembangkan metode untuk penelitian yang terkait dengan kontribusi ekonomi lokal secara spasial
4
sebagai
bahan
atau
referensi
bagi
para
peneliti lain yang ingin
mengembangkan keilmuan terkait kontribusi ekonomi lokal, industri kecil terhadap penyerapan tenaga kerja dan ekonomi wilayah
2. implementasi kebijakan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengambil suatu kebijakan dalam rangka melakukan peningkatan perekonomian lokal parameter yang digunakan dan metode bisa diimplemetasikan dan diadopsi oleh pemerintah untuk melakukan kajian sekaligus pengambilan kebijakan dalam rangka melakukan peningkatan dan pengembangan ekonomi lokal di Indonesia 1.4 Tinjauan Pustaka 1.4.1 Sains Geografi Geografi merupakan ilmu yang luas karena memperlajari Bumi baik fisik maupun manusia, jika di permukaan Bumi ini tidak ditemukan perbedaan serta keberagaman fenomena fisis, sosial, ekonomi, budaya, maka tidak ada dasar landasan untuk eksis bagi disiplin sains geografi (Finch, et all, 1957 dalam Suhardjo, 2013). Pernyataan tersebut kemudian diperkuat dengan pernyataan Bintarto (1984), geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala yang ada di permukaan bumi, baik yang sifatnya fisik maupun menyangkut makhluk hidup lain beserta permasalahannya melalui pendekatan lingkungan, keruangan, maupun kompleks wilayah untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan suatu pembangunan. Menurut bahasa geografi terdiri dari dua kata ‘geo’ yang memiliki arti bumi dan ‘graphein’ yang berarti mencitra. Kata geographika dalam bahasa Yunani, berarti lukisan tentang Bumi. Di kalangan ilmuwan Indonesia geografi dibatasi sebagai ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau lingkungan dalam konteks keruangan (Ikatan Geograf Indonesia, 1988).
5
Sesungguhnya geografi memiliki beragam definisi, Kitchen dan Tate (2000) telah menunjukkan beragam definisi tentang geografi tersebut mulai dari Hartshorne tahun 1959 hingga Gale tahun 1992.
Ilmu geografi sangat erat
kaitannya dengan alam, dan manusia yang menjadi satu kesatuan, dan memiliki 3 pendekatan utama yaitu keruangan, lingkungan dan kompleks wilayah (Hagget, 1975). a.
Analisis Keruangan Terdapat tiga konsep penting dalam mengkaji suatu ruang. Chapman (1979)
menyebutkan terdapat tiga konsep yang saling terkait yaitu spatial context, spatial pattern, dan spatial dimension. Dalam konkets tersebut terdapat unsur alam dan unsur manusia. Sehingga menghasilkan berbagai kenampakan. Kenampakan yang berbeda dengan memiliki karekater tertentu maka disebut dengan spatial pattern. Perbedaan kenampakan tersebut diukur dalam dimensi yang terkait dengan unsur jarak, arah dan lokasi. b.
Analisis Ekologi Prinsip dasar analisis ekologi yaitu ada atau tidaknya keterkaitan antara
jaring kehidupan. Dalam analisis ini lebih menekankan antara hubungan mahluk hidup dengan kondisi lingkungan atau tempat hidupnya yang berkaian dengan ekologi.
Dalam
kehidupan
tentunya
akan
ada
saling
ketergantungan
(interdependensi) antara mahluk hidup dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya kondisi iklim suatu wilayah tentunya akan mempengaruhi kualitas hidup tumbuhan yang ada di wilayah tersebut. c.
Analisis Kompleks Wilayah Prinsip dasar dalam analisis kompleks wilayah ialah adanya region dan
regional. Region merupakan kesatuan daerah dengan batas administrasi. Sedangkan regional merupakan adanya usaha untuk mengeneralisasi berdasarkan keseragaman ataupun perbedaan yang ada di permukaan Bumi. Analisis kompleks wilayah dapat juga dikatakan sebagai analisis yang berdasarkan batasan kegiatan mahluk hidup didasarkan atas kesamaan atau perbedaan. 1.4.2 Bidang Kajian Geografi Bidang kajian geografi secara garis besar dibedakan menjadi tiga yaitu :
6
1. Geografi fisik ialah bagian ilmu geografi yang mempelajari permukaan Bumi berkaitan dengan bentuk lahan, batuan, air, udara, hewan, tumbuhan dan manusia, antara lain geologi, geomorfologi, klimatologi, geogarfi tanah, meteorologi, hidrologi serta geografi tumbuhan dan hewan 2. Geografi teknik ialah bagian ilmu geografi yang mempelajari tata cara memvisualisasikan kondisi permukaan Bumi, baik fisik maupun manusia, ilmu yang termasuk di dalamnya ialah Kartografi, Pengindraan Jauh dan Sistem Informasi Geografi 3. Geografi manusia ialah bagian ilmu geografi yang mempelajari berbagai aspek kehidupan manusia di permukaan Bumi, termasuk hubungan sebab dan akibat, yang termasuk dalam geografi manusia ialah geografi penduduk, geografi ekonomi, geografi politik, geografi sosial, budaya dan prilaku manusia serta geografi yang mempelajari kota, dan desa. Telah banyak disebutkan bahwa obyek kajian dari ilmu geografi ialah permukaan Bumi atau geosfer. Geosfer melingkupi semua lapisan yang ada di Bumi terdiri dari enam lapisan yaitu: a. lapisan udara (atmosfer) yang dibentuk dari iklim dan cuaca b. lapisan kehidupan (biosfer) yang tersusun atas hewan dan tumbuhan c. lapisan batuan (lithosper) yang terbentuk dari bentang alam berupa plato ( dataran tinggi) pegunungan, perbukitan, dataran rendah, gunung api d. lapisan air (hidrosfer) berupa laut, danau, sungai dan air tanah atau aquifer e. lapisan tanah (pedosfer) yang tersusun dari beberapa lapisan tanah f. lapisan manusia (antrophosfer) yang merupakan interaksi masusia dengan manusia lainnya serta lingkungannya. sehingga menjadikan adanya kegiatan ekonomi, sosial, politik dan lain lain Hal yang paling penting ialah keterpaduan aspek fisik dan manusia merupakan ciri khas dari ilmu geografi yang diwujudkan dalam geografi regional dengan mengambil unsur ruang, lokasi atau tempat sebagai sudut pandangnya, dan lebih menekankan pada perbedaan serta persamaan wilayah yang ada di permukaan Bumi.
7
1.4.3 Geografi Ekonomi dan Ekonomi Wilayah Ilmu geografi yang memiliki pendekatan antara lain spasial, dan komplek wilayah merupakan bagian analisis untuk melihat perkembangan suatu wilayah didukung dengan berbagai teori dalam geografi salah satunya teori lokasi, ilmu yang memepalajari hal tersebut ialah ilmu bumi ekonomi hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Tarigan (2003:1) ilmu bumi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari keberadaan suatu kegiatan di suatu lokasi dan bagaimana wilayah sekitarnya bereaksi atas kegiatan tersebut. Penjelasan tersebut menyiratkan bahwa terdapat reaksi antarwilayah atas keberadaan suatu kegiatan, dari situ dapat dianalisis pula perbedaan satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Ilmu yang mempelajari hal tersebut dikenal dengan ilmu ekonomi wilayah yaitu suatu cabang ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan
potensi suatu wilayah dengan
wilayah lain. (Tarigan,2003:1) Ekonomi regional merupakan bidang keilmuan yang mulai diakui pada akhir abad ke – 19, dengan kebangkitannya yang bertolak dari kolonialisme Eropa (Barnes, 2000). Para perintisnya memulai dengan menyusun daftar kekayaan sumber daya yang dimiliki wilayahnya yang dapat diperdagangkan dan diproduksi. (Chisholm, 1889). Dari sanalah ekonomi regional ini mulai berkembang dengan adanya justifikasi intlektual atas ketimpangan ekonomi antara wilayah yang dijajah dengan wilayah penajajah. Dalam konsep geografi ekonomi ini juga banyak mengadopsi berbagai teori dan model (Barnes, 2000), antara lain: a.
ekonomi neoklasik yang menyumbangkan model umum kompetensi dan prilaku rasional
b.
ada juga tambahan dari dasar-dasar ilmu fisika diantaranya analisis gravitasi dan model entropi yang memahami pola interaksi spasial
c.
teori pertanian Von Thunen, teori lokasi industri Weber dan juga teori tempat sentral Loesch dan Chirstaller
d.
geometri yang menyajikan berbagai aksioma, hitungan baku dan teorema yang dilandasi hukum morfologi spasial (Bunge, 1962)
8
1.4.4 Basis Ekonomi Wilayah Kegiatan ekonomi menurut Adisasmita (2005) dan Tarigan (2009) dibedakan menjadi kegiatan ekonomi basis dan nonbasis. Teori basis ekonomi memandang bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor wilayah tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi didorong oleh kegiatan ekonomi yang bersifat basis. Adisasmita (2005) menyebutkan bahwa kegiatan basis merupakan kegiatan yang melakukan aktivitas yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) ke luar wilayah perekonomian yang bersangkutan. Tarigan (2009) menjelaskan bahwa ekspor adalah kegiatan menjual produk/jasa ke luar wilayah baik ke wilayah lain dalam negara itu maupun ke luar negeri. Cara untuk mengetahui kegiatan ekonomi basis atau nonbasis dapat ditempuh melalui metode langsung, tidak langsung maupun campuran. Salah satu metode yang lazim digunakan dalam penentuan basis ekonomi ialah metode tidak langsung LQ (location quotient). LQ dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi besaran tingkat spesialisasi saktor-sektor basis dengan cara membandingkan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk suatu sektor tertentu di wilayah dengan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor yang sama di tingkat nasional (Tarigan, 2009). Demikian LQ dapat menunjukkan komposisi dan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah seperti yang diungkapkan oleh Adisasmita (2005), komposisi dan pergeseran ini dapat diidentifikasi dengan menggunakan PDRB sebagai indikator pertumbuhan wilayah. Penentuan sektor basis menggunakan LQ didasarkan pada hasil perbandingan sektor tertentu di tingkat wilayah dengan sektor yang sama di tingkat atasnya. 1.4.5 Daya Serap dan Penyerapan Tenaga Kerja Daya serap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kemampuan suatu kegiatan menyerap dana. Hal ini dapat juga dikaitkan dengan pendapat Lyn Squire (1992) yang menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah unit usaha, dan nilai produksi yang dihasilkan oleh industri tersebut.
9
Penyerapan tenaga kerja dalam kaitannya dengan industri kecil dikaitkan pula dengan jumlah permintaan tenaga kerja, dan tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan, keduanya memiliki perbedaan sebagai berikut, permintaan tenaga kerja adalah keseluruhan hubungan antara berbagai tingkat upah, dan jumlah orang yang diminta untuk dipekerjakan, sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan lebih ditujukan pada kuantitas atau banyaknya permintaan tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Jadi yang dimaksud dengan daya serap tenaga kerja dalam penelitian ini adalah kemampuan sektor industri kecil dalam mempekerjakan tenaga kerja, atau banyaknya orang yang bekerja di sektor industri kecil. 1.4.6 Industri dan Industri Kecil Industri adalah bidang kerja yang menggunakan ketrampilan dan ketekunan pekerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil Bumi, dan distribusi sebagai dasarnya. Industri merupakan salah satu sektor dalam PDRB yaitu industri pengolahan. Badan Pusat Statistik (2014) menyebutkan bahwa perusahaan atau usaha industri
adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang
melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah hasil bumi, industri memiliki beragam jenis, dan kini semakin berkembang jenisnya seiring dengan keberagaman, dan perbedaan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Cara penggolongan atau pengklasifikasian industri pun beragam dan berbeda-beda, klasifikasi industri dapat didasarkan pada beberapa kriteria antara lain berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan. Klasifikasi industri berdasarkan beberapa kriteria antara lain terlihat dalam tabel 1.1 berikut:
10
Tabel 1.1 Klasifikasi Industri Berdasarkan Beberapa Kriteria No 1
Kriteria Bahan Baku
2
Produksi yang dihasilkan
3
Bahan Mentah
4
Lokasi unit usaha
5
Proses produksi
6
Barang yang dihasilkan
7
Modal yang digunakan
8
Subjek pengelola
9
Cara pengorganisasian
10
Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M/ I/1986
Jenis Industri Industri Ekstraktif Industri Nonekstraktif Industri Fasilitatif Industri Primer Industri Sekunder Industri Tersier Industri Pertanian Industri Pertambangan Industri Jasa Industri Berorientasi pada Pasar Industri Berorientasi pada Tenaga Kerja Industri Berorientasi pada Pengolahan Industri Berorientasi pada Bahan Baku Footloose Industry Industri Hulu Industri Hilir Industri Berat Industri Ringan Industri dengan PMDN Industri dengan PMA Join Venture Industri Rakyat Industri Negara Industri Kecil Industri Menengah Industri Besar Industri Kimia Dasar Industri Mesin Logam Dasar dan Elektronika Aneka Industri Industri Kecil Industri Pariwisata
Sumber: Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M/ I/1986, Bank Indonesia, BPS (2009) Industri identik dengan kegiatan ekonomi yang mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi, sehingga industri dikenal dengan kegiatan manufaktur. Industri manufaktur berdasarkan jumlah tenaga kerja dikelompokkan menjadi industri besar dengan 100 orang pekerja atau lebih, industri sedang/menengah dengan 20– 99 orang pekerja, industri kecil dengan 5-19 orang pekerja, dan industri mikro dengan 1-4 orang pekerja. (BPS, 2003) 11
Menurut Kuncoro (1997) industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai karakteristik yang hampir seragam seperti : teknologi yang dipakai masih tradisional dan sistem keuangannya yang masih sederhana. Sedangkan Tambunan (1999) menyatakan bahwa industri kecil memiliki kekuatan-kekuatan antara lain : padat karya, produk sederhana, produk-produknya bernuansa kultur seperti kerajinan dari bambu dan rotan atau ukir-ukiran kayu, agricultural based, dan modal kerja berasal dari uang sendiri atau pinjaman dari sumber informal. Menurut Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M/ I/1986 industri kecil merupakan industri yang bergerak dengan jumlah pekerja sedikit, dan teknologi sederhana. Biasanya dinamakan industri rumah tangga, misalnya: industri kerajinan, industri alat-alat rumah tangga, dan perabotan dari tanah (gerabah). Industri kecil digunakan sebagai salah satu cara mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menggerakkan ekonomi kerakyatan, untuk menyelesaikan masalahmasalah di negara-negara berkembang, alasan lain ialah agar negara-negara berkembang dapat membangun perekonomiannya dengan lebih cepat, ilmu yang memperlajari masalah-masalah yang dihadapi oleh negara dengan status sedang berkembang dengan tujuan mendapatkan solusi disebut ekonomi pembangunan. 1.4.7 Tenaga Kerja Penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu tenaga kerja, dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Artinya tenaga kerja meliputi seluruh penduduk pada usia kerja, di Indonesia usia yang dijadikan batasan ialah 15 tahun - 64 tahun, dengan anggapan setiap orang yang berada pada usia ini masih mampu bekerja untuk menghasilkan barang maupun jasa sehingga disebut sebagai tenaga kerja. Lebih jelas struktur tenaga kerja diilustrasikan dalam gambar 1.1 sebagai berikut:
12
Gambar 1.1 Struktur Tenaga Kerja Sumber: UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Muta’ali, 2015 Penduduk terbagi menjadi dua kelompok besar yakni penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Membahas tentang penduduk maka Kuncoro (2010) menjelaskan bahwa penduduk erat kaitannya dengan masalah indeks pembangunan manusia, dan pengangguran. Pengangguran berdasarkan gambar 1.1 dapat berupa penduduk yang sedang mencari kerja, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah diterima kerja dan menunggu waktu berkerja, maupun penduduk yang merasa tidak mungkin lagi dapat bekerja (putus asa). Muta’ali (2015) menyebutkan bahwa pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Permintaan tenaga kerja mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dan penambahan tenaga kerja pada suatu unit usaha akan mengalami titik maksimal, kemudian digantikan dengan faktor produksi lain. Bellante dan Jackson (1983) menyebutkan penambahan tenaga kerja akan menghasilkan lebih sedikit produk tambahan, oleh karena itu, kurva pemintaan tenaga kerja jangka pendek akan selalu condong ke garis negatif. Terkait dengan hal ini kita mengenal diminishing returns, pada analisis ekonomi, Bellante dan Jackson (1983) menjelaskan bahwa setelah menggunakan input tenaga kerja, perusahaan akan bersedia menggunakan
13
input tenaga kerja tambahan hanya dengan pemberian upah yang lebih rendah, karena tenaga kerja dan modal bukanlah merupakan substitusi yang sempurna. 1.4.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Sejak tahun 1993 PDRB di Indonesia terdiri atas sembilan sektor yakni pertanian; pertambangan; industri pengolahan; listrik, gas, dan air minum; konstruksi; perdagangan; pengangkutan; bank dan keuangan; serta jasa-jasa. Sebelum tahun 1993 PDRB di Indonesia terbagi menjadi 11 sektor termasuk migas dan nonmigas. PDRB terbagi menjadi dua jenis yakni PDRB atas dasar harga berlaku, dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas harga kostan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai dasar tanpa memperhitungkan pengaruh harga dan inflasi. PDRB merupakan suatu indikator pertumbuhan ekonomi yang bersifat global. PDRB lazim digunakan pada penelitian yang berkaitan dengan ekonomi wilayah, termasuk digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi, mengetahui sektor basis suatu wilayah. 1.4.9 Tipologi Wilayah (Klassen) Pendekatan tipologi wilayah digunakan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran mengenai pola dan struktur ekonomi masing-masing provinsi. Adapun alat ukur yang digunakan yaitu tipologi klassen dengan pendekatan wilayah/provinsi berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita masing-masing provinsi. Namun pada penelitian ini tipologi akan diubah indikator utamanya yakni pertumbuhan peran industri kecil terhadap PDRB sebagai sumbu horizontal dan rata-rata penyerapan tenaga kerja di sektor industri kecil sebagai sumbu
14
vertikal. Dengan menggunakan tipologi klassen ini wilayah akan termasuk ke dalam empat tipe/ karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda : 1. daerah dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi industri kecil terhadap ekonomi wilayah yang tinggi 2. daerah dengan penyerapan tenaga kerja tinggi dan kontribusi industri kecil terhadap ekonomi wilayah rendah 3. daerah dengan penyerapan tenaga kerja rendah dan kontribusi industri kecil terhadap ekonomi wilayah tinggi 4. daerah dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi industri kecil terhadap ekonomi wilayah rendah 1.5 Keaslian Penelitian Sebagai perbandingan dan rujukan penelitian ini menggunakan beberapa skripsi dan jurnal dari beberapa multidisiplin ilmu. Secara umum penelitian ini mengambil tema daya serap industri kecil terhadap tenaga kerja dan kontribusi industri kecil terhadap ekonomi wilayah yang diwakili oleh PDRB. Terdapat beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut ialah penelitian ini lebih menitikberatkan untuk mengetahui daya serap industri kecil terhadap tenaga kerja dan kontribusinya terhadap ekonomi wilayah di Indonesia berdasarkan pendekatan geografi. Selain itu penelitian ini juga ingin memperbaharui hasil penelitian-penelitian sebelumnya dan mencoba memperbaharui data-data untuk dijadikan refrensi dalam keilmuan ekonomi regional.
15
Tabel 1.2 Keaslian Penelitian
1
Peneliti
Tujuan
Variabel Penelitian
Metode Penelitian
Hasil Penelitian
Small Industri in
1.mengidentifikasi
1. unit usaha
LQ (location quotient)
Developing Countries,
produk industri
2. Industri Rumah
ME (multiplier effect)
Some Issues (Dennis
rumah tangga
Tangga
dan pendapatan riil per kapita yang
Anderson, 1982)
industri kecil,
3. PDB Per Kapia
rendah jumlah Industri Rumah Tangga
1.
di
daerah
ekonominya
masih
yang
tingkat
underdeveloped
industri menengah,
(IRT) yang membuat barang-barang
dan industri besar di
sederhana dan murah sangat dominan
daerah
di sektor manufacturing
underdeveloped
2.
di daerah yang sudah maju
2. mengidentifikasi
pembangunan ekonominya, Industri
sifat kegiatan
Kecil (IK) dan terutama industri skala
industri rumah
menengah & besar yang membuat
tangga
barang-barang
3. mengidetifikasi
dominan
peran industri kecil
3.
sophisticated
Kegiatan-kegiatan
IRT,
lebih
yang
dalam menyerap
pada umumnya dilakukan oleh kaum
tenaga kerja
miskin lebih bersifat "supply-pushed"
perdesaan di negara
dari pada "demand-pulled activities"
16
berkembang
4.
Banyak penduduk di pedesaan
melakukan kegiatan karena "terpaksa", yaitu
tidak
dapat
memperoleh
pekerjaan yang lebih baik di tempat lain karena faktor pendidikan atau karena
pendapatan
(gaji)
pada
pekerjaan utamanya terlalu rendah. 2
Analisis Terhadap
Menganalisis
3.Unit Usaha
Multiplier Effect
1.
di sektor manufaktur peranan
Peranan Industri
peran industri
4. Tenaga Kerja
industri kecil dan Rumah tangga
Kecil/Rumah Tangga di
kecil dan rumah
5. Nilai Investasi
memang lebih besar dari pada peranan
Dalam Perekonomian
tangga terhadap
industri menegah dan besar dalam hal
Regional
tenaga kerja dan
penyerapan tenaga kerja, tetapi dalam
Suatu Studi
ekonomi daerah
hal kontribusi terhadap PDRB peranan
Perbandingan antar
3
1.
2.
Menganalisis
Kabupaten di Provinsi
efek pengganda
Jawa Barat (Tulus
industri kecil dan
Tambunan ,1994)
rumah tangga
industri kecil dan Rumah Tangga sangat kecil 2.
efek pengganda industri kecil dan
rumah tangga sangat kecil
Mengukur Besarnya
1.mengukur daya
1. Unit Usaha
Multiplier Effect
Peranan Industri Kecil
serap industri kecil
2. Tenaga Kerja
location quotient
berdampak pada perekonomian secara
dalam Perekonomian di
terhadap tenaga
3. Nilai Investasi
regresi linear: uji-t, dan
makro melalui economic multiplier
1.
pertumbuhan industri kecil, akan
17
Propinsi Jawa Tengah
kerja di propinsi
4. Nilai Produksi
uji-f
atau Multiplier Pendapatan (MP
(Tri Wahyu
Jawa Tengah
5. PDRB Provinsi
Rejekiningsih, 2004)
2. mengukur
Jawa Tengah
Industri kecil terhadap PDRB Jawa
kontribusi terhadap
tahun 1990
Tengah relatif sangat rendah, yaitu
2.
tingkat kontribusi nilai produksi
PDRB di propinsi
selama periode 1991 – 2001 rata-rata
Jawa Tengah
hanya sebesar 0,014 persen.
3. mengukur
3.
periode 1991 - 1997 daya serap
multiplier
tenaga kerja di industri kecil selalu
pendapatan di
meningkat, puncaknya pada tahun
propinsi Jawa
1997 naik mencapai 18,20 persen
Tengah
4.
bertambahnya jumlah unit usaha
4. mengestimasi
atau jumlah perusahaan industri kecil
hubungan antara
akan menambah jumlah tenaga kerja
variabel jumlah unit
yang terserap pada industri kecil
usaha dan nilai
tersebut. Bertambahnya unit usaha
produksi terhadap
berarti
jumlah tenaga kerja
kerja, sehingga akan ada permintaan
yang terserap di
tenaga kerja baru yang meningkat
ada
tambahan
kesempatan
industri kecil
18
4
Pewilayahan Industri
1. Jumlah Industri
location quotient
1. Jenis industri kecil dan rumah tangga
Kecil dan Rumah Tangga
Kecil dan Rumah
analisis konsentrasi
di Kabupaten Bantul berjumlah 73
di Kabupaten Bantul
Tangga
analisis distribusi
Industri. Kegiatan industri yang memiliki
(Rini Rachmawati, 2012)
2. luas Kabupaten
jumlah yang besar terdapat di Kecamatan
3. luas Kecamatan
Kasihan sebesar 28,20% atau 5.132 industri kecil, dan kemudian di ikuti oleh Kecamatan Sewon sebesar 23,61% atau 4.296 industri dan Kecamatan Pundong sebesar 10,96% atau 1.994 industri. 2. Pola sebaran industri kecil dan rumah tangga di Kabupaten Bantul membentuk klaster-klaster tertentu dengan ciri komoditas hasil produksi
5
Analisis Daya serap
1. menganalisis daya
1. Unit Usaha
LQ, Regresi linear
Industri Kecil terhadap
serap industri kecil
2. Tenaga Kerja
berganda dan korelasi
tenaga kerja di Indonesia tahun 2003
Tenaga Kerja dan
terhadap
tenaga
3. Nilai Investasi
Pearson
ialah 7,01% dan masuk dalam kelas
Perekonomian Wilayah
kerja masing-masing
4. Nilai Produksi
di Indonesia (Khusnul
Provinsi
di PDRB Provinsi-
1. daya serap industri kecil terhadap
sedang, begitu pula untuk tahun 2013 dengan persentase 8,78%.
19
Intan Dwi Fajar,2015)
Indonesia
provinsi di
2.menganalisis
Indonesia tahun
kontribusi
industri 2003 dan 2013
2. kontribusi industri kecil terhadap ekonomi wilayah yang dilihat melalui PDRB di Indonesia masuk dalam kelas
kecil
terhadap
sedang 5,58% di tahun 2003 dan
ekonomi
wilayah
18,41% di tahun 2013
masing-masing Provinsi
3. hubungan antara jumlah industri kecil di
terhadap penyerapan tenaga kerja dan
Indonesia
ekonomi wilayah di Indonesia
3.Mengetahui
menunjukkan hubungan yang positif
hubungan
antara
dan signifikan
jumlah industri kecil terhadap penyerapan tenaga
kerja
dan
ekonomi wilayah di Indonesia
20
1.6 Kerangka Pemikiran Pembangunan ekonomi merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang didasari oleh kebijakan dari pemerintah pusat tentang ekonomi berbasis kerakyatan dan potensi lokal, hasil dari kebijakan tersebut ialah lahirnya industri kecil yang menjadi bentuk kesadaran masyarakat maupun program pemerintah untuk mewujudkan ekonomi berbasis kerakyatan. Pembangunan bidang industri kecil merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga pembangunan bidang industri kecil dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Industri kecil merupakan kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah. Sektor ini dapat mamberikan kontribusi pada PDB (Pendapatan Domestik Bruto) dan penyerapan tenaga kerja. Hasil dari besarnya kontribusi industri kecil terhadap ekonomi wilayah kemudian dihubungkan dengan kontribusi industri kecil terhadap penyerapan tenaga kerja untuk mengetahui
hubungan besarnya kontribusi industri kecil
terhadap ekonomi wilayah dengan penyerapan tenaga kerja, searah atau berlawanan arah. Hal ini kemudian dianalisis dikaitkan dengan keselarasan kebjakan yang ada di tingkat provinsi.
21
Kebijakan Wilayah
Pembangunan Ekonomi
Potensi lokal
Kebijakan Ekonomi berbasis Kerakyatan
peningkatan jumlah Industri Kecil
Pola Hubungan industri kecil dengan ekonomi wilayah
Pola Hubungan industri kecil dengan penyerapan tenaga kerja
Hubungan jumlah industri kecil dengan Penyerapan tenaga kerja dan ekonomi wilayah
Implikasi Kebijakan Pembangunan Wilayah
22
1.7 Hipotesis Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta penelitian mengenai pernanan industri kecil
dalam perekonomian wilayah tahun 1999-2001 yang
menunjukkan bahwa daya serap industri kecil terhadap tenaga kerja tinggi, dan tingkat kontribusi nilai produksi Industri kecil terhadap PDRB relatif sangat rendah, serta bertambahnya jumlah unit usaha atau jumlah perusahaan industri kecil akan menambah jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri kecil, dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. daya serap industri kecil terhadap tenaga kerja di Indonesia pada periode 2003 dan 2013 masuk dalam kelas sedang melalui klasifikasi standar deviasi 2. kontribusi industri kecil terhadap ekonomi wilayah di Indonesia yang ditunjukkan oleh PDRB pada periode 2003 dan 2013 masuk dalam kelas rendah melalui klasifikasi standar deviasi 3. terdapat pola hubungan yang positif, atau searah dan signifikan antara daya serap industri kecil terhadap tenaga kerja 4. terdapat pola hubungan yang negatif, atau berlawanan arah dan signifikan antara kontribusi industri kecil terhadap ekonomi wilayah
23
