BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pembangunan pada urusan Komunikasi dan Informatika memiliki peran yang

sangat penting dalam menunjang efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat akan membuka peluang dan tantangan untuk menciptakan, mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara tepat dan akurat. Informasi menjadi suatu komoditi yang sangat berharga bagi suatu daerah untuk dikuasai dalam rangka meningkatkan daya saing suatu organisasi (termasuk pemerintah daerah) secara berkelanjutan di era globalisasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi komunikasi dan informatika tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan

komunikasi

dan

informatika,

yang

pada

gilirannya

dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka mewujudkan smart city di Kabupaten Sijunjung. Renstra

memuat

strategi

pembangunan,

kebijakan

umum,

Program,

kewilayahan dan kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Renstra melibatkan proses konsultatif atas-bawah (top down) dan bawah atas (bottom up). Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2021 akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahunan selama lima tahun mendatang. Renstra selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai dokumen Perencanaan tahunan SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Diharapkan seluruh aparatur dapat mendukung pencapaian visi dan isi jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2021.

1

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung

1.2

Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini, berpedoman kepada

peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

3.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;

9.

Instruksi

Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan E-Government; 10. Peraturan

Menteri

Komunikasi

Dan

Informatika

Nomor:

41/PER/MEN.KOMINFO/ 11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; 11. Peraturan

Menteri

Komunikasi

22/PERM/M.KOMINFO/12/2010

dan

tentang

SPM

Informasi bidang

Nomor

Informasi

dan

Komunikasi; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 2

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana


Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah no. 7 Tahun 2016 tentang RPJM Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 – 2021.

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan Rancangan Rencana Strategis ( Renstra ) pada

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2021 adalah sebagai pedoman dan acuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sijunjung dan akan menjadi Pedoman dalam penyususunan Rencana Kerja SKPD. Renstra ini memuat ketentuan tatalaksana Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung agar lebih memerankan fungsinya dalam memberikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Berdasarkan maksud di atas, maka penyusunan Rancangan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2021 bertujuan sebagai berikut : 1.

Menetapkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2016-2021.

2.

Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2016-2021.

3.

Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencanan pembangunan bidang informasi dan komunikasi baik tahunan maupun lima tahunan pada periode 2016-2021.

4.

Sebagai dasar demi tercapainya penggunaan sumber daya yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

5.

Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengelolaan bidang komunikasi dan informatika dalam memberikan pelayanan administrasi dan masyarakat berbasis TIK dan desiminasi informasi masyarakat khususnya, dan pembangunan Kabupaten Sijunjung pada umumnya.

1.4

Sistimatika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Sijunjung Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Pada bab I ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung. 3


BAB II GAMBARAN PELAYANAN Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi, penentuan isu-isu strategis. BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berisi mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB V ROADMAP DINAS KOMINFO Berisi rencana rinci yang memuat tahapan sistimatis dan sistemis mengenai pelaksanaan e-Government dalam kurun waktu tertentu. Roadmap akan menjadi instrument yang memberikan petunjuk tentang darimana dan dan akan kemana pengembangan akan diarahkan. BAB VI P E N U T U P

BAB II GAMBARAN PELAYANAN 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika Dalam melaksanakan tugas kedinasan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh : 1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu 2 (dua) Sub Bagian yaitu Subbag. Perencanaan, Keuangan & Pelaporan dan Subbag. Umum & Kepegawaian. 2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Seksi Penyiaran dan Pengelolaan Komunikasi Publik dan Seksi Kemitraan Informasi Publik.

4


3. Bidang Pengelolaan E-Government yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Insfrastuktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Seksi Pengembangan Aplikasi dan Seksi Tatakelola e-government. 4. Bidang Manajemen Data dan Sistem Informasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Pengolahan Data, Statistik & Integrasi Sistem Informasi, Seksi Pengelolaan Sumber daya Telekomunikasi dan Seksi Sandi dan Keamanan informasi. 5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) LPSE 6. Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk menjalankan tugas dan kewenangan Kabupaten Sijunjung di Bidang Komunikasi dan Informatika, dibentuklah Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung :

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIJUNJUNG

DINAS KOMINFO

Sekretaris Jabatan Fungsional Subbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Bidang Pengelolaan 2 dan Komunikasi Informasi Publik

Seksi Pengelolaan dan layanan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan E-Government

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Manajemen Data dan Sistem Informasi ekomunikasi Seksi Pengolahan Data, Statistik dan Integrasi Sistem Informasi Seksi Pengelolaan Sumber Daya Telekomunikasi

Seksi Penyiaran dan Pengelolaan Komunikasi Publik

Seksi Pengembangan Aplikasi

Seksi Kemitraan Informasi Publik

Seksi Tata Kelola E-Government

5

Subbag. Umum dan Kepegawaian

Seksi Sandi dan Keamanan Informasi


UPTD

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi: a)

Menyusun rumusan program dan penjabaran kebijakan teknis pelaksanaan operasional dibidang Komunikasi dan Informatika;

b)

Merencanakan, menyiapkan, mengelola dan menelaah kebijakan teknis dan program dibidang Komunikasi dan Informatika;

c)

Melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah;

d)

Pembinaan,

pengaturan

dan

pemantauan

terhadap

kepemilikan

dan

penggunaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika; e)

Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional dibidang Komunikasi dan Informatika;

f)

Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;

g)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Sedangkan untuk Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas meliputi: a. Kepala Dinas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung mempunyai tugas

memimpin,

melaksanakan,

mengatur,

membina,

mengendalikan,

mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1.

Penyusunan bahan kebijakan dan program pemerintah daerah dibidang pengelolaan informasi publik, bidang pengelolaan E-Government dan bidang keamanan informasi dan komunikasi.

2.

Penyelenggaraan tugas satuan yang meliputi bidang pengelolaan informasi publik, bidang pengelolaan e-government dan bidang keamanan informasi dan komunikasi.

3.

Pengaturan program dan kegiatan satuan yang meliputi bidang pengelolaan informasi publik, bidang pengelolaan e-government dan bidang keamanan informasi dan komunikasi.

4.

Pelaksanaan informasi program dan kegiatan satuan yang meliputi bidang pengelolaan informasi publik, bidang pengelolaan elektronik government dan bidang keamanan informasi dan komunikasi.

b. Sekretariat

6


Sekretarias mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretarias mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan bahan kebijakan dibidang kesekretariatan. 2. Penyusunan program dan kegiatan kesekretariatan yang meliputi bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, serta umum dan kepegawaian. 3. Penyelenggaraan tugas sekretaris yang meliputi bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, serta umum dan kepegawaian. 4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan yang meliputi bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan serta umum dan kepegawaian. 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi. 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknik, melaksanakan, membagi tugas serta mengontrol kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian. Dalam

melaksanakan

tugasnya

subbagian

umum

dan

kepegawaian

mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Pelaksanaan

program

dan

kegiatan

sub

bagian

umum

dan

kepegawaian. 2.

Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian.

3.

Penyiapan bahan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian.

4.

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian.

5.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan

pelayanan

administrasi

keuangan

sesuai

dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam

melaksanakan

tugasnya

Subbag.

Perencanaan,

Keuangan

&

Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan teknis perencanaan, keuangan dan pelaporan.

2.

Penyusunan program dan kegiatan perencanaan, keuangan dan pelaporan.

7


3.

Pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan, keuangan dan pelaporan.

4.

Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, pembukuan, laporan keuangan, dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan perencanaan, keuangan dan pelaporan.

6.


c.

Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

memiliki tugas

penyiapan perumusan dan pelaksana kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, pelayanan hubungan dengan media, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik. Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik memiliki fungsi sebagai berikut : 1. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam pengelolaan opini dan informasi dan pengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten, pelayanan informasi dan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya informasi dan komunikasi publik. 2. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang penyiaran dan komunikasi publik. 3. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang informasi dan komunikasi publik. 4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang. 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

1) Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas : merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam pengelolaan dan layanan informasi publik. Dalam menyelenggarakan tugasnya Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik dan Informasi Publik memiliki fungsi sebagai berikut :

8


a)

Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan penyediaan layanan informasi publik.

b)

Penyusunan program dan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik.

c)

Pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik.

d)

Pelaksanaan pengolahan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah.

e)

Menyelenggarakan

layanan

informasi

dan

layanan

pengaduan

masyarakat. f)

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pengelolaan dan penyediaan layanan informasi publik.

g)


2) Seksi Penyiaran dan Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas : merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelaksanaan penyiaran dan pengelolaan komunikasi publik, serta mengontrol kegiatan seksi penyiaran dan pengelolaan komunikasi publik. Dalam menyelenggarakan tugasnya Seksi Penyiaran dan Pengelolaan Komunikasi Publik memiliki fungsi sebagai berikut : a)

Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan penyiaran dan pengelolaan komunikasi publik.

b)

Pelaksanaan program dan kegiatan seksi

Penyiaran

Publik dan

pengelolaan komunikasi publik. c)

Penyediaan konten lintas sektoral dan pengeloaan media komunikasi publik.

d)

Pengelolaan

informasi

untuk

mendukung

kebijakan

nasional

dan

pemerintah daerah. e)

Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah.

f)

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan yang meliputi tugas dan fungsi penyiaran dan pengelolaan komunikasi publik.

g)


3) Seksi Kemitraan Informasi Publik mempunyai tugas : merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan kemitraan informasi publik. Dalam menyelenggarakan tugasnya Seksi Kemitraan Informasi Publik memiliki fungsi sebagai berikut :

9


a)

Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Seksi Kemitraan Informasi Publik.

b)

Penyusunan dan Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Kemitraan Informsi Publik.

c)

Pengelolaan hubungan dengan media ( media relations ).

d)

Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah untuk penyusunan poin-poin instruksi/pengarahan (briefing note), siaran pers ( press release ) dan lainnya.

e)

Pelaksanaan layanan hubungan media pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan yang meliputi tugas dan fungsi tindak internal.

f)

Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

d. Bidang Pengelolaan E-Government Bidang

Pengelolaan

E-Government

mempunyai

tugas

penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dalam pengelolaan E-Government pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang Pengeloaan E-Government memiliki fungsi : 1. Menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang pengelolaan E-Government. 2. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pengelolaan E-Government. 3. Menyediakan layanan infrastruktur data center, disaster recovery center, dan Teknologi

informasi

dan

komunikasi

pemerintah

daerah,

layanan

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan komunikasi intra pemerintah daerah, layanan akses internet dan intranet, layanan sisten komunikasi intra pemerintah serta penyelenggaraan ekosistim teknologi informasi dan komunikasi smart city dan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah dan masyarakat. 4. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang meliputi tugas dan fungsi bidang pengelolaan e-government. 5.


1) Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas : merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas

10


serta mengontrol kegiatan seksi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Dalam menyelenggarakan tugasnya Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi a)

Informasi dan Komunikasi memiliki fungsi :

Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan seksi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

b)

Melaksanakan program dan kegiatan seksi Pengembangan Insfrastruktur TIK.

c)

Menyiapkan bahan kegiatan Pengembangan Insfrastruktur TIK.

d)

Melaksanakan layanan infrastruktur dasar data center, distater recovery center dan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah.

e)

Pengembangan jaringan komunikasi data intra pemerintah daerah dan layanan intranet dan internet.

f)

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan yang meliputi tugas dan fungsi seksi pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

g)


2) Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas : merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan layanan pengembangan dan pengolahan aplikasi, generik, spesifik dan terintegrasi serta layanan manajemen data dan informasi e-government. Dalam menyelenggarakan tugasnya Seksi Pengembangan Aplikasi memiliki fungsi : a)

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan aplikasi pemerintah daerah.

b)

Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pengembangan aplikasi Pemerintah Daerah.

c)

Melaksanakan layanan pengembangan dan pengolahan aplikasi generik, spesifik dan terintegrasi.

d)

Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang meliputi tugas dan fungsi seksi pengembangan aplikasi.

e)


3) Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai tugas : merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penyelenggaraan ekosistim teknologi informasi dan komunikasi 11


smart city, pengembangan sumber daya teknologi nformasi dan komunikasi pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya Seksi Tata Kelola E-Government memiliki fungsi : a)

Melaksanakan program dan kegiatan seksi tatakelola e-government.

b)

Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis tatakelola e-government.

c)

Menyiapkan bahan kegiatan seksi tata kelola elektronik government.

d)

Melaksanakan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi smart city, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah.

e)

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan yang meliputi tupoksi seksi tata kelola e-government.

f)


d. Bidang Manajemen Data dan Sistem Informasi. Bidang

Keamanan

merumuskan

Informasi

kebijakan

teknis

dan

Telekomunikasi

dalam

mempunyai

penyelenggaraan

program

tugas dan

perencanaan penyusunan, pengkoordinasian, program, pengelolaan urusan pada bidang manajemen data dan sistem informasi yang meliputi pengolahan data statistik dan integrasi serta menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup manajemen data dan sistem informasi. Didalam melaksanakan tugasnya Bidang Manajemen Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi : 1. Menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang menajemen data dan sistem informasi. 2. Melaksanakan tugas dibidang manajemen data dan sistem informasi. 3. Mengatur program dan kegiatan dibidang manajemen data dan sistem informasi. 4. Melaksanakan layanan manajemen data dan informasi dan integrasi layanan publik dan kepemerintahan. 5. Melaksanakan statistik sectoral daerah. 6. Melaksanakan layanan keamanan informasi e-government. 7. Melaksanakan pengelolaan domain dan sub domain. 8. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang meliputi tugas dan fungsi bidang manajemen data dan sistem informasi. 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 12


1) Seksi Pengolahan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas

:

merencanakan

kegiatan,

mengumpulkan

bahan

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas serta mengontrol kegiatan seksi pengolahan data, statistik dan integrasi sistem informasi. Didalam melaksanakan tugasnya Seksi Pengolahan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai fungsi : a)

Melaksanakan program dan kegiatan seksi pengolahan data, statistik dan integrasi sistem informasi.

b)

Merumuskan kebijakan teknis pengolahan data, tatistik dan integrasi sistem informasi.

c)

Menyiapkan bahan kegiatan seksi pengolahan data, statistik dan integrasi sistem informasi.

d)

Melaksanakan layanan manajemen data dan informasi dan integrasi layanan publik dan kepemerintahan.

e)

Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang meliputi tupoksi pengolahan data, statistik dan integrasi sistem informasi.

f)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

2) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Telekomunikasi mempunyai tugas : merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas serta mengontrol kegiatan seksi pengelolaan sumber daya telekomunikasi. Didalam

melaksanakan

tugasnya

Seksi

Pengelolaan

Sumber

Daya

Telekomunikasi mempunyai fungsi : a)

Melaksanakan program dan kegiatan seksi Pengelolaan sumberdaya telekomunikasi.

b)

Menyiapkan

bahan

untuk

perumusan

kebijakan

kegiatan

seksi

Pengelolaan sumber daya telekomunikasi. c)

Melaksanakan layanan system komunikais intra pemerintah daerah.

d)

Melaksanakan pengelolaan nama domain dan sub domain pemerintah daerah.

e)

Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang meliputi tupoksi pengelolaan sumber daya telekomunikasi.

f)


13


3) Sistem Sandi dan Keamanan Informasi mempunyai tugas : merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas serta mengontrol kegiatan sandi dan keamanan informasi. Didalam melaksanakan tugasnya Seksi Sandi dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi : a)

Menyusun program dan kegiatan Seksi Sandi dan Keamanan Informasi.

b)

Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sandi dan Keamanan Informasi.

c)

Melaksanakan program dan kegiatan eksi Sandi dan Keamanan Informasi.

d)

Menyelenggarakan layanan keamanan informasi e-government.

e)

Menyelenggarakan layanan persandian.

f)

Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang meliputi tupoksi sandi dan keamanan informasi.

g)


e. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dapat dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ( UPTD ) sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD tersebut ditetapkan lebih lanjut dengan

Peraturan

Bupati

tersendiri

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, UPTD Radio Lansek Manih yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD yang baru dan UPTD dimaksud melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

f. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas secara profesional sesuao dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Setiap kelompok dipimpin oelh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan dinas. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

14


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

6.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Permasalahan berkaitan dengan pelayanan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut : 1.

Belum adanya master plan yang mengatur tentang tata kelola penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Sijunjung.

2.

Belum

tersedianya

peraturan

daerah

yang

mendukung

terlaksananya

penyelenggaran teknologi informasi dan komunikasi. 3.

Belum adanya hubungan dan kerjasama bidang pengembangan telematika dengan daerah yang sudah menerapkan teknologi informatika dan komunikasi secara maksimal.

4.

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan multimedia center pada lokasi-lokasi tertentu (jaringan LAN/WAN/Wifi Publik).

5.

Terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam Bidang teknologi dan informasi untuk mendukung pengembangan e-government.

6.

Belum optimalnya pelayanan Pengaduan Masyarakat secara Online.

7.

Belum optimalnya integrasi aplikasi/sistem informasi layanan aparatur dan layanan publik berbasis web.

15


8.

Kurangnya sarana dan prasarana kantor terutama yang mendukung bagi kegiatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

9.

Belum optimalnya pengelolaan sistem database Kabupaten Sijunjung yang berbasis teknologi informatika dan komunikasi yang dapat di akses oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

10. Belum optimalnya pengelolaan website resmi Pemerintah Daerah Sijunjung ,e-mail resmi pemerintah daerah dan email skpd sebagai sarana interaksi antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha secara elektronik.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Aspek

Capaian/Kondisi saat ini

Standar yang digunakan

Partisipasi Pimpinan dalam hal Informasi & Komunikasi

1. Pelaksanaan TI masih dikelola masing-masing SKPD; 2. Penganggaran untuk TIK masih kurang; 3. Pengintegrasian database kurang diperhatikan.

1. Usulan kebutuhan data; 2. Akses dari berbagai SKPD; 3. Jumlah kebutuhan usulan anggaran;

Integrasi Aplikasi

1. Belum tersedianya Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 2. Belum tersedianya atau dukungan Regulasi Integrasi aplikasi dan Rencana Induk.

Integrasi dan Interoperabilitas antar aplikasi;

Pengelolaan, Akurasi dan validasi update website belum maksimal.

Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government

Pengelolaan data dan Website

16

Faktor yang mempengauhi Internal Eksternal (kewenang (diluar an SKPD) kewenangan SKPD) Kapasitas Tingkat kelembagaan kepedulian dan aparatur masyarakat rendah

Kapasitas kelembagaan sebagai Chief Of Information Officer (CIO);

E-Leadership Bupati dalam implementasi

Permasalahan Pelayanan SKPD

Pelaksanaan aspirasi integrasi database belum maksimal

1. Sistem Informasi yang belum terintegrasi dan interopabilitas; 2. Lemahnya koordinasi teknis antar pemilik aplikasi(skpd)

Jumlah Tenaga pengelola website terbatas.

Koordinasi dan kerjasama antar SKPD

1.Ketersediaan data yang uptudate masih kurang 2. Keterbatasan tenaga teknis dari sisi jumlah dan kualifikasi


.Kapasitas SDM TIK

1. Ketidakmerataan jumlah SDM TIK; 2. Kompetensi berbasis TIK kurang memadai.

1. Latar belakang pendidikan berbasis TIK; 2. Kemampuan TIK.

1. Peningkatan kapasitas SDM TIK; 2. Kesempatan Diklat/bintek TIK.

1. Penempatan pegawai kewenangan BKD; 2. Kesesuaian Diklat/bintek.

Kapasitas aparatur SDM TIK

Tatakelola Kelembagaan TIK

1. Tingkat kedisiplinan aparatur; 2. Ketersediaan SOP Infrastruktur dan Aplikasi TIK masih kurang; 3. Ketersediaan standar sarana dan prasarana.

1. Absensi pegawai; 2. Surat Keputusan SOP.

1. Penegakan disiplin pegawai; 2. Tatakelola Infrastruktur dan Aplikasi TIK,

Peran bagian Organisasi dan dalam pendampingan

1.Sarana

6.2

prasarana 2.Keterbatasan Anggaran

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

1. Visi Visi merupakan pandangan kedepan terhadap kondisi yang diinginkan, maka perumusan visi pembangunan kabupaten Sijunjung untuk lima tahun kedepan dengan Visi Kabupaten Sijunjung 2016-2021 yaitu ; "Terwujudnya Nagari Madani yang Maju, Jaya, Adil dan Sejahtera".

2. Misi Misi pada prinsipnya merupakan upaya dan langkah-langkah yang dilakukan secara umum dan ditetapkan oleh masyarakat sebagai stakeholder untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung. Untuk mewujudkan visi tersebut maka perumusan misi yang dibuat untuk dipedomani dalam mewujudkan misi tersebut sebagai berikut: 1. Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi dan Sejahtera. 2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, kuat, cerdas, dan berakhlak mulia. 3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata. 4. Mewujudkan Pemerintahan yang Bekerja dan Melayani. 5. Mengoptimalkan

Pengelolaan

Sumberdaya

Alam

yang

Berwawasan

Lingkungan. 6. Melakukan Revitalisasi Adat dan Budaya Berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang informasi dan komunikasi

17

dan


berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung pencapaian Misi ke-3, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata dan Misi ke-4 mewujudkan pemerintahan yang bekerja dan melayani. Keterkaitan antara misi Kabupaten Sijunjung dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Sijunjung dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Misi

Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Misi ke-3, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata Misi ke-4 mewujudkan pemerintahan yang bekerja dan melayani.

a) Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap kepemilikan dan penggunaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika; b) Menyusun rumusan program dan penjabaran kebijakan teknis pelaksanaan operasional dibidang Komunikasi dan Informatika; c) Merencanakan, menyiapkan, mengelola dan menelaah kebijakan teknis dan program dibidang Komunikasi dan Informatika; d) Melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah; e) Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional dibidang Komunikasi dan Informatika; f) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat ketercapaian misi ke-3 dan misi ke-4 dan juga beberapa pendorong untuk tercapainya misi ke-1 dan misi ke-4 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.3 Misi, Permasalahan Layanan Dinas Kominfo dan Faktor Penghambat maupun Pendorong Misi Misi ke-3, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata

Misi ke-4 mewujudkan pemerintahan yang bekerja dan melayani.

18

Permasalahan Pelayanan SKPD Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan multimedia center pada lokasi-lokasi tertentu (jaringan LAN/WAN/Wifi Publik)

Faktor Penghambat Pendorong 1. Keterbatasan Dukungan anggaran untuk kebijakan penyediaan sarana penyediaan teknologi informatika sarana teknologi dan komunikasi informatika dan 2. Harga perangkat TIK komunikasi yang masih mahal

1. Belum adanya master plan yang mengatur tentang tata kelola penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Sijunjung. 2. Belum tersedianya peraturan daerah yang mendukung terlaksananya penyelenggaran teknologi informasi dan komunikasi

1. Kurangnya kesiapan SDM untuk penerapan TIK pada seluruh instansi pemerintah Kabupaten Sijunjung 2. Belum adanya kebijakan penerapan TIK untuk seluruh instansi Pemerintah

1. Jumlah SDM yang memadai untuk dilatih dalam penerapan TIK 2. Anggaran yang tersedia pada APBD 3. Trend era globalisasi yang


3. Belum adanya hubungan dan kerjasama bidang pengembangan telematika dengan daerah yang sudah menerapkan teknologi informatika dan komunikasi secara maksimal 4. Terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam Bidang teknologi dan informasi untuk mendukung pengembangan e-government 5. Belum optimalnya pelayanan Pengaduan Masyarakat secara Online 6. Belum optimalnya integrasi aplikasi/sistem informasi layanan aparatur dan layanan publik berbasis web 7. Kurangnya sarana dan prasarana kantor terutama yang mendukung bagi kegiatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi 8. Belum optimalnya pengelolaan sistem database Kabupaten Sijunjung yang berbasis teknologi informatika dan komunikasi yang dapat di akses oleh pihak-pihak yang membutuhkan 9. Belum optimalnya pengelolaan website resmi Pemerintah Daerah Sijunjung ,e-mail resmi pemerintah daerah dan email skpd sebagai sarana interaksi antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha secara elektronik;

di Kabupaten Sijunjung 3. Prasarana untuk pengembangan TIK masih terbatas di masingmasing SKPD 4. Belum optimalnya kesadaran pemanfaatan TIK pada masyarakat 5. Belum adanya perencanaan yang memadai dalam pembangunan dan pengembanan TIK

mempengaruhi masyarakat 4. Perkembangan layanan internet yang semakin luas di masyarakat 5. Perkembangan TIK yang berakibat kepada semakin mudahnya penyebaran informasi kepada masyarakat

Tabel 3.4 Nawacita, Renstra Kominfo, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMD Kabupaten Sijunjung terhadap penerapan e-Government PP no 18 tahun 2016 pasal 120

Nawacita

Renstra Kominfo

RPJMD Provinsi Sumatera Barat

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang erintegrasi antar kabupaten /kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.

Nawacita ke-2 Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Misi ke-1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik Komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia Informatif dalam kerangka NKRI; Misi ke-2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki

Misi ke-2 Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional

19

RPJMD Kabupaten Sijunjung Misi ke-3, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata Misi ke-4 mewujudkan pemerintahan yang bekerja dan melayani


2. Penerapan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada kementerian yang menyelenggara kan Urusan Pemerintahan komunikasi dan informatika

6.3

integritas moral yang tinggi ; Misi ke-4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan ;

Penentuan Isu – Isu strategis Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 – 2021, terdapat

analisis isu dan strategis bidang kominfo dengan penjelasan sbb: a.

Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik government (e-government) dalam menunjang penataan system manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah daerah.

b.

Belum tersedianya rencana induk pengembangan e-government.

c.

Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif.

d.

Belum optimalnya pegembangan dan pemanfaatan insfrastruktur jaringan Komputer (LAN dan WAN)

e.

Belum meratanya ketersedian fasilitas telekomunikasi (jaringan telepon seluler).

f.

Belum optimalnya pengelolaan informasi publik.

g.

Belum selarasnya kebijakan dan regulasi di bidang komunikasi dan informatika.

h.

Belum meratanya ketersediaan sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi.

20


BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disusun sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kominfo Kabupaten Sijunjung

Tujuan

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

Target

Terpenuhinya administrasi perkantoran

Jumlah pelayanan operasionali

Terpenuhinya administrasi jasa perkantoran

Jumlah pelayanan adminstrasi

Tersedianya sarana dan prasarana

21

Jumlah sarana dan prasaranan

Program Pelanyanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penunjang Operasional ADM Perkantoran Kegiatan Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

Target kinerja program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Tahun 2017 Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Tahun 2021 Target

Rp

Terwujudnya administrasi perkantoran

100

178.193.960

100

238.054.800

100

288.054.800

100

338.054.800

100

388.054.800

Terlaksananya administrasi Jasa Perkantoran

100

284.783.495

100

314.783.495

100

364.783.495

100

414.783.495

100

464.783.495

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

100

176.800.000

100

216.800.000

100

266.800.000

100

316.800.000

100

366.800.000


Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Tersedianya SDM yang memiliki kemampuan TIK

22

Jumlah SDM

Program Peningkatan sumber Aparatur

daya

20.000.000

100

20.000.000

100

20.000.000

100

20.000.000

100

20.000.000

Terlaksananya Penyebaran informasi melalui berbagai media Tersedianya sms gateway pemda, publikasi program pemda melalui media sosial

100

71.289.800

100

85.000.000

100

100.000.000

100

110.000.000

100

120.000.000

Terlaksananya pemutakhitan data dan informasi daerah pada website pemerintah daerah, tersedianya aplikasi website sijunjung.go.id berbasis android dan pemeliharaan website sijunjung.go.id Terlaksanananya Pembinaan Media Tradisonal, pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat, Diseminasi Informasi Pemerintah melalui Pertunjukan Media Tradisonal Terlaksananya Pemilihan Media tradisional Tingkat Kabupaten

100

104.136.500

100

124.136.500

100

135.000.000

100

150.000

100

150.000.000

100

108.634.550

100

130.000.000

100

150.000.000

100

175.000.000

100

200.000.000

100

41.850.000

100

65.000.000

100

65.000.000

100

75.000.000

100

95.000.000

Jumlah penyebaran informasi melalui berbagai media

Meningkatnya pengelolaan data elektronik

Jumlah pengunjung , update data

Kegiatan Pengembangan pengolahan Domain dan sub domain Pemerintah daerah

Terciptanya diseminasi informasi melalui KIM

Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat

Kegiatan Pengembangan sarana Komunikasi ,deseminasi informasi Pemerintah melalui media Tradisonal,KIM dan siaran Keliling

Terbinanya trasisional kecamtan

Jumlah Trasisional

Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Media Tardisonal Terbaik

Media

100

Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengolahan sistem informasi dan komunikasi Publik

Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi dan diseminasi informasi

media di

Terlaksananya Peningkatan Pengembangan SDM Aparatur


23

Terselenggaranya diseminasi Informasi melalui Radio Pemda

Program siaran

Terlaksananya pembinaan dan pemilihan Bintang Radio

Jumlah peserta

Terlaksananya pembinaan dan pemilihan Hafiz dan hafizah

Jumlah peserta

Meningkatkan lketersediaan infrastruktur dalam penyelenggaraan berbasis teknologi dan komunikasi

Jumlah kapasitas pendukung konektivitas digital

Terwujudnya tata kelola E-Govt menuju konsep Sijunjung Smart City

Master Plan

Terwujudnya warnet yang sehat dan aman

Jumlah Warnet

Terwujudnya sarana prasaran komunikasi masyarakat

Jumlah public area yang terpasang

dan bagi

Kegiatan Operasional Penyelenggaran Radio Lansek manih Kegiatan Pemilihan Bintang Radio

Terlaksananya Pengolahan UPTD Radio Lansek Manih

100

129.026.000

100

140.000.00

100

145.000.000

100

160.000.000

100

170.000.000

Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Bintang Radio

100

53.918.000

100

60.000.000

100

65.000.000

100

65.000.000

100

75.000.000

Kegiatan Pemilihan Hafis dan Hafizah Cilik Tingkat Kabupaten Sijunjung Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan LAN /WAN

Terlaksnanya Pemilihan Hafiz dan Hafizah di Kabupaten Sijunjung

100

32.973.850

100

45.000.000

100

45.000.000

100

50.000.000

100

50.000.000

Tersedianya ruang data center (DC), hasil survei infrastruktur jaringan komunikasi data

100

238.932.300

100

200.000.000

100

180.000.000

100

165.000.000

100

150.000.000

Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Tatakelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Postel

Tersedianya Master Plan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Sijunjung

100

176.717.650

-

-

-

-

-

-

-

-

Terselenggaranya pegawasan menara telekomunikasi dan pembinaan warung internet

100

44.817.325

100

50.000.000

100

52.000.000

100

52.000.000

-

52.000.000

Kerjasama dan Peningkatan Penyediaan prasarana telekomunikasi pedesaan

Tersedianya Fasilitas Telekomunikasi pada daerah area blankspot

100

-

100

180.000.000

100

200.000.000

100

200.000.000

100

200.000.000


Program Pengembangan Aplikasi Informatika

100

65.000.000

Meningkatkan layanan online dalam penyelenggaraan berbasis teknologi dan komunikasi

Jumlah Aplikasi Generik yang dikembangkan

Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik,Spesifik yang Terintegrasi

Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Perkantoran

100

59.260.860

100

65.000.000

100

75.000.000

100

85.000.000

100

95.000.000

Meningkatnya disiplin ASN

Jumlah ASN yang terdaftar pada database absensi finger print online

Kegiatan Pembuatan Sistem Absensi Finger Print online

Terlaksananya system absensi sidik jari secara online

-

-

100

85.000.000

100

95.000.000

-

-

-

-

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika Kegiatan Pengembangan sumberdaya TIK Pemerintah Daerah

Tersedianya aplikasi siMAYA pada SKPD Kab. Sijunjung

100

53.816.850

100

60.000.000

100

65.000.000

-

-

-

-

Terlaksananya pemanfaatan tanda tangan digital di lingkup pemda Kab. Sijunjung

-

-

100

60.000.000

100

60.000.000

-

-

-

-

Terselenggaranya tata kelola administrasi perkantoran yang efisien dan efektif Meningkatnya efektifitas tata laksanan perkantoran

Jumlah SKPD yang menggunakan aplikasi

Jumlah ASN yang menggunakan tanda tangan digital

Sosialisasi Pemanfaatan tanda tangan digital

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Semakin mudahnya masyarakat mendapatkan informasi mengenai pembanguan pada media online Meningkatkan potesi dan perekonomian nagari dengan memanfaatkan media online

24

Jumlah pemberitaan pada media online

Kegiatan Pengelolaan Saluran Komunikasi publik Melalui Media Massa

Terlaksananya kerjasama penyebaran Informasi pada media online

100

38.882.820

100

50.000.000

100

75.000.000

100

75.000.000

100

80.000.000

Jumlah Promosi per Nagari

Pengembangan Promosi /Potensi desa/Nagari /Perwisata Melalui Media Online

Terlaksananya Promosi Melalui Media Online

100

94.600.000

100

125.000.000

100

135.000.000

100

145.000.000

100

155.000.000


Pengembangan Data dan Informasi

25

Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

Jumlah buku yang diterbitkan

Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik

Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa memanfaatkan LPSE

Jumlah pengadaan yang dilaksanakan

Kegiatan Pengembangan layanan secara elektronik

Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah Terlaksanya pengadaan barang/jasa secara elektronik

100

144.977.650

100

160.000.000

100

165.000.000

100

170.000.000

100

170.000.000

100

137.194.775

100

160.000.000

100

170.000.000

100

180.000.000

100

200.000.000


BAB V ROADMAP PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT KABUPATEN SIJUNJUNG

Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2003 sebagai payung bagi seluruh kebijakan di bidang e-government. Pengembangan e-government akan melibatkan berbagai faktor yang memiliki andil dalam penciptaan suatu jasa layanan publik. Seluruh faktor tersebut perlu dirancang dari awal melalui suatu proses perencanaan yang matang agar dihasilkan program pengembangan e-government yang dapat diterapkan mulai dari faktor kepemimpinan (leadership), sumber daya manusia, organisasi dan sistem manajemen, sarana komunikasi, perangkat keras, perangkat lunak, anggaran (dana), dan lain-lain yang harus dipadukan ke dalam sebuah skenario perencanaan terpadu, holistik, bertahap, realistik, dan terukur. Roadmap pengembangan e-Government merupakan rencana rinci yang memuat tahapan sistimatis dan sistemis mengenai pelaksanaan e-Government dalam kurun waktu tertentu. Roadmap akan menjadi instrument yang memberikan petunjuk tentang darimana dan akan kemana pengembangan akan diarahkan. Roadmap Dinas Kominfo Kabupaten sijunjung disusun untuk menuju Smart City Kabupaten Sijunjung.

26


Tabel 5.1 Roadmap Dinas Kominfo Kabupaten Sijunjung

      

Tahap Persiapan Penataan Website Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Pembuatan Sub Domain untuk setiap SKPD Inventarisir Infastruktur Jaringan LAN/WAN Inventarisir Database pada setiap SKPD Pembinaan sarana penyedia jasa internet Sosialisasi pemanfaatan TIK pada masyarakat Pengembangan SOP layanan dan kerjasama lintas instansi (Business Process Re-engineering)

        

Tahap Pematangan Pembuatan Website Pemerintah Daerah yang interaktif Penerapan aplikasi generic terintegrasi Pembuatan Data Center Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Peningkatan kualitas dan kuantitas masyarakat informasi Master Plan pengembangan e-Government Kab. Sijunjung Penataan sarana komunikasi Peningkatan pelayanan aduan masyarakat Integrasi absensi sidik jari

         

2016-2017

27

2017-2018

Tahap Pemantapan Peningkatan backbone data center NOC Penyediaan sarana promosi digital yang terintegrasi Promosi Daerah melalui media digital Promosi Daerah melalui media informasi public Kerjasama dengan daerah lain disisi infrastruktur dan aplikasi berbagi pakai interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain Peningkatan disiplin pegawai dengan absensi finger print online Pembangunan infrastruktur TIK Peningkatan kemitraan media berbasis TIK Sosialisasi Penggunaan Digital Signature 2018-2019

     

Tahap Pemanfaatan Integrasi aplikasi pada setiap SKPD Pemanfaatan aplikasi generik nasional Integrasi digital signature dengan aplikasi perkantoran Peningkatan aplikasi perkantoran siMaya Pemanfaatan infrasturktur TIK menuju masyarakat sijunjung yang digital Pemberdayaan SDM ahli inter-sektoral dan lintas instansi

2019-2020

      

Sijunjung Smart Target implementasi e-Gov Meningkatkan daya saing daerah Reformasi birokrasi dan administrasi public Interaktif G2G,G2B,G2C Peningkatan sarana public TIK Peningkatan sosial ekonomi masyarakat Efisien,efektif,transparan dan akuntabel

2020-2021


BAB VI PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung tahun 2016 - 2021 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kurun waktu lima tahun. Renstra ini disusun dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasidan Informatika. Renstra ini penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung tahun 2016 - 2021 Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat. Selanjutnya

dalam

rangka

meningkatkan

efektivitas

dan

efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016–2021, maka perlu dilakukan pengendalian

dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan

hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala. Kemudian, apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Sijunjung, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi

dan

Informatika

Tahun

2016–2021

sesuai

dengan

ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

28


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents