BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Kesehatan merupakan hak setiap orang dan merupakan barang investasi yang menentukan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi Negara. Seharusnya setiap warga negara mendapatkan hak yang sama dalam dunia kesehatan, terutama untuk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan. Setiap hari manusia selalu dihadapkan pada risiko jatuh sakit atau kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit. Sementara biaya berobat ke rumah sakit semakin lama semakin mahal sehingga sulit terjangkau oleh orang-orang dengan penghasilan kurang (Nugraha, 2009). Untuk memenuhi permintaan akan kesehatan yang terus meningkat, maka di perlukan suatu sistem yang juga mengatur pelaksanaan bagi upaya pemenuhan hak warga negara untuk tetap hidup sehat, dengan mengutamakan pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun kenyataannya karakteristik pelayanan kesehatan yang cenderung mengalami fenomena asymetris of information (ketidakseimbangan informasi) pelayanan kesehatan terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memicu kenaikan biaya pelayanan kesehatan sehingga mahalnya biaya kesehatan membuat masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan. Pentingnya kesehatan yang menjadi hak setiap warga dan juga merupakan barang investasi yang menentukan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Karena itu negara berkepentingan agar seluruh warganya sehat (“Health for All”), sehingga ada kebutuhan untuk melembagakan pelayanan kesehatan universal. Cakupan universal (disebut juga cakupan semesta atau universal coverage) merupakan sistem kesehatan di mana setiap warga di dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang bermutu dan dibutuhkan, dengan biaya yang terjangkau. Cakupan universal mengandung dua elemen inti: (1) Akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga; dan (2) Perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan (WHO, 2005). Ada dua isu mendasar untuk mewujudkan tujuan pelayanan kesehatan dengan
cakupan universal, yaitu bagaimana cara membiayai pelayanan kesehatan untuk semua warga, dan bagaimana mengalokasikan dana kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dengan efektif, efisien, dan adil. Untuk memenuhi cakupan semesta dalam bidang kesehatan, diperlukan sistem pembiayaan kesehatan yang baik. Negara Perancis merupakan salah satu negara yang telah berhasil mencapai universal coverage. Karena itu penulis akan membahas mengenai system pembiayaan kesehatan yang diterapkan Negara Perancis untuk mencapai universal health coverage. 1.2
1.3
Rumusan Masalah 1.2.1 1.2.2
Bagaimana sistem pembiayaan kesehatan yang diterapkan di Perancis? Apa saja kekurangan dan kelebihan pada sistem pembiayaan kesehatan di
1.2.3
Perancis? Bagaimana sistem pembiayaan kesehatan Perancis jika diterapkan di Indonesia?
Tujuan Penulisan Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan paper ini yaitu: 1.3.1
Tujuan Umum Untuk mengetahui gambaran sistem pembiayaan kesehatan yang diterapkan di Perancis.
1.3.2
1.4
Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui kelebihan dari sistem pembiayaan kesehatan di Perancis 2. Untuk mengetahui kekurangan dari sistem pembiayaan kesehatan di Perancis
Manfaat Penulisan Adapun manfaat yang diperoleh melalui penulisan paper ini yaitu sebagai berikut: 1.4.1
Manfaat Teoritis Menambah informasi, pengetahuan, dan wawasan mengenai sistem pembiayaan kesehatan yang diterapkan di Perancis dan mengetahui tantangan yang dihadapi dalam sistem pembiayaan kesehatan di Perancis.
1.4.2
Manfaat Praktis
Dapat dijadikan sebagai bahan informasi mengenai sistem pembiayaan kesehatan yang diterapkan di Perancis serta mampu mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh.
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Gambaran Umum Sistem pembiayaan kesehatan yang di Perancis menempati peringkat pertama di dunia oleh World Health Organization pada tahun 1997. Jaminan Kesehatan Nasional di Perancis sudah berkembang pada abad ke-19 dimana masyarakatnya saling membantu pasca Perang Dunia II. Negara Perancis menggunakan system public–private mix of hospital and ambulatory care. Di Negara Perancis sendiri sistem penyediaan pelayanan kesehatan yang diterapkan lebih pluralistik, berdasarkan asuransi sosial wajib ataupun asuransi swasta. Tingkat kontribusi asuransi wajib biasanya ditentukan berdasarkan gaji dan pendapatan, dan biasanya didanai oleh
perusahaan maupun pekerja penerima manfaat asuransi. Tidak jarang dana kesehatan merupakan campuran antara premi asuransi, kontribusi wajib perusahaan dan pekerja, dan pajak pemerintah. Sistem asuransi ini membayar penyedia pelayanan kesehatan swasta atau pemerintah dengan regulasi tingkat pembayaran. Warga Negara Perancis menikmati perawatan kesehatan universal yang didanai oleh pemerintah melalui pajak penghasilan. Sekitar 75% dari biaya kesehatan ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, ada fasilitas perawatan swasta yang memungkinkan warga untuk menerima prosedur bedah dengan biaya tambahan. Fasilitas ini adalah optional dan dimaksudkan bagi mereka yang memiliki uang. NHI di Negara Perancis sendiri mencakup dari pelayanan di rumah sakit, layanan berobat jalan, obat resep (termasuk produk homeopati), perawatan di rumah, uang tunjangan, dan pada tingkat yang lebih rendah yaitu perawatan gigi dan pengobatan lanjutannya. Selain itu untuk masyarakat menengah kebawah dan orang tua atau lansia, termasuk juga orangorang yang berisiko tinggi (seperti petani, pekerja pertanian dan juga pekerja tambang) disubsidi oleh organisasi Caisse nationale d’assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), dan juga oleh pemerintah. Para pensiunan dan juga pengangguran secara otomatis ditanggung sesuai dengan kategori pekerjaan mereka. 2.2 Health Financing di Perancis Perancis memiliki sistem pelayanan kesehatan dua lapis (two-tier) atau ganda (dual health care) dimana pemerintah menyediakan asuransi pelayanan kesehatan minimal kepada semua warganya. Warga akan melengkapi dengan menambahkan melalui sektor swasta dengan asuransi sukarela atau pembayaran langsung (out of pocket) (Bhisma Murti, 2011). 1. Revenue Collection Revenue collection merupakan kegiatan pengumpulan dana pelayanan kesehatan baik dari anggaran rumah tangga (pemerintah), organisasi, pribadi maupun donor. Pelayanan kesehatan di perancis menggunakan sistem asuransi sosial nasional atau National Programme Of Social Health Insurance (NHI) atau bisa juga disebut Statutory Health Insurance (SHI). NHI tersebut dikelola oleh negara dan publik termasuk pekerja, kontribusi pembayaran dari pemberi kerja dan pajak. Pelayanan kesehatan yang baik di Perancis tidak diperoleh secara
gratis, bagaimanapun juga akses menyeluruh merupakan jaminan dari skema untuk masyarakat dengan ekonomi rendah dan masyarakat dengan kondisi kronis sehingga untuk menanggulangi ketidakmampuan NHI untuk melindungi masyarakat Perancis maka dibuatlah Voluntary Health Insurance (VHI) untuk mendampingi NHI. VHI akan melindungi atau membawahi masyarakat yang paling banyak menggunakan pembayaran out of pocket dan area yang tidak dibawah naungan NHI. Health care system di Perancis mengkombinasikan universal coverage dengan campuran dari public dan private insurance (Bidgood, 2013). National Health Insurance : Sécurité Sociale Perancis menerapkan peraturan kepada semua orang yang telah tinggal di Perancis lebih dari tiga bulan maka harus mendaftar NHI, setelah itu orang tersebut akan mendapatkan sebuah kartu yang disebut ‘carte vitale’ yang mirip dengan kartu kredit namun mengindikasikan bahwa orang tersebut berhak untuk mendapatkan national insurance dalam bentuk elektronik. Kartu ini bukan digunakan untuk membayar pelayanan kesehatan yang diberikan, tetapi untuk Pemerintah mengetahui berapa yang harus dibayarkan. Kartu tersebut juga berfungsi sebagai privasi individu saat melakukan pemeriksaan karena semua informasi yang berhubungan dengan pasien atau individu akan dimasukkan ke dalam kartu tersebut oleh petugas kesehatan. Selain itu, dokter juga memiliki kartu yang disebut The Carte Professionnel de Santé (CPS) yang berfungsi untuk mengidentifikasi dokter tersebut yang kemudian harus dimasukkan ke dalam sebuah mesin bersamaan dengan kartu pasien yang digunakan untuk mengakses records pasien (Bidgood, 2013). Sumber pendanaan NHI berasal dari pembayaran premi yang dipotong dari gaji pekerja maupun dari pembayaran atau tanggungan yang dibayarkan perusahaan dan juga berasal dari pajak. Pajak-pajak tersebut meliputi pajak penghasilan total atau disebut CSG (Contribution Sociale Généraliséé), pajak yang dibayarkan oleh perusahaan farmasi dan beberapa pajak tertentu misalnya pajak tembakau, alkohol dan mobil. Menurut Chevreul et al (2010) dalam Moore (2013), NHI memiliki tiga skema utama yaitu : a. Skema umum atau Caisse Nationale d’assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS). Skema ini menanungi pekerja dalam sektor perdagangan dan industri
dimana di dalamnya termasuk keluarga mereka maupun orang yang menerima UHC. Skema umum ini telah mencakup lebih dari 85% dari keseluruhan penduduk Perancis. b. Skema agrikultural atau Mutualité Sociale Agricole (MSA). Skema agrikultural ini mencakup semua petani dan semua pekerja pada sektor pertanian dimana termasuk anggota keluarga mereka. Skema ini mencakup 7% dari penduduk Perancis. c. Skema wiraswasta atau pekerja mandiri non agrikultural atau Régime Social des Indépendants (RSI). Skema wiraswasta atau pekerja mandiri ini contohnya adalah pengrajin yang saat ini telah dicakup kurang lebih
5% dari total populasi pekerja
mandiri. Pelayanan Kesehatan yang dicoverage oleh SHI adalah sebagai berikut (Chevreul et al, 2010) :
Pelayanan dan perawatan di rumah sakit baik swasta maupun umum termasuk pelayanan
kesehatan, rehabilitasi dan fisioterapi. Pelayanan pasien rawat jalan oleh dokter umum, spesialis, dokter gigi dan bidan. Pelayanan diagnostik Produk farmasi yang masuk ke dalam list Perawatan lain yang diresepkan dan dengan transportasi terkait (ambulance).
Voluntary Health Insurance (VHI) Penentuan tarif pada VHI tergantung pada jenis asuransi (profit atau non profit) dan jenis polis (perorangan atau kelompok). Pekerja yang mendapat gaji dapat membeli atau mengikuti VHI melalui perusahaan tempat mereka bekerja maupun mendaftar secara mandiri. Premi yang ditawarkan perusahaan asuransi komersial biasanya sesuai dengan umur dan status kesehatan individu. Banyak dari penduduk Perancis mengikuti VHI karena VHI memberikan reimbursement untuk co-payment dan menyediakan barang dan ajsa yang lebih baik dari NHI, contohnya adalah pelayanan kesehatan mata dan gigi. Hal inilah yang menyebabkan 88% penduduk dari total penduduk Perancis memiliki VHI (Chevreul et all, 2010). Out of Pocket Pada tahun 2012, total pengeluaran out of pocket di Perancis lebih dari 9.6% dari total pengeluaran selain pengeluaran tambahan untuk VHI (DREES, 2013 : Mossialos, 2015). Pengeluaran yang dibayarkan secara out of pocket diantaranya (Chevreul et al, 20110) :
Biaya pelayanan kesehatan yang tidak termasuk ke dalam cakupan SHI.
Co-payment Co-insurance Extra billing untuk preofessionals.
2. Pooling Mechanism Pooling adalah manajemen pengelolaan dana yang telah terkumpul dari revenue collection yang bertujuan untuk berbagi risiko keuangan terkait dengan intervensi kesehatan yang kebutuhannya bersifat tidak pasti (WHO, 2000). Pooling di Perancis termasuk ke dalam jenis unitary risk pools. Unitary risk pool yaitu semua dana kesehatan wajib ditransfer ke single national pool. Berdasarkan model unitary, risk pooling bersifat wajib yang memiliki arti bahwa warga kaya ataupun sehat tidak dapat opt out untuk membayar premi (Smith and Witter, 2004). Pembayaran premi di Perancis dilakukan per kuartal dan dibayarkan ke Union for the Recovery of Social Security Contributions and Family Allowances (URSSAF) (Dewi, 2013).. URSSAF memiliki 99 badan lokal untuk skema umum ditambah empat pusat untuk skema lainnya. Badan ini bertugas untuk mengumpulkan dana di tingkat lokal. Dana yang dikumpulkan mengalir ke single national pool yang dikelola oleh Central Social Security Agency (ACOSS). Alokasi dana atau anggaran nasional tersebut dialokasikan diantara sub sektor jaminan sosial berdasarkan tingkat kontribusi yang ditetapkan oleh hukum (Chevreul, 2010). Sedangkan dalam VHI, cakupan VHI Komplementer disediakan oleh tiga kategori operator yaitu (Chevreul et al, 2010) : 1. Mutual insurance companies. Perusahaan ini bersifat non-profit. Mereka bertujuan untuk mencapai solidaritas dan saling membantu. 2. Commercial insurance companies. Aktivitas perusahaan
komersial
terkonsentrasi di kontrak individual. 3. Provident institutions. Perusahaan ini memiliki tujuan non profit dengan mengkhususkan diri dalam menyediakan kontrak kelompok bagi perusahaan yang memiliki kebijakan pendaftaran VHI wajib bagi karyawan mereka. 3. Purchasing Mechanism Purchasing adalah proses pembayaran dana dari dana yang telah terkumpul kepada penyedia pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun tenaga kerja untuk memberikan intervensi kesehatan (WHO, 2000). Di Perancis, pada sektor rawat jalan, pasien membayar
langsung terlebih dahulu kepada provider dan kemudian mengklaim reimbursement dari dana asuransi kesehatan mereka. Rata-rata pasien harus menunggu 12 hari untuk reimbursement (7 hari jika mereka memiliki ‘smart card’). Pada dasarnya, pembayaran kepada provider dibedakan menjadi (Chevreul et al, 2010; Barroy et al, 2014): 1. Pembayaran Pelayanan Kesehatan Sejak tahun 2004, hospital acute care dibayar dengan menggunakan metode Groupe Homogène de Diagnostic atau Diagnosis-Related Group (DRG) yang tarifnya ditentukan dan dipertanggungjawabkan oleh Departmen Kesehatan. SHI mereimburse secara DRG pada rumah sakit umum, rumah sakit swasta non profit, dan rumah sakit swasta profit yang membuat kesepakatan dengan SHI (klinik yang dikontrak). Selain itu, rumah sakit umum dan rumah sakit swasta non profit menerima additional payment terkait misi untuk kepentingan umum Mission for General Interest and Assistance for Contracting
(MIGAC) seperti kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan
pelayanan pencegahan, pemberian pelayanan bagi kelompok rentan, dan sebagainya. Sedangkan rumah sakit swasta profit yang tidak membuat kesepakatan dengan SHI (klinik yang tidak dikontrak, pasien akan membayar langsung untuk pelayanan yang diberikan rumah sakit tersebut dan kemudian akan diganti berdasarkan tarif wajib khusus yang disebut tarif tanpa konsultasi dimana tarifnya sangat rendah. 2. Pembayaran Tenaga Kesehatan Metode pembayaran tenaga kesehatan bervariasi tergantung apakah yang bersangkutan bekerja sendiri atau dipekerjakan oleh lembaga. a. Tenaga kesehatan yang bekerja di sektor swasta atau pekerja mandiri Tenaga kesehatan sektor swasta atau mandiri dibayarkan langsung secara fee for service untuk layanan yang mereka berikan. Tenaga kesehatan dibatasi dalam menetapkan harga untuk layanan yang mereka berikan dan diminta untuk menerapkan tarif wajib yang telah ditetapkan dalam perjanjian nasional (konvensi). Tenaga kesehatan yang telah setuju menerapkan tarif berdasarkan perjanjian nasional tidak memberlakukan extra billing dan mendapatkan beberapa hak istimewa yaitu akan dibayarkan oleh pemerintah pensiunan meraka. Sedangkan tenaga kesehatan yang menetapkan harga lebih tinggi atau melebihi tarif wajib (extra billing) harus membayar pensiun mereka sendiri. b. Tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit umum
Secara umum tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit umum dibayar dengan gaji. Metode dan jumlah pembayaran untuk tenaga kesehatan di rumah sakit
umum bervariasi sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, yaitu : University hospital doctors dikategorikan sebagai pegawai negeri karena tanggung jawab mengajar mereka. Gaji mereka kurang lebih sama dari gaji universitas dengan gaji dari rumah sakit yang disesuaikan dengan pelayanan yang telah mereka lakukan. Tingkat upah yang didapatkan akan disesuaikan dengan tingkat senioritas atau pengalaman
pekerja. Dokter rumah sakit yang bekerja penuh atau paruh waktu dengan masa jabatan atau kontrak yang dibayar secara bulanan sesuai dengan tingkatan pengalaman maupun
jabatan dan waktu bekerja. Mereka juga menerima berbagai tunjangan karena panggilan. Attachés (praktisi eksternal yang bekerja di rumah sakit secara intermiten/berselang) dibayar secara bulanan dengan proporsi banyaknya sesi pertemuan yang mereka lakukan. Mereka juga menerima berbagai tunjangan karena panggilan.
2.3 Kekurangan dan Kelebihan Health Financing Di Perancis 2.3.1 Kekurangan Health Financing di Perancis Kekurangan dari Statutoty Health Insurance yaitu akan terjadi kesenjangan Antara orangorang yang memiliki penghasilan dan dengan orang-orang yang tidak memiliki penghasilan (pengangguran) bahkan dengan mereka yang berpenghasilan kecil. Kekurangan pada Voluntary Health Insurance yaitu karena bersifat sukarela sehingga hanya menguntungkan pihak yang memiliki kemampuan untuk membayar dan terkadang premi yang dibayarkan tergantung dari umur dan status kesehatan. Sedangkan kekurangan dari out of pocket atau biaya yang dikeluarkan sendiri yang sumbernya bukan berasal dari jaminan atau asuransi, ketika sakit maka akan menjadikan orangorang lebih berhati-hati menggunakan uangnya dalam arti jika tidak benar-benar parah penyakit tersebut maka mereka tidak pergi ke tempat pelayanan kesehatan dan dapat meningkatkan curative care.
2.3.2 Kelebihan Health Financing di Perancis System asuransi kesehatan yang diterapkan di Perancis sangat komprehensif karena meliputi beberapa cakupan yaitu. 1. Bantuan untuk masyarakat yang menderita penyakit kronis. Terlepas dari status penghasilan mereka. 2. Seluruh penduduk legal Perancis terlepas dari status pekerjaan, berhak atas cakupan SHI. 3. Jaminan warga asing dan penduduk ilegal (warga asing tanpa kartu tempat tinggal) yang tinggal selama lebih dari tiga bulan. AME mengcover akses ke konsultasi, rawat inap, resep obat, peralatan medis, dan sebagainya. 2.4 Tantangan Health Financing di Perancis Menurut Reinhard (2002), tantangan yang dihadapi oleh Health Financing di Perancis dari sudut demand dan supply adalah sbeagai berikut :
Demand Di negara Perancis, system rujukan tidak diberlakukan. Hal ini mengakibatkan pasien dapat berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan dimanapun. Sebagai contoh, kita bisa langsung pergi mengunjungi dokter spesialis atau bahkan mendatangi unit gawat darurat tanpa harus dirujuk sebelumnya. Hal ini tentu mengakibatkan biaya yang dibutuhkan menjadi membengkak. Selain itu, kemudahan akses ke dokter spesialis tersebut akan menimbulkan persaingan antara dokter spesialis dengan dokter umum, serta jumlah dokter spesialis akan menjadi lebih banyak (over-supply). Beberapa akses terhadap pelayaanan kesehatan di Perancis memperbolehkan dokter atau tenaga kesehatan untuk memungut biaya tambahan/ekstra dalam prosesnya. Penerapan regulasi dan mekanisme control dari sisi permintaan serta penyediaan pelayanan kesehatan sangat penting dilakukan dalam rangka mengontrol biaya, kualitas
dan juga akses pelayanan kesehatan bagi Seluruh warga negara. Supply Dari sisi supply, tantangan dalam penyediaan pelayanan kesehatan dapat terjadi dalam hal geografis. Misalnya saja di daerah perbukitan di Auvergne. Daerah pedalaman perbukitan ini jauh dari kehidupan perkotaan. Hal ini akan mengakibatkan warga di daerah ini dan daerah terpencil lainnya kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Solusi dari tantangan ini adalah pemberlakuan kebijakan pemerataan yang progresif dan upaya
pengembangan insentif agar para tenaga kesehatan tertarik untuk bekerja di daerah yang sulit dalam mengakses pelayanan kesehatan.
2.5 Analisa Health Financing di Perancis jika diterapkan di Indonesia. Dalam hal sistem pembiayaan kesehatan Indonesia dan Perancis memiliki beberapa kesamaan seperti menggunakan NHI yang menggunakan sistem Unitary Pool Risk, Out of Pocket dan VHI dalam hal pengumpulan dana serta mekanisme pengelolaan dana namun terdapat perbedaan dalam adekuat sistemnya sendiri. Untuk sistem pembayaran baik pelayanan maupun tenaga kesehatan juga terdapat kesamaan dimana tenaga yang bekerja di sektor pelayanan kesehatan umum digaji dengan sistem dari pemerintah dan untuk sektor swasta dibayar saat melakukan pelayanan. Adapun perbedaan yang terdapat dalam sistem pembiayaan kesehatan kedua negara ini yaitu dalam hal kelayakan pelayanan bagi pasien. Dimana ketika di Perancis sudah dapat menjamin seluruh warganya dalam NHI nya, begitu pula di Indonesia dimana seluruh warga dijamin dengan jaminan kesehatan nasional namun terdapat perbedaan dalam implementasi pelaksanaannya dimana di Perancis warga yang menggunakan NHI diperlakukan dengan sama dengan warga yang menggunakan out of pocket maupun voluntary health insurance yang membedakan hanya fasilitas yang diterima berbeda dengan di Indonesia yang masih terlihat perbedaan antara warga yang menggunakan JKN dengan out of pocket dalam pelayanan kesehatannya mulai dari keramahan, lama menunggu, serta prosedur yang tidak mudah. Penerapan sistem pembiayaan kesehatan yang ada di Perancis untuk saat ini belum bisa dilakukan di Indonesia namun kedepannya tidak mustahil dapat dilakukan jika pemerintah telah memiliki sistem yang kuat dari berbagai sektor seperti salah satunya sistem pajak yang kuat dimana sebagian besar dana untuk kesehatan didapatkan. Selain itu adanya kemauan dan kemampuan Pemerintah Indonesia dalam memaksimalkan sistem kesehatan yang ada baik dari pengumpulan dana, mekanisme pengelolaan dana maupun sistem pembiayaan kesehatan dimana tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari sistem kesehatan yang berlaku sendiri. Karena yang saat ini terjadi banyak rumah sakit yang merasa rugi dengan adanya sistem jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan pemerintah, dimana masih sulitnya dana cair, lama menunngu
dana cair padahal kebutuhan kesehatan masyarakat terus meningkat, yang mengakibatkan banyak ketimpangan antara permintaan dengan pemberian layanan kesehatan. Selain itu partisipasi aktif masyarakat Perancis juga salah satu faktor yang menjadikan sistem kesehatan disana berjalan dengan baik. Sedangkan di Indonesia sendiri masyarakat yang aktif dalam program kesehatan yang dilaksanakan pemerintah masih minim terutama dari golongan menengah keatas yang masih belum memiliki persepsi yang sama dengan pemerintah yang menganggap kalau jaminan kesehatan nasional hanyalah untuk masyarakat kurang mampu.
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan 1. Sistem pembiayaan kesehatan yang di Perancis menempati peringkat pertama di dunia oleh World Health Organization. Negara Prancis menggunakan sistem public-private mix of hospital and ambulance care. Warga Negara Prancis menggunakan perawatan kesegaran universal yang didanai oleh pemerintah melalui pajak penghasilan. NHI sendiri mencakup dari pelayanan dirumah sakir , layanan berobat jalan , obat resep , perawatan dirumah, uang tunjangan dan perawatan gigi dan untuk orang-orang dengan perekonomian menengah kebawah atau juga lansia dan orang-orang dengan resiko tinggi akan disubsidi oleh organisasi Caisse nationale d’assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) dan juga dari pemerintah. 2. Prancis memiliki system pelayanan kesehatan dua lapis (two-tier) atau ganda (dual health care) dimana pemerintah menyediakan asuransi pelayanan kesehatan minimal kepada semua warganya. 3. Dilihat dari Revenue Collection, system pembiayaan yang digunakan yakni National Programme Of Social Health Insurance (NHI) atau bisa juga disebut Sistem Asuransi Sosial Nasional. NHI tersebut dikelola oleh Negara dan publik termasuk pekerja,
kontribusi pembayaran dari pemberi kerja dan pajak. Untuk menanggulangi ketidakmampuan NHI untuk melindungi masyarakat maka dibuatlah Voluntary Health Insurance (VHI) untuk mendapingi NHI. VHI akan melindungi atau membawahi masyarakat yang paling banyak menggunakan pembayaran out of pocket dan area yang tidak dibawah naungan NHI. Health care system di Perancis mengkombinasikan Universal Coverage dengan campuran dari Public and Private Insurance 4. Pooling Mechanism. System yang dimiliki oleh Perancis yakni dalam jenis Unitary Risk Pool. Pembayaran premi di Perancis dilakukan per kuartal dan dibayarkan ke Union for the Recovery of Social Security Contributions and Family Allowances (URSSAF). Badan ini bertugas untuk mengumpulkan dana di tingkat lokal. Dana yang dikumpulkan mengalir ke single national pool yang dikelola oleh Central Social Security Agency (ACOSS). 5. Purchasing Mechanism. Pembayaran kepada provider dibedakan menjadi 2 yaitu pembayaran pelayanan kesehatan dan pembayaran tenaga kesehatan. Pembayaran Pelayanan Kesehatan khususnya terkait dengan hospital acute care dibayar dengan metode Groupe Homogène de Diagnostic atau Diagnosis-Related Group (DRG) yang tarifnya
ditentukan
dan
dipertanggungjawabkan
oleh
Departemen
Kesehatan.
Pembayaran Tenaga Kesehatan tergantung dari jenis pekerjaan yang mereka lakukan apakah bekerja sendiri atau dipekerjakan oleh lembaga. Untuk tenaga kesehatan yang bekerja disektor swasta atau mandiri dibayarkan langsung secara fee for service untuk setiap layanan yang mereka berikan sedangkan tenaga kesehatan yang bekerja disektor pemerintahan/rumah sakit umum akan dibayar dengan gaji. 6. Meskipun system pembiayaan kesehatan Perancis telah menempati peringkat pertama menurut WHO namun masih banyak ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaannya seperti kualitas pelayanan kesehatan yang belum tersebar secara merata karena keterbatasan geografis dan tenaga kesehatan yang bersedia untuk ditugaskan didaerahdaerah terpencil. 3.2 Saran 1. Pemerintah Perancis harus dengan segera mengurangi atau bahkan menghilangkan sistem out of pocket payment karena dengan sistem ini dapat mengurangi kepedulian masyarakat akan curative care.
2. System pelayanan kesehatan perlu dilengkapi dengan sistem rujukan sehingga masyarakat yang datang untuk berobat tidak dengan sembarangan memilih dokter yang diinginkan, sistem rujukan juga dapat membantu untuk mengurangi pembengkakan dalam pembiayaan kesehatannya. 3. Penerapan sistem pricelist pada setiap pelayanan kesehatan yang digunakan, sehingga tidak ada dokter atau pemberi pelayanan yang memungut biaya tambahan kepada pasien. Hal tersebut bertujuan untuk mengontrol biaya dan sebagai bentuk transparansi pemberi pelayanan dengan pasien. 4. Diperlukan adanya sistem pembayaran khusus bagi tenaga kesehatan yang bersedia untuk ditugaskan didaerah terpencil agar sistem pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara merata diseluruh daerah. DAFTAR PUSTAKA
Smith, Peter C. and Witter, Sopie N. 2004. Risk Pooling in Health Care Financing: The Implications for Health System Performance. Washington DC: World Bank. World Health Organization. 2000. The World Health Report 2000. Health systems: improving performance. Geneva: World Health Organization. Moore, Kathryn L. 2013. A Comparison of the Role of the Employer in the French and U.S. Health Care Systems. Hofstra Labor and Employment Law Journal; 30(2), Article 8: 459 – 488. Murti, Bhisma. 2010. Strategi untuk Mencapai Cakupan Universal Pelayanan Kesehatan di Indonesia. Disampaikan pada Temu Ilmiah Reuni Akbar FK-UNS, di Surakarta, 27 November 2010. Chevreul K., Durand-Zaleski I., Bahrami S., Hernández-Quevedo C., and Mladovsky P. 2010. France: Health system review. Health Systems in Transition, 2010; 12(6): 1– 291. Dewi, Shita. 2013. Sistem Pembiayaan dan Kebijakan Pengendalian Biaya. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Juni 2013; 2(2): 51 – 52. Barroy, Helena et al. 2014. Sustaining Universal Health Coverage in France: A Perpetual Challenge. Washington DC: World Bank. Mossialos, Elias., Wenzl, Martin., Osborn, Robin., and Anderson, Chloe. 2015. International Profiles of Health Care Systems, 2014. London School of Economics and Political Science and The Commonwealth Fund. 54.
Bidgood, Elliot., 2013. Health Care Systems. Based on the 2001 Civitas Report by David Green and Benedict Irvine. Updated by Emily Clarke (2012) and latest update by Elliot Bidgood on January 2013. Busse, Reinhard et al. 2002. Health Care Systems in Eight Countries: Trends and Challenges. London: The London School of Economics & Political Science. Putu Ayu Indrayathi. 2015. Purchasing Mechanism in Health Financing (ppt) Putu Ayu Indrayathi. 2015. Revenue Collection (ppt) Putu Ayu Indrayathi. 2015. Risk Pooling Mechanism in Health Financing (ppt)