BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Peacekeeping operations telah berkembang dari model tradisional
yang
mengobservasi gencatan senjata dan pemisahan pasukan setelah perang antar negara ke arah yang lebih kompleks dengan melibatkan berbagai pihak, di antaranya militer, polisi dan sipil. Pihak- pihak tersebut bekerjasama untuk menjaga situasi damai pasca konflik dan membantu implementasi perjanjian damai yang telah disepakati. Konflik di Lebanon merupakan salah satu kasus yang menunjukkan perkembangan dari operasi peacekeeping, terutama yang melibatkan militer. Perkembangan peacekeeping operations yang melibatkan militer di arahkan pada diplomasi. Diplomasi merupakan dasar dari aktifitas politik, sumber daya yang baik, keterampilan dan alat utama kekuasaan. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan negara mengamankan tujuan kebijakan luar negeri tanpa menggunakan kekerasan, propaganda atau hukum. Secara umum diplomasi adalah sebuah seni dan praktik berunding atau bernegosiasi, khususnya tentang perjanjian di antara negara- negara. Diplomasi memiliki berbagai definisi, diantaranya menurut Sir Earnest Satow dalam bukunya A Guide To Diplomatic Practice berpendapat bahwa diplomasi adalah penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antar pemerintah negara- negara berdaulat. Kemudian, menurut K.H Pamikkar dalam bukunya The Principle and Practice of Diplomacy bahwa diplomasi dalam hubungannya dengan politik Internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Berdasarkan berbagai definisi diplomasi tersebut, beberapa hal tampak jelas mengenai diplomasi. Pertama, bahwa unsur pokok diplomasi adalah negosiasi. Kedua, negosiasi
dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara. Ketiga, tindakan- tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai. Oleh karena itu, pemeliharaan perdamaian tanpa merusak kepentingan nasional adalah tujuan utama diplomasi. Secara umum diplomasi dibedakan menjadi tiga pola, antara lain yaitu Bilateral Diplomacy, Multilateral Diplomacy, dan Multi- Track Diplomacy. Penjelasannya adalah sebagai berikut: Bilateral Diplomacy merupakan dilplomasi yang dilakukan antara dua pihak dalam hubungan internasional yang mengacu pada hubungan dua negara. Pola diplomasi bilateral merupakan suatu pola diplomasi yang dilakukan oleh dua negara dalam hubungan internasional secara tertutup atau rahasia. Hal ini dikarenakan diplomasi yang dilakukan hanya seputar kepentingan nasional kedua negara saja, sehingga kecil kemungkinan bagi negara lain untuk ikut berperan aktif dalam diplomasi ini. Diplomasi bilateral biasanya menggunakan prinsip hubungan timbal balik, jadi ketika suatu negara membutuhkan bantuan dari negara lain maka di lain hari ia juga akan memberikan sesuatu yang dibutuhkan. Pola diplomasi yang kedua adalah Multilateral Diplomacy. Diplomasi ini merupakan interaksi antara tiga negara atau lebih yang memiliki kepentingan sama. Pada era modern ini diplomasi telah mengalami perkembangan yang berdampak pada bertambahnya aktor-aktor internasional. Diplomasi tidak lagi hanya melibatkan dua negara saja, melainkan juga melibatkan lebih dari dua negara bahkan juga organisasi internasional. Kemudian, negara bukanlah satu-satunya aktor lagi yang terlibat dalam proses diplomasi. Hal tersebut dapat ditekankan pada pola diplomasi yang ketiga yaitu Multi- Track Diplomacy, diplomasi ini merupakan kerangka kerja konseptual untuk melihat proses perwujudan perdamaian internasional sebagai suatu sistem kehidupan dan sebagai refleksi dari beragam aktivitas yang dilakukan untuk berkontribusi dalam proses peacemaking dan peacebuilding di lingkup internasional. Semua komponen saling
terkait seperti mulai dari kegiatan, individual, institusi, dan komunitas yang saling bekerjasama untuk mencapai sebuah dunia dalam perdamaian. Keterlibatan Indonesia dengan mengirimkan TNI ke Lebanon dalam upaya Peacekeeping operations merupakan bagian dari Multi- Track Diplomacy, dalam hal ini TNI sebagai perwakilan negara Indonesia dengan membawa misi PBB. Upaya- upaya yang dilakukan TNI di Lebanon membawa nama Indonesia, jadi apa pun yang dilakukan mencerminkan bagaimana citra Indonesia di mata Internasional. Peran militer dalam diplomasi merupakan perwujudan terciptanya perdamaian awal itu sendiri. Jadi, dapat dikatakan bahwa peran militer tersebut menjadi awal terciptanya bina damai. Bina damai mencakup serangkaian upaya yang kompleks dan merupakan proses jangka panjang untuk memperkuat kapasitas negara pasca konflik sebagai landasan dalam mewujudkan perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka memperkecil resiko terjadinya atau berulangnya konflik di suatu negara. Kemudian keterlibatan peran militer tersebut
merupakan salah satu jalur dalam multi-track
diplomacy. Pada kasus Lebanon TNI yang berbasis prinsip multi-track diplomacy mengupayakan diplomasi. Hal tersebut menjadi bukti bahwa TNI sebagai instrumen pertahanan negara dapat melakukan diplomasi yang sebelumnya merupakan tugas seorang diplomat, kemudian terjadi perkembangan peran TNI dalam peacekeeping yang sudah mengarah upaya bina damai. Kegiatan yang dilakukan oleh TNI tersebut lebih menonjol dan mendapatkan respon yang positif oleh masyarakat Lebanon. Upaya diplomasi yang dilakukan TNI juga berdasarkan pengalaman TNI di Indonesia saat melakukan kegiatan ABRI Masuk Desa. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi diplomasi TNI sesuai dengan pengertian TNI mengenai diplomasi dikaitkan dengan Multi- track diplomacy. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui implementasi diplomasi yang dilakukan TNI ini memilih kasus di Lebanon berdasarkan beberapa hal yaitu: adanya pro dan kontra terkait
keterlibatan TNI di UNIFIL, TNI menunjukkan partisipasinya dalam diplomasi kemanusiaan di Lebanon dan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat lokal.
1.2
Rumusan Masalah Penelitian ini memfokuskan pada diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh TNI
dan pencapaiannya melalui UNIFIL. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu: “Bagaimana implementasi diplomasi TNI melalui UNIFIL?”
1.3
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi diplomasi TNI di Lebanon
sesuai dengan pengalaman TNI dan pengertian TNI mengenai diplomasi. Kemudian, sekaligus menunjukkan sisi- sisi lain TNI yang tidak hanya identik dengan tindakan militer, tetapi juga kedekatan TNI dengan masyarakat lokal dan memberikan bantuan- bantuan kemanusiaan.
1.4
Tinjauan Literatur Perkembangan peacekeeping operations saat ini menjadi perhatian karena
keterlibatan ataupun peran militer yang juga berkembang. Menurut Mariana Nucari dalam jurnal yang berjudul Flexibility Towards Diversity: New skills for Military Personel in PSOs bahwa keterlibatan militer dalam operasi pemeliharaan perdamaian menjadi peran baru bagi militer, khususnya bagi militer professional yang dalam teori sosiologi militer disebut dengan istilah: The military peacekeepers/pasukan penjaga perdamaian. Menyiapkan pasukan perang untuk menjadi pasukan pemeliharaan perdamaian merupakan suatu hal baru yang menarik. Dalam dunia militer hal ini sangat bertolak belakang dengan tugas utamanya sebagai pasukan perang, namun realitanya tugas ini telah diperankan oleh
para prajurit angkatan bersenjata di seluruh dunia. Jurnal ini sudah menjelaskan perkembangan peran militer dalam operasi perdamaian, sehingga memberikan pandangan baru bahwa militer tidak hanya melakukan tugas sebagai pasukan perang saja. Namun, dalam jurnal ini belum dijelaskan mengenai upaya- upaya yang dilakukan oleh prajurit angkatan bersenjata dalam operasi pemeliharaan perdamaian yang mencerminkan perkembangan peran militer itu sendiri. Peran militer dalam operasi pemeliharaan perdamaian dapat dijelaskan melalui tulisan James Notter dan Louise Diamond dengan judul Building and Transforming Conflict: Multi-Track Diplomacy in Practice yaitu permasalahan di dunia yang semakin kompleks membangun kesadaran mengenai jalur-jalur penyelesaian konflik yang lebih efektif. Multi-Tract yang berupa Government (one tract) dan Non-government (two track) berawal dari pemikiran bahwa interaksi formal, official, serta interaksi antar pemerintah dengan perwakilan yang ditugaskan oleh negara masing -masing bukanlah metode yang akan selamanya efektif dalam mencapai kerjasama internasional untuk menyelesaikan konflik ataupun menciptakan hubungan yang baik. Aktor- aktor lain dengan berbagai macam latar belakang dan memiliki kredibilitas pun dapat menciptakan perubahan. Dalam hal ini militer termasuk dalam aktor profesional yang dapat melakukan diplomasi. Penjelasan lebih jauh ditulis oleh Louise Diamond dan John Mc. Donald dalam bukunya yang berjudul Multi-track Diplomacy : A system approach to peace bahwa aktor professional tersebut
juga memiliki kesempatan untuk menganalisa,
menyelesaikan,
mengakomodasi
serta
konflik
internasional
dengan
mencegah, komunikasi,
pemahaman, dan membangun hubungan baik dalam menghadapi masalah bersama aktoraktor lain yang bukan negara. Namun, multi-track diplomacy belum menjelaskan upaya diplomasi seperti apa yang dilakukan oleh militer dalam operasi perdamaian. Terkait dengan peran militer dalam operasi pemeliharaan perdamaian, Indonesia sejak tahun 1975 telah ikut serta dalam mengirimkan pasukan TNI untuk menjaga
perdamaian di Timur Tengah antara Israel dan Mesir. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan terletak di Asia, keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian PBB sangat diharapkan, karena dapat dipandang sebagai penyeimbang di dalam komposisi misi perdamaian PBB. Hal ini ditambah dengan kenyataan, bahwa konflik yang terjadi saat ini, sering melibatkan Negara muslim atau Negara berpenduduk muslim, seperti yang terjadi di Bosnia, Lebanon, Irak bahkan Darfur di Afrika. Kehadiran Negara berpenduduk muslim seperti Indonesia di Negara-negara yang tengah menghadapi konflik tersebut tentu dapat menjadi penyeimbang yang penting dan representatif. Menurut peneliti Bambang Kismono H. dan Machmud Syafrudin, bahwa bagi lingkungan internal TNI, pengiriman pasukan di dalam misi perdamaian PBB berdampak positif, yaitu: menumbuhkan profesionalisme di lingkungan TNI, menaikkan citra TNI di dunia serta dalam upaya diplomasi pertahanan (defence diplomacy). Dengan masih adanya konflikkonflik bersenjata di dunia, kehadiran pasukan perdamaian Indonesia akan tetap penting dan diharapkan sumbangsihnya di masa depan. Menurut Indriana Kartini dalam jurnalnya yang berjudul Peran Indonesia Dalam Misi Perdamaian PBB, bahwa dengan merujuk pada nilai- nilai kemerdekaan Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan mendukung sepenuhnya kemerdekaan bangsabangsa yang masih terjajah. Selanjutnya, di bagian lain Pembukaan UUD 1945 tercantum komitmen Indonesia terhadap perlindungan nasional maupun dunia internasional, khususnya dalam mendukung terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia. Kartini menjelaskan pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah bendera PBB menunjukkan komitmen kuat bangsa Indonesia terhadap perdamaian sekaligus memberi arti penting dalam pelaksanaan hubungan luar negeri dan implementasi politik luar negeri bebas aktif serta meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Dalam hal ini, Indonesia berpandangan bahwa suatu misi pemeliharaan perdamaian dikatakan berhasil bergantung pada prinsip- prinsip yang disepakati oleh seluruh anggota PBB, yakni : persetujuan pihak- pihak yang bertikai (consent), memiliki mandat yang jelas, imparsial,
dan tidak menggunakan kekerasan (non-use of force) kecuali untuk membela diri dan mempertahankan mandat yang diamanatkan oleh PBB. Terkait dengan keterlibatan TNI dalam diplomasi telah sedikit disebutkan dalam tulisan Dasman Djamaluddin yang berjudul Mission Accomplished: Mengawal keberhasilan perjanjian camp david, bahwa upaya diplomasi telah ditunjukkan oleh Brigadir Jenderal Rais Abin yang saat itu dipercaya menjadi kepala staff misi perdamaian PBB pada konflik Israel dan Mesir yaitu United Nations Emergency Force (UNEF II). Pada saat itu, Rais Abin bertemu dengan Menteri pertahanan Israel Shimon Peres untuk memastikan bahwa Ia juga diterima oleh Israel sebagai kepala staff pasukan UNEF II agar selama bertugas tidak ada permasalahan yang mengganggu. Selain itu, Rais Abin juga memenuhi persyaratan dari pihak Israel bahwa kunjungan-kunjungan tidak boleh dipublikasikan dan harus diberitahukan 24 jam sebelumnya. Maka, anggota dari pasukan TNI di bawah UNEF yang beragama Islam bersembahyang Jumat di Masjidil Al- Aqsa, Jerusalem dan yang Kristen beribadah Minggu di Bethlehem yang kedua-dua tempat tersebut dikuasai Israel. Keberhasilan Rais Abin bertemu Shimon Peres di Jerusalem juga bentuk dari keberhasilannya dalam berdiplomasi. Karena telah melakukan tugas- tugas seperti melakukan pendekatan yang efektif, baik dengan negara-negara yang sedang bertikai, Mesir dan Israel, maupun negara- negara yang pasukannya berada di bawah pimpinannya.
1.5
Kerangka Konseptual 1.5.1. Konsep Peacekeeping Penelitian ini menggunakan konsep peacekeeping untuk menjelaskan perkebangan peran TNI dalam peacekeeping operation di Lebanon. Menurut PBB peacekeeping adalah teknik yang dirancang untuk memelihara perdamaian pada saat konflik mereda dan untuk membantu implementasi perjanjian yang disepakati oleh
para pembuat perdamaian serta menciptakan kondisi untuk perdamaian abadi. 1 Perkembangan peacekeeping ke arah yang lebih kompleks dengan melibatkan penggabungan berbagai instrumen seperti militer, polisi dan sipil telah menunjukkan pula perkembangan peran TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian. Prinsip- prinsip dalam peacekeeping operations secara umum meliputi: 2 persetujuan pihak- pihak terlibat, maksudnya adalah peacekeeping operations tersebut dikerahkan dengan persetujuan pihak- pihak utama yang terlibat konflik. Persetujuan tersebut penting, karena tidak adanya persetujuan membuat posisi pasukan peacekeeping menjadi pihak yang terlibat konflik dan akan ditarik lebih jauh ke tindakan- tindakan perang. Sehingga, akan jauh dari peran utama sebagai pasukan penjaga perdamaian. Prinsip yang kedua yaitu imparsialitas, maksudnya adalah pasukan peacekeeping harus menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak secara netral. Hal tersebut dapat mendukung pelaksanaan persetujuan dan kerjasama dari pihak- pihak terkait. Namun, pasukan peacekeeping harus memiliki komitmen kuat untuk tetap menjalankan mandat yang telah diamanatkan. Prinsip terakhir yaitu tidak menggunakan kekerasan kecuali untuk mempertahankan diri dan melindungi mandat.
1.5.2 Konsep Bina Damai Peran TNI telah berkembang ke arah bina damai, maka konsep bina damai dapat menjelaskan hal tersebut. Bina damai secara umum memiliki pengertian sebuah konsep yang memasukkan elemen- elemen paralel dari resolusi konflik transformatif untuk mengatasi kekerasan struktural dan budaya, resolusi konflik
1
„What Is Peacekeeping?‟, United Nations Peacekeeping
, diakses pada 15 Juni 2015. 2 „Principles Of UN Peacekeeping‟, United Nations Peacekeeping , diakses pada 15 Juni 2015.
(daring), (daring),
untuk penyelesaian konflik.3 Dalam perkembangannya bina damai tidak hanya fokus pada bina damai politik dan bina damai structur, tetapi juga pada bina damai sosial. Bina damai sosial adalah dasar dari semua proses bina damai dan sangat terkait dengan hubungan, perasaan, sikap, kepercayaan serta keahlian yang digabungkan dan dibagi dengan orang- orang, indivudu maupun kelompok.4 Bina damai sosial berfokus pada pembangunan infrastruktur manusia melalui programprogram yang buat oleh kelompok maupun pihak terkait. Pembangunan manusia dapat menjadi dasar untuk mempersiapkan elemen- elemen lain seperti kesepakatan politik dan sebagainya. Peran TNI dalam konteks bina damai dapat dipahami melalui pemetaan jenis kemampuan pasukan, tugas dan kegiatannya terhadap daerah penugasannya ditinjau dari segi karakteristik konflik dan karakteristik mandatnya. Seperti pada misi Lebanon atau UNIFIL, jenis kemampuan pasukan yang dikategorikan dalam Batalyon mekanis memiliki tugas yang termasuk dalam aksi kemanusiaan seperti pelayanan kesehatan dan dukungan untuk masyarakat terbatas, serta perlindungan warga sipil. Selain itu, ada kategori tim kerja sama sipil militer atau CIMIC (Civilmilitary cooperations) yang memiliki tugas pengumpulan data dalam rangka identifikasi kebutuhan masyarakat.5 Pada penelitian ini, konteks bina damai dapat menjelaskan arah peran TNI dan kegiatan- kegiatan selama misi UNIFIL di Lebanon yang telah berkembang dari
3
A. P Williams & B. Mengistu, „An exploration of the limitations of the bureaucratic organization in implementing contemporary peacebuilding,‟ Cooperation and Conflict, Vol. 50 (I), 2015, p. 5. 4 James Notter And Louise Diamon, „Building Peace and Transforming Conflict: Multi-Track Diplomacy In Practice,‟ Occasional Paper Number 7, The Institute For Multi-Track Diplomacy, USA, 1996,p. 6. 5 „TNI dan Misi Pemeliharaan Perdamaian-Peran PMPP TNI dalam Menyiapkan Kontingen Garuda‟, PMPP TNI, Jakarta: PMPP TNI, 2011, via paper seminar Indonesian Humanitarian Action Forum 2014 berjudul „Peran pasukan tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya peacebuilding pada misi pemeliharaan perdamaian‟ oleh Eka Bagus Laksamana, S. Sos. Dan Hasan Abdullah, pp. 5; 7-8.
peran tradisionalnya sebagai penjaga perdamaian menjadi kegiatan yang lebih kompleks menyentuh ke arah pemulihan kehidupan sosial masyarakat.
1.5.3 Multi-Track Diplomacy Multi-Track diplomacy adalah kerangka konseptual untuk melihat proses perwujudan perdamaian internasional sebagai suatu sistem kehidupan dan sebagai refleksi dari beragam aktivitas yang dilakukan untuk berkontribusi dalam proses peacemaking dan peacebuilding di lingkup internasional. 6 Semua komponen dalam multi-track diplomacy saling terkait, seperti kegiatan, individual, institusi, dan komunitas yang saling bekerjasama untuk mencapai perdamaian. Multi-track diplomacy terdiri dari sembilan jalur yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama adalah pemerintah atau perwujudan damai melalui diplomasi, artinya pembuatan kebijakan dan pembangunan perdamaian dilakukan dengan proses diplomasi resmi melalui aspek- aspek formal dari pemerintah. 7 Kelebihan dari jalur ini adalah keabsahan kebijakan yang tidak diragukan lagi sebab pemerintahan merupakan institusi formal dan pemerintah memegang peranan penting dalam sebuah negara, sehingga dapat dengan bebas menggunakan sumber daya, terutama demi mencapai kepentingan nasional. Sedangkan kekurangannya adalah pemerintah akan terkesan ekslusif dan bisa jadi rakyat merasa bahwa pemerintah tidak lagi merepresentasikan apa yang dibutuhkan oleh rakyat dalam suatu negara. Di samping itu kesempatan untuk menyalah gunakan kekuasaan pun terbuka lebar karena pemerintah sendirilah yang memiliki wewenang untuk menciptakan aturan-aturan, termasuk hukum.
6
Louise Diamond and , John Mc.Donald, Muti-track diplomacy: A system Approach to Peace-3rd ed, New York, Kumarian Press, 1996, p.1 7 Ibid, p.4
Kedua adalah bukan pemerintah/professional, artinya diranah ini pihakpihak tersebut mampu mewujudkan perdamaian melalui resolusi konflik. Pihakpihak tersebut mencoba untuk menganalisa, mencegah, menyelesaikan, serta mengakomodasi konflik internasional dengan komunikasi, pemahaman, dan membangun hubungan baik dalam menghadapi masalah secara bersama- sama, oleh aktor-aktor bukan Negara.8 Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa keterlibatan TNI di Lebanon sebagai salah satu kategori instrumen professional bukan negara yang dapat melakukan upaya perdamaian. Jalur ini sebagai refleksi bahwa interaksi formal dan interaksi antar-pemerintah dengan perwakilan yang ditugaskan oleh negara masing-masing bukanlah metode yang akan selamanya efektif dalam mencapai
kerjasama
internasional
untuk
menyelesaikan
konflik
ataupun
menciptakan hubungan yang baik. Kemudian akan dipertajam dengan penjelasan pada jalur- jalur berikutnya yang terdiri dari aktor non negara, sebagai berikut:9 jalur ketiga adalah bisnis atau pewujudan perdamaian melalui kerjasama perdagangan; keempat adalah warga negara privat yang artinya mampu mewujudkan perdamaian melalui keterlibatan personal. Setiap individu warga negara akan berkontribusi dan turut serta dalam kegiatan pembangunan dan perdamaian; kelima adalah penelitian atau pelatihan dan edukasi yakni perwujudan perdamaian melalui pembelajaran; keenam adalah aktivisme atau perwujudan perdamaian melalui advokasi, dimana lebih menekankan pada aktivisme perdamaian dan environmental dalam hal disarmament, HAM, keadilan sosial dan ekonomi, serta advokasi terhadap kepentingan khusus mengenai kebijakan tertentu yang diambil pemerintah; ketujuh adalah agama yang menggambarkan berdasarkan 8 9
Ibid, p.2;4 Ibid, p.4
perwujudan
kepercayaan;
perdamaian
kedelapan
melalui
adalah
kegiatan-kegiatan
pendanaan
atau
yang
perwujudan
perdamaian melalui penyediaan aset; kesembilan adalah komunikasi dan media sebagai perwujudan perdamaian melalui informasi. Multi-track diplomacy memliki prinsip-prinsip yang dapat menjelaskan peran yang dijalankan TNI melalui UNIFIL, prinsip- prinsip tersebut diantaranya: 10 1) Undangan, maksudnya aktor yang terlibat dalam upaya perdamaian dapat masuk ke dalam ranah tersebut hanya dengan undangan dari satu pihak yang terkait ataupun dari kelompok tertentu dalam suatu sistem tersebut. 2) Komitmen jangka panjang, maksudnya konflik yang terjadi di suatu negara pasti memiliki skala yang berbeda- beda, menyadari hal tersebut tentu membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dan menciptakan perdamaian. Maka, perlu dibuat komitmen jangka panjang untuk menjalankan program yang telah dirancang setidaknya dalam lima tahun atau hingga pihak- pihak yang terkait tidak membutuhkan kehadiran aktor tersebut. 3) Hubungan, maksudnya keberhasilan yang dicapai oleh aktor pembuat perdamaian tergantung pada kualitas hubungan yang dibangun oleh individu, kelompok dan institusi dalam sistem dimana aktor- aktor tersebut bekerja atau ditempatkan. 4) Kepercayaan, maksudnya hubungan baik tersebut di atas tentu harus dibangun atas rasa kepercayaan dari pihak- pihak terkait. Multi-track diplomacy membangun kepercayaan dengan beberapa cara, pertama dengan menghargai prinsip komitmen jangka panjang yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan menyatakan komitmen maka kepercayaan awal sudah terbangun. Kedua, harus menghormati komitmen secara konsisten, dengan 10
James Notter And Louise Diamon, op cit ,pp.8-9.
begitu akan tercipta keakraban yang semakin memperkuat rasa percaya itu sendiri. Ketiga, membangun kepercayaan dengan mendengarkan. Sehingga, di wilayah operasi tidak timbul rasa keterpaksaan dalam menjalankan program, tetapi timbul kepercayaan bahwa semua hal dapat dibicarakan. Keempat, menghormati dan mengakui keberanian pribadi orang-orang di wilayah operasi baik pihak yang diajak kerjasama ataupun masyarakat sekitar. 5) Perjanjian, maksudnya meskipun masuk sebagai pihak yang netral yaitu netral terhadap hasil apapun mengenai konflik. Namun, di wilayah operasi harus dibangun hubungan yang baik sehingga para aktor pembuat perdamaian juga menjadi bagian dalam kehidupan sosial tersebut. 6) Kerjasama, maksudnya aktor pembuat perdamaian ini tidak dapat bekerja sendiri. Kerjasama dan kolaborasi dengan mitra lokal ataupun bergabung dengan pihak yang profesional sangat dibutuhkan untuk menjalankan proses menciptakan perdamaian. Terkait keterlibatan TNI di Lebanon, keenam prinsip tersebut dapat menjelaskan kegiatan- kegiatan yang dilakukan TNI melalui UNIFIL.
1.5.4. Diplomasi kemanusiaan Konsep diplomasi kemanusiaan digunakan untuk menjelaskan kegiatankegiatan nyata sebagai implementasi dari diplomasi yang dilakukan TNI melalui UNIFIL. Menurut Minear dan Smith bahwa diplomasi kemanusiaan dapat dipahami sebagai upaya untuk mendapatkan akses kemanusiaan bagi populasi yang rentan terhadap krisis. 11 Adapun karakteristik diplomasi kemanusiaan adalah bersifat 11
Larry Minear And Hazel Smith, Humanitarian Diplomacy: Practitioners And Their Craft, Tokyo, United Nations University Press, 2007.
sementara, namun upaya yang dilakukan berkala sesuai dengan kondisi wilayah krisis tersebut, kemudian mampu menjangkau publik yang lebih luas bahkan jika dimungkinkan dapat memobilisasi media untuk mengumpulkan opini publik guna mendapatkan tujuan kemanusiaan, Humanitarianisme kemudian dianggap sebagai alat bagi public relations, lebih „informal‟ dalam artian harus mampu menangkap kebutuhan kelompok rentan sehingga kegiatan yang dijalankan lebih mendasar. Kemudian, contoh aktivitas diplomasi kemanusiaan sebagai berikut: Mengawasi perubahan situasi yang terjadi saat konflik, memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan, mengatur akses masuk ke daerah konflik dan bencana alam, dan memastikan kegiatan humanitarian action berjalan di lapangan. Diplomasi kemanusiaan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di antaranya: keterlibatan aktif pasukan penjaga perdamaian, manajemen bencana, dan juga keterlibatan dalam resolusi konflik di Myanmar. Maka, dapat dikatakan implementasi diplomasi sebagai tindakan nyata yang dilakukan oleh TNI dalam misi perdamaian di Lebanon adalah jembatan untuk tersalurkannya bantuan kemanusiaan dalam berbagai bentuk dan cara. Hal tersebut di lakukan untuk menyelamatkan nyawa, menyelesaikan krisis, mewujudkan dan mempertahankan perdamaian.12
1.6
Argumen Pokok Implementasi Diplomasi TNI melalui UNIFIL dilaksanakan sesuai dengan prinsip-
prinsip multi-track diplomacy. Prinsip- prinsip tersebut dapat menjelaskan kegiatankegiatan yang dilakukan TNI dalam rangka menciptakan perdamaian di Lebanon yang lebih ke arah aksi- aksi kemanusiaan. Implementasi diplomasi yang dilakukan TNI sebagai
12
W. R. Smyser, The Humanitarian Conscience: Caring For Others In The Age Of Teror, New York, Palgrave Macmillan, 2003.
bukti bahwa TNI melaksanakan upaya- upaya sesuai dengan pengalaman TNI pada kegiatan ABRI Masuk Desa (AMD) yang dilakukan di Indonesia dengan konsep CivilMilitary Cooperations (CIMIC). Kemudian melalui diplomasi kemanusiaan tersebut TNI berusaha melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan kepercayaan, hubungan yang baik dan kerjasama global.
1.7
Metodologi Penelitian Untuk dapat melakukan penelitian secara terarah dan memperoleh hasil yang
maksimal maka setiap penelitian ilmiah memerlukan metode yang sesuai dengan objek kajian. 13 Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang sesuai dengan objek kajian sebagaimana berikut:
1.7.1 Jenis Penelitian Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian dengan metode kualitatif yang mengungkap dan menjelaskan problematika secara naratif dan mendalam. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif dari data yang dianalisis sehingga hasil dari penelitian jenis ini umumnya berupa
analisis
deskriptif. 14
Penelitian
model
ini
dimaksudkan
untuk
mengungkapkan dan menganalisis implementasi diplomasi TNI melalui UNIFIL dan hasil yang telah dicapai. 1.7.2 Metode Pengumpulan Data Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder meliputi hasil informasi baik dari buku serta artikel yang berhubungan dengan kasus yang diteliti. Untuk penelitian ini berupa buku, jurnal, penelitian, artikel, dan dokumentasi mengenai 13 14
A. Bekker, Metode Filsafat . Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, p.10. L.J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, p.3.
peacekeeping operations, bina damai, diplomasi kemanusiaan, sejarah keterlibatan TNI dalam misi perdamaian dunia dan data-data lain terkait dengan pasukan kontingen garuda di Lebanon. 1.7.3 Metode Analisa Data Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang merupakan bentuk penelitian yang melingkupi proses pengumpulan dan penyusunan data untuk dianalisis. Hasil analisis tersebut berupa pengertian data jelas yang kemudian divalidasi dengan data kualitatif sesuai pendekatan dalam penelitian ini. Semua data yang diperoleh dari library research akan dianalisis sehingga dapat memunculkan deskripsi implementasi diplomasi TNI melalui UNIFIL.
1.8
Sistematika Penulisan Penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab, adapun bab pertama akan memaparkan
beberapa hal di antaranya Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Konseptual, Argumen Pokok, Metodelogi Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bab kedua akan menjelaskan keterlibatan TNI dalam misi- misi peacekeeping operations dan keterlibatan TNI dalam UNIFIL. Bab ketiga akan menjelaskan secara rinci mengenai kebijakan ABRI Masuk Desa (AMD) dan CivilMilitary Cooperations (CIMIC), bab keempat menguraikan dan menjelaskan peran serta upaya- upaya yang dilakukan TNI sebagai bentuk Diplomasi TNI dalam misi UNIFIL dan bab kelima adalah Kesimpulan.