BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah berupaya melakukan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif,

efisien

dan

bersasaran.

Perubahan

yang

dilakukan

diantaranya

menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Kewajiban perangkat daerah tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 ayat 1 bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Selain itu diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7, bahwa “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan)”.

Adapun proses penyusunan Renstra SKPD juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana proses tersebut sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah. Tahapan-tapan penyusunan renstra adalah sebagai berikut: 1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke Dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 ayat 2); 2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 ayat 3);

Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 2014 - 2019 |

1

3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 ayat 4); 4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 16 ayat 4); 5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 ayat 2); 6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 ayat 2); 7. RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 ayat 3); 8. Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah (Pasal 19 ayat 4).

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Mojokerto yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Untuk itu, sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto wajib menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan.

Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoma pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 dan bersifat indikatif.

Selanjutnya,

Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota

Mojokerto diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Rencana Pembangunan Tahunan) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.


2

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dari Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto ini adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, (Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 2. Undang- Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara; 4. Undang-Undang

No

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN); 5. Undang- Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 8. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Presiden

Republik

Indonesia Nomor

5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 13. Permendagri No 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kota Mojokerto dengan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur 16. Peraturan

Menteri

Pelaksanaan

Dalam

Negeri

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur; Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 2014 - 2019 |

3

18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014; 20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 20052025; 21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 20092014 22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 adalah untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2014-2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto adalah sebagai berikut: 1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika

Kota

Mojokerto

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama periode Tahun 2014-2019; 2. Menetapkan program dan indikator kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto tahun 2014-2019; 3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto yang dilaksanakan setiap tahun;


4

4. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan Tahun 2014-2019; 5. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto baik tahunan maupun lima tahunan;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 (Lampiran IV), dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 20142019.

BAB II

GAMBARAN

UMUM

PELAYANAN

DINAS

PERHUBUNGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya manusia, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L dan renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika di Kota Mojokerto.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menguraikan visi dan misi yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto selama periode Tahun 2014-2019, serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 2014 - 2019 |

5

dari setiap misi serta menguraikan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh DInas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto selama periode Tahun 2014-2019.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini menguraikan indikator kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


6

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto adalah melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi yang meliputi perencanaan, dan pengawasan dalam perhubungan darat, komunikasi dan informasi sesuai dengan kebijakan Walikota. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis lingkup Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas Perhubungan Darat, Komunikasi dan Informatika; 4. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, adalah sebagai berikut: 2.1.1 Sekretariat Tugas Sekretariat : Menyelenggarakan

pengelolaan

program,

keuangan,

urusan

penyusunan kepegawaian

perencanaan dan

umum

dan serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


7

Fungsi Sekretariat : 1. Penyusunan

rencana

kegiatan

dan

program

kerja

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 2. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan; 3. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; 4. Pengelolaan

administrasikepegawaian,

keuangan

dan

perlengkapan; 5. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; 6. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi; 7. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan dinas.

2.1.1.1 Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : 1. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja; 2. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundangundangan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 3. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dinas; 4. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan dinas; 5. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program kerja dan rencana kerja bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 6. Menyiapkan

bahan

evaluasi

dan

monitoring

pelaksanaan program kerja; 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai bidang tugasnya.

2.1.1.2 Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : 1. Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 2. Melakukan pengelolaan keuangan anggaran dinas; Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 2014 - 2019 |

8

3. Mekngurus pembayaran gaji, keuangan, perjalanan dinas, dan keuangan lainnya; 4. Menyusun

dan

menyiapkan

laporan

pertanggungjawaban keuangan; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.3 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Sub bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas : 1. Menyusun

dan

memelihara

data

administrasi

kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian; 2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan

dan

pengembangan

pegawai,

mutasi

pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian; 3. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dan kegiatan; 4. Menyusun pengelolaan

rencana kebutuhan barang

milik

dan melaksanakan

dinas

serta

mengurus

pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Bidang Lalu Lintas Tugas Bidang Lalu Lintas : Menyiapkan pembinaan dan rekayasa lalu lintas di jalan kota di jalan propinsi dan nasional yang berada di dalam wilayah kota serta bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

Fungsi Bidang Lalu Lintas : 1. Penyusunan,

perencanaan,

pengaturan,

pengawasan

dan

pengendalian lalu lintas di jalan kota, propinsi dan nasional di wilayah kota; 2. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 2014 - 2019 |

9

pemberi isyarat lalu lintas di jalan kota, jalan propinsi dan nasional di wilayah kota; 3. Persipan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.1.2.1 Seksi Manajemen Lalu Lintas Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas : 1. Melaksanakan kegiatan perencanaan lalu lintas yang meliputi inventarisasi tingkat pelayanan, evaluasi tingkat pelayanan, penetapan tingkat pelayanan, penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas dan penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya; 2. Melaksanakan pengaturan lalu lintas yang meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas yang meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas jalan dan/atau persimpangan; 3. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas meliputi pemantauan, penilaian, pemberian serta tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas; 4. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan kinerja lalu lintas pada jaringan atau ruas jalan dan/atau persimpangan; 5. Melaksanakan penilaian terhadap penetapan kelas jalan dan permohonan dispensasi kelas jalan; 6. Melaksanakan penilaian analisis dampak lalu lintas terhadap pengembangan/pembangunan pusat kegiatan dan/atau pemukiman yang berpotensi mempengaruhi tingkat pelayanan pada jaringan atau ruas jalan dan/atau persimpangan; 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan bidang tugasnya;


10

2.1.2.2 Seksi Rekayasa Lalu Lintas Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas : 1. Melaksanakan inventarisasi keadaan jaringan jalan dan perlengkapan jalan yang ada di kota; 2. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta alat pemberi isyarat lalu lintas; 3. Menyusun program kebutuhan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dana alat pemeberi isyarat lalu lintas; 4. Melaksanakan penempatan

dan dan

atau

mengawasi

pemeliharaan

dan

pengadaan, penghapusan

rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota;

2.1.2.3 Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai tugas : 1. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas perilaku dan latar belakang sosial masyarakat dalam berlalu lintas; 2. Melaksanakan analisis terhadap pelanggaran lalu lintas; 3. Menyiapkan program dan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat; 4. Melaksanakan

penilaian

dan

pertimbangan

dalam

pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM) kendaraan tidak bermotor; 5. Menyiapkan bahan dan memproses pemberian izin operasional kursus mengemudi; 6. Melaksanakan

pengaturan,

pengawasan

dan

pengendalian lalu lintas jalan; 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan bidang tugasnya;


11

2.1.3 Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Tugas Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana : Menyiapkan bahan pembinaan manajemen angkutan yang berada di wilayah

kota,

pembinaan

inventarisasi,

perbengkelan

umum,

pengelolaan pengujian kendaraan bermotor, penataan izin pendirian bengkel

umum,

pengembangan

penunjukan, terminal,

pengelolaan,

pemeliharaan

tempat

dan

halte,

parkir

dan

jembatan

penyeberangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana : 1. Penyusunan bahan pemberian bimbingan, izin angkutan orang, barang dan barang yang bersifat khusus dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutannya; 2. Penyusunan bahan bimbingan, perizinan bengkel umum serta peraturan

dan

pengendalian

susunan

alat

tambahan

pada

kendaraan penumpang umum; 3. Penyusunan perencanaan penunjukan lokasi, pembentukan dan pengembangan, pengawasan serta pengendalian; 4. Penyusunan

perencanaan,

pengemnbangan,

penunjukan

pengelolaan,

lokasi,

pemeliharaan

pembentukan, fisik

dan

pengendalian ketertiban tempat pengujian kendaraan bermotor dan tempat parkir.

2.1.3.1 Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan mempunyai tugas : 1. Melaksanakan

inventarisasi

bengkel

umum

dan

pemantauan penyelenggaraan bengkel umum di wilayah kota; 2. Menyusun laporan kegiatan perbengkelan kendaraan dan toko-toko suku cadang kendaraan; 3. Menyiapkan

bahan

pembinaan

bengkel

umum

kendaraan bermotor; 4. Melaksanakan penilaian atas izin pendirian bengkel umum untuk kendaraan bermotor dan menyiapkan bahan pemberian izin; Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 2014 - 2019 |

12

5. Menyiapkan bahan pertimbagan tentang ketentuan persyaratan teknis dan kelengkapan kendaraan tidak bermotor; 6. Melaksanakan

pengelolaan

pengujian

kendaraan

bermotor dan tidak bermotor; 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya;

2.1.3.2 Seksi Terminal dan Perparkiran Seksi Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas : 1. Melaksanakan penunjukan lokasi dan pembentukan terminal angkutan penumpang dan barang kecuali penunjukan lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota dan antar propinsi; 2. Menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan termihal dan halte; 3. Menyiapkan

bahan

penunjukan

lokasi

tempat

pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum di wilayah kota; 4. Menyiapkan bahan untuk menunjukkan lokasi fasilitas parkir

kendaraan

bermotor

dan

kendaraan

tidak

bermotor serta tempat-tempat penyeberangan orang; 5. Melaksanakan

penilaian

dan

pembinaan

untuk

pemberian izin lokasi fasilitas parkir; 6. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan tempattempat penyeberangan orang dan retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku; 7. Menyimpan bahan pengembangan dan pembinaan perparkiran dan tempat penyeberangan orang; 8. Menyusun laporan kegiatan terminal dan perparkiran; 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya;


13

2.1.3.3 Seksi Angkutan Seksi Angkutan mempunyai tugas : 1. Menyusun perkiraan kebutuhan/permintaan angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum di kota; 2. Menyusun rencana jaringan trayek angkutan orang di dalam daerah dan memberikan rekomendasi atas permohonan izin dalam trayek; 3. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum; 4. Melaksanakan penilaian atas permohonan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tidak bermotor; 5. Melaksanakan penilaian pelaksanaan izin operasional dan analisa penyelenggaraan angkutan orang dan barang; 6. Menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan orang dan barang; 7. Melaksanakan

analisis

perkembangan

biaya

pengangkutan orang dengan kendaraan umum; 8. Menyiapkan bahan penetapan tarif pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan

tarif

berdasarkan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku dan usulan perubahan tarif bila diperlukan; 9. Melaksanakan

penilaian

permohonan

surat

izin

pengusahaan angkutan orang dan barang; 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya;

2.1.4 Bidang Media Cetak dan Modern Tugas Bidang Media Cetak dan Modern : Melaksanakan penyelenggaraan komunikasi dan kegiatan penyebaran informasi melalui media penerbitan, interaksi, tradisional, radio, televisi, film, pers dan media bantu lainnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.


14

Fungsi Bidang Media Cetak dan Modern : 1. Penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan informasi melalui media penerbitan; 2. Penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan informasi melalui media tradisional, promosi dan pameran; 3. Penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan informasi melalui media film, radio, televisi, media baru dan teknologi informasi dan komunikasi; 4. Penyusunan program dan penyelenggaraan komunikasi yang berkaitan dengan pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit (orsat);

2.1.4.1 Seksi Media Tradisional, Promosi dan Pameran Seksi Media Tradisional dan Pameran mempunyai tugas : 1. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyampaian informasi melalui media penerbitan, tradisional, promosi dan pameran; 2. Menyusun program-program rencana kegiatan dan pelaksanaan

informasi

melalui

media

penerbitan,

tradisional, promosi dan pameran; 3. Melakukan pemantauan hak jawab dan hak koreksi sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku; 4. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dengan instansi terkait

dalam

rangka

pelaksanaan

penyampaian

informasi melalui penerbitan media tradisional, promosi dan pameran; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang media cetak dan modern sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4.2 Seksi Perfilman, Radio, Televisi, Media Baru, Teknologi Informasi dan Komunikasi Seksi Perfilman, Radio, Televisi, Media Baru, Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas : 1. Menyusun program-program rencana dan pelaksanaan penyampaian informasi melalui media film, radio, televisi, media baru, teknologi informasi dan komunikasi; Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 2014 - 2019 |

15

2. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi dan izin pendirian kantor pusat jasa titipan dan kantor agen serta melakukan penertiban jasa titipan untuk kantor agen; 3. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka pengawasan

atau

pengendalian

terhadap

penyelenggaraan telekomuniaksi yang cakupan areanya kota termasuk pemberian rekomendasi dan izin dalam bidang telekomuniaksi dan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit; 4. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan

data

teknis

terhadap

permohonan

izin

penyelenggaraan radio dan izin lokasi pembentukan studio dan stasiun pemancar radio atau televisi; 5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintahan serta masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang media cetak dan modern sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5 Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi Tugas Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Informasi dan Komunikasi di bidang pelayanan informasi dan mengupayakan pemberdayaan partisipasi

masyarakat,

kelompok

komunikasi

sosial

dan

menyelenggarakan informasi langsung melalui informasi mobile, ceramah dab dialog serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;

Fungsi Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi: 1. Pelaksanaan, penghimpunan dan pengelolaan informasi yang ada di masyarakat; 2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas pemberdayaan komunikasi sosial; 3. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 2014 - 2019 |

16

4. Pelaksanaan upaya-upaya peningkatan interaksi positif antara pemerintah dengan masyarakat; 5. Penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan informasi tatap muka; 6. Penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan informasi mobile.

2.1.5.1 Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial Seksi

Pemberdayaan

Kelompok

Komunikasi

Sosial

mempunyai tugas : 1. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan

kegiatan

pemberdayaan

partisipasi

masyarakat dan kelompok komunikasi; 2. Menyusun kegiatan-kegiatan program pemberdayaan partisipasi masyarakat; 3. Menyusun kegiatan-kegiatan program pelatihan dan ketrampilan bagi kelompok komunikasi; 4. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dengan instansi terkait

dalam

rangka

pelaksanaan

pemberdayaan

partisipasi masyarakat dan kelompok komunikasi; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala sub dinas pelayanan informasi dan komunikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5.2 Seksi Informasi Mobile Ceramah dan Dialog Seksi Informasi Mobile Ceramah dan Dialog mempunyai tugas : 1. Menyiapkan

bahan

dan

sarana

dalam

rangka

pelaksanaan kegiatan informasi mobile, ceramah dan dialog; 2. Menyusun program-program rencana dan pelaksanaan penyampaian informasi mobile, ceramah dan dialog; 3. Menyiapkan bahn-bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan informasi mobile, ceramah dan dialog; 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala sub dinas pelayanan informasi dan komunikasi sesuai dengan bidang tugasnya. Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 2014 - 2019 |

17

2.1.6 Bidang Data Elektronik Tugas Bidang Data Elektonik : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang pengolahan data elekttonik dan pengembangan sistem informasi dan telematika serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Fungsi Bidang Data Elektronik : 1. Penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan sistem informasi dan telematika dalam rangka penyediaan data dan telematika; 2. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi dalam rangka pengolahan data; 3. Pelaksanaan

pengumpulan

dan

pengolahan

data

serta

pendayagunaan sistem informasi; 4. Pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis dibidang pengolahan data elektronik; 5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang pengolahan data elektronik; 6. Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan hasil kegiatan;

2.1.6.1 Seksi Data Masukan dan Pelayanan Data Seksi Data Masukan dan Pelayanan Data mempunyai tugas : 1. Menyiapkan

bahan

penyusunan

dan

pelaksanaan

rencana program dan petunjuk teknis dibidang data masukan dan pelayanan data; 2. Melakukan pengumpulan, verifikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman; 3. Mengelola isi situs website resmi pemerintah kota; 4. Melakukan

pelayanan

data

serta

melaksanakan

kerjasama teknis dengan lembaga dan instansi lain; 5. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data Elektronik;


18

2.1.6.2 Seksi Jaringan dan Perangkat Keras Komputer Seksi Jaringan dan Perangkat Keras Komputer mempunyai tugas : 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang jaringan dan perangkat keras komputer; 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang jaringan dan perangkat keras komputer; 3. Menyusun standarisasi spesifikasi perangkat keras, lunask, dokumentasi, sistem dan pengkodean data master; 4. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang jaringan dan perangkat keras komputer; 5. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian dibidang jaringan dan perangkat keras komputer; 6. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data Elektronik.

2.1.7 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal : Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan jasa dan pemungutan retribusi di lingkungan terminal.

Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal : 1. Pengelolaan tata usaha UPTD; 2. Pelaksanaan, pengelolaan dan pemantauan retribusi terminal dan sumber pendapatan terminal yang berasal dari penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal; 4. Pelaksanaan pemantauan kedatangan atau pemberangkatan dan mengajukan daftar atau jadwal perjalanan mobil bus dan mobil penumpang lainnya;


19

5. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban dilingkungan terminal untuk mencegah kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban.

2.1.7.1 Sub Bagian Tata Usaha Tugas Sub Bagian Tata Usaha : Menyelenggarakan ketatausahaan

pengelolaan

serta

administrasi

melaksanakan

tugas

lain

dan yang

diberikan oleh kepala UPTD Terminal sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Sub Bagian Tata Usaha : 1. Pengelolaan

administrasi

kepegawaian

dan

perlengkapan; 2. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; 3. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi.

2.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional 1. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis dibidang keahlian masing-masing; 2. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepla dinas; 3. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior; 4. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada; 5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


20

Struktur Organisasi Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto dapat dilihat seperti gambar berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto

2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.2.1 Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto sampai dengan Pebruari 2014 berjumlah 100 orang. Berdasarkan jumlah tersebut, 97 orang atau 97% berstatus PNS dan 3 orang atau 3% berstatus Non PNS.

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang berstatus PNS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menunjukkan 47 orang atau 48% PNS yang menamatkan pendidikannya sampai Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 2014 - 2019 |

21

dengan tingkat kesarjanaan (D.III hingga S2), sedangkan 50 orang atau 52% PNS masih memiliki pendidikan non kesarjanaan (D.II hingga SD).

Data pegawai diatas dapat dijabarkan dengan tabel seperti berikut ini : a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tabel 2.1 Posisi dan Status Kepegawaian NO.

STATUS PNS NON PNS 1 -

POSISI KERJA

JUMLAH

1

Kepala Dinas

2

Sekretariat

14

1

15

3

Bidang Lalu Lintas

12

-

12

4

Bidang

18

1

19

Angkutan

Sarana

dan

1

Prasarana 5

Bidang Media Cetak dan Modern

11

-

11

6

Bidang Pelayanan Informasi dan

8

-

8

Komunikasi 7

Bidang Data Elektronik

8

-

8

8

Pranata Humas (Fungsional)

5

-

5

9

UPTD Terminal

20

1

21

97

3

100

JUMLAH

Sumber Data : Bagian Kepegawaian Dishubkominfo

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Pegawai (PNS) Dishubkominfo NO. PENDIDIKAN JUMLAH 1

Strata 2 (S2)

5

2

Strata 1 (S1)

34

3

Diploma 3 (D3)

8

4

Diploma 2 (D2)

1

5

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

41

6

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

6

7

Sekolah Dasar (SD)

2 JUMLAH

97



22

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan Tabel 2.3 Tingkat Kepangkatan/Golongan Pegawai (PNS) Dishubkominfo NO PANGKAT GOLONGAN JUMLAH 1

Pembina Tingkat I

IV/b

2

2

Pembina

IV/a

6

3

Penata Tingkat I

III/d

12

4

Penata

III/c

7

5

Penata Muda Tingkat I

III/b

19

6

Penata Muda

III/a

13

7

Pengatur Tingkat I

II/d

4

8

Pengatur

II/c

8

9

Pengatur Muda Tingkat I

II/b

14

10

Pengatur Muda

II/a

6

11

Pelaksana Tingkat I

I/d

2

12

Pelaksana

I/c

1

13

Pelaksana Muda Tingkat I

I/b

3

14

Pelaksana Muda

I/a

0

JUMLAH

97


d. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf Tabel 2.4 Tingkat Eselon dan Staf (PNS) Dishubkominfo NO Jabatan

JUMLAH

1

II B (Kepala Dinas)

1

2

III A (Sekretaris)

1

3

III B (Kepala Bidang)

5

4

IV A (Kasubag/Kasie/Ka UPT)

16

5

IV B (Kasubag TU UPT)

1

6

Staf

73 JUMLAH

97


Pada dasarnya PNS dengan tingkat pendidikan non kesarjanaan masih belum/kurang memadai terhadap kebutuhan penyelenggaraan tugas

pokok

dan

fungsi

kedinasan

khususnya

diluar

urusan

administrasi perkantoran dan ketatausahaan, seperti perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Dengan kondisi yang seperti ini maka Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 2014 - 2019 |

23

kebutuhan akan peningkatan kompetensi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto sangat diperlukan. Peningkatan kompetensi ini bisa berbentuk pengenyaman jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun pelaksanaan pelatihan teknis dan fungsional.

2.2.2 Asset/Modal Dalam

rangka

Perhubungan

meningkatkan Komunikasi

kinerja

dan

pelayanan

Informatika

maka

Kota

Dinas

Mojokerto

menyediakan sarana dan prasarana kerja seperti tabel berikut ini.

Tabel

2.5

NO

Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto SARANA DAN PRASARANA VOLUME SATUAN 10.418

M2

Kendaraan Roda 4

4

Unit

3

Kendaraan Roda 2

17

Unit

4

Roll Meter

2

Buah

5

Mesin ketik manual portable

7

Unit

6

Lemari Besi

25

Unit

7

Rak Besi

4

Unit

8

Filling besi

25

Unit

9

Brand kas

1

Unit

10

Lemari Kaca

8

Unit

11

Lemari Kayu

7

Unit

12

Papan Baca/Pengumuman

120

Unit

13

White Board

10

Unit

14

Pompa air

1

Unit

15

Meja Kayu

166

Unit

16

Meja Rapat

10

Unit

17

Kursi Tamu

8

Set

18

Kursi Putar

30

Unit

19

Kursi Rapat

14

Unit

20

Kursi Lipat

111

Unit

21

Meja Komputer

10

Buah

22

Sofa

1

Unit

23

Ratto

565

Buah

24

Kursi Plastik

23

Unit

1

Tanah bangunan kantor pemerintah (Total)

2


24

NO

SARANA DAN PRASARANA

VOLUME

SATUAN

25

Jam elektronik

19

Buah

26

Lampu Lalu Lintas (semua jenis)

201

Unit

27

AC

23

Unit

28

Kipas Angin

15

Unit

29

Televisi

2

Unit

30

Equalizer

2

Unit

31

Loudspeaker

9

Unit

32

Sound system

2

Unit

33

Toa

2

Buah

34

Microphone

17

Unit

35

Unit Power Supply

9

Unit

36

Camera

1

Unit

37

Tangga Aluminium

2

Unit

38

Handy Cam

2

Unit

39

Tandon Air

1

Unit

40

Alat Pemadam Kebakaran

10

Unit

41

Mainframe

3

Unit

42

Komputer/PC

58

Unit

43

Laptop

6

Unit

44

Notebook

11

Unit

45

Printer

29

Unit

46

Scanner

5

Unit

47

Server

5

Unit

48

Peralatan jaringan

6

Unit

49

Meja Kerja Pejabat

6

Unit

50

Kursi Kerja Pegawai

20

Unit

51

Audio amplifier

8

Unit

52

Audio Compressor

3

Unit

53

Video Mixer

6

Unit

54

Proyektor

4

Unit

55

UPS

2

Unit

56

AVR

1

Unit

57

Camera

13

Unit

58

Pesawat Telepon

8

Unit

59

Handy Talkie

24

Unit

60

Facsimile

3

Unit


25

NO

SARANA DAN PRASARANA

VOLUME

SATUAN

61

Alat Komunikasi Radio SSB

1

Unit

62

Alat Pemancar VHF/FM

9

Unit

63

Antena VHF/FM Portable

1

Unit

64

Antena VHF/FM Stationery

4

Unit

65

Mast Tower

8

Unit

66

Coaxial Feeder

1

Unit

67

Audio Processor

1

Unit

68

Mixer

2

Unit

69

Rambu Jalan

618

Unit

70

Papan Himbauan

137

Unit

71

Cermin Tikungan

43

Unit

72

Instalasi pusat pengatur listrik

28

Unit

73

Instalasi pusat pengatur listrik kapasitas

paket

1

sedang

74

Jaringan distribusi tegangan 1 s.d 20KVA

1

paket

75

Jaringan transmisi lain-lain

2

paket

Sumber Data : Bendahara Barang Dishubkominfo

2.3 KINERJA

PELAYANAN

DINAS

PERHUBUNGAN,

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO

Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto periode 2009-2014 adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Pelayanan di Bidang Perhubungan a) Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Lalu Lintas No Sarana dan Prasarana 2009 2010

2011

2012

2013

1

Delineator

0

0

0

0

315

2

Paku Jalan

0

0

0

428

1.198

3

Rambu Lalu Lintas

554

697

849

881

917

4

RPPJ

17

24

33

44

53

5

Papan Peringatan

8

14

27

110

122

6

Traffic Light

9

10

12

12

13

7

Cermin Tikungan

18

25

28

33

52


26

No

Sarana dan Prasarana

2009

2010

2011

2012

2013

8

Warning Light

37

41

45

50

57

9

Pagar Pengaman Jalan

244

336

524

844

1.088

2011

2012

2013

Sumber Data : Bidang Lalu Lintas

b) Pelayanan Angkutan dan Terminal Tabel 2.7 Pelayanan Angkutan dan Terminal No Indikator 2009 2010 1.

Jumlah arus penumpang angkutan umum

2

Rasio Ijin Trayek

3

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

4

Jumlah

Pelabuhan

laut/Udara/Terminal Bis S5

Jumlah Angkutan Darat

S6

Kepemilikan KIR Angkutan

u

Umum

m7 b

Lama pengujian kelayakan

e8

Biaya pengujian kelayakan

r

angkutan umum 9

angkutan umum (KIR)

Ketaatan kendaraan wajib

35.330

21.22

21.03

19.777.

18.14

.850

2.995

1.458

811

3.726

66

59

1.085

1.099

2.640

2.547

2.265

1

1

1

1

1

54

54

54

54

54

1

1

1

1

1

15

15

15

15

15

menit

menit

menit

menit

menit

50.000

50.000 50.000 50.000

50.000

885

1.029

1.101

3,81

3,91

4,01

4.11

Jumlah orang/barang yang

23.13

21.03

20.642

20.85

terangkut angkutan umum

4.604

1.458

259

3.731

D

uji KIR

a10 t

Rasio panjang jalan per

a 11

jumlah kendaraan

: sumber data : Bidang Angkutan Sarana dan Prasarana dan UPTD terminal

c) Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan d) Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur di Bidang Perhubungan e) Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan di bidang perhubungan, adapun kelompok masyarakat tersebut diantaranya: Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 2014 - 2019 |

27

·

Pelajar SMA

·

Perwakilan Masyarakat

·

Juru Parkir

·

Sopir Angkot

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Komunikasi dan Informatika a) Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruang - Pameran Foto Keliling dan Pentas Campursari dilaksanakan 14 kali dalam setahun - Festival Nyanyi Campursari dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun - Pentas Pertunjukan Rakyat dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun - Festival Terbang Jidor Moderndilaksanakan 1 kali dalam satu tahun - Pawai Pembangunan dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun b) Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik - Siaran Radio On air setiap hari - Talkshow interaktif dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya - Pengelolaan Tabloid “Palapa” yang dicetak 48 edisi dalam satu tahun - Peliputan

kegiatan

yang

dilakukanoleh

pemerintah

Kota

Mojokerto c) Pelayanan Informasi Melalui Media Online - Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) - Pengelolaan dan pengembangkan website pemerintah Kota Mojokerto melalui situs www.mojokertokota.go.id d) Pelayanan perangkat keras dan jaringan - Jaringan Intranet di seluruh instansi Pemerintah Kota Mojokerto - Jaringan Internet di seluruh instansi Pemerintah Kota Mojokerto e) Peningkatan Kompetensi di bidang TIK bagi Aparatur Pemerintah melalui Bimbingan Teknis f) Penyebarluasan Informasi Melalui Tatap Muka dan Mobile - Dialog Interaktif antara masyarakat dengan Walikota Mojokerto dan Pejabat SKPD di 18 kelurahan - Penyebarluasan Informasi melalui mobil keliling g) Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Masyarakat


28

- Pembinaan dan pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Mojokerto - Mengikuti Pekan KIM tingkat Propinsi Jawa Timur

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO

Berdasarkan pengamatan terhadap Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, Dinas Kominfo Propinsi Jawa Timur, Renstra Kementerian Perhubungan, Rentra Kominfo, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto maka dijumpai

tantangan

dan

peluang

bagi

pengembangan

pelayanan

Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, diantaranya:

1) Bidang Perhubungan A. Tantangan 1) Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi yang nyaman, murah dan mudah. 2) Pembangunan Jalan Tol Sumo (Surabaya – Mojokerto) yang akan beroperasi tahun 2015 dan akan berpengaruh pada lalu lintas di wilayah Kota Mojokerto. 3) Peningkatan Type Terminal Kertajaya dari Type B menjadi Type A dalam rangka memenuhi kenyamanan penumpang di lingkungan terminal. 4) Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 5) Peningkatan pelayanan perparkiran di wilayah Kota Mojokerto. 6) Peningkatan fungsi sarana dan prasarana lalu lintas di wilayah Kota Mojokerto. 7) Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan. 8) Peningkatan kompetensi SDM di bidang Perhubungan.

B. Peluang 1) Kepedulian

pemegang

kebijakan/pimpinan

terhadap

bidang

Perhubungan. 2) Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan perlengkapan jalan. 3) Kebutuhan masyarakat akan transportasi semakin meningkat. Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 2014 - 2019 |

29

4) Banyaknya kendaraan barang yang melewati Kota Mojokerto memungkinkan Kota Mojokerto untuk membuat terminal bongkar muat; 5) Peningkatan pelayanan keselamatan transportasi dapat dilakukan dengan melakukan uji keliling dengan menggunakan alat uji portable.

2) Bidang Kominfo A. Tantangan 1) Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 2) Kesenjangan informasi di masyarakat 3) Pesatnya perkembangan TIK dan ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata 4) Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK 5) Perkembangan teknolologi komunikasi yang berpengaruh pada spektrum frekwensi

B. Peluang 1) Kepedulian pemegang kebijakan/pimpinan terhadap bidang Kominfo 2) Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan 3) Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik 4) Kebutuhan pengembangan muatan e-government 5) Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi 6) Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah 7) Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang kominfo 8) Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi di wilayah Kota Mojokerto


30

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD Secara geografis wilayah Kota Mojokerto terletak pada posisi 112˚ 24’ 14,3’’ BT hingga112˚ 27’ 24 BT dan 7˚ 27’ 0,16’’ LS hingga7˚ 29’ 37,11’’ LS. Luas wilayah Kota Mojokerto 16,46 Km², terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajurit Kulon. Jumlah kelurahan keseluruhan berjumlah 18 kelurahan.

Batas-batas wilayah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut : Sebelah Selatan

:

Kecamatan

Sooko dan

Kecamatan

Puri

Kabupaten

Mojokerto Sebelah Timur

:

Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

Sebelah Utara

:

Sungai Brantas

Sebelah Barat

:

Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Dengan cakupan wilayah tersebut maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi

dan

informatika

perlu

melakukan

identifikasi

permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsinya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya faktor-faktor

yang

mempengaruhi

Dinas

Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika dalam menjalankan tugasnya (Self Evaluation). Untuk mengetahui permasalahan yang ada dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerja sebelumnya dan dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor-faktor yang menghambat baik yang berada didalam kewenangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika maupun dari kewenangan yang ada diluar Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Aspek yang menjadi kajian untuk melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika meliputi :


31

1. Aspek Gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Identifikasi dilakukan terhadap gambaran dan kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto dalam melakukan tugasnya, pada periode sebelumnya.

2. Aspek Kajian terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Identifikasi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

3. Aspek Kajian terhadap Pola Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas

Perhubungan

Komunikasi

Dibandingkan dengan struktur dan

dan

Informatika

Kota

Mojokerto.

pola ruang eksisting maka Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menegah dalam RTRW, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infrmatika dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

4. Aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah

ada

program

dan

kegiatan

pelayanan

Dinas

Perhubungan

Komunikasi dan Informatika yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam melakukan penilaian terhadap capaian/kondisi pada saat sekarang, analisa yang dilakukan meliputi kondisi pencapaian pada saat sekarang dibandingkan dengan rencana kerjanya, standar yang dipergunakan,

faktor

yang mempengaruhi dan permasalahan yang ada dalam pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokrto. Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:


32

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto

Aspek Kajian

(1)

Gambara n Pelayana n Dishubko minfo

Kajian terhadap Renstra K/L dan Provinsi Kajian terhadap RTRW Kajian KLHS

Faktor yang Mempengaruhi Capaian Standar Internal Eksternal /Kondisi yang (Kewena (Diluar saat ini Digunakan ngan kewenang SKPD) an SKPD) (2) (3) (4) (5)

Baik

Baik

Capaian Renstra

Capaian Renstra

Permasalahan Pelayanan SKPD

(6) 1. Peningkatan Volume Lalu Lintas 2. Jaringan Jalan 3. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait 4. Tingkat kedisiplinan dan kecelakaan lalu lintas 5. Kwantitas dan kwalitas SDM SDM dan Perda, 6. Kurangnya pelayanan Sarana Prasarana terminal, angkutan, PKB, Perparkiran 7. Pengembangan TIK belum optimal 8. Integrasi system database 9. Regulasi standarisasi TIK 10. Penertiban menara belum terealisasi

SDM

Perda

Kurang

Capaian Renstra

SDM

Perda

Baik

Capaian Renstra

SDM

Perda

1. Kurang optimalnya pelayanan parkir 2. Kurangnya koordinasi dengan pemprov tentang telecenter 1. Penataan Jaringan trayek 2. Terminal dan Perparkiran 3. Rekomendasi ijin BTS Antisipasi kemacetan dan polusi udara

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto adalah salah satu

SKPD yang ada di Kota Mojokerto dan bertugas untuk melaksanakan

program kerja dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sebagai Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 2014 - 2019 |

33

bagian dari perangkat yang melaksanakan program kerja kepala daerah terpilih, maka dalam menjalankan tugasnya harus selalu merujuk pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Telaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepla daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikai faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor

agar

dapat

berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Service City yang Maju, Sehat, Cerdas dan Bermoral Misi dan Faktor Permasalahan No Program KDH Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong terpilih (1) (2) (3) (4) (5) 1 Misi 2 : Menyediakan Produk, Jasa dan Layanan yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi Program 1 : Belum optimalnya Pemanfaatan Akses media Fasilitasi pelayanan infomasi media informasi Peningkatan dan pengaduan dari informasi yang yang mudah, SDM Bidang aparatur kepada masih belum murah dan Komunikasi masyarakat melalui optimal efektif dan Informasi web di 34 SKPD Kurangnya keahlian dan kinerja pegawai pengelola TIK dan jumlah aparatur pemkot serta masyarakat terhadap perkembangan TIK dan Implementasi eGov

Masih terbatasnya jenis dan jumlah peserta pelatihan/bintek di bidang TIK

Banyaknya lembaga dan tenga ahli di bidang TIK yang bisa memberikan pelatihan


34

Misi dan Permasalahan No Program KDH Pelayanan SKPD terpilih (1) (2) (3) Program 2: Belum adanya SIM Pengembangan pelayanan yang Komunikasi, terintegrasi Informasi dan Media Massa

Faktor Penghambat

Pendorong

(4) Kurangnya koordinasi antar instansi

(5) Tersedianya sarana prasarana pendukung

Program kerjasama informasi dengan mass media Program 3: Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kurangnya pelayanan di bidang perkantoran

Kurangnya koordinasi dan sarana penunjang

Tingkat kwalitas SDM

Program 4: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kurangnya sarana dan prasarana aparatur

Program 5: Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Kurang optimalnya perencanaan di SKPD

Banyaknya sarana dan prasarana yang sudah rusak dan tidak berfungsi Kurangnya koordinasi antar bidang

Tingkat kelancaran dan kenyamanan pelayanan publik bagi aparatur Tingkat kwalitas SDM di bidang perencanaan

Belum adanya alat absensi elektronik

Tingkat kwalitas SDM di bidang kepegawaian

Program Pengembangan Data/Informasi Program 6: Peningkatan Disiplin Aparatur 2

Kurangnya kedisiplinan pegawai untuk mengikuti apel pagi

Misi 3 : Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana memadai Program 7: Kurangnya pelayanan Kurangnya Peningkatan angkutan pengawasan pelayanan angkutan dan angkutan sarana prasarana penunjang

yang baik dan SDM di bidang angkutan


35

Misi dan No Program KDH terpilih (1) (2) Program 8: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

?

?

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor Penghambat

Pendorong

(3) (4) Banyaknya kerusakan Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan lalulintas dan kurangnya jumlah SDM

(5) SDM di bidang Perhubungan yang sudah ada

Program 9: Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Kurangnya prasarana dan fasilitas perhubungan

Kurangnya perencanaan kebutuhan dan pengawasan

Sarana dan prasarana yang sudah ada

Program 10: Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Belum tersedianya terminal barang dan terminal type C

Belum adanya kajian dan kurangnya SDM di bidang angkutan

SDM di bidang angkutan yang ada

Belum adanya tupoksi Postel, belum ada Perda, kwalitas SDM di bidang Postel Kurangnya jumlah SDM untuk patrol di jalan raya

SDM yang sudah ada

Program 11: Belum adanya Pengembangan penertiban BTS Sarana Komunikasi

Program 12: Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Banyaknya kecelakaan lalu lintas

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L RENSTRA SKPD PROVINSI

SDM yang sudah ada

DAN

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan , sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi : 1. Apakah

capaian

sasaran

pelaksanaan

Renstra

Dinas

Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi; Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 2014 - 2019 |

36

2. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi pada tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.

Tabel 3.3 Telaahan Renstra K/L N o

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

(1) (2) 1 Meningkatnya keterpaduan antar moda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung perwujudan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal), serta terciptanya pola distribusi nasional 2

Terwujudnya penyelenggaraan angkutan perkotaan yang efiseien ,handal dan ramah lingkungan serta terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu perlu didukung perencanaan transportasi perkotaan yang terpadu dengan pengembangan wilayah dan mengantisipasi perkembangan permintaan pelayanan serta didukung oleh kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat

Permasalaha n Pelayanan SKPD (3) Belum adanya jalur dan simpul transportasi barang

Sebagai Faktor Penghambat Pendorong (4) -

(5) Rencana dan pembangun an jalur dan simpul transportasi barang

Pengoperasia n Angkutan Umum masih didominasi oleh mikrolet (angkot), dan masih belum memenuhi standar pelayanan yang aman dan nyaman

Kurangnya investor dari perusahaan swasta, dikarenakan banyaknya masyarakat yang menggunaka n kendaraan pribadi

-


37

Tabel 3.4 Telaahan Renstra Provinsi N o

Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi (1) (2) 1 Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana dan sarana lalu lintas jalan raya untuk mendukung tercapainya sistem transportasi jalan yang memadai 2

Permasalaha n Pelayanan SKPD (3) Kurang optimalnya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Raya

Sebagai Faktor Penghambat Pendorong (4) -

(5) Rencana optimalisasi Sarana dan Prasarana lalu lintas jalan raya di setiap ruas jalan

meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan angkutan lalu lintas jalan raya, yang aman, murah, dan terjangkau

-

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto dapat menyusun Rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah 1. Rencana Struktur Tata Ruang; 2. Struktur Tata Ruang Saat ini; 3. Rencana Pola Ruang; 4. Pola Ruang saat ini; dan 5. Indikasi Program pemanfaatan ruang jangka menengah. Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 2014 - 2019 |

38

Hasil telaah pola tata ruang wilayah Kota Mojokerto dapat dilihat dalam tabel di bawah. Tabel 3.5 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Mojokerto Indikasi Pengaruh Program Rencana Pola Rencana Pola pemanfaatan Ruang No Pola Ruang ruang pada terhadap Ruang saat ini periode Kebutuhan perencanaan Pelayanan berkenaan SKPD (1) (2) (3) (4) (5) 1 Kawasan Tidak ada Rencana Pola Lindung Tata Ruang yang ada mendukung pelayanan 2 Kawasan Ada Rencana Pola Budidaya Tata Ruang yang ada mendukung pelayanan

3

Kawasan Strategis

Ada

Rencana Pola Tata Ruang yang ada mendukung pelayanan

Arahan Lokasi pengembangan Pelayanan SKPD (6) Tidak ada

Pengembangan JaringanTrayek dan Pembangunan terminal Bongkar muat barang Pembangunan Halte dan Jaringan TIK

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain : 1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; 2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup; 3. Kinerja layanan/jasa ekosistem; 4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 5. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :


39

Tabel 3.6 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kota Mojokerto Implikasi Catatan bagi terhadap Perumusan No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Pelayanan Program dan SKPD Kegiatan SKPD (1) (2) (3) (4) (5) 1 Kapasitas daya Daya dukung dan Akan Program dan dukung dan daya tamping meningkatkan kegiatan harus daya tampung lingkungan masih pelayanan memperhatikan lingkungan mendukung daya dukung hidup untuk lingkungan yang pembangunan ada 2

Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

Masih dapat diterima

Dapat mengurangi kemacetan

Kegiatan tidak beresiko terhadap lingkungan hidup

3

Kinerja layanan/jasa ekosistem


Meningkatkan Program/Kegiata pelayanan n yang ada tidak akan menggangu ekosistem yang ada

4

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam


Meningkatkan Program/Kegiata pelayanan n yang ada tidak akan menggangu pemanfaatan sumber daya yang ada

5

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim


Meningkatkan Kegiatan tidak pelayanan ada yang mempunyai kerentanan terhadap perubahan iklim

6

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati


Meningkatkan Kegiatan tidak pelayanan mengganggu ketahanan hayati yang ada


40

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD, jika ditinjau dari aspek: gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi, implikasi RTRW bagi bagi pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, maka isu-isu strategis yang ada adalah sebagai berikut: 1.

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang kurang memadai dalam mendukung pengembanagan wilayah;

2.

Ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas yang masih belum memenuhi target SPM;

3.

Kurangnya

SDM

yang

berkompeten

dibidang

transportasi

dan

telekomunikasi; 4.

Terbatasnya bahan kebijakan teknis bidang transportasi dan telekomunikasi khusunya yang berkaitan dengan rencana system jaringan lalu lintas dan angkutan jalan serta rencana pertelekomunikasian;

5.

Banyaknya kendaraan barang yang melewati Kota memicu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas sehingga pembangunan terminal bongkar muat diperlukan;

6.

Kebutuhan masyarakat akan transportasi yang mudah, murah, aman dan nyaman sehingga diperlukan penataan trayek dan peningkatan pelayanan angkutan umum;

7.

Banyaknya jasa titipan, warnet dan menara telekomunikasi yang berdiri di Kota Mojokerto diperlukan pengawasan khusus;

8.

Kebutuhan masyarakat akan pengetahuan TIK serta infrastruktur TIK;

9.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan data terpadu secara online;


41

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI

Pada hakekatnya Visi organisasi adalah gambaran mengenai masa depan yang ingin dicapai dan berisi komitmen murni tanpa adanya paksaan dari anggota stakeholder untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian visi harus menjadi milik bersama, diyakini dan dipahami oleh seluruh anggota organisasi sehingga dapat memainkan peran yang menguntungkan dan menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan untuk menuju masa depan tugas dan fungsi pokok organisasi yang lebih baik. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto sebagai perangkat daerah Kota Mojokerto merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya “ KOTA MOJOKERTO SEBAGAI SERVICE CITY YANG MAJU, SEHAT, CERDAS DAN BERMORAL ”. Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto pada periode tahun 2014-2019. Seiring dengan harapan tersebut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi pembangunan Kota Mojokerto Periode tahun 2014-2019, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan (keadaan) yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto menetapkan Visi periode tahun 2014-2019 sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu : “TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MAJU, BERMUTU DAN TERPADU“


42

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto periode Tahun 2014-2019, maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya untuk mewujudkan visi. Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto harus terkait dan sejalan dengan Misi Pembangunan Kota Mojokerto Periode Tahun 2014-2019. Oleh karena itu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto menetapkan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika 2. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto berdasarkan rumusan misi sebagaimana tertuang diatas terdiri dari 3 (tiga) tujuan dan 9 (sembilan) sasaran sesuai dengan tabel berikut ini:


43

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO .

TUJUAN

(1) 1.

SASARAN

(2)

INDIKATOR KINERJA

(3)

(4)

Menyediakan Meningkatnya

Rata-Rata V/C

infrastruktur,

aksesbilitas

Ratio

sarana dan

perhubungan

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0.58

0.58 0.58 0.58 0.58

prasarana di bidang perhubungan , komunikasi dan informatika yang memadai 2

Meningkatnya

Rata-rata

aksesbilitas

kecepatan untuk

layanan

mengakses

informasi

informasi terkini

terkini

di setiap website

5

5

6

6

7

Mbps Mbps Mbps Mbps Mbps

SKPD

3

Prosentase Luas

59%

68% 77% 89% 100%

80%

85% 90% 95% 98%

20%

20% 20% 20% 20%

area bebas Blank Spot

4

Prosentase diseminasi dan pendistribusian informasi nasional kepada masyarakat sesuai SPM

5

Memberikan

Meningkatnya

Prosentase


44

NO .

TUJUAN

(1)

SASARAN

(2)

INDIKATOR KINERJA

(3)

(4)

pelayanan

kualitas

penurunan angka

yang

pelayanan,

kecelakaan lalu

berkualitas di kenyamanan bidang

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

lintas

dan

perhubungan keselamatan , komunikasi

lalu lintas dan

dan

angkutan jalan

informatika

(LLAJ)

6

Prosentase anak

0%

10% 12% 14% 16%

60%

65% 70% 75% 80%

sekolah yang menggunakan angkutan umum 7

Prosentase responden yang puas dengan layanan angkutan umum

8

Prosentase kendaraan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

angkutan orang dan barang yang laik jalan (Lulus Uji KIR) 9

Meningkatnya

Persentase KIM

kualitas

Kota Mojokerto

pelayanan

yang aktif

60%

70% 80% 90% 100%

80%

85% 90% 95% 98%

diseminasi informasi kepada masyarakat 10

Persentase


45

NO .

(1)

TUJUAN

SASARAN

(2)

TARGET KINERJA PADA

INDIKATOR

TAHUN KE-

KINERJA

(3)

(4)

1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

responden yang puas dengan pelayanan informasi pembangunan pemerintah kota yang terkini

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan

dalam

kebijakan-kebijakan

dan

program-program.

Berikut

ini

keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, dengan Program dan Kegiatan.

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan TERWUJUDNYA Visi :

PERHUBUNGAN,

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI

DAN

PELAYANAN

INFORMATIKA

YANG

MAJU, BERMUTU DAN TERPADU

Misi 1 : Meningkatkan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Memberikan

Meningkatnya

Meningkatkan

pelayanan yang

kualitas

koordinasi dengan Forum Lalu Lintas

berkualitas di

pelayanan,

instansi

bidang

kenyamanan dan

mengenai

perhubungan,

keselamatan lalu

pengamanan dan

komunikasi dan

lintas dan

pengawasan

informatika

angkutan jalan

lintas

Mengoptimalkan

terkait dan

Angkutan

Jalan (LLAJ)

lalu

(LLAJ) Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan


46

Meningkatkan

Mengoptimalkan

pengamanan lalu pengamanan dan lintas

di

daerah pengawasan lalu

rawan kecelakaan

lintas di titik-titik sekolah

dan

simpang

Meningkatkan

Mengoptimalkan

kualitas angkutan pelayanan orang dan barang pengujian yang laik jalan

kendaraan bermotor Meningkatkan pengawasan terhadap

jasa

angkutan

orang

dan barang Meningkatkan

Melaksanakan

pembinaan

penyuluhan

kepada pengguna kepada jalan

masyarakat pelajar

dan yang

rawan melakukan pelanggaran

lalu

lintas Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Tujuan

Sasaran

Strategi

Memberikan

Meningkatnya

Meningkatkan

pelayanan yang

kualitas

koordinasi dengan Forum Lalu Lintas

berkualitas di

pelayanan, kenya

instansi

bidang

manan dan kese

mengenai

perhubungan,

lamatan lalu lintas pengamanan dan

komunikasi dan

dan angkutan

pengawasan

informatika

jalan (LLAJ)

lintas

Tujuan

Sasaran

Kebijakan Mengoptimalkan

terkait dan

Strategi

Angkutan

Jalan (LLAJ)

lalu

Kebijakan


47

Meningkatkan

Mengoptimalkan

pengamanan lalu pengamanan dan lintas

di

daerah pengawasan lalu

rawan kecelakaan

lintas di titik-titik sekolah

dan

simpang

Meningkatkan

Mengoptimalkan

kualitas angkutan pelayanan orang dan barang pengujian yang laik jalan

kendaraan bermotor

Meningkatkan pengawasan terhadap

jasa

angkutan

orang

dan barang

Meningkatkan

Melaksanakan

pembinaan

penyuluhan

kepada pengguna kepada jalan

masyarakat

dan

pelajar

yang

rawan melakukan pelanggaran

lalu

lintas

Tujuan

Meningkatnya

Meningkatkan

Mengoptimalkan

kualitas

penyebaran

penyebaran

pelayanan

informasi

informasi

diseminasi

dan pembangunan

pembangunan

penyebarluasan

kepada

melalui

informasi

masyarakat

cetak, radio dan

pembangunan

melalui

kepada

cetak

masyarakat

elektronik

Sasaran

media pertura

Strategi

media

sesuai

dan SPM

Kebijakan


48

Meningkatkan

Mengoptimalkan

penyebaran

penyebaran

informasi

informasi

pembangunan

pembangunan

kepada

melalui

masyarakat

interaktif Walikota

melalui

media dengan

interpersonal

dialog

tokoh-

tokoh masyarakat

(dialog)


49

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto dapat dijabarkan seperti table berikut ini :


50

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)

Program dan Kegiatan

(5)

Indikator Data Kinerja Capaian Program pada Tahun (outcome) Awal dan Kegiatan Perencanaa (output) n

(6)

(7)

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(8)

(9)

Kondisi Unit Kinerja Kerja pada akhir SKPD Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Lokasi periode Penang Renstra gung SKPD jawab targe Rp targe Rp targe targe Rp targe Rp Rp (jt) t (jt) t (jt) t t (jt) t (jt) (10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Prosentase data dan laporan SPM yang terpenuhi

(20)

(21)

1.06. 1.07.01. 15.

Program Pengembangan Data/Informasi

1.06. 1.07.01. 15. 05

Penyusunan Profil Tersusunnya Daerah dokumen profil dishubkominfo

0 dok

1 dok

10

1 dok

10

1 dok

10

1 dok

10

1 dok

10

5 dok

50

Dishubk Kota ominfo Mojoker to

1.06. 1.07.01. 15. 09

Penyusunan Laporan Capaian SPM

0 dok

4 dok

10

4 dok

10

4 dok

10

4 dok

10

4 dok

10

20 dok

50


Terlaksananya pelaporan SPM tiap semester

Dishubk Kota ominfo Mojoke rto


51

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


Tahun-1

targe t

Rp (jt) (9)

(6)

(7)

(8)


(11)

100%

(12)

(13)

100%

(14)

(15)

100%

(16)

(17)

100%

(18)

(19)

100 %

(20)

(21)

1.06. 1.07.01. 21.

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Prosentase Rencana Program/Kegi atan yang terakomodir dalam DPA SKPD

100%

100%


1.06. 1.07.01. 21. 16

Penyusunan Jumlah Rencana Strategik dokumen (Renstra) SKPD perencanaan lima tahunan yang tersusun

0 dok

0

0

0

0

0

0

0

0

1 dok

15

1 dok

15


1.06. 1.07.01. 21. 19

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA

Jumlah dokumen perencanaan tahunan yang tersusun

0 dok

4 dok

5

4 dok

10

4 dok

10

4 dok

10

4 dok

10

20 dok

45



52


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4) 1.07. 1.07.01. 01.


(5) Program Pelayanan administrasi perkantoran


(6) Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran internal

1.07. 1.07.01. 01. 01

Penyediaan jasa Jumlah jam surat menyurat lembur layanan administrasi keuangan dan perkantoran

1.07. 1.07.01. 01. 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan pembayaran rekening listrik dan telepon

Tahun-1

Kondisi Unit Kinerja Kerja pada akhir SKPD Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Lokasi periode Penang Renstra gung SKPD jawab targe Rp targe Rp targe targe Rp targe Rp Rp (jt) t (jt) t (jt) t t (jt) t (jt)

targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

100%

100%

108 Jam

108 Jam

65

108 Jam

70

108 Jam

75

108 Jam

80

108 Jam

0 bln

12 bln

420

12 bln

460

12 bln

500

12 bln

540

12 bln

(10)

(11)

100%

(12)

(13)

100%

(14)

(15)

100%

(16)

(17)

100%

(18)

(19)

(20)

(21)

100 %


85

108 Jam

375 Dishubk Kota ominfo Mojoker to

580

60 bln



53


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

(7)

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(8)

(9)


(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

18 19 360 20 400 25 440 28 480 32 520 32 2200 Dishubk Kota Penyediaan Jasa Terbayarnya kendaraan kend kend kend kend kend kend ominfo Mojoker Pemeliharaan biaya araan araan araan araan araan araa to dan Perizinan perawatan n Kendaraan Dinas/ kendaraan Operasional dinas/operas ional secara berkala 1.07. 1.07.01. 01. 07 Penyediaan Jasa Terbayarnya 0 bln 12 130 12 150 12 170 12 190 12 210 60 850 Dishubk Kota bln bln bln bln bln bln ominfo Mojoker Administrasi honor Tim to Keuangan penilai angka kredit dan pengelola keuangan 1.07. 1.07.01. 01. 08 Penyediaan Jasa Terbayarnya 0 bln 12 275 12 300 12 325 12 350 12 375 60 1625 Dishubk Kota bln bln bln bln bln bln ominfo Mojoker Kebersihan gaji 13 orang to Kantor cleaning service, 1 orang sopir dan tersedianya 1.07. 1.07.01. 01. 06


54


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

Tahun-1


targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

60 bln


(20)

(21)

seragam cleaning service

1.07. 1.07.01. 01. 09

Penyediaan Jasa Terbayarnya Perbaikan biaya Peralatan Kerja perawatan peralatan kerja secara berkala

0 bln

12 bln

200

12 bln

225

12 bln

250

12 bln

275

12 bln

300

1.07. 1.07.01. 01. 10

Penyediaan Alat Tersedianya Tulis Kantor ATK Kantor

0 bln

36 jenis

60

36 jenis

70

36 jenis

80

36 jenis

90

36 jenis

100

36 400 Dishubk Kota jenis ominfo Mojoker to

1.07. 1.07.01. 01. 11

Penyediaan Tersedianya Barang Cetakan barang dan Penggandaan cetakan pengujian

0 jenis

7 jenis

200

7 225 7 250 7 jenis jenis jenis

275

7 jenis

300



55


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


Tahun-1


targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Tersedianya jenis alat listrik dan penerangan kantor

0 jenis

17 jenis

35

17 jenis

40

17 jenis

45

17 jenis

50

17 jenis

55

Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapa n kantor

0 unit

23 unit

240

24 unit

275

22 unit

150 6 unit 120

(6)

(18)

(19)

(20)

(21)

kendaraan bermotor dan biaya penggandaa n dokumen SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor 1.07. 1.07.01. 01. 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.07. 1.07.01. 01. 12

8 unit 120


83 unit



56


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

Tahun-1


targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

30

15 jenis

35

(18)

(19)

(20)

(21)

1.07. 1.07.01. 01. 14

Penyediaan Tersedianya Peralatan Rumah segala Tangga kebutuhan peralatan kebersihan dan peralatan rumah tangga lainnya

0 jenis

15 jenis

30

15 jenis

15 jenis

35

15 jenis

40


1.07. 1.07.01. 01. 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Tersedianya surat kabar dan buku bacaan

0 jenis

4 jenis

180

4 190 4 200 4 jenis jenis jenis

210

4 jenis

220


1.07. 1.07.01. 01. 16

Penyediaan

Tersedianya

0 jenis

15

23

29

15

31

15

25

15

27

15

15

135 Dishubk


57

Kota


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

(7)

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(8)

(9)


(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Bahan Logistik Kantor

bahan pembersih

1.07. 1.07.01. 01. 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk kepentingan rapat dan tamu

0 bln

12 bln

52

12 bln

57

12 bln

62

12 bln

67

12 bln

72

60 bln


1.07. 1.07.01. 01. 18

Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terbayarnya biaya perjalanan dinas untuk rapat dan konsultasi ke luar daerah

0 bln

12 bln

350

12 bln

200

12 bln

350

12 bln

200

12 bln

350

60 bln


jenis

jenis

jenis

jenis

jenis

jenis

ominfo Mojoker to


58


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)

1.07. 1.07.01. 01. 19

1.07. 1.07.01. 02.

1.07. 1.07.01. 02. 03


(5)


Tahun-1

targe t

Rp (jt)


(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Terbayarnya biaya perjalanan dinas untuk rapat dan konsultasi ke dalam daerah

0 bln

12 bln

30

12 bln

35

12 bln

40

12 bln

45

12 bln

50

60 bln


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana prasarana SKPD dalam kondisi baik

80%

Pembangunan

Terbangunny

0 sarana

Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

(20)

(21)

100% 2275 100% 1887 100% 3493 100% 1635 100% 1759 100% 1104 Dishubk Kota 9 ominfo Mojoke rto

1

300

0

0

0

0

0

0

0

0

1

300 Dishubk


59

Kota


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)

gedung kantor


(6)

(7)

a gedung kantor

targe t

Rp (jt)

(8)

(9)

(10)

prasa rana

1.07. 1.07.01. 02. 05

Pengadaan Tersedianya Kendaraan Dinas/ kendaraan Operasional operasional untuk kelancaran pelayanan

18 unit

1.07. 1.07.01. 02. 07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

0 unit

Tersedianya perlengkapa n kantor dalam rangka menunjang kenyamanan

Tahun-1


prasa rana

(12) prasa rana

(13)

(14) prasa rana

205

15 unit

362

13 unit

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

prasa rana

pras aran a

ominfo Mojoker to

85

5 unit 210

33 unit


193 7 unit 190

2 unit 139

50 1089 Dishubk Kota unit ominfo Mojoker to

1 unit 460 1 unit 260 5 unit 210 3 unit

13 unit

(15)


60


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

Tahun-1


targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

0 unit

88 unit

220

20 unit

175

20 unit

150

20 unit

170

20 unit

170

168 1053 Dishubk Kota ominfo Mojoker to

(19)

(20)

(21)

pelayanan publik

1.07. 1.07.01. 02. 09

Pengadaan Tersedianya Peralatan Gedung peralatan Kantor penunjang/t ambahan gedung kantor

1.07. 1.07.01. 02. 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terawatnya gedung kantor secara berkala

0 bulan

12 bln

180

12 bln

200

12 bln

220

12 bln

240

12 bln

260

60 bln


1.07. 1.07.01. 02. 26

Pemeliharaan

Terawatnya

0 bln

12

65

12

70

12

75

12

80

12

85

60

375 Dishubk


61

Kota


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

seluruh papan baca di seluruh wilayah kota Mojokerto

1.07. 1.07.01. 02. 29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Terawatnya seluruh meubelair kantor

1.07. 1.07.01. 02. 33

Pemeliharaan Terbayarnya Keamanan gaji 20 orang Rumah satpam dan Jabatan/Dinas/Ge gaji 1 orang dung Kantor sopir serta biaya seragam

(7)

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(8)

(9)


bln

(11)

bln

(12)

(13)

bln

(14)

(15)

bln

(16)

(17)

bln

(18)

(19)

(20)

(21)

bln

ominfo Mojoker to

0 bln

12 bln

20

12 bln

20

12 bln

20

12 bln

20

12 bln

20

60 bln


0 bln

12 bln

575

12 bln

600

12 bln

625

12 bln

650

12 bln

675

60 bln



62


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

(7)

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(8)

(9)


(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

satpam 1.07. 1.07.01. 02. 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.07. 1.07.01. 03.

Program Jumlah Peningkatan pelanggaran Disiplin Aparatur disiplin

1.07. 1.07.01. 03. 01

Pengadaan

1 200 1 2000 1 200 1 200 6 1050 Dishubk Kota Terpeliharan 0 prasarana 2 250 prasa prasa prasa prasa prasa pras ominfo Mojoker ya gedung rana rana rana rana rana aran to dari a kerusakan berat 1%

1%

Jumlah pelanggaran disiplin yang ditangani

100%

100%

Tersedianya

0 unit

1 unit

55

1%

35

100%

25

0 unit

1%

65

100%

0

1 unit

1%

45

100%

25

0 unit

1%

75

100%

0

1 unit

25

1%


100 %


3 unit

75

Dishubk Kota ominfo Mojoker


63


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)

Mesin/Kartu absensi

1.07. 1.07.01. 03. 05

1.07. 1.07.01. 06.

1.07. 1.07.01. 06. 01


(6)

(7)

targe t

Rp (jt)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

mesin absensi pegawai 0 pcs

Program Laporan Peningkatan kinerja dan Pengembangan keuangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0%

Tersusunnya laporan capaian kinerja

(21) to

Pengadaan Tersedianya Pakaian Khusus Pakaian Hari hari Tertentu khusus PNS

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

Tahun-1


0 dok

100 pcs

30

100 pcs

35

100 pcs

40

100 pcs

100% 7.5 100% 7.5 100% 7.5 100%

1 dok

5

1 dok

5

1 dok

5

1 dok

45

7.5

5

100 pcs

50

250 pcs


100% 7.5

100 %

37.5 Dishubk Kota ominfo Mojoke rto

1 dok

5

5 dok

25



64


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)

1.07. 1.07.01. 06. 04

Persenta 1.07. 1.07.01. 15. se panjang jalan dengan jumlah kendaraa n 1.07. 1.07.01. 15. 02


(5)


(6)

kinerja SKPD

tahunan

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan keuangan tahunan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Persentase panjang jalan dengan jumlah kendaraan

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

0 dok

1 dok

2.5

(10)

310

0 dok


(12)

(13)

(14)

1 dok 2.5 1 dok 2.5 1 dok

330

350

2 dok 110 2 dok 120 2 dok 130 2 dok

(15)

2.5

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

1 dok 2.5 5 dok 12.5 Dishubk Kota ominfo Mojoker to

370

390

140

2 dok 150

1750 Dishubk Kota ominfo Mojoke rto

10 dok



65


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


Tahun-1

targe t

Rp (jt)


(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Terlaksanany a kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan perhubungan

0 keg

12 keg

200

12 keg

210

12 keg

220

12 keg

230

12 keg

240

60 keg


Perhubungan

1.07. 1.07.01. 15. 04

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan


66


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

(7)

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(8)

(9)


(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)


(20)

67

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Menyedia Meningka kan tnya infrastruk perencan tur, aan, sarana pengemb dan angan prasaran dan a di pemanfaa bidang tan perhubun infrastruk gan, tur TIK komunika si dan informati ka yang memadai

Indikator Sasaran

(3)

Jumlah Mobil Pintar layanan Hotspot

Jumlah layanan Hotspot

Kode

(4)

1.25. 1.07.01. 15


(5)

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


(6)

(7)

Jumlah Mobil Pintar layanan Hotspot

0 unit

Jumlah layanan Hotspot

0 hotspot

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(8)

(9)


(15)

(16)

1 2405 0 1495 1 2905 0 unit unit unit unit

2695

1 2805 3 1230 Dishubk Kota unit unit 5 ominfo Mojoke rto

34 hots pot

(10)

36 hots pot

(11)

(12)

38 hots pot

(13)

40 hots pot

40 hots pot

(17)

(18)

40 hots pot

(19)

(20)

(21)



68


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)


(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

gratis

gratis

Persenta se penduduk yang menggun akan HP/ telepon

Persentase penduduk yang menggunaka n HP/telepon

40 %

42%

44%

46%

48%

50%

50%


Cakupan pengemb angan dan pemberd ayaan Kelompo k Informasi Masyarak at (KIM) di Tingkat

Cakupan pengembang an dan pemberdayaa n Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %



69


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

(7)

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(8)

(9)


(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Kecamat an Pelaksan aan Disemina si dan Pendistri busian Informasi Nasional melalui media baru (online)

Pelaksanaan Setiap hari Setia Diseminasi p dan hari Pendistribusi an Informasi Nasional melalui media baru (online)

Setia p hari

Setia p hari

Setia p hari

Setia p hari

Setia p hari


Cakupan SIM yang terinterga si

Cakupan SIM yang terintergasi

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100 %


Tersedia nya situs e layanan

Tersedianya situs e layanan

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100 %



70


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

20%

online

online

Tersedia nya database online

Tersedianya database online

0%

6 client 0 hotspot


40%

(11)

(12)

60%

(13)

(14)

80%

(15)

(16)

100%

(17)

(18)

100 %

(19)

(20)

(21)


1.25. 1.07.01. 15 02

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Tersedianya jaringan infrastruktur TIK sampai tingkat kelurahan dan Hotspot gratis

1.25. 1.07.01. 15 03

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

2 130 2 140 2 150 2 160 2 700 Dishubk Kota Terlaksanany 2 kecamatan 2 120 keca keca keca keca keca keca ominfo Mojoker a kegiatan mata mata mata mata mata mata to Pembinaan n n n n n n KIM di 2

6 1000 6 1200 6 1400 6 1200 6 1200 6 4900 Dishubk Kota client client client client client client ominfo Mojoker 34 36 38 40 40 40 to hotsp hotsp hotsp hotsp hotsp hotsp ot ot ot ot ot ot


71


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)

Informasi


(6)

(7)

Tahun-1


targe t

Rp (jt)

(8)

(9)

(10)

(14)

(15)

200

(11)

(12)

(13)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

kecamatan

1.25. 1.07.01. 15 05

Pengkajian dan Terbangunny 0 aplikasi pengembangan a aplikasi dan sistem informasi situs elayanan online yang terintegrasi melalui jaringan intranet

1 aplik asi

200

1 200 1 200 1 aplik aplik aplik asi asi asi

1.25. 1.07.01. 15 07

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

1 dok

60

0 dok

Tersusunnya cellplane bidang komunikasi

0 dok

0

1 dok

60

0 dok

0

1 200 1 1000 Dishubk Kota aplika aplik ominfo Mojoker si asi to

1 dok

60

3 dok 180 Dishubk Kota ominfo Mojoker to


72


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


Tahun-1

targe t

Rp (jt)


(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

240 hari

250

240 hari

275

240 hari

300

240 hari

325

240 hari

350 1200 1500 Dishubk Kota hari ominfo Mojoker to

1.25. 1.07.01. 15 09

Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Terlaksanany a kegiatan pelayanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat

0 hari

1.25. 1.07.01. 15 10

Kegiatan Pendidikan kemasyarakatan Produktif melalui Pembangunan Telecenter

Tersedianya layanan telecenter kepada masyarakat

0 unit

1 unit 150 1 unit 160 1 unit 170 1 unit 180

(18)

(19)

(20)

(21)

1 unit 190 1 unit 850 Dishubk Kota ominfo Mojoker to


73


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

Tahun-1


targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

12 bln

175

12 bln

180

12 bln

185

12 bln

190

12 bln

195

60 bln


1.25. 1.07.01. 15 11

Kegiatan Terselenggar Penyelenggaraan anya layanan LPSE pengadaan secara elektronik (LPSE) dan terbayar-nya honor Tim LPSE

0 bln

1.25. 1.07.01. 15 12

Penyediaan Terpeliharan Layanan Hosting ya hardware dan Colocation dan software serta tersedianya server layanan hosting dan

6 server

3 200 2 200 1 200 1 200 serve serve serve serve r r r r

(20)

(21)

1 200 11 1000 Dishubk Kota serve serve ominfo Mojoker r r to


74


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


Tahun-1


targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Terpeliharan ya jaringan intranet di seluruh unit kerja

40 titik

40 titik

250

51 titik

250

57 titik

250

57 titik

250

57 titik

250

57 titik


Jumlah pelayanan SKPD dengan pemanfaatan teknologi informasi

0%

20%

50

40%

50

60%

50

80%

50

100%

50

100 %


Terlaksanany 0 kegiatan 1 keg 50 1 keg 50 1 keg 50 1 keg a evaluasi terhadap Masterplan

50

1 keg

50

(6)

(20)

(21)

colocation 1.25. 1.07.01. 15 13

Jumlah 1.20. 1.07.01. 23. pelayana n SKPD dengan pemanfaa tan teknologi informasi 1.20. 1.07.01. 23. 03

Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK

Program optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penyusunan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

5 keg 250 Dishubk Kota ominfo Mojoker to


75


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

Tahun-1


targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

910 100% 1055 100% 1200 100 4550 Dishubk Kota % ominfo Mojoke rto

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

pengembang an TIK Meningka tnya keselama tan berlalu lintas

Kondisi 1.07. 1.07.01. 16. fasilitas penunjan g perhubun gan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Kondisi fasilitas penunjang perhubungan

80%

85%

620

90%

765

95%

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 1.07. 1.07.01. 16. 02 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasa-rana Balai

Terpeliharan ya alat uji kendaraan bermotor

0 bln

12 bln

175

12 bln

185

12 bln

195

12 bln

205

12 bln

215

60 bln


Terpeliharan ya balai uji kendaraan bermotor

0 bln

12 bln

45

12 bln

55

12 bln

65

12 bln

75

12 bln

85

60 bln


1.07. 1.07.01. 16. 01


76


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

Pengujian Kendaraan Bermotor 1.07. 1.07.01. 16. 04 Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan terminal

Terpeliharan ya termi nal kertajaya dari keru sakan sedang/berat 1.07. 1.07.01. 16. 05 Rehabilitasi/ Terpeliharan pemeliharaan ya fasilitas fasilitas transporatsi transportasi dan dan LLAJ LLAJ setiap tahun Ketersedi 1.07. 1.07.01. 18. aan dokumen kajian pembang unan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Ketersediaan dokumen kajian pembanguna n terminal tipe A

Tahun-1


targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

0 bln

12 bln

200

12 bln

300

12 bln

400

12 bln

500

12 bln

600

60 bln


0 bln

12 bln

200

12 bln

225

12 bln

250

12 bln

275

12 bln

300

60 bln


0 dok

1 dok

0

0 dok

0

0

0 dok

0

0 1000 0 dok dok

(20)

(21)

1 1000 Dishubk Kota dok ominfo Mojoke rto


77


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)


(11)

(12)

(13)

terminal tipe A (dokume n)

(dokumen)

Ketersedi aan Terminal (unit)

Ketersediaan Terminal (unit)

1 unit

0 unit

terbangunnya terminal bongkar muat barang

0 unit

0 unit

0

0 unit

0

59 unit

4 unit

300

4 unit

320

4 unit

340

992 meter

0 mete r

0

0 mete r

0

0 mete r

0

1.07. 1.07.01. 18. 01

Pengada 1.07. 1.07.01. 19. an APILL (unit) Pengada an Pagar Pengama n Jalan (meter)

Pembangunan gedung terminal

Pengadaan Program APILL (unit) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (meter)

0 unit

1 unit

(14)

(15)

0 unit

1 unit 1000 0 unit

(16)

(17)

0 unit

(18)

2 unit

(19)

(20)

(21)


0

0 unit

0

1 unit 1000 Dishubk Kota ominfo Mojoker to

4 unit

360

4 unit

380

79 1700 Dishubk Kota unit ominfo Mojoke rto

0 mete r

0

100 130 1092 130 Dishubk Kota mete mete ominfo Mojoke r r rto


78


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

(7)

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(8)

(9)


(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Pengada an Marka Jalan (meter)

Pengadaan Marka Jalan (meter)

103.000 meter

1500 330 1500 350 1500 370 1500 0 0 0 0 mete mete mete mete r r r r

390

1500 410 1030 1850 Dishubk Kota 0 00 ominfo Mojoke mete mete rto r r

Pengada an Rambu Lalu Lintas (unit)

Pengadaan Rambu Lalu Lintas (unit)

947 unit

40 300 unit

40 unit

360

40 unit

Tersedia nya fasilitas perlengk apan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerang an jalan umum

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/K ota

85%

90%

80%

320

40 unit

95%

340

40 unit

100%

100%

380 1147 1700 Dishubk Kota unit ominfo Mojoke rto

100 %



79


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

(7)

Tahun-1


targe t

Rp (jt)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

40 300 unit

40 unit

320

40 unit

340

40 unit

360

40 unit

380 1147 1700 Dishubk Kota unit ominfo Mojoker to

(18)

(19)

(20)

(21)

(PJU) pada jalan Kabupate n/Kota 1.07. 1.07.01. 19. 01

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Terpasangny a ramburambu Lalu Lintas

947 unit

1.07. 1.07.01. 19. 02

Pengadaan Marka Jalan

Terlaksanany a pengecatan Marka Jalan

103.000 meter

1.07. 1.07.01. 19. 06

Pengadaan dan Pengadaan Pemasangan Alat dan Pemberi Isyarat Pemasangan Lalu Lintas (APILL) Alat Pemberi Isyarat Lalu

59 unit

1500 330 1500 350 1500 370 1500 390 1500 410 1030 1850 Dishubk Kota 0 0 0 0 0 00 ominfo Mojoker meter meter meter meter meter mete to r

4 unit 300 4 unit 320 4 unit 340 4 unit 360

4 unit 380



80


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


Tahun-1


targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

52 unit

10 unit

60

10 unit

62

10 unit

64

10 unit

66

10 unit

68

102 unit


Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan

1428 unit

230 unit

66

230 unit

69

230 unit

72

230 unit

75

230 unit

78


Prosentase PNS yang memiliki pengetahuan

60%

65%

150

70%

160

75%

170

80%

180

85%

190 85%

(6)

(20)

(21)

Lintas (APILL)

Memberik Meningka an tnya pelayana pemberd n prima ayaan

1.07. 1.07.01. 19. 07

Pengadaan dan Pengadaan Pemasangan dan Cermin Tikungan Pemasangan Cermin Tikungan

1.07. 1.07.01. 19. 09

Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan

Prosenta 1.25. 1.07.01. 17. se PNS yang memiliki

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang



81


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

dan masyarak terpadu at melalui kepada penyelen masyarak garaan at Kota komunika Mojokert si dan o di informasi bidang perhubun gan, komunika si dan informati ka

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)

pengetah uan dan keteramp ilan TIK


(5)


(6)

(7)

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(8)

(9)


(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

2 keg 150

11 keg


Komunikasi dan dan Informasi keterampilan TIK

1.25. 1.07.01. 17. 01

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Terlaksanany a workshop dan sosialisasi di

0 keg

3 keg 150 2 keg 150 2 keg 150 2 keg 150


82


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

(7)

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(8)

(9)


(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

>12 1620 >12 1610 >12 1640 >12 kali kali kali kali

1670

>12 1700 >12 8240 Dishubk Kota kali kali ominfo Mojoke rto

bidang TIK dan egovernment kepada masyarakat dan aparatur

Terselen ggaranya disemina si dan pendistri busian informasi nasional kepada masyarak at

Pelaksan 1.25. 1.07.01. 18. aan disemina si dan pendistri busian informasi nasional melalui media massa (majalah,

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusi an informasi nasional melalui media massa (majalah, radio, TV)

48 kali/thn


83


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

Tahun-1


targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

14 kali

>12 kali

>12 kali

>12 kali

>12 kali

>12 kali

>12 kali


>12 kali

>12 kali

>12 kali

>12 kali

>12 kali

>12 kali


(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

radio, TV)

Pelaksan aan diseminasi dan pendistri bu-sian informasi nasional melalui media tradision al (pertura, pameling )

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusi an informasi nasional melalui media tradisional (pertura, pameling)

Pelaksan aan disemina si dan

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusi

18 kali/thn


84


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

pendistri busian informasi nasional melalui media interpers onal (dialog)

an informasi nasional melalui media interpersonal (dialog)

Pelaksan aan disemina si dan pendistri

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusi an informasi

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

16 kali/thn

>12 kali


>12 kali

(11)

(12)

>12 kali

(13)

(14)

>12 kali

(15)

(16)

>12 kali

(17)

(18)

>12 kali

(19)

(20)

(21)



85


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)

busian informasi nasional melalui media luar ruang (buletin, leaflet, booklet, spanduk, baliho)


(6)

(7)

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(8)

(9)


(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

nasional melalui media luar ruang (buletin, leaflet, booklet, spanduk, baliho)

1.25. 1.07.01. 18. 04

Penyebarluasan informasi pembangunan melalui media

Terlaksanany a diseminasi dan pendistribusi

0%

100% 690 100% 650 100% 650 100% 650 100% 650 100% 6050 Dishubk Kota ominfo Mojoker to


86


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)

cetak dan elektronik

1.25. 1.07.01. 18. 05

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang


(6)

an informasi pembanguna n melalui media Tabloid (48 edisi) dan Radio (365 hari) Terlaksanany a diseminasi informasi pembanguna n melalui media pameling, pameran pelayanan publik, festival nyanyi

Tahun-1


targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

0 kali

19 kali

600

19 kali

600

19 kali

600

19 kali

600

19 kali

600

95 3000 Dishubk Kota kali ominfo Mojoker to

(19)


(20)

87

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

(7)

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(8)

(9)


(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

campursari, pawai pembanguna n festival musik islami, &Pertura 1.25. 1.07.01. 18. 06

Tersedia 1.20. 1.07.01. 24. nya telpon hotline

Penyebarluasan Informasi Pembangunan melalui Media Tatap Muka (Dialog Interaktif) dan Mobile

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan

Terlaksanany 2 kecamatan 2 kec 330 2 kec 360 2 kec 390 2 kec 420 2 kec 450 2 kec 1950 Dishubk Kota ominfo Mojoker a diseminasi to dan pendistribusian informasi pembanguna n melalui media tatap muka Tersedianya telpon hotline dan pengaduan

80%

85% 100

90%

100

95%

100 100% 100 100% 100 100% 500 Dishubk Kota ominfo Mojoke rto


88


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)

dan pengadu an online

(5) masyarakat

1.20. 1.07.01. 24. 02

Meningka tnya kualitas pelayana


Jumlah 1.07. 1.07.01. 17. uji KIR angkutan umum


(6)

Tahun-1


targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

100

240 hari

100

240 hari

100

240 hari

100

240 hari


(18)

(19)

(20)

(21)

online

Kegiatan Optimalisasi pelayanan informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui media online’

Terlaksanany a pelayanan informasi publik secara online yang melibatkan operator website di 34 SKPD pada jam kerja

0 hari

240 hari

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Jumlah uji KIR angkutan umum

3089

3100 2347

307 2326 3110 2485 3110 2554

3100 2623 3100 1233 Dishubk Kota 5 ominfo Mojoke rto


89


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

(7)

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(8)

(9)


(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

n angkutan Jumlah orang/bar ang melalui terminal per tahun

Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun

39.565.438 39.56

39.56 5.438

39.56 5.438

39.56 5.438

39.56 5.438

39.5 65.4 38


Jumlah arus penumpa ng angkutan umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum

19.777.811 19.77 7.811

19.77 7.811

19.77 7.811

19.77 7.811

19.77 7.811

19.7 77.8 11


Rasio ijin trayek

Rasio ijin trayek

0,0005

0,000 5

0,000 5

0,000 5

0,000 5

0,000 5

0,000 5


Kepemili kan KIR angkutan umum

Kepemilikan KIR angkutan umum

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %


5.438


90


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)


(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Lama pengujia n kelaya kan angkutan umum (KIR)

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

1 hari

1 jam

1 jam

1 jam

1 jam

1 jam

1 jam


Biaya pengujia n kelayaka n angkutan umum

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

60.000

60.00 0

60.00 0

60.00 0

60.00 0

60.00 0

60.0 00


Ketaatan Kendaraa n Wajib Uji KIR Tersedia nya SIM PKB

Ketaatan Kendaraan Wajib Uji KIR

97%

97%

97%

97%

97%

97%

97%


Tersedianya SIM PKB

0

1

0

0

0

0

1



91


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


Tahun-1

targe t

Rp (jt) (9)


(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Tersedia nya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupate n/Kota

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/K ota

70%

70%

75%

80%

85%

90%

90%


Tersedia nya angku tan

Tersedianya angkutan umum yang melayani

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %



92

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3) umum yang melayani jaringan trayek yang menghub ungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkemb ang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupate n/Kota.

Kode

(4)


(5)


(6)

(7)

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(8)

(9)


(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

jaringan trayek yang menghubung kan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/K ota.


93

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


Tahun-1

targe t

Rp (jt) (9)


(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Tersedia nya halte pada setiap Kabupaten/Kot a yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/K ota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


Tersedia nya terminal angkutan

Tersedianya terminal angkutan penumpang

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %



94

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

penumpa ng pada setiap Kabupate n/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

pada setiap Kabupaten/K ota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

Tersedia nya unit pengujia n

Tersedianya unit pengujian kendaraan

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

100%

100 %


100 %

(11)

(12)

100 %

(13)

(14)

100 %

(15)

(16)

100 %

(17)

(18)

100 %

(19)

(20)

(21)



95


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

kendaraa n bermotor bagi Kabupate n/Kota yang memiliki populasi kendaraa n wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraa n wajib uji.

bermotor bagi Kabupaten/K ota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

Tersedia nya Sumber Daya

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

100%

100 %


100 %

(11)

(12)

100 %

(13)

(14)

100 %

(15)

(16)

100 %

(17)

(18)

100 %

(19)

(20)

(21)



96


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupate n/Kota yang telah memiliki terminal.

bidang terminal pada Kabupaten/K ota yang telah memiliki terminal.

Tersedia nya Sumber Daya

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

100%

100 %


100 %

(11)

(12)

100 %

(13)

(14)

100 %

(15)

(16)

100 %

(17)

(18)

100 %

(19)

(20)

(21)



97


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

Manusia (SDM) di bidang pengujia n kendaraa n bermotor pada Kabupate n/Kota yang telah melakuka n pengujia n berkala kendaraa n bermotor.

bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/K ota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Tersedia nya SDM di bidang MRLL,

Tersedianya SDM di bidang MRLL,

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

33%

33%


33%

(11)

(12)

66%

(13)

(14)

66%

(15)

(16)

66%

(17)

(18)

100 %

(19)

(20)

(21)



98


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

Evaluasi Andalalin , Pengelol aan parkir kabupate n

Evaluasi Andalalin, Pengelolaan parkir kabupaten

Tersedia nya SDM yg memiliki kompete

Tersedianya SDM yg memiliki kompetensi sebagai

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

100%

100 %


100 %

(11)

(12)

100 %

(13)

(14)

100 %

(15)

(16)

100 %

(17)

(18)

100 %

(19)

(20)

(21)



99


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

nsi sebagai pengawa s kelaikan kendaraa n pada setiap perusahaan angkutan umum

pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusa-haan angkutan umum

Terpenuh inya standar keselama tan bagi angkutan

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

100%

100 %


100 %

(11)

(12)

100 %

(13)

(14)

100 %

(15)

(16)

100 %

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

100 100 Dishubk Kota % % ominfo Mojoke


rto

100


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)

umum yang melayani trayek di dalam kabupate n


(6)

Tahun-1


targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

0 keg

1 keg

55

1 keg

57

1 keg

59

1 keg

61

1 keg

63

(18)

(19)

(20)

(21)

melayani trayek didalam kabupaten

1.07. 1.07.01. 17. 01

Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang

Terlaksanany a kegiatan sosialisasi keselamatan kepada para sopir

1.07. 1.07.01. 17. 02

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan

Terlaksanany 0 armada 10 250 10 250 10 250 10 250 10 250 10 1250 Dishubk Kota arma arma arma arma arma arma ominfo Mojoker a program da da da da da da to angkutan gratis untuk masyarakat



101


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

Tahun-1


targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

angkutan

Kota Mojokerto

1.07. 1.07.01. 17. 05

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Terlaksanany a kegiatan patroli dan pengamanan lalu lintas di hari-hari besar 292 hari per tahun

0 hari

292 hari

240

292 hari

245

292 hari

250

292 hari

255

292 hari


1.07. 1.07.01. 17. 06

Kegiatan Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di

Terbayarnya ekstraposing pegawai terminal dalam

0 bln

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

60 bln



102


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)

lingkungan terminal


(6)

Tahun-1


targe t

Rp (jt)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

12 bln

1450

12 bln

1500

12 bln

1550

12 bln

1600

12 bln

1650

60 bln


4 dok 135

20 dok


(20)

(21)

rangka peningkatan pelayanan di lingkungan terminal

1.07. 1.07.01. 17. 10

Kegiatan Terbayarnya Penciptaan gaji Jukir dan Pelayanan Cepat, pembagian Tepat, Murah dan insentif Mudah retribusi parker

0 bln

1.07. 1.07.01. 17. 11

Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan

0 dok

Tersusunnya dokumen database kinerja LLAJ

4 dok 115 4 dok 120 4 dok 125 4 dok

130


103


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 1.07. 1.07.01. 17. 14 Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 1.07. 1.07.01. 17. 12

1.07. 1.07.01. 17. 15

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru


Tahun-1

targe t

Rp (jt)


(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Terbangunny a halte di wilayah kota mojokerto

10 halte

1 halte

52

1 halte

55

1 halte

58

1 halte

61

1 halte

64

15 290 Dishubk Kota halte ominfo Mojoker to

Jumlah kegiatan sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan kepada masyarakat (Jukir) Terlaksanany a kegiatan pemilihan sopir/juru mudi teladan

0 keg

1 keg

65

1 keg

67

1 keg

69

1 keg

71

1 keg

73


0 keg

1 keg

20

1 keg

22

1 keg

24

1 keg

26

1 keg

28



(20)

104

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

(7)

Tahun-1

targe t

Rp (jt)

(8)

(9)


(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan TOTAL

1305 05

1266 3.5

1764 25

14673 .5

1566 3.5

3499 30.5


105

(21)

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Visi: "TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO SEBAGAI SERVICE CITY YANG MAJU, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERMORAL"

Misi : Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi

Tujuan

: Pemerintah

dan

jasa

layanannya

diselenggarakan

dengan

amanah, bersih dan baik (clean and good governance) Sasaran

:

ü Meningkatkan pemerintahan

kualitas kota

penyelenggaraan

yang

transparan,

tata

akuntabel,

kelola dan

partisipatif serta mengedepankan proses komunikasi dan interaksi publik dalam perencanaan dan pembangunan kota

Tujuan

: Penguasaan

dan

pemanfaatan

teknologi

canggih

dalam

penyelenggaraan layanannya Sasaran

:

ü Penguatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perkantoran dan Keuangan ü Pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (aparatur) dan masyarakat dalam menggunakan aplikasi sistem informasi, aturan dan prosedur sistem informasi serta sarana prasana bidang teknologi informasi dan komunikasi ü Penguatan Infrastruktur Jaringan dan Data Center


106

: Tersedianya dukungan sarana dan prasarana berupa sumberdaya

Tujuan

manusia dan infrastruktur yang baik dan memadai

Sasaran

:

ü Pengembangan terminal tipe A ü Pengembangan rute angkutan dalam kota ü Pengembangan rute angkutan barang ü Pengembangan fasilitas penunjang (halte, traffic light, dll) ü Pengembangan Base Transceiver Station(BTS), Jaringan Telpon fixed line, pusat automatisasi telpon, kabel data fiber optik

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Indikator

Tahun 0 (1) 1

(2) Rata-Rata V/C

(3)

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 1 (4) 0.58

Tahun 2 (5) 0.58

Tahun 3 (6) 0.58

Tahun 4 (7) 0.58

Tahun 5 (8) 0.58

5 Mbps

5 Mbps

6 Mbps

6 Mbps

7 Mbps

7 Mbps

59%

68%

77%x

89%

100%

100%

100%

100%

(9) 0.58

Ratio 2

Rata-rata kecepatan

untuk

mengakses informasi terkini di setiap

website

SKPD 3

Prosentase

Luas

area bebas Blank Spot 4

Prosentase

100%

100%

100%

100%

diseminasi dan pendistribusian informasi nasional kepada masyarakat sesuai SPM


107

NO

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Indikator

Tahun 0 (1) 5

(2) Prosentase

(3)

penurunan

angka

kecelakaan

lalu

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 1 (4) 20%

Tahun 2 (5) 20%

Tahun 3 (6) 20%

Tahun 4 (7) 20%

Tahun 5 (8) 20%

0%

10%

12%

14%

16%

16%

60%

65%

70%

75%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

80%

85%

90%

95%

98%

98%

(9) 20%

lintas 6

Prosentase

anak

sekolah

yang

menggunakan angkutan umum 7

Prosentase responden yang puas dengan layanan angkutan umum

8

Prosentase kendaraan angkutan orang dan barang yang laik jalan (Lulus Uji KIR)

9

Persentase KIM Kota Mojokerto yang aktif

10

Persentase responden yang puas dengan pelayanan informasi pembangunan pemerintah kota yang terkini


108


109

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Recommend Documents