BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pada awalnya, Pengadilan Negeri hanya mengenal pola Bindalmin(Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara). Pola ini menjadi pegangan Pengadilan Negeri dalam menangani administrasi perkara, antara lain dengan buku pembagian perkara, buku agenda sidang, buku register barang bukti, buku register penahanan dan buku register tindak pidana biasa serta lainnya secara manual. Sehingga pola ini dinilai lambat dan kurang dapat diakses oleh masyarakat maupun pihak – pihak yang berperkara dan tentu saja kurang mengakomodasi prinsip keterbukaan informasi. Proses pengawasan juga hanya mengacu kepada dokumen manual, seperti buku register. Perlu dijelaskan bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung Republik Indonesia belum menetapkan berapa target yang ideal untuk proses dasar penyelesaian perkara ini. Namun target 80% yang dapat diputus oleh Pengadilan Negeri Ponorogo adalah suatu target yang cukup ideal. Mengacu pada laporan penyelesaian perkara pidana biasa pada bulan Januari 2014 sampai dengan Januari 2015 hanya ada 3 bulan saja yang dibawah 80% yaitu Juli, rasio penanganan perkara 76.32% , Agustus rasio penanganan perkara 39.53% , dan Desember rasio penanganan perkara 61.22% berarti dibawah target ideal. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia terutama panitera pengganti yang menangani perkara tersebut kurang cepat minutasi (terlampir). Begitu pentingnya keterbukaan dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi khususnya dalam SIPP di pengadilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Dr. H.M. Hatta Ali, S.H.,M.H telah menegaskan
1
2
bahwa “Semua Pengadilan Negeri telah menerapkan SIPP/CTS pada akhir tahun 2013 ini”. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam RAPIM (Rapat Pimpinan) pertemuan dengan seluruh KPT(Ketua Pengadilan Tinggi) tanggal 17 Desember 2012 di Denpasar sebelum matahari terbit di tahun 2014. Seluruh pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum sudah harus menerapkan SIPP/CTS, sejalan dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, SK-KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak – pihak yang mencari keadilan (Juticiabelen). Untuk mendapatkan informasi perkembangan perkara di Pengadilan Negeri Ponorogo, maka pencari keadilan dapat mengakses lewat websitehttp://pn.ponorogo.go.id maupun secara langsung yaitu melalui meja informasi yang ada pada pengadilan tersebut, yang didukung ketersediaan perangkat berupa hardware dan software dan tentu saja dengan sumber daya manusia yang baik, disiplin dan terlatih dan SK-KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. SIPP/CTS versi 02 merupakan pengembangan dari SIPP/CTS versi 01. SIPP/CTS versi 02 ini memiliki fitur atau fungsi yang lebih lengkap, meliputi Pengadilan Tingkat Banding menjadi bagian yang tidak terpisahkan baik sebagai Supervisi maupun pengawasan pada aplikasi ini. Spesifikasi minimum untuk SIPP/CTS versi 02 adalah Processor Intel 3.3.3 Ghz, RAM 2GB, harddisk 500GB, danMaximum Client Acces berjumlah limaclient. SIPP/CTS ini merupakan pembangunan sistem manajemen perkara Pengadilan berbasis web dengan berbagai kemudahan dalam pemasukan data, pengolahan data, serta pencetakan laporan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3
Dengan demikian kemudahan SIPP/CTS untuk pengguna terutama kepaniteraan dalam hubungannya dengan manajemen perkara termasuk administrasi perkara pidana. 1.2 Rumusan masalah Berdasarkan uraian yang telah penyusun paparkan dalam latar belakang masalah, maka dapat ditarik beberapa masalah yang timbul, yaitu : 1. Sejauh mana SIPP/CTS dapat menunjang administrasi perkara pidana ? 2. Apa hambatan dalam pengimplementasian SIPP/CTS dalamadministrasi perkara pidana? 1.3 Batasan Masalah Data berupa perkara pidana yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Ponorogo. 1.4 Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan secara umum sebagai berikut. a. Membangun sistem informasi administrasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Ponorogo guna mengelola proses administrasi perkara pidana. b. Untuk mencapai derajat Diploma Ahli Madya
Program Studi Komputer dan
Sistem Informasi pada Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. 1.5 Manfaat Penelitian Dalam penelitian ini, ada beberapa manfaat yang ingin dicapai. Antara lain sebagai berikut. a. Untuk menunjang program transparansi dan peningkatan pelayanan publik.
4
b. Dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan pencari keadilan tentang informasi proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, serta informasi lainnya. c. Mengembangkan sistem informasi penelusuran perkara dengan harapan pengembangan sistem administrasi perkara Pengadilan berbasis web, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses perkembangan perkara yang dimaksud. 1.6 Metodologi Penelitian Metodologi
penelitian
yang
dilakukan
olehpenulis
berdasarkan
pada
SDLC(System Development Life Cycle) yang akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Metodologi Perencanaan (Planning) Adapun metode perencanaan (planning) yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan penelitian adalah sebagai berikut. a. Observasi Penulis mengadakan penelitian dengan cara mengamati langsung pada objek yang akan diteliti serta mencatat hal – hal yang dianggap penting untuk mendapatkan informasi. b. Studi Literatur Studi literatur dilakukan dengan pengumpulan data dari buku – buku referensi, buku Panduan Administrator Pelatihan SIPP/CTS versi 2 untuk Pengadilan Negeri. c. Wawancara Metodologi ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan Super Administrator, Administrator Pidana, Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo , Panitera/Sekretaris dan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Ponorogo. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data – data yang dibutuhkan dalam Sistem Informasi Manajemen Perkara(CTS) yang akan dibuat.
5
2. Metode analisa Dalam metode analisa ini, penulis menganalisis sistem yang telah ada untuk memenuhi kebutuhan dalam perancangan sistem baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum akan hukum. 3. Metode Desain (design) Metode desain (design) sistem ini dilakukan dengan merancang sistem yang dibangun dengan membuat DFD, activity diagram, ERD serta tabel – tabel. 4. Metode Implementasi Metode implementasi sistem ini dilakukan setelah proses perancangan sudah dilaksanakan. Hasil perancangan sistem informasi diimplementasi melalui kode program yang menghasilkan suatu sistem informasi. 5. Metode Pengujian Pada metode pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem informasi yang dibuat sudah valid atau masih terdapat error. 1.7 Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, maka penulisan ini dalam enam bab sebagai berikut. BAB I PENDAHULUAN Dalam bab satu ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab dua menguraikan tentang sistem yang mempunyai tujuan sama dengan sistem yang pernah dibuat sebelumnya.
6
BAB III LANDASAN TEORI Bab tiga menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan untuk perancangan sistem. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM Bab empat berisi analisis serta desain sistem yang digunakan dalam implementasi aplikasi, mulai dari analisis sistem, rancangan proses, rancangan basis data, dan rancangan antarmuka pengguna. BAB V IMPLEMENTASI SISTEM Berisi rincian penerapan dari desain yang dibuat menjadi aplikasi sistem informasi manajemen perkara pidana dengan menampilkan antar muka program disertaicara kerja dan penggunaan program. BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini berisi tentang pengujian sistem, penjelasan hasil dari sistem yang telah dibuat, dan penggunaan sistem tersebut. BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN Pada bagian ini memuat kesimpulan, saran, dan pengembangan sistem lebih lanjut.