BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Kesehatan 2012 – 2017 Berdasarkan Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012 - 2017, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Seiring dengan pergantian kepemimpinan Pemerintahan Provinsi Banten berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur Banten) periode Tahun 2012 -2017 Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih mengusung visi dan misi yang merupakan visi misi Provinsi Banten 2012-2017. Dalam Visi dan Misi nya , Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten terpilih ,
Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE dan H. Rano Karno 2012 – 2017
menyampaikan Visinya untuk
dengan tegas
yaitu “ Bersatu Mewujudkan
Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa” . Dalam rangka pencapaian Visi tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut: 1). Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang Berwawasan Lingkungan; 2) Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; 3). Peningkatan
Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius,
Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI ; 4). Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang ; 5). Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Visi dan Misi serta Program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2012 – 2017 tersebut telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka I-1 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2012-2017
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012–2017. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012–2017, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ( Perda ) Banten nomor 4 tahun 2012. Didalam RPJMD ini telah dimuat Rencana pembangunan yang ingin dan akan dilaksanakan dan kondisi kesehatan masyarakat yang ingin dicapai di Provinsi Banten dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan ( 20012 – 2017 ) termasuk didalamnya adalah pembangunan kesehatan
yang merupakan bagian penting
dari
pembangunan di Banten. Dengan ditetapkannya RPJMD Provinsi Banten tahun 2012 – 2017 , mendorong Dinas Kesehatan untuk melakukan perubahan-peubahan dan penyesuaian-penyesuaian dalam merumuskan isu strategis, menetapkan visi dan misi, strategi dan kebijakan, serta penyusunan program
dan kegiatan, yang
semuanya dituangkan kedalam Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kesehatan
Provinsi Banten , yang merupakan salah satu bagian dari SKPD Provinsi Banten. Hal ini sesuai dengan
Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) setelah RPJMD ditetapkan. Rencana Strategis merupakan suatu rangkaian proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kemampuan serta factor yang mempengaruhi ( internal – eksternal ) dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Kesehatan memuat visi, misi, tujuan, strategi , kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta cara pencapaian yang realistis sesuai tupoksi SKPD untuk mengantisipasi perkembangan masa depan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif”. Dan dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dalam Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan :”Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.
I-2 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2012-2017
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa Renstra Dinas Kesehatan
merupakan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan
untuk
periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi , kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kesehatan serta cara pencapaian yang realistis yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012 - 2017. Renstra yang sudah disusun oleh Dinas Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 84 peraturan tersebut, selanjutnya Gubernur, kemudian
disahkan oleh
baru ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Renstra
yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas kesehatan, Rencana penyusunan anggaran Dinas Kesehatan , pengukuran kinerja Dinas Kesehatan , penyusunan laporan kinerja instansi Dinas Kesehatan, dan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan kesehatan daerah baik pada skala Provinsi maupun Kabupaten/Kota.. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2012-2017. Lima pendekatan perencanaan yang dipergunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah: (1) pendekatan politik, dengan menyelaraskan program kepala Daerah (2) pendekatan teknokratik, Artinya Menggunakan metode dan kerangka bepikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. (3) pendekatan partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (Stakeholder). (4) pendekatan atas-bawah
(top-down),
dan
(5)
pendekatan
bawah-atas
(bottom-up).
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian I-3 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2012-2017
khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 1). Melakukan persiapan penyusunan Renstra. Pada tahap ini dilakukan analisis Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur dan dampaknya terhadap Tupoksi Dinas Kesehatan , 2) Melaksanakan penyusunan rancangan Renstra Dinas Kesehatan . langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahap ini diantaranya merumuskan misi, Visi Dinkes terhadap jabaran Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan tujuan
dan kebijakan
dalam
pencapaian Visi dan Misi Dinkes dengan memperhatikan juga hasil evaluasi Renstra Dinkes periode sebelumnya,
3). Penyusunan rancangan akhir Renstra
Dinas Kesehatan . dengan memperhatikan
hasil kajian dan analisis yang
dilakukan pada tahap sebelumnya, maka pada tahap ini
disusun
visi, misi,
tujuan, strategi , kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kesehatan serta cara pencapaian yang realistis yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan ; 4). Penetapan Renstra. Setelah Renstra Dinas Kesehatan disusun , maka selanjutnya adalah pengesahan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2012 – 2017 oleh Gubernur Banten dan Penetapan Renstra oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Seluruh proses muai dari tahap persiapan hingga penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Kesehatan tahun 2012 – 2017 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melibatkan seluruh stakeholder bidang kesehatan yang ada di Provinsi Banten termasuk dengan Dinas Kesehatan dan RSU Kab/Kota Se Provinsi Banten Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 ini disusun dengan berpedoman pada RPJMN , RPJMD Provinsi Banten tahun 2012 – 2017 serta telah menyesuaikan dengan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten, selain itu dalam penyusunannya
juga memperhatikan Renstra Kementrian
Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010 – 2014 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota seluruh Provinsi Banten
I-4 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2012-2017
1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2012-2017, adalah : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140); 9.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); I-5 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2012-2017
10. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 11. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
I-6 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2012-2017
21. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
22. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/SK/IX/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/PER/X/2010 tentang
Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan; 27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik /Menkes/SK/1/2011
Indonesia
Nomor
021
tentang Rencana Strategis ( Renstra ) Kementrian
Kesehatan Tahun 2010 - 2014 28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4); 29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26); 30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41); 31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42 );
I-7 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2012-2017
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dimaksudkan
untuk menjabarkan Visi dan Misi RPJMD
Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 kedalam rencana program dan penganggaran pembangunan kesehatan sesuai kondisi dan kebutuhan . Penyusunan Renstra juga dimaksudkan
untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi
penyelenggaraan pembangunan kesehatan daerah selama periode 5 (lima) tahun ke depan terutama bagi pemerintah daerah, Stakeholder, dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Banten, serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan
1.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Adapun tujuan penyusunan Renstra
Dinas Kesehatan
Provinsi Banten
Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut : 1) Menyediakan acuan resmi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan
kesehatan
dalam rangka mengoptimalkan pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Banten; 2) Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja , Tapkin, IKU
dan
perencanaan penganggaran Dinas Kesehatan Provinsi; 3) Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kesehatan ; 4) Memberikan pedoman pedoman dalam penyusunan Renstra, Renja , Tapkin, IKU
dan perencanaan penganggaran Dinas Kesehatan
kabupaten/kota
se-Provinsi Banten; 5) Memberikan pedoman kepada Dinas Kesehatan
Provinsi Banten dalam
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu fasilitasi, koordinasi, dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan kesehatan
untuk mencapai
optimalisasi pelaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Banten; 6) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif I-8 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2012-2017
7) Mewujudkan perencanaan pembangunan kesehatan daerah yang sinergis dan terpadu
antara
perencanaan
pembangunan
nasional,
provinsi
dan
kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB I.
PENDAHULUAN Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan . Pada Pendahuluan ini berisikan : 1.1
Latar Belakang
Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, dan mengemukakan keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan dengan Rencana Kerja SKPD 1.2
Landasan Hukum
Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD 1.3
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan penyusunan Renstra SKPD 1.4
Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Setda, serta garis besar isi dokumen
BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN Pada Bab ini menguraikan tentang kedudukan dan tugas pokok, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, Serta tantangan I-9
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2012-2017
dan peluang pengembangan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Banten. Memuat Data dan Informasi kondisi terakhir tentang Dinas Kesehatan Provinsi Banten , yang memuat antara lain : 2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
Tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD Dinas Kesehatan , Struktur Organisasi SKPD Dinas Kesehatan, uraian tugas dan fungsi SKPD Dinas Kesehatan 2.2
Sumber Daya Dinas Kesehatan
Sumber daya SKPD Dinas Kesehatan, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal (sarana dan prasarana) dan unit usaha yang masih operasional. 2.3
Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kinerja Pelayanan, menunjukan tingkat capaian kinerja SKPD Dinas Kesehatan berdasarkan sasaran / target Renstra sebelumnya, SPM , atau indikator lainnya seperti MDGs 2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinkes Kab/Kota yang dapat berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pembangunan kesehatan di Provinsi Banten pada 5 ( lima ) tahun ke depan.
BAB III.
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan , Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Depala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD,
serta Isu-isu
strategis baik Internasional, Nasional dan Daerah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan isu strategis Renstra I-10 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2012-2017
Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Informasi yang dimuat pada Bab ini secara rinci meliputi : 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
3.2.
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3.
BAB IV.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Kab/Kota
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Pada Bab ini diuraikan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi . Adapun isi dari Bab ini memuat diantaranya tentang :
BAB V.
4.1.
Visi dan Misi Dinas
4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
4.3.
Strategi dan Kebijakan SKPD
RENCANA
PROGRAM
KINERJA,
KELOMPOK
DAN
KEGIATAN,
SASARAN,
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF Berisi penjelasan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagai instrumen penjabaran dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Dinkes Provinsi Banten periode 2012 – 2017.
BAB VI.
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini Mengemukakan indikator kinerja Dinkes yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinkes dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VII. PENUTUP I-11 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2012-2017
Bab ini Bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan Renstra Dinkes provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 serta penutup. Lampiran - Lampiran Pada lampiran berisi tentang matrix program tahunan dan matrix program lima tahunan Dinkes Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017
I-12 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2012-2017
13 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2012-2017
