BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Sektor transportasi sebagai penunjang sektor lain berperan sangat penting dalam perekonomian suatu daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan sistem transportasi yang andal dan mampu menjadi pendorong / stimulus pembangunan daerah. Untuk itu penyelenggaraan sistem transportasi memerlukan perencanaan yang mampu mengukur keseimbangan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan pelayanan transportasi. Untuk merencanakan penyelenggaraan sistem transportasi yang baik banyak faktor lain yang ikut menentukan. Faktor tersebut antara lain kondisi tata ruang wilayah, ketersediaan sarana prasarana transportasi maupun kondisi geografis dan demografis suatu daerah. Oleh karena itu perencanaan sistem transportasi memerlukan keterpaduan dengan perencanaan sector lain tersebut. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Badung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung 2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11); Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan pula menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung 2010 – 2015. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 disusun berdasarkan isu strategis yang selalu dinamis dan mempertimbangkan permasalahan transportasi di Kabupaten Badung. Dimana rencana Renstra tersebut berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu jangka pendek – menengah (1-5 tahun) ke depan.

Rencana Stratejik (Renstra) Tahun 2010 – 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung

1

Disamping peranan tersebut, Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika bagi suatu daerah memiliki peran lainnya yaitu : 1.

Promoting

Sector

artinya

transportasi

memiliki

peran

untuk

mempromosikan potensi yang dimiliki daerah sehingga potensi yang ada lebih produktif untuk dapat dipasarkan, tumbuh dan berkembang. 2.

Transportasi bagi suatu daerah memiliki peranan sebagai “Servicing Sektor” artinya transportasi melayani sector lain seperti perdagangan, perindustrian, pertambangan, kehutanan, perikanan dan lain – lain.

3.

Transportasi berperan dalam menunjang distribusi barang dan jasa, dalam menghidupkan aktifitas sosio ekonomi masyarakat.

4.

Transportasi memiliki dampak “derived demand” (permintaan menurun) dimana dengan adanya pembangunan sector transportasi akan menciptakan tumbuhnya sector lain secara “Multiple Effect”.

5.

Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi sebagai mediator penerapan teknologi informasi untuk memperlancar pelayanan publi dengan berbasis Web. Diharapkan renstra tersebut dapat dijadikan acuan bertindak sehingga

setiap anggota organisasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat bekerja berdasarkan target Renstra yang ada untuk dijadikan komitmen bersama. 1.2

LANDASAN HUKUM Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung 2010 – 2015 ini merujuk pada sejumlah landasan hukum atau peraturan yaitu : 1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


2

1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


3

9.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Badung;

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);


4

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung 2010– 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);

19.

Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 28);

20.

Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015.

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung 2010 – 2015 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015. Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan perhubungan komunikasi dan informatika yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan dan merupakan acuan yang digunakan untuk melakukan perencanaan jangka pendek yaitu menentukan program dan kegiatan tahunan. Maksud penyusunan perencanaan strategis ini adalah sebagai suatu alat manajemen untuk membantu organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan memastikan anggota organisasi bekerja berdasarkan tujuan yang sama. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah antara lain : 1.

Merupakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan

2.

Merumuskan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan dan program perencanaan pembangunan.


5

3.

Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung guna menciptakan perencaan pembangunan yang terpadu

4.

Menyediakan tolok ukur kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan infomatika Kabupaten Badung.

5.

Mendorong adanya proses pemikiran yang adaptif sehingga tercipta dan terpeliharanya keselarasan antara organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan lingkungan internal yang kondusif dan menghindarkan timbulnya penyimpangan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) organisasi atau disorientasi dari Core Businessnya.

6.

Membantu pimpinan organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk mengintegrasikan dan mengendalikan berbagai kegiatan dalam internal organisasi untuk

mencapai sasaran strategis sehingga

terhindar dari ketidak konsistenan dengan rencana yang telah ditetapkan. 1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Renstra Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : Bab

I

: Pendahuluan

Bab

II

: Gambaran Pelayanan Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika

Bab

III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab

IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab

V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab

VI : Indikator Kinerja Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab

VII : Penutup


6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2008

tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memiliki tugas pokok sebagai berikut : 1.

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

2.

Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Bali. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Badung mempunyai fungsi antara lain : 1.

Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

2.

Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bali.

3.

Melaksanakan pembinaan operasional berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Badung.

Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung,maka susunan organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung terdiri dari : a.

Kepala Dinas

b. Sekretariat yang terdiri dari : a) Sub Bagian Kepegawaian b) Sub Bagian Umum


7

c) Sub Bagian Keuangan c.

Bidang Monep yang terdiri dari : a) Seksi Data dan Informasi b) Seksi Monitoring dan Pengendalian c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan

d. Bidang Angkutan yang terdiri dari : a) Seksi Angkutan Orang b) Seksi Angkutan Barang c) Seksi Angkutan Khusus e.

Bidang Sarana dan Prasarana yang terdiri dari : a) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi b) Seksi Terminal c) Seksi Perparkiran

f.

Bidang Lalu Lintas yang terdiri dari : a) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban b) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas c) Seksi Pengendalian Operasional

g.

Bidang Informasi dan Telematika yang terdiri dari : a) Seksi Manajemen Sistem Informasi b) Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi c) Seksi Telematika

h. Bidang TPPK yang terdiri dari : a) Seksi Pengujian b) Seksi Akreditasi dan Sarana Uji c) Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dinas Daerah DI Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :


8

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas : a. Menyusun program / rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar bagian/dinas/instansi/ badan/kantor/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. Mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional dinas bersama para kepala bidang dan sekretaris di lingkungan dinas untuk kelancaraan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karir bawahan; i.

Menyusun rencana kebijaksanaan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh bupati;

j.

Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; l.

Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.


9

2. Sekretaris Dinas, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat dinas berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mengkoordinir para kepala sub bagian dalam merumuskan program dan system kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar bagian / dinas / instansi / kantor / lembaga terkait melalui kepala dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional kesekretariatan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karir bawahan; i.

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan kerja sub bagian umum, sub bagian kepegawaian dan sub bagian keuangan;

j.

Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan serta kehumasan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;


10

k. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; l.

Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

m. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mengkoordinir para kepala seksi dalam merumuskan program dan system kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar bagian / dinas / instansi / kantor / lembaga terkait melalui kepala dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan


11

perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karir bawahan; i.

Melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j.

Mengumpulkan,

mengolah,

mensistematisasikan

dan

menganalisa

serta

menyajikan data hasil pelaksanaan tugas dinas di bidang perhubungan; k. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas di bidang perhubungan; l.


m. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; n. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Bidang Lalu Lintas, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mengkoordinir para kepala seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menyusun langkah operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Rencana Stratejik (Renstra) Tahun 2010 – 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung

12

f. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karir bawahan; i.

Menyusun langkah-langkah operasional di bidang tugasnya sesuai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j.

Menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan memberikan bimbingan keselamatan dan ketertiban di bidang lalu lintas kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. Menyiapkan dan menyusun pembinaan di bidang statistik dan analisis data kecelakaan lalu lintas, daerah rawan kecelakaan, menyiapkan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta melakukan pemantauan hasil kegiatan operasional penertiban lalu lintas; l.

Menyiapkan dan menyusun langkah-langkah pembinaan di bidang pengendalian operasional lalu lintas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

m. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; n. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; o. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.


13

5. Kepala Bidang Angkutan, mempunyai tugas : a.

Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.

Mengkoordinir para kepala seksi dalam merumuskan program dan system kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;

c.

Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d.

Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

e.

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f.

Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h.

Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karir bawahan;

i.

Menyiapkan pembinaan manajemen angkutan darat, laut dan udara dalam wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j.

Melaksanakan pengelolaan perizinan di bidang angkutan darat, laut dan udara dalam wilayah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k.

Menetapkan besarnya tarif angkutan darat, laut dan udara dalam wilayah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


14

l.


m. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; n.

Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mengkoordinir para kepala seksi dalam merumuskan program dan system kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan


15

perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karir bawahan; i.

Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan

pemeliharaan

prasarana dan sarana penunjang transportasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; j.

Penunjukan lokasi dan pengelolaan terminal, halte dan simpul transportasi lainnya, jembatan penyeberangan serta tempat parkir kendaraan bermotor dalam wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. Melaksanakan pemberian izin jasa titipan lokal, cabang, agen intra kota di wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; l.


m. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; n. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Kepala Bidang Teknis Pengujian dan Perawatan Kendaraan, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mengkoordinir para kepala seksi dalam merumuskan program dan system kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; Rencana Stratejik (Renstra) Tahun 2010 – 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung

16

e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karir bawahan; i.

Menyiapkan bimbingan, pembinaan dan pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor;

j.

Melaksanakan, memantau dan menilai terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;

k. Menyiapkan bahan pengendalian kelayakan, akurasi sarana uji kendaraan bermotor; l.

Melakukan pembinaan terhadap perawatan kendaraan bermotor dinas yang ada agar selalu memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

m. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; n. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; o. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Kepala Bidang Informasi dan Telematika, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


17

b. Mengkoordinir para kepala seksi dalam merumuskan program dan system kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karir bawahan; i.

Menyiapkan bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengelolaan sistem Informasi di lingkungan pemerintah kabupaten;

j.

Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan penyampaian informasi kepada masyarakat;

k. Melakukan

pembinaan

terhadap

pembangunan

dan

pengembangan

telekomunikasi dan informatika di wilayah kabupaten; l.


m. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; Rencana Stratejik (Renstra) Tahun 2010 – 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung

18

n. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pembentukan , Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yaitu Pembentukan UPT Terminal Type A Mengwi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

Selanjutnya diagram

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.1


19

Gambar 2.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG KEPALA DINAS I WAYAN WEDA DHARMAJA, S.IP, M.Si

SEKRETARIAT DRS. MADE ANANTA WIGUNA, MM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM I NYOMAN GUNAWAN, SmHk

BIDANG MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG LALU LINTAS

BIDANG ANGKUTAN

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

TOFAN PRIYANTO, ATD, MT

I MADE WIDIANA, S.Sos, MSi

I GST. A. NGR. BGS. KUSUMAYADHI, SH

SEKSI DATA DAN INFORMASI

SEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN DAN KETERTIBAN

SEKSI ANGKUTAN ORANG

NI PUTU SUKRESNING, SE

I NYOMAN BADRA, SH

I MADE JAYA, SH, M.Si

SEKSI MONITORING DAN PENGENDALIAN

SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

SEKSI ANGKUTAN BARANG

SEKSI TERMINAL

I GST. AYU KADEK YUDIANI, S.Sos

SUSENO, SH

I KETUT SUDIRA, SP

SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL I PUTU SUBAWA NADA, SH

I KETUT SARJANA, SE

A.A. YANIK CAHYANI, SE

SEKSI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI I.B. KETUT MUTER SUYASA, S.Sos

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN Dra. A.A. KETUT SUMARNI

.I W A Y A

SUB BAGIAN KEUANGAN A.A. AYU SRI YULIAWATI, S.IP

BIDANG TEKNIK PENGUJIAN DAN PERAWATAN KENDARAAN

BIDANG INFORMASI DAN TELEMATIKA

SEKSI PENGUJIAN

SEKSI MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

I DRS KETUT SUJENDRA, SE

DEWA MADE ARDITA, SE, MSi

I MADE SUSENA, SH

I KETUT ALIT ASTAMAJA, S.Sos

SEKSI AKREDITASI DAN SARANA UJI

SEKSI PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI

Drs. A.A. MAYUN

I MADE SUBRATA, S.Sos

I MADE ADA ATMIKA, SH

SEKSI ANGKUTAN KHUSUS

SEKSI PERPARKIRAN

SEKSI TELEMATIKA

MADE AGUNG RAI PERMANA, SE, MT

SEKSI TEKNIK KENDARAAN DAN PERBENGKELAN

ROY EMERSON HIDIYA, S.Sos

A.A. NGR. PUTRA OYONG W, ST, MT

UNIT PELAKSANA TEKNIS 1. UPT. TERMINAL TIPE A MENGWI 2. UPT. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BADUNG SELATAN


20

I.B. WIRYAWAN, SE, MSi

2.2

Sumber Daya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Jumlah keseluruhan pegawai selaku SDM Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebanyak 164 0rang terdiri dari 161 0rang PNS, 3 0rang Tenaga Harian Lepas (THL),yang terdistribusi dalam satu pimpinan unit dan 6 Bidang ( Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana,Bidang Tenik Pengujian dan perawaran Kendaraan, Bidang Informasi dan Telematika serta satu bagian Sekretariat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Aparatur Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tersebut memiliki berbagai ragam latar belakang kepangkatan, pendidikan formal, pendidikan struktural, pendidikan fungsional maupun pendidikan teknis. Secara rinci sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kaupaten Badung dapat di golongkan sebagai berikut : 1.

2.

Penggolongan aparatur berdasarkan kepangkatan : Golongan IV/b

:

3 Orang

Golongan IV/a

:

5 Orang

Golongan III/d

: 23 Orang

Golongan III/c

: 6 Orang

Golongan III/b

: 18 Orang

Golongan III/a

: 11 Orang

Golongan II/d

: 2 Orang

Golongan II/c

: 3 Orang

Golongan II/a

: 64 Orang

Golongan I/c

: 6 Orang

Golongan I/a

: 1 Orang

Penggolongan aparatur berdasarkan Pendidikan Formal : Pasca Sarjana/S2

: 11 Orang

Sarjana /S1

: 46 Orang

Sarjana Muda/D3

: -

Diploma 2

: -


21

3.

SMA/SLTA

: 99 Orang

SMP/SLTP

: 6 Orang

SD

:

2 Orang

Penggolongan aparatur berdasarkan Diklat Struktural : SPAMA/Pim III Adum/Adumla/Pim IV

: 8 Orang : 28 Orang

Disamping aparatur Dinas yang mempunyai status PNS tersebut, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika juga didukung dengan personil dengan status sebagai berikut : THL Sebanyak

: 3 Orang

Sedangkan sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebagai pendukung pelaksanaan tugas sebagai berikut : 1.

Kendaraan Sampai saat ini kendaraan bermotor dinas yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebanyak 24 buah yang terdiri dari :

2.

Mobil Pengawalan dan Patroli

: 2 buah

Mobil Sandlift

: 1 buah

Mobil Derek

: 1 buah

Pick Up

: 2 buah

Station

: 4 buah

Sepeda Motor Patwal

: 6 buah

Sepeda Motor Dinas

: 8 buah

Mobil Moviani

: 1 buah

Komputer, Handycam, LCD dan Kamera Komputer yang ada dan menjadi tanggungjawab Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah 13 unit yang terdiri dari 12 unit computer CPU dan 10 buah laptop.


22

Disamping computer Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Badung juga memiliki 1 buah handycam, 1 buah LCD dan 2 buah kamera digital.

2.3

Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika, maka selama kurun waktu Tahun 2005 - 2010 Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten Badung telah dapat menyelesaikan pembangunan dibidang perhubungan merupakan bagian dari pembangunan yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana publik dan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sehingga pada akhirnya adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana publik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum/publik itu sendiri. Disamping itu pula sebagai SKPD, Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten Badung telah pula menyelesaikan dokumen-dokumen rencana pembangunan SKPD sebagai berikut : a. Rencana

Strategik

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Badung Tahun 2005-2010; b. Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Badung yang disusun setiap tahun.

Pencapaian

kinerja

pelayanan

Dinas

perhubungan,

komunikasi

dan

informatika Kabupaten Badung serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut ini.


23


24

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Anggaran Pada Tahun

Uraian

1

Realisasi Anggaran Pada Tahun

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran

Rata-rata Pertumbuhan

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Anggaran

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Realisasi 15

PENDAPATAN DAERAH

836,500,000.00

836,500,000.00

910,988,000.00

920,715,200.00

928,356,100.00

857,885,028.65

863,684,010.64

920,000,455.98

1.110

1.026

0.948

0.999

876,175,800.00

899,139,825.00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

836,500,000.00

836,500,000.00

910,988,000.00

920,715,200.00

928,356,100.00

857,885,028.65

863,684,010.64

920,000,455.98

1.110

1.026

0.948

0.999

876,175,800.00

899,139,825.00

-Retribusi Daerah

836,500,000.00

836,500,000.00

905,522,000.00

920,715,200.00

928,356,100.00

851,324,900.00

859,603,900.00

906,744,400.00

1.110

1.018

0.949

0.985

874,809,300.00

897,773,325.00

-Lain-lain PAD yang sah

-

-

5,466,000.00

-

-

6,560,128.65

4,080,110.64

6,131,055.98

0.000

0.000

0.746

0.000

1,366,500.00

1,366,500.00

-Sumbangan pihak ketiga

-

-

-

-

-

-

7,125,000.00

0.000

0.000

0.000

0.000

-

BELANJA DAERAH

-

13,219,172,013.00

61,926,513,283.00

23,948,157,264.00

31,048,765,366.00

10,403,530,482.00

59,061,973,222.00

21,299,720,268.00

27,043,202,873.00

0.787

0.954

0.889

0.871

32,535,651,981.50

31,831,741,598.75

Belanja tidak langsung

2,199,327,606.00

7,848,518,808.00

9,488,774,864.00

13,261,498,330.00

1,878,193,518.00

6,177,605,973.00

8,050,747,023.00

10,867,966,327.00

0.854

0.787

0.848

0.820

8,199,529,902.00

8,119,246,380.00

- Belanja Pegawai

2,199,327,606.00

7,848,518,808.00

9,488,774,864.00

13,261,498,330.00

1,878,193,518.00

6,177,605,973.00

8,050,747,023.00

10,867,966,327.00

0.854

0.787

0.848

0.820

8,199,529,902.00

8,119,246,380.00

Belanja langsung

11,019,844,407.00

- Belanja pegawai

2,199,327,606.00

1,093,640,520.00

- Belanja barang & jasa

6,429,357,116.00

11,115,325,340.00

- Belanja modal TOTAL

54,077,994,475.00

14,459,382,400.00

17,787,267,036.00

8,525,336,964.00

52,884,367,249.00

520,183,200.00

557,269,800.00

1,878,193,518.00

963,046,100.00

11,951,607,350.00

14,221,610,936.00

4,326,898,930.00

10,268,767,149.00

13,248,973,245.00

24,336,122,079.50

-

16,175,236,546.00

0.774

0.978

0.916

0.909

23,712,495,218.75

475,103,800.00

452,520,500.00

0.854

0.881

0.913

0.812

1,092,605,281.50

1,012,321,759.50

11,009,549,445.00

13,214,857,046.00

0.673

0.924

0.921

0.929

10,929,475,185.50

10,403,860,639.00

2,391,159,685.00

41,869,028,615.00

1,987,591,850.00

3,008,386,300.00

2,320,244,516.00

41,652,554,000.00

1,764,320,000.00

2,507,859,000.00

0.970

0.995

0.888

0.834

12,314,041,612.50

12,296,312,820.25

(12,382,672,013.00)

(61,090,013,283.00)

(23,037,169,264.00)

(30,128,050,166.00)

(9,475,174,382.00)

(58,204,088,193.35)

(20,436,036,257.36)

(26,123,202,417.02)

0.765

0.953

0.887

0.867

(31,659,476,181.50)

(30,932,601,773.75)


25

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Analisis

lingkungan internal didahului dengan mengidentifikasi kondisi

lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses) yang dimiliki Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Adapun kekuatan dan kelemahan tersebut adalah sebagai berikut : Kekuatan / Strengths) 1.

Adanya tugas pokok,fungsi serta kewenangan pengelolaan sector Perhubungan.

2.

Adanya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi untuk mengelola sector Perhubungan.

3.

Adanya sarana dan prasarana sebagai alat penujang pelaksanaan tugas di sector Perhubungan

4.

Tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pengelola sektor Perhubungan.

5.

Adanya dukungan pemerintah Kabupaten Badung melalui penetapan kebijakan (Political Will) yang mampu mendorong kemajuan sector Perhubungan.

Kelemahan / Weaknesss (W) 1.

Belum lengkapnya ketersediaan SDM sesuai dengan disiplin ilmu terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

2.

Belum memadainya basis data (data base) yang dimiliki dalam rangka menunjang pengembangan transportasi dan pelayanan di sector Perhubungan.

3.

Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi internal pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

4.

Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang dimiliki dalam rangka memayungi pelaksanaan tugas di sector perhubungan.

5.

Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang sektor Perhubungan.


26

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 1).

Permasalahan a. Ketidakseimbangan perkembangan wilayah antara Badung Utara dan Badung Selatan , dimana perkembangan wilayah dan mobilitas masyarakat lebih terkonsentrasi di wilayah Badung Selatan . Hal ini menyebabkan beban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Badung Selatan menjadi lebih berat dan memerlukan penanganan yang serius. b. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan bermotor dibanding pertumbuhan prasarana jalan yang berpotensi memberikan kontribusi kepada peningkatan permasalahan dibidang Lalu Lintas dan angkutan jalan terutama berkaitan dengan kemacetan Lalu Lintas dan kecelakaan Lalu Lintas. c. Tingginya tingkat kerusakan lampu penerangan jalan di wilayah Kabupaten Badung yang disebabkan oleh cuaca ekstrem dan pencurian terhadap komponen – komponen lampu yang terpasang. d. Belum optimalnya pengaturan pelayanan angkutan umum dan terminal sebagai Transfer Point yang menyebabkan rendahnya kinerja angkutan umum dan rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. e. Masih banyaknya menara telekomunikasi yang tidak berijin yang berdiri dan tidak sesuai dengan rencana induk menara telekomunikasi terpadu. f. Belum optimalnya pelaksanaan E-GOV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.


27

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Badung secara sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Badung yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2010 – 2015 adalah sebagai berikut: “ Melangkah Bersama Membangun Badung yang Shanti dan Jagadhita Berlandaskan TRI HITA KARANA” Visi tersebut mengandung makna bahwa Kebupaten Badung dengan potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan berlandaskan falsafah TRI HITA KARANA Untuk mewujudkan visi yang di atas, disusunlah 9 (Sembilan) Misi yang harus dilaksanakan sebagai implementasi dari TRI HITA KARANA, yang dikelompokkan menjadi 3 fungsi/program yaitu: a. Fungsi Parhyangan: 1. Meningkatkan Srada & Bhakti masyarakat terhadap ajaran Agama, serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di Era kekinian.

b. Fungsi Pawongan: 1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Badung. 2. Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 3. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan. 4. Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman & ketertiban masyarakat. 5. Mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance & Clean Government).


28

c. Fungsi Palemahan: 1. Memantapkan pelaksanan otonomi daerah. 2. Mewujudkan pembangunan yang selaras & seimbang sesuai fungsi wilayahnya. 3. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk merealisasikan pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Badung, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Sedangkan sasaran (objective) yang merupakan penjabaran dari tujuan, adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu lima (5) tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang sesuai dengan visi dan misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yaitu: 1.

Terciptanya sistem tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta profesional dengan sasaran terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel, yang dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem dan manajemen partisipatif yang legitimate, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

2.

Terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang antar wilayah dengan sasaran terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, berkelanjutan, dan sinergitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan.


29

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali Strategi pembangunan Kabupaten Badung diarahkan untuk mewujudkan pembangunan di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Strategi-strategi pembangunan Kabupaten Badung, diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan kebutuhan dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Kebutuhan dasar rakyat adalah dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan. Kebutuhan dasar selama ini sudah diperhatikan bukan hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses pembangunan, namun diprogramkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan diagendakan dalam agenda lima tahunan yang secara tegas dan jelas menjadi agenda utama Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Landasan yang kokoh diperlukan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan generasi mendatang yang lebih baik. Ruang gerak bagi kehidupan yang lebih baik tersebut akan semakin terbuka apabila ekonomi stabil, mandiri, dan tumbuh dengan cepat, ada jaminan dan kepastian hukum serta aturan-aturan, serta kapasitas diri dan kualitas kehidupan warga masyarakat yang meningkat. Pada lima tahun mendatang ini, pengakuan pemberian pelayanan pemenuhan kebutuhan hak dasar semakin dioptimalkan. Pembangunan tidak semata-mata menekankan pada pencapaian dan pengejaran pertumbuhan ekonomi, tetapi memperhatikan keadilan dan pemenuhan hak dasar politik dan sosial rakyat. Untuk itu strategi pembangunan diarahkan pada upaya untuk terus melakukan peningkatan pemenuhan hak dasar, meliputi: (1) Hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses


30

atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan perubahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; serta (10) Hak rakyat untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pemahaman politik, penerapan supremasi hukum serta partisipasi masyarakat melaksanakan fungsi kontrol dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta kepatuhan aturan hukum yang berlaku adalah tuntutan di era globalisasi. Untuk itu arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai penegakan supremasi hukum meliputi: 1) Penerapan supermasi hukum serta mendorong partisipasi masyarakat melaksanakan fungsi kontrol dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta kepatuhan kepada aturan hukum yang berlaku. 2) Meningkatkan pemahaman politik dan rekomendasi di kalangan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sehingga semua dinamika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berada dalam koridor hukum. 3) Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan iklim (climate Change) sebagai akibat dari pemanasan global mempengaruhi kehidupan dan penghidupan perlu menjadi perhatian semua pihak untuk

mengambil

langkah-langkah

strategis

dalam

penanggulanggannya.

Pelestarian lingkungan dalah merupakan isu global yang menuntut kontribusi semua pihak untuk melakukan aksi penyelamatan dan pelestarian lingkungan. Kabupaten Badung sebagai Daerah tujuan pariwisata Internasional yang berlandaskan TRI HITA KARANA telah menjadi pusat perhatian dunia bagi upaya


31

menyelamatkan dan melestarikan lingkungan serta budaya adat istiadat Bali. Arah kebijakan pelestarian dan penyelamatan lingkungan meliputi : 1) Mentaati ketentuan tata ruang dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaannya secara normatif. 2) Meningkatkan

kesadaran

masyarakat

untuk

turut

berperan

serta

melaksanakan aksi penyelamatan lingkungan dalam arti seluas-luasnya. 3) Meningkatkan jenis dan kwalitas program kegiatan yang berorientasi pada penyelamatan dan pelestarian lingkungan. Salah satu kunci keberhasilan program pembangunan daerah adalah terciptanya pelayanan umum yang prima kepada seluruh masyarakat. Untuk itu diperlukan

adanya

tata

kelola

pemerintahan

yang

bersih,

demokratis,

bertanggungjawab, efisien, efektif dan produktif. Dalam lima tahun mendatang arah kebijakan pelayanan umum dan tata kelola pemerintahan diarahkan pada: (1) Peningkatan pelayanan publik yang yang prima dan bermutu kepada seluruh masyarakat; (2) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, bertanggungjawab, efisien, efektif

dan produktif untuk dapat memberikan

pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat berdasarkan prinsip good governace dan clean government

melalui pemanfaatan e-goverment; (3)

Peningkatan sikap mental aparatur pemerintah trasparan, jujur, adil dan akuntabel yang dilandasi rasa bakti pada Sang Hyang Widhi, bakti sesama manusia serta bakti pada lingkungan guna mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal; dan (4) Peningkatan supremasi hukum serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Sebagai daerah tujuan pariwisata, maka Kabupaten Badung mempunyai tingkat aktivitas yang cukup tinggi dalam berbagai hal. Oleh karena itu keberadaan infrastruktur yang memadai mutlak dibutuhkan baik dalam rangka memenuhi sebagai Daerah tujuan wisata maupun tuntutan kebutuhan hidup masyarakat yang berkaitan

erat

dengan

kegiatan

perekonomian

masyarakat.

Keberadaan

infrastruktur ini juga berpengaruh tehadap citra daerah. Kebijakan perluasan dan peningkatan infrastruktur meliputi:


32

1) Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di perkotaan maupun pedesaan. 2) Membangun jaringan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Memperjuangkan ke Pemerintah pusat pendanaan pembangunan infrastruktur tersebut. 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis a.

Gambaran pelayanan SKPD 1.

Perkembangan penduduk dengan kebutuhannya pada sarana dan prasarana serta semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut adanya data base yang lebih valid dan akurat.

2.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat pada fasilitas dan pelayanan publik membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan pengelolaan terpadu yang sinergi dan saling mendukung antar wilayah.

3.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pesatnya kegiatan pariwisata menyebabkan peningkatan kebutuhan ruang dan mendorong alih fungsi lahan yang cenderung mengarah pada perubahan fungsi kawasan.

4.

Meningkatnya jumlah kendaraan yang menyebabkan peningkatan jumlah kemacetan sehingga dibutuhkan penanganan untuk mengurangi kemacetan.

5.

Peningkatan aktivitas masyarakat memerlukan akses yang memudahkan dalam mencapai tujuan terutama pada daerah pelosok.

6.

Kurang memadainya infrastruktur jaringan jalan dan LPJ di kawasan permukiman sehingga belum dapat mengurangi tindak kriminal.

b. Implikasi RTRW dan KLHS bagi Pelayanan SKPD Implikasi RTRW dan KLHS bagi Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung antara lain : 1) Penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana perkembangan teknologi informasi berupa data base yang valid. 2) Penyediaan fasilitas pelayanan public untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur.


33

3) Penyediaan lahan parkir untuk mengurangi kemacetan di wilayah kuta. 4) Pemasangan LPJ di tempat-tempat strategis untuk mengurangi tindakan kriminal terutama pada malam hari.


34

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Visi adalah cara tentang pandang jauh ke depan dan atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, agar Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dapat eksis, antisipasif, dan inovatif, dalam rangka mengemban amanah rakyat dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung merupakan gambaran kondisi ke depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perhubungan. Adapun Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah Terwujudnya transportasi yang handal, aman, nyaman, efektif dan efisien serta teknologi informasi yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Badung.

Perumusan visi itu sendiri mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arahan dan focus strategi yang jelas, sehingga mampu mewakili orentasi masa depan,

menumbuhkan

komitmen,

dan

mampu

menjamin

pembangunan

transportasi yang berkesinambungan. Visi ini diharapkan dapat memberikan inpirasi yang mampu memotivasi, menjiwai dan mendorong setiap gerak langkah seluruh insan perhubungan untuk menuju terwujudnya tranportasi yang dapat diandalkan dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung.

4.2. Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Misi merupakan penjabaran dari Visi. Misi sendiri berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi harus ada,apa yang harus dilakukan serta bagaimana caramelakukannya.


35

Untuk mendukung terwujudnya tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung di atas maka ditetapkan beberapa misi sebagai penjabarannya yaitu antara lain : 1.

Meningkatkan keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang tertib , lancar dan selamat .

2.

Meningkatkan Pelayanan Umum dibidang Perhubungan.

3.

Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi secara efektif

4.3. Tujuan , Sasaran dan Indikator Sasaran( Indikator Kinerja ) Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan yang akan ditempuh melalui sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait. Tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

a. Misi Pertama : Meningkatkan keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang tertib , lancar dan selamat . Tujuan

:

Terwujudnya kelancaran transportasi serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana Perhubungan yang memadai .

Sasaran

: - Semakin lancarnya transportasi - Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana Perhubungan

b. Misi Kedua

: Meningkatkan pelayanan umum dibidang Perhubungan.

Tujuan

: Terpenuhinya pelayanan umum dibidang Perhubungan yang mampu menunjang dan mendorong peranan sektor lain.

Sasaran

: Meningkatnya pelayanan umum dibidang Perhubungan.

c. Misi Ketiga Tujuan

: Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi secara efektif . :

Terlaksananya pemanfaatan Teknologi Informasi secara efektif yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama .

Sasaran

: Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi secara efektif . Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , maka Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Rencana Stratejik (Renstra) Tahun 2010 – 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung

36

Informatika Kabupaten Badung perlu menetapkan Indikator Sasaran ( Indikator Kinerja ). Penetapan Indikator Sasaran ( Indikator Kinerja ) dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebagai penjabaran dari Visi, Misi yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan , sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan . Sedangkan tujuan penetapan Indikator Sasaran ( Indikator Kinerja) adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik serta memperoleh ukuran keberhasilam dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kineerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun Indikator Sasaran (Indikator Kinerja ) yaitu : 1.

Jumlah Daerah Rawan Kemacetan

2.

Tingkat Kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio )

3.

Prosentase persimpangan yang terpasang yang terpasang Traffic Light.

4.

Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan

5.

Jumlah pengunjung Website Kabupaten Badung

6.

Jumlah SKPD yang Online

Indikator kinerja di atas sekaligus juga digunakan sebagai indikator kinerja utama. Tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan target kinerja sasaran jangka menengah SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel 4.1. 4.4. Strategi dan Kebijakan Dalam pelaksanaan Misi tersebut diperlukan adanya strategi dan kebijakan melalui program-program perhubungan guna menunjang pencapaian masingmasing Misi, sebagai berikut : a.

Untuk Misi Pertama yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas

sarana

prasarana Perhubungan . Strategi sebagai berikut :


37

-

Pemanfaatan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki untuk meningkatkan kelancaran transportasi .

-

Memanfaatkan

sumber-sumber

daya

yang

ada

dalam

rangka

meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasara Perhubungan. Kebijakan sebagai berikut : -

Meningkatkan strategi – strategi Lalu – Lintas serta kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana prasarana Perhubungan yang mampu menunjang ketertiban , kelancaran dan keselamatan transportasi.

b. Untuk Misi Kedua yaitu Meningkatkan

Pelayanan umum dibidang

Perhubungan. Strategi sebagai berikut : -

Meningkatkan

sumber – sumber daya yang ada dalam rangka

meningkatkan pelayanan umum dibidang Perhubungan. -

Melengkapi pelayanan umum dengan standar - standar pelayanan dan prosedur sesuai dengan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.

-

Mempermudah alur pelayanan umum dibidang Perhubungan , sehingga mampu memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat.

Kebijakan sebagai berikut : -

Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan umum yang menunjang dan mendorong peranan sector lain.

c.

Untuk Misi Ketiga yaitu Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi secara efektif . trategi sebagai berikut : -

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana teknologi

informasi

sesuai

dengan

perkembangan

pertumbuhan

masyarakat. -

Meningkatkan kualitas SDM dalam Pemanfaatan teknologi informasi agar tepat guna , efektif .

Kebijakan sebagai berikut : - Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi agar tepat guna dan efektif. Rencana Stratejik (Renstra) Tahun 2010 – 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung

38


39


40

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : a. Semakin lancarnya transportasi b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan c. Meningkatnya pelayanan umum dibidang perhubungan d. Meningkatnya pemanfaatan informasi secara efektif .

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1.


41


42


43


44


45

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut. Indikator Kinerja SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini.


46


47


48


49

BAB VII PENUTUP

Renstra SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk masa 5 tahun. Keberhasilan Renstra membutuhkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta kesiapan struktural SKPD didalam pelaksanaannya. Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan Renstra yang terpadu dan berkelanjutan akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Renstra SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Sehingga keberhasilan Renstra SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung akan berdampak pada keberhasilan pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung. Oleh karena itu, Renstra SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 harus dijadikan acuan bagi tiap – tiap bidang dan personil didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

I MADE SUTAMA, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19621231 199212 1 005


50


51

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Recommend Documents