BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka mencapai
good
governance
diperlukan
pengembangan
dan
penerapan
sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dikelompokkan dalam Lembaga teknis Daerah. Badan Penangggulangan Daerah Kabupaten Badung dibentuk untuk melaksanakan amanah Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. LKjIP merupakan wujud kinerja yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2015, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja ini juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010– 2015dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 perlu dilakukan penilaian dan evaluasi. Pengukuran pencapaian kinerja tersebut untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak
yang
berkepentingan
dalam
rangka
meningkatkan
kinerja
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-
1
masing sasaran
strategis,
program
dan
kegiatan
yang dilaksanakan
di
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.
1.2.
MAKSUD DAN TUJUAN
Salah satu bentuk pertanggungjawaban akhir dari pelaksanaan tugas pengendalian program penanggulangan bencana di Kabupaten Badung, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan sebagai perwujudan kinerja penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran serta target yang telah ditetapkan.
Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah : 1. Mengukur kinerja Capaian Indikator Kegiatan (CIK) berdasarkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015; 2. Mengevaluasi aspek-aspek kinerja keuangan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015.
1.3.
GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang penanggulangan bencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung bertanggung jawab langsung kepada Bupati Badung. Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Unsur pelaksana terdiri dari : - Kepala Pelaksana - Sekretariat, terdiri dari:
2
Subag Umum dan Kepegawaian Subag Perencanaan Subag Keuangan
Bidang Pencegahan dan Kesiapsigaan , terdiri dari : Seksi Pencegahan. Seksi Kesiapsiagaan
Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari : Seksi Kedaruratan. Seksi Logistik.
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari : Seksi Rehabilitasi Seksi Rekonstruksi
Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Badung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung mempunyai tugas : 1.
Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2.
Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
3.
Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4.
Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
5.
Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
6.
Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7.
Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8.
Melakukan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
9.
Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung adalah : 1.
Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
3
2.
Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
Selanjutnya struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung diilustrasikan dalam bagan, sebagai berikut :
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Unsur Pengarah
Kepala Pelaksana Sekretariat Subag Umum dan Kepegawaian
Subag Keuangan
Subag Perencanaan
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Seksi Pencegahan
Seksi Kedaruratan
Seksi Rehabilitasi
Seksi Kesiapsiagaan
Seksi Logistik
Seksi Rekonstruksi
Kelompok Jabatan Fungsionall
Gambar.1.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung
4
1.4.
SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN
Sumber daya manusia yang merupakan Personalia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Kontrak dengan jumlah personil yang ada sebanyak 74 orang dengan rincian, pegawai dengan status PNS berjumlah 38 orang, THL berjumlah 1 orang dan Pegawai Kontrak 35 Orang. Data susunan kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung digambarkan sebagai berikut : 1
4
9
Eselon II/b Eselon III/b Eselon IV/a
Gambar 1.2. Grafik Jumlah Pejabat/Eselon
5 21
35
2
GOL. IV GOL. III GOL. II
10
Gambar 1.3 Grafik Jumlah Pegawai Menurut Golongan
19 Laki - Laki
55
Perempuan Gambar 1.4 Grafik Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin
1
9
4
SMA / SMK S1 S2
Gambar 1.5 Grafik Jumlah Pegawai Menurut pendidikan
Peralatan dan perlengkapan yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, berupa kendaraan operasional, sarana dan prasarana tanggap darurat, peralatan komunikasi, peralatan kesehatan dan perlengkapan kantor lainnya, secara umum digambarkan sebagai berikut:
Kendaraan operasional dan kendaraan emergency response
Alat – alat besar berupa water treatment 1 unit, dan 2 portable generating set
Alat bengkel dan alat ukur berupa mesin gergaji
Alat studio dan alat komunikasi
Alat-alat kedokteran
5
Perlengkapan
kantor
berupa
meja
kursi,
perangkat
komputer
dan
kelengkapannya, peralatan ukur dan inventaris kantor lainnya.
1.5
ISU STRATEGIS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung sebagai pelaksana tugas
bidang penanggulangan bencana, dituntut berperan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkena bencana. Pelayanan dalam bidang penanggulangan bencana meliputi pelayanan pra bencana, pelayanan tanggap darurat dan pelayanan pasca bencana. Kabupaten Badung merupakan daerah yang tidak luput dari kerawanan bencana. Karakteristik iklim Kabupaten Badung sangat ekstrem yakni sebelah utara merupakan pegunungan dan sebelah selatan beriklim laut. Struktur tanah di sebelah utara merupakan struktur sidemen yang berlapis dan banyak aliran – aliran air bawah tanah sehingga keadaan tanahnya sangat labil. Kawasan rawan bencana alam Kabupaten Badung terdiri atas :
Kawasan potensi rawan bencana angin kencang tersebar di Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi,
Kecamatan Kuta
Utara,
Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan.
Kawasan potensi rawan bencana tanah longsor tersebar di Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi.
Kawasan potensi rawan bencana kekeringan dengan klasifikasi rendah terdapat di Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Kuta Selatan.
Kawasan rawan bencana gelombang pasang/ rawan tsunami tersebar di pesisir pantai Kabupaten Badung mulai pantai di Desa Cemagi sampai Pantai Jimbaran, kemudian pantai di Kelurahan Benoa sampai dengan pantai di Kelurahan Tanjung Benoa.
Badung sebagai daerah pariwisata juga rawan terhadap bencana sosial (konflik) dan bencana endemik penyakit. Kondisi Kabupaten Badung sebagai daerah rawan bencana sebagai tersebut diatas menuntut upaya pemerintah dalam pengurangan resiko bencana melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman masyarakat desa/kelurahan maupun masyarakat sekolah dengan membentuk desa/kelurahan tangguh bencana dan sekolah aman bencana serta menyiapkan tempat evakuasi melalui penentuan titik evakuasi apabila bencana terjadi. Aparatur pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana memegang peranan yang sangat besar untuk terlaksananya perlindungan kepada masyarakat. Kemampuan teknis dan manajerial di bidang penanggulangan bencana sangat dominan perlu dimiliki oleh personil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung. Semua staf dan
6
SKPD terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat diberikan pelatihan dasar – dasar kebencanan, manajemen kebencanaan dan teknis penanggulangan bencana yang diselenggarakan secara bertahap mulai tahun 2012 sampai tahun 2015 dengan harapan pada akhir periode Renstra semua personil Tim Reaksi Cepat memiliki kemampuan yang memadai dalam penanggulangan bencana. Pelayanan tanggap darurat harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sehingga resiko bencana dapat diminimalisasi. Pelaksanaan pelayanan tanggap darurat bisa terlaksana dengan baik apabila diawali dengan penerimaan informasi yang dapat diterima dan dapat dikomunikasikan
dengan
baik.
Personil
Ruang
Pusat
Pengendalian
Operasional
(RUPUSDALOPS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung berjumlah 35 orang yang siaga 24 jam, secara bergiliran bertugas menerima dan mengelola informasi kejadian bencana. Setelah diterima oleh petugas Rupusdalops, informasi tersebut kemudian dikoordinasikan kepada Tim Reaksi Cepat untuk melakukan tindakan tanggap darurat dan penyelamatan. Pada fase pasca bencana pemerintah daerah melakukan pemulihan terhadap sarana dan prasarana yang terkena dampak bencana dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat yang terkena resiko bencana. Pemulihan diberikan dengan pemberian bantuan sesuai prosedur yang berlaku. Pengajuan usulan bantuan dilengkapi dengan administrasi proposal yang merupakan dasar pengkajian pemberian nilai bantuan.
7
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung tahun 2010-2015 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta strateginya yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung telah mengacu pada RPJMD tahun 2010-2015 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Secara ringkas substansi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Badung sebagai berikut :
2.1.1
Visi Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung adalah ”
Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana” . Melalui visi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan menjadi unit kerja yang profesional dan berperan sebagai fasilitator serta advisor dalam merumuskan kebijakan publik sehingga diharapkan akan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik dalam rangka mewujudkan Kabupaten Badung yang Shanti dan Jagadhita.
8
2.1.2
Misi
Untuk mewujudkan Visi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Kabupaten Badung menetapkan 4 (empat) Misi yang akan dilakukan secara konsisten, sebagai berikut : 1.
Membangun sistem dan mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
2.
Melindungi masyarakat Kabupaten Badung dengan paradigma pengurangan resiko bencana;
3.
Membangun masyarakat sadar, siap dan tangguh menghadapi bencana
4.
Menyusun regulasi yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara
2.1.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung tentang Penetapan Perubahan Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2010-2015 telah mengalami revisi sebagai tindak lanjut hasil pembinaan tahap ke Dua oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana seperti tabel 2.1 berikut
Tabel. 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tujuan Terwujudnya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Badung yang Siap, Tanggap dan Pulih
Sasaran Strategis Terwujudnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana
Indikator Kinerja Jumlah tokoh masyarakat yang meningkat pengetahuannya Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk Jumlah Sekolah Aman Bencana yang terbentuk
Meningkatnya penanganan Persentase kejadian bencana yang dapat kedaruratan bencana yang efektif ditangani sesuai dengan response time yang telah ditentukan Dampak bencana yang siap untuk dipulihkan
Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang siap direhabilitasi dan direkonstruksi kembali
9
2.2
PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ingin dicapai di tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.2:
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2011-2015 Target
No 1
Sasaran Strategis Terwujudnya kesiapsiagaan pengurangan bencana
Indikator Kinerja
2011
2012
2013
2014
2015
300 Orang
600 Orang
1.500 Orang
2.400 Orang
3.300 Orang
Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk
0
2 Desa/ Kelurahan
2 Desa/ Kelurahan
4 Desa/ Kelurahan
6 Desa/ Kelurahan
Jumlah Sekolah Aman Bencana yang terbentuk
0
2 Sekolah
3 Sekolah
3 Sekolah
4 Sekolah
Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai dengan response time yang telah ditentukan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah tokoh dalam masyarakat yang resiko meningkat pengetahuannya
2
Meningkatnya penanganan kedaruratan bencana yang efektif
3
Dampak bencana yang Persentase siap untuk dipulihkan kerusakan/kerugian akibat bencana yang siap direhabilitasi dan direkonstruksi kembali
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, maka upaya pencapaiannya dijabarkan melalui program prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun program dan jumlah kegiatan prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2015 seperti pada tabel 2.3 berikut:
10
Tabel 2.3 Program dan Jumlah kegiatan prioritas tahun 2015
No
Sasaran Strategis
1 1
2 Terwujudnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana Meningkatnya penanganan kedaruratan bencana yang efektif Dampak bencana yang siap untuk dipulihkan
2
3
Pagu anggaran
Program 3 Program Pencegahan Peringatan Dini
dan
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Kedaruratan dan Logistik Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Jumlah Kegiatan
SKPD
4 304.523.700
5 6
6 BPBD
1.787.692.350
4
BPBD
20.372.500
2
BPBD
11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung selaku pengemban amanah dari Bupati Badung melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang
Sistem
Akuntabilias
Kinerja
Instansi
Pemerintah,
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3.1.
PENGUKURAN
CAPAIAN
KINERJA
BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2015 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Badung tahun 2015 berdasarkan pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
12
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 No
1
Sasaran Strategis
Terwujudnya kesiapsiagaan pengurangan bencana
dalam resiko
Indikator Kinerja
Target/Satuan
Realisasi
Capaian
1. Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk.
6 Desa/Kelurahan
6 Desa/Kelurahan
100%
3300 orang
3300 orang
100%
3. Jumlah Sekolah Aman Bencana yang terbentuk
4 sekolah
4 sekolah
100%
2. Jumlah tokoh masyarakat yang meningkat pengetahuannya
2
Meningkatnya penanganan kedaruratan bencana yang efektif
Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai dengan response time yang telah ditentukan
100%
100%
100 %
3
Dampak bencana yang siap dipulihkan
Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi kembali
100%
100%
100 %
3.2.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA Tahun 2015 merupakan masa berakhirnya pelaksanaan RENSTRA 2010 – 2015,
sehingga Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung tahun 2015 yang disusun tahun 2016 harus menyajikan realisasi pelaksanaan visi dan misi yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sehingga analisis atas capaian kinerja ini menyajikan capaian tujuan yang ingin dicapai seperti tertuang pada RENSTRA 2010 – 2015 dan menyajikan capaian kinerja setiap pernyataan kinerja yang diperjanjikan melalui sasaran strategis tahunan dari tahun 2011 – 2015 sesuai hasil pengukuran kinerja dengan rencana akhir yang ingin dicapai berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung sebagai berikut : “Terwujudnya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Badung yang Siap, Tanggap dan Pulih”
Analisis capaian masing-masing sasaran dan indikator sasaran secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :
13
SASARAN STRATEGI 1 : TERWUJUDNYA KESIAPSIAGAAN DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA
Dalam pencapaian sasaran strategis ini Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
Kabupaten Badung menetapkan Indikator Kinerja Utama yaitu jumlah tokoh masyarakat yang meningkat Desa/Kelurahan Simulasi Sekolah Aman Bencana
pengetahuannya, Tangguh
jumlah
Bencana
yang
terbentuk, dan jumlah sekolah aman bencana
yang terbentuk. Penetapan Indikator Kinerja Utama ini merupakan ukuran untuk menunjukan adanya kesiapsiagaan masyarakat Desa/Kelurahan dalam menghadapi bencana dan meminimalisasi resiko bencana apabila bencana terjadi. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja alat ukur terinci pada analisa sebagai berikut:
Tabel 3.2 Analisis Capaian Sasaran Terwujudnya Kesiapsiagaan dalam Pengurangan Resiko Bencana Capaian Kinerja Tahun 2011 (3)
Capaian Kinerja Tahun 2012 (4)
Capaian Kinerja Tahun 2013 (5)
Target
Realisasi
(6)
0
2 Desa/ Kelurahan
2 Desa/ Kelurahan
4 Desa/ Kelurahan
Jumlah tokoh masyarakat yang meningkat pengetahuannya
0
600 orang
1500 orang 2400 orang 2400 orang 2400 orang 3300 orang 3300 orang
Jumlah Sekolah Aman Bencana yang terbentuk
0
2 sekolah
No Indikator Sasaran (1) (2) 1 Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk. 2
3
3 sekolah
Tahun 2014
3 sekolah
Target
Realisasi
(7)
Capaian Kinerja Tahun 2014 (8)
(9)
(10)
Capaian Kinerja Tahun 2015 (11)
4 Desa/ Kelurahan
4 Desa/ Kelurahan
6 Desa/ Kelurahan
6 Desa/ Kelurahan
6 Desa/ Kelurahan
3 sekolah
3 sekolah
Tahun 2015
4 sekolah
4 sekolah
3300 orang
4 sekolah
Analisis terhadap capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran Terwujudnya Kesiapsiagaan dalam Pengurangan Resiko Bencana secara rinci dijelaskan sebagai berikut : Indikator 1. Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang terbentuk. Dasar hukum pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Dalam kurun waktu 2011 – 2015 secara bertahap Badan
14
Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung telah membentuk 6 Desa/Kelurahan tangguh bencana yaitu : 1.
Kelurahan Kuta
2.
Kelurahan Tanjung Benoa
3.
Kelurahan Kedonganan
4.
Kelurahan Jimbaran
5.
Kelurahan Seminyak
6.
Kelurahan Legian.
Dari tabel perbandingan capaian kinerja tersebut diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan target capaian. Keberhasilan peningkatan target capaian tersebut selain karena dukungan anggaran yang memadai juga dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan tentang penanggulangan bencana.
Indikator 2. Jumlah tokoh masyarakat yang meningkat pengetahuannya. Di Bali umumnya tokoh masyarakat terutama tokoh adat memegang peranan sangat penting untuk menggerakkan masyarakat di desa, karena masyarakat memandang bahwa tokoh tersebut merupakan panutan, sehingga kata – kata seorang tokoh akan diikuti oleh warga masyarakat tersebut. Hal ini sangat baik sebagai upaya mempercepat dan memperluas penyebaran informasi terkait upaya pengurangan resiko bencana, sehingga cakupan penyebaran informasi dalam rangka pengurangan resiko bencana cepat terwujud. Berdasarkan tabel 3.2 realisasi kinerja untuk indikator jumlah tokoh masyarakat yang meningkat pengetahuannya tahun 2015 sejumlah 3300 Desa/Kelurahan. Dari tabel perbandingan capaian kinerja tersebut diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan target capaian. Keberhasilan peningkatan target capaian tersebut selain karena dukungan anggaran yang memadai juga dikarenakan adanya dukungan istansi terkait yang sejak berdiri telah menjadi mitra kerja BPBD.
Indikator 3. Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk. Kegiatan penguatan kelembagaan dalam rangka mewujudkan kesiapsiagaan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah disamping menyasar organisasi pemerintah terendah, juga menyasar organisasi pendidikan yaitu dengan pembentukan sekolah aman bencana. Dasar hukum pembentukan Sekolah Aman Bencana adalah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Sekolah Aman dari Bencana.
15
Sasaran pembentukan sekolah aman bencana untuk kurun waktu RPJMD 2010-2015 adalah sekolah – sekolah yang lokasinya rawan bencana gempa bumi dan tsunami yaitu di wilayah Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan. Masyarakat sekolah yang berada di lokasi rawan bencana wajib menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Adapun data Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang ada di wilayah Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan sebagai data dibawah.
Tabel 3.3 Data Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Badung Sekolah Kecamatan
Sekolah Dasar
Kuta Selatan Kuta Kuta Utara Mengwi Abiansemal Petang Total
50 27 34 72 64 27 274
Sekolah Menengah Pertama 12 6 10 12 6 4 50
Sumber : Badung Dalam Angka 2014
Dalam kurun waktu 2011-2015 Kabupaten Badung sudah memiliki 4 (empat) Sekolah Aman Bencana dari 4 (empat) sekolah yang ditargetkan dalam Renstra. Hal ini menunjukkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana sampai tahun 2015 telah mencapai target yang ditentukan. Namun demikian, ditahun mendatang BPBD masih memiliki tugas untuk membentuk 139 sekolah aman bencana yang berada di Kecamatan Kuta Selatan, Kuta dan Kuta Utara dari 324 sekolah yang ada di Kabupaten Badung. Realisasi akumulasi capaian kinerja sasaran sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat pada tabel 3.5
Tabel 3.4. Akumulasi Capaian Sasaran Terwujudnya Kesiapsiagaan dalam Pengurangan Resiko Bencana sampai dengan Tahun 2015 dibandingkan dengan Target Akhir Restra Tahun 2010-2015 Kondisi awal
Rencana Kinerja s/d. Tahun 2015
Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2015
Persentase Capaian Kinerja (%) 6 100%
No.
Indikator Sasaran
1 1
2 Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk
3 0
2
Jumlah tokoh masyarakat yang meningkat pengetahuannya
0
3300 orang
3300 orang
100%
3
Jumlah Sekolah Aman Bencana yang terbentuk
0
4 sekolah
4 sekolah
100%
4 5 6 Desa/Kelurahan 6 Desa/Kelurahan
16
Tabel 3.5 menunjukan bahwa sasaran terwujudnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana di Kabupaten Badung secara umum sudah terwujud, namun masih perlu ditingkatkan karena masih banyak Desa/Kelurahan dan sekolah yang berada di daerah pesisir yang sangat rawan terhadap bencana tsunami belum bisa dikatagorikan sebagai desa tangguh bencana dan sekolah aman bencana.
SASARAN STRATEGI 2 : MENINGKATNYA PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA YANG EFEKTIF
Dalam mencapai sasaran strategis 2 ini
Badan
Daerah
Penanggulangan
menetapkan
Bencana
Indikator
Kinerja
Utama yaitu Persentase korban bencana yang dapat ditangani sesuai response time yang telah ditentukan. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat. Pada saat masyarakat tertimpa bencana pemerintah harus memberikan pertolongan secara cepat dan tepat sehingga korban bencana dapat diminimalisasi dan dampak bencana tidak meluas. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja alat ukur terinci pada analisa dalam tabel 3.6 sebagai berikut:
Tabel 3.5 Analisis Capaian Sasaran Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif
No
Indikator Sasaran
(1) 1
(2) Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai dengan response time yang telah ditentukan
Capaian Kinerja Tahun 2011 (3)
Capaian Kinerja Tahun 2012 (4)
Capaian Kinerja Tahun 2013 (5)
Tahun 2014 Target
100 %
100 %
100 %
100 %
(6)
Capaian Kinerja Realisasi Tahun 2014 (7) (8)
100 %
100 %
Tahun 2015 Target (9)
100 %
Capaian Kinerja Realisasi Tahun 2015 (10) (11)
100 %
100 %
Berdasarkan tabel 3.5, realisasi kinerja penanganan kedaruratan bencana yang efektif pada saat tanggap darurat dari tahun 2011 – 2015 dapat ditangani 100 %. Hal ini disebabkan karena setiap laporan kejadian bencana yang diterima dapat ditangani. Adapun laporan kejadian bencana yang diterima dan ditangani selama kurun waktu 2011 – 2015 sebagai dalam tabel 3.6 berikut :
17
Tabel 3.6 Kejadian Bencana di Kabupaten Badung Tahun 2011 - 2015 No.
Kejadian Bencana
TH. TH. 2011 2012 1 Banjir 0 11 2 Pohon Tumbang 2 97 3 Tanah Longsor 0 14 4 Kebakaran 10 88 5 Bangunan Roboh 35 52 6 Orang Tenggelam 4 6 7 Orang Hilang 0 0 8 Penemuan Mayat 2 4 9 Kecelakaan 2 1 10 Pembunuhan 0 0 11 Senderan jebol 0 16 12 Tembok penyengker Jebol 0 7 13 Tower Roboh 0 4 14 Atap roboh/Genteng jatuh 0 18 15 Konflik Sosial 0 0 16 Gempa Bumi 51 0 17 Tsunami/Gelombang Pasang 0 1 18 Tertimpa pohon 0 2 19 Tersambar petir 0 1 20 Tersengat listrik 0 0 21 Keracunan Makanan 0 0 JUMLAH 106 322 Sumber : Laporan Kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik
TH. 2013 1 19 2 67 6 8 0 10 7 0 16 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 142
TH. 2014 2 24 14 113 0 1 1 6 2 1 12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 179
Th. 2015 0 42 4 97 3 2 0 3 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 158
Total kejadian 14 184 34 375 96 21 1 25 12 1 50 12 4 19 1 51 2 2 1 1 1 907
Kejadian bencana tidak dapat diprediksi. Berdasarkan tabel 3.6 dari kurun waktu 2011 – 2015 terjadi peningkatan dan penurunan jumlah kejadian bencana. Tahun 2013 kejadian bencana mengalami peningkatan secara signifikan. Namun demikian dari 322 laporan kejadian bencana yang diterima tetap dapat ditangani seluruhnya dengan kata lain mencapai persentase 100 %. Realisasi akumulasi capaian kinerja sasaran sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat pada tabel 3.7
Tabel 3.7. Akumulasi Capaian Sasaran Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif sampai dengan Tahun 2015 dibandingkan dengan Target Akhir Restra Tahun 2010-2015
No. 1 1
Indikator Sasaran 2 Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai dengan response time yang telah ditentukan
Kondisi awal
Rencana Kinerja s/d. Tahun 2015
Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2015
3
4
5
Persentase Capaian Kinerja (%) 6
0
100 %
100 %
100%
18
Tabel 3.7 menunjukan bahwa sasaran Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif secara umum sudah terwujud dengan realisasi 100 %. Keberhasilan ini disebabkan karena meningkatnya intensitas koordinasi antar instansi terkait, ketersediaan sarana dan prasarana yang semakin meningkat jumlahnya dan sesuai keperluan teknis operasional di lapangan, serta meningkatnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung. Kualitas pelayanan dalam tanggap darurat bencana perlu terus ditingkatkan mengingat dalam kurun waktu 2010 – 2015 status bencana masih berstatus lokal dengan dampak yang tidak terlalu luas dan besar. Hal ini sebagai antisipasi bila terjadi bencana dengan dampak cukup luas.
SASARAN STRATEGI 3 : DAMPAK BENCANA YANG SIAP DIPULIHKAN
Dalam mencapai sasaran strategis 3 ini Badan Penanggulangan Indikator
Bencana
Kinerja
Daerah
menetapkan
Utama
kerusakan/kerugian akibat
bencana
Persentase yang dapat
direhabilitasi dan direkonstruksi kembali. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memulihkan kehidupan sosial masyarakat dengan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai dampak dari bencana. Kegiatan pemulihan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah melalui SKPD teknis, maupun dengan memberikan bantuan kepada kelompok – kelompok sosial, serta kepada individu. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja alat ukur terinci pada analisa dalam tabel 3.8 sebagai berikut:
Tabel 3.8 Analisis Capaian Sasaran Dampak bencana yang siap dipulihkan No
Indikator Sasaran
(1) 1
(2) Persentase Kerusakan / Kerugian akibat bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi kembali.
Capaian Kinerja Tahun 2011 (3)
Capaian Kinerja Tahun 2012 (4)
Capaian Kinerja Tahun 2013 (5)
Tahun 2014 Target
100 %
100 %
100 %
100 %
(6)
Capaian Kinerja Realisasi Tahun 2014 (7) (8)
100 %
100 %
Tahun 2015 Target (9)
100 %
Capaian Kinerja Realisasi Tahun 2015 (10) (11)
100 %
100 %
19
Berdasarkan tabel 3.8, realisasi kinerja persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi kembali dari tahun 2011 – 2015 dapat ditangani 100%. Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pase pasca bencana adalah memberikan pelayanan dengan jalan memfasilitasi masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan dengan memverifikasi proposal dan melengkapi persyaratan surat permohonan bantuan tersebut. Kegiatan verifikasi proposal ini juga bertujuan untuk memberikan masukan kepada Pimpinan (Bupati) dalam menentukan besar nilai bantuan yang akan disetujui. Adapun proposal bantuan bencana yang diterima dan diverifikasi selama kurun waktu 2011 – 2015 sebagai dalam tabel 3.9 berikut :
Tabel 3.9 Proposal Bantuan Bencana Yang Terverifikasi Tahun 2011 - 2015
Jenis Proposal
TH. 2011
TH. 2012
TH. 2013
TH. 2014
TH. 2015
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Total Proposal
111
169
93
69
58
14
Berdasarkan Tabel 3.9 yang ditampilkan diatas menunjukkan bahwa, jumlah proposal yang masuk dan dapat diverifikasi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Kegiatan verifikasi adalah kegiatan awal dari serangkaian kegiatan dalam rangka melakukan rehabilitasi atau rekonstruksi pada saat pasca bencana. Kejadian bencana tidak dapat diprediksi dan tidak dapat ditarget. Dari segi kuantitas juga bersifat fluktuaktif. Namun demikian sebagai gambaran data kejadian yang dapat ditampilkan adalah: Pada tahun 2011 proposal yang masuk sebanyak 111 dan dapat diverifikasi seluruhnya, pada tahun 2012 proposal yang masuk sebanyak 169 dan juga dapat diverifikasi seluruhnya. Pada tahun 2013 proposal yang masuk sebanyak 93 dan juga dapat diverifikasi sebanyak 93. Pada tahun 2014 proposal yang masuk sebanyak 69 dan seluruhnya dapat diverifikasi, pada tahun 2015 proposal yang masuk sebanyak 58 dan dapat diverifikasi seluruhnya. Untuk menghitung kinerja menggunakan formula realisasi dibagi target dikalikan 100%. Target proposal yang dipasang pada tahun 2015 sebanyak 59 proposal. Dengan demikian untuk tahun 2015 capaian kinerja dapat dihitung yaitu 58/59x100% = 98,3%. Adapun nilai 98,3% tersebut dapat dikatakan kinerja BPBD 100% karena dari 58 proposal yang masuk seluruhnya dapat diverifikasi. Proposal yang telah diverifikasi ini merupakan dasar bagi Bupati Badung untuk mengeluarkan dana bantuan pasca bencana. Jumlah dana bantuan pasca bencana yang dikeluarkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.10:
20
Tabel 3.10 Bantuan Pasca Bencana Tahun 2011 - 2015
Jenis
TH. 2011 Rp.
TH. 2012 Rp.
TH. 2013 Rp.
TH. 2014 Rp.
Th. 2015 Rp.
Total Bantuan
Bantuan Pasca Bencana
237.500.000
388.300.000
0
0
32.000.000
657.800.000
Dari Tabel 3.10 dapat dijelaskan sbb : Bantuan pasca bencana dari tahun 2011 adalah sebesar Rp.237.500.000 dan tahun 2012 sebesar Rp.388.300.000. Tahun 2013 dan tahun 2014 tidak ada bantuan pasca bencana yang terealisasi, dan tahun 2015 realisasi bantuan pasca bencana sebesar Rp.32.000.000. Bantuan tahun 2011 dan tahun 2012 merupakan bantuan pekerjaan fisik yang langsung ditangani oleh SKPD terkait (Dinas Bina Marga dan Pengairan) dan bantuan dana stimulan bencana kepada beberapa Pura yang terkena bencana. Untuk tahun 2013 dan tahun 2014 bantuan dana stimulan tidak ada realisasi dan juga upaya untuk mencari bantuan ke Provinsi terkendala dengan persyaratan bantuan yaitu pernyataan bencana dari Bapak Bupati. Pada tahun 2015 semua persyaratan dapat dipenuhi dan bantuan bencana dapat direalisasi dari sumber bantuan Gubernur yaitu sebesar Rp.32.000.000 untuk 3 lokasi kejadian.
Realisasi akumulasi capaian kinerja
sasaran sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat pada tabel 3.11
Tabel 3.11. Akumulasi Capaian Sasaran Dampak bencana yang siap untuk dipulihkan sampai dengan Tahun 2015 dibandingkan dengan Target Akhir Restra Tahun 2010-2015
No 1 1
Indikator Sasaran 2 Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat direhabilitas dan direkonstruksi
Kondisi awal
Rencana Kinerja s/d. Tahun 2015
Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2015
3
4
5
Persentase Capaian Kinerja (%) 6
0
100 %
100 %
100%
Dari Tabel 3.11 dapat dijelaskan sbb : Menunjukkan bahwa indikator sasaran persentase kerusakan/kerugian akibat bencana dapat direhabilitasi dan direkonstruksi menunjukkan kondisi awal 0. Pada rencana kinerja sampai dengan tahun 2015 ditargetkan mencapai 100%. Di Tahun 2015 realisasi kinerja berhasil mencapai 100%, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%.
21
3.3
AKUNTABILITAS KEUANGAN Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2015 merupakan
salah satu aspek yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja utama untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Alokasi anggaran melalui APBD tahun 2015
sebesar
Rp.8.107.324.985,00
terdiri
dari
belanja
tidak
langsung
sebesar
Rp.4.731.595.485,00 dan belanja langsung Rp.3.375.729.500,00 Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.156.010.400,00,- belanja barang dan jasa sebesar Rp.2.866.144.100,00, dan belanja modal sebesar Rp. 353.575.000,00. Realisasi anggaran belanja langsung tahun 2015 sebesar 73,07% dengan rincian; belanja pegawai sebesar 77,29%, belanja barang dan jasa sebesar 72,76% dan belanja modal sebesar 96,80%. Belanja langsung tahun 2015 sebagian besar digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang sifatnya rutin atau teknis. Terdapat 3 program utama yang memberikan kontribusi terhadap masing-masing pencapaian kinerja sasaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimana terdapat Program yang pemanfaatan pagu anggarannya masih kecil yaitu pada Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Kedaruratan dan Logistik capaiannya hanya 69,91%. Kecilnya serapan anggaran pada Program ini dikarenakan pos Dana Siap Pakai hanya dapat direalisasikan apabila terjadi bencana dalam skala besar yang didukung dengan Surat Keputusan Penetapan Status Keadaan Darurat dari Bupati Badung. Namun jika dirata-ratakan capaian ketiga program tersebut mencapai 77%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan persentase pemanfaatan anggaran belanja jika dibandingkan dengan tahun 2014. Berikut pagu dan realisasi anggaran sasaran strategis per program tahun 2015 seperti pada tabel 3.12:
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Berdasarkan Pagu Anggaran BPBD No 1 1
2
3
Sasaran Strategis
Program
2 Terwujudnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana Meningkatnya penanganan kedaruratan bencana yang efektif Dampak bencana yang siap untuk dipulihkan
3 Program Pencegahan dan Peringatan Dini
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Kedaruratan dan Logistik Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Anggaran Tahun 2015 Pagu Realisasi 4 304.523.700 277.951.650
1.787.692.350 1.249.822.700
20.372.500
14.796.500
Capaian 5 91,27%
69,91%
72,62%
22
BAB IV PENUTUP 4.1
KESIMPULAN Berdasarkan uraian, analisis dan evaluasi atas capaian 3 sasaran dengan 5 indikator kinerja
utama (IKU), tersirat dengan jelas bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung telah berusaha mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui pencapaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan bertekad membangun sebuah sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih akuntabel melalui SAKIP. Hal tersebut terlihat adanya upaya memperbaiki dokumen Renstra, IKU, Reviu Rencana Kinerja Tahunan, Reviu Perjanjian Kinerja dengan tujuan untuk penyelarasan antara dokumen perencanaan dengan upaya untuk pencapaian tujuan dan sasaran, indikator dan target yang ditetapkan. Secara umum capaian tujuan yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan target, yang mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah hanya memiliki 1 tujuan yang telah terlaksana dengan baik dengan rata-rata capaian kinerjanya 100% sampai dengan tahun 2015.
4.2
REKOMENDASI Dalam rangka perbaikan kinerja kedepan, ada beberapa hal yang perlu mendapat
perhatian diantaranya: 1.
Meningkatkan kualitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan digunakan sebagai alat ukur pencapaian kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen Rencana Strategis berikutnya.
2.
Melanjutkan sasaran-sasaran yang belum tercapai pada Renstra 2010-2015 untuk menjadi sasaran-sararan pada Renstra berikutnya sesuai isu strategis yang berkembang.
Mangupura, 29 Februari 2016 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung,
Drs. I Nyoman Wijaya,M.M Pembina Utama Muda NIP. 19580823 198603 1 013
23
