LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN) sebagai upaya mengintegrasikan sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem pembangunan daerah serta mendorong penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dengan partisipatif. Program ini pada dasarnya memiliki dua agenda besar yaitu peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan pemerintahan lokal dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat atau pembangunan yang bersifat swakelola oleh masyarakat. Program telah dirintis sejak tahun 2006 dengan nama Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP), laboratorium Site Pembangunan Partisipatif (Labsite PP) Tahun 2009, Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) tahun 2010 dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi (PNPM MPd Integrasi) mulai tahun 2011. Pada Tahun Anggaran 2012 sampai sekarang, program ini berubah nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (PNPM MPd Integrasi SPPSPPN). Program ini telah mengalami beberapa kali penyempurnaan kerangka pikir, konsep, kebijakan, perluasan kegiatan, dan penambahan lokasi. Program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program dari pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang dianggap cukup berhasil yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dahulunya disebut dengan Program Pengembangan Kecamatan(PPK). PNPM Mandiri Perdesaan memiliki keunggulan sebagai berikut :
1. Meningkatnya kemampuan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa; 2. Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi; 3. Hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata; 4. Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak lain atau jasa pihak ketiga; 5. Masyarakat terlibat secara aktif dan penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian; 6. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya cukup kuat. Di samping keunggulan-keunggulan di atas, PNPM Mandiri Perdesaan juga memiliki berbagai kelemahan yaitu: 1. Tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ada dalam pembangunan dan masih bersifat adhoc; 2. Partisipasi masyarakat maupun pelembagaan masyarakat masih cenderung bersifat mobilisasi; 3. Keterlibatan pemerintah daerah masih kurang; 4. Ketergantungan terhadap bantuan teknis dari konsultan masih besar; 5. Keterpaduan program pembangunan sejenis masih bersifat lemah baik dari segi dana, waktu, dan mekanisme pengelolaan. 6. Sistem perencanaan menggunakan mekanisme sendiri terpisah dengan perencanaan regular. Berdasarkan pengalaman tersebut, perlu dikembangkan suatu pola pembangunan partisipatif yang berbasis pemberdayaan masyarakat, yang dapat memperkuat keunggulan dari pola PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) dan sekaligus mengeliminir kelemahan-kelemahan yang ada. Salah satu upayanya adalah dengan mengintegrasikan perencanaan partisipatif pola PNPM MPd ke dalam perencanaan pembangunan daerah/reguler. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2010 telah berupaya untuk mengintegrasikan pola perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan ke dalam perencanaan reguler. Untuk Tahun Anggaran 2014, pelaksanaan integrasi di Kabupaten Gunungkidul telah mendasarkan pada SE Bupati Gunungkidul No 411/4743 Tanggal 27 Desember 2013 tentang Tata Cara Musrenbang Integrasi dan Pedoman Perencanaan Pembangunan Tahun 2014. Berdasarkan Surat Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri No. 414.2/1409/ PMD, tanggal 31 Maret 2010, kabupaten Gunungkidul ditunjuk sebagai salah satu lokasi Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP). Tahun 2011, Kabupaten Gunungkidul kembali ditunjuk menjadi lokasi PNPM MPd Integrasi (sebagai pengganti P2SPP) sesuai Surat Menteri Dalam Negeri No.413.21/636/PMD tanggal 4 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi PNPM MPd Integrasi TA 2011. Tahun 2012, Kabupaten
Gunungkidul kembali ditunjuk menjadi lokasi PNPM MPd Integrasi (nama resminya PNPM MPd Integrasi SPP - SPPN) ketiga kalinya sesuai surat Kementerian Dalam Negeri No. 900/7180/PMD tanggal 8 Desember 2012 tentang penetapan lokasi dan Alokasi BLM Program Pendukung PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2012. Pada Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Gunungkidul dipercaya oleh Pemerintah Pusat sebagai lokasi PNPM MPd Integrasi SPP – SPPN berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 414.2/7735/PMD tanggal 7 Nopember 2012 Perihal Penetapan Lokasi PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Tahun Anggaran 2013. Pada Tahun 2014 Kabupaten Gunungkidul dipercaya lagi oleh pemerintah Pusat sebagai lokasi PNPM MPd Integrasi SPP – SPPN berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 414.2/8509/PMD tanggal 16 Desember 2013 Perihal Penetapan Lokasi PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Tahun Anggaran 2014. PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN merupakan program Pemerintah yang ditujukan sebagai upaya mengintegrasikan sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem pembangunan regular daerah. PNPM MPd Integrasi SPPSPPN memberikan tekanan pada aspek penguatan pemerintahan lokal. Karena penguatan dan pelembagaan pembangunan partisipatif hanya dapat dilakukan apabila pemerintah lokal (daerah) memiliki kebijakan dan memberikan dukungan (anggaran dan regulasi) yang berpihak kepada rakyat. Pada tataran operasional, pengintegrasian mensyaratkan adanya perencanaan pembangunan di tingkat desa (RPJM Desa), yang didukung dengan peningkatan manajemen pemerintahan desa sebagai basis. Pada konteks itu, efektivitas fasilitasi untuk memastikan pemerintah desa membentuk dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes), menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) dan Pertanggungjawaban Kepala Desa (Kades) secara rutin menjadi penting. Hal itu juga harus disertai dengan peningkatan kualitas proses dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten serta keselarasan rencana kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber, khususnya APBD. Proses dimaksud, memunculkan berbagai isu penting yaitu: keselarasan penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD dengan hasil-hasil Musrenbang (desa dan kecamatan), akomodasi usulan masyarakat dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD serta dukungan Peraturan Daerah (Perda) terkait isu-isu di atas. Perencanaan program kegiatan pembangunan di daerah, baik yang akan didanaidari APBN, APBD Provinsi maupun APBD kabupaten, dan atau sumber dana lainnya yang sah diarahkan sepenuhnya pada pencapaian visi dan misi daerah. Visi dan misi daerah tersebut merupakan kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Target-target kinerja dalam RPJMD harus direalisasikan melalui berbagai program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah, termasuk di dalamnya didukung melalui program PNPM-MPd.
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010 – 2015 dijiwai filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu: “DHAKSINARGHA BUMIKARTA” yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah dalam menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul tersebut sesuai dengan Filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: “HAMEMAYU HAYUNING BAWANA”. Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul DHAKSINARGHA BUMIKARTA merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi Daerah yang subur dan makmur, dalam rangka mencapai HAMEMAYU HAYUNING BAWANA, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya. Berlandaskan filosofi Kabupaten Gunungkidul, maka Visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah, dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2015 adalah: “Mewujudkan Gunungkidul yang Lebih Maju, Makmur, dan Sejahtera”. Pernyataan visi tersebut dilandasi filosofi gotong royong untuk membangun kesamaan persepsi, sikap, komitmen, perilaku, etos kerja, dan partisipasi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama 5 (lima tahun) ke depan. Untuk mewujudkan atau merealisasikan visi daerah tersebut, maka disusunlah beberapa misi daerah yang lebih operasional. Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, untuk mencapai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, sesuai dan selaras denganisi substansinya, makadirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 sebagai berikut: 1. Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran. 2. Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan sebagai penggerak perekonomian daerah. 3. Peningkatan pengelolaan pariwisata. 4. Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, professional, dan peduli. 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Desa telah mengatur mekanisme perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan rencana pembangunan desa. Prinsip utama yang dianut dalam Peraturan Daerah ini adalah Satu Desa Satu Perencanaan (One Village One Plan) yaitu kewajiban desa untuk menyusun RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan RKP Desa sebagai dokumen rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kemudian untuk menjamin kuota usulan setiap kecamatan melalui mekanisme Musrenbang Partisipatif di Kecamatan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomr 40 Tahun 2012 tentang Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) yang pada Tahun Anggaran 2014 melalui APBD Kabupaten telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.000.000.000,(Delapan Belas Milyard Rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp. 21.600.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyard Enam Ratus Juta Rupiah). 1.2.Landasan Hukum Kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN merujuk pada: 1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 2.
Undang-Undang Nomor Nomor 25 Perencanaan Pembangunan Nasional.
Tahun
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Perencanaan Pembangunan Desa;
8.
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor-PER 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Nomor
66
2004
tentang
Tahun
Sistem
2007 tentang
11. 12.
Panduan Teknis Perencanaan Pembangunan Desa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2 / 5223 / PMD tanggal 16 September 2008 tentang Pedoman Pembangunan Partisipatif;
13.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 / PMK 07 / 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
14.
Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM – Mandiri Perdesaan dan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) dari Pemerintah Pusat;
15.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2 / 1408 / PMD tanggal 31 Maret 2010 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
16.
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/8509/PMD tanggal 16 Desember 2013 perihal Penetapan Lokasi PNPM Integrasi SPP SPPN Tahun Anggaran 2014;
17.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2 / 2207 / PMD tanggal 18 Mei 2010 Tentang Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan;
18.
Peraturan DaerahNomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19.
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa;
20.
Surat Direktur Jenderal PMD, Kemendagri Nomor 414.2/8509/PMD tentang Penetapan Lokasi PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN TA 2014;
21.
SE Bupati Gunungkidul No 411/4743 Tanggal 27 Desember 2013 tentang Tata Cara Musrenbang Integrasi dan Pedoman Perencanaan Pembangunan Tahun 2014.
1.3. Pengertian 1.
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan kuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
2.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
3.
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4.
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap hasil-hasil kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan;
5.
Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki kompetensi/kecakapan substansif dan teknis serta memiliki ketrampilan penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas memandu dan mendampingi masyarakat dan pemerintah desa melaksanakan tugas-tugasnya;
6.
Forum SKPD adalah Forum yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi/sub-fungsi, kegiatan sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggrarannya difasilitasi oleh SKPD terkait;
7.
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
8.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa adalah laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD mengenai seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB-Desa, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD;
9.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah; 11. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten pada tahun anggaran berikutnya; 12. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desadan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya; 13. Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program; 14. Partisipasi adalah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan;
15. Partisipatif mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan; 16. Pagu Indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kecamatanuntuk mendanaiprogram kegiatan prioritas; 17. Pengintegrasian adalah penyatupaduan partisipatif kedalam mekanisme reguler;
proses
perencanaan
18. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik; 19. Pengelolaan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki, baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan; 20. Perencanaan adalah rangkaian kegiatan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada identifikasi masalah, pemetaan wilayah dan analisa para pelaku dengan menggunakan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan/hasil yang telah ditetapkan; 21. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk memcapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi pemerintah; 22. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja, dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJM-Desa; 23. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang diselanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun; 25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa,
kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan Program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. 26. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran; 27. Setrawan adalah pegawai negeri sipil yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental dikalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata kepemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif; 28. Sinergi adalah keterpaduan dan keselarasan pendekatan, arah dan atau kebijakan untuk mencapai tujuan secara tepat; 29. Strategi adalah rumusan langkah dan cara yang tepat dan efektif untuk mewujudkan visi dan misi; 30. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan; 31. Pekerjaan yang dapat di swakelolakan adalah a) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat; b) pekerjaan survey, pekerjaan industri kreatif, inovatif, budaya dan penelitian laboratorium, Penelitian dan pengembangan dalam negeri, Pengembangan industri pertahanan, alutsista dan almatsus dalam negeri; c) pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I; 32. Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah adalah kegiatan mengadakan barang/jasa yang dibiayai dengan APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa; 33. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; 34. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa. 1.4. Tujuan Penyusunan PNPM Integrasi SPP-SPPN sebagai upaya mengintegrasikan sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler, dirancang untuk mendorong dan menguatkan inisiatif daerah dalam melaksanakan program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, karakteristik, kekhususan, dan kebutuhan daerah.Untuk mencapai maksud tersebut, telah disusun kebijakan berupa pedoman perencanaan partisipatif secara nasional yaitu Panduan Teknis Integrasi dan Pedoman Pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Sebagai tindak lanjutnya maka perlu disusun ketentuan dan tatacara pelaksanaan kegiatan yaitu Petunjuk Teknis Operasional (PTO) sesuai kondisi, karakter, kekhususan dan kebutuhan daerah (sesuai
prinsip desentralisasi pengelolaan) guna menjamin pelaksanaan kegiatan integrasi dapat berjalan terorganisir, sistematis, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan daerah. PTOPNPM IntegrasiSPP-SPPN ini merupakan penjabaran dari Panduan Teknis Integrasi dan Pedoman Pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPPSPPN, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTO PNPM Mandiri Perdesaan.
BAB II KONSEP DAN KEBIJAKAN PNPM MPd INTEGRASI SPP-SPPN 2.1. Konsep PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Dalam konteks peningkatan kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat seperti halnya PNPM Mandiri Perdesaan, upaya mengintegrasikan perencanaan pembangunan partisipatif menjadi sebuah program kerja yang bersifat strategis. Perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan diintegrasikan dengan perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Agenda pengintegrasian program ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan utamanya terkait dengan instruksi untuk melaksanakan Integrasi PNPM Mandiri Perdesaan dengan Perencanaan Desa dan Daerah. Rumusan tindakan dalam rangka integrasi dimaksud meliputi: 1. Menyusun mekanisme penyatuan perencanaan berbasis masyarakat ke dalam forum yang bersifat partisipatif di tingkat desa. 2. Menyusun mekanisme pendampingan agar masyarakat desa mampu menyiapkan program jangka menengah desa yang bersifat komprehensif. 3. Menyusun mekanisme agar program jangka menengah desa yang disusun melalui proses partisipatif dapat disatukan dengan program jangka menengah desa yang reguler sehingga menghasilkan program berbasis masyarakat. 4. Menyusun mekanisme agar aparat desa dapat mengakomodir dan memproses RPJM desa sebagai bahan musrenbang di tingkat yang lebih tinggi. 5. Menyusun mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat melalui instrumen PNPM Mandiri Perdesaan. 2.1.1. Ranah Pengintegrasian PNPM MPd SPP-SPPN Ranah pengintegrasian terdiri dari : 1. Pengintegrasian horisontal, yaitu penyatupaduan proses perencanaan PNPM-Mandiri Perdesaan maupun program lainnya ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler (Musrenbang).
Gambar 1 Integrasi Horisontal
2.
Pengintegrasian vertikal, yaitu penyelarasan perencanaan teknokratik dan politik dengan perencanaan partisipatif.
Gambar 2 Integrasi Vertikal
3.
Titik Temu Integrasi Gambar 2 Proses pengintegrasian dengan perencanaan PNPM-MP dimulai tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa, di kecamatan dan di kabupaten. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari MAD Sosialisasi. Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap Review RPJM Desa. Perencanaan kegiatan di kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai dengan MAD penetapan usulan. Perencanaan kegiatan di kabupaten adalah perencanaan koordinatif, dimulai dari keterlibatan delegasi kecamatan dalam Forum SKPD sampai dengan Musrenbang RKPD Kabupaten.
Secara diagramatik pengintegrasian digambarkan dalam Gambar 3.
perencanaan
dapat
Gambar 3. Titik Temu Integrasi
2.1.2. Anasir / Unsur-unsur Secara prinsip yang diintegrasikan adalah unsur-unsur sistem sebagaimana yang telah dilaksanakan di PNPM Mandiri Perdesaan dengan sistem pembangunan reguler sebagai berikut : 1. Nilai / Prinsip Nilai-nilai yang diwujudkan sebagai prinsip dalam pelaksanana PNPMMPd, diintegrasikan agar terinternalisasi dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dikelola secara reguler. 2. Mekanisme Pengambilan Keputusan Ketentuan dan tatacara yang menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan pembangunan dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Antar Desa (MAD) dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan berpihak kepada masyarakat miskin, diintegrasikan untuk mewarnai proses pengambilan keputusan dalam proses Musrenbang, dimulai dari Musdus, Musyawarah Desa Sektoral, Musrenbang Desa, dan Musrenbang Kecamatan.
3.
Mekanisme Proses Perencanaan Proses perencanaan PNPM-MP, mulai dari MMDD, Musdes Perencanaan, Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas dan Pendanaan diintegrasikan ke dalam proses reguler, yaitu penyusunan RPJM-Desa dan rencana kegiatan tahunan (RKP-Desa), Musrenbang Desa, dan Musrenbang Kecamatan. Integrasi Program akan mengakhiri kelemahan mendasar perencanaan PNPM-MPd yang berulang dan ad hoc, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa. 4. Mekanisme Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat, yang menjadi salah satu keunggulan PNPM-MPd diintegrasikan agar terwujud pola standar pengelolaan kegiatan yang didanai dari berbagai sumber (ADD, Swadaya, Program, APBD, dan lain-lain) 5. Mekanisme Pertanggungjawaban Ketentuan dan tatacara pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan secara terbuka dan akuntabel sebagaimana diterapkan salam PNPMMPd diintegrasikan ke dalam mekanisme pembangunan desa sehingga tercipta pola standar pertanggungjawaban pengelolaan pembangunan desa. 6. Pelaku Pengintegrasian pelaku berarti meleburkan fungsi ke dalam dan pendaya-gunakan personil pelaku program oleh lembaga-lembaga reguler (LPMD, Pemerintahan Desa, BPD dll).
2.2. Kebijakan dan Strategi PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN 2.2.1. Tujuan 1. Umum : Menyatupadukan Sistem Pembangunan Partisipatif pola PNPM-MPd dan program sejenis ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionaldi daerah dan menyelaraskan perencanaan teknokratik, politis, dengan perencanaan partisipatif; 2. Khusus : Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa; Mendorong penyelarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan hasilhasil Musrenbang Kecamatan; Mendorong penyelarasan dan sinkronisasi rencana kegiatan dan penganggaran; Meningkatkan manajemen pemerintahan desa; Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan, terutama pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif;
Meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan pemerintahan, utamanya aparatur Pemerintahan Desa.
aparatur
2.2.2. Prinsip a. Desentralisasi Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan RI. b. Efektif dan Efisien Proses (langkah dan cara kerja) dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. c. Prioritas Masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfatan untuk pengentasan kemiskinan. d. Partisipasi Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyak pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. e. Keterpaduan, keselarasan dan kesatupaduan kebijakan Arah dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan program lebih menekankan sistem penyelarasan perencanaan politik, teknokratisdengan mengacu pada perencanaan partisipatif yang diintegrasikan kedalam sistem reguler, f. Kesetaraan dan Keadilan Gender Seluruh tahapan pelaksanaan program, wajib menjaga kesetaraan dan keadilan gender, yang artinya baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan pembangunan. g. Transparansi dan akuntabel Masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif maupun legal. h. Keberlanjutan Mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggung jawab untuk menjaga, mendayagunakan, mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan sistem. i. Pemerataan Pembangunan Bahwa pembangunan menjadi hak dari seluruh masyarakat di seluruh wilayah kabupaten, sehingga pembangunan tidak boleh terpusat kepada satu wilayah/kecamatan tertentu. Pemerataan tidak berarti setiap wilayah/kecamatan mendapat alokasi yang sama, tetapi tergantung kepada kebutuhan masing-masing kecamatan dan skala prioritas sesuai dengan berbagai indikator penentu.
j.
Rasional Mendorong rasionalisasi dalam perencanaan pembangunan desa, sehingga perencanaan disusun sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada.
2.2.3. Kerangka Kerja a. Otonomi Daerah Integrasi program dilaksanakan dalam kerangka kerja Otonomi Daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban (daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Pemberdayaan Masyarakat Integrasi Program menjadi sarana peningkatan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pembangunan. c. Penguatan Demokrasi Pelaksanaan penguatan pengintegrasian menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan praktik demokrasi ditingkat lokal. 2.2.4. Strategi a. Mendorong efektifitas pelaksanaan regulasi (Peraturan) Semua kegiatan yang dilakukan berdasar pada dan untuk penguatan pelaksanaan peraturan (produk hukum) yang telah ditetapkan, yang berkaitan langsung maupun yang relevan bagi penguatan penyelenggaraan pembangunan partisipatif. b. Menyatu dengan dan menguatkan mekanisme reguler Semua kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan atau menjadi bagian dari kegiatan reguler sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan. c. Mendorong perumusan isu strategis pembangunan partisipatif Perencanaan dan perumusan pembangunan partisipatif perlu dipahami sebagai proses pelibatan masyarakat dengan mempertimbangkan dinamika, permasalahan dan perkembangan masyarakat, capaian pelaksanaan pekerjaan, arah kebijakan/regulasi. Perumusan Isu Strategis juga perlu mempertimbangkan filosofis, kerangka logis, perspektif program, granddesign PNPM Mandiri Integrasi dan pilihan paradigma pembangunan. Perumusan isu strategis ini yang menjadi basis dalam merumuskan tindakan strategis atau program strategis. d. Menegaskan arah/orientasi aksi Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dan proses Pelaksanaan Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif memiliki arah dan titik sentuh yang jelas sesuai sasarannya : Pemerintah Daerah,diorientasikan untuk penguatan komitmen dan mendorong reorientasi kebijakan untuk penguatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Masyarakat sipil, diorientasikan untuk membangun kesadaran kritis dan peningkatan kapasitas. Masyarakat politik, diorientasikan untuk meningkatkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan dukungan regulasi. e. Reorientasi Pelatihan Konsultan dan Fasilitator Rancangaan pelatihan diorientasikan untuk mengembangkan kemampuan dan sikap fasilitator sesuai tuntutan dan kebutuhan pengintegrasian. f. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya tawar politik rakyat dalam pengelolaan pembangunan; g. Mendorong Pemerintah Daerah melakukan reorientasi kebijakan untuk penguatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat; h. Mendorong masyarakat politik (DPRD) meningkatkan keberpihakannya kepada rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan penguatan sistem pembangunan partisipatif. 2.2.5. Sasaran Sasaran PNPM MPd IntegrasiSPP-SPPN adalah a. Meningkatnya kapasitas pelaku masyarakat (KPMD), Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus BPD, dan Pengurus LPMD; b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan BPD, LPMD, dan kelembagaan lainnya di tingkat desa; c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKAD dan UPK; d. Meningkatnya kapasitas dan fungsi Pemerintah Daerah melaksanakan pengintegrasian sebagai wujud penguatan sistem pembangunan partisipatif; e. Meningkatnya keselarasan Renja SKPD dengan hasil Musrenbang Kecamatan; f. Meningkatnya peran DPRD mendorong proses pengintegrasian; g. Meningkatnya keterpaduan rencana kegiatan dan anggaran; h. Meningkatnya keselarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dengan RPJM Desa dan Musrenbang Kecamatan; i. Meningkatnya dukungan regulasi/Peraturan Daerah untuk penguatan pembangunan partisipatif. 2.2.6. Ketentuan Dasar Ketentuan dasar pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian. Ketentuan dasar ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan Dasar meliputi :
1. Desa Berpartisipasi Seluruh desa berhak ikut berpartisipasi dalam proses atau alur tahapan. Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM MPd Integrasi SPPSPPN, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Desa yang terkena sanksi program tidak berhak mendapatkan dana BLM PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Desa yang berhak untuk mengajukan usulan kegiatan, wajib memiliki dokumen RPJM Desa dan RKP Desa sesuai dengan ketentuan yang ada. 2. Swadaya Masyarakat dan Desa Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Swadaya masyarakat dan desa merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Orientasi setiap pelaksanaan kegiatan harus didasarkan atas keswadayaan dari masyarakat atau desa. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan kegiatan. 3. Kriteria dan Jenis Kegiatan Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria : a. Mencerminkan visi dan misi desa dan kegiatan tersebut wajib tertuang dalam RPJM Desa dan RKPDesa. b. Memenuhi kebutuhan antar desa dalam satu kecamatan, dan atau antar kecamatan. c. Kegiatan yang diusulkan, bermanfaat untuk minimal 2 (dua) desa dalam satu kecamatan. d. lebih bermanfaat bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). e. berdampak langsung terhadap pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan f. dapat dikerjakan oleh masyarakat secara swadaya/swakelola. g. didukung oleh potensi dan sumber daya yang ada. h. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan. Adapun jenis-jenis kegiatan yang dapat dibiayai melalui BLM PNPM Integrasi SPP – SPPN adalah: a. Kegiatan peningkatan kualitas dan akses pelayanan bidang pendidikan b. Kegiatan peningkatan kualitas dan akses pelayanan bidang kesehatan
c.
Kegiatan peningkatan sarana prasarana yang mendukung pengembangan pariwisata d. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar/infrastruktur perdesaan yang dapat memberikan manfaat dan dampak ekonomi riil dan kolektif baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat e. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan(human invesment) bagi masyarakat. 4. Jenis Kegiatan yang Dilarang PNPM Mandiri Perdesaan (termasuk PNPM Integrasi) melarang untuk mengembangkan beberapa kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam daftar larangan. Pelarangan ini didasari oleh komitmen Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup, melindungi kesehatan masyarakat, perlindungan hak anak, dan lebih memberikan perhatian kepada masyarakat umum terutama masyarakat miskin. Usulan yang tercantum dalam daftar larangan berikut tidak akan didanai oleh PNPM Integrasi SPP-SPPN, dan usulannya dinyatakan tidak layak.Berikut rincian daftar larangan dimaksud. a. Pembiayaan apa saja yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik. b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor dan tempat ibadah. c. Pembelian chainsaw, NARKOBA,senjata, bahan peledak, Asbes, dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dll). d. Pembiayaan gaji pegawai negeri. e. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak dibawah usia kerja. f. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, dan penjualan barang-barang yang mengandung tembakau. g. Kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi terkait yang mengelola lokasi tersebut. h. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan/terumbu karang. i. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai. j. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha. k. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 M Kubik.
5. Sanksi Sanksi adalah bentuk-bentuk pelaksanaan peraturan terhadap pelanggaran kesepakatan dan aturan yang telah dibuat dalam PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Sanksi dapat berupa : a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku c. Sanksi program adalah sanksi yang diberikan oleh program/ pemerintah apabila kecamatan atau desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan/PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN sesuai aturan yang berlaku, seperti : menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan. Kecamatan atau desa tersebut akan dimasukkan sebagai lokasi potensi bermasalah atau lokasi bermasalah. Lokasi potensi bermasalah atau potensi bermasalah dapat dikenakan sanksi yang berupa penundaan pencairan dana yang sedang berlangsung, penghentian pencairan dana, pembatalan pembarian dana BLM atau tidak dilibatkan dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN berikutnya.
BAB III PENGELOLAAN KEGIATAN 3.1. Jenis Kegiatan 3.1.1. Kegiatan Pengintegrasian Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk terwujudnyapengintegrasian. Kegiatan pengintegrasian meliputi:
mendorong
3.1.1.1. Perencanaan Pembangunan Desa 3.1.1.1.1. Penyusunan atau Penyempurnaan RPJM-Desa. Kegiatan penyusunan RPJM Desa dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun. Tahapan kegiatan dalam penyusunan RPJM Desa mencakup : a. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) b. Penyusunan Rancangan RPJM c. Pembahasan Rancangan RPJM Desa d. Musrenbang RPJM Desa e. Penetapan RPJM Desa Dalam hal desa sudah mempunyai RPJM Desa maka dilakukan evaluasi dan review terhadap RPJM Desa tersebut. Review dilakukan untuk melihat kesesuaian perencanaan dengan kondisi terkini. Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa agar berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2012. 3.1.1.1.2. Penyusunan RKPDesa. Penyusunan RKP Desa dilakukan setiap tahun sebagai Agenda Musrenbang Desa. RKP Desa dimaksud menjadi dasar dalam penyusunan APBD. 3.1.1.1.3. Penguatan Musrenbang Desa. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah masyarakat yang diselenggarakan setiap tahun oleh pemerintahan desa untuk review RKP Desa tahun anggaran sebelumnya dan menyepakati rencana kegiatan desa tahun anggaran berikutnya. Musrenbang Desa bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, dan hasil dari proses penggalian gagasan di kelompok-kelompok/dusun. Input dari Musrenbang Desa antara lain: daftar prioritas masalah dari tingkat kelompok/dusun, peta sosial desa, RPJM Desa, indikasi ADD, isu strategis kabupaten, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Salah satu output dari Musrenbang ini adalah prioritas usulan desa yang diusulkan untuk didanai dengan dana BLM PNPM MPd Integrasi. Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Desa sesuai jadwal musyawarah pembangunan yang ditetapkan oleh Pemda. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah masyarakat yang diselenggarakan setiap tahun oleh pemerintahan desa untuk review RKP Desa tahun anggaran sebelumnya dan menyepakati rencana kegiatan desa tahun anggaran berikutnya. Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang sesuai jadwal musyawarah pembangunan yang telah ditetapkan.
3.1.1.1.4. Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders kecamatan untuk mendapatkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di kecamatan tersebut. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten tahun berikutnya. Musrenbang Kecamatan diselenggarakan dengan tujuan untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari tingkat Desa dalam satu wilayah kecamatan dengan rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten di kecamatan bersangkutan sehingga menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas ke Musrenbang Kabupaten.Salah satu output dari Musrenbang Kecamatan adalah daftar prioritas usulan yang akan didanai oleh PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. 3.1.1.1.5. Penulisan Usulan Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah menjadi prioritas dalam Musrenbang Kecamatan. Proses ini dilakukan oleh TPU yang telah dipilih dalam musyawarah desa PNPM MPd. Penulisan usulan ini dilakukan lengkap dengan desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 3.1.1.1.6. Verifikasi Usulan Kecamatan Verifikasi usulan merupakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa untuk didanai PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Verifikasi usulan kegiatan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk di kecamatan dengan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 orang yang memiliki keahlian sesuai usulan kegiatan. Tim Verifikasi melakukan verifikasi baik secara administrasi maupun lapangan sebelum memberikan rekomendasi kelayakan usulan. Proposal lengkap dan rekomendasi Tim Verifikasi disampaikan kepada Tim Kabupaten paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. 3.1.1.7. Verifikasi Kabupaten Verifikasi dilakukan oleh SKPD/instansi terkait tingkat kabupaten terhadap proposal yang diajukan, untuk pengecekan terhadap program SKPD. Apabila ternyata usulan kecamatan sudah dianggarkan oleh SKPD maka usulan tersebut dinyatakan tidak layak. Dalam tahap ini juga dilakukan evaluasi terhadap desain teknis dalam proposal. 4.
Musrenbang Kabupaten Musrenbang kabupaten adalah Musyawarah stakeholders (para pengambil keputusan) kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD.
Salah satu output dari Musrenbang Kabupaten ini adalah menyepakati dan menetapkan kegiatan yang didanai oleh dana BLM PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Hasil ketetapan ini selanjutnya akan ditetapkan dalam Surat Penetapan Kegiatan. 3.1.1.2. Peningkatan Manajemen Pemerintahan Desa Pembentukan Peraturan Desa tentang RPJM Desa, APB Desa, dan Peraturan desa (perdes)lainnya. LPPD dan LKPj Kades Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) merupakan forum pertanggungjawaban TPK kepada Desa. Untuk mewujudkan transparansi dan melembagakan proses pertanggungjawaban ini, maka Kepala Desa juga menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dalam sidang/rapat BPD. Penguatan Profil Desa Dalam rangka tertib data dan potensi desa, Desa harus menyusun profil desa sebagai bahan dalam penyusunan rencana pembangunan desa (RPJM Desa dan RKP Desa). 3.1.1.3. Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Desa dan Daerah Penguatan Musrenbang Kecamatan. Fasilitasi penyelarasan Jaring Asmara dengan Musrenbang (Desa danKecamatan). Fasilitasi rapat koordinasi unit perencana SKPD. Penguatan Musrenbang Kabupaten. Fasilitasi terbentuknya Setrawan kabupaten yang terdiri dari lintas SKPD terkait. Fasilitasi terbentuknya komitmen Pemda merealisasikan hasil usulan prioritas Musrenbang di semua tahapan untuk mendapatkan prioritas pendanaan pada setiap SKPD Fasilitasi tersedianya dukungan pendanaan dari daerah (APBD) untuk bantuan langsung masyarakat, pengelolaan program dan/atau peningkatan kapasitas pelaku PNPM MPd Integrasi SPPSPPN dalam rangka keberlanjutan program. 3.1.1.4. Peningkatan dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD Fasilitasi audiensi dengan Bupati terkait kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah. Fasilitasi dengar pendapat (Hearing), konsultasi atau pertemuan dengan DPRD Dengar pendapat/konsultasi ataupun pertemuan dengan DPRD merupakan upaya untuk penyampaian aspirasi masyarakat dalam rangka mendapatkan dukungan DPRD mengenai upaya peningkatan penintegrasian. Dukungan DPRD yang diharapkan dapat berupa dukungan dalam pembuatan Perda serta Pendanaan.
3.1.1.5. Penyelarasan Pendanaan Swakelola oleh Masyarakat. Mengembangkan pendanaan swakelola oleh masyarakat melalui Kelompok Masyarakat. Memperkuat kapasitas kelembagaan program di Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang terlibat dalam pengendalian sistem perencanaan pembangunan partisipatif dan swakelola oleh masyarakat. Mengembangkan jejaring antar SKPD dalam memfasilitasi pengelolaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN/ program pemberdayaan adhoc lainnya dan program bersumber APBD yang dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, agar fungsi dan peran kelembagaan di desa dan kecamatan menjadi optimal. Mendukung pendampingan teknis (technical assistance) dalam pelaksanaan replikasi/ adopsi program swakelola oleh masyarakat. 3.1.1.6. Fasilitasi Penyusunan Regulasi Daerah Regulasi Daerah yang terkait dengan pengintegrasian perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah dan pembagian urusan antara pemerintah kabupaten dengan perencanaan pembangunan desa serta Regulasi Daerah lainnya yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perdesaan. 3.1.1.7. Peningkatan Dukungan Keberlanjutan dan Kemandirian Ruang Belajar Masyarakat (RBM). Kegiatan ini menggunakan anggaran DOK RBM. Penguatan Manajemen RBM dan Pokja RBM.
Penguatan Optimalisasi implementasi kegiatan Pokja RBM.
Mendukung modul dan bahan bacaan Pokja RBM.
Mengembangkan Tempat Belajar Masyarakat (TBM).
Pelestarian dan keberlangsungan Pokja RBM dan TBM.
3.1.1.8. Penguatan dukungan keberlanjutan dan kemandirian Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM).
Penguatan Strategi Pengembangan TPM.
Penguatan Optimalisasi implementasi kegiatan TPM.
Mendukung modul dan bahan bahan bacaan pelatihan TPM.
Penguatan TPM menjadi bagian terpenting pengkaderan tenaga pelatih masyarakat.
3.1.1.9. Peningkatan dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD Merumuskan rancangan kebijakan Skenario Satu Perencanaan, Satu Penganggaran dalam pembangunan partisipatif, penerapan pagu indikatif dan swakelola masyarakat. Fasilitasi audiensi dengan Bupati. Fasilitasi dengar pendapat (hearing) DPRD. Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah (Perda). 3.1.1.10. Peningkatan Kapasitas Kegiatan Berbasis Antar Desa/Kawasan Pendukung Ekonomi Perdesaan. Peningkatan kualitas kegiatan berbasis antar desa/ kawasan pendukung ekonomi perdesaan. Meningkatan kualitas perencanaan dan kegiatan strategis antara desa/ kawasan dalam mendukung pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perdesaan. Melakukan identifikasi faktor-faktor pengungkit dalam mendukung pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi perdesaan. Merumuskan strategi kegiatan antar desa/ kawasan menjadi agenda dalam penyelarasan renstra kecamatan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Strategi kegiatan antar desa/ kawasan menjadi bagian pendekatan pengelolaan manajemen pembangunan partisipatif yang peka terhadap potensi konflik. 3.1.2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas. 1. Cakupan Kegiatan peningkatan kapasitas dan pelatihan dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap pelaku sesuai tuntutan dan kebutuhan pengintegrasian, mencakup: Pelatihan KPMD, Kader Teknis, LPMD, Tim Penyusun RPJMDesa ( Tim 11), BKAD, PL, UPK, dan kelembagaan pendukung lainnya. Pelatihan BPD, Kades, Sekdes dan Perangkat Desa lainnya. Penguatan Kapasitas Tim Pemandu dan Tim Delegasi/Utusan Musrenbang (Desa, Kecamatan, Forum SKPD dan Kabupaten) dan Pengawalan sampai pada pembahasan di DPRD. Pelatihan/TOT Setrawan kecamatan dan Setrawan kabupaten. Pelatihan/TOT Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM). Lokakarya/workshop Ruang Belajar Masyarakat (RBM). Pelatihan dan peningkatan kapasitas Pokja RBM. Kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas yang dilakukan Pokja RBM. Kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh TPM.
Kegiatan pelatihan lainnya dalam mendukung pengintegrasian SPP SPPN.
2. Penyelenggaraan Pelatihan KPMD, Kader Teknis, LPMD, Kerjasama Desa, BKAD, UPK, BPD, Kades, Sekdes dan Aparat Desa lainnya diselenggarakan oleh BKAD sebagai penanggungjawab kegiatan yang dibantu oleh panitia pelaksana. Pelatihan Setrawan dilaksanakan oleh Satker Kabupaten sesuai ketentuan Urusan Bersama ( UB ). Pelaksanaan penguatan kapasitas Tim Pemandu dan Delegasi/Utusan Musrenbang (Desa, Kecamatan, Forum SKPD dan Kabupaten) oleh Satker Kabupaten. Penyelenggaraan kegiatan RBM dilaksanakan oleh Pokja RBM (Community Based Monitoring/CBM, Advokasi Hukum, Media Alternatif, Tim Legal Drafting, Diskusi Kritis tentang Pengarusutamaan Integrasi dan Kebutuhan Lokal Lainnya); Penyelenggaraan kegiatan pelatihan masyarakat oleh TPM. Kegiatan ini dilakukan secara sukarela dan TPM mempunyai kompetensi yang melekat dan dimiliki oleh pelaku yang terlibat dalam RBM. TPM diharapkan mendukung kinerja Pokja Kabupaten. Kedudukan TPM di dalam Pokja Kabupaten diharapkan ada di dalam setiap bidang yang dikelola. TPM adalah unsur yang memiliki kompetensi teknis pelatihan masyarakat. 3. Pengelolaan
Kegiatan RBM dikelola secara mandiri, sistematis dan dipertanggungjawabkan secara transparan pada musyawarah pelaku di kabupaten, kecamatan dan desa. Rancangan dan modul pelatihan disiapkan oleh Pokja RBM yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten di lokasi PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Penguatan kapasitas Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) dilakukan oleh Pokja RBM. Peningkatan kapasitas dan pelatihan oleh TPM menjadi tanggungjawab Pokja RBM. Penyenggaraan dan pengorganisasian pelatihan di tingkat kecamatan dilakukan oleh BKAD atau Tim yang dibentuk oleh BKAD yang dipertangungjawabkan secara transparan pada musyawarah pelaku di kecamatan dan desa.
4. Tenaga Pelatih Masyarakat ( TPM). TPM dibentuk dalam rapat pembentukan yang diselenggarakan BKAD. Anggota TPM adalah warga masyarakat kecamatan setempat yang memiliki kemampuan dibidang tertentu khususnya berkaitan
dengan pelatihan yang dibutuhkan untuk pengembangan potensi masyarakat. Jumlah anggota TPM disesuaikan dengan kondisi, daya dukung dan kebutuhan kecamatan setempat, sekurang-kurangnya 5 orang per kecamatan. Sebelum melaksanakan tugasnya, anggota TPM perlu memperoleh pembekalan (Training of Trainer / TOT).
5. Ruang Belajar Masyarakat (RBM) 1) Pembentukan RBM atau pergantian pengurus dilakukan dalam Workshop/Lokakarya RBM; 2) Pengelola organisasi kerja dan kegiatan RBM adalah suatu gugus tugas atau Kelompok Kerja (selanjutnya disebut Pokja RBM) Kabupaten; 3) Anggota Pokja Kabupaten sekurang-kurangnya adalah unsur BKAD (pengarah/quality control dan pengemban amanat/mandatory masyarakat), UPK (karena memiliki keterampilan teknis pengelolaan kegiatan dan keuangan), TPM (teknis, substansi pelatihan dan peningkatan kapasitas), Setrawan (fasilitator pemerintahan) dan unsur lain sesuai kebutuhan, unsur kelompok profesi, akademisi, organisasi sosial dan pemangku kepentingan di wilayah kabupaten, 4) Peran dan tugas Pokja Kabupaten adalah memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan keberlanjutan RBM, 5) Sebelum melaksanakan tugasnya, Pokja RBM dilakukan pembekalan (Training of Trainer / TOT), 6) RBM sekurang-kurangnya membentuk Pokja, a) Community Base Monitoring/CBM, b) Advokasi Hukum, c) Media Alternatif, d) Pengintegrasian SPP-SPPN dan e) Pokja lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Lokal). Adapun Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) di Kabupaten Gunungkidul dalam struktur organisasinya meliputi: Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Pelatihan dan Pemantauan Berbasis MAsyarakat, Bidang Hukum, Bidang Ekonomi, Bidang Kelembagaan, Bidang Media, dan Bidang Budaya. Selengkapnya dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi RBM sebagai berikut:
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POKJA RUANG BELAJAR MASYARAKAT (RBM) PNPM MANDIRI PERDESAAN Kabupaten Gunungkidul
Ketua Pokja
Sekretaris
Bidang Pelatihan dan Pemantauan Berbasis Masyarakat
Bidang Hukum
Bendahara
Bidang Ekonomi
Bidang Kelembagaan
Bidang Media
Bidang Budaya
3.1.3. Kegiatan Pendukung Kegiatan pendukung merupakan berbagai kegiatan pembangunan berdasarkan usulan yang bersifat open menu untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang didanai dari sumber dana BLM PNPM MPd Integrasi SPP – PPN. Kegiatan tersebut mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada RPJM Daerah dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011. Disamping hal tersebut juga harus berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan. Berdasarkan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu: “Pemantapan Usaha Masyarakat dan Pelayanan Dasar, Pengembangan Budaya, serta Penguatan Fasilitasi Investasi Industri dan Pariwisata Berkarakter Daerah Istimewa Yogyakarta Khas Gunungkidul”. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek usaha masyarakat, pelayanan dasar, dan pariwisata merupakan 3 (tiga) aspek yang mendapatkan prioritas yang utama dalam pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, sehingga arah kebijakan progam akan menyasar pada prioritas di atas. Adapun aspek kegiatan yang menjadi prioritas adalah : 3.1.3.1. Kegiatan Bidang Pendidikan Dasar Pemikiran Pembangunan pendidikan merupakan bidang pembangunan yang sangat penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul agar lebih baik lagi karena salah aspek penting dalam pengukuran indeks pembangunan manusia (IPM) adalah dari segi pendidikan. Tujuan Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan masyarakat. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan pra sekolah dan jenjang pendidikan dasar. Meningkatkan keswadayaan masyarakat dibidang pendidikan. Ketentuan Umum Mendukung pembangunan bidang pendidikan secara umum Mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Memfokuskan pada pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Sasaran Kegiatan a. Tenaga kependidikan; b. Anak-anak usia PAUD/Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar;
c. Anak putus sekolah. d. Masyarakat atau kelompok peduli di bidang pendidikan. Jenis Kegiatan dan Ketentuan Khusus a. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD dan penyediaan bahan ajar dan alat permainan edukasi (APE) yang sasarannya lintas desa. b. Pembangunan perpustakaan atau taman baca atau rumah baca masyarakat kecamatan. c. Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional (sasarannya masyarakat lintas desa); d. Honorarium/Insentif Tenaga PAUD dan Bantuan Operasional Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik PAUD; e. Pendidikan Kecakapan Hidup (life skill)dengan sasaran lintas desa; f. Pembangunan/perbaikan/perawatan gedung sekolah (ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, kamar mandi/WC, tempat cuci tangan, ruang Unit Kesehatan Sekolah dan Ruang Guru bagi sekolah swastawilayah perbatasan(sasarannya masyarakat lintas desa). g. Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Inklusi Swasta (sasarannya masyarakat lintas desa). Mekanisme Pengelolaan Pengelolaan kegiatan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan wajib membuat laporan pertanggungjawaban. 3.1.3.2. Bidang Kesehatan Dasar Pemikiran Pembangunan kesehatan merupakan bidang pembangunan yang sangat penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul agar lebih baik lagi. Aspek kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Tujuan: Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Meningkatan status kesehatan masyarakat. Meningkatkan status gizi masyarakat Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Meningkatkan keswadayaan masyarakat dibidang kesehatan. Ketentuan Umum Mendukung pembangunan bidang kesehatan secara umum. Mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) termasuk bidang kesehatan
Sasaran Kegiatan Kelompok masyarakat (termasuk kelompok perempuan). Kader kesehatan masyarakat. Rumah tangga miskin yang menderita kekurangan gizi atau menderita TB. Jenis Kegiatan dan Ketentuan Khusus Pembangunan/rehabilitasi Gedung Pos Bersalin Desa (Polindes). Pembangunan/rehabilitasi Pos Kesehatan Desa (POSKESDES); Pembangunan/rehabilitasi Gedung Posyandu. Pengembangan Desa Siaga menuju Kecamatan Sehat. Pencegahan dan penanggulangan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (DBD, Diare, Cikungunya, Gizi Buruk dan lain-lain) dengan sasaran lintas desa. Mekanisme Pengelolaan Pengelolaan kegiatan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan wajib membuat laporan pertanggungjawaban. 3.1.3.3.
Bidang Pariwisata Dasar Pemikiran Pembangunan Pariwisata merupakan bidang pembangunan yang sangat strategisuntuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Gunungkidul. Tujuan: Meningkatkan kualitas pelaku pariwisata daerah. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kepariwisataan. Meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Memanfaatkan aset kepariwisataan untuk penghidupan berkelanjutan. Meningkatkan keswadayaan masyarakat dibidang pariwisata. Ketentuan Umum Mendukung pembangunan bidang pariwisata. Sasaran Kegiatan Kelompok masyarakat (termasuk kelompok perempuan). Kelompok Sadar Wisata ( Pokdarwis ). Jenis kegiatan Pembangunan obyek wisata berupa penataan kawasan wisata berbasis masyarakat. Pembangunan kios pada lokasi obyek wisata lintas desa Pembangunan tempat atau areal parkir bagi pengunjung/wisatawan pada lokasi obyek wisata.
Mekanisme Pengelolaan Pengelolaan kegiatan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan wajib membuat laporan pertanggungjawaban. 3.1.3.4.
Kegiatan Sarana dan Prasarana atau Infrastruktur Pendukung Perkembangan Perekonomian Wilayah Perdesaan Dasar Pemikiran Pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur perdesaan dalam meningkatkan aksesibilitas perekonomian dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan sangat penting untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan: Meningkatkan kondisi infrastruktur perdesaan yang memadai untuk mendukung kawasan sentra produksi. Menjadikan kawasan perdesaan sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan cepat tumbuh didukung oleh infrastruktur perdesaan yang memadai. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap ketersediaan dan kelestarian fasilitas infrastruktur perdesaan. Meningkatkan keswadayaan masyarakat dibidang sarana dan prasarana atau infrastruktur perdesaan. Ketentuan Umum Mendukung pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur perdesaan yang bersifat lintas desa (minimal dua desa dalam satu kecamatan). Sasaran Kegiatan Masyarakat perdesaan usia produktif Kelompok pemanfaat kegiatan Jenis Kegiatan dan Ketentuan Khusus Pembangunan/rehabilitasi jalan perdesaan wilayah perbatasan antar desa, Pembangunan jalan usaha tani lintas desa, Pembangunan jalan produksi yang bersifat lintas desa, Pembangunan/rehabilitasi jalan poros desa yang bersifat lintas desa, Pembangunan sarana sanitasi perdesaan lintas desa, Penyediaan sarana air bersih/air minum perdesaan yang bersifat lintas desa, Pembangunan/rehabilitasi jembatan wilayah perbatasan antar desa/kecamatan, Pengembangan sarana dan prasarana obyek wisata lintas desa.
Mekanisme Pengelolaan Pengelolaan kegiatan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan wajib membuat laporan pertanggungjawaban. 3.1.3.5. Kegiatan peningkatan kapasitas/penumbuhan kewirausahaan/ ketrampilan (human invesment) dalam penumbuhan kelompok usaha ekonomi produktif terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak diperkenankan/termasuk penambahan modal) Dasar Pemikiran Untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat tidak terlepas dari aspek human invesment dalam bentuk peningkatan kapasitas baik individual dan kelompok agar bisa lebih produktif serta mampu memasarkan produk-produk lokal. Tujuan: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan peduli Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Meningkatkan keswadayaan masyarakat dibidang perekonomian. Ketentuan Umum Mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menciptakan peluang usaha. Sasaran Kegiatan Penduduk usia produktif yang menganggur dan sebagai rumah tangga/warga miskin. Kelompok pemanfaat kegiatan Jenis Kegiatan dan Ketentuan Khusus Pelatihan dibidang ketrampilan berproduksi dan manajemen usaha mikro dan kecil dengan sasaran masyarakat lintas desa Kursus-kursus dengan sasaran masyarakat lintas desa Kegiatan pelatihan dan kursus dengan melibatkan pelatih/instruktur yang sudah berpengalaman. Dalam kegiatan pelatihan atau kursus peserta dapat diberikan hibah berupa perlengkapan/peralatan kerja. Mekanisme Pengelolaan Pengelolaan kegiatan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan wajib membuat laporan pertanggungjawaban.
3.1.3.6. Kriteria Jenis Kegiatan Mencerminkan visi dan misi desa dan wajib tertuang dalam RPJM Desa dan RKPDesa. Memenuhi kebutuhan antar desa dalam satu kecamatan, dan atau antar kecamatan. Bermanfaat untuk minimal 2 (dua) desa dalam satu kecamatan. Dapat dikerjakan oleh masyarakat desa. Berdampak langsung terhadap pengembangan ekonomi perdesaan. Tidak termasuk dalam daftar larangan sebagaimana yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Bukan usulan dari Desa yang ditetapkan sebagai desa bermasalah atau desa yang dalam pelaksanaan PNPM MPd Tahun Anggaran sebelumnya melanggar ketentuan sehingga dikenakan sanksi program. 3.1.3.7. Ketentuan Usulan Kegiatan Setiap kecamatan maksimal mengusulkan 3 (tiga) prioritas usulan kegiatan dalam Forum Musrenbang Kecamatan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai prioritas kegiatan untuk ditetapkan dalam Musrenbang Kabupaten. Prioritas kegiatan masing-masing kecamatan ditetapkan atau diputuskan melalui Musrenbang Kabupaten yang menghadirkan delegasi kecamatan dan lintas SKPD terkait. Jenis kegiatan yang dapat diusulkan sebagai berikut: kegiatan prasarana dan sarana atau infrastruktur pendukung perkembangan perekonomian wilayah perdesaan. kegiatan bidang peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan. kegiatan bidang peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Kegiatan peningkatan sarana prasarana yang mendukung pengembangan pariwisata. kegiatan peningkatan kapasitas/penumbuhan kewirausahaan/ketrampilan kelompok usaha ekonomi produktif terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal). Maksimal besarnya pendanaan yang dapat diusulkan ke PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) per usulan kegiatan. Jenis kegiatan yang diusulkan dan ditetapkan, harus tercantum dalam dokumen perencanaan desa, yaitu: RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2014.
3.1.3.8. Pengelolaan Kegiatan Perencanaan kegiatan melalui mekanisme Musrenbang. Penetapan pendanaan dilakukan pada Musrenbang Kabupaten dan ditetapkan dengan Surat Penetapan Kegiatan oleh Kepala BPMPKB selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh TPK yang dibentuk dalam musyawarah desa. Unsur LPMD harus dilibatkan dalam kepengurusan TPK. Ketentuan, prosedur, mekanisme pelaksanaan serta Tata Cara Pertanggungjawaban Pengelolaan Kegiatan sesuai ketentuan dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan. 3.1.4. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dapat dimulai setelah diterbitkankan Surat Penetapan Kegiatan untuk menetapkan kegiatan yang didanai oleh dana BLM PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN sesuai hasil keputusan Musrenbang Kabupaten. Prosedur dan mekanisme pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan ketentuan PNPM MPd. 3.2.
Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN adalah: 1. Tersedianya pelaku kegiatan Setrawan Kabupaten dan Kecamatan. TPM minimal 5 (lima) orang per kecamatan. KPMD sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2007. 2. Kegiatan Terselenggaranya pelaksanaan Musrenbang yang terintegrasi. Terselenggaranya rapat koordinasi SKPD secara berkala. Tersusunnya Rancangan Renja SKPD Kabupaten sebagai pedoman Musrenbang Desa. Tersusunnya Renja SKPD yang mengakomodir Hasil Musrenbang Kecamatan. Terlaksananya dengar pendapat, konsultasi, ataupun pertemuan dengan DPRD.
3.
Terlaksananya penyelarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) DPRD dengan Hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan. Pendanaan Tersedianya dukungan pendanaan dari daerah (APBD) untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), pengelolaan program dan/atau peningkatan kapasitas pelaku PNPM MPd Integrasi SPPSPPN.
Keterpaduan sumber-sumber pendanaan (ADD, BLM PNPM MPd, BLM PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, APBD, Swadaya dll) terhadap rencana kegiatan pembangunan sesuai RKPD. Komitmen Pemerintah Daerah melalui SKPD untuk memperhatikan dan mengakomodir hasil prioritas kegiatan Musrenbang Kecamatan. 4.
Kelembagaan Masyarakat Terbentuknya BKAD yang memiliki perspektif pengintegrasian di setiap kecamatan. Terbentuknya Pokja RBM sebagai lembaga pendukung pengintegrasian. Adanya kelengkapan kelembagaan di desa.
5.
Dokumen Resmi/Kebijakan Tersedianya Perdes tentang RPJM Desa. Tersedianya Peraturan Kades tentang RKP Desa. Tersedianya Perdes tentang APB Desa. Terlaksananya penyusunan LKPJ Kades dan LPPD secara konsisten dan rutin. Tersedianya regulasi daerah tentang : Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten dan Desa. Swakelola Kegiatan oleh Masyarakat. Penyelenggaraan, Tahapan, dan Tata Cara Musrenbang.
3.3.
Alur Tahapan dan Jadwal Kegiatan Alur tahapan dan jadwal kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut:
KEGIATAN UTAMA TINGKAT
DESA
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS
Pelatihan Tim Penyusun / Review RPJM dan RKP Desa
PENGINTEGRASIAN
Penyusunan/ Review dan Penetapan RPJMDesa Penyusunan Rancangan RKP Desa
Musrenbang Desa MKP Pelatihan Sekdes Pelatihan KPMD dan LPMD
KECAMATAN
Musrenbang Kecamatan
MAD Prioritas
Pelatihan Kades dan BPD
Penulisan Usulan
Pelatihan BKAD
Verifikasi Usulan Kec Verifikasi Kabupaten
Pelatihan Tenaga Pelatih Masyarakat Pelatihan Setrawan Kecamatan
Forum SKPD
Akomodasi Usulan dalam Renja SKPD
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN
PENETAPAN USULAN PNPM INTEGRASI
KABUPATEN
KEGIATAN PENDUKUNG
Kegiatan Bid.Pendidikan
Kegiatan Bid.Kesehatan Kegiatan Bid Pariwisata
Kegiatan Bid. Sarana Prasarana Kegiatan Bid. Peningk. Kapasitas SDM
Fasilitasi dan Pendamping-an Penyusunan RKPDesa dan RPJM Desa
Penyusunan Regulasi : - - Perda No. 19 Tahun 2012 - SE Bupati No. 411/4743 tgl 27 Des 2013 tentang Tata Cara Musrenbang Integrasi dan Pedoman Perencanaan Pembangunan 2014 Penyampaian Rancangan Renja SKPD / Ranc. RKPD ke seluruh desa, Kec dan SKPD sebelum Musrenbangdes Fasilitasi dan Pendamping-an Penyusunan RKPDesa dan RPJM Desa
BAB IV PENDANAAN 4.1 Sumber Dana Sumber dana untuk mendukung Program PNPM MPd Integrasi SPPSPPNdapat berasal dari : a. Swadaya Masyarakat; b. APBDesa; c. APBD Kabupaten (Dana DDUB); d. APBN (BLM Program); e. Kontribusi dunia usaha/swasta (Corporate Social Responsibility/CSR); dan f. Sumber lain yang tidak mengikat. 4.2 Jenis Dana Pemerintah melalui PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN menyediakan dana untuk kegiatan dalam berbagai jenis sebagai berikut: a. BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) Kegiatan Kabupaten Dana dari pemerintah (pusat dan kabupaten) yang disediakan untuk digunakan mendanai kegiatan yang diusulkan dan dilaksanakan langsung oleh masyarakat. b. Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Dana subsidi dari pemerintah yang digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan perencanaan dan pelatihan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. c. Dana Operasional Kegiatan (DOK) Ruang Belajar Masyarakat Dana subsidi dari pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja RBM). Pokja RBM ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk bertemu dan beraktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat melalui berbagai kegiatan yang disiapkan oleh Pengurus Pokja RBM. Salah satu tujuan dari Pokja RBM adalah memperkuat upaya pengintegrasian. 4.3.
Pencairan dan Penyaluran Dana a. Pencairan dana yang berasal dari pemerintah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. b. Pencairan dana DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama) yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme APBD. c. Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatur dalam peraturan Dirjen PMD, Kementerian Dalam Negeri. d. Pencairan dan penyaluran dana baik dari APBD dan APBN akan diadministrasikan dan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM MPd yang telah terbentuk di setiap kecamatan.
e. Penyaluran dana dari UPK ke TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) desa sebagai pelaksana kegiatan, baru bisa dilakukan setelah TPK siap secara administrasi pengajuan dana maupun administrasi pelaksanaannya. f. PPK Integrasi ada di Kabupaten yang dijabat oleh PJOkab PNPM MPd pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul.
Mekanisme Pencairan Dana BLM dari KPPN ke UPK
Pengajuan SPM : Tahapan Penyaluran SP2D Lb 3 sesuai Kriteria Kecamatan KPA,
KABUPATEN Pengajuan SPP : Lampiran : SPC, BAPD, KW, copy rekening
KPPN
KC BI Perintah Pembebanan Kredit Rekening
Penerbit SPM, Bendahara,
BO KPPN Perintah Pembayaran
PPK/PjOKab
Kredit Rekening
Perjanjian Pendanaan
U P K / MAD
Pengajuan Pencairan Dana
Pengajuan Penyaluran Dana
DESA
Penyaluran Sesuai Kebutuhan
TPK / Kelompok Masyarakat
BAB V ORGANISASI PELAKSANA DAN PELAKU
Pelaku utama PNPM Mandiri Perdesaan maupun PNPM MPd Integrasi SPPSPPN, pada prinsipnya adalah masyarakat. Sebagai program pemberdayaan, masyarakat merupakan aktor utama, yang harus dan wajib berpartisipasi aktif dalam semua proses pengambilan keputusan. Untuk mengoptimalkan peran masyarakat tersebut, maka dibutuhkan pendampingan dan pembinaan, agar proses partisipasi masyarakat dimaksud, benar-benar merupakan manifestasi dari kesadaran sebagai pelaku utama. Untuk memaksimalkan fungsi pendampingan, pembinaan dan pengendalian program, dibutuhkan pelaku-pelaku struktural dan fungsional. Pelaku struktural adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang secara teknis dilakukan melalui Satker Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa. Sedangkan pelaku fungsional terdiri dari konsultan dan fasiltiator yang tingkat pusat hingga hingga kecamatan. Kedua elemen pelaku tersebut, secara substantif lebih sebagai fasilitator yang bertugas memotivasi dan memediasi masyarakat, serta sebagai pembina yang bertugas menyediakan pelayanan bagi terselenggaranya proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Struktur Organisasi a. Pelaku Fungsional Secara nasional struktur organisasi pelaku fungsional PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN digambarkan dalam struktur berikut:
Satker PNPM MPd Ditjen PMD
Konsultan Manajemen Nasional dan Wilayah
Koordinator Provinsi
Fastekab
Faskeu
Tim Faskab Faskab Pemberdayaan
Asisten Faskab
Tim Fasilitator Kecamatan FK/FT dan FK Program Sejenis
Keterangan: ---------- : Hubungan tidak langsung/ fungsi koordinasi : Hubungan langsung
Asisten Faskab
b. Pelaku struktural Pelaku struktural PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN digambarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut:
TIM KOORDINASI KABUPATEN
TKPKD
SETRAWAN KABUPATEN N
PJO KABUPATEN TIM KOORDINASI KECAMATAN
UPK
PJO KECAMATAN
PENDAMPING LOKAL
SETRAWAN KECAMATAN TIM KOORDINASI DESA
TPKD Keterangan : Hubungan langsung Hubungan tidak langsung/ Koordinasi
Bagan selengkapnya baik yang terkait aspek fungsional dan struktural tentang PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN adalah sebagaimana tercantum dalam bagan sebagai berikut:
Organisasi Pelaksana
Kabupaten Penyelenggaraan penguatan dilaksanakan oleh:
pengintegrasian
di
Kabupaten
a. Bupati, yang dibantu oleh Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dengan dukungan dari PJO Kabupaten, Setrawan Kabupaten dan Tim Faskab (Faskab/Fastekab/Faskeu, asisten Faskab dan Faskab program sejenis) dengan lebih mendayagunakan peran fungsional dari Instansi BPMPKB, Bappeda dan DPPKAD. b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).
Kecamatan Penyelenggaraan penguatan pengintegrasian di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, dibantu oleh PjO Kecamatan, Setrawan Kecamatan, Tim FK (FK, FT PNPM Mandiri Perdesaan serta FK fasilitator dari program sejenis), BKAD, UPK/UPKs dengan lebih meningkatkan peran Instansi Sektor Kecamatan.
Desa Penyelenggaraan penguatan pengintegrasian di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa, yang dibantu oleh LPMD, KPMD, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Khusus bagi desa lokasi PNPM MPd pengelolaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian disesuaikan dengan kebutuhan setempat, dengan mendayagunakan/mengintegrasikan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan.
5.1. Pelaku di Kabupaten 5.1.1. Bupati Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan Pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN di Kabupaten Tugas Bupati adalah : Menyediakan dana BLM DDUB dan dana Pembinaan Administrasi Proyek (PAP). Memastikan tersedianya pejabat Satker Kabupaten yang berhubungan dengan pencairan dan penyaluran dana, sesuai ketentuan yang berlaku dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Menetapkan kebijakan dan/atau menerbitkan peraturan tentang swakelola oleh masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa sesuai kapasitas pemerintah dan masyarakat desa. Bersama DPRD, menerbitkan Perda yang mendukung penguatan pembangunan partisipatif dan pengintegrasian SPP-SPPN.
5.1.2. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Tim Koordinasi Kabupaten (TK Kabupaten) dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi, dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program. TK Kabupaten juga berfungsi dalam memberikan dukungan koordinasi program antar instansi, pelayanan dan proses administrasi di kabupaten. Tugas Tim Koordinasi Kabupaten:
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di kabupaten agar sesuai dengan tujuan penguatan pengintegrasian SPP-SPPN.
Mensosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif pengintegrasian kepada semua pelaku di kabupaten.
Melakukan pemantauan pengintegrasian.
Melaksanakan rapat-rapat koordinasi di kabupaten.
Menyusun laporan berkala untuk disampaikan kepada Bupati.
dan
evaluasi
pelaksanaan
dan
penguatan
5.1.3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Gunungkidul yang ditetapkan oleh Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri. Tugas Kuasa Pengguna Anggaran : a. Sebagai penanggung jawab Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dalam pengelolaan dana APBN dan APBD dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban Belanja. b. Menerbitkan SK Satuan Kerja (satker) yang berhubungan dengan pencairan dan penyaluran dana yang terdiri dari ; pejabat yang menerbitkan surat penetapan Kabupaten, Surat perintah Membayar, Surat permintaan pembayaran, Bendahara, dan lain-lain. 5.1.4. Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PJO-Kab) PJO-Kab adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Gunungkidul. Tugas Penanggung jawab Operasional Kabupaten : Sebagai pelaksana harian TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten. Menyelenggaraan kegiatan operasional di kabupaten untuk mendukung penguatan pengintegrasian. Melaksanakan koordinasi dengan pelaku diwilayah tugasnya, Melaksanakan kegiatan manajemen yang mencakup sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian.
Menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiaannya, Membuat laporan periodik dan insidental kepada TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten. Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi. Memberikan masukan untuk pembinaan fasilitator dan peningkatan kinerja program kepada TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten. Menerbitkan SPM kepada KPPN. Melakukan perjanjian pemberian bantuan dengan UPK. Memperkuat strategi kemandirian dan keberlanjutan RBM.
5.1.5. Setrawan Kabupaten Setrawan Kabupaten adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang ditugaskan secara khusus untuk menjadi fasilitator pelaksanaan PNPMMPd dan Pelaksanaan PNPM MPd Integrasi di Kabupaten serta menjadi fasilitator proses pengintegrasian. Tugas Setrawan Kabupaten: 1) Bersama TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten, menyusun dan merumuskan kebijakan Penguatan Pengintegrasian di kabupaten, 2) Bersama Pokja RBM melakukan fasilitasi Setrawan Kecamatan. 3) Membantu TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten mensosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian kepada Pemerintah Kecamatan di wilayah tugasnya. 4) Membantu TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku, 5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penguatan pengintegrasian SPP-SPPN. 6) Memfasilitasi pertemuan/ rapat dengan Kepala Daerah dan Instansi terkait di Daerah. 7) Membantu TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten menyusun laporan perkembangan pelaksananan penguatan pengintegrasian. 5.1.6. Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten Integrasi / Pemberdayaan. Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten Integrasi / Pemberdayaan adalah tenaga konsultan manajerial profesional yang berkedudukan di tingkat Kabupaten. Tugas dan Tanggungjawab Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten Integrasi / Pemberdayaan : Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Fasilitator Kabupaten. Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN di kecamatan.
Mensosialisasikan dan memastikan efektivitas kegiatan sosialisasi kebijakan pengintegrasian SPP-SPPN. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan pengintegrasiaan SPPSPPN. Menggalang dukungan dan mendorong pendayagunaan potensi berbagai pihak untuk peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan partisipatif. Memediasi dan membangun jaringan kerja sama para pihak (intern pemerintah Kabupaten), DPRD, LSM dan pihak – pihak lain yang terkait dan berkepentingan untuk peningkatan dan pengembangan proses pembangunan partisipatif. Memantau dan mensupervisi pelaksanaan penyusunan RPJMDes/ manajemen pemerintah desa. Mensosialisasikan proses penyampaian aspirasi melalui forum hearing/dengar pendapat dengan DPRD. Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada Pelaku PNPM PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, baik di kabupaten maupun kecamatan. Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten menyusun Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan penguatan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan pembangunan partisipatif. Merancang dan memfasilitasi proses pelatihan, workshop, semiloka dan lain-lain, agar terlaksana secara efektif. Mengevaluasi pelaksanaan program. Memastikan tersedianya data – data kegiatan. Menyusun panduan dan rancangan pelatihan sesuai kebutuhan lapangan. Memperkuat kapasitas dan berfungsinya serta keberlanjutan Tenaga Pelatih Masyarat (TPM). Menguatkan kapasitas dan berfungsi serta berlanjutnya kegiatan RBM, Pokja RBM dan tempat Belajar Masyarakat (TBM). Menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Memastikan kegiatan pelatihan dilaksanakan sesuai ketentuan/panduan yang telah ditetapkan. Memastikan tersusunannya/ review RPJMDes, RKPDes, APBDes secara partisipatif dan dilanjutkan dengan penetapan melalui Perdes dan SK, sesuai ketentuan yang berlaku. Mendorong, memotivasi dan memfasilitasi terlaksananya LKPj dan LPPD Kepala Desa. Memantau, membimbing dan mengevaluasi FK dan FT dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Faskab Integrasi/ Faskab Pemberdayaan Kabupaten sekaligus menjadi Koordinator Fasilitator Kabupaten di lokasi PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN yang bersangkutan.
Tugas dan Tanggungjawab Fasilitator Teknik Kabupaten : Mensosialisasikan kebijakan pengintegrasian. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian. Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada pelaku prpgram ditingkat kecamatan. Mensupervisi pelaksanaan pengintegrasian kegiatan sarana prasarana. Memfasilitasi pencapaian kemandirian teknis. Memfasilitasi pelatihan dan kegiatan lainnya untuk peningkatan kapasitas Kader Teknis Desa (KTD). Memfasilitasi terbentuknya inovasi dan kreatifitas program untuk mendukung proses pembelajaran masyarakat. Mengevaluasi pelaksanaan program. Mengelola data-data kegiatan. Menyusun media dan bahan pelatihan sesuai kebutuhan lapangan. Memperkuat kapasitas, berfungsinya Tenaga Pelatih Masyarat (TPM). Memperkuat kapasitas dan berfungsinya Ruang Belajar Masyarakat (RBM), Pokja RBM, TBM. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. Tugas dan Tanggungjawab Fasilitator Keuangan Kabupaten : Mensosialisasikan kebijakan pengintegrasian SPP-SPPN. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian. Memberikan bimbingan dan dukungan teknis program di kecamatan. Memantau dan memeriksa pengelolaan keuangan program. Membimbing dan meningkatkan kemampuan pengurus UPK. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program. Mengelola data-data kegiatan. Memfasilitasi dan memastikan validasi pengelolaan kekuangan yang bersumber dari APBN, APBD dan swadaya masyarakat. Menyusun media dan bahan pelatihan sesuai kebutuhan lapangan. Memperkuat kapasitas dan berfungsinya TPM. Memperkuat kapasitas dan berfungsinya Ruang Belajar Masyarakat (RBM), Pokja RBM dan TBM. Memperkuat kapasitas Pengembangan Ekonomi Perdesaan, Memperkuat kapasitas kelembagaan BUMDes. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. Tugas dan Tanggungjawab Asisten Faskab : Membantu pelaksanaan tugas Tim Fasilitator Kabupaten, Mensosialisasikan kebijakan dan pelaksanaan teknis pengintegrasian SPP-SPPN, Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian, Memberikan dukungan teknis kepada program di kecamatan.
5.2. Pelaku di Kecamatan 5.2.1. Camat Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM MPd Integrasi pada desa-desa di wilayah kecamatan. Selain itu camat juga bertugas untuk mengajukan usulan nama calon PjOK dan Setrawan Kecamatan yang akan ditetapkan oleh Bupati. Tugas dan tanggungjawab Camat adalah: 1)
Mengkoordinasikan pelaksaaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN.
2)
Menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan.
3)
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program.
4)
Membantu penyelesaian masalah penguatan pengintegrasian.
5)
Melaksanakan urusan administratif berkenaan dengan pelaksanaan penguatan pengintegrasian SPP-SPPN.
6)
Menilai kinerja penguatan pengintegrasian di Desa dan kecamatan.
terkait
pelaksanaan
kegiatan
5.2.2. Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PJOKecamatan) PJOK adalah seorang Kasi PMD atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN di kecamatan. Tugas dan tanggungjawab PjOKecamatan adalah: 1) Mengoordinasikan pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. 2) Melaksanakan kegiatan manajemen penguatan pengintegrasian. yang meliputi sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. 3) Memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun/ mereview dan menetapkan Perdes tentang RPJMDes. 4) Memastikan Pemerintah Desa menetapkan Perdes tentang APB Desa. 5) Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama FK dan pelaku lainnya untuk membahas kemajuan kegiatan, dan penanganan masalah. 6) Menyusun laporan bulanan untuk selanjutnya disampaikan kepada TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dengan tembusan kepada Camat. 7) Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi. 8) Melakukan evaluasi terhdap kinerja LPMD. 9) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Desa. 5.2.3. Setrawan Kecamatan Setrawan Kecamatan adalah perangkat pemerintah kecamatan yang ditugaskan secara khusus untuk menjadi fasilitator pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN di kecamatan.
Tugas dan tanggungjawab Setrawan Kecamatan adalah: 1) Membantu pelaksanaan tugas PjOK. 2) Memantau dan memberikan bimbingan terkait pelaksanaan kegiatan dilapangan. 3) Memasyarakatkan kebijakan pembangunan penguatan pengintegrasian SPP-SPPN. 4) Mendorong peningkatan partisipatif.
mutu
proses
dan
partisipatif hasil
dan
perencanaan
5) Mendorong peningkatan mutu proses Musrenbang Desa. 5.2.4. Fasilitator Kecamatan Fasilitator Kecamatan (FK) adalah tenaga konsultan manajerial profesional yang berkedudukan di tingkat Kecamatan. Fungsi Fasilitator Kecamatan dalam PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN sebagai fasilitator sekaligus supervisor. Fasilitator Kecamatan bersama Setrawan Kecamatan dan PJOK harus memastikan tahapan pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan selesai dengan baik, tepat waktu dengan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur yang berlaku dalam PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Fasilitator Kecamatan terdiri dari Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan (FK) dan Fasilitator Teknik (FT), yang bekerja dalam satu tim (Team Work) dan dalam menjalankan tugasnya harus berkoordinasi dengan Camat, PJOK, Setrawan, dan pelaku tingkat kecamatan lainnya. Tugas dan tanggungjawab Fasilitator Kecamatan (FK) adalah: Mensosialisasikan kebijakan pengintegrasian kepada pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat. Memberikan pembekalan tentang kebijakan pengintegrasian SPPSPPN kepada pelaku di desa. Memantau dan membimbing pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa. Memfasilitasi penyusunan/ review RPJMDes dan RKPDes. Memfasilitasi pemerintah desa menyusun APBDes secara Partisipatif untuk selanjutnya ditetapkan. Bersama PjO Kecamatan, memantau dan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Memfasilitasi pengintegrasian Musdes Perencanaan ke dalam Musrenbang Desa. Memeriksa dan membimbing pengurus UPK mengelola keuangan program. Memfasilitasi pengintegrasian MAD Prioritas dan Pendanaan ke dalam Musrenbang Kecamatan, termasuk memfasilitasi pengintegrasian perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan/program adhoc ke dalam Musrenbang reguler.
Memfasilitasi masyarakat menyampaikan aspirasi melalui dengar pendapat (hearing) dengan DPRD. Bersama dengan BKAD memastikan terbentuknya dan memfasilitasi:
Pelaksanaan tugas Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM).
Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas/pelatihan bagi pelaku.
Memfasilitasi penyusunan Perdes tentang APBDes dan Perdes lainnya sesuai kebutuhan. Memfasilitasi terlaksananya LKPj dan LPPD Kepala Desa.
Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan.
Memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja KPMD dan lembaga-lembaga pelaku kegiatan.
Menyusun kegiatan.
laporan
rutin
dan
insidentil
berkenaan
dengan
Tugas dan tanggungjawab Fasilitator Kecamatan - Teknik (FT) adalah: Mensosialisasikan kebijakan pengintegrasian kepada pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat. Memberikan pembekalan tentang kebijakan pengintegrasian kepada para pelaku di desa. Memantau dan membimbing kegiatan Pengkajian Keadaan Desa, Bersama FK memfasilitasi pemerintah desa menyusun RPJMDes dan RKPDes. Bersama FK memantau dan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Membantu memfasilitasi pengintegrasian Musdes Perencanaan ke dalam Musrenbang Desa. Membimbing pelaku di desa menyusun RAB dan desain usulan program dan usulan reguler. Membantu memfasilitasi pengintegrasian perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan / program adhoc ke dalam Musrenbang (desa dan kecamatan) reguler. Memastikan terbentuknya dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Pemelihara. Bersama TPM memfasilitasi dan memperkuat adanya Kader Teknis di setiap desa. Memantau dan mensupervisi kegiatan pembangunan sarana pasarana. Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana antar desa / kawasan. Memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja KPMD dan lembaga-lembaga pelaku kegiatan.
Menyampaikan laporan rutin dan insidentil berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan.
Kode Etik PNPM Mandiri Perdesaan Untuk mendukung terlaksananya tugas dan tanggung jawab, konsultan dan fasilitator Kabupaten dan konsultan dan fasilitator Kecamatan dilarang : a) Mengambil keputusan, melakukan negosiasi, melakukan kompromi, memberi saran atau melakukan tindakan apapun yang merugikan masyarakat. b) Menerima apapun dari pihak manapun dengan tujuan : - Meloloskan proses seleksi desa dan penetapan alokasi dana PNPM. - Mempengaruhi pemilihan jenis kegiatan, lokasi dan spesifikasi kegiatan PNPM dalam proses perencanaan. - Sebagai hadiah, kompensasi, komisi, tanda terima kasih, atau apapun namanya dalam kaitannya dengan profesi sebagai fasilitator. c) Bertindak sebagai supplier bahan dan alat, menunjuk salah satu supplier, atau berfungsi sebagai perantara. d) Bertindak sebagai juru bayar atau merekayasa pembayaran atau administrasi atas nama UPK, Tim Pengelola Kegiatan, atau Kelompok Masyarakat. e) Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok. f)
Meninjam Dana PNPM dengan alasan apapun baik atas nama pribadi, keluarga, atau kelompok.
g) Memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
merugukan
h) Dengan sengaja mengurangi kualitas atau kuantitas pekerjaan. i)
Dengan sengaja atau tidak sengaja membiarkan, tidak melaporkan, atau menutupi proses penyimpangan yang terjadi.
5.2.5. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) merupakan lembaga antar desa yang dibentuk untuk memecahkan masalah bersama dan atau untuk mengelola kegiatan bersama antar desa. Tugas dan Tanggungjawab Badan Kerjasama Antar Desa : Mensosialisasikan RBM dan TPM serta penguatan pengintegrasian. Memantau dan memberikan bimbingan kepada pelaku dalam pelaksanaan MMDD/Perencanaan Pembangunan Desa (PPD). Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan. Memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja KPMD dan lembaga-lembaga pelaku kegiatan. Bersama KPMD/ TPM mengelola pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pelatihan masyarakat.
Melestarikan dan mengembangkan kelembagaan dan hasil-hasil kegiatan dan program sejenis sesuai prinsip yang berlaku. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengelola kegiatan masyarakat, pengelola aset produktif dan sumber daya alam, serta program/proyek dari pihak ketiga yang bersifat antar desa. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat pemerintah desa serta kecamatan dalam memfasilitasi sistem pembangunan partisipatif yang integratif ke dalam sistem pembangunan daerah yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan keterpaduan antar program atau kegiatan strategi penanggulangan kemiskinan di daerah. Mengakomodasikan dan merealisasikan usulan kegiatan dari masyarakat ke dalam perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan. Memujudkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah di kecamatan dan desa. Meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan (politis, teknokratis dan partisipatif) dan proses perencanaan (atas-bawah dan bawahatas). Menjadi salah satu unsur Tim Pemandu dan Tim Delegasi Forum SKPD, Musrenbangkab dan Pembahasan di DPRD. Mewujudkan sistem penganggaran pemerintah daerah yang memungkinkan tersedianya alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dan atau bantuan pihak ketiga yang bisa diorganisir antar desa dan atau setingkat kecamatan. Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang berperspektif pemberdayaan masyarakat.
5.2.6. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) UPK atau sebutan lainnya adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan PNPM MPd yang berkedudukan di Kecamatan. UPK juga dapat bertindak sebagai pelaksana mandat/unit dari BKAD. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara atau sesuai dengan kebutuhan. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa. Tugas dan tanggung jawab UPK : 1) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana kegiatan bersumber dari APBN, APBD dan sumber pembiayaan lainnya.
yang
2) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi keuangan kegiatan penguatan pengintegrasian. 3) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen kegiatan penguatan pengintegrasian. 4) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai PTO PNPM MPd Integrasi SPPSPPN maupun PNPM Mandiri Perdesaan. 5.2.7. Badan Pengawas UPK Badan Pengawas UPK (BP UPK) berperan dafam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh UPK. BP UPK dibentuk oleh Forum Musyawarah Kecamatan, minimal 3 orang terdiri dari 1 ketua dan 2 orang anggota. Tugas dan tanggungjawab BP-UPK: a. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, buktri transaksi, dokumen, pelaksanaan adminstrasi, dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK. b. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan mekanisme PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. c. Memantau pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tim lain yang dibentuk musyawarah kecamatan dalam pelaksanaan PNPM Integrasi, termasuk pengelola / panitia pelatihan PNPM Integrasi. 5.2.8. Pendamping Lokal ( PL ). Tugas dan Tanggungjawab PL : Bersama FK dan BKAD mensosialisasikan kebijakan pengintegrasian di desa dan kecamatan. Bersama FK dan BKAD fasilitasi pertemuan formal dan non formal khususnya pertemuan persiapan Musrenbang atau kegiatan pengintegrasian di desa dan kecamatan. Mengkoordininasikan KPMD dalam memfasilitasi peninjauan ulang atau penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemerintah desa menyusun APB Desa secara Partisipatif serta penetapannya. Membantu memfasilitasi Musrenbang Desa dan Kecamatan. Membantu memfasilitasi pengintegrasian Musdes Perencanaan ke dalam Musrenbang Desa. Membantu memfasilitasi pengintegrasian MAD Prioritas dan Pendanaan ke dalam Musrenbang Kecamatan. Bersama TPM memfasilitasi koordinasi antar pelaku, peningkatan kapasitas dan pelatihan. Memantau pengadaan papan informasi agar memuat informasi lengkap, terbaru dan akurat.
5.2.9.
Tenaga Pelatih Masyarakat ( TPM ) Tugas dan Tanggung Jawab TPM yaitu: Menguatkan kapasitas dan kelembagaan masyarakat agar dapat menyelaraskan tugasnya dengan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan yang ada. Menendukung kinerja RBM dan Pokja Kabupaten, Tim RBM Kecamatan dan Tempat Belajar Masyarakat (TBM) di desa. Menjalankan tugas atas dasar sukarela, pengabdian masyarakat dan komitmen pemberdayaan kepada masyarakat. Mendukung dan mengembangkan pengintegrasian perencanaan dan pembangunan di desa, kecamatan dan kabupaten. Bertugas dalam pengembangkan kader-kader pembangunan dan peningkatan masyarakat di desa dan antar desa. Mengembangkan swakelola dan kemandirian kegiatan pelatihan serta peningkatan kapasitas masyarakat. Mengembangkan pelatihan dalam rangka penataan kelembagaan. Melakukan Trainning Needs Assesment (TNA)/Pelatihan sesuai kebutuhan pelatihan. Membuat Karangka Acuan Pelatihan. Mengkoordinasikan kegiatan pelatihan atau manajemen pelatihan. Menyiapkan modul dan bahan-bahan bacaan pelatihan. Mempersiapkan Training of Trainer (TOT)/konsolidasi pelatihan dan fasilitasi pelatihan. Melakukan monitoring dan evaluasi pelatihan. Menyusun laporan proses pembelajaran, peningkatan kapasitas dan pelatihan masyarakat. Melakukan upaya pengembangan jejaring dan kerjasama pelatihan masyarakat dengan berbagai pihak.
5.3. Pelaku di Desa 5.3.1. Kepala Desa Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN di tingkat desa. Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian asset PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN yang telah ada di tingkat desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau kerjasama antar desa. Tugas dan Tanggungjawab Kepala Desa: Mengkoordinasikan dan memasyarakatkan kebijakan dan pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Memfasilitasi terlaksananya PKD/MMDD pada tahap perencanaan partisipatif/ P3MD atau metode sejenis.
Menyusun/review Rancangan RPJMDes. Menyelenggarakan Musrenbang Desa. Menyusun Rancangan APBDDes Partisipatif. Bersama BPD menetapkan Perdes tentang RPJMDes, APBDes dan Perdes lainnya yang dibutuhkan. Menyelenggarakan LKPj dan LPPD Kades. Menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan penguatan pengintegrasian. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan program. Melaksanakan tugas administratif terkait pelaksanaan kegiatan program.
5.3.2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, BPD berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan Pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesyahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN di desa. Tugas dan Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa adalah: Bersama Kades menetapkan Peraturan Desa. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Memasyarakatkan kebijakan pengintegrasian SPP-SPPN. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program termasuk memberikan saran perbaikan pelaksanaan kegiatan. 5.3.3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Tugas dan tanggung jawab LPMD adalah : Membantu dan menjadi mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Memfasiltiasi penyusunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan partisipatif. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Mengkoordinir TPK, Kader Desa dan pelaku desa lainnya dalam wadah kelembagaan unit/ bidang LPMD.
5.3.4. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Kader pemberdayaan masyarakat desa adalah warga desa yang dipilih dalam Musyawarah Desa yang bertugas sebagai pendamping masyarakat desa. Jumlah kader desa disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan. Untuk itu aspek kerelawanan, mau meluangkan waktu, kejujuran diharapkan ada pada diri para kader-kader desa. Tugas dan tanggung jawab Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah : Membantu LPMD melaksanakan tugas-tugasnya. Memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif. Membantu Kepala Desa dalam penyusunan Rancangan RPJMDes. Membantu Kepala Desa dalam penyusunan Rancangan APBDes. Membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa. Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian. 5.3.5. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Tugas dan tanggung jawab Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah: a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. d. Membantu penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. e. Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat. f. Menggali, mendayagunakan, dan mengembangkan potensi sumberdaya alam serta keserasian lingkungan hidup.
BAB VI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN Pengendalian PNPM MPD Integrasi SPP-SPPN dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya. Pengendalianterhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan PNPM MPD INTEGRASI SPP-SPPN bertujuan : a. Menjaga setiap proses PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakanPNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. b. Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui prosesdan mekanisme yang benar. c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan,d. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan danmemenuhi kriteria yang telah ditetapkan. d. Mengendalikan pemanfaatan dana PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN agar sesuai dengan yang direncanakandan dikelola secara transparan. e. Mengendalikan agar setiap pelaku PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Strategi dasar dalam pengendalian PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN adalah : a. Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampumemberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan. b. Pelaku PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik formalmaupun informal dengan disiplin, akurat, dan efektif termasuk temuan kendala danmasalah. c. Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yangditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan. d. Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiaptahapan yang dilaksanakan. e. Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturandengan pemberian sanksi. 1.1.
Pemantauan dan Pengawasan Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi danmengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secaraperiodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuaidengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan danpengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsipdan prosedur PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, melihat kinerja semua pelaku PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, serta melakukanidentifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.
Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus menerus dilakukansepanjang tahapan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN termasuk pelatihan, sosialisasi, perencanaan,pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan dan pengawasandigunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadapperencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi masukan untuk evaluasi terhadappelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN danmasyarakat.Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukanoleh setiap pelaku PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, yaitu: masyarakat, aparat pemerintahan di berbagaitingkatan, konsultan, fasilitator, LSM, wartawan, lembaga donor, dan lain-lain. 6.1.1. Pemantauan dan Pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat Adalah pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program yangdilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik proses dari suatukegiatan program, dan mereka bertanggung jawab untuk memantau danmengawasi proses kegiatan program. Masyarakat diberi kesempatan untukmemilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukanpemantauan dan pengawasan melalui musyawarah desa. Semua anggotakelompok berasal dari masyarakat desa dan bekerja secara sukarela demikepentingan masyarakat. Diharapkan anggota tim ini terdiri dari warga dusunyang ada serta merupakan tokoh agama/adat/masyarakat setempat. Merekamewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN didesanya. Dalam pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN , Musyawarah Desa juga menetapkanBadan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam pemantauan danpengawasan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN di desa. 6.1.2. Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah Dana PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN adalah bagian dari anggaran belanja negara dan daerah, sehinggapemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN berjalansesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Semuapegawai pemerintah yang terlibat dalam PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN (Tim Koordinasi, Bupati, Camat,Kepala Desa, PjOK, dan lain-lain) mempunyai tugas untuk memantau PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Pegawai pemerintah harus sering mengunjungi lapangan, baik secara rutinmaupun mendesak untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah.Mereka bisa melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang adaatau memeriksa beberapa hal yang menjadi tugas pemantauan danpemeriksaan fasilitator.
6.1.3. Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Fasilitator Konsultan Manajemen Nasional, Koordinator Wilayah, Manajemen Provinsi, Fasilitator Kabupaten danKecamatan, dan Pendamping Lokal bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Mereka wajib melakukan pemeriksaan untukmengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sesuai denganrencana dan apakah prinsip maupun prosedur PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN diterapkan dengan benar. Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh konsultan atau fasilitator meliputi: a. Pemeriksaan terhadap penerapan prinsip dan prosedur PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. b. Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. c. Pemeriksaan terhadap poses pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaandokumen dan administrasi. d. Pemeriksaan terhadap kualitas proses pelaksanaan dari setiap tahapankegiatan. 6.1.4. Pemantauan oleh Pihak Lain Pemantauan yang dilakukan secara independen, oleh organisasi atau pihak lainsehingga program bisa menerima sudut pandang yang berbeda, yaitu pihakindependen yang mungkin memiliki pandangan lebih obyektif atau sudutpandang yang berbeda dari para pelaksana program. Pemantauan eksternaldilakukan antara lain oleh DPR/DPRD, LSM, dan wartawan. Dengan adanyakeberadaan pemantau dari pihak lain bersama pelaku-pelaku PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN,diharapkan akan terjadi sinergi yang mendorong terjadinya forum lintas pelakudalam rangka pembelajaran program pemberdayaan masyarakat. 6.2. Audit dan Pemeriksaan Keuangan 6.2.1. Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan rutin dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan atau PendampingLokal pada setiap kunjungan ke desa untuk memeriksa proses pelaksanaankegiatan. serta pengelolaan dananya. Hasil pemeriksaan rutin dibahasbersama Tim Pengelola Kegiatan, kemudian mereka diberi saran-saranperbaikan yang ditulis dalam buku bimbingan. 6.2.2. Audit Internal Audit internal dilakukan oleh kedua Fasilitator Kabupaten, ManajemenProvinsi, dan KM-Nas. Audit internal meliputi pemeriksaan/penilaianterhadap proses pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, pemeriksaan atau penilaianterhadap pengelolaan dana serta pengelolaan dana bergulir, termasuk didalamnya kinerja fasilitator dan penanganan masalah. Mengenai mekanisme,indikator, parameter dan langkah kerja dalam kegiatan audit internal inidisusun dalam sebuah panduan tersendiri.
6.2.3. Pemeriksaan Eksternal Struktural Pemeriksaan eksternal struktural secara resmi akan dilaksanakan oleh BPKPselaku auditor yang telah ditetapkan dalam Loan AgreementantaraPemerintah Indonesia dengan lembaga donor (Bank Dunia). BPKP dapatbekerja sama dengan Inspektorat Daerah. Untuk kegiatanpemeriksaan ini, BPKP akan mengeluarkan petunjuk pemeriksaan terhadapPNPM MPd Integrasi SPP-SPPN sebagai acuan pemeriksaan. 6.3. Evaluasi Evaluasi dalam PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dapat dilakukan pada saat selesainya suatu tahapankegiatan, secara rutin bulanan atau pada saat berakhirnya program. Tujuan evaluasi adalahuntuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikutkualitasnya, termasuk di dalamnya adalah kinerja para pelaku PNPM MPd Integrasi SPPSPPN.Sedangkan pada akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampakprogram. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikandasar dalam evaluasi pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan. Hasilevaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahandan mengatasi hambatan yang terjadi. Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan darirencana, kriteria, atau standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan kelapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.Hasilkegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku-pelaku dilapangan. Evaluasi didasarkan atas pencapaian terhadap tujuan dari PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN itu sendiri. 6.4. Pelaporan Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan Program Pembangunan Partisipatif. Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional, sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau desa ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten. 6.4.1. Jenis Laporan Pada dasarnya Pelaporan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dapat menjadi bagian dari pelaporan PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi : 1. Laporan Rutin yaitu laporan yang disampaikan setiap bulan. 2. Laporan Insidentil, yaitu laporan yang disampaikan sewaktu-waktu berdasarkan keadaan dan kebutuhan tertentu atau yang mendesak/khusus. 3. Laporan Akhir, yaitu laporan yang disusun secara keseluruhan pada akhir periode kegiatan atau akhir tahun anggaran.
6.4.2. Materi Laporan Agar diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, Materi laporan berupa data dan atau informasi yang benar dan akurat, maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting yaitu : a. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan. b. Pencapaian sasaran dan atau target fisik dari kegiatan yang sedang dilaksanakan. c. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan pada saat laporan dibuat. d. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan, e. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutan atau solusi. f. Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. 6.4.3. Jalur Pelaporan 1. Jalur Struktural Laporan yang disampaikan atau disusun oleh pelaku dari aparatur pemerintah. Mekanisme untuk pelaporannya dilakukan secara bertingkat sebagai berikut : a. Kepala Desa-Kepala Desa lokasi kegiatan menyampaikan laporan kepada camat melalui PJOK. b. PJOK memberikan laporan kegiatan kepada Satker Kabupaten. c. Satker Kabupaten menyampaikan laporan kepada Bupati dan Satker Provinsi. 2. Jalur Fungsional Laporan yang disampaikan atau disusun oleh pelaku masyarakat dan fasilitator. Mekanisme dan pelaporannya dilakukan sebagai berikut : a. TPK menyampaikan laporan kepada UPK / Fasilitator Kecamatan. b. UPK menyampaikan laporan kepada Fasilitator Kecamatan. c. Fasilitator Kecamatan menyampaikan laporan kepada Fasilitator Kabupaten. d. Fasilitator Kabupaten menyampaikan laporan kepada Konsultan Manajemen Provinsi. 6.5. Pengaduan dan Penanganan Masalah Pengelolaan pengaduan dan masalah (PPM) merupakan bagian dari tindak lanjuthasil kegiatan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan. Setiap pengaduan danmasalah yang muncul dari masyarakat atau pihak manapun yang berkompetenmelakukan pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan harus segera ditanggapisecara serius dan proposional serta cepat. Munculnya pengaduan terhadappelaksanaan kegiatan merupakan wujud pengawasan oleh masyarakat. Pengaduanterhadap pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dapat dilakukan melalui :
a.
Surat/berita langsung/SMS/email kepada Fasilitator Kecamatan, FasKabIntegrasi maupun tenaga ahli PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. b. Surat/berita langsung/SMS/email kepada aparat pemerintahan yang terkait,seperti PjOK dan Tim Koordinasi Kabupaten. c. Pemantau kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN lainnya, termasuk wartawan, perguruan tinggi, mahasiswa, dan LSM. Dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan berdasarkanprinsip: a. Rahasia. b. Berjenjang. c. Transparan dan partisipatif. d. Proporsional. e. Objektif. f. Akuntabilitas. g. Kemudahan. h. Cepat dan akurat. Prosedur penanganan pengaduan dan masalah selengkapnya sesuai prosedur penanganan pengaduan dan masalah dalam PNPM Mandiri Perdesaan.
BAB VII PENUTUP
Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dibuat sebagai pedoman dan acuan untuk pelaksanaan PNPM MPd IntegrasiSPP-SPPN di Kabupaten Gunungkidul.Semua pelaku PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN harus berpedoman pada PTO ini dalam melaksanakan tugasnya. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam PTO PNPM MPd Integrasi SPP-SPPNatau PTO PNPM Mandiri Perdesaan, maka Tim Koordinasi Kabupaten/Satker Kabupaten/instansi teknis yang ditunjuk bila dianggap perlu dapat membuat aturan tambahan pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada.
BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH