BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kota Sawahlunto, yaitu Masyarakat
“Terwujudnya
Kota
Sawahlunto
Yang
Produktif,
Mandiri, Religius, Sejahtera Dan Pemerintahan Yang Melayani” perlu didukung dengan sistem manajemen Keuangan yang baik. Sistem manajemen keuangan berpedoman kepada Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam
proses
manajemen
keuangan
azas
umum
seperti
efektifitas, efisiensi, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat menjadi acuan yang wajib untuk ditaati. Managemen Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut dalam pelaksanaannya
dituangkan
kedalam
suatu
Rencana
Strategik
(Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sawahlunto yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sawahlunto merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018. Renstra ini juga
1
berfungsi sebagai dokumen rujukan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang terhitung tahun 2013 sampai dengan 2018.
1.2 Landasan Hukum Landasan
Hukum
penyusunan
Renstra
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sawahlunto tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Taun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggunjawaban Keuangan Negara; 4. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Nasional (SPPN); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomr 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kota; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Pertauran Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoan Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah. 16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor: ……. Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018.
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud
penyusunan
Renstra
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah tahun 2013-2018 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan daerah baik yang bersumber dari dana PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah dan perencanaan pengelolaan belanja daerah baik belanja
langsung
ataupun belanja tidak langsung serta Pengelolaan Asset Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan acuan dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kota Sawahlunto dari tahun 2013-2018.
3
Tujuan
penyusunan
Keuangan
dan
Renstra
Dinas
Daerah
tahun
Asset
Pendapatan, 2013-2018
Pengelolaan
adalah
untuk
memberikan arah yang jelas dalam penyusunan RENJA, KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Sawahlunto dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika
penulisan
Rencana
Strategis
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 terdiri dari : BAB I
: PENDHULUAN
1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
BAB II
: GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1
Tugas, fungsi,dan struktur organisasi SKPD
2.2
Sumber Daya SKPD
2.3
Kinerja Pelayanan SKPD
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III
: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 BAB IV
Penentuan Isu-isu strategis. : VISI, MISI TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1.
Visi dan Misi SKPD
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3
Strategis dan Kebijakan
4
BAB V
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
: PENUTUP
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah bahwa Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut: Kepala
Sekretaris
Sub Bagian Administrasi Umum & Kepegawaian
Sub Bagian Program & Pelaporan
Sub Bagian Administrasi Keuangan
Bidang
Bidang
Bidang
Bidang
Bidang
Pendapatan
PBB dan
Perbendaharaan
Anggaran
Asset Daerah
Daerah
BPHTB
Seksi Analisa dan Pengem bangan Pendapatan Lainnya
Seksi
Seksi Akuntasi
Pendataan
Dan Pelaporan
Seksi Angg Belanja Langsung
Seksi Analisis dan Pencatatan Asset
Seksi Angg Belanja Tidak Langsung
Seksi Pendataan Asset
dan Penagihan Seksi
Seksi DBH, Retribusi dan Pendataan lainnya
Seksi Penetapan dan Keberatan
Perbendaharaan
Seksi Verifikasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Seksi SIPKD
Seksi Komersialisasi dan Pemanfaatan Asset
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah memiliki Tugas Pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan
6
asas
otonomi
dan
tugas
pembantuan
di
Bidang
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut: 1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; 3. Pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
di
bidang
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
2.2. Sumber Daya SKPD Sumber daya yang ada terkait
dengan kepegawaian dan peralatan
penunjang dapat dilihat pada tabel 2.2.1 s/d tabel 2.2.5 berikut TABEL 2.2.1 JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NO
NAMA JABATAN
JUMLAH
1
Kepala Dinas
1
2
Sekretaris Dinas
1
3
Kepala Bidang
5
4
Kepala Subbag /Kepala Seksi
5
Kepala UPTD Dinas
-
6
Fungsional
-
7
16
TABEL 2.2.2 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
No
Jabatan
1
2
1. 2. 3. 4. 5.
PNS Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Subag/Seksi Staf Pelaksana
6.
HONORER Staf/Pelaksana
Jumlah
Ket
S2 3
S1 4
D3 5
SLTA 6
SLTP 7
SD 8
1 1 1 1 1
-
-
-
-
-
4 14 8
5
14
6
5
9
1
-
-
TABEL 2.2.3 SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
JENIS SARANA PRASARANA Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah) Sepeda Motor Laser Meter Mesin Ketik Manual Portable (11-13) Mesin Penghitung Uang Lemari Besi/Metal Rak Besi/Metal Rak Kayu Filling Besi/Metal Filling Kayu Brangkas LCD Proyektor Papan Visual Mesin Absensi Papan Data Mesin Porporasi Baliho Sleding Door Lemari Kayu Meja Rapat Meja Tulis
8
JUMLAH SATUAN 8 Unit 20 Unit 1 Unit 8 Unit 1 Unit 1 Unit 11 Unit 2 Unit 8 Unit 2 Unit 4 Unit 2 Unit 1 Buah 1 Unit 4 Buah 2 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Paket 15 Unit
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Meja Telpon Meja Tambahan Kursi Rapat Kursi Tamu Kursi Putar Meja Komputer Tikar Meja 1/2 Biro Gordeng Jam Elektronik Lemari Es AC Unit Kipas Angin Exhause Fan Kompor Gas Tabung Gas Televisi Loudspeker Wireless Microphone Unit Power Supply Stabilisator Tustel Tangga Alumunium Kaca Hias Dispencer Pembatas Ruangan (Rotan) Receiver Digital Locker Lemari Piring Local Area Network (LAN) P.C. Unit Lap Top Note Book Tablet Card Reader Storage Modul Disk Hard Disk Printer Scanner Keyboard DVD/ CD Ekternal Komputer LCD Monitor
2 1 40 8 40 8 1 50 1 6 1 10 7 2 2 1 5 5 1 1 21 1 1 1 1 3 2 2 1 1 5 35 27 3 4 2 2 1 29 2 3 3 6
9
Unit Unit Unit SET Buah Unit Paket Unit Paket Unit Unit Unit Unit Unit Paket Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit Buah Unit Unit Unit SET Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
CD Writer Sistem Operasi Internet Security (Software) Server Router Hub Modem Kabel Jaringan (UTP) Switch KVM Switch Wirelles Outdoor Meja Kerja Pejabat Eselon II Meja Kerja Pejabat Eselon III Kursi Kerja Pejabat Eselon II Kursi Kerja Pejabat Eselon III Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Buffet Kayu Telephone (PABX) Facsimile JARINGAN VPN KABEL
2 5 6 5 1 2 2 2 6 1 17 1 5 1 5 2 1 35 1 12 2 1
Unit Unit Unit Buah Unit Unit Paket Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit -
JUMLAH PNS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NO 1 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
NAMA
/
NIP
PANGKAT/GOL
2 Buyung Lapau,S.Sos,M.Si 196409161993081001 Isnedi,SE,M.Si 196412151990031003 Apjulkhir Papua,S.Kom,M.Si 19707251999031004. Sardiana,SH 196503101986022001 M.Rahadian,SE 197105052003121009. Adrizal Azmi,SE,M.Si 197610291997031001 Afridarman,SE 197307102003121004 Asni,S.Sos
10
JABATAN
3 Pembina Tk I (IV/b) Pembina Tk I (IV/b) Pembina ( IV/a ) Penata Tk I (III/d) Penata Tk I (III/d) Penata Tk I (III/d)
4 Kepala Dinas
Penata ( III/c ) Penata Tk I
Pj.Kabid Pendapatan. Kasubag
Sekretaris Kabid Asset Daerah Kabid Perbendaharaan Kabid PBB & BPHTB Kabid Anggaran
19610902198032002 9.
( III/d )
Nurzukhaira,SH 196505151995032003
Penata Tk I (III/d)
10. Agustin Melta,S.Sos. 197008021994031004 11. Ferry Yunaldi,SE,MT 19746111998031006
Penata Tk I (III/d) Penata Tk I (III/d)
12. Darmayeni,S.Sos 196403181986031004
Penata Tk I ( III/d )
13. Nurhalili,SE 196210101993082001
Penata Tk I ( III/d )
14. Yofi Aldiana,SE 197711232007012004.
Penata ( III/c ) Penata ( III/c )
15. Rinda Rahayu,SE 19750162006042022
Program dan Pelaporan. Kasubag Adm Umum dan Kepegawaian. Kasi Pendataan Dan Pelaporan. Kasi Anggaran Belanja Langsung. Kasi DBH,Retribusi dan Pendapatan lainnya. Kasi Komersiali sasi dan Peman faatan Asset Kasi Analisis Dan Pencatatan Asset. Kasi Akuntansi dan Pelaporan.
16. Eka Putri,SE 197601232006042018
Penata ( III/c )
17. Rihartansi,SE 197307132006042006
Penata ( III/c )
18. Herita Harun,SE 198202112005012004
Penata ( III/c )
Kasi Perbendaharaan.
19. Afrisal,SE 197707052005011007
Penata ( III/c )
20. Nurfarizal.SH 195909021989081001
Penata ( III/c )
Kasi Penetapan Dan Keberatan PBB dan BPHTB. Kasi Analisa dan Pengembangan.
21
Anaffry Rido Ismanto,S.Kom 198503192009021004.
Penata Muda Tk I (III/b )
. 22. Edy Abryan Martono,SE 198010052006041004
Penata Muda Tk I (III/b)
11
Kasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dan Pembiayaan. Kasubag Administrasi Keuangan.
Pj.Kasi SI PKD Bidang Anggaran. Kasi Pendataan Dan Dokumenta Si Asset.
23
Eriwisnetty,S.Sos 197205081993032005
Penata Muda Tk I (III/b )
24. Yasril 19580104 198101 1 003
Penata Muda Tk I ( III/b ) Penata Muda Tk I ( III/b )
25. Rizka Nurdin,SE 19791012 200901 2 006 26. Abror,SE 19760726 200312 1 003
Pj.Kasi Verifikasi Dan Pembinaan Pengelolaan Keu angan. Staf Bidang Pendapatan Daerah Staf Bidang Keuangan Daerah. Staf Sekretariat.
27. Siska Amran,A.Md. 19770910 200312 2 005.
Penata Muda Tk I ( III/b ) Penata Muda ( III/a )
28. Masril. 19600314 199003 1 001 29. Marsusilawati,SE 19770314 200701 2 005 30. Tarmiati,S.Sos. 19820520 2007012005 31 Zetria Novita,S.Sos 19781105 200701 2 006
Penata Muda ( III/a ) Penata Muda ( III/a ) Penata Muda ( III/a ) Penata Muda ( III/a )
Staf Sekretariat.
32. Santika Sabria Putri,SE 19870518 201001 2 014
Penata Muda ( III/a )
33. Widya Astuti,A.Md. 19780703 200604 2 014 34. Sri Suwartiningsih,A.Md 19790107 200604 2 014
Pengatur Tk I ( II/d ) Penfatur Tk I ( II/d )
Staf Bidang Pendapatan Daerah. Staf Bidang Asset Daerah Staf Bidang Perbendaharaan
35. Dewi Asyanti,A.Md 19800229 200701 2 003
Pengatur Tk I ( II/d )
Staf Bidang Perbendaharaan
36
Desmaini,A.Md. 19810504 200701 2 002
Pengatur Tk I ( II/d )
Staf Bidang Perbendaharaan
37. Yosi Sundari,A.Md 19790812 200803 2 001 38. Melda Savitri,A.Md 19750517 200604 2 014
Pengatur Tk I ( II/d ) Pengatur ( II/c )
Staf Sekretariat.
39. Mimiyarni Lubis,A.Md 19860429 201001 2 026
Pengatur ( II/c )
Staf Bidang Perbendaharaan
40. Fajriani. 19821010 200501 2 011 41. Zulfitrianita.
Pengatur ( II/c )
Staf Sekretariat
Pengatur ( II/c )
Staf Sekretariat.
12
Staf Bidang Perbendaharaan
Staf Bidang Prbendaharaan Sekretariat.Staf Staf Bidang Asset Daerah
Staf Bidang Perbendaharaan
19810828 200501 42. Syafril JN. 19680708 199903 43. Joni Amri. 19670630 200604 44. Elfian. 19750215 200604
2 004 Pengatur ( II/c ) 1 003
1 015
Pengatur Muda Tk I ( II/b ) Pengatur Muda Tk I ( II/b )
45. Hermansyah,S. 19770910 200701 1 003
Pengatur Muda Tk I ( II/b )
46. Sefridayenti 19810927 200701 47. Mulyadi 19820523 200801 48. Afrinaldi 19820423 200901 49. Sumino. 19580503 198503
1 007
Pengatur Muda Tk I ( II/b ) Pengatur Muda Tk I ( II/b ) Pengatur Muda ( II/a ) Pengatur Muda ( II/a )
50. Fauzan Farhan. 19890615 201001 1 001
Pengatur Muda ( II/a )
51. Rizki Jumadil Awal. 19910419 201001 1 001
Pengatur Muda ( II/a )
52. Hendra Gunawan. 19870910 201001 1 005
Pengatur Nuda ( II/a )
1 003
2 003 1004 1 005
Staf Bidang PBB dan BPHTB. Staf Bidang PBB dan BPHTB. Staf Bidang Pendapatan Daerah. Staf Bidang Pendapatan Daerah. Staf Sekretariat Staf Bidang Anggaran. Staf Bidang Asset Daerah Staf Bidang Pendapatan Daerah. Staf Bidang PBB dan BPHTB. Staf Bidang PBB dan BPHTB. Staf Bidang PBB dan BPHTB.
TABEL 2.2.5 JUMLAH PEGAWAI HONORER/KONTRAK PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NO 1
NAMA 2
MASA KERJA 3
KETERANGAN 4 Staf Subag Adm Keu Pemb.Bend.Penerima DPPKAD Staf PBB & BPHTB Staf Subag Adm Keu Pemb.Bend.Pengeluaran DPPKAD Staf Penagihan PBB Staf Verifikasi dan Pengesahan Anggaran Staf Subag Adm Umum Staf Perbendaharaan Staf Perbendaharaan Staf Anggaran
1.
Nina Sangra Violita
01-07-2005 / 7 Tahun 5 Bln
2. 3.
Budi Candra Fajri Yani,SE
01-07-2005 / 7 Tahun 5 Bln 01-08-2005 / 7 Tahun 4 Bln
4. 5.
Fauzi,S.Si Afri Yunda,SE
01-01-2009 /4 Tahun 11 Bln 01-08-2009 / 4 Tahun 4 Bln
6. 7. 8. 9.
Robby Andiska. Rahmayanti Rosa,SE Renyta Handayani,SE Rahmadani Edward,S.Kom
01-10-2011 / 2 Tahun 2 Bln 01-01-2012 /1 Tahun 11 Bln 01-06-2012 /1 Tahun 11 Bln 01-06-2012 /1 Tahun 6 Bln
13
10. 11.
Musrinaldi Heri Siswanto
01-12-2012 / 1 Tahun 01-12-2013 / 10 Bulan
Staf Bid PBB &BPHTB Staf Bid PBB &BPHT
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi pada periode 2013-2018 dapat dilihat dari target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal16 ayat 3 mengamanatkan bahwa “pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah” sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi fungsi dan jenis belanja. Target
PAD
sebagaimana
menggambarkan
potensi
ditetapkan
yang
di
dalam
sebenarnya,
karena
APBD
telah
penetapannya
dilakukan melalui tahapan pendataan, perhitungan, Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan target pendapatan dari Dana Perimbangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sedangkan dana bagi hasil Pajak Provinsi yang merupakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah didasarkan kepada penetapan Gubernur Sumatera Barat.
TABEL 2.3.1
REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2008 – 2012 Realisasi Pertahun (Rp) No
I
URAIAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan
2008
2009
2010
2011
23.441.989.587
26.592.437.848
23.782.088.437
36.382.150.723
37.293.660.350
1.535.693.645
1.595.546.610
1.932.701.833
2.320.146.288
2.969.920.454
13.611.889.452
13.891.964.054
11.781.537.158
3.822.298.255
2.295.581.904
2.835.566.483
3.036.898.430
3.416.520.961
6.633.070.554
6.763.117.937
14
2012
Lain-Lain PAD Yg Sah II
5.458.840.007
DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak
23.606.635.626
25.265.040.055
236.072.560.612 255.712.964.307 239.611.107.627 273.921.926.757
316.021.196.817
III
6.651.328.485
13.775.389.503
14.502.844.854
15.910.081.905
14.273.740.677
16830.233.061
1.437.914.909
9.639.148.453
2.043.795.838
8.202.321.611
9.616.756.876
-
-
508.150.884
232.214.469
375.777.880
187.631.256.200 190.325.971.000 202.073.979.000 225.119.750.000
268.961.519.000
Bagi Hasil Cukai Tembakau Dana Alokasi Umum
8.068.028.754
Dana Alokasi Khusus
33.228.000.000
41.245.000.000
19.075.100.000
26.093.900.000
20.236.910.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
10.886.441.790
10.921.826.714
49.980.577.280
79.788.002.692
35.885.894.000
Pendapatan Hibah
4.472.100.000
-
15.749.000
9.000.000
10.020.000
Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi
6.016.741.790
7.003.300.960
7.404.578.730
11.914.840.092
11.289.150.000
-
3.062.700.000
9.940.179.600
50.810.615.600
24.086.724.000
397.600.000
855.825.754.
-
615.000.000
500.000.000
-
-
32.620.069.950
16.438.547.000
-
270.400.991.989 293.227.228.869 313.373.773.343 390.092.080.172
389.200.751.167
Dana Penyesuaian Otsus Bantuan Keu. Propinsi Dana Percepatan Pembangunan Daerah JUMLAH PENDAPATAN
Dari tabel diatas terlihat bahwa periode tahun 2008 – 2012 telah terjadi kenaikan pendapatan secara signifikan. Pada tahun 2008 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 270,4 milyar dan pada tahun 2012 menjadi Rp. 389,2 milyar atau meningkat rata-rata sebesar 9,9 % per tahun. Dari peningkatan pendapatan diatas secara keseluruhan disumbang oleh 3 sumber pendapatan yaitu PAD, Dana Perimbangan dan
Lain-Lain
Pendapatan
yang
Sah.
Pendapatan
Asli
Daerah
meningkat dari Rp. 23,4 milyar pada tahun 2008 menjadi Rp. 37,3
15
milyar pada tahun 2012 atau meningkat sebesar 14,6 % per tahun. Dana Perimbangan meningkat dari Rp. 236,1 milyar pada tahun 2008 menjadi Rp. 316,0 milyar pada tahun 2012 atau meningkat rata-rata 7,9 % per tahun. Lain-lain Pendapatan yang sah meningkat dari Rp. 10,9 milyar pada tahun 2008 menjadi Rp. 35,9 milyar pada tahun 2012 atau meningkat rata-rata 79,9 % per tahun. TABEL 2.3.2 PERKEMBANGAN BELANJA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008-2012 TAHUN
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
%
BELANJA LANGSUNG
%
2008
303.913.399.412.20
132.281.622.072.20
43.5
171.631.777.340
56,5
2009
319.746.321.683.00
165.140.012.922.00
51,7
48,3
2010
392.634.165.731.00
197.849.614.195.00
50,4
2011
453.869.977.707.00
219.166.173.967.00
48.3
154.606.308.761 . 194.784.551.536 . 234.703.803.740
2012
384.784.967.785,48
212.682.269.452.48
55,27
172.102.698.333
44,7
Dari sisi belanja bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah dibagi dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaa program dan kegiatan. Dalam periode 2008-2012 komposisi alokasi untuk Belanja Tidak Langsung rata-rata sebesar 49,83 % sedangkan Belanja Langsung ratarata sebesar 50,16 %. Namun hal ini tidak dapat diinterpretasikan bahwa
periode
tersebut
alokasi
belanja
bagi
pelayanan
public
berkurang sebab di dalam Belanja Tidak Langsung juga terdapat alokasi belanja untuk pelayanan publik yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti: Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.
16
49,6 51,7
TABEL 2.3.3 PERKEMBANGAN TARGET BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008-2012 TAHUN NO
JENIS BELANJA
2008
2009
2010
2011
2012
2
3
4
5
6
7
Belanja Tidak Langsung
1.314.099.070
3.044.089.631
3.244.726.655
7.024.876.448
212.682.269.452
Belanja Langsung
8.774.239.000
6.496.554.370
7.071.518.550
6.414.781.950
172.102.698.333
1 1
2
Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, DPPKAD memiliki perbedaan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam Rekening Belanja
Tidak
sebagaimana
Langsung Organisasi
yang
dikelolanya.
Perangkat
Daerah
Selain
Belanja
Lainnya,
Pegawai
DPPKAD
juga
mengelola rekening Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang menyebabkan besarnya Belanja Tidak Langsung DPPKAD sebagimana ditunjukan dalam tabel 2.3.3 diatas. Tabel 2.3.4 PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008-2012 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
TAHU N 2008 2009 2010 2011 2012
TARGET
REALISASI
29.575.197.242.20 29.479.359.722.00 47.132.154.917.00 60.785.326.976.00 79.756.595.288..63
Pembiayaan
merupakan
24.298.871.635.20 18.967.806.634.59 31.555.676.675.58 33.160.893.632.77 62.031.987.236.09
transaksi
keuangan
PENGELUARAN PEMBIAYAAN TARGET 324.500.000 1.511.031.579 7.856.022.000 6.804.000.000 21.311.001.000
yang
bertujuan
REALISASI 77.000.000 1.511.031.579 3.655.522.000 3.304.000.000 19.611.000.000
untuk
menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Selama tahun 2008-2012 Kota Sawahlunto mengalami defisit anggaran yang ditutupi
17
oleh pembiayaan yang didapat dari penerimaan pembiayaan daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (Silpa). Dari tabel diatas terlihat bahwa Penerimaan Pengeluaran
Pembiayaan
daerah
pada
pembiayaan
periode
2008-2012
maupun rata-rata
mengalami peningkatan. 2.4 . Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD A. Tantangan: 1) Pendapatan Asli
Daerah masih tergolong kecil sehingga
kontribusinya terhadap pendapatan secara keseluruhan masih rendah. 2) Belanja Tidak Langsung proporsinya sudah berimbang dengan Belanja Langsung. 3) Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto masih “Wajar Dengan Pengecualian”. 4) Sarana dan prasarana yang kurang optimal dalam menunjang tugas. B. Peluang 1) Adanya perangkat peraturan perundangan dalam pengelolaan keuangan daerah (Undang– Undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri, Perda dan lainnya) . 2) Kewenangan
dan
Tanggungjawab
yang
jelas
dan
sudah
ditetapkan. 3) Penggunaan Sistem Informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. 4) Dukungan sumber daya manusia.
18
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Pelayanan SKPD Sebagaimana diuraikan pada BAB II bahwa Tugas Pokok DPPKAD adalah melaksakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Permasalahan yang dihadapi dalam ruang lingkup pelayanan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD DPPKAD Kota Sawahlunto
Aspek Kajian
Capaian/Kondisi Saat ini
1
2
3
Peningkatan 1. Terbatasnya kualitas dan kualitas dan kuantitas kuantitas staf sumber daya aparatur
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
1. PAD optimal
Standar yang Digunakan
Jumlah staf terbatas sehingga pekerjaan sering dilakukan diluar jam dinas.
Faktor Yang Mempengaruhi Internal Eksternal (Kewenangan (Diluar SKPD) Kewenangan SKPD) 4 5
6
Keterbatasan 1. Terbatasnya staf jumlah PNS DPPKAD yang lingkup Pemda mempunyai latar yang memiliki belakang spesifikasi pendidikan di khusus bidang dibidang pengelolaan pengelolaan keuangan dan keuangan dan asset daerah asset daerah 2. Terbatasnya staf DPPKAD yang mengikuti diklat/ pemagangan dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuia dengan perubahan regulasi dari pusat 3. Terbatasnya staf DPPKAD yang menguasai teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tupoksi DPPKAD belum 1. Porsi PAD 1. Koordinasi 1. Kurangnya 1. Porsi PAD terhadap total belum kesadaran terhadap total pendapatan optimal masyarakat pendapatan masih dengan SKPD untuk rendah
19
Jumlah dana untuk pengembang an pengetahuan aparatur terbatas
Permasalahan Pelayanan SKPD
pengelola pendapatan
Peningkatan kualitas pengelolaan belanja daerah
membayar pajak 2. Terbatasnya potensi PAD 3. Masih rendah nya kesadaran Kepala SKPD tentang penting nya PAD.
1. Masih adanya Pengelolaan 1. Terbatasnya Perubahan 1. Masih ditemui temuan pengawas keuangan kemampuan aturan kesalahan dalam internal dan sesuai aturan staf pengelolaan pengelolaan eksternal dalam keuangan keuangan mengelola keuangan daerah Peningkatan 1. Sebagian asset 1. Peraturan dan 1. Kurang 1. Kurangnya Kurang optimalnya kualitas daerah belum dokumen yang tertibnya Adm pemahaman pengelolaan asset pengelolaan dikelola sesuai mengatur pemanfaatan dan kesadaran daerah asset daerah aturan tentang asset asset daerah dalam daerah menggunakan asset pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku 2.Kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam optimalisasi pengelolaan asset daerah Opini BPK Wajar Dengan Laporan Temuan BPK 1. Masih Untuk mencapai atas laporan Pengecualian (WDP) keuangan atas rendahnya opini BPK menjadi keuangan Pemerintah Kota pelaksanaan pemahaman Wajar Tanpa Pemerintah Sawahlunto pengelolaan dan kesadaran Pengecualian (WTP) Kota dengan Opini keuangan berbagai dengan Sawahlunto WTP. daerah pada pihakterkait menyelesaikan tahun-tahun untuk seluruh temuan sebelumnya menyelesaikan BPK dan yang belum hasil temuan membenahi Adm terealisasikan BPK Keuangan dan dibidang 2. Koordinasi Asset Daerah. pendapatan antar SKPD pengelolaan yang masih keuangan dan perlu asset daerah ditingkatkan
20
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan ditengahtengah masyarakat maka Visi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto tahun 2013-2018 adalah: “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA SAWAHLUNTO YANG PRODUKTIF, MANDIRI, RELIGIUS, SEJAHTERA DAN PEMERINTAHAN YANG MELAYANI”. Makna atas kata kata-kata pilihan dalam visi tersebut adalah:
1. Produktif : Berarti suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu barang atau jasa yang mempunyai nilai jual sebagai penunjang ekonomi masyarakat. 2. Mandiri : Berarti berada pada kondisi dimana masyarakat dan daerah memiliki kehidupan yang sejajar dengan masyarakat dan daerah lainnya dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri melalui pemanfaatan sumber daya yang ada dan bersinergi dalam mewujudkan nilai kebersamaan. 3. Religius:
Berarti
perilaku
masyarakat
yang
mengarah
pada
kehidupan yang agamis, dengan meningkatnya ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 4. Sejahtera:
Berarti
kesejahteraan
suatu
kondisi
dimana
terwujudnya
masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang
berlandaskan daya saing dengan semakin membaiknya indikator pembangunan, antara lain pendapatan per kapita yang semakin meningkat, menurunnya angka kemiskinan, berkurangnya tingkat pengangguran, meningkatnya derajat pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat. 5. Pemerintahan yang melayani: Peran pemerintah daerah diarahkan sebagai katalisator yang memicu dan menjembatani kepentingan
21
masyarakat terhadap pembangunan serta adanya dukungan yang sungguh-sungguh bagi kelancaran jalannya roda pemerintahan yang baik dan bersih Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut: 1. Mengembangkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan peluang usaha melalui keunggulan pariwisata dan produk lokal 2. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah 3. Memupuk kehidupan sosial yang agamis dan berakhlak mulia serta mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan berkarakter 4. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 5. Menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, melayani, kreatif, inovatif dan efisien. 6. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah 7. Memperluas
jaringan
sosial,
ekonomi
secara
nasional
dan
internasional. Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan untuk setiap misi dan sasaran untuk setiap tujuan yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun
urusan
pilihan
dalam
mendukung
pelaksanaan
misi
dimaksud. Misi yang selaras dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPPKAD adalah Misi Kelima
yakni “Menciptakan tata kelola
pemerintahan daerah yang baik, bersih, melayani, kreatif, inovatif dan efisien”. Pemerintahan yang baik artinya pemerintahan Negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat.
Pemerintahan
yang baik dalam prosesnya maupun hasil-hasilnya bisa bergerak
22
secara sinergis, tidak saling berbenturan dan memperoleh dukungan dari masyarakat. Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab. Good and clean governance dapat terwujud secara maksimal apabila unsur Negara dan masyarakat saling terkait. Syarat agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik yaitu bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan
dan
mendapat
dukungan
dari
masyarakat,
pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien
dalam hal
biaya dan waktu. Pemerintahan yang melayani artinya adalah hakikat keberadaan pemerintah daerah untuk melayani masyarakat. Baik atau buruknya kinerja
pemerintahan
dapat
dilihat
dari
baik
atau
buruknya
pelayanan terhadap public. Jika masih munculnya berbagai keluhan jelas menunjukkan bahwa pelayanan public masih belum memadai. Strategi yang harus ditempuh adalah dengan melakukan reformasi birokrasi, memantapkan paradigma aparatur sebagai sebagai pelayan masyarakat
bukan
dilayani,
.
Paradigma
tersebut
menjadikan
aparatur yang bersih, professional dan responsive. Tujuan menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik bersih dan melayani adalah untuk: a. Meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan daerah serta tata organisasi
Pemerintah
Daerah
dalam
penyelenggaraan
pembangunan secara mandiri. b. Mewujudkan kemitraan pembangunan dengan merajut jalinan kerjasama
dengan
pemerintah/pemerintah
masyarakat/swasta dan LSM
daerah,
dalam upaya menumbuhkan
perekonomian masyarakat c. Meningkatkan
kemandirian
keuangan
dan
pembiayaan
pembangunan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) d. Mewujudkan
pemerintah
yang
bersih
dan
baik
kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat pula.
23
sehingga
e. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan. f. Mewujudkan stabilitas kehidupan sosial politik dan social budaya yang dinamis dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan demokrasi g. Merealisasikan fungsi komunikasi yang cepat dan optimal dalam
pembangunan sebagai akses responsive terhadap masyarakat melalui
penyediaan
infrastruktur
teknologi
informasi
yang
memadai. Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pendorong Pelayanan SKPD Misi dan Program Faktor Permasalahan Prioritas KDH dan Pelayanan SKPD Penghambat Wakil KDH terpilih Misi 5: Menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, melayani, efisien 4.Program prioritas: Proses pengelolaan Rendahnya pemahaman Menciptakan tata keuangan yang masyarakat tentang pajak dan kelola pemerintahan dihasilkan belum retribusi daerah yang baik, optimal Kurangnya komitmen beberapa bersih dan melayani SKPD dalam mengelola asset daerah untuk mencapai target PAD. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Kurang optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan
3.3.
Pendorong kreatif, inovatif dan Tersedianya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) Komitmen pimpinan dan semua staf untuk melaksanakan tugas
Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan,
yang
eksistensinya
memberikan
potret
tentang
perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi. Kebijakan pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, dalam upaya pencapaian visi dan misi DPPKAD maupun Visi dan Misi Pembangunan Daerah.
24
Adapun isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPKAD lima tahun ke depan adalah: 1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak; 2. Obyek pajak tidak menyampaikan secara jujur dengan kondisi sebenarnya; 3. Regulasi keuangan yang berubah yang membutuhkan pemahaman oleh staf DPPKAD ; 4. Masih belum tertibnya pengelolaan asset daerah oleh SKPD.
25
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD Visi DPPKAD dirumuskan dengan memperhatikan visi dan misi kepala daerah
yang
ditetapkan
dalam
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018, yaitu: “ TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL UNTUK KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH” Makna dari kata-kata Visi tersebut diatas adalah: 1. Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah yang Profesional DPPKAD sebagai institusi Keuangan Daerah mengemban fungsi manajemen di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan sebagai manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Untuk itu harus didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang Profesional yang menguasai dan memahami aturan sehingga dalam melaksanakan tugas tidak menyalahi aturan yang ada. 2. Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah yang Transparan Proses pemungutan pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah
dilaksanakan
menganut
prinsip
keterbukaan
dan
menerapkan prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses pemungutan pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah
harus
dibangun
atas
26
dasar
kebebasan
memperoleh
informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan public dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 3. Pengelolaan
Keuangan,
Pendapatan
dan
Asset
Daerah
yang
Akuntabel Dalam melaksanakan proses pemungutan pajak, retribusi daerah, hasil
pengelolaan
kekayaan
daerah
yang
dipisahkan,
lain-lain
pendapatan asli daerah, pengelolaan keuangan dan asset daerah dilakukan dengan terukur dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara kuantitas (potensi) maupun
kualitas,
sehingga
memudahkan
dalam
pengendalian.
Akuntabilitas juga berarti menyelenggarakan prhitungan (account) terhadap sumber daya yang digunakan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil pembiayaan kebutuhan pengeluaran daerah yang sudah disepakati dengan pelaksanaan bersama harus dijaga dan dipelihara. Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto merupakan pernyataan mengenai garis besar kiprah utama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto dalam mewujudkan visi diatas. Maka Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan
dan
Asset
Daerah
Kota
Sumber
Daya
Sawahlunto menetapkan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan
kualitas
dan
profesionalisme
Manusia (SDM) aparat dan pelaksana pemungut pajak dan retribusi, pengelolaan keuangan dan managemen asset; 2. Meningkatkan Pendapatan Daerah; 3. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Misi Kesatu Meningkatkan kualitas dan profesionalisme (SDM)
aparat
dan
pelaksana
pemungut
pengelolaan keuangan dan managemen asset;
27
Sumber Daya Manusia pajak
dan
retribusi,
Sebagai akselerator atau penggerak pendapatan dan pengelolaan keuangan
dan
asset
daerah,
SDM
aparat
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses pemungutan pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah, pengelolaan/penatausahaan administrasi keuangan dan asset daerah. Kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para aparat secara teknis maupun kemampuan lainnya yang bersifat intersektoral dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
merupakan
peningkatan
kapasitas
individu
dalam
mengemban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme
merupakan
upaya
peningkatan
kinerja
berkait
dengan loyalitas, kecerdasan, logika, resposif, inovatif dan etika serta penyelesaian pelaksanaan tugas secara cermat dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Misi Kedua Meningkatkan Pendapatan Daerah; Dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu keberhasilan daerah adalah mengurangi ketergantungan keuangan daerah dari Pemerintah Pusat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu upaya untuk menggali sumber-sumber dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan
kemampuan
daerah
dibidang
keuangan
guna
menyelenggarakan urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misi Ketiga Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan sub sistem dari sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Negara. Sistem pengelolaan keuangan daerah meliputi:
28
1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 3) Penerimaan daerah; 4) Pengeluaran daerah; 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan 6) Kekayaan pihak yang lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum. Pemantapan sistem pemungutan pajak, retribusi dan pengelolaan keuangan
dan
asset
daerah
dapat
ditempuh
dengan
mengedepankan partisipasi aktif stakeholders yang dilandasi asas transparansi,
yaitu
merupakan
prinsip
keterbukaan
yang
memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses
informasi
seluas-luasnya
tentang
pendapatan
daerah,
pengelolaan keuangan daerah pemanfaatan asset daerah; asas keadilan
adalah
keseimbangan
distribusi
kewenangan dan
pendanaannya dan/atau keseimbangan pendapatan, pengelolaan keuangan
dan
pemanfaatan
asset
daerah
berdasarkan
pertimbangan yang obyektif; asas manfaat artinya pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan asset daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
4.2. Tujuan dan Sasaran a. Tujuan: 1. Meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan , Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban anggaran dan asset daerah 2. Peningkatan pendapatan daerah yang sinergitas dan realistis;
29
3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Asset Daerah 4. Terwujudnya Keuangan
Aparatur dan
Aset
Pengelola daerah
Pendapatan, yang
Pengelolaan
berdedikasi
tinggi,
bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan. b. Sasaran Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang dihendak dicapai dalam rangka Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain : 1. Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Perencanaan Penggunaan Anggaran 2. Optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah; 3. Asset daerah terkelola sesuai aturan 4. Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan Tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. 4.3. Kebijakan Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah: 1.
Mengikuti pelatihan/workshop/seminar di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
2.
Efektifitas dan Efisiensi dalam pemungutan PAD
3.
Menggali sumber-sumber PAD
4.
Tersedianya Data yang akurat dalam menunjang peningkatan potensi dan bagi hasil
5.
Memberikan pelatihan pengelolaan keuangan dan asset daerah
6.
Koordinasi/ konsultasi penyusunan anggaran pelaporan keuangan dan asset daerah
7.
Penambahan sarana dan prasarana SIPKD
8.
Optimalisasi pemanfataan SIPKD untuk seluruh SKPD
30
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD N O 1
TUJUAN 2 Meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan , Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban anggaran dan asset daerah.
SASARAN 3 Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Perencanaan Penggunaan Anggaran.
INDIKATOR SASARAN 4
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
100%
100%
100%
100%
100%
90% 97%
91% 97%
92% 98%
93% 98%
94% 98%
a. Penyusunan APBD tepat waktu. Persentase Ketepatan b. Persentase Ketepatan Penggunaan Anggaran sesuai schedule (%) Terealisasinya target penerimaan PAD
2
Peningkatan pendapatan daerah yang sinergitas dan realistis
optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah
3.
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Asset Daerah.
Asset Daerah Terkeloa sesuai aturan.
Jumlah SKPD dengan Pencatatan Asset yang benar (%).
80%
85%
90%
95%
95%
4.
Terwujudnya aparatur pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan.
Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku.
Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
30 orang
30 orang
35 orang
35 orang
38 orang
31
Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL UNTUK KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH” MISI I : Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) aparat dan pelaksana pemungut pajak dan retribusi, pengelolaan keuangan dan managemen asset; Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan Meningkatnya Memberikan Mengikuti dan melaksanakan Kualitas SDM kemampuan Staf kesempatan kepada pelatihan/workshop/seminar di Aparatur dalam melaksanakan Pejabat/Staf untuk bidang Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan tugas. menambah Asset Daerah. Keuangan dan pengetahuannya. Asset Daerah. MISI II : Meningkatkan pendapatan daerah Tujuan Sasaran Peningkatan Tegalinya potensi Pendapatan Daerah pendapatan daerah. baik dalam bentuk PAD maupun dana perimbangan.
a.
b.
c.
Strategi Mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi daerah Peningkatan potensi pajak dan retribusi daerah serta dana bagi hasil Koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat
a. b. c.
Kebijakan Efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan PAD Mengali sumber-sumber PAD Tersedianya data yang akurat untuk diteruskan kepada pemerintah pusat dalam menunjang peningkatan potensi dana bagi hasil
MISI III : Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Mewujudkan a.Terlaksananya a.1. Peningkatan a. Memberikan pelatihan Pengelolaan Pengelolaan pemahaman pengelolaan keuangan dan Keuangan dan Asset Keuangan dan Asset pengelolaan asset daerah Daerah yang efektif, Daerah oleh SKPD Keuangan dan aset efesien, transparan sesuai aturan. daerah sesuai aturan sesuai aturan. semua SKPD a.2. Peningkatan b. Koordinasi/konsultasi serta kualitas pengelolaan peningkatan kualitas dan pelaporan penyusunan anggaran, keuangan dan asset pelaporan keuangan dan asset daerah. daerah
b.Efektifitas Penggunaan, SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah.
b.1. Melengkapi sarana dan prasarana SIPKD b.2. Meng-optimalkan penggunaan SIPKD mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan keuangan dan asset daerah.
32
c.
Penambahan sarana dan prasarana SIPKD
d.
Optimalisasi pemanfaatan SIPKD untuk seluruh SKPD
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan
peraturan
memperhatikan
dan
perundang-undangan mempertimbangkan
yang
tugas
berlaku
dan
fungsi
dengan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.
Program dan kegiatan 2013-2018 adalah sbb: A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1. Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 5. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan. 6. Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan
Kantor. 7. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan 8. Penyediaan Makanan Dan Minuman. 9. Rapat – Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke LuarDDaerah 10. Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS. 11. Penatausahaan Keuangan Dan Barang 12. Penataan Arsip. 13. Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial Non Fisik.
B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
33
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas. 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional. 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobiler. 9. Pengadaan Barang untuk dihibahakan. 10.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : 1. Pendidikan Dan Pelatihan Formal.
D. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah: 1. Penyusunan Standarisasi Harga Barang Dan Jasa. 2. Verifikasi Data Asset Daerah. 3. Bimbingan Teknis Pengurus Barang Se Kota. 4. Penertiban Dan Pengamanan Asset Milik Daerah. 5. Penghapusan Asset Daerah Dan Evaluasi Kegiatan. 6. Pembinaan SAKD SPJ SKPD. 7. Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan Dan Semester. 8. Pendampingan Penyusunan LKPD. 9. Asistensi Pembuatan Dan Adjusment Neraca SKPD. 10.Pengisian Basis Data Aktiva Tetap Per Tahun Anggaran. 11.Penyusunan LKPD Kota Sawahlunto. 12.Penyusunan, Perubahan APBD TA 2014 Dan APBD TA 2015. 13.Penyusunan Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD 2015. 14.Fasilitasi Penyusunan SPD Tahun 2014, DPPA 2014/DPA 2015. 15.Asistensi Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan. 16. Pembinaan Dan Pemeriksaan Administrasi Keuangan Daerah. 17. Penatausahaan, Pemeriksaan Persyaratan SPM Sampai Penertiban SP2D.
34
18. Pemeriksaan dan pendokumentasian pengesahan Realisasi anggaran pertanggungjawaban SKPD. 19. Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi. 20. Implementasi Dan Kustomisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 21. Pengelolaan Administrasi Gaji Pegawai. 22. Pembinaan Terhadap Pengurus Barang Mengenai Administrasi Inventaris Asset Milik Daerah. 22. Pengentrian Data Inventaris Asset Barang Milik Daerah Kota Sawahlunto. 23. Persiapan Penerapan SAP Berbasis Aktual 24. Fasilitasi Kegiatan PPKD.
E. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 1. Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
F. Program Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan. 1. Pengelolaan Data Base Subjek dan Objek Pajak 2. Pencetakan SPPT Dan DHKP Pajak Bumi Dan Bangunan. 3. Verifikasi Data Objek Dan Subjek PBB. 4. Intensifikasi Pemungutan PBB serta Pembekalan Kolektor PBB. 5. Percepatan Pencapaian Penerimaan Target PBB. 6. Bintek Pajak Buni Dan Bangunan. 7. Implementasi Dan Kustomisasi Aplikasi Sismiop PBB.
G. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 1. Tim Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Pajak Daerah. 2. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. 3. Pengelolaan Karcis Pajak Dan Retribusi Daerah. 4. Pembuatan Kontruksi Baliho. 5. Sosialisasi Pajak/Retribusi Daerah.
35
6. Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Buku.
H. Program Pengendalian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pembangunan. 1. Pembayaran Kewajiban Sewa Yang Digunakan Oleh Pemko.
K. Program Penegembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa. 1. Pembangunan Insfruktur Jaringan.
36
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. DPPKAD sebagai
salah
satu
instansi
Pemerintah
Daerah
Kota
Sawahlunto,
mengemban tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah 5 (lima) tahun mendatang dengan indikator
capaian untuk
mengukur keberhasilannya sebagai berikut: Tabel terlampir: TABEL 6.1. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD NO
1
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan
Target capaian setiap tahun Kondisi Kinerja pada awal RPJMD 2013
100
2014
2015
2016
2017
2018
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
100
100
100
100
100
2
Meningkatnya jumlah PBB
854.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
4.000.000.000
4.500.000.000
3
Meningkatnya Jumlah PAD
38.995.145.274
43.569.002.000
48.361.592.000
53.681.367.000
59.586.317.000
66.140.812.000
4
Pengelolaan aset daerah
70
75
80
semakin baik
37
85
90
100
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018
BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto tahun 2013-2018 berfungsi sebagai pedoman bagi aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
dalam
melaksanakan
tugas
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi serta stakeholders lainnya dalam pemanfaatan asset
milik
Pemerintah
Daerah.
Rencana
Strategis
ini
merupakan
penjabaran dari visi dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto. Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial
merupakan
pencerminan
tuntutan
pembangunan
yang
memang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata, semoga Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.
Sawahlunto, Februari 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
BUYUNG LAPAU, S.Sos, M.Si Pembina Tk I NIP. 19640916 199308 1 001
38
39
