BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kabupaten Bulungan termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara memiliki posisi yang cukup strategis baik itu di koridor nasional, regional ASEAN, dan global. Secara historis provinsi Kalimantan Utara identik dengan Kabupaten Bulungan, karena pada mulanya wilayah Bulungan terdiri dari Tarakan, Nunukan, Malinau dan Tana Tidung yang sekarang menjadi bagian dari Provinsi kalimantan Utara. Kabupaten Bulungan mempunyai potensiSDA yang cukup besar pada sektor pertambangan baik migas maupun non-migas (batubara), kawasan perkebunan yang luas, memiliki luas kawasan hutan seluas 552.591,30 ha sebagai bagian paru-paru dunia dan kawasan pantai yang panjang. Secara umum pembangunan Bulungan dilaksanakan melalui 4 (empat) agenda pembangunan. Implemetasi keempat agenda tersebut telah membawa perubahan dan kemajuan yang berarti bagi seluruh masyarakat, walaupun sangat disadari masih terdapat kekurangan, namun yang sangat penting adalah meletakkan tonggak - tonggak kehidupan di masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat utamanya kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di segala bidang.Agenda pertama yaitu menciptakan SDM yang unggul telah terbangun sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang dapat melayani masyarakat, walaupun masih perlu perbaikan kualitas baik dari aspek pelayanan dasar maupun kebutuhan gedung pelayanan yang layak. Kemudian agenda kedua untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dalam arti luas sehingga mampu mewujudkan kesejahteran masyararakat serta meningkatnya kualitas hidup yang layak dan tercukupi kebutuhan dasar. Di samping itu juga yang terpenting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan melalui usaha yang konsepsional, sistematis, bekerjasama dan berkesinambungan, dan pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Bulungan ini lebih mengarah pada kegiatan yang berpola pada pembangunan ekonomi yang Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 1

Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri berorientasi pada penghapusan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat dimaksud adalah agar masyarakat memiliki kemampuan kemandirian dalam menghadapi tantangan ekonomi dimasa yang akan datang, dalam arti bahwa kegiatan ekonomi dimasyarakat lebih berpihak kepada masyarakat lemah. Sedangkan pembangunan

pada

infrastruktur

agenda

ketiga

diarahkan

pada

yaitu

mewujudkan

pengembangan

percepatan sarana

dan

prasarana infrastruktur untuk membuka isolasi wilayah yang terbelakang, terpencil dan daerah pedalaman, karena sangat disadari bahwa daerah Kabupaten Bulungan yang memiliki disparitas wilayah sehingga masih Namun demikian tidak semua agenda tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya, masih banyak terdapat kendala dan hambatan. Permasalahan tersebut menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, terutama pengelolaan sumber daya agraris dan maritim sebagai basis ekonomi wilayah dan dasar keunggulan daya saing wilayah Bulungan. Pemecahan berbagai masalah di daerah tersebut memerlukan suatu kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang andal; serta koordinasi dan kerjasama yang solid antara pemerintah pusat dengan provinsi Kaltara dan kabupaten Bulungandalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

1.2

Pemerintahan Kabupaten Bulungan Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002

tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tana Lia dan Kecamatan Peso Hilir dalam Wilayah Kabupaten Bulungan yang ditetapkan tanggal 15 Agustus 2002 maka Kabupaten Bulungan terdiri atas tiga belas kecamatan.Tetapi dengan adanya UU No. 34 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Tana Tidung, maka wilayah administrasi Kabupaten Bulungan meliputi sepuluh kecamatan yaitu Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Ilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 2

Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Bunyu. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, sebagaimana juga DPR yang ada di pusat, merupakan mitra kerja bagi eksekutif/pemerintah di daerah dalam rangka terselenggaranya proses pemerintahan dan pembangunan. Pada tahun 2013 DPRD Kabupaten Bulungan terbagi menjadi empat fraksi yaitu fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Benuanta dan fraksi Demokrasi. Sedangkan untuk keanggotaan di DPRD Kabupaten Bulungan masih sama seperti tahun sebelumnya, didominasioleh laki-laki dengan keseluruhan anggota yang berjumlah 25 orang. Banyaknya pegawai negei sipil daerah Kabupaten Bulungan pada tahun 2013 sebanyak 4.008 orang. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 1.1

Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut Golongan dan unit kerja Tahun 2013.

Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 3


BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN 2.1 Letak Geografis Berdasarkan Undang‐undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur, maka Luas Kabupaten Bulungan berkurang menjadi tersisa 13.181,92 km2 demikian juga setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2013. Kondisi Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau, yang dialiri sungai yang besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit‐bukit, bergunung‐gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam. Adapun pulau yang terluas adalah Pulau Mandul di Kecamatan Bunyu (38.737,413 ha) dan sungai yang terpanjang adalah Sungai Kayan (576 km: termasuk yang berada di wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung) sedangkan gunung yang tertinggi adalah Gunung Kundas yang berada di Kecamatan Peso dengan ketinggian 1.670 m. Letak wilayah administrasi Bulungan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.1, Kabupaten Bulungan berbatasan dengan :  sebelah Utara

: Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan,

 sebelah Timur

: Kota Tarakan dan Laut Sulawesi,

 sebelah Selatan

: Kabupaten Berau, dan

 sebelah Barat

: Kabupaten Malinau.

Berdasarkan aspek morfologi, wilayah Kabupaten Bulungan terbagi atas 3 (tiga) satuan morfologi, yaitu dataran, perbukitan rendah, dan perbukitan bergelombang.

Berdasarkan

fisiografis

dan

pembagian

cekungan

atau

ketinggiannya, secara umum daerah Kalimantan Utara terdiri dari Cekungan Tarakan dan Tinggian Mangkaliat. Adapun tatanan stratigrafis wilayahnya, meliputi: Endapan Aluvial, Formasi Sumbat dan Retas, Formasi: Sajau, Sinjin, Domaring, Tabung, Batuan Terobosan, Jelai, Birang, Sembakung, dan Formasi Bengara.


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri Bentuk wilayah Kabupaten Bulungan secara umum didominasi oleh bentuk wilayah datar hingga berbukit dengan kemiringan lahan dominan antara 2 sampai 30 persen. Bentuk wilayah datar dijumpai di sebagian besar wilayah sepanjang garis pantai atau sepanjang daerah aliran sungai atau pada daerah dengan fisiografi dataran alluvial sungai berupa tanggul sungai dan rawa, dengan kemiringan lahan kurang dari 2 persen.

K abupatenB ulunganD alamA ngka2014

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Bulungan Tahun 2013

2.2

iii

Kondisi Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil registrasi penduduk pada tahun 2013 tercatat sebesar 154.934 jiwa. Pola persebaran penduduk Kabupaten Bulungan per kecamatan berdasarkan luas wilayah, iv

kepadatannya adalah berkisar antara 1,48 jiwa/km

2

(Kecamatan Peso) sampai

2

70,55 jiwa/km (Kec. Bunyu). Kepadatan penduduk Kabupaten Bulungan adalah

H B U DI M AN A RI F I N , M . S

2 11,75 jiwa/km . Kecamatan yang kepadatan penduduknya dibawah rata-rata adalah Kecamatan Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat, dan

Bupati Bulungan

Sekatak. K abupatenB ulungan


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, ini terlihat dari rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bulungan adalah 116,75 ini berarti bahwa setiap 100 orang perempuan berbanding sekitar 117 laki-laki.

2.3 Struktur Ekonomi Kabupaten Bulungan Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. PDRB merupakan jumlah nilai tambah atau

jumlah akhir nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah dalam satu tahun. Menurut hasil penghitungan PDRB Kabupaten Bulungan, terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Bulungan pada tahun 2013 sangat didominasi oleh sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam (SDA), terutama dari sektor pertambangan dan pertanian. Jumlah seluruh nilai tambah yang tercipta akibat kegiatan ekonomi (PDRB) di Kabupaten Bulungan pada tahun 2013 adalah sebesar 3.230,576 milyar rupiah.Dari total PDRB Bulungan tersebut, sekitar 33,72 persennya berasal dari nilai tambah sektor Pertambangan dan penggalian.

Sektor

ekonomi

berikutnya

yang

memberikan

kontribusi

perekonomian Bulungan adalah sektor Pertanian(26,84 persen); sektor jasa (19,43 persen); sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (13,34 persen); . Sedangkan sektor- sektor lainnya hanya memberikan kontribusi di bawah 5 persen.Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri Tabel 2.1 Distribusi PDRB Dengan Migas Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2013 (dalam %)

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan

Pada tahun 2010 hingga tahun 2013 sektor pertambangan dan industri pengolahan

mendominasi

sektor

penyumbang

terbesar

terhadap

PDRB

Kabupaten Bulungan. Hal ini disebabkan sektor pertambangan mempunyai peran yang besar termasuk adanya eksploitasi tambang batubara dan migas.Namun secara rata-rata kontribusi terbesar di sektor pertambangan, ini mengisyaratkan Bulungan masih tergantung pada sumber daya yang tak terbarukan, sementara sektor sumber daya yang terbarukan yaitu sektor pertanian dengan sub sektor kehutanan, peternakan dan perikanan cenderung menurun. Demikian juga sektor perdagangan dan restoran kurang kurang signifikan peningkatannya dan tidak memberi kontribusi yang besar.



2.4 Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan elama kurun waktu 2000 sampai 2013 sebesar 4,52 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 5,26 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 ini mengalami perlambatan. Hal ini terjadi karena sektor yang paling dominan dalam menyokong PDRB yaitu sektor pertambangan juga mengalami perlambatan pertumbuhan produksi.

Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulungan Tahun 2008 - 2013

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan

2.5 PDRB per Kapita Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Bulungan selama kurun waktu 2009-2013 memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat, yaitu dari 20.669.456,11 juta rupiah per orang per tahun pada tahun 2009 menjadi 26.095.121,11 juta rupiah per orang pada tahun 2013. Namun perlu diketahui


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri bahwa

pendapatan

per

kapita

tersebut

belum

mencerminkan

tingkat

kesejahteraan sesungguhnya. Hal ini dikarenakan pendapatan per kapita diperoleh berdasarkan PDRB dikurangi dengan penyusutan, pajak tak langsung, dan pendapatan neto dari luar daerah.

Tabel 2.3 PDRB per Kapita Tahun 2008 – 2013 (dalam Rp.)

2.6

Potensi Sektor Unggulan Potensi sektor unggulan daerah

demografis

dan

geografis.yang

dapat disebabkan oleh faktor

menguntungkan.

Kabupaten

Bulungan

mempunyai sektor unggulan pada sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa lainnya.

2.6.1 Sektor Pertambangan dan Penggalian Sektor pertambangan merupakan penyumbang terbesar dari PDRB Bulungan.

Perusahaan

pertambangan

yang

sudah

beroperasi

adalah

pertambangan minyak dan gas bumi oleh PT. Pertamina, batubara, dan mineral


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri lainnya. Perusahaan batubara yang telah beroperasi adalah PT. Pesona Katulistiwa Nusantara, PT. Lamindo Inter Multikom, PT. Delma Mining Corporation, dan PT. Mitra Niaga Mulia. Sektor pertambangan merupakan sektor yang berperan cukup besar sebagai sumber penerimaan devisa terutama yang datang dari pendapatan ekspor minyak dan gas serta batubara. Banyaknya produksi batubara pada tahun 2013 sebanyak 9.713.810,71 ton. Jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami

peningkatan

sebesar

3,57

persen.

Secara

rinci

produksi

pertambangan Bulungan dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5. Tabel 2.4 Banyaknya Produksi Hasil Tambang Kabupaten Bulungan Tahun 2008 - 2013

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri Tabel 2.5

Banyaknya Produksi Hasil Gas Bumi Kabupaten bulungan Tahun 2011 – 2013 (satuan MSCF)

2.6.2 Sektor Pertanian Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting bagi Bulungan dalam rangka menciptakan kedaulatan dan keamanan pangan nasional. Salah satu program lumbung pangan nasional yaitu program food estate delta Kayan dimana pemerintah daerah Kabupaten Bulungan telah menyiapkan lahan seluas + 50 ribu hektare di Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah, dengan target surplus beras nasional 10 juta ton pada tahun 2014. Secara riil luas panen padi pada tahun 2013 sebesar 19.793 hektar yang terdiri dari 12.691 hektar padi sawah dan 7.102 hektar padi ladang. Angka ini mengalami penurunan sebesar 9,10 persen dibandingkan tahun 2012 atau sebesar 1.981 hektar. Penurunan luas panen ini diikuti pula oleh penurunan jumlah produksi padi. Pada tahun 2013 poduksi padi mengalami penurunan dari 74.012 ton pada tahun 2012 menjadi 69.676 ton pada tahun 2013 atau turun sebesar 6,22 %. Untuk komoditas tanaman sayur-sayuran yang diproduksi di Kabupaten Bulungan antara lain bawang daun, kubis, sawi, kacang panjang, cabe, tomat, terung, buncis, ketimun, kangkung, dan bayam. Pada tahun 2013 ini, produksi Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 11

Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri sayuran terbesar adalah produksi tanaman sawi sebesar 992,5 ton, diikuti tanaman kangkung sebesar 968,1 ton, tanaman kacang panjang sebesar 968,1 ton, tanaman bayam sebesar 828 ton, dan tanaman cabe besar sebesar 657,4 ton. Pada tahun 2013 ini, produksi tanaman buah-buahan di Kabupaten Bulungan didominasi oleh tanaman pisang sebanyak 10.540,0 ton dengan jumlah pohon yang dipanen 63.082 pohon. Untuk tanaman rambatan menghasilkan 7.697,7 ton buah dengan jumlah pohon yang dipanen sebanyak 209.784 pohon.Sedangkan tanaman durian pada tahun 2013 menghasilkan produksi sebesar 5.240,0 ton dengan jumlah pohon yang dipanen sebanyak 15.676 pohon. Jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Bulungan pada tahun 2013 rata-rata mengalami penurunan kecuali produksi kelapa sawit. Jenis produksi yang dikembangkan antara lain kelapa, kopi, kakao, lada, dan kelapa sawit. Produksi tanaman perkebunan untuk komoditi kelapa sebanyak 207,86 ton, kopi sebanyak 30,15 ton, kakao sebanyak 151,70 ton, lada sebanyak 26,58 ton, dan kelapa sawit sebanyak 1.363 ton. Sedangkan untuk karet belum ada hasilnya di tahun ini. Luas areal untuk komoditi kelapa seluas 846,5 hektar, untuk kopi 245,5 Hektar, untuk kakao 704 Hektar, tanaman lada 99,12 Hektar, kelapa sawit 1.533 hektar, karet 210 hektar dan kapuk 25 hektar. Jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Bulungan pada tahun 2012 rata-rata mengalami penurunan kecuali produksi kelapa sawit. Jenis produksi yang dikembangkan antara lain kelapa, kopi, kakao, lada, kelapa sawit, dan kapuk. Produksi tanaman perkebunan untuk komoditi kelapa sebanyak 207,86 ton, kopi sebanyak 30,15 ton, kakao sebanyak 151,70 ton, lada sebanyak 26,58 ton, dan kelapa sawit sebanyak 1.363 ton. Sedangkan untuk karet belum ada hasilnya di tahun ini. Luas areal untuk komoditi kelapa seluas 846,5 hektar, untuk kopi 245,5 Hektar, untuk kakao 704 Hektar, tanaman lada 99,12 Hektar, kelapa sawit 1.533 hektar, karet 210 hektar dan kapuk 25 hektar.Perusahaan besar yang telah berproduksi antara lain PT. Sanggam Kahuripan Indonesia, PT. Inti Selaras Perkasa, PT. Santosa Sukses Utama, PT. Mutiara Pipit, PT. Tunas Borneo, PT. Bahagia Prima, PT. Citra Sawit Lestari, dan lain-lain. Total produksi sektor perkebunan Bulungan dapat dilihat pada Tabel 2.6. dan Tabel 2.7. Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 12


Tabel 2.6 Luas Areal Komoditas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Kecamatan Tahun 2013 (ha)

Tabel 2.7 Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Kecamatan Tahun 2013 (ha)

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 13


Pada tahun 2013 populasi ternak di Kabupaten Bulungan yang terbesar adalah babi. Untuk tahun ini populasi sapi di Kabupaten Bulungan sebesar 5.569 ekor; kemudian kambing 6.553 ekor; babi 6.599 ekor, dan kerbau sebanyak 27 ekor.Populasi unggas pada tahun 2013 ini diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin ayam buras jantan sebanyak 116.487 ekor, betina sebanyak 204.325 ekor; itik jantan sebanyak 1.648 ekor, betina sebanyak 2.892 ekor; dan ayam pedaging sebanyak 694.300 ekor. Produksi perikanan pada tahun 2013 sebesar 7.072,28 ton. Untuk perikanan tangkap produksinya mencapai 3.308,8 ton dengan nilai produksi sebesar

113,943

milyar

rupiah.

Sedangkan

untuk

perikanan

budidaya

produksinya mencapai 3.764 ton dengan nilai produksi sebesar 88,565 milyar rupiah.Banyaknya rumah tangga perikanan di Kabupaten Bulungan untuk tahun 2013 adalah 2.451 rumah tangga dengan produksi sebanyak 3.308,8 untuk perikanan tangkap mencakup perairan laut dan perairan umum. Sedangkan rumah tangga untuk perikanan budidaya sebanyak 3.162 rumah tangga dengan produksi sebanyak 3.764 ton mencakup budidaya tambak dan kolam. Hutan di mempunyai luas 1.026.312,039 hektar yang terbagi kedalam empat kelompok jenis hutan yaitu; hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan lainnya/kawasan budidaya non kehutanan. Berkaitan dengan pengelolaan hutan tersebut tidak terlepas dari perusahaan HPH. Pada tahun

2013

terdapat

8

pemegang

HPH

dengan

luas

areal

665.775

hektar.Produksi kayu bulat untuk tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 65,53 3 persen dibandingkan dengan 2012 sebesar 352.053,72 m .

2.6.3 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Pada tahun 2013 ini, ekspor dilakukan melalui Pelabuhan Bunyu dan Pelabuhan Tanjung Selor. Ragam komoditas ekspor utama Kabupaten Bulungan tahun 2013, yaitu ekspor batubara (other coal,. Nilai ekspornya mengalami penurunan sebesar 21,98 persen, dari US$ 131,95 juta pada tahun 2012 menjadi US$ 102,95 juta pada tahun 2013. Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 14

Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri Negara asal impor Kabupaten Bulungan untuk tahun 2013 berasal dari Malaysia. Nilai impor dari Malaysia sebesar 107.157.004 kg senilai FOB US $ 1.255.992 . Impor tersebut dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Selor dan pelabuhan Bunyu. Jenis barang yang diimpor yaitu Pebbles, Gravel, Broken or Crushed Stonewhether or not heat treated, setts curbstones & flagstones of natural stone (except slate) dan petroleum bitumen. Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor dalam menghasilkan devisa negara, selain itu juga diharapkan padat karya yakni sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan diharapkan berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.Pada tahun 2013 jumlah hotel berkurang dua buah dari jumlah tahun sebelumnya yaitu dari 24 buah pada tahun 2012 menjadi 22 buah pada tahun 2013 dengan akomodasi lainnya yaitu jumlah kamar sebanyak 318 buah dan tempat tidur 474 buah. Pada tahun 2013 Kabupaten Bulungan memiliki beberapa obyek wisata dengan klasifikasi wisata budaya 10 buah, peninggalan sejarah dan purbakala 11 buah, art gallery 4 buah, seni pertunjukan 27 buah, desa kerajinan tradisional 10 buah dan upacara adat 6 buah. Perkembangan pariwisata Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada Tabel 2.8. Tabel 2.8. Perkembangan Kepariwataab Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2013

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 15


2.7 Permasalahan Pembangunan Bulungan Menurut

Yuwono

(2010),

permasalahan

pembangunan

daerah

merupakan “gap expectation” atau kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian

berkaitan dengan

hasil-hasil pembangunan selama periode lima tahun terakhir dan masih menjadi akar masalah bagi Bulungan adalah sebagai berikut: 1. Belum Optimalnya Dukungan Infrastruktur Wilayah Pemenuhan kebutuhan Infrastruktur wilayah mempunyai peranan sangat penting terutama dalam melayani pergerakan orang, barang dan jasa, serta menjalankan roda ekonomi daerah. Namun demikian pendanaan yang terbatas, merupakan kendala utama dalam upaya percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan yang menghubungkan antar kecamatan dan kecamatan dengan ibukota kabupaten, yang berdampak pada tidak optimalnya kegiatan ekonomi masyarakat. 2. Kurang meratanya Kualitas Sumber Daya Manusia Kualitas sumber daya manusia merupakan pendorong utama bagi pembangunan

daerah

dalam

memajukan

kemampuan

dan

daya

saing

masyarakat. Semakin baik kualitas SDM semakin besar pula peluang untuk dapat berkembang dan berinovasi. Peningkatan kualitas SDM dapat meningkatkan implementasi hasil-hasil pembangunan dan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan daerah Bulungan. Belum meratanya kualitas SDM dapat mengurangi kemajuan daerah, terlebih dalam era globalisasi baik persaingan dalam dunia kerja maupun kegiatan bisnis dibutuhkan SDM yang unggul, namun bila kualitasnya rendah maka peluang untuk bersaing menjadi lemah bahkan akan terpinggirkan oleh tenaga kerja dari daerah lain maupun negara tetangga.


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri 3. PAD masih rendah. Perlu dilakukan penggalian dan peningkatan sumber-sumber PAD yang saat ini baru mencapai sekitar 5% dari APBD, sehingga sebagian besar APBD daerah ini sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat, APBN dan APBD provinsi. Selain tetap memperjuangkan sumber pendanaan yang lebih besar dari APBN dan APBD Provinsi untuk pembangunan daerah. 4. Meningkatnya Kebutuhan Energi. Dinamika pembangunan dan aktivitas masyarakat belum didukung oleh penyediaan energi listrik yang memadai. Kapasitas terpasang hanya sekitar 6,00 MW dengan beban puncak 5,70 MW yang dimiliki PLN, sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat saat ini. 5. Menurunkan Angka Kemiskinan. Tugas berat dan permasalahan pembangunan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan terjadi bukan disebabkan kurangnya sumber daya alam yang ada, namun lebih kepada pola perilaku dan budaya kehidupan yang bersahaja. Kegiatan masyarakat yang bersifat ekstraktif (mengambil tanpa perlakuan) lebih dominan ketimbang yang bersifat budidaya. 6. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup. Dampak pembangunan yang selama ini kurang atau belum dapat dikelola dengan baik telah banyak menimbulkan permasalahan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup, antara lain lahan kritis telah mencapai 46.815,51 Ha,kerusakan hutan mangrove dan resiko kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batubara dan pembangunan perkebunan kelapa sawit meningkat.



BAB III VISI – MISI SUDJATI – INGKONG ALA 3.1 Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; sebaliknya dalam hal tidak

dimanfaatkan,

akan

menghilangkan

peluang

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Kriteria isu-isu strategis adalah sebagai berikut: (1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan (6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan (Yuwono, 2010). Perumusan isu-isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Bulunganharus memperhatikan dinamika pembangunan yang terjadi di daerah Bulungan maupun tingkat provinsi Kalimantan Utara, nasional, dan bahkan internasional. Oleh karena, pembangunan di daerah ini tidak akan terbebas dari pengaruh kegiatan pembangunan pada skala yang lebih luas dalam suatu sistem pembangunan. Berdasarkan logika demikian, penetapan isu-isu strategis dalam RPJMD2015-2020 Kabupaten Bulunganharus memperhatikan RPJP Kabupaten Bulungan 2005-2025, RPJP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2034 dan RPJM Nasional 2014-2019. 3.1.1 RPJPD Kabupaten Bulungan 2005-2025 Visi RPJPD Kabupaten Bulungan 2005-2025 adalah “Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat Perekonomian yang Unggul dalam Bidang Agroindustri serta Didukung oleh Sumberdaya Manusia yang Tangguh”.


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri Visi tersebut di atas mengandung pengertian dan makna sebagai berikut : 1)

Unggul

dalam

Bidang

Agroindustri.

Berdasarkan

letak geografis

Kabupaten Bulungan yang berada pada posisi strategis di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, maka Kabupaten Bulungan sangat tepat sebagai Pusat Perekonomian terutama bidang agroindustri yang potensial untuk mengases keluar, baik regional, nasional maupun internasional. Pengembangan Agroindustri sebagai unggulan masa depan Kabupaten Bulungan bertujuan meningkatkan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas yang dihasilkan dan penyerapan tenaga kerja yang terus bertambah dari tahun ke tahun. 2)

Sumberdaya Manusia yang Tangguh. Kabupaten Bulungan, sebagaimana layaknya kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar. Pengembangan sumberdaya alam di Kabupaten Bulungan bersifat renewable (dapat diperbaharui) sehingga pembangunan secara berkelanjutan (sustainable) lebih mudah terwujud, serta dampak negatif terhadap perusakan lingkungan dapat diperkecil. Mewujudkan Pusat Perekonomian bidang agroindustri yang unggul tidaklah mudah, sebab harus didukung oleh Sumberdaya Manusia yang Tangguh, yaitu sumberdaya manusia yang kreatif, berkemauan keras untuk maju dan akhlak yang baik (Iptek dan Imtaq). Keberhasilan dalam pembentukan sumberdaya manusia yang tangguh merupakan modal dasar bagi pembangunan Kabupaten Bulungan yang maju, serta kunci keberhasilan bagi pengembangan sektor unggulan pada bidang agroindustri dan sektor-sektor lain yang terkait dalam satu mata rantai yang saling memperkokoh struktur perekonomian dan sosial Kabupaten Bulungan. Visi Pembangunan Kabupaten Bulungan tersebut akan ditempuh melalui

sembilan (9) Misi Pembangunan sebagai berikut: 1)

Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai pusat perekonomian bidang agroindustri yang unggul dalam pasar regional dan internasional;

2)

Mewujudkan

Kabupaten

Bulungan

sebagai

pusat

pengembangan

sumberdaya manusia bidang agroindustri yang tangguh dalam lingkungan regional dan internasional ; Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 19

Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri 3)

Mempercepat peningkatan infrastruktur dasar;

4)

Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari dan pembangunan yang berkelanjutan;

5)

Meningkatkan pengembangan sosial budaya;

6)

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;

7)

Menegakkan supremasi hukum;

8)

Meningkatkan pelayanan publik;

9)

Mengembangkan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

3.1.2 RPJP Kalimantan Utara 2015-2034 Visi jangka panjang Provinsi Kalimantan Utara adalah : TERWUJUDNYA

PROVINSI

KALIMANTAN

UTARA

SEBAGAI

BERANDA DEPAN PERBATASAN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN LESTARI Dari rumusan pernyataan visi tersebut dapat dikenali kata kunci utama yaitu Beranda depan perbatasan, Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Lestari. Penjelasan dari kata kunci utama pernyataan visi adalah sebagai berikut : 1) Beranda Depan Perbatasan Secara geografis Provinsi Kalimantan Utara memang daerah perbatasan, namun untuk jangka panjang dicita-citakan menjadi salah satu provinsi perbatasan yang terbaik, terdepan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai beranda depan negara, Provinsi Kalimantan Utara paling tidak kondisinya harus sama baik, atau paling tidak mendekati kondisi provinsi terbaik di Indonesia lainnya. Kalimantan Utara sebagai provinsi perbatasan tidak menghalangi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa dicapai dengan mengedepankan konsep serambi yang melambangkan tingkat kemajuan seluruh wilayah. Beberapa hal pokok yang harus diprioritaskan adalah: aksesibilitas, ketersediaan sarana dan parasarana, keseimbangan dengan wilayah perbatasan negara tetangga, dan unsur kesejahteraan lainnya.


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri 2) Maju Visi Provinsi Kalimantan Utara yang maju ini menyangkut secara luas dua pokok visi lainnya: pokok visi maju pada berbagai bidang, dan pokok visi menjalankan praktek kepemerintahan yang dewasa ini dikonsepkan sebagai ciri yang maju (good governance). Terwujudnya Kalimantan Utara yang maju di berbagai bidang merupakan wujud yang ingin dicapai untuk menjadi beranda depan daerah perbatasan yang hebat. 3) Mandiri Sebagai provinsi perbatasan yang mandiri maka harus dapat sebesar mungkin menghidupi dirinya dengan perekonomian yang ada. Untuk itu perekonomian harus tumbuh, itupun harus dengan kecepatan yang di atas rata-rata. 4) Sejahtera Dua dimensi yang akan dirangkum dari kata kunci ini adalah: masyarakat yang sejahtera dan bagus dalam hal pemerataannya. Pokok visi terwujudnya masyarakat Provinsi Kalimantan Utara sejahtera menggunakan konsep kesejahteraan yang menuju terciptanya kondisi masyarakat yang semakin mudah untuk melakukan pemenuhan kebutuhan, kemudian juga keinginan mereka, yang meliputi sarana dan prasarana dasar, dan penyempurna, serta kebutuhan lainnya. 5) Adil Pembangunan yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah provinsi di mana setiap masyarakat Provinsi Kalimantan Utara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara. 6) Lestari Untuk menjadi beranda depan perbatasan, maju, mandiri, dan sejahtera, maka harus dapat menciptakan hasil pembangunan yang bagus dengan cara memacu pertumbuhan ekonomi secara lebih cepat.


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri Misi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut: 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas 2) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan 3) Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan aksesibilitas wilayah 5) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik

3.1.3 RPJM Nasional Visi pemerintahan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla adalah terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut diwujudkan dalam bentuk 7 misi yaitu sebagai berikut : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan

masyarakat

maju,

berkeseimbangan

dan

demokratis

berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi begara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri pemerintahan kedepan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita, sebagai berikut : 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 2. Membuat

pemerintah

tidak

absen

dengan

membangun

tata

kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2 Identifikasi Isu-isu Strategis Isu-isu pembangunan pada level global relatif tidak berbeda dengan isu-isu pembangunan pada level nasional, yaitu kemiskinan, pangan, energi, dan pengelolaan pemerintahan. Sedangkan untuk level Provinsi Kalimantan Utara isuisu strategis yang mengemuka berkaitan erat dengan infrastruktur, kemiskinan, dan sumberdaya manusia (pendidikan dan kesehatan). Demikian juga isu-isu strategis daerah tak jauh berbeda baik dari level nasional maupun regional. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang berkaitan dengan keterkaitan antara instansi/organisasi daerah yang dikaji dengan lingkungannya (internal maupun eksternal)

yang

isu-isu

tersebut

banyak

mempengaruhi

pemerintah/organisasi/masyarakat tersebut. Maka semua isu strategis adalah penting, tapi tidak semua isu penting adalah strategis. Apabila masalah tersebut dapat diatasi maka semua permasalahan dapat diselesaikan. Berdasarkan kondisi umum Wilayah Kabupaten Bulungan, isu strategis Bulungan adalah sebagai berikut :


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri 1. Belum optimalnya pengembangan

wilayah Bulungan Sebagai Lumbung

pangan nasional. 2. Masih terbatasnya dukungan infrastruktur dalam memacu perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan dasar. 3. Belum terpenuhinya kebutuhan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. 4. Tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan kualitas sumberdaya manusia yang diakibatkan perbedaan akses terhadap pelayanan dasar. 5. belum optimalnya tata pemerintahan yang baik dalam koridor desentralisasi dan otonomi daerah.

3.3 Visi Sudjati-Ingkong Ala Menurut Ismail dan Karebet (2003) visi adalah cara pandang yang menyeluruh dan futuristik terhadap keberadaan organisasi. Pernyataan visi menjawab pertanyaan, akan menjadi sosok organisasi seperti apa dalam lima tahun mendatang (the what). Visi yang akan dicapai sebagaimana terdapat pada RPJPN 2005-2025 yang dituangkan dalam RPJMNAS tahap ketiga pada tahun 2015-2019 adalah memantapkan

pembangunan

secara

menyeluruh

denganmenekankan

pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan ipteks.

Hasil analisis dari isu strategis dan harapan yang diinginkan bagi daerah dan masyarakat Bulungan, maka visi Sudjati sebagai berikut :

MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN SEBAGAI PUSAT PANGAN BERBASIS INDUSTRI.

PUSAT PANGAN BERBASIS INDUSTRI : Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam struktur ekonomi Bulungan diluar Migas, pengembangan perekonomian berbasis pengelolaan sektor pertanian dari hulu ke hilir tentunya menjadi sangat penting dan prioritas. Selain itu pembangunan agribisnis akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan

ekonomi

kerakyatan,

terutama

melalui

perannya

dalam

menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan.Bulungan mempunyai Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 24

Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri berbagai komoditas pertanian unggulan yang memiliki daya saing merupakan sumber bahan baku yang melimpah yang dapat diolah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Hal iniakan menjadikan Bulungan sebagaI pusat pangan berbasis industry, yang pada akhirnya mendukung pencapaian Bulungan sebagai pusat pangan dan pusat perekonomian baik di tingkat provinsi Kalimantan Utara maupun tingkat nasional.

3.4 Misi Sudjati-Ingkong Ala Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan alasan pokok berdirinya organisasi dan membantu mengesahkan fungsinya dalam masyarakat atau lingkungan. Dalam bentuk yang sederhana, pernyataan misi

menjawab

pertanyaan, aktivitas apa yang dilakukan organisasi agar sosok yang diharapkan dalam visi dapat terwujud. Misi dapat dikatakan sebagai perwujudan untuk mencapai visi yang telah ditentukan, maka diharapkan seluruh pegawai dan stakeholders dapat mengenali instansi pemerintahnya, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang khususnya dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Misi Sudjati-Ingkong Ala untuk Bulungan adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Bulungan sebagai pusat pangan nasional. 2. Mewujudkan industri berbasis masyarakat yang berdaya saing tinggi. 3. Meningkatkan aksessibilitas infrastruktur dalam upaya mendorong percepatan pembangunan ekonomi rakyat, investasi daerah, wilayah pedalaman dan terpencil serta pemerataan pembangunan antar wilayah. 4. Pemantapan Kualitas SDM melalui pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan serta penerapan teknologi maju berbasis agribisnis. 5. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang tinggi, maju dan sejahtera. 6. Reformasi birokrasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pemerintahan menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional serta berorientasi pada pelayanan publik.



BAB IV ARAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 4.1 Arah Pembangunan Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Bulungan mengacu pada strategi pembangunan nasional pada RPJMN 2015-2019 dan juga RPJP Provinsi Kalimantan Utara yakni peningkatan ekonomi wilayah yang kompetitif berbasis pada keunggulan sumber daya alam, kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kapasitas Iptek di Wilayah Bulungan, serta penajaman pada pembangunan dan pengembangan pangan berbasis industry khususnya penguatan industry rumah tanggademi terwujudnya perekonomian Wilayah Bulungan yang maju, unggul, kompetitif, inovatif dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

4.2 Strategi Pembangunan Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focusedmanagement). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.Strategi yang dipakai merupakan pendekatan umum untuk mencapai hasil pembangunan Bulungan yang optimal yaitu sebagai berikut : 1. Revitalisasi wilayah Bulungan sebagai lumbung pangan nasional. 2. Pengembangan kawasan industri, strategis dan mandiri. 3. Pengembangan infrastruktur Strategis. 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia. 5. Integrasi program pro poor, pro job, pro growth and pro environment. 6. Penerapan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan professional.



BAB V INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN 5.1 Program Akselerasi Pengembangan Kawasan Food Estate Upaya pembangunan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah diarahkan pada optimalisasi program dan akselerasi kegiatan secara terpadu pada beberapa sektor di kawasan food estate Delta Kayan yang telah disiapkan lahan seluas 50.000 hektare. Orientasi program food estate di Kabupaten Bulungan adalah berbasis petani dan keluarganya sebagai pelaku utama, sedangkan perusahaan berfungsi sebagai mitra kerja dan fasilitator kegiatan masyarakat. Pengembangan food estate saat ini dipandang sebagai salah satu terobosan dalam upaya menciptakan ketahanan pangan jangka panjang sekaligus menjadikan Bulungan sebagai lumbung pangan nasional di luar pulau Jawa. Food Estate merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perikanan, dan peternakan dalam suatu kawasan lahan yang sangat luas serta didukung infrastruktur daerah. Dimensi skala produksi yang besar diperkirakan akan dapat meningkatkan efisien produksi yang berkelanjutan yang pada gilirannya berdampak kepada harga jual produk yang tidak terlalu tinggi, namun dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hasil dari pengembangan Food Estate bisa menjadi pasokan ketahanan pangan nasional dan jika berlebih bisa dilakukan ekspor. Pusat pertumbuhan (growth pole) dapat diartikan (Tarigan, 2006) dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar daerah. Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut. Diharapkan kawasan strategis dan mandiri memiliki empat komponen yang saling terkait yaitu adanya hubungan intern antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, adanya multiplier effect Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 27

Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri (unsur pengganda), adanya konsentrasi geografis, dan bersifat mendorong pertumbuhan

daerah belakangnya.

Pemanfaatan

potensi SDA

Bulungan

termasuk merevitalisasi wilayahnya di setiap kawasan perlu dikembangkan dengan pola pengembangan agropolitan, minapolitan, pengembangan kawasan maritim dan pengembangan agroforestri.

5.1.1 Pembangunan dan Pengembangan Agropolitan Agropolitan merupakan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Program pengembangan agropolitan diarahkan pada pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada, yang utuh dan menyeluruh, yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Disamping itu kawasan perdesaan harus dikembangkan sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah berdasarkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota (urban-rural linkages), dan menyeluruh hubungan yang bersifat interpendensi/timbal balik yang dinamis dan

saling

membutuhkan,

dimana

kawasan

pertanian

di

perdesaan

mengembangkan usaha budi daya (on farm) dan produk olahan skala rumah tangga (off farm), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budi daya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian antara lain modal, teknologi, informasi, peralatan pertanian dan lain sebagainya. Bulungantelah ditetapkan sebagai kota agropolitan untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan agar menjadi garden city (kota kebun/pertanian). Kawasan agropolitan Bulungan dipusatkan di Tanjung Selor dengan daerah pendukungnya adalah Tanjung Palas dan Tanjung Palas Timur (kawasan “Pasopati”). Setiap pinggiran kota mempunyai outlet-outlet produk pertanian yang telah memenuhi standar produk dan menjadi sarana promosi pasar serta mendorong masyarakat untuk lebih menciptakan kreasi produk yang menarik. Pola pengembangan dapat dilihat pada Gambar 5.1.


Bulungan sebagai Pusat Pangan KONSEPSI PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN Berbasis Industri (AGROPOLITAN) Gambar 5.1. Pola pengembangan agropolitan di Kabupaten Bulungan

P A S A R DESA

KOTA KECIL

KOTA BESAR/ OUTLET

Gambar 1 Kedudukan Agropolitan dalam Keterkaitan Kota-Desa 5.1.2 Pembangunan dan Pengembangan Minapolitan Minapolitan merupakan bagian dari agropolitan sesuai Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Menurut Peraturan Menteri No 12 tahun

2010

tentang

Minapolitan,

yang

didefinisikan

sebagai

konsepsi

pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Minapolitan dapat diartikan sebagai kota perikanan atau kota di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota, yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani dan mendorong kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya, dengan ciri utama kegiatan perikanan dan pengolahan hasil perikanan. Pedoman Pengelolaan Ruang

5

Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional dan Daerah (Agropolitan)

Minapolitan Bulungan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat skala mikro dan kecil; meningkatkan jumlah dan kualitas usaha skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, dan meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional.Dalam implementasinya, pengembangan suatu kawasan Minapolitan dikarakteristikan pada sentra-sentra produksi dan pemasaran berbasis perikanan dan mempunyai multiplier effect tinggi terhadap kegiatan ekonomi, produksi, perdagangan, jasa, pelayanan, kesehatan dan sosial yang saling terkait, dan mempunyai

sarana

dan

prasarana

memadai

sebagai

keanekaragaman aktivitas ekonomi layaknya sebuah kota.


pendukung

Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri Bulungan mempunyai potensi pantai yang cukup panjang dan perairan yang cukup luas untuk dapat mengembangkan program minapolitan baik berbasis perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Potensi perairan di daratan Bulungan cukup luas untuk dikembangkan program minapolitan berbasis perikanan budidaya, sedangkan beberapa kecamatan yang mempunyai pesisir dan pantai yang memanjang dapat difokuskan pada program minapolitan berbasis perikanan tangkap.

5.1.3 Pengembangan Kawasan Maritim Posisi daerah maupun bagian perairan/kelautan Bulungan merupakan bagian dari provinsi Kalimantan Utara yang menjadi jalur perdagangan internasional dan sebagai salah satu pintu masuk dan sebagai lintasan kapalkapal asing internasional maupun negara-negara tetangga. Konsekuensi logis bagi Bulungan akan terkena dampak perdagangan bebas. Untuk mewujudkan peran aktif Bulungan perlu membuat kebijakan dalam memperkuat dan mengembangkan kawasan maritim juga membuat kemitraan strategis bilateral, mengelola dampak integrasi ekonomi regional dan perdagangan bebas terhadap kepentingan masyarakat Bulungan, mendorong kerjasama maritim komprehensif di kawasan laut Sulawesi-Sulu. Pengembangan

ekonomi

kawasan

maritim

Bulungan

dapat

dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut : 1. Peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar. 2. Pembangunan sentra perikanan yang lengkap dan modern sebagai tempat pelelangan ikan terpadu dengan penyimpanan dan pengolahan produk perikanan terpadu. 3. Meningkatkan intensitas penangkapan di kawasan underfishing sesuai batas kelestarian serta mengurangi intensitas penangkapan di kawasan overfishing. 4. Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan. 5. Peningkatan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan. 6. Penerapan best aqua-culture practices (aplikasi budidaya air terbaik) untuk komoditas-komoditas unggulan.


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri 7. Mendisain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yang mendukung kinerja pembangunan maritim dan perikanan. 8. Pemberantasan illegal, unregulated dan unreported fishing (perikanan ilegal, melanggar tata kelola perikanan dan kesalahan data/laporan).

5.1.4 Pengembangan Kawasan Agroforestri Agroforestri (Kadekoh, 2003) adalah suatu sistem penggunaan tanaman pohon-pohonan berkayu dan tanaman herba yang dicampur dengan tanaman pertanian dengan pola tertentu berurutan menurut waktu serta dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. Dalam hal ini, fungsi hutan sebagai penghasil oksigen untuk kehidupan manusia tetap terjaga dan sekaligus menghasilkan pangan baik tanaman pangan maupun sayur-mayur. Pengembangan agroforestri dapat

menggunakan

hutan

rakyat,

hutan

tanaman

industri

dan

hutan

kemasyarakatan. Agroforestri lebih difokuskan pada kawasan perdesaan dekat hutan yang ada di kecamatan se-Kabupaten Bulungan. Potensi hutannya cukup besar. Pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan dapat dilaksanakan dengan beberapa pendekatan yaitu : 1. Pengembangan industri hasil hutan dan non-hutan dengan tumpang sari tanaman pangan pangan pertanian yang sesuai dengan ekologisnya. 2. Peningkatan kegiatan rehabilitasi dan lahan dengan tanaman kayu dan hortikultura yang membutuhkan naungan seperti kopi dan kakao. 3. Memberikan kesempatan yang luas untuk memanfaatkan hutan tanpa merusak ekosistemnya melalui regulasi perijinan untuk kawasan hutan untuk pengembangan agroforestri. 4. Membentuk kelompok kerja masyarakat sekitar hutan yang dapat mengelola, memgfasilitasi kegiatan, memelihara dan mengawasi serta mengendalikan ekosistem hutan tetap berjalan dengan baik baik sebagai fungsi biologis maupun ekonomis bagi masyarakat.

5.2

Pengembangan Kawasan Industri, Strategis Dan Mandiri Di Indonesia pengertian kawasan industri mengacu kepada keputusan

Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1996 . Menurut Keppres tersebut, kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 31

Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan di Kawasan Industri yang telah memiliki izin Usaha pada Kawasan Industri. Berdasarkan beberapa pengertian tentang kawasan industri tersebut, suatu kawasan disebut sebagai kawasan industri apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1. Adanya areal/bentangan lahan yang cukup luas dan telah dimatangkan, 2. Dilengkapi dengan sarana dan prasarana, 3. Ada suatu badan (manajemen) pengelola, 4. Memiliki izin usaha kawasan industri, 5. Biasanya diisi oleh industri manufaktur (pengolahan beragam jenis). Ciri-ciri tersebut diatas yang membedakan “kawasan industri” dengan “Kawasan Peruntukan Industri” dan “ ZonaIndustri”. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud Zona Industri adalah satuan geografis sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri, baik berupa industri dasar maupun industri hilir, berorientasi kepada konsumen akhir dengan populasi tinggi sebagai pengerak utama yang secara keseluruhan membentuk berbagai kawasan yang terpadu dan beraglomerasi dalam kegiatan ekonomi dan memiliki daya ikat spasial.

5.2.1 Pengembangan Kawasan Industri Kawasan industri adalah suatu kawasan atau tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti lahan dan lokasi yang strategis, fasilitas penunjang lainnya, seperti listrik, air, telepon, jalan, tempat pembuangan limbah, dan lain-lain yang telah disediakan oleh perusahaan pengelola kawasan industri. Adapun tujuan dibentuknya suatu kawasan industri Kabupaten Bulungan, antara lain : 1. Mempercepat pertumbuhan industri terutama yang berbasis masyarakat disamping industri besar. 2. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, misalnya lokasi, perizinan, sarana dan prasarana serta yang lainnya. 3. Mendorong kegiatan industri agar terpusat dan berlokasi di kawasan industri. Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 32

Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri 4. Menyediakan fasilitas lokasi industri yang berwawasan lingkungan. Kabupaten Bulungan telah menetapkan Kawasan Industri di Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur dengan luas kurang lebih 3.000 ha. Peruntukan kawasan tersebut untuk mengantisipasi kegiatan pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit di kecamatan Tanjung Palas Timur dalam mengintegrasikan produk olahan maupun pasar.

5.2.2 Pengembangan Kluster Industri Program pengembangan ekonomi lokal melalui industri berbasis pertanian dalam arti luas bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan nilai tambah usaha ekonomi berbasis SDA lokal di kawasan perdesaan khususnya pedalaman dan perbatasan maupunperkotaan, mendorong terciptanya lapangan kerja yang berkualitas, dan meningkatkan keterkaitan antarsektor pertanian dengan sektor industri dan jasa yang berbasis sumber daya lokal. Pengembangan ekonomi lokal melalui industri yang didukung oleh pemerintah daerah dan stakeholders yang ada akan meningkatkan sinegisitas dan keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan. Pengembangan ekonomi daerah pada hakekatnya adalah proses yang mana pemerintah daerah dan/atau kelompok berbasis komunitas mengelola sumberdaya yang ada dan masuk kepada penataan kemitraan baru dengan sektor swasta, dan atau diantara mereka sendiri, untuk menciptakan pekerjaan baru dan merangsang kegiatan ekonomi wilayah.

5.2.2.1

Pengembangan Kluster Industri Rumah Tangga (IRT) UMKM Pengembangan UMKM berbasis industri rumah tangga diperlukan SDM

dan modal usaha yang kuat, yang harus diarahkan ke sektor basis (ekspor) dan bukan ke sektor pelayanan (services) agar tercipta efek pengganda. Disamping masyarakat ddidorong untuk mengkonsumsi produk lokal, juga industri UMKM didorong untuk lebih banyak memakai komponen lokal yang melimpah tanpa mengurangi kualitas produk agar mudah dipasarkan atau diekspor. Setiap daerah mempunyai karakteristik wilayah sendiri yang dapat menciptakan daerah tersebut mempunyai potensi keunggulan komparatif, yaitu keunggulan karena potensi yang ada mempunyai kelebihan dibanding potensi yang lain di daerah tersebut. Pengembangan kluster di Bulungan disusun sesuai Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 33

Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri dengan potensi yang ada di daerah tersebut agar masyarakat lokal mengelola dan mengolah potensi yang ada dengan pola IRT pada tingkatan usaha mikro, kecil dan menengah. Kabupaten Bulungan dapat menciptakan kluster sesuai bidangnya yaitu IRT bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan produk turunannya yang dapat menciptakan nilai tambah bagi barang tersebut.

5.2.2.2

Penyusunan kelembagaan otorita Kluster Strategi pengembangan kelembagaan kluster industri UMKM Bulungan

dapat dilakukan melalui pemberdayaan semua unsur pelaku pembangunan daerah seperti unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola kluster dengan meningkatkan kemampuan kelembagaan Badan Pengelola/Pengusahaan (BP) di setiap kluster terpilih yang berfungsi sebagai koordinator, fasilitator dan mediator para pelaku investasi dan SKPD terkait, pembinaan dan pengendalian kelembagaan pengelola kluster serta restrukturisasi kelembagaan badan pengelola. Melalui BP kluster yang dikelola secara professional dalam lima tahun mendatang produk olahan komoditas Bulungan akan bangkit dan tumbuh dengan baik serta mempunyai keunggulan kompetitif dengan daerah lain. Badan pengelola kluster dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, antara lain : 1.

Menjaga dan mengontrol proses kegiatan pengolahan komoditas dari industri UMKM.

2.

Menguji kualitas hasil olahan sebelum dipasarkan, yang disesuaikan dengan standar produk dan konsumen. Apabila tidak memenuhi syarat maka produk dikembalikan dan wajib memperbaiki kualitas sesuai dengan arahan dan ketentuan dari badan pengelola kluster.

3.

Menyiapkan data dan informasi tentang permintaan komoditas, kuantitas, spesifikasi, daerah tujuan dan lain-lain terkait dengan pengembangan komoditas yang ada di lokasi kluster.


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri 5.2.3 Pengembangan Agroindustri Pengembangan agroindustri dalam arti luas bagi Bulungan mencakup industri pengolah hasil pertanian dan industri penyedia input bagi pertanian termasuk pula seluruh subsektor pertanian, yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan,

kehutanan, dan

perikanan.

Agroindustri adalah

perusahaan (enterprise) yang mengolah hasil tanaman dan hewan. Pengolahan mencakup transformasi dan pengawetan produk melalui perubahan fisik atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan dan distribusi (Austin 1992). Pengembangan agroindustri

Bulungan

tetap

memperhatikan

aspek

berkelanjutan

yaitu

pengembangan agroindustri yang memperhatikan aspek manajemen dan konservasi sumber daya alam dengan menggunakan teknologi dan kelembagaan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan, tidak menimbulkan degradasi atau kerusakan, secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial dapat diterima oleh

masyarakat

(Soekartawi

otonomidaerahmenghadapiberbagai

2000).

Pembangunan

tantangan,

ekonomi

baikdarifaktor

era

internal

maupuneksternal. Masalah kesenjangandanisuglobalisasi berimplikasi pada percepatan

pembangunanekonomidaerahsecara

terfokus

melaluipengembangankawasan danprodukandalannya. Paradigma pembangunan wilayah saat ini perlu memperhatikan kekhususan wilayah yang dapat meningkatkan potensi wilayah tersebut (Daryanto, 2004).

5.2.4 Pembangunan dan Pengembangan Industri Ekowisata Ekowisata dapat diartikan sebagai perjalanan oleh seorang turis ke daerah terpencil dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah dan budaya di suatu daerah, di mana pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam. Para pelaku dan pakar di bidang ekowisata sepakat untuk menekankan bahwa pola ekowisata sebaiknya meminimalkan dampak yang negatif terhadap linkungan dan budaya setempat dan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat dan nilai konservasi. Beberapa aspek kunci dalam industri ekowisata adalah: 1. Jumlah pengunjung terbatas atau diatur supaya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sosial-budaya masyarakat (vs mass tourism). 2. Pola wisata ramah lingkungan (nilai konservasi). Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 35

Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri 3. Pola wisata ramah budaya dan adat setempat (nilai edukasi dan wisata). 4. Membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal (nilai ekonomi). 5. Modal awal yang diperlukan untuk infrastruktur tidak besar (nilai partisipasi masyarakat dan ekonomi). Orientasi pengembangan pola ekowisata Kabupaten Bulungan adalah berbasis masyarakat yaitu pola pengembangan ekowisata yang mendukung dan memungkinkan

keterlibatan

penuh

oleh

masyarakat

setempat

dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha ekowisata dan segala keuntungan yang diperoleh. Bulungan mempunyai potensi obyek wisata berupa wisata alam, bahari, tradisional dan agrowisata. Pengembangan obyek wisata perlu disesuaikan dengan buku Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA) Kabupaten Bulungan. Beberapa aspek kunci dalam industri ekowisata berbasis masyarakat adalah: 1. Masyarakat lokal membentuk panitia atau lembaga untuk pengelolaan kegiatan ekowisata di daerah yang berpotensi sebagai obyek wisata, dengan dukungan dari pemerintah daerah Bulungan dan organisasi masyarakat (nilai partisipasi masyarakat dan edukasi). 2. Prinsip local ownership yaitu pengelolaan dan kepemilikan oleh masyarakat setempat serta diterapkan sedapat mungkin terhadap sarana dan pra-sarana ekowisata, kawasan ekowisata, dll (nilai partisipasi masyarakat). 3. Homestay menjadi pilihan utama untuk sarana akomodasi di lokasi wisata (nilai ekonomi dan edukasi). 4. Pemandu adalah orang setempat (nilai partisipasi masyarakat). 5. Perintisan,

pengelolaan

dan

pemeliharaan

obyek

wisata

menjadi

tanggungjawab masyarakat setempat, termasuk penentuan biaya (fee) untuk wisatawan (nilai ekonomi dan wisata).

5.2.5 Pengembangan Kawasan Pertambangan Ramah Lingkungan Eksploitasi pertambangan terutama tambang batubara berpeluang untuk mengubah ekosistem hutan atau tanah menjadi kubangan/sumur yang airnya bersifat masam karena kandungan zat besi atau alumunium terlalu tinggi. Padahal berdasarkan dokumen Amdal pasca kegiatan penambangan batubara akan pulih kembali dan dapat dimanfaatkan seperti sedia kala.


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri Kegiatan pertambangan Bulunganbaik yang dilakukan di Pulau Bunyu maupun daratan pulau Kalimantan harus dilakukan secara pertambangan yang berkelanjutan (sustainable mining practices) yaitu yang harus memenuhi aspek ekonomis (economy), ramah lingkungan (environment), bertanggung jawab secara sosial (community) dan dengan cara-cara yang aman (safety) dan efisien (efficiency). Oleh karena itu, pengembangan prinsip pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan adalah misi yang sangat penting, saat ini dan di masa yang akan datang seperti dapat dilihat pada Gambar 5.2.

Gambar 5.2. Praktek-praktek Pertambangan Berkelanjutan (Laurence, 2011, dalam ACSMP, 2011)

Pertambangan

berkelanjutan

kurang

memuaskan

apabila

masih

dianggap sebagai kebutuhan internal perusahaan atau dikelola secara parsial oleh masing-masing institusi. Pendekatannya harus terintegrasi dan holistik. Seluruh secara

pemangku

kepentingan

harus

diberi

ruang

keterlibatan

proporsional, termasuk upaya penyertaan masyarakat (community

engagement) sebagai bagian dari kegiatan perusahaan. Lebih spesifik mengenai penyertaan masyarakat, progam ini harus dilakukan secara serius pada setiap tahapan kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi, proses produksi, hingga ke rehabilitasi dan penutupan tambang. Konsultasi publik harus dilakukan secara intensif dan transparan sehingga kepentingan sosial ekonomi masyarakat Kaltara dapat diidentifikasi secara jelas yang nantinya dapat dirancang sebagai bagian dari rencana kerja perusahaan.


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri 5.3

Program Pengembangan Infrastruktur Pembangunan dan pengembangan infrastruktur terintegrasi di Bulungan

akan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat dalam melakukan seluruh kegiatannya baik yang berkaitan dengan birokrasi maupun segala macam aspek kehidupan.

Pengembangan

infrastruktur

terintegrasi

diarahkan

pada

pembangunan infrastruktur yang dapat membuka jalur isolasi seluruh wilayah10 kecamatan, dapat menghubungkan akses sektor produksi masyarakat dan sarana produksi untuk meningkatkan aksesibilitas kota dan desa maupun daerah pedalaman hingga wilayah pesisir pantai. Disamping itu dapat meningkatkan mobilisasi yang tinggi di semua sektor kehidupan dan pada akhirnya tercipta peluang yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, sosial budaya serta tercapainya kemandirian yang mensejahterkan masyarakat Bulungan.Infrastruktur yang perlu dibangun sebagai sarana mencapai kemajuan Bulungan adalah pengembangan infrastruktur dasar, pembangunan pelabuhan, Bandar udara, energi listrik, air bersih dan sarana pendukung lainnya.

5.3.1 Pengembangan Infrastruktur Dasar Infrastruktur merupakan penggerak utama baik untuk pergerakan orang maupun barang dan jasa. Semakin besar tingkat konektifitas antar daerah dan kemudahan aksesibilitas antar aktifitas di daerah, maka akan meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mengelola pemerintahan dan ekonomi wilayahnya. Bulungan mempunyai sumber daya perairan yang cukup luas berupa sungai besar (sungai Kayan) dengan jumlah anak sungai yang banyak. Namun demikian hal tersebut bisa menghambat pergerakan orang, barang dan jasa. Saat ini jalur sungai masih menjadi salah satu alur transportasi utama di Bulungan. Kabupaten Bulungan mempunyai wilayah daratan yang dialiri banyak sungai baik yang besar maupun yang kecil. Hal ini menyebabkan pembangunan jalan penghubung antar wilayah pedalaman hingga pantai cukup panjang serta pembangunan jembatan yang cukup besar. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan lebih diarahkan pada jalan dan jembatan yang mendukung ekonomi masyarakat maupun untuk kepentingan birokrasi pemerintahan.


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri 5.3.2 Pembangunan Pelabuhan Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan (archipelagic state) yang harus

dijaga

kedaulatan

maritim

dan

keamanan

pulau-pulau

terdepan,

mengamankan sumber daya alam dan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai dalam 9 agenda prioritas Nawa Cita. Pembangunan pelabuhan di Bulungan diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan Nusantara. Pembangunan tersebut memerlukan perencanaan kepelabuhan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam. Kondisi geografis Bulungan yang mempunyai pantai/pesisir yang memanjang dan ditunjang dengan banyaknya sungai, maka transportasi air melalui pengembangan pelabuhan menjadi sangat penting. Saat ini pelabuhan yang ada berupa pelabuhan dagang di Tanjung Selor. Pelabuhan tersebut sebagai angkutan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dari dan ke Surabaya. Kedepan perlu pembangunan pelabuhan dagang baik yang bertaraf antar pulau maupun internasional yang terintegrasi dengan kawasan Industri.

5.3.3 Pembangunan Bandar Udara Kategori bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor yang ada di Bulungan masih dalam taraf perintis untuk pesawat ATR 42 dengan panjang runway 1.200 meter. Untuk kepentingan transportasi daerah juga yang mendukung ibukota Kaltara akan dikembangkan bandara Nasional yang dapat didarati pesawat jenis boeing maupun airbus. Hingga kini telah dibuat study kelayakan dan masterplan maupun DED bandara baru di Tanjung Selor. Bandar udara memiliki peran penting dalam pengembangan transportasi Bulungan baik antar kabupaten di provinsi Kalimantan Utara maupun menuju ke pusat ibukota Negara maupun provinsi lainnya. Kondisinya masih terbatas disamping untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang makin meningkat. Peranan Bandar udara bagi Bulunganadalah sebagai berikut :


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri 1.

Simpul dalam jaringan transportasi udara yang menghubungkan dengan daerah lain.

2.

Sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian dalam upaya pemerataan pembangunan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

3.

Tempat kegiatan alih moda transportasi, dalam bentuk interkoneksi antar moda pada simpul transportasi guna memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan.

4.

Sebagai pendorong dan penunjang kegiatan industri, perdagangan dan/atau pariwisata dalam menggerakkan dinamika pembangunan daerah, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan.

5.

Yang tak kalah pentingnya adalah sebagai pembuka isolasi daerah, digambarkan dengan lokasi bandar udara  yang dapat membuka daerah terisolir karena

kondisi geografis  dan/atau

karena sulitnya moda

transportasi lain.

5.3.4 Pembangunan Energi Listrik Baru dan Terbarukan. Bulungan memiliki potensi sumber energi terbarukan dalam jumlah cukup besar seperti bioethanol sebagai pengganti bensin, biodiesel untuk pengganti solar, mikrohidro, tenaga surya, tenaga angin, bahkan sampah/limbah hewan dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif terbarukan.

5.3.4.1

Pembangunan Energi Listrik Alternatif Pengembangan

energi

listrik

alternatif

terkait

dengan

kebijakan

pemerintah dalam hal konservasi energi, diversifikasi energi, dan intensifikasi energi. Konservasi energi bertujuan untuk mendorong pemanfaatan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang benar-benar diperlukan, mengurangi pemakaian listrik yang bersifat konsumtif, keindahan, dan kenyamanan yang kurang diprioritaskan. Diversifikasi energi menggunakan sumber energi renewable energy resource seperti BBM Biodiesel, pembangunan PLTMH di pedesaan. Sedangkan intensifikasi energi diarahkan untuk mencari sumber listrik baru seperti tenaga angin, PLT Hybrid di daerah terpencil dan tenaga surya (untuk kawasan timur Indonesia potensi energi yang dihasilkan sebesar 5,1 kWh/m2.hari) baik secara unit maupun terpusat. Kaltara mempunyai Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 40

Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri sumber daya air berupa sungai-sungai, tanaman penghasil ethanol, kelapa sawit penghasil CPO untuk biodieseldengan potensi perkebunan kelapa sawit yang cukup besar, dan energi samudra (energi panas laut, pasang surut, gelombang dan energi arus laut).

5.3.4.2

Pengembangan PLTA Pembangunan PLTA di Bulungan mempertimbangkan isu-isu penting

dalam pengembangan energi saat ini yang berasal dari jenis energi maupun dari sektor penggunanya. Dari jenis energi, saat ini energi listrik berasal dari bahan bakar fosil yang tak terbarukan yaitu BBM atau batubara, sementara bahan bakar nabati (BBN) juga masih banyak kendala karena harga jual BBN yang belum dapat bersaing dengan harga BBM karena masih disubsidi walaupun prospek ke depan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) adalah salah satu teknologi yang sudah terbukti (proven), tidak merusak lingkungan, menunjang diversifikasi energi dengan memanfaatkan energi terbarukan menunjang program pengurangan pemanfaatan BBM dan sebagian besar memakai kandungan lokal.Potensi PLTA di Sungai Kayan mempunyai potensi listrik sebesar 6.080 MW yang mampu memenuhi kebutuhan energi listrik di seluruh Pulau Kalimantan termasuk negara Serawak, Sabah dan Brunei Darusalam. PLTA sungai Kayan kemungkinan besar akan dilaksanakan oleh PT. Kayan Hidro Energy (KHE) yaitu perusahaan patungan BUMN China yang terdiri dari China Power Investment Corporation (CIP) dan PT. Batu Mulia Grup, sebagai salah satu perusahaan

swasta

merancangdan

nasional

melaksanakan

Indonesia proyek

yang

tersebut.

dinilai

Pembangkit

mampu listrik

Sungai kayan ini dibangun secara bertahap yang dapat menghasilkan energi listrik mulai dari 660 MW, 2.500 MW hingga 6.080 MW .

5.3.4.3

Penyediaan Air Bersih Pengembangan air bersih dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu karakteristik

air baku seperti jenis sumber air, kuantitas dan kualitas serta debit andalan, kedua kebijakan pemerintah dan ketiga teknologi produksi yang mempertimbangkan efisiensi ekonomi, distribusi, dan cakupan pelayanan. Pengembangan air bersih Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 41

Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri Kabupaten Bulungan kedepan dari aspek sosial dengan mengintegrasikan penyediaan air bersih mendekat ke pelayanan masyarakat dan memperkuat kemandirian dan otoritas PDAM sebagai pengelola sektor air bersih. Dari aspek ekonomi perlunya meningkatkan kinerja PDAM untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi juga meningkatkan aktifitas ekonomi wilayah yang terkait dengan air bersih. Sedangkan dari aspek lingkungan diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih serta peningkatan daya dukung lingkungan sumberdaya air melalui konservasi sumber daya hutan, tanah dan air serta penerapan baku mutu lingkungan. Isu utama penyediaan air bersih adalah belum terpenuhinya kebutuhan air bersih hingga ke wilayah perdesaan dan produksi PDAM masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya. Untuk kebijakan program air bersih Bulungan 2020 tetap mengacu pada kebijakan dan strategi nasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan Kelembagaan PDAM yang kuat dan profesional di seluruh kabupaten/kota.

2.

Meningkatkan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur PDAM.

3.

Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan secara konsisten dan bertahap,

mengurangi

kehilangan

air

dan

menjangkau

masyarakat

berpenghasilan rendah. 4.

Peningkatan penyediaan kualitas dan keberlanjutan air baku.

5.

Peningkatan peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan SPAM.

6.

Peningkatan kapasitas produksi air bersih.

7.

Penyusunan kajian rencana induk sistem pengolahan air minum.

5.4 Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup Daya dukung lingkungan hidup sangat erat hubungannya dengan keberlangsungan pembangunan daerah. Daya dukung lingkungan dalam arti luas termasuk menjaga keanekaragaman hayati yang ada seperti ekosistem hutan, ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, ekosistem lahan basah dan agroekosistem. Sesuai dengan dokumen Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional Dan Lingkungan Hidup 2003-2020, kebijakan lingkungan hidup diarahkan pada :


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri 1.

Mengembangkan kapasitas dan keberadaan masyarakat dalam mengelola keanekaragaman dan lingkungan hidup.

2.

Meningkatkan dan memperluas pengkajian dan pengetahuan berbasis teknologi pengelolaan berkelanjutan.

3.

Meningkatkan kelestarian fungsi dan keseimbangan ekosistem.

4.

Membangun ekonomi berkelanjutan berbasis konservasi lingkungan.

5.

Mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik sumber daya alam dengan keanekaragaman hayati..

5.5 Program Pengembangan Desa Mandiri Adanya dikotomi antara perencanaan kota dan perencanaan daerah/ desa dan lebih terfokus pada perencanaan kota telah memberi dampak pembangunan yang kurang menguntungkan secara regional misalnya terjadi disparitas kegiatan ekonomi dan demografi antara kota sebagai growth pole dengan desa/kawasan produksi sebagai hinterland-nya.Pembangunan yang lebih menonjolkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan cepat tersebut, tidak bisa dipungkiri telah mengakibatkan pertumbuhan di perkotaan menjadi suatu energi penarik tersendiri bagi kawasan perdesaan. Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan menghasilkan kemiskinan di perdesaan, dan proses urbanisasi yang tidak terkendali semakin mendesak produktifitas lahan. Sasaran pokok pembangunan diantaranya adalah menurunnya jumlah penduduk miskin serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar

wilayah.

Salah

satu

konsep

pengembangan

perdesaan

adalah

pembangunan dengan konsep kawasan. Dengan pembangunan kawasan ini diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar kawasan. Langkah awal dalam melakukan reformasi pelayanan publik Bulungan melalui penguatan desa, kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik. Jumlah desa dan kecamatan di Bulungan cukup besar. Koordinasi pemerintah daerah Bulungan dengan tingkat yang lebih rendah baik


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri kecamatan maupun perdesaan dapat meningkatkan sinergitas pembangunan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

5.6

Program Pengembangan SDM Unggul Pengembangan SDM diarahkan untuk mewujudkan manusia yang

memiliki kematangan kepribadian unggul melalui pola pikir dan pola sikap yang baik serta profesional dalam keahlian, etos kerja tinggi dan terpercaya. Nawa Cita Presiden Jokowi-JK memprioritaskan pada perubahan paradigma pendidikan baru yaitu melakukan revolusi karakter bangsa dan memperteguh ke-Bhinneka-an serta memperkuat restorasi sosial Indonesia. Program ini terangkum dalam jalan perubahan revolusi mental yang terdiri dari emansipasi, kemandirian dan kebhinekaan. Demikian juga program pengembangan SDM Bulungan lima tahun ke depan perlu mengubah paradigma pendidikan yang sesuai dengan kondisi daerah serta meningkatkan kualitas yang berdaya saing tinggi melalui pendidikan karakter anak didik dan pendidik, peningkatan kualitas kesehatan baik tenaga kesehatan maupun kualitas sarana prasarana kesehatan yang memadai.

5.6.1 Pendidikan Karakter Program pendidikan diarahkan pada merubah karakter dan pola pikir dari tenaga pendidik (guru), anak didik (siswa), orang tua murid, masyarakat dan aparatur pemerintah. Pendidikan karakter mempunyai kurikulum yang lebih menekankan pada pembentukan bangsa yang mandiri, nilai-nilai patriotism dan cinta tanah air. Pembobotan pengajaran dengan menekankan 70% substansinya tentang budi pekerti dan pembangunan karakter pserta didik, untuk pendidikan tinggi proporsinya 60% politeknik dan 40% sains. Disamping itu juga diperhatikan para pendidik di Bulungan terutama di daerah pedalaman dan pulau

perlu

disediakan sarana perumahan dan moda transportasi serta infrastruktur jalan yang layak. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Bulungan Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.

5.6.2

Peningkatan Kualitas Kesehatan Kesehatan masyarakat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan

penyediaan infrastruktur kesehatan yang memadai yaitu rumah sakit daerah yang peralatan dan obat-obatan yang cukup serta didukung tenaga medis yang Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 44

Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri berkompeten dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu “Bulungan Sehat 2020”. Hal ini merupakan turunan kegiatan yang sesuai dengan program nasional Presiden Jokowi-JK.

5.7 Program Strategis Kemiskinan Daerah Strategi menghadapi masalah kemiskinan daerah Kabupaten Bulungan tetap mengacu pada Perpres Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yaitu dengan pendekatan berbasis hak (right based approach). Pemahaman berbasis hak adalah harus diakui bahwa seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, di perkotaan maupun di perdesaan atau pesisir maupun pedalaman mempunyai hak-hak dasar yang sama. Pendekatan tersebut mengandung arti bahwa negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap yang meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, energi, air bersih, komunikasi, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Menanggulangi kemiskinan daerah Bulungan perlu mengetahui dan memahami apa penyebab kemiskinan tersebut dan juga tipe atau jenis kemiskinan, agar dapat disusun rencana aksi kemiskinan yang tepat sasaran dan dapat mengentaskan sekaligus mengeluarkan masyarakat dari belenggu kemiskinan. Secara umum terdapat empat jenis kemiskinan yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Jenis kemiskinan di Bulungan yang paling dominan adalah kemiskinan kultural. Untuk itu program strategis kemiskinan daerah Bulungan diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan dan peningkatan income masyarakat menuju kesejahteraan hidup.

5.7.1 Program Penurunan Angka Kemiskinan Kebijakan penurunan angka kemiskinan dengan pola bantuan langsung tunai (BLT) dirasa kurang efektif bagi masyarakat penerima tersebut karena bantuan hanya sebatas untuk konsumsi saja bukan menciptakan produktifitas Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 45

Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri masyarakat penerima. Hal itu telah banyak kajian dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat efektifitasnya, seperti menurut Kuncoro (2008), BLT hanya berkisar pada : 1. Jumlah rakyat miskin justeru meningkat setahun pasca penerapan Kebijakan BLT. Karena kelompok yang dekat miskin mengaku miskin. 2. Program BLT untuk kepentingan rakyat yang paling miskin ternyata rawan menimbulkan konflik sosial karena seringkali kepala desa atau kepala RT. menjadi bulan-bulanan masyarakat yang cemburu tidak mendapatkan BLT. 3. Nominal BLT sebesar Rp. 300.000,- per triwulan tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga barang lainnya akibat kenaikan BBM dan tidak mencerminkan perbedaan daya beli uang. 4. BLT mendidik orang miskin menjadi malas bekerja. 5. Golongan masyarakat yang paling menderita dengan kenaikan BBM ini adalah masyarakat hampir miskin (near poor), yang tidak masuk dalam data penerima BLT serta diprediksi akan kewalahan menghadapi kenaikan harga barang dan jasa. Strategi penurunan angka kemiskinan Bulungan 2020 menekankan berbasis hak yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin sebagai berikut :

5.7.1.1

Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Implementasi pembangunan rumah layak huni (RLH) diperlukan data

yang akurat dengan berkoordinasi di SKPD terkait melalui sharing pendanaan sesuai kemampuan keuangan daerah. Disamping pembangunan RLH sekaligus menata permukiman yang rapi dengan sanitasi lingkungan yang baik serta model rumah pangan lestari berkelanjutan.

5.7.1.2

Pemberian jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan diberikandalam bentuk kartu sehat Bulungan yang

bekerjasama dengan rumah sakit kabupaten Bulungan atau pusat kesehatan masyarakat. Penduduk miskin didata dengan melibatkan Forum Statistik Bulungan yang terdiri dari personil atau pakar ilmu yang kompeten di bidangnya dan yang terpercaya agar datanya valid dan realibel.


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri 5.7.1.3

Pemberian beasiswa pendidikan Beasiswa diprioritaskan bagi pelajar sekolah dasar atau lanjutan

pertama bagi masyarakat yang kurang mampu dan pelajar yang mempunyai prestasi tinggi. Beasiswa lebih diprioritaskan pada pelajar yang kurang mampu dan mempunyai prestasi yang tinggi.

5.7.1.4

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi

kewajiban belajar 12 tahun. Outputs BOS terdiri dari menggratiskan biaya operasional sekolah bagi siswa miskin di tingkat dasar negeri dan swasta; menggratiskan seluruh siswa SD, SMP, SMA negeri kecuali sekolah bertaraf internasional atau rintisannya; serta meringankan beban biaya operasional sekolah swasta. Berdasarkan PP Nomor 48 tahun 2008 terdapat beberapa jenis biaya pendidikan BOS.

Tabel 5.1 Jenis biaya pendidikan BOS Biaya Operasi Biaya Investasi 1. Penyediaan Sarana dan prasarana 2. Pengembangan SDM 3. Modal kerja tetap

Personalia Gaji pendidik dan kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji

Non Personalia Biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai

Bantuan Biaya Pendidikan

Beasiswa

Dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membeiayai pendidikan

Bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berpreatasi

Sumber : Suryanto (2009)

5.7.1.5

Program Raskin (Beras untuk Rumah Tangga) Program Raskin merupakan program nasional yang bertujuan untuk

membantu memenuhi kecukupan pangan dan mengurangi beban finansial rumah tangga miskin (RTM) melalui penyediaan beras bersubsidi. Program Raskin menyediakan beras bersubsidi bagi RTM sebesar 10 kg beras per RTM dengan harga Rp. 1.000,- per kg dengan jatah 20 kg per KK. Belajar dari pelaksanaan program raskin yang telah dilaksanakan sebelumnya yaitu terdapat beberapa kelemahan dalam penyaluran Raskin pertama salah sasaran, yang menikmati lebih banyak masyarakat sejahtera, kedua kualitas beras jelek, ketiga dijual


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri dipasar bukan dibagikan ke warga miskin, keempat jumlah berkurang karena ukuran menggunakan liter bukan kg, kelima tidak sesuai dengan harganya yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah, keenam adanya biaya tambahan, ketujuh kesalahan data dalam menentukan keluarga miskin, dan kedelapan menunggak setoran ke Bulog sehingga penyaluran raskin terhambat. Implementasi

program

Raskin

Bulungan

perlu

disusun

kembali

mekanisme yang lebih transparan terutama pada bagian yang sangat krusial yaitu penentuan rumah tangga miskin (RTM), karena selama ini informasinya lebih karena kekeluargaan bukan dilihat dari kemampuan ekonominya. Perlunya tim yang solid dari berbagai stakeholders yang kompeten dalam menentukan RTM. Demikian juga beras dapat digantikan nilai rupiah dengan harapan masyarakat miskin bisa mendayagunakan untuk kegiatan produktif bukan konsumtif serta perlu adanya pembinaan ketrampilan atau keahlian bagi mereka agar lebih berdaya dalam mengolah sumber daya alam dengan pola industri rumah tangga.

5.8

Program Penerapan Pemerintah yang Bersih, Transparan dan Profesional Implementasi

berwibawa

dapat

pemerintah

dilaksanakan

yang melalui

bersih,

disiplin,

reformasi

profesional

birokrasi

dan

(beurocration

Reformation) dan tata kelola pemerintah yang baik (good governance and clean goverment), yang diprioritaskan pada peningkatan kualitas reformasi birokrasi daerah, profesionalisme SDM aparatur, penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dan pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Hal tersebut bertujuan untuk menurunkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), peningkatan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan kemudahan

skor

integritas

berusaha,

pelayanan

peningkatan

publik,

indeks

meningkatkan

efektifitas

peringkat

pemerintahan,

dan

meningkatkan kinerja pemerintahan provinsi/ kabupaten/kota yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

5.8.1 Program Penerapanan Good Governance Tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara Negara, termasuk pemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Ketiga unsur tersebut harus bersinergi untuk


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri membangun tata pemerintahan yang baik di lingkup kelembagaan perangkat daerah, dunia usaha dan berbagai kegiatan masyarakat. Penerapan prinsipprinsip tata kepemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan akan menyelesaikan berbagai masalah secara efisien dan efektif serta mendorong percepatan keberhasilan pembangunan diberbagai bidang. Penerapan good governance Bulungan bertujuan menciptakan sistem pemerintah daerah yang bersih, disiplin dan berwibawa serta tereliminirnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang mengakibatkan suatu pemerintahan yang buruk (bad government) yang membebankan semua biaya atas berjalannya pemerintahan kepada rakyat. Korupsi menyebabkan kemiskinan (poverty) yang karena kebutuhan hidupnya (needs) pada akhirnya juga melakukan korupsi walaupun berada pada tingkat kecil. Pemberantasan KKN Bulungan lebih ditekankan pada sisi preventif melalui penerapan manajemen berbasis prestasi kerja. Keterkaitan antara pemberantasan KKN dengan penerapan Manajemen Berbasis Prestasi Kerja adalah bahwa penerapan Manajemen Berbasis Kinerja secara konsisten diyakini akan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber-sumber daya secara keseluruhan. Dengan penetapan target kinerja yang jelas dan terukur serta penganggaran yang juga berbasis prestasi kerja, dari sisi preventif dapat mencegah berkembangnya perilaku koruptif. Untuk mewujudkan good governance dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari semua pihak, aparatur negara, dunia usaha, dan masyarakat, dan pelaksanaannya di samping menuntut adanya koordinasi yang baik, juga persyaratan integritas, profesionalitas, etos kerja dan moral yang tinggi. Dalam rangka itu, diperlukan penerapan manajemen berbasis kinerja secara konsisten, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna. Disamping itu, penerapan manajemen berbasis prestasi kerja secara preventif dapat meminimalkan tindak pidana korupsi.

5.8.2

Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur

sipil Negara, maka setiap pegawai negeri dituntut untuk memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 49

Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara. Pengelolaan melalui ASN diperlukan adanya reformasi manajemen pemerintahan yang menurut pendapat Mustopadidjaja, AR (2003) yang meliputi sebagai berikut : 1. Penataan kelembagaan (Institusional Arrangement). Penataan kelembagaan didasarkan pada visi, misi, sasaran, strategi, agenda kebijakan, program, dan kinerja kegiatan yang terencana, dan diarahkan pada terbangunnya manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel. 2. Reformasi kepegawaian (Civil Servent Reform). Reformasi kepegawaian dilakukan melalui (a) perbaikan sistem remunerasi; (b) penilaian prestasi kerja sumber daya manusia aparatur; (c) pembinaan karier pegawai dan audit kinerja pegawai berbasis prestasi kerja; (d) penerapan sistem reward dan punishment yang memadai dalam pembinaan pegawai; (e) penyempurnaan sistem rekrutmen berbasis kompetensi; dan (f) mewujudkan sistem informasi manajemen kepegawaian secara terpadu; serta (g) penerapan manajemen kinerja individual. 3. Reformasi atas pengelolaan keuangan Negara (New Financial Management Reform). Reformasi atas pengelolaan keuangan Negara antara lain melalui penerapan anggaran berbasis prestasi kerja, sebagaimana telah diamanatkan oleh berbagai peraturan perundangan di bidang keuangan Negara. 4. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

5.8.3

Pembiayaan Investasi daerah Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, yaitu

fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi dilaksanakan oleh pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintah Daerah, yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat.

5.8.3.1

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan

Asli

Daerah

merupakan

pendapatan

daerah

yang

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 50

Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang merupakan keleluasaan daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dalam mempercepat pembangunan daerah Bulungan terus digalakkan peningkatan kemampuan obyek-obyek sumber pendapatan daerah dengan menambah jenis dan cakupan pungutan retribusi daerah serta mengintensifkan pungutan pajak daerah. Kedua jenis penerimaan ini merupakan komponen utama pendapatan daerah. Oleh karenanya perlu peningkatan sarana pelayanan yang berfungsi disamping mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat, juga menjadi obyek penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai pungutan retribusi daerah.

5.8.3.2

Optimalisasi Pajak dan Retribusi Optimalisasi pajak dan retribusi dapat dilakukan melalui revitalisasi pajak

dan retribusi baik berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi pajak dan retribusi dapat dilaksanakan melalui penyusunan data base pajak dan retribusi tiap daerah agar seluruhsumber-sumber pajak dan retribusi dapat ditarik dan dikelola dengan baik. Sedangkan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang merupakan alternatif penerimaan di masa depan dapat dilakukan, namun perlu diimbangi dengan sosialisasi secara intensif, penyediaan payung hukum dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat

5.8.3.3

Revitalisasi BUMD Pemerintah daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) yang dapat bekerjasama dengan para investor lokal dan asing juga masyarakat atau kelompok yang dinilai mempunyai kemampuan dan manajemen yang baik.Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, pemerataan dan keadilan, maka efisiensi dan

efektivitas

ditingkatkan

penyelenggaraan

dengan

lebih

pemerintah

memperhatikan

Kabupaten aspek-aspek

Bulungan

perlu

potensi

dan

keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan yang dihadapi daerah melalui pengembangan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri daerah, serta kerjasama kemitraan strategis antara Pemda, BUMD, swasta dan masyarakat. Model pengembangan BUMD Bulungan dengan pola kerjasama kemitraan strategis antara Pemda, BUMD, swasta dan masyarakat melalui mewirausahakan birokrasi dengan pola 5 strategi (5 core strategies, 5Cs)yaitu mentransformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik, dimana pemerintah harus mampu berperan sebagai katalisator, yang tidak melaksanakan sendiri pembangunan

tapi

cukup

mengendalikan

sumber-sumber

yang

ada

di

masyarakat. Selain itu pemerintah harus dapat memberdayakan masyarakat dalam pemberian pelayanan, serta dapat menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan, dengan demikian maka sektor usaha swasta dan pemerintah dapat bekerja secara lebih profesional dan efisien. Melalui pengembangan kerjasama kemitraan strategis antar pemerintah daerah Bulungan, BUMD, swasta dan masyarakat akan tercapai kinerja yang Efisien dan berkualita, efektifitas organisasi,

memacu

dinamika

stakeholders

yang

terlibat,

dan

adanya

keseimbangan antara resiko dan keuntungan.

5.8.3.4

Promosi Investasi daerah Kaltara mempunyai potensi sumber daya alam dan SDM yang cukup

besar. Untuk mendorong investasi, pemerintah daerah Bulungan dituntut untuk aktif menggali potensi daerahnya dan menginformasikannya kepada publik melalui berbagai media. Keberadaan informasi yang cepat akses, akurat, dan mutakhir, akan membantu pihak investor dalam menganalisis potensi daerah dan melakukan keputusan investasi.Dewasa ini, salah satu bentuk informasi potensi daerah yang diharapkan dapat membantu pihak investor dalam melakukan keputusan investasi adalah Geographic Information System (GIS). Format informasi ini sedikitnya memuat beberapa informasi seperti : 1. Data bio fisik, termasuk daerah aliran sungai, hutan, sumberdaya air, keanekaragaman hayati, dan lingkungan hidup. 2. Data sosio-ekonomi, seperti demografi, struktur ekonomi, statistik pertanian, konsumsi dan pengeluaran, kemiskinan, dan indikator pembangunan daerah. 3. Data administratif wilayah hingga tingkat desa. 4. Data pemerintahan, informasi kebijakan dan perencanaan. 5. Peta infrastuktur, termasuk jalan, pelabuhan, bandara. Visi - Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 52

Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri Pemerintah daerah Bulungan merupakan aktor kunci bagi penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pengembangan investasi di Bulungan. Kebijakan yang tepat, peraturan dan regulasi yang jelas, pelayanan yang responsif, merupakan sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulungan di masa yang akan datang. Amat sulit mengharapkan adanya arus investasi ke daerah sekiranya sejumlah aspek tersebut tidak ditangani atau dibenahi secara sungguh-sunguh oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulungan.



BAB VI PENUTUP Pemimpin mempunyai beban yang berat dalam membawa kemajuan daerah. Pemimpin mengemban tanggung jawab atas kepemimpinannya serta harus dapat menjadi pengayom bagi masyarakat. Pemimpin yang memahami kondisi daerahnya sendiri akan lebih tahu apa yang harus dilaksanakan. Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara membutuhkan pemimpin sekaligus negarawan yang handal, amanah, terpercaya dan visoner.

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah "melakukannya dalam kerja" dengan praktik seperti pemagangan pada seorang seniman ahli, pengrajin, atau praktisi.Dalam hubungan ini sang ahli diharapkan sebagai bagian dari peranya memberikan pengajaran/instruksi.


Bulungan sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2013. Bulungan Dalam Angka. BPS. Tanjung Selor Anomim, 2003. Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020. Bappenas. Jakarta Badrudin, Rudy. 2012. Ekonomika Otonomi Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta Halwani, Hendra. 2002. Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi. Ghalia Indonesia. Bogor Kuncoro, Mudrajat. 2007. Ekonomika Industri Indonesia : Menuju Negara Industri Baru 2030 ?. Andi Offset. Yogyakarta Soehartono, Toni dan Mardiastuti. 2014. Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan 2015-2019. Pokjanas Jantung Kalimantan. Kemenko Perekonomian. Jakarta Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi. Bumi Aksara. Jakarta Undang-Undang dan Peraturan Terkait.


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents