BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Badan Pusat Statistik Kabupaten Paniai

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengemban tugas dari pemerintah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan terciptanya Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Dalam menyajikan statistik dasar, BPS menyelenggarakan sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilakukan secara berkala, terus menerus atau sewaktu-waktu yang periode pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala BPS dengan memperhatikan kebutuhan data baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sebagai perwujudan pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP). Peraturan perundang-undangan tersebutbertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja. Sistem ini merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Pusat Statisik Kabupaten PaniaiTahun 2014, adalah perwujudan kewajiban Badan Pusat Statistik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja BPS Kabupaten Paniai di tahun yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

1


1.2

Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Pusat Statistik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah terkahir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1272), sebagai berikut:

1.2.1 Tugas Badan Pusat Statistik mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan. 1.2.2 Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pusat Statistik menyelenggarakan fungsi : a) Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan dibidang statistik; b) Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional; c) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar; d) Penetapan sistem statistik nasional; e) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan f) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga. 1.2.3 Susunan Organisasi Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terkahir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1272, maka Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota memiliki susunan organisasi yang terdiri dari : a) Kepala


2


Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura mempunyai tugas memimpin BPS Kabupaten Jayapura dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik serta membina aparatur BPS Kabupaten agar berdaya guna dan berhasil guna.

b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan melakukan penyusunan rencana dan program, administrasi, urusan kepegawaian dan hukum keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura. c) Seksi Statistik Sosial Seksi Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan statistik sosial. d) Seksi Statistik Produksi Seksi Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan statistik produksi. e) Seksi Statistik Distribusi Seksi Statistik Distribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan statistik distribusi dan jasa. f)

Seksi Neraca dan Analisis Statistik Seksi Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan neraca wilayah dan analisis statistik lintas sektor.

g) Seksi Integrasi Pengolahan dan Desiminasi Statistik Seksi Integrasi Pengolahan dan Desiminasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan pengintegrasian pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan statistik, serta desiminasi dan layanan statistik. h) Kelompok Jabatan Fungsional Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing


3


Secara rinci bagan organisasi Badan Pusat Statistik terdapat pada Lampiran 1.

1.3

Landasan Hukum Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat Statistik

dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu : 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. 3) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. 4) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.


4


BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis 2010 -2014

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2010-2014, Badan Pusat Statistikmengacu pada Renstra BPS 2010-2014dalam menjalankan tugasnya masing-masing guna mencapai tujuan jangka panjang BPS yang sekaligus mencapai tujuan pemerintah. Badan Pusat Statistik mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan dalam melaksanakan tugas tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala BPS nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik. Adapun kebijakan yang dijalankan Badan Pusat Statistik Kabupaten Paniai diarahkan untuk mendukung tugas pokok tersebut. Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Kabupaten Paniai adalah dokumen perencanaan pembangunan dibidang statistik yang berskala nasional dan regional yang berlaku selama kurun waktu 2010-2014.

1) Visi Badan Pusat Statistik Visi dari Badan Pusat Statistik adalah ”Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”.

2) Misi Badan Pusat Statistik Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Badan Pusat Statistikyang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan.Misi dari Badan Pusat Statistik dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

5


2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia. 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak. 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut, Badan Pusat Statistik Kabupaten Paniai mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

3) Tujuan Badan Pusat Statistik Tujuan 1:

Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas

Tujuan 2:

Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien

Tujuan 3:

Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Sarana Kerja

Tujuan 4:

Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

4) Sasaran Badan Pusat Statistik Sasaran merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, BPS Kabupaten Paniai mempunyai empat tujuan yang dicanangkan dalam rencana stategis periode 2010 sampai dengan 2014. Tujuan BPS Kabupaten Paniai selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut.

Tujuan 1 Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas Mencakup tiga sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

6


1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. 1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. 1.3 Meningkatkan metodologi sensus dan survei, serta pemasukan dokumen.

Tujuan 2 Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien Meliputi tiga sasaran strategis yaitu: 2.1 Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik. 2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik. 2.3 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data.

Tujuan 3 Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Sarana Kerja Dijabarkan dalam satu sasaran strategis yang meliputi: 3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik.

Tujuan 4 Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Dijabarkan dalam dua sasaran strategis yaitu: 4.1 Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

5) Kebijakan Badan Pusat Statistik Arah kebijakan penyelenggaraan Badan Pusat Statistik Kabupaten Paniai mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi Badan Pusat Statistik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014, sebagai berikut: a) Meningkatkan penyediaan statistik berkualitas diberbagai tingkat

dengan

melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei, dan metode lainnya;


7


b) Mengembangkan sistem statistik wilayah dan spesifik daerah secara bertahap untuk mendukung otonomi daerah; c) Meningkatkan kerja sama dengan sumber, produsen, dan pengguna data, dengan memberikan apresiasi, serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) berbagai kegiatan statistik; d) Meningkatkan jumlah, ragam ketrampilan dan kemampuan SDM terutama di daerah dengan mengupayakan penambahan dan melakukan pendidikan, pelatihan serta pembinaan karir pegawai; e) Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih dan bertanggungjawab, transparan serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir dengan menciptakan pelayanan prima; f) Mengefektifkan fungsi Forum Masyarakat Statistik (FMS) dengan memperbanyak pertemuan, diskusi, dan kunjungan lapangan.

6) Program yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Sebagai Lembaga Pemerintan Non-Kementrian, BPS Kabupaten Paniai mempunyai satu Program Teknis dan dua Program Generik. Program Teknis BPS Kabupaten Paniai adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). Adapun Program Generik BPS Kabupaten Paniai meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya BPS Kabupaten Paniai dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS Kabupaten Paniai. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS Kabupaten Paniai secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

8


kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelangkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana trasportasi untuk pusat dan daerah. Setiap Program dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit Esselon II di BPS Pusat. Dari 25 Kegiatan yang menjadi tanggungjawab unit Eselon III BPS Kabupaten, ditentukan 11 prioritas kegiatan. Penentuan prioritas didasarkan kepada: (i) Amanat UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yakni penyelenggaraan Sensus, meliputi Sensus Penduduk 2010, Sensus Pertanian 2014 dan persiapan Sensus Ekonomi 2016 beserta persiapan dan kelanjutannya.. (ii) Penyediaan data strategis yang mendukung Visi dan Misi RPJM Nasional, meliputi kegiatan statistik berskala besar dan lintas sektor: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Nasional dan Regional, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Rumah Tangga melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Penyediaan dan Pengembangan Data Kemiskinan, Penyediaan dan Pengembangan Data dan informasi statistik Industri Besar/Sedang, Survei Diagram Timbangan Nilai tukar Petani 2013, serta Sensus Potensi Desa 2014.

2.2

Indikator Kinerja Utama Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja, Badan Pusat Statistik menetapkan indikator kinerja utama tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor


9


PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA UTAMA (Peraturan Kepala BPS Nomor 148 Tahun 2014) No. 1 1.

1.1

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat dan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS 1.1.a Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro 1.1.b Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro 1.1.c Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi yang tepat waktu

1.2

Tersedianya data dan informasi 1.2.a Persentase konsumen yang merasa Statistik Sosial dan Kesejahteraan puas dengan kelengkapan data statistik Rakyat yang lengkap, akurat dan sosial dan kesejahteraan rakyat tepat waktu 1.2.b Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat 1.2.c Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang tepat waktu

1.3

Meningkatkan metodologi sensus dan 1.3.a Persentase konsumen yang merasa survei serta pemasukan dokumen puas terhadap cakupan data BPS

1.3.b Persentase pemasukan dokumen /resnponse rate dari kegiatan survei statistik 2.

Meningkatkan Pelayanan Prima Persentase Konsumen yang merasa puas dalam rangka mewujudkan SSN dengan layanan data BPS yang Andal, Afektif dan Efisien


10


No.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 2.1

2 3 Meningkatkan dan mengembangkan 2.1.a Jumlah judul publikasi statistik analisis statistik 2.1.b Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli

2.2

Meningkatkan efektifitas efisiensi diseminasi data informasi statistik

dan 2.2.a Jumlah pengunjung eksternal yang dan mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Kabupaten/Kota 2.2.b Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS 2.2.c Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Kabupaten /Kota

2.3

Meningkatkan pengguna data

hubungan

dengan 2.3.a Persentase konsumen data merasa terpenuhi kebutuhan datanya

yang

2.3.b Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS 3.

Penguatan Teknologi informasi Persentase data dan Komunikasi serta Sarana kerja ditampilkan di Kabupaten/Kota

3.1

Meningkatkan kualitas pengolahan 3.1.a Persentase hasil pengolahan data yang data dan informasi statistik dikirim ke BPS Provinsi tepat waktu

mutakhir Website

yang BPS

3.1.b Jumlah petugas fungsional pranata komputer 4.

Peningkatan Kapasitas SDM dan Persentase pegawai berpendidikan Penataan Kelembagaaan minimal Diploma IV atau Strata 1

4.1

Meningkatkan kapasitas sumber daya 4.1.a Jumlah pegawai yang memangku manusia jabatan fungional tertentu

Indikator Kinerja Utama dimaksudkan untuk lebih fokus dalam melihat kenerja BPS sebagai Lembaga, sehingga pengukuran bisa lebih mudah dan didukung fakta Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

11


pencapaian yang terukur. Untuk memperoleh pengukuran target pencapaian sudah semestinya didahului oleh data dan informasi yang sesuai kondisi lapangan, hal ini sebagai dasar penghitungan realisasi yang telah dicapai. Pada masing masing indikator kinerja sudah ditentukan unit kerja yang bertanggung jawab atau unit yang dapat menyediakan data dasar penghitungan Indikator Kinerja Utama BPS Kabupaten/Kota. Sumber data dan unit kerja yang memonitor pencapaian target dapat dilihat pada Lampiran X Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 148 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 Badan Pusat Statistik, yaitu Indikator Kinerja Utama BPS Kabupaten/Kota sesuai dengan Perka BPS No 148 Tahun 2014.

2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2014 Mengacu pada RENSTRA Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014, disusun Rencana Kinerja Tahunan Badan Pusat Statistik yang terdiri dari empat program dan beberapa kegiatan. Adapun kegiatan pada masing-masing program yang ditetapkan pada tahun anggaran 2014 masih menggunakan numenklatur Program-Program pada RENSTRA yang lama, sehingga pada tahun 2014 ini merupakan transisi dari restrukturisasi program dan kegiatan. Program utama di BPS kabupaten Paniai adalah Program Penyedia dan Pelayanan Informasi Statistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya khususnya pada tahun 2014 telah disusun perencanaan berbagai kegiatan yang ditetapkan sebagai RKT Tahun 2014. Indikator Kinerja pada masing-masing kegiatan akan dijadikan dasar penghitungan pencapaian Sasaran Strategis. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik -

Metodologi dan informasi statistik

-

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Triwulanan

-

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan

-

SUSENAS 2014

-

Pendataan Potensi Desa Tahun 2014

-

Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan

-

Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan


12


-

Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan

-

Survei Holtikultura dan Indikator Pertanian

-

Kegiatan ST13 Pencacahan Sampel Tahun 2014

-

Survei Pertambangan dan Energi

-

Survei Konstruksi

-

Komilasi Data Transportasi

-

Pengadaan Data IKK 2014 DLM Rangka Kebijakan Dana Perkembangan 2015

-

Survei Harga Pedesaan (Subdit Statistik Pedesaan)

-

Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

-

Survei Bidang Jasa Pariwisata

-

Anasilis Statistik

-

Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha

-

Penyusunan Statistik Indonesia

Untuk lebih jelasnya RKT yang memuat indikator kinerja dan rencana tingkat capaiannya dapat dilihat pada Lampiran 4 RKT

2.4

Anggaran Tahun 2014

Pelaksanaan berbagai program kegiatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Paniai pada tahun 2014 dibiayai dengan APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 2014, dengan nilai pagu sebesar Rp. 3,323,128,000 (tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juga seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

PAGU ANGGARAN BELANJA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANIAI No.

Jenis Anggaran/Program/Belanja

Pagu 2014

(1)

(2)

(3)

1

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN


2,180,442,000

13


PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPS

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

2

50,000,000

PRASARANA APARATUR BPS

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN

3

1,092,686,000

INFORMASI STATISTIK (P2IS)

3,323,128,000

TOTAL

2.5

Penetapan Kinerja Tahun 2014

Selama periode 2014 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Badan Pusat Statistik yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Berikut pada tabel ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala BPS Kabupaten Paniai. Target

yang dicanangkan menjadi tolok ukur

Indikator Kinerja yang akan di evaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2014 terhadap target.

PENETAPAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANIAI TAHUN 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Tujuan I : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

Persentase pemasukan dokumen / response rate kegiatan survei statistik

100 %

1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi yang tepat waktu

100 %

Persentase pemasukan dokumen / respon rate dari kegiatan statistik perusahaan

100 %

Jumlah judul Ekonomi Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

publikasi

Statistik

3

14


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang tepat Waktu

100 %

Persentase pemasukan dokumen / response rate dari kegiatan Statistik rumah tangga

100 %

Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

1

Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik Pertanian yang tepat Waktu

100 %

Persentase pemasukan dokumen / response rate dari kegiatan Statistik rumah tangga

100 %

1.2 Tersedianya data dan informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

1.3 Tersedianya data dan informasi Statistik Pertanian yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Jumlah judul Pertanian

1.4 Tersedianya data dan informasi Statistik Umum yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

publikasi

Statistik

-

Jumlah judul publikasi Umum Kabupaten

Statistik

6

Jumlah judul publikasi Umum Kecamatan

Statistik

42

Tujuan II : Meningkatkan Pelayanan Prima dalam rangka mewujudkan SSN yang Andal, Efektif dan Efisien

Persentase Konsumen yang merasa Puas dengan layanan Data BPS

80 %

2.1 Meningkatkan pengguna data

Banyaknya penyelenggaran sosialisasi kegiatan BPS

1

Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data

80 %

hubungan

dengan

Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

80 %

15


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Kabupaten.

150

Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Kabupaten/Kota.

150

2.2 Meningkatkan efektifitas efisiensi diseminasi data informasi statistik

dan dan

Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS Tujuan III : Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sarana Kerja

3.1 Meningkatkan kualitas pengolahan data dan inf ormasi statistik

Tujuan IV : Peningkatan Kapasitas Penataan Kelembangaan

SDM

dan

4.1 Memperbaiki sumber daya manusia

Persentase data mutakhir yang ditampilkan di Web site BPS Kabupaten

100 %

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi tepat waktu

100 %

Jumlah Petugas fungsional pranata komputer .

-

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1

50 %

Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan

100 %

Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon

4.2 Meningkatkan pegawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS


45

100 %

Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

1

Penyusunan Renstra, RKT, LAKIP, dan PK yang tepat waktu

100 %

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS Kabupaten oleh

60

16


Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2) Inspektorat Utama

Target (3)

Sebagai penyedia data dan informasi maka fokus BPS Kabupaten Paniai adalah meyediakan data yang berkualitas, dengan kata lain kualitas data memegang peranan penting dalam penyediaan statistik resmi yang menjadi tugas dan wewenang BPS Kabupaten Paniai. Sehingga dalam membuat indikator kinerja semaksimal mungkin dapat memenuhi ukuran dari berbagai dimensi data berkualitas. Ada beberapa dimensi data berkualitas yaitu: 1) Relevansi Data dikatakan mempunyai relevansi jika memenuhi kebutuhan pengguna, untuk mengukur secara kuantitatif dilakukan dengan Survei Kepuasan Pengguna 2) Akurat Akurat adalah kedekatan antara nilai perkiraan dengan nilai populasi sebenarnya (yang tidak diketahui,) indikator yang menunjukkan akurasi yaitu besarnya kesalahan sampling dan kesalahan non sampling. 3) Ketepatan Sebagian besar pengguna ingin data terkini yang secara periodik disajikan dan tepat waktu sesuai jadwal. Ukuran ketepatan waktu yaitu perbedaan waktu antara tanggal tersedianya dengan tanggal yang seharusnya tersedia. 4) Mudah diakses Data statistik sangat tinggi nilainya jika mudah diakses dalam bentuk yang diinginkan pengguna, dan dokumentasi yang cukup untuk memahami data tersebut. Indikator yang menunjukan kemudahan akses data dapat diketahui dari banyaknya media yang digunakan dan jenis-jenis media untuk menyebarluaskan data. 5) Keterbandingan Statistik karakteristik tertentu sangat bermanfaat jika nilainya dapat dibandingkan dengan karakteristik antar waktu dan antar tempat. Indikator untuk keterbandingan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

17


antar tempat yaitu jumlah dan persentase produk statistik yang menunjukkan perbedaan pengukuran unit untuk area yang berbeda. Indikator untuk keterbandingan antar waktu yaitu jumlah periode deret waktu dari data atau variabel. 6) Konsistensi Data statistik dapat dikatakan konsisten apabila dapat digabung secara reliabel dengan cara berbeda untuk tujuan berbeda, tanpa harus melihat apakah berasal dari satu sumber.

Indikator konsistensi meliputi konsistensi antara data provinsi dan data

nasional, data bulanan dengan data tahunan. 7 ) Kelengkapan Kelengkapan statistik adalah ketersediaan data dan informasi dengan statistik yang seharusnya tersedia menurut keperluan pengguna. Indikator kelengkapan yaitu persentase statistik yang tersedia dibandingkan dengan yang seharusnya tersedia. Selain itu juga kelengkapan referensi terhadap dokumen penting yang seharusnya ada ditingkat nasional. Selain dimensi kualitas maka BPS Kabupaten Paniai yang merupakan lembaga penyelenggara perstatistikan khususnya statistik dasar yang dibutuhkan pemerintah, harus mengacu pula pada Prinsip Dasar Statistik Resmi yang telah disepakati secara internasional. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1) Berikan Keterangan Lengkap Secukupnya Saja Statistik-resmi menyediakan unsur yang mutlak diperlukan dalam sistem informasi suatu masyarakat demokratis, serta melayani pemerintah, perekonomian dan umum dengan data mengenai keadaan ekonomi, demografi, sosial, dan lingkungan. Pada akhirnya statistik-resmi yang ternyata memiliki manfaat praktis harus dirangkum dan disediakan untuk umum oleh lembaga perstatistikan tanpa pilih kasih, untuk menghormati hak warganegara mendapatkan informasi tentang masyarakat.

2) Statistik Hanya Menyediakan Informasi yang Terpercaya Saja Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

18


Untuk memperoleh kepercayaan dalam statistik-resmi, lembaga perstatistikan perlu menentukan atas dasar pertimbangan profesional, termasuk prinsip-prinsip ilmiah dan etika, tentang metode dan prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data statistik.

3) Statistik Harus Dapat Dipahami Dengan Mudah Oleh Pengguna Agar data yang dikumpulkan dalam kegiatan perstatistikan dapat ditafsirkan oleh pengguna dengan benar, lembaga perstatistikan harus menyediakan informasi terkait standar ilmiah mengenai sumber data, metode dan prosedur yang digunakan.

4) Statistik Hanya Menyediakan Keterangan Yang Benar Saja Lembaga perstatistikan berhak menunjukkan terjadinya salah tafsir tentang statistikresmi serta penyalahgunaan statistik.

5) Statistik Ganda-Sumber, Ganda-Manfaat, dan Ganda-Pakai Data untuk keperluan kegiatan perstatistikan dapat dipetik dari berbagai jenis sumber, bisa berasal dari survei atau catatan administrasi. Lembaga perstatistikan bertugas memilih sumber itu dengan mempertimbangkan mutu, kemuktahiran, biaya serta beban yang ditanggung oleh responden survei.

6) Kerahasiaan Data Individu Data individu yang dikumpulkan oleh lembaga perstatistikan untuk kompilasi statistik, baik merupakan perseorangan atau badan legal, harus diperlakukan secara rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan perstatistikan.

7) Transparansi Tatacara Perstatistikan Undang-undang, peraturan dan proses pengolahan/penghitungan sesuai sistem statistik yang digunakan harus diumumkan.

8) Koordinasi Antar Lembaga Pengumpul Informasi


19


Koordinasi antara berbagai badan dan lembaga yang mengumpulkan statistik di dalam suatu negara adalah persyaratan mutlak agar diperoleh konsisensi (ketaat-asasan) dan efisiensi dalam sistem perstatistikan. 9) Pembakuan Konsep-Konsep Lintas Negara Penggunaan

konsep-konsep

internasional,

klasifikasi

dan

metode

mengenai

perstatistikan di setiap negara akan mendorong konsistensi/ketaat-asasan dan keefisienan sistem perstatistikan pada setiap perangkat lembaga resmi. 10) Kerjasama Internasional Kerjasama bilateral dan multilateral dalam kegiatan perstatistikan akan merupakan sumbangan penting untuk sistem perstatistikan-resmi di semua negara.


20


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Paniai merupakan perwujudan

kewajiban

Badan

Pusat

Statistik

Kabupaten

Paniai

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Paniai dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selama satu tahun anggaran 2014, akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam program kegiatan disampaikan dalam laporan ini. Visi BPS sebagai Pelopor data statistik terpercaya untuk semua, sudah menjadi komitmen seluruh pegawai BPS. Kepercayaan pemangku kepentingan terlihat terus meningkat, ini ditunjukkan dengan indikator banyaknya pengunjung yang datang langsung atau melalui media komunikasi. Kondisi ini juga menjadikan semakin meningkatnya tuntutan pengguna data BPS tersebut.

3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2014

Tujuan-1 Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas

Tujuan utama yang ingin dicapai BPS adalah tersedianya data dan informasi statistik yang berkualitas. Kualitas data sangat dipengaruhi kelengkapan data dan jumlah sampel yang mewakili, pemasukan dokumen/response rate

merupakan indikator dari

kualitas data yang dihasilkan, pada tahun ini target tersebut tercapai 90 % Besaran ini menunjukan kinerja BPS Kabupaten Paniai dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Sasaran 1.1


21


Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu Tingkat pencapaian Sasaran-1.1 dapat tercapai sesuai target yang diharapkan dengan terlaksananya penyajian data dan informasi secara periodik sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Survei-survei kegiatan yang menjadi tanggung jawab Seksi Statistik Distribusi, Seksi Statistik Produksi dan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik dimaksudkan untuk dapat menyajikan data yang berkaitan dengan statistik ekonomi makro. Survei-survei tersebut antara lain Survei Harga Konsumen Perdesaan, Survei Harga Produsen Perdesaan, Survei Keterangan Usaha Akomodasi (Seksi Statistik Distribusi); Survei Pertanian Tanaman Pangan, Survei Holtikultura dan Indikator Pertanian, (Seksi Statistik Produksi); Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga dan Survei Khusus Lembaga Non Profit Melayanai Rumah Tangga (Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik).

Masalah/kendala yang dihadapi 1) Kondisi lapangan yang sulit dan moda transportasi yang terbatas dan tidak dapat dipastikan jadwalnya. Sebagian besar wilayah Kabupaten Paniai dan pecahannya mencakup wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau dengan transportasi darat. Jadwal pesawat yang tidak tentu dan dapat berubah sewaktu-waktu menghambat penjadwalan penyelesaian waktu pencacahan lapangan 2) Kendala teknis di bagian pengolahan data yaitu masalah jaringan internet yang terkadang sulit terjangkau padahal updating program entry data sering terjadi. 3) Isian beberapa rumah tangga masih kurang dalam hal kelengkapan yaitu beberapa blok belum terisi terutama pada blok-blok yang menanyakan masalah uang karena sangat sensitif. Kewajaran isian perlu diperhatikan terutama untuk masalah pengeluaran yang lebih banyak daripada pendapatan yang diterima. Pengetahuan responden untuk dapat menyamakan persepsi tentang pertanyaan dan jawaban kuesioner relatif kurang.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

22


1) Mengatasi tidak konsistennya data lapangan dilakukan melalui crosscek data dan memperbaiki isian dokumen. Pengawas lapangan harus cermat agar kesalahan pengisian oleh pencacah dapat segera diperbaiki di lapangan. 2) Peningkatan kemampuan SDM untuk semakin mampu menguasai substansi teknis statistik dan mampu menjelaskan, serta berkoordinasi dengan para petugas lapangan 3) Perencanaan dan Penjadwalan pelaksanaan kegiatan lapangan lebih awal dan komprehensif Berkembangnya statistik di Indonesia tak lepas dari dorongan pemerintah yang menjadikan data BPS sebagai data resmi pemerintah, sehingga menjadi acuan untuk berbagai kebutuhan baik perencanaan dan monitoring maupun evaluasi. Untuk mengevaluasi capaian sasaran, tabel berikut ini meyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya: Tingkat Capaian

Target 2014

Realisasi 2014

2014

2013

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro

80.00

65.00

100 %

100 %

IKU

1.1.b Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro

80.00

65.00

100 %

100 %

IKU

100 %

100 %

IKU

Indikator Kinerja .1.a

1.1.c Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi yang tepat waktu

100

KET

Sasaran 1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

23


Data dibidang statistik sosial untuk penyajiannya dapat dilakukan sesuai dengan jadwal. Survei Angkatan Kerja Nasional dijadwalkan secara periodik triwulanan di mulai bulan Maret setiap tahunnya. Program Perlindungan Sosial untuk mendata penduduk miskin juga dilakukan di tahun 2014. Publikasi Indeks Pembangunan Manusia terbit diakhir tahun. Dengan demikian penyajian data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat mencapai 100 persen.

Masalah/kendala yang dihadapi 1) Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan statistik sosial adalah tersebarnya Kabupaten Paniai dan keadaan geografisnya yang relatif sulit karena berupa rawa-rawa. Sehingga petugas harus menempuh perjalanan dengan speedboat atau transportasi air yang lain ketempat responden yang terletak didaerah yang sulit dijangkau. Kendala cuaca juga sangat mempengaruhi karena jika cuaca buruk perjalanan ke lapangan menjadi terhambat. Sedangkan untuk daerah Kabupaten Intan Jaya

keadaan

geografisnya berupa pegunungan dan lembah dengan jalan yang tersedia hanya bisa dilalui dengan jalan kaki, dan transportasi ke distrik harus menggunakan pesawat terbang yang jadwalnya tidak bisa ditentukan. 2) Pendidikan minimal yang disyaratkan untuk menjadi petugas pencacah dibeberapa daerah sulit diperoleh dari masyarakat setempat, hingga sering kualifikasi petugas dibawah kualitas yang diharapkan. Hal ini berakibat pada isian dokumen yang kadang tidak konsisten.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Mengoptimalkan segala prasarana dan sarana yang dimiliki BPS dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mengatasi kendala di lapangan termasuk kendala geografis. 2) Petugas direkrut dari masyarakat setempat, sehingga diharapkan dapat mengetahui kebiasaan masyarakat yang dicacah. 3) Komunikasi dan Pengawasan yang dilakukan sesering mungkin untuk mempercepat penyelesaian masalah jika terjadi di lapangan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

24


Tabel berikut ini menyajikan capaian sasaran yang dirinci menurut indikator kinerjanya: Target 2014

Realisasi 2014

Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik Sosial dan Kesejahteraan rakyat yang tepat waktu

100

Persentase pemasukan dokumen / response rate dari kegiatan Statistik rumah tangga Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator Kinerja

Tingkat Capaian Ket 2014

2013

100

100%

100 %

IKU

100

100

100%

100 %

IKU

27

27

100 %

100 %

IKU

Tujuan-2 Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien

Tingkat Pencapaian

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persentase konsumen yang merasa puas dengan Layanan Data BPS

80 %

80 %

2014

Keterangan 2011

100 %

IKU

-

Tujuan utama yang ingin dicapai BPS adalah peningkatan pelayanan yang prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien, Terwujudnya SSN dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsil lembaga-lembaga statistik yang ada baik di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pada tahun initarget


100 %

25


Sasaran 2.1 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data Kemudahan akses adalah salah satu dimensi kualitas, untuk mengukurnya didekati dengan indikator hubungan dengan pengguna data, yaitu banyaknya sosialisasi, banyaknya tamu yang hadir untuk berdialog tentang data BPS Kabupaten Paniai. Secara umum, beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi hingga tidak tercapainya target sasaran yang ditetapkan diantaranya adalah:

Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1) Kegiatan pada sasaran ini bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, menyebabkan banyaknya kegiatan ad hoc yang bersifat harus segera diselesaikan, sehingga mengganggu jadwal kegiatan yang telah direncanakan. 2) Jumlah SDM yang memahami substansi kegiatan masih belum optimal, sehingga seringkali tidak dapat mendukung kelancaran kegiatan dalam memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan masalah. 3) Kerjasama dengan unit lain masih belum sesuai harapan, karena kesibukan unit tersebut sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Melakukan antisipasi jadwal dan rencana kegiatan agar kegiatan ad hoc tidak mengganggu kelangsungan pekerjaan utama sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai jadwal dan rencana. Serta peningkatan pelayanan data secara on-line 2) Mengoptimalkan SDM yang sudah ada dengan melakukan peningkatan kemampuan staf diantaranya mengikuti pelatihan dan pendidikan. 3) Melakukan koordinasi dengan pihak lain, terutama dalam membuat kesepakatan jadwal kegiatan, berikut berbagai alternatif kegiatan, sehingga ketidakhadiran pihak lain dalam kegiatan tersebut tidak mengganggu kelancaran jadwal dan rencana kerja.


26


Tabel berikut ini menyajikan capaian sasaran berdasarkan indikator kinerjanya: Indikator Kinerja

Jumlah penyelenggaran sosialisasi kegiatan BPS

Tingkat Capaian

Target 2014

Realisasi 2014

2014

2013

1

1

100 %

100 %

Ket

Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data

100

100

100 %

100 %

Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data

100

100

100 %

100 %

IKU

IKU

IKU

Sasaran 2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik Dengan mengusung visi BPS sebagai “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” maka penyebarluasan data kepada pemangku kepentingan menjadi ukuran yang sangat penting. Pada sasaran meningkatkan efektifitas dan efisensi diseminasi data digunakan indikator pengunjung yang datang mencari informasi baik tatap muka langsung ataupun melalui media komunikasi lainnya. Pengguna data baik yang memerlukan data mentah ataupun publikasi lainnya selalu diatas target, setiap hari petugas harus membantu mencarikan data yang diperlukan dan menjadi konsultan.

Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1) Panjangnya rentang waktu antara bulan dokumen dengan bulan penyajian data, hal ini menjadi keluhan pengguna data karena informasi yang tersedia sudah kurang up to date untuk digunakan.


27


2) Dengan

adanya

undang-undang

Keterbukaan

Informasi

Publik

masyarakat

menginginkan semua informasi harus bebas dan gratis. Sedangkan BPS dibatasi oleh Peraturan Presiden No. 54 tahun 2009 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di instansi BPS. 3) Penggunaan data mentah oleh konsumen yang melanggar kesepakatan dalam Surat Perjanjian Penggunaan Data, karena pengguna menganggap data BPS sudah menjadi hak milik yang bersangkutan. 4) Perilaku sebagian kecil pengguna data yang kurang etis dalam memanfaatkan publikasi maupun data elektronik BPS, misalnya memindai publikasi hingga rusak juga membuka segel pada peralatan komputer pada digital library BPS.

Strategi untuk mengatasi masalahan/Kendala 1) Berusaha untuk mempercepat penerbitan publikasi sehingga timeliness dari data dan informasi yang dihasilkan BPS tidak terlalu lama. 2) Melakukan penjelasan atau sosialisasi tentang PP No. 54 Tahun 2009, juga memperbaharui peraturan tersebut untuk menetapkan beberapa produk BPS yang tidak dipungut biaya sehinggamasyarakat dapat memperoleh secara gratis. 3) Menjelaskan kepada pengguna data yang membutuhkan data mentah bahwa data tersebut property BPS sehingga tidak boleh disebarluaskan tanpa sepengetahuan lembaga BPS, pengguna hanya dapat menyebarluaskan atau mengkomersilkan hasil penelitiannya bukan data mentah BPS.

Tabel berikut ini menyajikan capaian sasaran berdasarkan indikator kinerjanya:

Indikator Kinerja

Jumlah pengunjung eksternal yang

Target 2014

Realisasi 2014

1.000

800



2013

80 %

80%

IKU

28


mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Kabupaten Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Kabupaten/Kota Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS Kabupaten

60

50

80 %

80 %

IKU

20

20

100 %

100 %

IKU

Tujuan-3 Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Sarana Kerja Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

Keterangan

Persentase data mutakhir yang ditampilkan di website kabupaten

100 %

70 %

70 %

IKU

Tujuan utama yang ingin dicapai BPS adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dengan dukungan Information and Communication Technology (ICT) yang handal, salah satunya dengan pemutakhiran data yang ditampilkan di website kabupaten sehingga memudahkan pengguna data BPS Kabupaten Paniai. Akan tetapi target dari indikator utama tujuan 3 tidak dapat ditampilkan dikarenakan sulitnya akses jaringan internet di Kabupaten Paniai.

Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik Pengolahan data memegang peranan penting dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Teknologi Informasi sudah menjadi kelaziman dalam proses diberbagai kegiatan. Pengembangan sistem pengolahan yang efektif terus diusahakan untuk menghasilkan data yang valid dan konsisten. Kecepatan melaporkan dari berbagai


29


wilayah geografis juga perlu ditingkatkan, demikian pula SDM yang mengelola peralatan dan pengembangan sistem Penyelesaian pengolahan data yang merupakan rangkaian dari pemasukan data kemedia komputer, pengecekan konsistensi data, kewajaran data, hingga mengirimkan data yang telah tervalidasi. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh bidang pengolahan data di BPS daerah sesuai dengan yang diharapkan. Tidak ada kegiatan pengolahan data yang gagal.Demikian pula kompilasi data dari BPS Daerah yang dilakukan di BPS Pusat serta pengujian konsistensi dengan tabel silang dapat diselesaikan tepat waktu. Sedangkan kegiatan penyebarluasan informasi statistik oleh satker tingkat kabupaten/kota dirasakan belum meningkat sebagaimana diharapkan. Hal ini terlihat masih banyak BPS Kabupaten/Kota yang belum membangun situs web yang sangat efektif dalam menginformasikan data daerah. Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1) Program pengolahan yang dikirim ke BPS Kabupaten banyak mengalami revisi, kadangkala data yang sudah dimasukkan ke media komputer dengan program versi sebelumnya tidak dapat digunakan pada versi terbaru. 2) Tidak dilakukan uji coba program terlebih dahulu, sehingga prosedur tidak sesuai keadaan sebenarnya di lapangan. Selain prosedur juga beberapa isian untuk variabel di daftar pertanyaan tidak bisa di input kedalam database program. 3) Konsistensi data yang telah diolah masih terdapat perbedaan, misalnya kompilasi dari data kabupaten tidak sesuai dengan total data provinsi dan sebagainya. Strategi mengatasi masalah/kendala 1) Pengembangan sistem pengolahan data harus mengikuti standar yang telah ditentukan oleh BPS hingga program yang di instal di BPS Kabupaten dapat lancar dan tidak mengakibatkan konflik dengan sistem lainnya. 2) Sebelum sistem pengolahan digunakan pada pengolahan sesungguhnya dilakukan uji coba dengan dummy data demikian pula pengujian prosedur eksekusi. 3) Sebelum data dipublikasikan dibandingkan nilai sebaran data secara silang dari variabel-variabel yang ada, sehingga dapat dilihat kewajaran dan konsistensi data.


30


Pada tabel berikut ini disajikan capaian sasaran berdasarkan indikator kinerjanya:

Indikator Kinerja

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi tepat waktu Jumlah fungsional pranata komputer

Target 2014

Realisasi 2014

100

1


2013

80

80 %

100 %

IKU

0

0%

0%

IKU

Tujuan-4 Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Indikator Kinerja Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma III

Target

50%

Realisasi 47.37 %

Tingkat Capaian 59,51 %

Keterangan

IKU

Sasaran 4.1 Memperbaiki sumber daya manusia Kemampuan teknis dan manajerial sangat mendukung kelancaran tugas, sehingga beberapa indikator untuk mengukur peningkatan kapasitas SDM dipilih untuk menunjukkan tingkat pencapaian memperbaiki SDM.

Pengembangan Sumber Daya Manusia


31


Pengembangan SDM dalam jajaran BPS, dimaksudkan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Di samping menggunakan berbagai forum resmi para pegawai juga diberi kesempatanuntuk mengembangkan potensi dalam berbagai keterampilan Tabel berikut ini menyajikan tingkat capaian sasaran berdasarkan indikator kinerjanya: Target 2014

Realisasi 2014

Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan

100

Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon

Indikator Kinerja


2013

100

100 %

100 %

IKU

75 %

75 %

100 %

-

IKU

1

1

100 %

100 %

IKU Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

Sasaran 4.2 Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Penilaian terhadap lembaga BPS oleh instansi pemerintah yang mempunyai wewenang pengawasan, menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai BPS. Pencapaian yang belum memuaskan menjadi pemicu untuk lebih sungguh-sungguh mencapai target yang diharapkan.

Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1) Sistem pelaporan yang hirarki dari satker BPS kabupaten/kota ke satker provinsi hingga satker Kantor Pusat BPS memerlukan waktu. Disisi lain tenggat waktu harus


32


dipenuhi sehingga satker di tingkat lebih tinggi kekurangan waktu untuk mengevaluasi laporan. Strategi mengatasi masalah/kendala 1) Untuk mengatasi sempitnya tenggat waktu, satker yang laporannya harus dikompilasi maka diusahan kertas kerja pembantu yang memuat berbagai informasi yang harus dimasukkan kedalam laporan. Hingga memudahkan operator dan mempersingkat waktu pengisian. 2) Membangun sistem pelaporan yang berbasis program online, dengan sistem ini memudahkan monitoring satker manasaja yang terlambat, sehingga dapat segera dibantu untuk segera menyelesaikan laporan.

Tabel berikut ini menyajikan tingkat capaian sasaran berdasarkan indikator kinerjanya:

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

Keterangan

Penyusunan Renstra, RKT, LAKIP, dan PK yang tepat waktu

4

4

100 %

IKU

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS Kabupaten oleh Inspektorat Utama

85

77,60

91,29 %

IKU

Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (PP39KL)

4

4

100 %

IKU

Penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagai tujuan utama BPS dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2014, pada periode tahun 2014 ditandai dengan pencapaian sasaran-sasaran yang mendukungnya. Data yang lengkap, akurat dan tepat waktu dapat terpenuhi. Pada Tujuan-1, terlihat seluruh indikator kinerjanya telah memenuhi target. Adapun dimensi kualitas lainnya dijabarkan dalam Tujuan-2, yaitu Meningkatkan Pelayanan Prima, sasaran-sasaran strategis yang ditargetkan seperti kontrol kualitas dan penyebarluasan data ditandai dengan tingkat pencapaian yang memuaskan.


33


Sedangkan Tujuan-3, dan Tujuan-4 merupakan pendukung untuk mencapai visi BPS sebagi Pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Untuk mencapai kinerja yang handal jelas dibutuhkan peralatan yang mendukung serta kapasitas SDM yang mampu secara teknis dan manajerial. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan diusahakan dapat dipenuhi pada periode tahun 2013 ini, sehingga selanjutnya upaya dalam pencapaian visi BPS pada akhir periode dapat diwujudkan sesuai dengan harapan. Sajian rinci tentang target dan realisasi pengukuran kinerja dapat dilihat pada Lampiran 6 (PKS).

3.2

Evaluasi Kegiatan Tahun 2014

Sub Bagian Tata Usaha BPS Kabupaten Paniai diwajibkan menyusun Renstra wilayah masing-masing dengan berpedoman kepada Renstra yang telah diterbitkan BPS RI. Renstra BPS Kabupaten Paniaiharus memperhatikan kebutuhan lingkungan setempat, hal ini dimaksudkan untuk mendukung pembangunan daerah. Dalam rangka usaha mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dari BPS, maka seluruh satuan kerja BPS secara bersama-sama harus memperbaiki administrasi Barang Milik Negara (BMN) dan mengelola Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Keuangan BMN atau SIMAK BMN secara profesional. Langkah awal yang mudah dan dapat segera dilakukan antara lain membenahi inventaris barang disetiap ruangan, serta segera menatausahakan pengadaan BMN. Disamping itu bukubuku publikasi yang berada diperpustakaan baik di kantor pusat maupun daerah yang merupakan aset BPS mulai dikelola dengan baik sebagai BMN.

Seksi Statistik Sosial Untuk kebutuhan sensus dan survei, wilayah administrasi terkecil desa/kelurahan dibagi habis menjadi blok sensus yang merupakan wilayah tugas petugas pengumpul data. Peta Blok Sensus yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan pada saat pembentukan Blok Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

34


Sensus harus diperbaiki karena akan dipakai dan selalu dimutakhirkan terus menerus untuk survei dan sensus lainnya. Data hasil Susenas dan Sakernas digunakan oleh pemerintah dan lembaga lainnya untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Data yang dihasilkan dari kegiatan bidang statistik sosial antara lain jumlah penduduk miskin, pengangguran, angkatan kerja, upah minimum daerah dan sebagainya.

Seksi Statistik Produksi Data utama yang dihasilkan dari kegiatan bidang statistik produksi antara lain angka ramalan produksi padi dan palawija, indeks produksi industri besar dan sedang, produksi ikan dari tempat pelelangan ikan, dan sebagainya. Beberapa data statistik pertanian sangat tergantung kepada instansi/ kementerian terkait sehingga komunikasi menjadi faktor penting. Untuk itu perlu dijalin hubungan yang intensif dan kondusif dengan instansi/dinas terkait di provinsi dan kabupaten/kota. Kondisi sosial masyarakat tidak memungkinkan untuk melakukan ubinan sesuai dengan ketentuan, karena masyarakat menghendaki nilai ganti rugi yang tidak dapat dipenuhi secara anggaran oleh BPS Kabupaten Paniai Seksi Statistik Distribusi Produk utama kegiatan bidang statistik distribusi antara lain indeks harga konsumen untuk menghitung inflasi, nilai tukar petani, ekspor impor barang, kunjungan wisatawan asing, dan sebagainya. Keterlambatan pengiriman data, kuesioner atau dokumen masih sering terjadi yang menyulitkan pengolahan data statistik distribusi yang seharusnya tanpa time-lag. Untuk itu perlu pemantauan dan kepedulian terhadap pengumpulan dan pengiriman dokumen tersebut. Seksi Neraca dan Analisis Statistik


35


Hasil kegiatan bidang neraca dan analisis lintas sektor antara lain, pertumbuhan ekonomi, PDRB dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi dan PPDRB disajikan setiap tahun. Tahun dasar PDRB akan diubah dari tahun 2000 menjadi 2010. Sedikitnya ada 4 alasan yang mendasari: (i) sudah terjadi perubahan struktur ekonomi dibandingkan dengan struktur ekonomi tahun 2000; (ii) perekonomian 2010 dianggap stabil; (iii) tersedia data hasil SP2010 dan data dasar lainnya; dan (iv) mengikuti standar internasional yang tertuang dalam system of National Account 2008.

3.3

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014

Realisasi penggunaan anggaran tahun 2014 mencapai 91.50 persen, dengan rincian yaitu: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS menyerap dana sebesar 100 persen, kemudian Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sebesar 95.26 persen, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis sebesar 84.11 persen. Adapun realisasi penggunaan anggaran di pusat maupun daerah selama tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut. REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2014 No.

Jenis Anggaran/Program/Belanja

Pagu 2014

(1)

(2)

(3)

1

2

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis TOTAL

6.000.000

Realisasi s/d

Realisasi s/d

30 Juni 2014

30 Desember 2014

(4)

(5) 0

6.000.000

2.116.920.000

3.078.317.750

519.903.063

1.253.687.808

4.740.948.000 2.636.823.063

4.338.005.558

3.244.111.000

1.490.837.000

Disamping itu, untuk penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), maka perlu diusahakan menyajikan realisasi penggunaan anggaran menurut Bidang/Unit Kerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

36


BPS Provinsi mengkompilasi menurut wilayah masing-masing sehingga dapat disajikan pagu dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BPS

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2013 DIRINCI MENURUT SEKSI

No.

Bidang/ Unit Kerja

Pagu 2014

(1)

(2)

(3)

1

Tata Usaha

2

IPDS

3

Realisasi s/d

Realisasi s/d

30 Juni 2014

31 Desember 2014

(4)

(5) 1,259,876,812 (84.17 %)

1,496,837,000

519,903,063 (34.73 %)

6,025,000

-

Statistik Sosial

1,018,858,000

386,235,000 (37.91 %)

4

Statistik Produksi

1,984,339,000

1,730,685,000 (87.22 %)

5

Statistik Distribusi

101,574,000

-

101,574,000 (100 %)

133,315,000

-

131,815,000 (98.87%)

2,636,823,063 (55.62 %)

4,338,194,562 (91.50 %)

6

Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

3,525,000 (58.51 % ) 958,436,000 (94.07 %) 1,882,967,750 (94.89 %)

4,740,948,000 TOTAL


37


BAB IV PENUTUP 4.1

Tinjauan Umum Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Pusat Statistik

menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja Badan Pusat Statistikmenunjukkan tingkat keberhasilan. Kesimpulan ini tercermin dari Indikator Kinerja Utama sebagai acuan tingkat keberhasilan. Sedangkan yang masih perlu diperbaiki adalah persentase ketepatan waktu pemasukan dokumen dan pengolahan data. Demikian pula kepuasan pengguna baik terhadap akurasi data maupun cakupan data masih perlu ditingkatkan. Laporan kegiatan BPS harus terintegrasi mulai dari penyusunan rencana, penyusunan anggaran dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh unit kerja BPS sehingga dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja.

4.2

Permasalahan dan Kendala Utama Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih menyempurnakannya. Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah kendala yang bersifat non teknis, seperti masalah koordinasi, kerjasama internal maupun eksternal, dan kondisi geografis. Selain itu juga terjadi kendala yang bersifat teknis yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, seperti pejabat struktural dan teknis lapangan yang masih kurang serta perekrutan petugas mitra yang belum optimal, tingkat pendidikan mitra yang belum memenuhi standar yang ditetapkan. Masalah lain yaitu pemahaman yang terbatas tentang manfaat data statistik. 1) Keterbatasan tenaga untuk menangani pekerjaan administrasi dan teknis yang mendukung

penyusunan

kebijakan

pemerintah

kabupaten

termasuk

dalam

pengembangan metodologi dan melakukan pengawasan pelaksanaan survei; 2) Sarana komunikasi dan transportasi yang belum memadai, karena kondisi geografis yang sulit yaitu berupa rawa-rawa dan pegunungan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

38


3) Responsibiltas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS Kabupaten Paniai relatif masih rendah, khususnya dari kalangan dunia usaha. 4) Jumlah dan sebaran sampel yang masih terkendala oleh keterbatasan dana pemerintah. Dilain pihak kebutuhan dari banyak kalangan pemerhati dan pengguna data BPS semakin menginginkan cakupan sampel meliputi wilayah terkecil (small area statistics). 5) Waktu antara pelaksanaan kegiatan statistik oleh BPS dengan kebutuhan data semakin pendek. 4) Karena keterbatasan anggaran, menyebabkan BPS kurang dapat menyesuaikan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mengikuti kecepatan pemekaran wilayah sehingga kebutuhan berbagai kegiatan BPS tidak sepenuhnya tercukupi.

4.3 Saran Tindak Lanjut Saran yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja Badan Pusat Statistik selanjutnya adalah : 1) Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf. 2) Pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi terkini secara optimal. 3) Untuk meningkatkan pemasukan dokumen diusahakan dengan berbagai pendekatan, misalnya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pendekatan kepada asosiasi pengusahatentang kegiatan, hasil dan pemanfaatan data statistik. 4) Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah daerah, juga lembaga lainnya sehingga dimungkinkan penambahan sampel pencacahan untuk mendapatkan statistik yang dapat menggambarkan wilayah terkecil. 5) Perlunya kordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi untuk berbagai kegiatan di BPS. Selain itu juga mengadakan pendekatan dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam memperoleh data sekunder.


39



40

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents