BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) adalah dokumen perencanaan daerah
untuk
periode
1
(satu)
tahun
atau
disebut
dengan
rencana
pembangunan tahunan daerah. RKPK merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional yang menjadi salah satu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. RKPK merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). RKPK Kota Langsa Tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2013 tentang RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017, dan merupakan kelanjutan RKPK Tahun 2013. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
pasal
25,
RKPK
merupakan
pedoman
dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBK) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara sehingga RKPK sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta APBK. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun Rencana
2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja
Pembangunan
Daerah
Tahun
2014
dijelaskan
tentang
Perubahan RKPK Tahun 2014 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya
pada
tahun
berjalan
menunjukkan
adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Pemerintah Kota Langsa dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2014) ini telah PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA LANGSA TAHUN 2014
I-1
ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPK Tahun 2014 Kota Langsa. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2014, dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut: 1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan penganggaran daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan; 2. Faktor
lain
yang
mengakibatkan
perlunya
dilakukan
pergeseran
kegiatan antar SKPK, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan; 3. Adanya kegiatan pada tahun 2013 yang belum dapat diselesaikan, sehingga harus dilanjutkan pada tahun 2014 tapi belum dimasukkan dalam dokumen RKPK atau APBK tahun 2014; dan/atau 4. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPK Tahun 2014 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Kota Langsa. Berdasarkan
hal
tersebut,
maka
perlu
dilakukan
penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPK) Tahun 2014 Kota Langsa. Perubahan RKPK Tahun 2014 ini sangat penting dilakukan agar konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan pencapaian visi dan misi Kota Langsa dengan lebih efektif dan efesien. Selain beberapa hal penting tersebut, penyusunan dokumen Perubahan RKPK Tahun 2014 merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Perubahan Kebijakan Umum APBK Tahun 2014, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2014, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Langsa Tahun 2014.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA LANGSA TAHUN 2014
I-2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RKPK Langsa Tahun 2014 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2003
Nomor
47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844); 6.
Undang-Undang Keuangan
Nomor
Antara
33
Pemerintah
Tahun
2004
Pusat
dan
tentang
Perimbangan
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2006
Nomor
62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA LANGSA TAHUN 2014
I-3
8.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA LANGSA TAHUN 2014
I-4
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017; 19. Qanun
Kota
Pembangunan
Langsa Jangka
Nomor
2
Panjang
Tahun Kota
2013
Langsa
tentang Tahun
Rencana
2007-2027
(Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 2); 20. Qanun
Kota
Langsa
Nomor
3
Tahun
2013
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 3); A. SISTEMATIKA PERUBAHAN 1. Perubahan RKPK Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. Bab
I.
Pendahuluan,
menjelaskan
maksud,
tujuan,
dan
dasar
pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi Kota Langsa. b. Bab II. Evaluasi Hasil RKPK sampai dengan triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPK tahun 2013 sampai dengan triwulan II tahun berjalan. c. Bab III. Menjelaskan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam perubahan RKPK, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar SKPK, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA LANGSA TAHUN 2014
I-5
target
kinerja,
pagu
indikatif,
lokasi,
kelompok
sasaran
yang
mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. d. Bab IV. Penutup, memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
1.3. Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan Maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan dilakukannya perubahan RKPK Tahun 2014 Kota Langsa adalah sebagai berikut: 1.3.1.Maksud Sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan. Perubahan RKPK Tahun 2014 Kota Langsa merupakan arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan Kota Langsa dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di tahun 2014. Perubahan RKPK Tahun 2014 Kota Langsa tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017. Perubahan
RKPK
Tahun
perubahan,
hasil evaluasi
2014
memuat
pembangunan
dasar sampai
pertimbangan triwulan
perlunya
kedua,
dan
perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2014. 1.3.2.Tujuan Tujuan penyusunan Perubahan RKPK Tahun 2014 Kota Langsa adalah sebagai berikut: 1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada;
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA LANGSA TAHUN 2014
I-6
2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Langsa tahun 2014; 3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Langsa Tahun 2014 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Langsa Tahun 2014, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBK Tahun 2014 Kota Langsa. 1.3.3. Dasar Pertimbangan Perubahan Perubahan RKPK Tahun 2014 Kota Langsa perlu dilakukan didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan (2014) menunjukkan
adanya
ketidaksesuaian
dengan
perkembangan
keadaan,
meliputi: 1. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBK berpedoman kepada RKPK, termasuk Perubahan RAPBK Tahun 2014. 2. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 3. Adanya pergeseran kegiatan antar SKPK, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; 4. Adanya kegiatan lanjutan tahun 2013 dan atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPK tahun 2014; 5. Adanya kondisi yang menyebabkan estimasi penerimaan dan atau pengeluaran dalam APBK mengalami kenaikan atau penurunan;
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA LANGSA TAHUN 2014
I-7
1.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro Adanya berbagai perkembangan dan kecenderungan, khususnya pada aspek ekonomi, dapat menimbulkan rangkaian permasalahan dan tantangan selama pembangunan tahun berjalan (2014), yang turut menyebabkan perlu dilakukannya perubahan terhadap RKP Nasional, RKP Aceh dan RKPK Langsa Tahun 2014. Ketidakpastian situasi ekonomi global maupun regional, potensi kemungkinan kenaikan bahan bakar minyak (BBM), rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), serta persiapan pelaksanaan pemilihan umum legislatif, presiden
dan
wakil
presiden
tahun
2014
yang
diperkirakan
dapat
meningkatkan tekanan terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Namun secara pasti, kebijakan perubahan kerangka ekonomi makro nasional terkait dengan rencana perubahan APBN meliputi : 1. Pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5 sampai 6 persen; 2. Tingkat inflasi berada pada level 5 sampai 7,3 persen; 3. Tingkat suku bunga pada angka 5,5 sampai 6 persen; dan 4. Nilai tukar rupiah pada kisaran Rp.11.000 hingga Rp.11.700. Kondisi penganggaran pembangunan Provinsi Aceh dan Kota Langsa yang masih sangat tergantung kepada Dana Alokasi Umum tentu saja akan akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional. Sejalan dengan kondisi tersebut, hal-hal yang masih menjadi tantangan perekonomian daerah di Provinsi Aceh dan Kota Langsa pada khususnya, adalah: 1. Masih
tingginya
ketergantungan
barang
kebutuhan
pokok
dari
Sumatera Utara; 2. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional; 3. Keterlambatan pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur kepelabuhanan; dan 4. Inkonsistensi kebijakan sektoral. Sejalan dengan berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang adalah: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA LANGSA TAHUN 2014
I-8
1. Mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan pihak swasta; 2. Letak geografis Kota Langsa yang berada di jalan lintas Sumatera dan pantai pesisir timur Aceh; 3. Terdapat beberapa kawasan di wilayah Kota Langsa yang dapat dijadikan sebagai kawasan industri; 4. Adanya Agenda Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Kota Langsa; 5. Meningkatnya
komitmen
antara
pemangku
kepentingan
dalam
pengembangan wilayah yang sesuai dengan RTRW.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA LANGSA TAHUN 2014
I-9