BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat (3), bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; hal tersebut mengandung arti bahwa sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa agar dikelola dengan benar untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaan sumber sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi akan meningkatkan ancaman terhadap kerusakan hutan dan lahan, yang secara signifikan menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan. Luas areal pertambangan pertambangan di Kabupaten Malang mencapai lebih dari 1000 ha, yang lokasinya tersebar di 21 kecamatan. Umumnya penambangan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Malang adalah dengan sistem penambangan terbuka (Open Pit Minning), dengan peralatan semi konvensional. System penambangan terbuka tersebut dalam pengelolaannya rawan terjadinya kecelakaan maupun rentan terjadinya kerusakan lingkungan. Untuk itu, dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut harus memperhatikan kemakmuran rakyat, artinya kemakmuran tersebut dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan. Kegiatan pembangunan energi dan sumber daya pertambangan yang semakin meningkat tersebut, pengelolaannya diperlukan pengendalian agar tidak semakin meningkat kerusakannya. Untuk itu diperlukan langkah-langkah penanganan strategis seperti yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
1
Proses penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang dilakukan dengan pendekatan konsultatif dan partisipatif dengan urut-urutannya sebagai berikut : 1. Merumuskan proses dan menentukan stakesholder yang terlibat dalam perencanaan strategis, dan selanjutnya diupayakan adanya persamaan persepsi tentang berbagai filosofi, teori dan hal-hal yang strategis dalam menyusun Rentra tersebut; 2. Mengangkat isu-isu lingkungan penting dan menentukan prioritasnya yang akan dipakai untuk menentukan perencanaan strategis yang layak untuk direalisasikan oleh stakesholder; 3. Melakukan konsultasi dengan stakesholder; 4. Sosialisasi dan mendorong terealisasinya penyusunan rencana kegiatan. dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Malang, Revie RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2014, Renstra ESDM Propinsi Jawa Timur tahun 2009 - 2014 dan Renstra Kementrian ESDM.
1.2. LANDASAN HUKUM Dalam penyusunan Renstra ini, sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu: a. Landasan idiil Pancasila. b. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. c. Landasan operasional: 1.
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
2
4.
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota; 11. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; 13. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 14. Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian; 18. Keputusan Menteri Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453/K/29/MEM/2000 tentang Pertambangan Umum; 3
19. Undang-undang Nomor : 23 tahu 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 20. Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya
Mineral Nomor :
1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Tehnis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah; 21. Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; 22. Peraturan Bupati Malang No. 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya mineral; 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah; 24. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU); 25. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang; 26. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2009-2029; 27. Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang Nomor :
/
/421.117/2015 tentang Reviu Rencana
Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Maksud penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 adalah: a. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang; b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan; c. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Malang; d. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah; e. Memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang. 4
1.3.2. Tujuan Sedangkan tujuan adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan: program SKPD yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Penulisan Rentra disajikan dengan sistematika isi sebagai berikut: Bab I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4 Sitematika Penulisan
Bab II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS ESDM 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi 2.2. Sumber Daya 2.3. Kinerja Pelayanan 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan 3.2. Telaah Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Malang 2010 – 2015 3.3. Rentra Dinas ESDM Propinsi dan Departemen ESDM. 3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isue-Isue Strategis 3.5. Penentuan isu strategis Bab IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dinas ESDM 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.3. Strategi dan Kebijakan 5
Bab V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN , DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PENUTUP
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS ESDM KABUPATEN MALANG
2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pembentukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang mempunyai : Tugas: a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral; b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang energi dan sumber daya mineral; c. Pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral; d. Pelaksanaan standart pelayanan publik yang wajib dilaksanakan bidang energi dan sumber daya mineral; e. Penyelenggaraan kesekretariatan; f. Pemberian rekomendasi teknis perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu : 6
a. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian ( pendidikan pelatihan), urusan administrasi dan keuangan ( surat menyurat, penggandaan, urusan keuangan ); b. Bidang Pertambangan dan Migas, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program pembangunan
pertambangan
dan
migas
sekaligus
memberikan
rekomendasi teknis bidang tambang; c. Bidang Air Tanah, mempunyai tugas memberikan rekomendasi teknis ijin penggunaan air bawah tanah dan melaksanakan urusan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program bidang air tanah; d. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas memberikan rekomendasi teknis ijin penggunaan genset dan melaksanakan urusan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program bidang energi dan ketenagalistrikan; e. Bidang Geologi, mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kegeologian; Dengan struktur organisasi sebagaimana terlampir.
7
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 52 Tahun 2012 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG PERTAMBANGAN DAN MIGAS
BIDANG AIR TANAH
SEKSI PENATAAN PERTAMBANGAN DAN MIGAS
SEKSI PENATAAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH
SEKSI PEMANFAATAN, PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN MIGAS
SEKSI PEMANFAATAN DAN KONSERVASI AIR TANAH
SEKSI PENGAWASAN, PENGENDALIAN PERTAMBANGAN DAN MIGAS
SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN AIR TANAH
………...
= =
garis komando garis koordinasi
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
UPTD 8
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI & PELAPORAN
BIDANG GEOLOGI
SEKSI PENATAAN, PENGELOLAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
SEKSI PENATAAN WILAYAH GEOLOGI
SEKSI PEMANFAATAN, PENGUSAHAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
SEKSI VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI
SEKSI PENGAWASAN, PENGENDALIAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
SEKSI GEOLOGI TATA LINGKUNGAN
2.2. Sumber Daya Dinas ESDM Aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Malang berjumlah 37 orang ( Laki- laki : 26 orang, Perempuan : 11 orang), dengan tingkat : Pendidikan formal : - Pendidikan S2
:
7 orang
- Pendidikan S1
:
21 orang
- Sarjana Muda
:
1 orang
- Pendidikan SLTA
:
7 orang
- Pendidikan SLTP
:
1 orang
:
37 orang
Jumlah
Disiplin Ilmu Aparatur - Ilmu Teknik ( Pertambangan, Geologi, Geodesi,
: 10 orang
Listrik dan Pengairan) - Ilmu Lingkungan ( Geografi, Biologi)
:
2 orang
- Ilmu Ekonomi
:
5 orang
- Ilmu Umum/Pemerintahan
: 20 orang
Pendidikan Penjenjangan Aparatur - Spamen
:
1 orang
- Pendidikan PIM III :
7 orang :
- Pendidikan PIM IV :
9 orang
Pangkat dan Golongan - Golongan IV
:
8 orang
- Golongan III
:
27 orang
- Golongan II
:
1 orang
- Golongan I
:
1 orang
Dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2012 pada pasal 5 dan 6, maka disebutkan bahwa : Sarana dan Peralatan Kerja Utama Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, telah tersedia antara lain : - Kendaraan roda empat
:
3 unit
- Kendaraan roda dua
:
19 unit 9
- Komputer
:
9 unit
- Laptop
:
1 unit
- Printer
:
5 unit
- Foto Copy + Scan + Printer :
2 unit
- GPS ( alat ukur )
1 unit
:
Dinas Energi Sumber Daya Mineral yang dibentuk sejak tahun 2008 mendapatkan alokasi anggaran sebagai berikut : - Th. 2008 sebesar Rp. 6.138.870.000,00 - Th. 2009 sebesar Rp. 7,958.870.000,00 - Th. 2010 sebesar Rp. 2.470.376.380,00 dengan rata-rata alokasi anggaran Rp. 5.500.000,00 per tahun Dengan rata rata pertumbuhan anggaran - 23,6 %, hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk itu tahun anggaran 2011 - 2015 diasumsikan rata rata pertumbuhan anggaran sebesar 10 % per tahun. 2008
- 2009 - Naik
=
Rp.
3.474.522.000,00
2009
- 2010 - Turun =
Rp.
5.411.015.620,00
2010
- 2011 - Turun =
Rp.
297.592.380,00
Rata - rata turun 12,2 %
10
2.3. Kinerja pelayanan Dinas ESDM Pencapaian kinerja pelayanan Dinas ESDM Kabupaten Malang dari tahun 2008 - 2010 ditunjukan pada di bawah Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas ESDM Kab. Malang
No. 1
2
Indikator Kinerja Pembangunan pengaman/pelindung sumber air Jumlah regulasi yang tersusun
Target Renstra Dinas ESDM Tahun
Target SM
Target IKK
Target Indikatornya
-
-
-
20 lokasi
-
-
-
2
2
1
2008
2009
2010
Realisasi Capaian Tahun 2008
Rasio Capaian Pada Tahun (%)
2009
2010
2008
2009
2010
3 lokasi
-
35
15
-
1
-
-
50
-
-
20 lokasi 20 lokasi 7 lokasi
3
Jumlah masy. Yang mengikuti sosialisasi regulasi keg. penambangan
-
-
-
1 Paket/ 250 org
1 paket/ 250 org
1 paket/ 250 Org
-
-
1 paket/ 750 Org
-
-
`300
4
Jumlah penambang yang mentaati peraturan teknik penambangan Tersedianya system informasi data potensi produksi pertambangan
-
-
-
1 paket/ 5 kec.
1 paket/ 6 kec.
1 paket/ 21 kec.
-
-
1 paket/ 21 kec
-
-
100
-
-
-
1 dok/ 7 kec
1 dok/ 7 kec
1 dok/ 7 kec
1 dok/ 3 kec
-
1 dok/ 7 kec
42,8
-
100
5
11
6
Tersusunnya peta daerah rawan bencana alam geologi
-
-
-
1 dok/ 4 kec
1 dok/ 6 kec
1 dok/ 6 kec
1 dok/ 2 kec
1 dok/ 1 kec
-
50
16,6
-
7
Tersusunnya perencanaan energi/biogas/listrik/airtanah
-
-
-
10
10
10
12 lokasi
7 lokasi
-
120
70
-
8
Terbangunnya jaringan listrik perdesaan
-
-
-
5 lokasi
5 lokasi
5 lokasi
-
-
-
-
-
-
9
Terbangunnya PLTS
-
-
-
20 lokasi
20 lokasi
20 lokasi
9 lokasi
-
-
45
-
-
10
Terbangunnya PLTMH
-
-
-
3 lokasi
3 lokasi
1 lokasi
-
66,6
33,3
-
11
Terbangunnya biogas
-
-
-
30 lokasi
30 lokasi
40 lokasi
-
24 lokasi
-
-
80
-
12
Tersedianya air bersih di daerah rawan air
-
-
-
2 lokasi
2 lokasi
2 lokasi
-
1 lokasi
-
-
50
-
13
Tersusunnya Rencana Induk Pertambangan
-
-
-
1 lokasi
-
-
-
-
-
-
-
-
14 Mendukung kelancaran kerja
-
-
-
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
100
100
100
4 lokasi 2 lokasi
1 paket 1 paket
Tidak tercapainya kinerja Dinas ESDM Kabupaten Malang lebih disebabkan adanya kebijakan untuk memprioritaskan penyediaan infrastruktur perdesaan. 12
Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan ESDM Kabupaten Malang Anggaran Pada Tahun
Realisasi Anggaran Pada Tahun
Uraian 2008
2009
2010
2008
2009
2010
1. Program Pelayanan Admin279.320.000 386.774.000 392.855.580 277.197.850 411.352.482 383.085.946 istrasi perkantoran; 2. Program peningkatan sarana 26.226.000 45.696.000 121.596.000 26.107.000 45.571.000 121.067.000 dan prasarana aparatur; 3. Program peningkatan kapa20.000.000 10.000.000 12.774.800 19.800.000 10.000.000 12.774.800 sitas sumberdaya aparatur 4. Program pembinaan dan 2.022.405.000 2.134.580.000 1.497.700.000 1.970.975.000 2.283.674.000 1.479.012.000 pengawasan pertambangan; 5. Program pengawasan dan 282.549.000 282.570.000 195.450.000 281.164.000 284.070.000 195.450.000 penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. 6. Program pembinaan dan 3.508.370.000 4.199.250.000 250.000.000 3.474.580.500 3.963.040.150 245.204.500 pengembangan bidang kelistrikan; 7. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 900.000 893.185.000 Jumlah
6.138.870.000 7.958.870.000 2.470.376.380 6.049.824.350 6.994.967.632 2.436.594.246
13
Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Rata-rata Pertumbuhan (%)
2008
2009
2010
Anggaran
Realisasi
98,23
99,34
97,51
21,7
20,8
99,54
99,7
99,56
120
121
99,00
100
100
-11,5
-10,9
97,45
98,93
98,79
-10,5
-9,6
99,50
9,20
100
-13,5
-15
99,03
93,48
98
-36,6
-39,8
-11,6
12,6
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas ESDM Kabupaten Malang Dalam pengelolaan sumber daya pertambangan yang menjadi tantangan adalah lokasi penambangan yang terpencar sehingga pengawasannya kurang efektif, dan sumber daya masyarakat penambang masih rendah dan umumnya dari masyarakat ekonomi lemah. Di beberapa tempat banyak kita jumpai galian bekas tambang yang tidak dibiarkan oleh masyarakat penambang, maka untuk mengembalikan fungsinya sesuai dengan arahan pola ruang dalam RTRW upaya yang akan dilakukan adalah mewajibkan bagi pengusaha tambang untuk melakukan reklamasi, dan dilaksanakannya kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan untuk melakukan reboisasi maupun kerjasama dengan Kementerian ESDM dan Dinas ESDM propinsi Jawa Timur. Untuk mewujudkan kebijakan dan program antara pemerintah pusat dan daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang sesuai tupoksinya akan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan untuk penyediaan infrastruktur antara lain : 1. Fasilitasi Penyambungan Jaringan Lisrik Negara atau Swasta untuk masyarakat yang terisolir/ tertinggal; 2. Pengembangan Energi Biogas sebagai bahan Bakar alternatif; 3. Pengembangan Energi Surya (PLTS) dan angin; 4. Pembuatan Percontohan dan Pengembangan Energi Mikro Hidro (PLTMH); 5. Penyediaan sarana dan prasarana air minum (pengeboran air tanah); 6. Reklamasi bekas tambang, serta 7. Koordinasi terkait perijinan. Namun demikian yang menjadi kendala dalam melaksanakan pengembangan pelayanan di Dinas ESDM Kabupaten Malang adalah terjadinya tupoksi yang tumpang tindih, kode rekening program/kegiatan belum tercukupi dan minimnya kendaranaan operasional.
14
BAB III ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas ESDM Kabupaten Malang A. Kekuatan 1. Tersedianya peraturan dan perundangan 2. Tersedianya SDM yang memadai 3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja 4. Potensi sumber daya yang besar 5. Koordinasi yang baik antar instansi B. Kelemahan 1. Belum tercukupinya kode rekening program/kegiatan 2. Keterbatasan data yang akurat 3. Belum optimalnya peranserta masyarakat 4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional C. Peluang 1. SDA yang tersedia masih dapat dioptimalkan 2. Berkembangnya sektor industri dan konstruksi 3. Terbukanya kesempatan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi 4. Adanya dukungan dari sumber dana dari APBN, APBD I dan dekon. 5. Adanya kesempatan peningkatan SDM
15
D. Tantangan 1. Kewenangan dan tanggungjawab tupoksi yang tumpang tindih 2. Adanya potensi sumber daya alam 3. Masih rendahnya SDM penambang/air tanah 4. Isu lingkungan yang beranggapan kegiatan pertambangan merusak lingkungan.
16
Tabel 3.1. ANALISIS SWOT
KAFI
KAFE Peluang (Opportunities): a. SDA yang tersedia masih dapat dioptimalkan b. Berkembangnya sector industry dan konstruksi c. Terbukanya kesempatan kerjasama dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat d. Adanya dana dari sumber dana APBN, APBD I dan dekon e. Adanya kesempatan peningkatan SDM
Kekuatan (Strength): a. Tersediamya peraturan dan perundang-undangan b. Tersedianya SDM yg memadai c. Tersedianya sarana dan prasarana kerja d. Potensi sumber daya alam yang besar e. Koordinasi yang baik antar lembaga
Kelemahan (weakness): a. Belum tercukupinya kode rekening kegiatan/program b. Keterbatasan data yang akurat c. Belum optimalnya peranserta masyarakat d. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional
Asumsi Stratejik (SO): Asumsi Stratejik (WO): a. Mendayagunakan a. Mengupayakan usulan kekuatan berupa sumber kode rekening program daya alam dan SDM kegiatan baru. b. Kewenangan pemda, peb. Belum optimalnya peranrundang-undangan dan serta masyarakat dengan koordinasi dengan mememanfaatkan peluang manfaatkan peluang teryang ada dengan memuhadap optimalisasi pojudkan pembangunan tensi SDA dan meningkatsumber daya alam berkekan kualitas SDM melalui lanjutan melalui kerjasama pelatihan dan peningkatan dengan pemerintah kerjasama. provinsi, pusat dan stake c. Kerjasama dengan holder. pemerintah pusat, provinsi c. Meningkatkan keakuratan serta lembaga lainnyanya data melalui kerjasama antar lembaga dengan didukung sarana-prasarana operasional
Tantangan (Treats): Asumsi Stratejik (ST): a. Kewenangan dan a. Mengupayakan retanggung jawab yang struksturisasi organisasi. tumpang tindih b. Mengupayakan mengub. Potensi sumber daya rangi pelanggaran perijialam nan dan kerusakan lingc. Masih rendahnya SDM kungan dengan penambang/air tanah melakukan sosialisasi ped. Isu lingkungan yang rundangan dan peneberanggapan kegiatan gakan hukum untuk pertambangan mewujudkan pemmerusak lingkungan bangunan SDA yang e. Meningkatnya kebuberkelanjutan. tuhan sumber daya mineral.
17
Asumsi Stratejik (WT) a. Upaya untuk mengatasi atau meminimalkan dampak negative adanya tantangan yang dihadapi dalam pelaksanakaan tugas bidang energy dan sumber daya mineral dengan cara menanggulangi kelemahan internal pada Dinas secara konsepteptual dan berkelanjutan.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2010 - 2015 Berdasarkan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 -2015, arah pembangunan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ke depan sesuai Visi Bupati/Wakil Bupati Malang adalah Pada Tahun 2015 Terwujudnya Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau bisa disebut dengan “MADEP MANTEB”. Adapun misi yang akan dilakukan adalah Mempercepat Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur, melalui program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan, Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan, Pembinaan dan Pengawasan Migas, Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi, Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. Dari permasalahan diatas, faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapai visi dan misi kepala daerah tersebut adalah : 1.
Semua dusun yang belum berlistrik belum ada jaringan listrik dan merupakan dusun yang terisolir;
2.
Potensi bahan tambang yang terdapat di Malang selatan cukup besar dan mempunyai kualitas yang baik; namun demikian sebagian besar kawasan pertambangan terletak di tanah Negara dan sebagian kecil yang merupakan tanah yasan;
3.
Kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam masih rendah, baik dalam pemahaman peraturan maupun teknik penambangannya.
3.3. Telaahan Renstra Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur Kebijakan umum pembangunan energi dan sumber daya mineral (ESDM) dalam Renstra Kementerian ESDM diarahkan pada : a.
Ketahanan dan kemandirian energi, melalui peningkatan produktifitas dan pemerataan pemanfaatan energi dan penggunaan energi baru dan terbarukan dengan mendorong pemanfaatan mikro hidro sebagai pembangkit
18
listrik. Sasaran yang ingin dicapai antara lain mendorong pelaksanaan diversifikasi energi, melalui pengembangan desa mandiri energi untuk meningkatkan penyediaan energi di perdesaan berbasis BBN (Bahan Bakar Nabati) dan non-BBN yang tersedia setempat untuk memenuhi kebutuhan energi dan mendukung usaha produktif masyarakat; b.
Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan, melalui peningkatan produksi nilai tambah produksi tambang dan mineral dengan sasaran meningkatkan nilai tambah pertambangan dengan mewajibkan ekspor produk tambang dalam bentuk produk akhir, untuk memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat;
c.
Pengurangan dampak negative akibat dari kegiatan pertambangan dan bencana geologi, untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan menerapkan Best Mining Practices.
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Malang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Secara stuktur dan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang, arahan pengembangan untuk sektor energi akan dilakukan pengembangan sistem jaringan prasarana energi, meliputi energi listrik dan energi lainnya, dengan sumber daya alam sebagai sumber energi dengan proses konservasi atau transportasi, sedangkan untuk pengembangan sarana listrik meliputi: a. Pengembangan pembangkit listrik, PLTA Trap Sewu, PLTA Karangkates, dan PLTA Sengguruh; b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro/Minihidro (PLTMH). dengan prioritas pengembangan pelayanan energi listrik, meliputi penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani, utamanya bagi sekitar 25,64 % Kepala Keluarga yang belum memperoleh pelayanan energi listrik yang bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Untuk pengembangan sektor pertambangan, daerah yang berpotensi di daerah Malang selatan, dengan pengembangannya telah ditetapkan di Malang Selatan yang meliputi kecamatan : Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit, Gedangan,
19
Bantur, Sumber Manjing Wetan, Pagak, Kalipare, dan Donomulyo, sehingga dalam mengeluarkan rekomendasi untuk pengelolaan usaha pertambangan berpedoman pada arahan yang telah ditetapkan dalam RTRW. Untuk optimalisasi potensi energi dan sumber daya mineral agar sesuai dengan tujuan dan sasaran tata ruang wilayah maka dalam pengelolaannya harus memenuhi ketentuan aspek lingkungan, dan melakukan konservasi sumber daya mineral.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan arahan rencana tata ruang wilayah dan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup serta aspek demografi, dapat diidentifikasi issue-issue yang terkait dengan energi dan sumber daya pertambangan sebagai berikut : 1. Tekanan penduduk terhadap kerusakan fungsi hutan dan lahan . Jumlah penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2009 mencapai 2.419.822 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,08 % per tahun. Adanya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi terutama di perdesaan, akan meningkatkan tekanan penduduk terhadap hutan dan lahan. Apabila hal tersebut tidak terkendali akan mengakibatkan kerusakan lingkungan; 2. Kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih rendah; Pada saat ini pengelola pertambangan di Kabupaten Malang masih belum memadai, hal ini terlebih dengan kondisi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Malang cenderung semakin menurun kualitasnya. Dampak dari tingkat kesadaran yang rendah tersebut adalah masih adanya eksploitasi sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan. 3. Meningkatnya kebutuhan energi akibat pertambahan penduduk Pertambahan penduduk akan berkolerasi dengan penyediaan energi, baik itu untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Kebutuhan energi yang semakin meningkat sementara cadangan sumber daya energi yang terbatas, maka kemungkinan akan terjadi kelangkaan energi. Untuk itu, perlu pengembangan energi baru terbarukan seperti biogas dan sumber energi lainnya. 20
4. Sedimentasi akibat lahan kritis Penurunan fungsi (degradasi) lahan yang disebabkan adanya penambahan lahan kritis yang disebabkan antara lain adanya kegiatan pertambangan, baik yang dilakukan secara legal maupun illegal, apabila dibiarkan tanpa adanya pengelolaan akan semakin menambah lahan kritis dan pada akhirnya akan terjadi kerawanan bencana alam. 5. Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di Kabupaten Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat dikarenakan penambangan tanpa izin di beberapa daerah dilakukan oleh masyarakat setempat dan sudah menjadi mata pencaharian.
6. Potensi air tanah cukup besar tetapi penyediaan air bersih bersumber dari pengeboran air tanah untuk kebutuhan masyarakat di daerah sulit air belum maksimal dilaksanakan.
21
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN MALANG
4.1. VISI DAN MISI DINAS ESDM Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugasnya di bidang Energi dan Sumber Daya mempunyai VISI ORGANISASI yang menggambarkan cita – cita masa datang yaitu : “Pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan
dan
berkelanjutan
untuk
mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat kabupaten malang yang produktif, maju, tertib dan berdaya saing.” Untuk mewujudkan visi tersebut diatas diperlukan langkah – langkah nyata yang dapat mempercepat tercapainya visi yang merupakan MISI ORGANISASI, yaitu : 1. Meningkatkan
peran
Pemerintah
Daerah
dalam
penyediaan
dan
pemerataan energi serta pengembangan diversifikasi energi pedesaan berbasis potensi lokal; 2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pengendalian aktifitas penambangan tanpa ijin; 3. Meningkatkan penyediaan database sumber daya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi 4. Meningkatkan penyediaan air bersih dari eksplorasi air tanah di daerah sulit air 5. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur bidang energi dan sumber daya mineral
22
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS ESDM Didalam melaksanakan misi organisasi, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang adalah : 1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan pertambangan dan geologi yang berwawasan lingkungan; 2. Mengembangkan sumber Energi Baru Terbarukan ( EBT ) untuk mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat; 3. Mengembangkan sumber tenaga listrik untuk mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat dan industri serta tenaga listrik pedesaan; 4. Meningkatkan penyediaan air baku untuk air bersih yang berwawasan lingkungan; 5. Penguatan kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di sektor energi dan sumber daya mineral. dengan sasaran jangka menengah : 1. Meningkatkan penyediaan data dan informasi sumber daya geologi dan mitigasi bencana geologi; 2. Meningkatkan pemanfaatan air tanah yang berorientasi pada aspek konservasi dan penyediaan air bersih dari air tanah bagi daerah sulit air; 3. Terlindunginya wilayah resapan sebagai daerah imbuhan air tanah; 4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi penduduk daerah
pedesaan,
terpencil,
perbatasan
dan
daerah
belum
berkembang; 5. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan serta pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis potensi lokal; 6. Meningkatkan tata kelola administrasi pembangunan energi dan sumber daya mineral.
23
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas ESDM Kab. Malang Tahun 2011 - 2015 Target Kinerja Sasaran Pada Tahun keNo.
Tujuan
1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan pertambangan dan geologi yang berwawasan lingkungan
Sasaran
Indikator Sasaran
Terkelolanya sumber daya 1. Tersusunnya wilayah perpertambangan dan geologi tambangan rakyat (WPR) yang produktif, aman, 2. Terlaksananya tertib dan berdaya saing peningkatan pemahaman masyarakat penambang akan teknik penambangan yang baik 3. Terlaksananya pengawasan terhadap pemegang IUP dan IPR 4. Tersedianya informasi data hasil produksi di bidang pertambangan 5. Tersedianya data potensi pertambangan 6. Berkurangnya kegiatan penambangan tanpa ijin dan yang merusak lingkungan (PETI) 7. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan
24
1
2
3
4
5
4 peta
25 Kec
-
-
-
450 pnb
100 pnb
180 pnb
150 pnb
100 pnb
21 Kec.
14 IUP/IPR 30 IUP/IPR 30 IUP/IPR 30 IUP/IPR
3 lap
1 Kec.
1 Kec.
2 Kec.
10 buku
-
2 Kec.
1 Kec.
4 Kec.
-
21 Kec.
10 Kec.
10 Kec.
10 Kec.
-
62 Lok.
50 Lok.
20 Titik
2 Kec.
-
lingkungan akibat kegiatan penambangan rakyat 8. Terpantaunya daerah wilayah rawan bencana alam geologi 9. Tersedianya percontohan reklamasi areal bekas tambang 2. Mengembangkan tenaga listrik untuk mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat dan industri serta tenaga listrik perdesaan
3. Mengembangkan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat
Terwujudnya 10. Tersedianya dokumen pengembangan tenaga laporan perencanaan listrik untuk mendukung ketenagalistrikan; ketersediaan listrik bagi 11. Terbangunnya jaringan daerah perdesaan, listrik di daerah yang terpencil, perbatasan dan belum berlistrik daerah belum 12. Tersedianya laporan berkembang berkelanjutan pembangunan ketenagalistrikan di Kab. Malang Terwujudnya pengem13. Terlaksananya pembinaan bangan energi baru dan sosialisasi energi baru terbarukan yang efisien, terbarukan mandiri dan berkelanjutan 14. Terlaksananya pemeliharaan PLTMH 15. Terbentuknya Desa Mandiri Energi (DME)
25
4 Peta
-
100%
100%
-
-
1 lokasi
1 lokasi
2 lokasi
-
12 unit
11 Dusun
-
-
-
-
-
7 dusun
4 desa
-
-
-
1 Dok.
75%
-
-
50 org
1 Kab.
100 org
-
-
2 lokasi
1 unit
1 lokasi
-
-
1 Desa
1,5 km
-
-
4. Meningkatkan pengelTerkendalinya pengelolaan/pengusahaan minyak olaan/pengusahaan mindan gas yak dan gas 5. Meningkatkan penyediaan air baku untuk air bersih
6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
Terlaksananya pembangunanan prasarana penyediaan air bersih untuk daerah rawan air
Terselenggaranya administrasi perkantoran
16. Terbangunnya digester biogas untuk masyarakat 17. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian distribusi dan pengusahaan migas
-
12 unit
-
5 kec
-
-
13 kec
13 kec
75 %
-
18. Terbangunnya sumur bor pada daerah rawan/sulit air 19. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan air baku 20. Terlaksananya kegiatan pembinaan di bidang air tanah 21. Terlaksananya pengawasan ijin pemanfaatan air tanah 22. Terlaksananya pengukuran dengan geolistrik 23. Tersedianya peraturan daerah tentang Air Tanah 24. Terselenggaranya kegiatan surat menyurat 25. Terlaksananya fasilitas telepon, air dan listrik 26. Tersedianya dokumen keuangan
-
-
-
100%
-
-
1 kec
-
-
-
-
75 org
2 lokasi
4 lokasi
-
-
20 objek
80 objek
125 objek
-
-
5 kec
3 lokasi
2 lokasi
-
-
-
20%
-
-
12 bln
12 bln
12 bln
-
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
26
27. Tersedianya peralatan kebersihan kantor 28. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 29. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 30. Tersedianya komponen listrik / penerangan kantor 31. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 32. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 33. Tersedianya makanan dan minuman 34. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 35. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 36. Tersedianya sarana dan prasarana kantor 37. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai
27
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
33 unit
3 unit
3 unit
5 unit
-
1200m2
1200m2
1200m2
1200m2
1200m2
38. Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang memadai 39. Tersedianya aparatur yang terdidik / terlatih 40. Tersedianya laporan keuangan semesteran 41. Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
28
100%
17 unit
17 unit
21 unit
-
5 kali
75 kali
27 kali
200 kali
-
-
-
100%
-
-
-
-
100%
100%
-
4.3. Strategi Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, strategi yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai dengan visi, misi yang dituangkan dalam kebijakan dan program tahun 2011- 2015 : 4.4. Kebijakan Adapun kebijakan yang akan dilakukan dalam mencapai visi dan misi tersebut dengan : a. Mewujudkan pengelolaan sumber daya pertambangan dan geologi serta memelihara daya dukungnya, agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan; b. Mewujudkan pengembangan EBT yang mandiri dan berkelanjutan; c. Terwujudnya pembangunan dan pengembangan energi listrik; d. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan distribusi/pengusahaan Migas; e. Terwujudnya pembangunan prasarana penyediaan air bersih untuk daerah rawan air.
29
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN MALANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No 1.
Indikator Penurunan Pertambangan Tanpa Ijin
Target Capaian Tahun
Kondisi kinerja
Kondisi Kinerja
awal
2011
2012
2013
2014
2015
37,6 Ha
40%
50%
36,80%
36,90%
75%
(Prosentase peningkatan kesadaran
Akhir 2015
0 Ha
masyarakat terhadap ijin pertambangan) 2.
Kontribusi Sektor Pertambangan
2,20%
2,31%
2,4%
2,61%
2,61%
1,8%
2,61%
79%
80%
83%
85%
87%
88%
88%
-
-
23%
24%
25%
26%
26%
terhadap PDRB 3.
Rasio Elektrifikasi
4.
Bauran Energi Baru Terbarukan
33
BAB VII PENUTUP Review Rencana strategis 2011 – 2015 dalam pelaksanaannya dirinci dalam program tahunan yang memuat rencana kegiatan dengan kinerja yang terukur sebagai dasar penyusunan usulan kegiatan. Review Rencana strategis diharapakan menjadi acuan bagi pengelolaan /stakeholders bidang energi dan sumber daya mineral, khususnya dalam penyusunan program kerja. Guna terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral yang terpadu, menyeluruh, terkendali dan berkelanjutan perlu dilakukan secara koordinatif. Sesuai dengan sifat rencana strategis, maka pemutakhiran atas substansi akan selalu disesuaikan agar tetap dapat mengikuti dinamika perubahan yang terjadi dalam pembangunan energi dan sumber daya mineral dan dapat berfungsi serta berkembang dalam pelaksanaannya memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
MALANG,
APRIL 2014
Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN MALANG
Drs. BAMBANG SUMANTRI, SH, MM, M.Hum Pembina Utama Muda NIP.19571209 197901 1 001
34
