BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Hansip merupakan singkatan dari Pertahanan Sipil. Lembaga ini termasuk lembaga paramiliter yang ada di Indonesia. Secara historis Pertahanan Sipil (Hansip) / Perlindungan Masyarakat (Linmas) mempunyai sejarah yang sangat panjang baik dalam tataran universal maupun dalam tataran nasional dan usia Linmas juga hampir sama dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia, yang secara formal diperingati setiap tanggal 19 April. Konon, cikal-bakal Hansip telah ada sejak jaman penjajahan Belanda, tepatnya akhir masa penjajahan Belanda. Ketika itu pemerintah Hindia Belanda membentuk organisasi mirip Hansip untuk menghadapi kedatangan militer Jepang. Organisasi tersebut bernama Light Buscherming Dients (LBD). Tugasnya meliputi pelindungan rakyat dari serangan udara musuh, memberikan penerangan kepada masyarakat, penyamaran, pemadam kebakaran, serta memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan dan pengungsian. Serangan udara musuh yang dimaksud di sini adalah serang tentara Jepang. LBD dikoordinir oleh seorang sipil di setiap daerah. Pada 1942 Belanda menyerah tanpa syarat. Kekuasaan atas Indonesia beralih ke Jepang. Lalu, pemerintah pendudukan Jepang memanfaatkan LBD sebagai alat untuk menghadapi serangan Sekutu dan pengerahan rakyat. Pada 1949, setelah terjadi perang mempertahankan

kemerdekaan,

rakyat

mendapatkan

berbagai

kesulitan,

seperti

pemberontakan bersenjata di berbagai daerah. Untuk itu, dibentuklah Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) yang mengarahkan rakyat dalam membantu pemerintah memulihkan keamanan dalam negeri. Organisasi ini mirip dengan Hansip atau bisa dibilang OPR merupakan embrio Hansip. Walaupun embrionya sudah ada sejak masa akhir Hindia Belanda, tapi secara resmi Hansip lahir pada 1954 melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia dalam konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA).

Review Design Optimalisasi Peran Linmas Kota Surakarta

Page 11

Saat itu Hansip dibentuk dengan dua tujuan, yaitu sebagai komponen khusus pendukung Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam keadaan perang, dan menangani bencana. Jika diperhatikan, dalam konteks ini Hansip seakan-akan menjadi bagian atau underbouw TNI.Tapi, pada kenyataannya misi Hansip tetap melindungi hak-hak masyarakat sipil dan aset-asetnya pada situasi perang ataupun saat terjadi bencana. Hal ini sejalan dengan Protocols Additional to the Geneve Conventions of 12 August 1949, dan Resolutions of the Diplomatic Conference (Extracts from the Final Act of the Diplomatic Conference: Geneve 1970). Pada 1972 terjadi perombakan pada tubuh organisasi Hansip, Wanra, dan Ratih (Rakyat Terlatih). Pasca perombakan tersebut tugas Hansip semakin diarahkan guna perlindungan masyarakat sipil beserta aset-asetnya bila terjadi perang dan bencana. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1972, organisasi ini yang tadinya di bawah Departemen Pertahanan Keamanan (Dephankam) diserahkan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Setelah dikeluarkannya keputusan tadi, Hansip berada di bawah pengawasan Bupati/Walikota dan Gubernur pemerintah daerah. Kemudian lahir lagi beberapa peraturan hukum yang menyoal keberadaan Hansip. Fungsinya sebagai pelindung masyarakat ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan. Setelah Orde Baru runtuh, Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dengan keluarnya peraturan ini maka keberadaan serta peran dan fungsi Hansip tidak lagi diatur secara tegas dan bahkan seolah-olah hilang. Gambar 1


Page 12

Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/847/SJ tanggal 5 April 2000 tentang Penataan Perangkat Daerah, nomenklatur Kantor Markas Wilayah Pertahanan Sipil diubah menjadi Kantor Perlindungan Masyarakat selanjutnya sebutan organisasi Hansip diubah menjadi organisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas), berada di bawah pengawasan Bupati/Walikota dan Gubernur pemerintah daerah. Seiring berjalannya waktu eksistensi organisasi Hansip seakan-akan terpinggirkan. Bahkan sekarang masyarakat menjadi salah kaprah dengan profesi Hansip ini. Tugastugasnya sebagai pelindung masyarakat saat terjadi peperangan dan bencana alam juga tidak lagi terlihat. Tapi yang perlu digarisbawahi jika melihat sejarah panjang organisasi ini, profesi Hansip bukanlah profesi remeh.

1.2

Landasan Hukum Beberapa regulasi/peraturan yang mengatur regulasi kelinmasan sebagai berikut : •

UUD 1945

•

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia

•

Undang-undang No. 20/1982 mengenai Pokok-Pokok Keamanan dan Pertahanan Negara

•

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

•

UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

•

KEPPRES RI Nomor 56 Tahun 1976 tentang Pertahanan Sipil

•

Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Ketentraman dan Keamanan serta Penyelenggaraan Pemilu

1.3

•

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP.

•

Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pertahanan Sipil Kota Surakarta

Maksud dan Tujuan A.

Maksud Maksud dari kegiatan ini adalah dilaksanakannya kajian/review terhadap design optimalisasi peran linmas Kota Surakarta.

B.

Tujuan Tujuan dari dilaksanakannya kajian/review design optimalisasi peran Linmas Kota Surakarta, diharapkan adanya penguatan sistem kelembagaan di tingkat kelurahan,


Page 13

kecamatan dan Kota Surakarta dalam hal ini kelembagaan Linmas Kota Surakarta, yang mengarah ke optimalisasi sistem kelembagaan Linmas Kota Surakarta.


Page 14

1.4

Sistematika Dalam penyusunan kajian optimalisasi peran linmas Kota Surakarta ini menggunakan sistimatika penulisan sebagai berikut : I.

PENDAHULUAN 1.1 •

II.

III.

IV.

V.

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika

GAMBARAN KONDISI LINMAS KOTA SURAKARTA 2.1

Tugas dan Fungsi Linmas Kota Surakarta

2.2

Progress Report Kegiatan Linmas Kota Surakarta

2.3

Tantangan dan Hambatan Kegiatan Linmas Kota

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN LINMAS KOTA SURAKARTA 3.1

Gambaran Umum Kota Surakarta

3.2

Pemetaan Masalah Linmas Kota Surakarta

REVIEW DESIGN OPTIMALISASI PERAN LINMAS KOTA SURAKARTA 4.1

Visi dan Misi Linmas Kota Surakarta

4.2

Tujuan dan Sasaran Linmas Kota Surakarta

4.3

Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Linmas Kota Surakarta

4.4

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

PENUTUP 5.1

Kesimpulan

5.2

Rekomendasi


Page 15

BAB II GAMBARAN KONDISI LINMAS KOTA SURAKARTA

2.1 Tugas dan Fungsi Linmas Kota Surakarta Beberapa definisi tugas dan fungsi Linmas menurut Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pertahanan Sipil Kota Surakarta adalah Hansip atau Linmas mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan menyusun serta mengerahkan potensi rakyat dalam bidang perlindungan masyarakat untuk mengurangi/memperkecil akibat-akibat bencana perang/bencana alam serta mempertinggi ketahanan nasional pada khususnya untuk membantu dan memperkuat pelaksanaan pertahanan keamanan rakyat semesta. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Bila merujuk dari kedua dasar hukum di atas, Perlindungan Masyarakat tidak hanya berperan dalam hal pertahanan dan keamanan, namun fungsi “perlindungan” memiliki kaitan terhadap semua bidang tata kehidupan masyarakat. Jadi fungsi Linmas bisa berkaitan dengan bidang kesehatan, pendidikan, dan bisa disinergiskan dengan program kota yang sedang berjalan seperti program ekonomi kerakyatan, wisata, budaya, Kota Layak Anak, dan lain sebagainya.

2.2 Progress Report Kegiatan Linmas Kota Surakarta Saat ini kondisi Linmas di Kota Surakarta masih terkesan ala kadarnya. Tidak ada keunggulan yang khusus. Linmas hanya dikenal sebagai penjaga keamanan kantor kelurahan/kecamatan. Fungsi perlindungan keamanan dan kenyamanan pun juga tidak mempunyai greget di mata masyarakat, karena sebagian Linmas sudah lanjut usia dan berpenampilan fisik yang lemah.


Page 16

Linmas di Kota Surakarta juga kurang dilibatkan dalam bidang tata kehidupan di masyarakat. Bahkan dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pertahanan Sipil Kota Surakarta Linmas terkesan hanya berfungsi dalam hal penanggulangan bencana alam dan keamanan. Fungsi perlindungan dalam bidang lain belum tersentuh secara nyata. Padahal Kota Surakarta mempunyai banyak program yang saat ini sedang dijalankan. Anggaran yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui APBD sebesar lebih dari 5 Milyard yang meliputi anggaran pengadaan personil, pengadaan alat sarana dan prasarana, pengadaan seragam dan honor. Akan tetapi besarnya anggaran tidak sepadan dengan tugas pokok dan fungsi yang seharus diemban oleh Linmas, dikarenakan belum optimalnya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan amanat yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Pola Struktur komando dan struktur perintah serta organisasi masih belum jelas sampai pada tingkat kelurahan sehingga diperlukan analisa atau kajian untuk efektifitas Pola Komando yang seharusnya.

2.3 Tantangan dan Hambatan Kegiatan Linmas Kota Surakarta Sebagai komunitas masyarakat „madani’, masyarakat Kota Surakarta identik dengan dinamika perkembangan yang cepat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Kondisi warga solo yang auto kritik ditambah fungsi-fungsi ketentraman, ketertiban masyarakat merupakan tantangan yang harus dihadapi Linmas Kota Surakarta dimana para anggota Linmas ini berhadapan secara langsung ditengah dinamika warga masyarakat. Beberapa hal yang menjadikan hambatan dalam system operasional kelinmasan selama ini sebagai berikut : a. Faktor Usia dan Fisik b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Terdidik dan Terlatih. c. Kurangnya pengetahuan anggota Linmas tentang kelinmasan. d. Belum optimalnya struktur organisasi kelinmasan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan kota. e. Selama ini Tugas, Pokok dan Fungsi kelinmasan dijalankan terkesan ala kadarnya, sehingga tidak adanya keseragaman dalam menjalankan tugas antara kelurahan yang satu dengan kelurahan yang lain. f.

Kurang efektif fungsi pembinaan kelinmasan dari instansi terkait maupun instansi vertikal baik itu inter dan antar departemen.


Page 17

BAB III IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

3.1

Gambaran Umum Kota Surakarta Kota Surakarta terletak antara 110° 45‟ 15”dan 110°45‟ 35” Bujur Timur dan antara 7°36‟ dan 7°56‟ Lintang Selatan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya (hinter-land). Wilayah Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan sebutan Sala atau “Kota Solo” merupakan dataran rendah dengan ketinggian ± 92 m dari permukaan laut, berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur dengan Kabupaten Karangnyar, sebelah selatan dengan Kabupaten Sukoharjo dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Sukoharjo.

Gambar 1 Peta Kota Surakarta


Page 18

Luas wilayah Kota Surakarta mencapai 44,0406 km² yang terbagi dalam 5 kecamatan dan 51 Kelurahan, Untuk Kecamatan yaitu : Laweyan, Serengan, Pasar kliwon, Jebres dan Banjarsari. Jumlah RW tercatat sebanyak 601 RW dan jumlah RT sebanyak 2.705 RT. Jumlah KK sebesar 146.614 KK, dengan rata-rata jumlah KK setiap RT berkisar sebesar 50 KK setiap RT. Sebagian besar lahan dipakai sebagai tempat pemukiman sebesar 61,68%. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi juga memakan tempat yang cukup besar juga yaitu berkisar antara 20% dari luas lahan yang ada. Tingkat kepadatan penduduk kota Surakarta pada tahun 2009 mencapai 11.988 jiwa/km2. Dengan tingkat kepadatan yang tinggi akan berdampak pada masalah-masalah sosial seperti perumahan, kesehatan dan juga tingkat kriminalitas. Dalam kurun waktu 2009-2011 kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata di Surakarta terus mengalami peningkatan yang cukup berarti. Bahkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara terlihat cukup meningkat tajam. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk terus mengadakan event-event yang bertaraf nasional maupun internasional, seperti: Solo Batik Carnival (SBC), SIEM, APMCUT, dsb.

3.2

Pemetaan Permasalahan Linmas Kota Surakarta Anggaran yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui APBD sebesar lebih dari 5 Milyard yang meliputi anggaran pengadaan personil, pengadaan alat sarana dan prasarana, pengadaan seragam dan honor. Akan tetapi besarnya anggaran tidak sepadan dengan tugas pokok dan fungsi yang seharus diemban oleh Linmas,dikarenakan belum optimalnya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan amanat yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) diharapkan lebih dewasa memaksimalkan peran personel Linmas dalam mengatasi berbagai bentuk permasalahan, seperti bencana, gangguan kamtibmas, ataupun mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang jauh dari konflik. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 6 Januari 2010 yang terdiri dari 25 bab dan 40 Pasal sebetulnya sesuatu yang lumrah, hampir sama dengan kehadiran peraturan perundang-undangan yang lain. Hal yang menarik adalah terdapat 3 pasal yang ternyata mengatur tentang keberadaan dan fungsi perlindungan masyarakat atau linmas, yaitu : 1. Pasal 4 yang berbunyi : “Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Penyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”. 2. Pasal 5 huruf d berbunyi : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi : d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat. 3. Pasal 6 huruf c yang berbunyi :”Polisi Pamong Praja berwenang : c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat. 4. Penjelasan Pasal 5 Huruf d berbunyi : ”Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan


Page 19

Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP ”. Terlihat jelas bahwa terdapat perubahan signifikan tentang kelembagaan dari fungsi perlindungan masyarakat, yang saat ini merupakan bagian atau bidang di bawah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Badan/Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah baik di Provinsi ataupun di tingkat Kabupaten dan Kota. Maka Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota harus dapat menyikapi perubahan ini yang tentunya dilandasi dari berbagai dimensi dan kerangka berfikir secara komprehensif. Sikap yang dapat diambil dari pemerintah daerah, yang pertama adalah melaksanakan perubahan itu karena sudah menjadi peraturan yang sah dan tercantum pada pasal 36 yang berbunyi “Penyesuaian atas Peraturan Pemerintah ini dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan”. Terdapat kesempatan paling lambat pada awal tahun 2012 perubahan struktur organisasi dan tata kerja di pemerintah daerah berubah sesuai dengan amanat Peraturan Pemeritah ini, yang berarti fungsi linmas berada di bawah Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan urusan nama lembaga dan eselonering tentu mengacu kepada peraturan organisasi dan tata kerja yang berlaku seperti Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Sementara Badan Kesbang Pol & Linmas berubah menjadi Badan Kesbangpol saja dan fokus kepada fungsi Kesatuan bangsa dan politik saja. Hal yang menarik adalah kondisi saat ini Badan Kesbang Pol & Linmas secara benang merah di Kementerian dalam Negeri berada di bawah 2 dirjen, yaitu Dirjen Kesbangpol untuk urusan Kesatuan bangsa dan Politik sementara Dirjen PUM untuk urusan kelinmasan. Dengan terbitnya PP 6 Tahun 2010 ini maka Badan Kesbang Pol dibawah Dirjen Kesbangpol dan Satpol PP dengan Linmasnya berada di bawah Dirjen PUM.


Page 20

Kedua, adalah memberikan telaahan secara komprehensif manakala terbitnya peraturan pemerintah ini dianggap kurang tepat dikaitkan dengan perbedaan signifikan antara fungsi Satpol PP sebagai Penegak Perda dan Fungsi Linmas sebagai pelindung masyarakat. Telaahan ini tentu dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan bagi kemajuan linmas dan keterkaitan dengan fungsi lainnya di pemerintahan. Dimanapun fungsi linmas (perlindungan masyarakat) berada bukan menjadi permasalahan apakah tetap di SKPD Kesbang Pol & Linmas atau di SKPD Satpol PP tetapi yang baku adalah bagaimana fungsi perlindungan masyarakat ini dapat dioptimalkan, adanya peningkatan kesejahteraan anggota Satuan Linmas, pembinaan yang terarah dan berkelanjutan serta menjadi kekuatan sosial masyarakat dalam konsep pemberdayaan masyarakat.


Page 21

BAB IV REVIEW DESIGN OPTIMALISASI PERAN LINMAS KOTA SURAKARTA

4.1

Visi dan Misi Linmas Kota Surakarta A.

Adapun Visi dan Misi Satuan Linmas Kota Surakarta sebagai berikut : Visi Terwujudnya Kota Surakarta yang aman, demokratis, tentram dan tertib dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B.

Misi (1) (2) (3) (4)

Meningkatkan kualitas SDM Linmas Menguatkan kelembagaan dan peran serta Linmas Meningkatkan ketahanan masyarakat yang demokratis Meningkatkan Kesiap-siagaan Satuan Linmas dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban umum. (5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya pendukungnya dalam perlindungan masyarakat. 4.2

Tujuan dan Sasaran Linmas Kota Surakarta A.

Tujuan 1.

Standarisasi rekruitmen

2.

Penyelenggaraan Diklatsar

3.

Perlindungan keselamatan kerja, santunan kematian, tali asih, bantuan modal

4.

Sarana prasarana

5.

Mewujudkan anggota Linmas yang sehat jasmani dan rohani

6.

Menciptakan anggota dan masyarakat yang sadar dan taat hukum

7.

Meningkatkan kualitas satuan Linmas sebagai pengayom masyarakat.

8.

Mewujudkan pemberdayaan potensi Satuan Perlindungan masyarakat (Linmas) dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanganan gangguan trantibum lainnya dalam masyarakat.

9.

Revitalisasi kelembagaan Linmas dari tingkat kota sampai di tingkat kelurahan

10. Mekanisme pengisian jabatan pada struktur organisasi


Page 22

B.

Sasaran 1.

Tersedianya sarana kerja maupun kendaraan operasional dan peralatan pengamanan baik Tim maupun perorangan sesuai ketentuan.

2.

Terciptanya kerja sama yang baik dengan instansi terkait.

3.

Tersedianya personil yang berkualitas.

4.

Tersedianya sistem pelaporan yang cepat, tepat, dan akurat.

5.

Terciptanya Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang terampil dan terlatih.

4.3 Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Linmas Kota Surakarta Dalam pelaksanaan Optimalisasi Linmas Kota Surakarta digunakan standar-standar dan implementasi, serta kontrol strategi sebagai berikut : A. Standar-standar dan Ukuran Hasil Kerja 1.

Agar supaya kegiatan organisasi itu efisien dan efektif maka haruslah didasarkan pada standar-standar yang diterima dan yang kemudian dapat digunakan sebagai ukuran hasil kerja.Penentuan standar kerja didasarkan pada berbagai cara.

2.

Standar kerja tidak perlu harus ketat namun harus mengandung unsur manusiawi

B. Implementasi, Kontrol Strategi dan Kebijakan 1. Agar supaya strategi, kebijakan dan taktik berhasil dilaksanakan perlu struktur organisasi yang sesuai, sumber daya manusia yang memadai, imbalan yang cukup serta budaya organisasi yang menunjang. 2.

Pengawasan strategi, kebijakan dan taktik organisasi perlu dilakukan agar segala penyimpangan dapat diperbaiki.

3.

Pengawasan memerlukan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Adapun strategi dan kebijakan dalam design optimalisasi Kota Surakarta kondisi Linmas yang ideal dengan kondisi Kota Surakarta berdasarkan usulan-usulan adalah sebagai berikut : 1. Personalia/Keanggotaan a. WNI, dengan domisili kelurahan setempat dibuktikan dengan KTP/KK; b. Berusia 19 - 56 tahun; c. Pada saat pendaftaran usia 19-40 tahun; d. Tinggi Badan minimal bagi Pria: 160 cm, Wanita : 150 cm; e. Pendidikan minimal SLTP atau sederajat;


Page 23

f. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter/Puskesmas/Rumah sakit Pemerintah; g. Berkelakuan baik dan bebas narkoba, dibuktikan dengan SKCK; h. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; i. Jumlah dan komposisi personel: 1. Wilayah kelurahan: Menyesuaikan dengan kebutuhan (jumlah penduduk dan luas wilayah). Dimana perbandingan ideal dalam 1 (satu) Rukun Tetangga (RT) terdapat 1 (satu) anggota Linmas; minimal dalam satu kelurahan memenuhi 1 regu (10 personil); 2. Wilayah Kecamatan Anggota Linmas di tingkat kecamatan berjumlah 10 orang. 3. Wilayah Kota/tempat strategis Anggota Linmas di tingkat kota/tempat strategis berjumlah 360 0rang 4. Semua anggota satuan Linmas menginduk pada satuan Linmas di wilayah kelurahan masing-masing. j. Seleksi Rekruitment dilaksanakan di tingkat SKPD Pelaksana, dibantu kecamatan dan kelurahan; k. Linmas diangkat dan diberhentikan oleh SKPD Pelaksana atas usulan Kepala Kelurahan dan diketahui oleh Camat. 2. Standart Operasional Prosedur ( SOP ) Dalam melaksanakan tugas anggota Linmas bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan dan melakukan koordinasi bersama petugas lainnya baik seksi keamanan, kelurahan, Babinsa dan Babinkamtibmas/Polmas. Adapun garis koordinasi dan garis komando, hirarkhinya sebagai berikut : Pemerintah Kota Surakarta

Kecamatan

Kelurahan


SATPOL PP Kota Ska KODIM 0735/Ska POLRESTA Ska KESBANGPOL & LINMAS Kota Ska Camat Koramil Polsek Lurah Babinsa Babinkamtibmas/Polmas

Page 24

3. Tugas Pokok Linmas Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP, tugas pokok Satuan Linmas Kota Surakarta sebagai berikut : 1. Merencanakan, mempersiapkan, dan menyusun serta mengerahkan potensi rakyat dalam bidang perlindungan masyarakat untuk mengurangi/memperkecil resiko bencana dan berada di garis depan yang kokoh kuat pada khususnya untuk membantu dan memperkuat pelaksanaan pertahanan keamanan rakyat semesta; 2.

Melaksanakan pemantauan keamanan, ketertiban wilayah dan tempat strategis;

3.

Melaporkan dengan segera suatu kejadian/permasalahan di masyarakat kepada yang berwenang;

4.

Mencegah suatu kejadian/permasalahan di masyarakat agar tidak berkembang;

5.

Melindungi dan mengamankan di lingkungan kerja / tempat penugasan dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban;

6.

Membantu aparat Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka menciptakan situasi keamanan Wilayah bersama Satgas lain Babinkamtibmas/Babinsa, maupun unsur keamanan lainnya;

7.

Membantu TNI dan Polri dalam membina keamanan dan ketertiban terutama di wilayah penugasan sesuai peraturan perundangan-undangan;

8.

Membantu penanganan bencana yang meliputi pengurangan resiko/mitigasi, evakuasi, dan rehabilitasi;

9.

Membantu tugas Satpol PP dalam menjaga keamanan dan ketertiban;

Selain Tugas Pokok tersebut Linmas mempunyai Tugas Tambahan diperbantukan untuk kepentingan wilayah yang bersifat umum dan khusus, antara lain : 1. Bawah Kendali Operasi (BKO) Pemilu; 2. Protokoler; 3. Even-even tertentu; 4. Kewilayahan; a. Kota/Tempat Strategis - Mempertanggung-jawabkan inventaris/Sarana Prasara Linmas; - Melaksanakan penjagaan di tempat strategis (taman kota, ruang terbuka, city walk, dll) sesuai dengan penugasan dari Satpol PP; - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam bentuk laporan harian.


Page 25

b. Kecamatan - Piket; - Mengisi buku kejadian; - Mempertanggung-jawabkan inventaris/Sarana Prasara Linmas; - Laporan situasi ke Pemerintah Kota Surakarta; - Memonitor pelaksanaan tugas-tugas linmas kelurahan sewilayah kecamatan. c. Kelurahan - Piket; - Mengisi buku kejadian; - Mempertanggung-jawabkan Sarana Prasarana Linmas; - Patroli Lingkungan; - Laporan situasi ke Kecamatan & Kota. Adapun penjabaran dari tugas Satuan Linmas sebagai berikut : a. Melaksanakan pengamanan pada aset-aset pemerintah kota dan kawasan tertib atas petunjuk Satpol PP b. Melaksanakan Apel dan Piket Awas Siaga sesuai jadwal yang telah disusun di satuan-satuan tugas masing-masing c. Melaksanakan pemantauan di wilayah masing-masing d. Melaksanakan koordinasi siskamling di wilayah masing-masing e. Mengawasi dan memberikan teguran-teguran kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan. f.

Membantu penanganan bencana yang meliputi pengurangan resiko, mitigasi, evakuasi, dan rehabilitasi.

g. Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan Pemkot Surakarta h. Memberikan laporan langsung ke pihak berwajib berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum i.

Jam Kerja/pembagian jadwal piket : - Jam 07.00 - 15.00 WIB - Jam 15.00 - 23.00 WIB - Jam 23.00 - 07.00 WIB

Dengan keterangan 15 menit sebelumnya sudah hadir, melaksanakan apel dan serah terima piket.


Page 26

4. Fungsi 1.

Fungsi dari Satuan Linmas Kota Surakarta adalah sebagai berikut : Bidang Perlindungan Masyarakat

2.

Mengorganisir rakyat dan membentuk satuan-satuan Linmas untuk melaksanakan kegiatan pengamanan lingkungan dan upaya penanggulangan serta mengurangi akibat-akibat dari berbagai macam bencana. Bidang Ketahanan

3.

Memelihara dan mempertinggi moral rakyat dalam keadaan darurat serta memelihara dan mempertinggi ketahanan rakyat di segala bidang untuk menghadapi segala kemungkinan gangguan/ancaman dari manapun datangnya dan dalam keadaan bagaimanapun. Bidang kesejahteraan rakyat dan pemerintahan

4.

Membantu kelancaran dan kelanjutan roda pemerintahan, ketertiban, dan keamanan umum serta memelihara kelanjutan kesejahteraan rakyat pada umumnya, baik jasmani maupun rohani untuk mempertinggi daya beli dan daya tahan rakyat. Bidang produksi Membantu memelihara produksi di segala bidang dalam rangka mencukupi kebutuhan kesejahteraan rakyat dan membantu kebutuhan pertahanan keamanan nasional.

5. Hak dan Kewajiban a. Hak Anggota Linmas 1. Memperoleh

honor

berdasarkan

kegiatan

yang

dilaksanakan

(sesuai

standardisasi); 2. Memperoleh santunan kecelakaan saat melaksanakan tugas yang mengakibatkan cidera atau meninggal dunia; 3. Pakaian Seragam Linmas dan kelengkapan lainnya (KTA Linmas); 4. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan secara kontinyu menyesuaikan kebutuhan; 5. Tali asih bagi anggota Satuan Linmas yang memasuki masa Purna Tugas/diberhentikan dengan hormat dan penghargaan bagi yang berprestasi.


Page 27

b. Kewajiban 1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; 2. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas pokok, tugas khusus dan tugas tambahan dengan penuh tanggung jawab; 3. Membantu

menyelesaikan

perselisihan warga masyarakat

yang

dapat

mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 4. Memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana sesuai peruntukannya; 5. Melaporkan dan menyampaikan informasi strategis kepada SKPD PENGAMPU pada kesempatan pertama; 6. Wajib menyusun laporan setiap bulan kepada Kantor Satpol PP & linmas melalui Kelurahan dan Kecamatan; 7. Wajib menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen-dokumen; 8. Mengikuti pendidikan/pelatihan. 6. Sarana Prasarana Adapun beberapa perlengkapan dasar yg dibutuhkan adalah: 1. Seragam, atribut Linmas dan seragam lainnya; 2. Handy Talky (HT) dan Pancar-ulang; 3. Alat transportasi yang sesuai dengan kondisi wilayah kerja; 4. Pos Jaga; 5. Peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan karakteristik potensi bencana di wilayah masing-masing. 7. Pola Komando atau struktur organisasi Tabel 1 POLA JEJARING SATUAN LINMAS KOTA SURAKARTA NO

JABATAN

KEDUDUKAN DALAM KELINMASAN ( EX OFFICIO )

1 WALIKOTA SURAKARTA

PENASEHAT

2 WAKIL WALIKOTA

PENASEHAT II

3 SEKRETARIS DAERAH

PEMBINA Tk. KOTA

KET.

SATUAN SETINGKAT BATALYON 4 KASATPOL PP

DANYON LINMAS

SSB

5 KABID. LINMAS

WADANYON LINMAS

SSB

6 KASI PENGEMBANGAN & PENGERAHAN SDM

Ka. Operasional Linmas Kota Ska

SSB

7 KASI TATA LAKSANA

Ka. Sekretariat Linmas Kota Ska

SSB


Page 28

SATUAN SETINGKAT KOMPI 8 CAMAT

PENASEHAT

SSK

9 SEKRETARIS KECAMATAN

PEMBINA Tk. KECAMATAN

10 KASI. KETRENTAMAN & KETERTIBAN

Ka.Lak.Har Linmas Kecamatan

SSK

11 MASYARAKAT

DANKI LINMAS KECAMATAN

SSK

SATUAN SETINGKAT PELETON 12 LURAH

PENASEHAT

SST

13 SEKRETARIS KELURAHAN

PEMBINA Tk. KELURAHAN

14 KASI TATA PEMERINTAHAN

Ka.Lak.Har Linmas Kelurahan

SST

15 MASYARAKAT

DANTON LINMAS KELURAHAN

SST

Bagan1 GARIS KOORDINASI LINMAS KOTA SURAKARTA

PEMKOT ( Setingkat Batalyon )

KODIM 0735/Ska POLRESTA

KECAMATAN ( Setingkat Kompi )

KORAMIL / POLSEK BABINSA/ BABINKAMTIBMAS

KELURAHAN ( Setingkat Peleton )

BABINSA/BABINKAM TIBMAS/POLMAS

DANRU

Bagan 2

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN LINMAS KOTA SURAKARTA Review Design Optimalisasi Peran Linmas Kota Surakarta

Page 29

WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA SEKRETARIAT DAERAH

SATPOL PP SEKRETARIAT

BIDANG KETENTRAMAN & KETERTIBAN

BIDANG PENEGAKAN PERDA

SEKSI SATUAN LINMAS

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT

LINMAS KECAMATAN

LINMAS KELURAHAN


Page 30

Bagan 3

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN LINMAS KECAMATAN

CAMAT (Penasehat) Sekretaris Camat (Pembina)

Kasi Tata Pemerintahan

Kasi Kesejahteraan Masyarakat

Kasi Ketentraman & Ketertiban ( Selaku Ka.Lak.Har )

Kasi Perekonomian & Lingkungan Hidup

DANKI

DANTON


Page 31

Bagan 4

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN LINMAS KELURAHAN

LURAH (Penasehat) Sekretaris Kelurahan (Pembina)

Kasi Budaya & Agama

Kasi Kesejahteraan Masyarakat

Kasi Tata Pemerintahan (Selaku Ka.Lak.Har)

DANTON

DANRU III


Page 32

Kasi Lingkungan Hidup

8. Pengendalian dan Pengawasan Dalam operasional kegiatan Linmas Kota Surakarta, dukungan dari TNI, POLRI, Satpol PP, Kesbang Pol & Linmas dalam pembinaan, pengendalian maupun pengawasan dimana Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terpusat oleh Pemkot Surakarta melalui Kecamatan/Kelurahan. Pembinaan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi warga masyarakat dalam lembaga formal mitra pemerintah guna mewujudkan Visi dan Misi Kota Surakarta. LINMAS merupakan Crusrive Rural Institution atau lembaga formal mitra pemerintah yang diakui dan dibina oleh pemerintah. Partisipasi dari lembaga-lembaga tersebut sangat diperlukan karena merupakan salah satu parameter keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Surakarta. 4.4

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif Anggaran kegiatan kelinmasan kota Surakarta dibebankan pada APBD Kota Surakarta. Adapun rencana program dan kegiatan dilaksanakan oleh SKPD pengampu.


Page 33

BAB V PENUTUP 5.1

Kesimpulan Dalam optimalisasi kelembagaan Linmas Kota Surakarta diperlukan adanya penguatan sistem kelembagaan Linmas di tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota Surakarta. Hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien membutuhkan dukungan secara optimal dari pemerintah, masyarakat serta pemangku kepentingan di bidang kelinmasan. Kajian Optimalisasi Peran Linmas Kota Surakarta merupakan suatu kajian yang dijadikan pedoman sebagai panduan dalam operasional kegiatan linmas kota Surakarta. Dokumen ini pada saatnya akan dievaluasi secara periodik.

5.2

Rekomendasi 1. Perlunya optimalisasi peran LINMAS mulai dari Payung Hukum dan kebijakan di tingkat Kota, Kecamatan dan tingkat kelurahan dan revisi Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2010 tentang Linmas Kota Surakarta. 2. Perlunya ditindaklanjuti dari implementasi Payung Hukum tersebut dengan perubahan struktur komando atau struktur organisasi serta pola rekruitmen yang lebih ideal.


Page 34

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents