BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL) REKLAMASI PANTAI KAPUK NAGA INDAH (Pulau 2A, 2B dan 1) Di Kawasan Pantai Utara Jakarta Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara

PT. KAPUK NAGA INDAH Jl. Pantai Indah Barat, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara 2012

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Dalam rangka perencanaan dan pembangunan Kawasan Pantura, Pemerintah DKI Jakarta telah mengikat kerjasama dengan beberapa mitra usaha. Pada bulan Juli 1997, Pemda DKI Jakarta telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 162 Tahun 1997 dan Nomor 094/KNISP/VII/97 tanggal 28 Juli 1997 tentang Pengembangan Penyelengaraan Reklamasi Pada Areal Blok I dan IV Di Sub Kawasan Barat dengan pihak PT. Kapuk Naga Indah. Di dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 162 Tahun 1997 dan Nomor 094/KNI-SP/VII/97 tanggal 28 Juli 1997, dijelaskan bahwa kerjasama Pemda DKI Jakarta dengan PT. Kapuk Naga Indah adalah mengembangkan proyek reklamasi pada areal seluas ± 870 Ha. Mengacu ke Adendum Perjanjian Kerjasama dan hasil pengukuran dan pemetaan oleh Dinas Pertanahan dan Pemetaan Provinsi DKI Jakarta (hingga kedalaman -8 m), maka luas areal kerja PT. Kapuk Naga Indah adalah ± 870 Ha terdiri dari Pulau 1 ± 275 Ha, Pulau 2A ± 310 Ha, dan Pulau 2B ± 285 Ha. Pengukuran dan pemetaan areal kerja dimaksud dalam rangka pelaksanaan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemakaian Peta Dasar Di Provinsi DKI Jakarta (Pemetaan TM30). Tujuan dan kegunaan pembangunan di areal Kapuk Naga Indah pada dasarnya identik dengan tujuan dan penyelenggaraan Reklamasi Pantura sebagaimana dinyatakan di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta, yakni : 1. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan Kota Jakarta sebagai kota pelayanan yang strategis dan memiliki daya saing yang tinggi dalam perkembangan kota-kota dunia, 2. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan, 3. Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan yang memperhatikan pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya, dan 4. Mengurangi tekanan pertumbuhan kota ke arah Selatan. Sedangkan pertimbangan peranserta PT. Kapuk Naga Indah dalam rangka pelaksanaan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah, antara lain : 1. Menyambut tawaran Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang berkualitas, 2. Mengembangkan sekaligus diversifikasi usaha di bidang jasa konstruksi dalam negeri, 3. Mengoptimalkan peluang pemanfaatan ruang Pantura yang relatif dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta, 4. Membangun kota pantai (waterfront city) yang memiliki faktor penarik bagi investasi asing,

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah

[I – 1]

Pendahuluan

5. 6. 7.

Membangun prasarana yang handal untuk jangka panjang (infrastruktur jalan raya, rel KA Ganda dan Light Train), Menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, dan Areal Kapuk Naga Indah menjadi salah satu Sistem Pusat Regional.

Perlu dikemukakan bahwa areal perencanaan Kapuk Naga Indah yang luasnya ± 870 Ha mencakup 3 (tiga) pulau reklamasi, yakni (Pulau 1, Pulau 2A, dan Pulau 2B). Sesuai dengan arahan yang diberikan Pemerintah DKI Jakarta dan mengingat skenario pembangunan oleh PT. Kapuk Naga Indah, penyusunan dokumen AMDAL saat ini menjelaskan secara umum rencana reklamasi dan pemanfaatan tanah hasil reklamasi Pulau 1, Pulau 2A dan Pulau 2B. Kegiatan konstruksi akan didukung dengan kegiatan Implementasi RKL dan RPL, yang pada tahap berikutnya akan menjadi masukan untuk penyusunan pemutakhiran dokumen AMDAL untuk rencana kegiatan pembangunan di atas tanah hasil reklamasi. Pada saat PT. Kapuk Naga Indah akan melaksanakan reklamasi Pulau 2B, data dan informasi hasil pemantauan Implementasi RKL dan RPL akan digunakan sebagai masukan untuk pemutakhiran AMDAL Kapuk Naga Indah, demikian juga terhadap kegiatan reklamasi Pulau 1. Dengan demikian kajian AMDAL untuk wilayah kerja PT. Kapuk Naga Indah hanya 1 (satu) dokumen yang dimutakhirkan sebagaimana arahan Kantor Menteri Lingkungan Hidup tentang Revitalisasi AMDAL. Kegiatan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha tersebut diperkirakan akan menimbulkan dampak dampak besar dan penting terhadap lingkungan di sekitarnya, baik berupa dampak positif maupun negatif. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Keputusan Menteri Lingkugnan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Surat Keputusan Gubernu KDKI Jakarta Nomor 2863 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL di Provinsi DKI Jakarta, maka PT. Kapuk Naga Indah telah melakukan kajian studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah untuk mendapatkan temuan-temuan yang akan dijadikan bahan masukan bagi penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Berdasarkan hasil kajian ANDAL telah diidentifikasi adanya dampak besar dan penting yang diprakirakan akan timbul akibat Kegiatan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah yang perlu dikelola dan dipantau agar kelestarian lingkungan dapat tercapai. Upaya-upaya pengelolaan terhadap dampak besar dan penting tersebut secara rinci diuraikan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) ini. Untuk memenuhi saran Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi DKI Jakarta pada rapat asistensi tanggal 10 Juli 2007, maka penyusunan ANDAL, RKL dan RPL Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah ini telah disempurnakan dan sekaligus mengacu ke Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 1.2. KEBIJAKSANAAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN


[I – 2]

Pendahuluan

Dalam upaya memenuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang relevan serta sebagai komitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan maka usaha yang dapat dilakukan adalah : 1.

2.

3.

Kegiatan reklamasi pantai Kapuk Naga Indah yang diduga menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar harus diikuti/diimbangi dengan usaha pengelolaan/penanganan dampak pencemaran lingkungan oleh Pengelola Kegiatan sehingga lingkungan dapat serasi dan berproduksi optimal. Kepentingan ekonomi dan ekologis harus seimbang dimana kegiatan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah ini dapat mengusahakan tercapainnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan keserasian dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dari unsur kegiatan dengan memperhatikan semua unsur lingkungan yang terkait sehingga dapat tercapai pembangunan berwawasan lingkungan.

Sebagai bagian dari perencanaan makro Kawasan Pantura Jakarta, maka kegiatan reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut : 1.

2.

3. 4. 5. 6.

Mendukung Pemerintah dalam mengembangkan program penyediaan dan penyiapan tanah hasil reklamasi bagi pembangunan pemukiman, komersial, jasa dan rekreasi beserta sarana dan prasarana lingkungan yang memadai. Kontribusi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan (revitalisasi) melalui penataan kembali dan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan, perbaikan kampung, dan pembangunan rumah susun yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Kontribusi dalam rangka pelestarian ekosistem mangrove Angke Kapuk. Kontribusi dalam rangka peningkatan aksesibilitas antara Kawasan Pantura Jakarta dengan wilayah Kabupaten Tangerang. Membantu upaya pengendalian banjir dan pemeliharaan sungai. Meningkatkan fungsi pantai sebagai public domain.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN 1.3.1. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Tujuan disusunnya Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) ini adalah untuk : 1. Menyusun alternatif penanganan dampak negatif, merencanakan dan melaksanakan tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi atau menanggulangi dampak negatif yang akan terjadi serta meningkatkan dampak positif yang akan terjadi, sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal.


[I – 3]

Pendahuluan

2. 3.

Menetapkan langkah-langkah operasional yang terjangkau oleh kemampuan teknologi berdasarkan pertimbangan ekonomi dan institusional. Sebagai umpan balik dalam rangka menyempurnakan sistem pengendalian lingkungan ke dalam maupun ke luar dari batas kegiatan/tapak proyek, sehingga tercipta mekanisme pengelolaan, termasuk batasan hak dan kewajiban serta lingkup tanggung jawab masing-masing pengelolaan.

1.3.2. Kegunaan Rencana Pengelolaan Lingkungan 1.

Kegunaan Bagi Pemrakarsa a. Sebagai dasar upaya pencegahan kerusakan lingkungan baik di dalam areal proyek maupun di luar proyek yang disebabkan oleh kegiatan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha. b. Sebagai pedoman bagi PT. Kapuk Naga Indah sebagai Pemrakarsa Kegiatan didalam membuat keputusan-keputusan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. c. Sebagai pedoman bagi Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah) untuk melaksanakan kerjasama pengelolaan lingkungan di dalam areal proyek dan daerah sekitarnya dengan Pemda Provinsi DKI Jakarta, terutama untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif. d. Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum yang berlaku.

2.

Kegunaan Bagi Pemerintah Daerah a. Untuk membantu kebijaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam usaha pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. b. Untuk membantu Pemda Provinsi DKI Jakarta dan Penanggung jawab Kamtibmas dalam mengantisipasi berbagai dampak yang akan timbul agar lebih mudah mengadakan tindakan-tindakan preventif (pencegahan) serta pengawasan pengelolaan lingkungan. c. Untuk membantu Pemda Provinsi DKI Jakarta di dalam pembinaan pengelolaan lingkungan.

3.

Kegunaan Bagi Masyarakat a. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha menjaga keamanan, kebersihan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. b. Untuk dipergunakan masyarakat sebagai kontrol sosial guna memaksimalisasi dampak positif dan meminimalisasi dampak negatif. c. Untuk menjamin kepastian hukum akan hak dan kewajiban masyarakat, baik terhadap proyek yang akan dibangun maupun dalam menjamin hubungan sumberdaya masyarakat dengan hak-hak yang dimilikinya.


[I – 4]

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Dalam rangka perencanaan dan pembangunan Kawasan Pantura, Pemerintah DKI Jakarta telah mengikat kerjasama dengan beberapa mitra usaha. Pada bulan Juli 1997, Pemda DKI Jakarta telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 162 Tahun 1997 dan Nomor 094/KNISP/VII/97 tanggal 28 Juli 1997 tentang Pengembangan Penyelengaraan Reklamasi Pada Areal Blok I dan IV Di Sub Kawasan Barat dengan pihak PT. Kapuk Naga Indah. Di dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 162 Tahun 1997 dan Nomor 094/KNI-SP/VII/97 tanggal 28 Juli 1997, dijelaskan bahwa kerjasama Pemda DKI Jakarta dengan PT. Kapuk Naga Indah adalah mengembangkan proyek reklamasi pada areal seluas ± 870 Ha. Mengacu ke Adendum Perjanjian Kerjasama dan hasil pengukuran dan pemetaan oleh Dinas Pertanahan dan Pemetaan Provinsi DKI Jakarta (hingga kedalaman -8 m), maka luas areal kerja PT. Kapuk Naga Indah adalah ± 870 Ha terdiri dari Pulau 1 ± 275 Ha, Pulau 2A ± 310 Ha, dan Pulau 2B ± 285 Ha. Pengukuran dan pemetaan areal kerja dimaksud dalam rangka pelaksanaan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemakaian Peta Dasar Di Provinsi DKI Jakarta (Pemetaan TM30). Tujuan dan kegunaan pembangunan di areal Kapuk Naga Indah pada dasarnya identik dengan tujuan dan penyelenggaraan Reklamasi Pantura sebagaimana dinyatakan di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta, yakni : 1. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan Kota Jakarta sebagai kota pelayanan yang strategis dan memiliki daya saing yang tinggi dalam perkembangan kota-kota dunia, 2. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan, 3. Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan yang memperhatikan pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya, dan 4. Mengurangi tekanan pertumbuhan kota ke arah Selatan. Sedangkan pertimbangan peranserta PT. Kapuk Naga Indah dalam rangka pelaksanaan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah, antara lain : 1. Menyambut tawaran Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang berkualitas, 2. Mengembangkan sekaligus diversifikasi usaha di bidang jasa konstruksi dalam negeri, 3. Mengoptimalkan peluang pemanfaatan ruang Pantura yang relatif dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta, 4. Membangun kota pantai (waterfront city) yang memiliki faktor penarik bagi investasi asing,

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah

[I – 1]

Pendahuluan

5. 6. 7.

Membangun prasarana yang handal untuk jangka panjang (infrastruktur jalan raya, rel KA Ganda dan Light Train), Menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, dan Areal Kapuk Naga Indah menjadi salah satu Sistem Pusat Regional.

Perlu dikemukakan bahwa areal perencanaan Kapuk Naga Indah yang luasnya ± 870 Ha mencakup 3 (tiga) pulau reklamasi, yakni (Pulau 1, Pulau 2A, dan Pulau 2B). Sesuai dengan arahan yang diberikan Pemerintah DKI Jakarta dan mengingat skenario pembangunan oleh PT. Kapuk Naga Indah, penyusunan dokumen AMDAL saat ini menjelaskan secara umum rencana reklamasi dan pemanfaatan tanah hasil reklamasi Pulau 1, Pulau 2A dan Pulau 2B. Kegiatan konstruksi akan didukung dengan kegiatan Implementasi RKL dan RPL, yang pada tahap berikutnya akan menjadi masukan untuk penyusunan pemutakhiran dokumen AMDAL untuk rencana kegiatan pembangunan di atas tanah hasil reklamasi. Pada saat PT. Kapuk Naga Indah akan melaksanakan reklamasi Pulau 2B, data dan informasi hasil pemantauan Implementasi RKL dan RPL akan digunakan sebagai masukan untuk pemutakhiran AMDAL Kapuk Naga Indah, demikian juga terhadap kegiatan reklamasi Pulau 1. Dengan demikian kajian AMDAL untuk wilayah kerja PT. Kapuk Naga Indah hanya 1 (satu) dokumen yang dimutakhirkan sebagaimana arahan Kantor Menteri Lingkungan Hidup tentang Revitalisasi AMDAL. Kegiatan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha tersebut diperkirakan akan menimbulkan dampak dampak besar dan penting terhadap lingkungan di sekitarnya, baik berupa dampak positif maupun negatif. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Keputusan Menteri Lingkugnan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Surat Keputusan Gubernu KDKI Jakarta Nomor 2863 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL di Provinsi DKI Jakarta, maka PT. Kapuk Naga Indah telah melakukan kajian studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah untuk mendapatkan temuan-temuan yang akan dijadikan bahan masukan bagi penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Berdasarkan hasil kajian ANDAL telah diidentifikasi adanya dampak besar dan penting yang diprakirakan akan timbul akibat Kegiatan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah yang perlu dikelola dan dipantau agar kelestarian lingkungan dapat tercapai. Upaya-upaya pengelolaan terhadap dampak besar dan penting tersebut secara rinci diuraikan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) ini. Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah) telah menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Kegiatan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. Dokumen tersebut berisi uraian upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan terhadap berbagai dampak besar dan penting yang diprakirakan akan timbul akibat rencana kegiatan reklamasi. Untuk mengetahui


[I – 2]

Pendahuluan

sejauh mana keberhasilan pengelolaan lingkungan dan memperbaiki hal-hal yang belum optimal, diperlukan kegiatan pemantauan lingkungan secara berkala dan berkesinambungan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai kelanjutan dari penyusunan dokumen RKL, maka disusun Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) ini sebagai alat bantu untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan.

1.2. TUJUAN DAN KEGUNAAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN 1.2.1. Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Tujuan rencana pemantauan lingkungan dari kegiatan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah ini adalah: 1. Untuk mengetahui efektivitas usaha pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan, termasuk keberhasilan pengelolaan dampak negatif dan pengembangan dampak positif dari kegiatan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 2. Mengembangkan kemampuan dalam pendugaan perubahan lingkungan dimasa yang akan datang. 1.2.2. Kegunaan Rencana Pemantauan Lingkungan 1. Kegunaan bagi Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah) adalah: a. Sebagai sarana untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan atau teknologi yang digunakan dalam pengelolaan/pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif yang tercantum di dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). b. Sebagai indikator dini perihal adanya perubahan lingkungan yang tidak dikehendaki, sehingga langkah-langkah penanggulangan dampak dapat secara efektif dilaksanakan. c. Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum yang berlaku. d. Sebagai sarana untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan pada kasus-kasus penuntutan dan pembelaan diri. e. Sebagai sarana untuk mengambil kebijakan lebih lanjut bagi kegiatan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 2. Kegunaan bagi Pemerintah Daerah a. Sebagai sarana umpan balik bagi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menentukan langkah-langkah kebijakan yang telah dan akan diambil guna memperbaiki kualitas lingkungan/melakukan upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. b. Sebagai sarana umpan balik bagi Pemerintah Daerah dan Penanggung Jawab Kamtibmas dalam mengantisipasi dan mengevaluasi berbagai dampak kegiatan


[I – 3]

Pendahuluan

yang telah dan akan timbul agar lebih mudah mengadakan tindakan-tindakan prefentif (pencegahan) serta pengawasan pengelolaan lingkungan. c. Untuk membantu Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta didalam pembinaan pemantauan lingkungan. 3. Kegunaan bagi Masyarakat a. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha membantu keamanan, kebersihan, ketertiban dan kelestarian lingkungan. b. Untuk dipergunakan masyarakat sebagai kontrol sosial, guna memaksimalisasi dampak positif dan meminimalisasi dampak negatif.


[I – 4]

Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB II PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan lingkungan disusun untuk menangani dampak besar dan penting yang telah diprediksi dari kajian ANDAL dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang rasional, meliputi pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan institusi/kelembagaan.

2.1. PENDEKATAN TEKNOLOGI Pendekatan teknologi adalah cara-cara pengelolaan lingkungan yang berorientasi kepada teknologi pengelolaan dampak besar dan penting lingkungan dan pengendalian pencemaran. Pendekatan teknologi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dalam rangka menanggulangi dampak pencemaran dilakukan dengan cara membatasi atau mengisolasi dampak yang akan terjadi, sedangkan dalam rangka mencegah, mengurangi dan/atau memperbaiki sumberdaya alam dapat ditempuh dengan cara penataan kembali (revitalisasi) daratan, restorasi ekosistem mangrove dan pengaturan pelaksanaan kegiatan. Beberapa pendekatan teknis yang akan diterapkan antara lain: 1. 2.

3. 4. 5. 6.

Penggunaan teknik reklamasi dengan sistem polder untuk mengurangi ceceran material urug yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas air laut; Lahan reklamasi berbentuk pulau dengan kanal vertikal dan lateral ± 200 m untuk mencegah perpanjangan hidrolika sungai yang dapat mengakibatkan banjir dan perubahan pH yang dapat mengganggu kehidupan mangrove di hutan lindung Angke; Pengangkutan pasir urug melalui laut untuk menghindari bangkitan lalu lintas yang sangat besar pada badan-badan jalan di sekitar lokasi proyek; Membangun sea defence untuk mencegah terjadinya abrasi; Pengerukan muara sungai di sekitar lokasi proyek untuk mengatasi sedimentasi dan meningkatkan kapasitas tampung badan air; Restorasi melalui penanaman kembali mangrove di hutan lindung Angke untuk melestarikan bakau di hutan lindung Angke.

2.2. PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI Pendekatan ini dilakukan dalam rangka menanggulangi dampak besar dan penting melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial ekonomi dan bantuan peran Pemerintah, misalnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat, pembebasan bagan budi daya kerang hijau dengan cara musyawarah, penggantian biaya ganti rugi yang memadai, penyerapan tenaga kerja dengan memprioritaskan masyarakat setempat sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki, bantuan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada masyarakat serta


[II – 1]

Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Hidup

bantuan sosial kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki Pemrakarsa, pelaksanaan program Corporate Social Responsibility/CSR (PT. Kapuk Naga Indah).

2.3. PENDEKATAN INSTITUSI/KELEMBAGAAN Pendekatan institusi adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak besar dan penting lingkungan hidup. Pendekatan ini mencakup pengelolaan lingkungan melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pengawasan dampak lingkungan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengendalian dampak lingkungan. Koordinasi tersebut adalah dalam hal: 1. 2. 3.

Peraturan Pengelolaan Lingkungan. Mekanisme Pengelolaan Lingkungan. Koordinasi antar instansi/Pihak Pengelola Lingkungan.

Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Instansi yang berwenang dalam pengawasan dan instansi yang terkait dalam koordinasi pengelolaan lingkungan, antara lain: 1. BPLHD Provinsi DKI Jakarta 2. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta 3. Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta 4. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta 6. Walikota Administrasi Jakarta Utara 7. Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Administrasi Jakarta Utara 8. Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara 9. Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara 10. Polsek Penjaringan 11. Kecamatan Penjaringan 12. Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara.


[II – 2]

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

BAB II RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 2.1. TAHAP PRA-KONSTRUKSI 2.1.1. Perubahan Persepsi Masyarakat 1. Dampak Penting Yang Dipantau a. Komponen lingkungan hidup yang dipantau: Persepsi masyarakat di sekitar lokasi proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara). b. Indikator : Persepsi masyarakat di sekitar lokasi proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara). 2. Sumber Dampak Kegiatan penetapan lokasi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B). 3. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau Persepsi masyarakat di sekitar lokasi proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara) terhadap penetapan lokasi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B). 4. Tujuan Pemantauan Lingkungan Hidup Untuk mengetahui keberhasilan sosialisasi proyek dan tanggapan masyarakat sekitar (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara) terhadap rencana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 5. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup a. Metode pengumpulan dan analisis data: Wawancara dengan masyarakat sekitar proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara) menggunakan kuesioner secara purposive sampling. Data yang diperoleh akan ditabulasi dan disajikan dalam bentuk persentase responden yang setuju dan tidak setuju dengan rencana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup: Permukiman penduduk di sekitar lokasi proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara). c. Jangka Waktu/frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup: Tiga bulan sekali selama tahap pra-konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B).


[II – 1]


6. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup a. Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup: BPLHD Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara. c. Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup: Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara, tiga bulan sekali selama tahap pra-konstruksi proyek.

2.2. TAHAP KONSTRUKSI 2.2.1. Gangguan Aktivitas Nelayan 1. Dampak Penting Yang Dipantau a. Komponen lingkungan hidup yang dipantau: Gangguan terhadap aktivitas nelayan di sekitar lokasi proyek. b. Indikator: Terganggunya aktivitas nelayan di sekitar lokasi proyek. 2. Sumber Dampak Pengangkutan batu (± 2.412.838 m3) dan pasir urug (± 58.770.652 m3) Pulau 1, 2A dan 2B melalui laut, pekerjaan reklamasi areal Pulau 1, 2A dan 2B, pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B, pembangunan jembatan penghubung daratan dengan pulau 2A dan pengerukan muara sungai Cengkareng Drain dan Muara sungai Tanjung. 3. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau Aktivitas nelayan di sekitar lokasi proyek selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, Pulau 2A dan Pulau 2B) berlangsung. 4. Tujuan Pemantauan Lingkungan Hidup Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan gangguan terhadap aktivitas nelayan akibat kegiatan proyek. 5. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup a. Metode pengumpulan dan analisis data: Pengamatan langsung di lapangan mengenai aktivitas nelayan di sekitar lokasi proyek. Data yang ada dianalisis secara deskriptif. b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup: Di perairan sekitar lokasi reklamasi pulau 1, 2A dan 2B. c. Jangka Waktu/frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup: Setiap hari selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B).


[II – 2]


6. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup a. Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup: Kontraktor Pelaksana dan PT. Kapuk Naga Indah. b. Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup: KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kantor Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara. c. Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup: Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Admistrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 2.2.2. Perubahan Pola Arus 1. Dampak Penting Yang Dipantau a. Komponen lingkungan hidup yang dipantau: Pola arus perairan laut di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). b. Indikator : Perubahan pola arus perairan laut di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 2. Sumber Dampak Kegiatan pengurugan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B). 3. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau Pola arus di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 4. Tujuan Pemantauan Lingkungan Hidup Untuk mengetahui perubahan pola yang terjadi di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 5. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup a. Metode pengumpulan dan analisis data: Pengukuran langsung di lapangan dengan alat pengukur arus (Current meter). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dibandingkan dengan data rona lingkungan awal. b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup: Di perairan laut sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). c. Jangka Waktu/frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup: Sebulan sekali selama tahap konstruksi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B). 6. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup a. Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup: Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara.


[II – 3]


c. Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup: Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 2.2.3. Peningkatan Kebisingan 1. Dampak Penting Yang Dipantau a. Komponen lingkungan hidup yang dipantau: Kebisingan di sekitar lokasi proyek. b. Indikator: Intensitas kebisingan sesuai SK. Gub. No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Kualitas Udara dan Tingkat Kebisingan Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta. 2. Sumber Dampak Kegiatan mobilisasi alat dan bahan, Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B) dan pembangunan tanggul/breakwater (Pulau 1, 2A dan 2B). 3. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau Intensitas Kebisingan di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 4. Tujuan Pemantauan Lingkungan Hidup Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan kebisingan. 5. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup a. Metode pengumpulan dan analisis data: Pengukuran langsung di lapangan dengan sound level meter. Data yang ada dibandingkan dengan SK. Gub. No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Kualitas Udara dan Tingkat Kebisingan Dalam Wilayah Propinsi DKI Jakarta. b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup: Di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). c. Jangka Waktu/frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup: Tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B). 6. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup a. Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup: Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup: Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. c. Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup: Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.


[II – 4]


2.2.4. Peningkatan Volume Sampah Padat 1. Dampak Penting Yang Dipantau a. Komponen lingkungan hidup yang dipantau: Sampah padat di dalam dan di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). b. Indikator: Kebersihan lingkungan/tidak tercecernya sampah padat di sekitar lokasi proyek. 2. Sumber Dampak Kegiatan aktivitas buruh konstruksi proyek sebanyak ± 500-1.000 orang. 3. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau Kebersihan lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 4. Tujuan Pemantauan Lingkungan Hidup Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sampah padat pada tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B). 5. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup a. Metode pengumpulan dan analisis data: Pengamatan lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup: Di dalam dan di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). c. Jangka Waktu/frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup: Setiap hari selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 6. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup a. Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup: Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup: Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. c. Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup: Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku nas Kebersihan dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 2.2.5. Gangguan Transportasi Laut 1. Dampak Penting Yang Dipantau a. Komponen lingkungan hidup yang dipantau: Kelancaran lalu lintas (transportasi laut) di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).


[II – 5]


b. Indikator: Tidak terjadi gangguan lalu lintas laut di sekitar perairan lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 2. Sumber Dampak Mobilisasi alat dan bahan konstruksi, pengangkutan pasir urug (± 58.770.652 m3) Pulau 1, 2A dan 2B melalui laut dan pekerjaan reklamasi areal Pulau 1, 2A dan 2B serta pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B. 3. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau Kelancaran lalu lintas (transportasi laut) di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 4. Tujuan Pemantauan Lingkungan Hidup Untuk mengetahui apakah upaya pengelolaan lalu lintas (transportasi laut) di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B) berjalan dengan baik. 5. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup a. Metode pengumpulan dan analisis data: Pengamatan dan pencatatan lapangan. Data yang ada dianalisis secara deskriptif. b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup: Di perairan laut di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). c. Jangka Waktu/frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup: Setiap hari selama tahap konstruksi proyek. 6. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup a. Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup: Kontraktor/suplier penyedia pasir urug dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Pengawas Pemanatauan Lingkungan Hidup: Dirjen Perhubungan Laut dan Suku Dinas Perhubungan Laut Kota Administrasi Jakarta Utara. c. Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup: Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Admistrasi Jakarta Utara dan Ditjen Perhubungan Laut, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi proyek. 2.2.6. Gangguan Transportasi Darat 1. Dampak Penting Yang Dipantau a. Komponen lingkungan hidup yang dipantau: Kelancaran lalu lintas (transportasi darat) di sekitar lokasi proyek. b. Indikator : Tidak terjadi kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi proyek (Kawasan PIK). 2. Sumber Dampak Kegiatan mobilisasi alat/bahan konstruksi/tanah urug (± 551.058,9 m3) Pulau 1, 2A dan 2B.


[II – 6]


3. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau Kelancaran lalu lintas badan jalan di sekitar lokasi proyek (Jl. Kamal Muara, Jl. Kapuk Raya dan jalan lingkungan Kawasan PIK). 4. Tujuan Pemantauan Lingkungan Hidup Untuk mengetahui apakah upaya pengelolaan lalu lintas (transportasi darat) di sekitar lokasi proyek berjalan dengan baik. 5. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup a. Metode pengumpulan dan analisis data: Pengamatan dan pencatatan lapangan. Data yang ada dianalisis secara deskriptif. b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup: Pada badan jalan di sekitar lokasi proyek (Jl. Kamal Muara, Jl. Kapuk Raya dan jalan lingkungan Kawasan PIK). c. Jangka Waktu/frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup: Setiap hari selama tahap konstruksi proyek. 6. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup a. Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup: Kontraktor/suplier penyedia tanah urug dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup: Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kel. Kapuk Muara dan Kamal Muara. c. Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup: Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi proyek. 2.2.7. Abrasi dan Sedimentasi 1. Dampak Penting Yang Dipantau a. Komponen lingkungan hidup yang dipantau: Abrasi dan sedimentasi. b. Indikator: Luas lahan pantai Pulau 1, 2A dan 2B yang terkena abrasi dan sedimentasi. 2. Sumber Dampak Kegiatan pekerjaan Reklamasi Pulau 1, 2A, 2B seluas ± 870 Ha dan pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B. 3. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau Kecepatan abrasi dan sedimentasi pantai di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).


[II – 7]


4. Tujuan Pemantauan Lingkungan Hidup Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan upaya pencegahan abrasi dan sedimentasi pantai yang dilakukan di lokasi kegiatan (Pulau 1, 2A dan 2B). 5. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup a. Metode pengumpulan dan analisis data: Pemantauan dilakukan dengan metode Aritmatik yaitu dengan menghitung kecepatan abrasi dan sedimentasi dari patok (beach mark) yang dibuat dekat garis pantai yang terkena abrasi/sedimentasi. Data yang peroleh dibandingkan dengan data rona awal sebelumnya. b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup: Di lokasi proyek dan pantai sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). c. Jangka Waktu/frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup: Sebulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B). 6. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup a. Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup: Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. c. Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup: Ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi reklamasi. 2.2.8. Gangguan Kamtibmas 1. Dampak Penting Yang Dipantau a. Komponen lingkungan hidup yang dipantau: Kamtibmas di dalam dan di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). b. Indikator : Angka kriminalitas dan gangguan kamtibmas di dalam dan di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 2. Sumber Dampak Kegiatan mobilisasi alat dan bahan konstruksi/tanah urug (± 551.058,9 m3), pengurugan Pulau 1, 2A dan 2B, pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B, dan aktivitas buruh konstruksi sebanyak ± 1.000 orang. 3. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau Kondisi kamtibmas (angka kriminalitas) di dalam dan di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).


[II – 8]


4. Tujuan Pemantauan Lingkungan Hidup Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan kamtibmas pada tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B). 5. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup a. Metode pengumpulan dan analisis data: Pengamatan dan pencatatan di lapangan, mengkaji data yang tersedia di bagian keamanan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif. b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup: Di dalam dan di lokasi proyek (di bedeng pekerja). c. Jangka Waktu/frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup: Tiga bulan sekali selama tahap konstruksi proyek. 6. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup a. Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup: Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup: Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Polsek Penjaringan, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara. c. Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup: Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi proyek. 2.2.9. Penurunan Kualitas Udara 1. Dampak Penting Yang Dipantau a. Komponen lingkungan hidup yang dipantau: Kualitas udara ambient (debu, SO2, NO2, CO, HC) di sekitar lokasi proyek. b. Indikator: Kadar debu, SO2, NO2, CO, HC sesuai SK. Gub. No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Kualitas Udara dan Tingkat Kebisingan Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta. 2. Sumber Dampak Kegiatan mobilisasi alat dan bahan, Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B) dan pembangunan tanggul/breakwater (Pulau 1, 2A dan 2B). 3. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau Kadar debu, SO2, NO2, CO, HC di sekitar lokasi proyek. 4. Tujuan Pemantauan Lingkungan Hidup Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan kualitas udara ambient.


[II – 9]


5. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup a. Metode pengumpulan dan analisis data: Pengambilan contoh air debu dengan kertas saring dan pengambilan contoh udara dengan gas sampler untuk dianalisis sesuai SNI. Data yang ada dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara ambient sesuai SK. Gub. No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Kualitas Udara dan Tingkat Kebisingan Dalam Wilayah Propinsi DKI Jakarta. b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup: Di dalam dan di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). c. Jangka Waktu/frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup: Tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B). 6. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup a. Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup: Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup: Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. c. Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup: Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 2.2.10. Penurunan Kualitas Air Laut 1. Dampak Penting Yang Dipantau a. Komponen lingkungan hidup yang dipantau: Kualitas air laut (kekeruhan) perairan laut di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). b. Indikator: Kadar kekeruhan dan TSS air laut sesuai dengan KepMen LH No. Kep-51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Kualitas Air Laut (Peruntukan Biota Laut). 2. Sumber Dampak Kegiatan pembangunan tanggul/sea defence pulau 1, 2A dan 2B, transportasi bahanbahan reklamasi (pasir laut dan batu), serta pengisian bahan-bahan ke polder yang telah terbangun dan aktivitas buruh konstruksi sebanyak ± 1.000 orang. 3. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau Kadar Kekeruhan dan TSS air laut di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 4. Tujuan Pemantauan Lingkungan Hidup Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan kualitas air laut (kekeruhan) dan TSS. 5. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup a. Metode pengumpulan dan analisis data: Pengambilan contoh air laut dengan jerigen putih volume 2 liter untuk dianalisis di laboratorium sesuai SNI. Data yang diperoleh


[II – 10]


dibandingkan dengan baku mutu sesuai KepMen LH No. Kep-51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Kualitas Air Laut (Peruntukan Biota Laut). b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup: Perairan laut di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). c. Jangka Waktu/frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup: Tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 6. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup a. Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup: Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. c. Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup: Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 2.2.11. Perubahan Persepsi Masyarakat 1. Dampak Penting Yang Dipantau a. Komponen lingkungan hidup yang dipantau: Persepsi masyarakat. b. Indikator : Persepsi masyarakat sekitar proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara) terhadap kegiatan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 2. Sumber Dampak Kegiatan mobilisasi alat dan bahan konstruksi/tanah urug (± 551.058,9 m3), pengurugan/reklamasi areal Pulau 1, 2A dan 2B, pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B, dan aktivitas buruh konstruksi sebanyak ± 1.000 orang. 3. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau Persepsi masyarakat di sekitar lokasi proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara) terhadap kegiatan konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 4. Tujuan Pemantauan Lingkungan Hidup Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 5. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup a. Metode pengumpulan dan analisis data: Wawancara dengan masyarakat sekitar proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara) secara purposive sampling menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis berdasarkan


[II – 11]


presentase responden yang mempunyai persepsi positif dan negatif terhadap pekaksanaan kegiatan konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup: Di pemukiman penduduk sekitar lokasi proyek ( (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara). c. Jangka Waktu/frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup: Tiga bulan sekali selama tahap konstruksi proyek. 6. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup a. Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup: Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup: Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara dan Kecamatan Penjaringan. c. Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup: Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi proyek. 2.2.12. Gangguan Mangrove 1. Dampak Penting Yang Dipantau a. Komponen lingkungan hidup yang dipantau: Mangrove di Hutan Lindung Angke sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). b. Indikator: Keanekaragaman jenis dan pertumbuhan mangrove di Hutan Lindung Angke. 2. Sumber Dampak Kegiatan restorasi mangrove dan penanaman vegetasi serta reklamasi areal Pulau 1, 2A dan 2B, pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B dan aktivitas buruh konstruksi sebanyak ± 500-1.000 orang. 3. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau Keanekaragaman jenis dan pertumbuhan mangrove di hutan lindung Angke. 4. Tujuan Pemantauan Lingkungan Hidup Untuk mengetahui keanekaragaman jenis mangrove di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 5. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup a. Metode pengumpulan dan analisis data: Pencatatan dan pengamatan langsung tentang jumlah jenis dan jumlah individu mangrove pada lahan yang berbatasan langsung dengan lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). Data yang diperoleh dianalisis


[II – 12]


berdasarkan indeks keanekaragaman jenis Shannon Wiener, indeks kesamarataan dan indeks nilai penting/dominasi. b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup: Di lokasi proyek dan perairan sekitarnya (hutan lindung dan suaka margasatwa Angke). c. Jangka Waktu/frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup: Tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 6. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup a. Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup: Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup: Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Pertanian, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. c. Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup: Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Pertanian, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 2.2.13. Terbukanya Kesempatan Kerja 1. Dampak Penting Yang Dipantau a. Komponen lingkungan hidup yang dipantau: Kesempatan kerja di dalam dan sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). b. Indikator: Jumlah tenaga kerja sekitar lokasi proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara dan sekitarnya/Kecamatan Penjaringan) yang bekerja pada tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 2. Sumber Dampak Kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B) sebanyak ± 500-1.000 orang. 3. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau Jumlah/banyaknya tenaga kerja konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah yang berasal dari masyarakat sekitar (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara dan sekitarnya/Kecamatan Penjaringan). 4. Tujuan Pemantauan Lingkungan Hidup Untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja lokal pada tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.


[II – 13]


5. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup a. Metode pengumpulan dan analisis data: Mengkaji data yang ada di bagian personalia proyek. Data yang ada dianalisis secara deskriptif. b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup: Di dalam lokasi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. c. Jangka Waktu/frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup: Tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 6. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup a. Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup: Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup: Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara. c. Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup: Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.

2.3. TAHAP PASCA KONSTRUKSI 2.3.1. Perubahan Pola Arus 1. Dampak Penting Yang Dipantau a. Komponen lingkungan hidup yang dipantau: Pola Arus. b. Indikator: Pola arus di perairan laut sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 2. Sumber Dampak Tanggul Pulau 1, 2A dan 2B hasil reklamasi. 3. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau Pola arus di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 4. Tujuan Pemantauan Lingkungan Hidup Untuk mengetahui perubahan pola arus di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 5. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup a. Metode pengumpulan dan analisis data: Pengukuran langsung di lapangan dengan alat pengukur arus (Current meter). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dibandingkan dengan data rona lingkungan awal.


[II – 14]


b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup: Perairan laut dan pantai di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). c. Jangka Waktu/frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup: Setahun sekali selama tahap pasca konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 6. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup a. Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. c. Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup: Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, enam bulan sekali selama tahap pasca konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 2.3.2. Perubahan Abrasi dan Sedimentasi 1. Dampak Penting Yang Dipantau a. Komponen lingkungan hidup yang dipantau: Abrasi dan Sedimentasi. b. Indikator: Luas lahan pantai Pulau 1, 2A dan 2B yang terkena abrasi dan sedimentasi. 2. Sumber Dampak Keberadaan Lahan Reklamasi Pulau 1, 2A dan 2B. 3. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau Luas lahan pantai Pulau 1, 2A dan 2B yang terkena abrasi dan sedimentasi. 4. Tujuan Pemantauan Lingkungan Hidup Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan upaya pencegahan abrasi dan sedimentasi pantai yang dilakukan di lokasi kegiatan (Pulau 1, 2A dan 2B). 5. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup a. Metode pengumpulan dan analisis data: Pemantauan di lakukan dengan metode Aritmatik yaitu dengan menghitung kecepatan abrasi dan sedimentasi dari patok (bench mark) yang dibuat dekat garis pantai yang terkena abrasi/sedimentasi. Data yang peroleh dibandingkan dengan data rona awal sebelumnya. b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup: Perairan pantai sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). c. Jangka Waktu/frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup: Setahun sekali selama tahap pasca konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.


[II – 15]


6. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup a. Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. c. Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup: Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, enam bulan sekali selama tahap pasca konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 2.3.3. Perubahan Persepsi Masyarakat 1. Dampak Penting Yang Dipantau a. Komponen lingkungan hidup yang dipantau: Persepsi masyarakat. b. Indikator: Persepsi masyarakat sekitar terhadap keberadaan lahan hasil reklamasi Pulau 1, 2A dan 2B. 2. Sumber Dampak Keberadaan lahan hasil Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B). 3. Parameter Lingkungan Hidup Yang Dipantau Persepsi masyarakat terhadap keberadaan lahan hasil reklamasi Pulau 1, 2A dan 2B. 4. Tujuan Pemantauan Lingkungan Hidup Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan lahan hasil reklamasi Pulau 1, Pulau 2A dan Pulau 2B. 5. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup a. Metode pengumpulan dan analisis data: Wawancara langsung di lapangan dengan masyarakat sekitar secara purposive sampling mengenai persepsi masyarakat terhadap keberadaan lahan hasil reklamasi Pulau 1, 2A dan 2B. Data yang peroleh dianalisis secara deskriptif. b. Lokasi Pemantauan: Pemukiman sekitar lokasi kegiatan (Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara). c. Jangka Waktu/frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup: Setahun sekali selama tahap pasca konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 6. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup a. Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah).


[II – 16]


b. Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup: Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kantor Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara. c. Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup: Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, enam bulan sekali selama tahap pasca konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. Matriks Ringkasan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dapat dilihat pada Tabel 2.1, sedangkan Lokasi Pemantauan Lingkungan dapat dilihat pada Gambar II.1, II.2, dan II.3.


[II – 17]


Tabel 2.1. Matriks Ringkasan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah Dampak Penting Yang Dipantau Komponen Indikator Lingkungan 1. TAHAP PRA-KONSTRUKSI a. Perubahan Persepsi Persepsi masyarakat di Masyarakat sekitar lokasi proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara).

2.TAHAP KONSTRUKSI a. Gangguan Terganggunya Aktivitas aktivitas Nelayan nelayan di sekitar lokasi proyek.

b. Perubahan Pola Arus

Perubahan pola arus

Sumber Dampak

Parameter Yang Dipantau

Tujuan Pemantauan Lingkungan

Kegiatan penetapan lokasi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B).

Persepsi masyarakat di sekitar lokasi proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara) terhadap penetapan lokasi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B).

Untuk mengetahui keberhasilan sosialisasi proyek dan tanggapan masyarakat sekitar (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara) terhadap rencana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.

Wawancara dengan masyarakat sekitar proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara) menggunakan kuesioner secara purposive sampling. Data yang diperoleh akan ditabulasi dan disajikan dalam bentuk persentase responden yang setuju dan tidak setuju dengan rencana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.

Permukiman penduduk di sekitar lokasi proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara).

Tiga bulan sekali selama tahap prakonstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B).

Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah).

BPLHD Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara.

Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara, tiga bulan sekali selama tahap prakonstruksi proyek.

Pengangkutan batu (± 2.412.838 m3) dan pasir urug (± 58.770.652 m3) Pulau 1, 2A dan 2B melalui laut, pekerjaan reklamasi areal Pulau 1, 2A dan 2B, pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B, pembangunan jembatan penghubung daratan dengan pulau 2A dan pengerukan muara sungai Cengkareng Drain dan Muara sungai Tanjung. Kegiatan pengurugan

Aktivitas nelayan di sekitar lokasi proyek selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, Pulau 2A dan Pulau 2B) berlangsung.

Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan gangguan terhadap aktivitas nelayan akibat kegiatan proyek.

Pengamatan langsung di lapangan mengenai morfologi pantai Pulau 1, 2A dan 2B. Data yang ada dianalisis secara deskriptif.

Di perairan sekitar lokasi reklamasi pulau 1, 2A dan 2B.

Setiap hari selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B).

Kontraktor Pelaksana dan PT. Kapuk Naga Indah.

KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kantor Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara.

Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Admistrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah..

Pola arus di

Untuk mengetahui

Pengukuran langsung di lapangan dengan alat

Di perairan laut sekitar

Sebulan sekali selama tahap

Kontraktor Pelaksana

Dinas Kelautan dan Perikanan

Ke BPLHD Provinsi DKI


Metode Pemantauan Pengumpulan dan Lokasi Analisis Data

Jangka Waktu/ Frekuensi

Institusi Pemantauan Lingkungan Pelaksana Pengawas Pelaporan

[II – 18]

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Dampak Penting Yang Dipantau Komponen Indikator Lingkungan perairan laut di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

c. Peningkatan Kebisingan

d. Peningkatan Volume Sampah Padat

Intensitas kebisingan sesuai SK. Gub. No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Kualitas Udara dan Tingkat Kebisingan Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kebersihan lingkungan/tida k tercecernya sampah padat di sekitar lokasi proyek.

Sumber Dampak


Tujuan Pemantauan Lingkungan perubahan pola arus di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Metode Pemantauan Pengumpulan dan Lokasi Analisis Data lokasi proyek pengukur arus (Current (Pulau 1, 2A meter). Data yang dan 2B). diperoleh dianalisis secara deskriptif dibandingkan dengan data rona lingkungan awal.

Pengukuran langsung di lapangan dengan sound level meter. Data yang ada dibandingkan dengan SK. Gub. No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Kualitas Udara dan Tingkat Kebisingan Dalam Wilayah Propinsi DKI Jakarta.

Di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Pengamatan lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.

Di dalam dan di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B).

sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Kegiatan mobilisasi alat dan bahan, Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B) dan pembangunan tanggul/breakwater (Pulau 1, 2A dan 2B).

Intensitas Kebisingan di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan kebisingan.

Kegiatan aktivitas buruh konstruksi proyek sebanyak ± 1.000 orang.

Kebersihan lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sampah padat pada tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B).


Jangka Waktu/ Frekuensi konstruksi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B).

Institusi Pemantauan Lingkungan Pelaksana Pengawas Pelaporan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah).

Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara.

Tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B).

Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah).

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara.

Setiap hari selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.


Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara.

Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. K Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku nas Kebersihan dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap

[II – 19]

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Dampak Penting Yang Dipantau Komponen Indikator Lingkungan

e. Gangguan Transportasi Laut

Tidak terjadi gangguan lalu lintas laut di sekitar perairan lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

f. Gangguan Transportasi Darat

Tidak terjadi kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi proyek (Kawasan PIK).

g. Perubahan Abrasi dan Sedimentasi

Luas lahan pantai Pulau 1, 2A dan 2B yang terkena abrasi dan sedimentasi.

Sumber Dampak






Mobilisasi alat dan bahan konstruksi, pengangkutan pasir urug (± 58.770.652 m3) Pulau 1, 2A dan 2B melalui laut dan pekerjaan reklamasi areal Pulau 1, 2A dan 2B serta pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B. Kegiatan mobilisasi alat/bahan konstruksi/tanah urug (± 551.058,9 m3) Pulau 1, 2A dan 2B.

Kelancaran lalu lintas (transportasi laut) di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Untuk mengetahui apakah upaya pengelolaan lalu lintas (transportasi laut) di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B) berjalan dengan baik.

Pengamatan dan pencatatan lapangan. Data yang ada dianalisis secara deskriptif.

Di perairan laut di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Setiap hari selama tahap konstruksi proyek.

Kontraktor/supli er penyedia pasir urug dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah).

Dirjen Perhubungan Laut dan Suku Dinas Perhubungan Laut Kota Administrasi Jakarta Utara.

Kelancaran lalu lintas badan jalan di sekitar lokasi proyek (Jl. Kamal Muara, Jl. Kapuk Raya dan jalan lingkungan Kawasan PIK).

Untuk mengetahui apakah upaya pengelolaan lalu lintas (transportasi darat) di sekitar lokasi proyek berjalan dengan baik.

Pengamatan dan pencatatan lapangan. Data yang ada dianalisis secara deskriptif.

Pada badan jalan di sekitar lokasi proyek (Jl. Kamal Muara, Jl. Kapuk Raya dan jalan lingkungan Kawasan PIK).

Setiap hari selama tahap konstruksi proyek.

Kontraktor/supli er penyedia tanah urug dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah).

Kegiatan pekerjaan Reklamasi Pulau 1, 2A, 2B seluas ± 870 Ha dan pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B.

Kecepatan abrasi dan sedimentasi pantai di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan upaya pencegahan abrasi dan sedimentasi pantai yang dilakukan di lokasi kegiatan (Pulau 1, 2A dan

Pemantauan dilakukan dengan metode Aritmatik yaitu dengan menghitung kecepatan abrasi dan sedimentasi dari patok (beach mark) yang dibuat dekat garis pantai yang terkena abrasi/sedimentasi. Data yang peroleh dibandingkan dengan data rona awal

Di lokasi proyek dan pantai sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Sebulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B).


Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kel. Kapuk Muara dan Kamal Muara. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi


konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Admistrasi Jakarta Utara dan Ditjen Perhubungan Laut, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi proyek. Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi proyek.

Ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali

[II – 20]


Sumber Dampak


Tujuan Pemantauan Lingkungan 2B).

Metode Pemantauan Pengumpulan dan Lokasi Analisis Data sebelumnya.


Institusi Pemantauan Lingkungan Pelaksana Pengawas Pelaporan Jakarta Utara.

h. Gangguan Kamtibmas

Angka kriminalitas dan gangguan kamtibmas di dalam dan di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Kegiatan mobilisasi alat dan bahan konstruksi/tanah urug (± 551.058,9 m3), pengurugan Pulau 1, 2A dan 2B, pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B, dan aktivitas buruh konstruksi sebanyak ± 1.000 orang.

Kondisi kamtibmas (angka kriminalitas) di dalam dan di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan kamtibmas pada tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B).

Pengamatan dan pencatatan di lapangan, mengkaji data yang tersedia di bagian keamanan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif.

Di dalam dan di lokasi proyek (di bedeng pekerja).

Tiga bulan sekali selama tahap konstruksi proyek.


i. Penurunan Kualitas Udara

Kadar debu, SO2, NO2, CO, HC sesuai SK. Gub. No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Kualitas Udara dan Tingkat Kebisingan Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan mobilisasi alat dan bahan, Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B) dan pembangunan tanggul/breakwater (Pulau 1, 2A dan 2B).

Kadar debu, SO2, NO2, CO, HC di sekitar lokasi proyek.

Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan kualitas udara ambient.


Tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B).


j. Penurunan Kualitas Air Laut

Kadar kekeruhan dan TSS air laut sesuai dengan KepMen LH No. Kep-51 Tahun 2004

Kegiatan pembangunan tanggul/sea defence pulau 1, 2A dan 2B, transportasi bahanbahan reklamasi (pasir laut dan

Kadar Kekeruhan dan TSS air laut di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan kualitas air laut (kekeruhan) dan TSS.

Pengambilan contoh debu dengan kertas saring dan pengambilan contoh udara dengan gas sampler untuk dianalisis sesuai SNI. Data yang ada dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara ambient sesuai SK. Gub. No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Kualitas Udara dan Tingkat Kebisingan Dalam Wilayah Propinsi DKI Jakarta. Pengambilan contoh air laut dengan jerigen putih volume 2 liter untuk dianalisis di laboratorium sesuai SNI. Data yang diperoleh dibandingkan

Perairan laut di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.

Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa


Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Polsek Penjaringan, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

selama tahap konstruksi reklamasi. Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi proyek.

Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.

Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota

[II – 21]

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Dampak Penting Yang Dipantau Komponen Indikator Lingkungan tentang Baku Mutu Kualitas Air Laut (Peruntukan Biota Laut).

Sumber Dampak



batu), serta pengisian bahanbahan ke polder yang telah terbangun dan aktivitas buruh konstruksi sebanyak ± 1.000 orang.

k. Perubahan Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat sekitar proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara) terhadap kegiatan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.

Kegiatan mobilisasi alat dan bahan konstruksi/tanah urug (± 551.058,9 m3), pengurugan/reklam asi areal Pulau 1, 2A dan 2B, pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B, dan aktivitas buruh konstruksi sebanyak ± 1.000 orang.

Persepsi masyarakat di sekitar lokasi proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara) terhadap kegiatan konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.

l. Gangguan Mangrove

Keanekaragam an jenis dan pertumbuhan mangrove di Hutan Lindung Angke.

Kegiatan restorasi mangrove dan penanaman vegetasi serta reklamasi areal Pulau 1, 2A dan 2B, pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B dan aktivitas buruh konstruksi sebanyak ± 500-1.000 orang.

Keanekaragaman jenis dan pertumbuhan mangrove di hutan lindung Angke.

Untuk mengetahui keanekaragaman jenis mangrove di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).


Metode Pemantauan Pengumpulan dan Lokasi Analisis Data dengan baku mutu sesuai KepMen LH No. Kep-51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Kualitas Air Laut (Peruntukan Biota Laut).

Wawancara dengan masyarakat sekitar proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara) secara purposive sampling menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis berdasarkan presentase responden yang mempunyai persepsi positif dan negatif terhadap pekaksanaan kegiatan konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. Pencatatan dan pengamatan langsung tentang jumlah jenis dan jumlah individu mangrove pada lahan yang berbatasan langsung dengan lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). Data yang diperoleh dianalisis berdasarkan indeks keanekaragaman jenis Shannon Wiener,


Institusi Pemantauan Lingkungan Pelaksana Pengawas Pelaporan Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah).

dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara.

Di lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B) dan daerah sekitarnya (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara).

Tiga bulan sekali selama tahap konstruksi proyek.


Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara dan Kecamatan Penjaringan.

Di lokasi proyek dan perairan sekitarnya (hutan lindung dan suaka margasatwa Angke).



Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Pertanian, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara.

Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi proyek.

Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Pertanian, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga

[II – 22]


m. Terbukanya Kesempatan Kerja

Jumlah tenaga kerja sekitar lokasi proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara dan sekitarnya/Kec amatan Penjaringan) yang bekerja pada tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.

2. TAHAP PASCA KONSTRUKSI a. Perubahan Pola arus di Pola Arus perairan laut sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Sumber Dampak



Metode Pemantauan Pengumpulan dan Lokasi Analisis Data indeks kesamarataan dan indeks nilai penting/dominasi.



Kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B) sebanyak ± 500.1000 orang.

Jumlah/banyakny a tenaga kerja konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah yang berasal dari masyarakat sekitar (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara dan sekitarnya/Kecam atan Penjaringan).

Untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja lokal pada tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.

Mengkaji data yang ada di bagian personalia proyek. Data yang ada dianalisis secara deskriptif.

Di dalam lokasi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.



Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara.

Tanggul Pulau 1, 2A dan 2B hasil reklamasi.

Pola arus di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Untuk mengetahui perubahan pola arus di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Pengukuran langsung di lapangan dengan alat pengukur arus (Current meter). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dibandingkan dengan data rona lingkungan awal.

Perairan laut dan pantai di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Setahun sekali selama tahap pasca konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.


Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara.


bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, enam bulan sekali selama tahap pasca konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga

[II – 23]


Sumber Dampak






b. Perubahan Abrasi dan Sedimentasi


Keberadaan Lahan hasil Reklamasi Pulau 1, 2A dan 2B.


Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan upaya pencegahan abrasi dan sedimentasi pantai yang dilakukan di lokasi kegiatan (Pulau 1, 2A dan 2B).

Pemantauan di lakukan dengan metode Aritmatik yaitu dengan menghitung kecepatan abrasi dan sedimentasi dari patok (bench mark) yang dibuat dekat garis pantai yang terkena abrasi/sedimentasi. Data yang peroleh dibandingkan dengan data rona awal sebelumnya.

Perairan pantai sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).



Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara.

c. Perubahan Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat sekitar terhadap keberadaan Lahan hasil reklamasi Pulau 1, 2A dan 2B.

Keberadaan lahan hasil Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B).

Persepsi masyarakat terhadap keberadaan lahan hasil reklamasi Pulau 1, 2A dan 2B.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan lahan hasil reklamasi Pulau 1, Pulau 2A dan Pulau 2B.

Pengamatan langsung di lapangan mengenai persepsi masyarakat. Data yang peroleh dianalisis secara deskriptif.

Pemukiman sekitar lokasi kegiatan (Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara).



Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kantor Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara.


Indah. Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, enam bulan sekali selama tahap pasca konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. Ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, enam bulan sekali selama tahap pasca konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.

[II – 24]

Gambar II.1. Lokasi Pemantauan

[II – 25]


[II – 26]


[II – 27]

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB III RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Uraian Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) ini merupakan penjabaran dan aplikasi dari studi ANDAL yang telah disusun. Dalam uraian ini akan dijelaskan mengenai pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan dampak penting akibat kegiatan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. Uraian RKL ini ditujukan untuk menekan dampak negatif penting sehingga dampak tersebut dapat diantisipasi dan dikelola, serta dampak positif dapat ditingkatkan. Dengan demikian, kegiatan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dapat berjalan dengan lancar tanpa mengganggu lingkungan di sekitarnya.

3.1. TAHAP PRA-KONSTRUKSI 3.1.1. Perubahan Persepsi Masyarakat 1. Sumber Dampak Kegiatan penetapan lokasi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B). 2. Tolok Ukur Dampak Persepsi masyarakat terhadap rencana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B). 3. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengupayakan agar persepsi masyarakat sekitar terhadap rencana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2 B) positif. 4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk menghindari/mencegah timbulnya persepsi negatif masyarakat sekitar (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara) terhadap rencana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah diupayakan melalui: a. Melakukan sosialisasi rencana proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah kepada masyarakat/tokoh masyarakat sekitar (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara) dan instansi terkait yang berkepentingan. b. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait di sekitar lokasi proyek terutama Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) berkaitan dengan rencana kegiatan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B).


[III – 1]


c. Membentuk Devisi Hubungan Masyarakat (Humas) yang berperan serta sebagai penghubung antara Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah) dengan masyarakat/instansi terkait. d. Berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya merumuskan konsep rencana Revitalisasi Pantai Lama. e. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi (Fakultas Kehuatanan IPB) untuk restorasi ekosistem mangrove. f. Melakukan kerjasama dengan Yayasan Mengrove untuk memantau pelaksanaan restorasi ekosistem mangrove. 5. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi pengelolaan dampak persepsi masyarakat adalah di sekitar lokasi proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara). 6. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan dampak persepsi masyarakat akan dilakukan selama kegiatan tahap prakonstruksi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 7. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Pelaksana pengelolaan dampak persepsi masyarakat adalah Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Instansi pengawas pengelolaan dampak persepsi masyarakat adalah BPLHD Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara. c. Hasil pengelolaan dampak persepsi masyarakat secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara.

3.2. TAHAP KONSTRUKSI 3.2.1. Gangguan Aktivitas Nelayan 1. Sumber Dampak Pengangkutan batu (± 2.412.838 m3) dan pasir urug (± 58.770.652 m3) Pulau 1, 2A dan 2B melalui laut, pekerjaan reklamasi areal Pulau 1, 2A dan 2B, pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B, pembangunan jembatan penghubung daratan dengan pulau 2A dan pengerukan muara sungai Cengkareng Drain dan Muara sungai Tanjung. 2. Tolok Ukur Dampak Tidak terganggunya aktivitas nelayan di sekitar lokasi proyek selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, Pulau 2A dan Pulau 2B) berlangsung.


[III – 2]


3. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Menghindari gangguan terhadap aktivitas nelayan di sekitar lokasi proyek selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, Pulau 2A dan Pulau 2B) berlangsung. 4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk mencegah/mengindari gangguan terhadap aktivitas nelayan di sekitar lokasi proyek selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, Pulau 2A dan Pulau 2B) akan diupayakan melalui: a. Melakukan koordinasi/sosialisasi kepada komunitas nelayan yang bermukim di sekitar lokasi proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara). b. Memasang tanda-tanda rambu lalu lintas pelayaran di sekitar lokasi proyek, terutama pada saat tambat di lokasi mooring dan kegiatan fisik berlangsung sehingga tidak mengganggu aktivitas nelayan di sekitar lokasi proyek. c. Reklamasi Pulau dengan Lateral Kanal dan Vertikal Kanal ± 200 m. d. Melaksanakan point-point yang direkomendasikan dalam studi tematik. 5. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi pengelolaan dampak gangguan aktivitas nelayan adalah perairan di sekitar lokasi proyek. 6. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan dampak gangguan aktivitas nelayan akan dilakukan sejak dan selama kegiatan reklamasi Pulau 1, Pulau 2A dan Pulau 2B berlangsung. 7. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Pelaksana pengelolaan dampak gangguan aktivitas nelayan adalah Kontraktor Pelaksana dan PT. Kapuk Naga Indah. b. Instansi pengawas pengelolaan dampak gangguan aktivitas nelayan adalah KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kantor Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara. c. Pelaporan hasil pengelolaan dampak gangguan aktivitas nelayan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Admistrasi Jakarta Utara. 3.2.2. Perubahan Pola Arus 1. Sumber Dampak Kegiatan pengurugan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B). 2. Tolok Ukur Dampak Pola arus perairan laut di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).


[III – 3]


3. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengupayakan agar perubahan pola arus yang terjadi akibat Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B) tidak menimbulkan abrasi dan sedimentasi yang berat di sekitar lokasi proyek. 4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk mengurangi dampak perubahan pola arus di sekitar proyek akan diupayakan melalui: a. Pembangunan sea defence Pulau 1, 2A dan 2B sesuai dengan desain teknik yang didasarkan pada pemodelan hidrodinamika. b. Memasang bangunan/turap penahan gelombang di sekeliling tangul reklamasi Pulau 1, 2A dan 2B dengan beton tetrapod. c. Melakukan pemantauan pola arus, abrasi dan sedimentasi di sekitar Pulau 1, 2A dan 2B) secara berkala dan rutin setiap 1 (satu) bulan sekali. d. Melakukan kalibrasi, validasi model serta memanfaatkan data pemantauan untuk mereview model. e. Melakukan kajian Hidrodinamika bersama Witteveen Bos Indonesia dan Perguruan Tinggi. f. Melakukan pemantauan terhadap pola dan kecepatan arus, proses abrasi dan sedimentasi, batimetri, kualitas perairan laut dan parameter hidrodinamika lainnya serta komunitas mangrove di hutan lindung Angke sebulan sekali di tapak dan sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B) secara teratur dan kontinyu oleh Tim Kapuk Naga Indah dan menyampaikan hasil pemantauan ke instansi teknis (Dinas PU Provinsi DKI Jakarta. g. Melaksanakan point-point yang direkomendasikan dalam studi tematik hidrodinamika dan studi pandangan sistem tata air. 5. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi pengelolaan dampak perubahan pola arus adalah perairan laut di sekitar lokasi proyek Pulau 1, 2A dan 2B. 6. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan dampak perubahan pola arus akan dilakukan selama tahap konstruksi dan pasca konstruksi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 7. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Pelaksana pengelolaan dampak perubahan pola arus adalah Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Instansi pengawas pengelolaan dampak perubahan pola arus adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara.


[III – 4]


c. Hasil pengelolaan dampak perubahan pola arus secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. 3.2.3. Peningkatan Kebisingan 1. Sumber Dampak Kegiatan mobilisasi alat dan bahan, Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B) dan pembangunan tanggul/breakwater (Pulau 1, 2A dan 2B). 2. Tolok Ukur Dampak Intensitas kebisingan sesuai SK. Gub. No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Kualitas Udara Ambien dan Tingkat Kebisingan Dalam Wilayah Propinsi DKI Jakarta. 3. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Mencegah terjadinya peningkatan kebisingan di sekitar lokasi proyek selama kegiatan Reklamasi Pulau 1, 2A dan 2B berlangsung. 4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk mencegah peningkatan kebisingan di sekitar lokasi proyek akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan, Reklamasi Pulau 1, 2A dan 2B dan pembangunan tanggul/breakwater Pulau 1, 2A dan 2B akan diupayakan melalui: a. Penggunaan kendaraan dan mesin/peralatan konstruksi yang baik sehingga intesitas bising berkurang/rendah. b. Penggunaan silent genset dengan intensitas bising rendah. c. Pengangkutan sebagian besar peralatan dan bahan konstruksi melalui jalur laut. d. Pemilihan alternatif jalan darat yang kurang padat penduduknya. 5. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi pengelolaan dampak peningkatan kebisingan adalah di dalam dan di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 6. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan dampak peningkatan kebisingan akan dilakukan selama tahap konstruksi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 7. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Pelaksana pengelolaan dampak peningkatan kebisingan adalah Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah).


[III – 5]


b. Inatansi pengawas pengelolaan dampak peningkatan kebisingan adalah Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. c. Hasil pengelolaan dampak peningkatan kebisingan secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. 3.2.4. Peningkatan Volume Sampah Padat 1. Sumber Dampak Kegiatan aktivitas buruh konstruksi proyek sebanyak ± 500-1.000 orang. 2. Tolok Ukur Dampak Kebersihan lingkungan/tidak tercecernya sampah padat di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 3. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Mencegah/menghindari pengotoran lingkungan akibat aktivitas buruh konstruksi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah sebanyak ± 1.000 orang. 4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Untuk mencegah/menghindari pengotoran lingkungan akibat sampah padat yang dihasilkan dari aktivitas buruh konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah akan diupayakan melalui: a. Membangun bedeng-bedeng sementara di areal working place seluas ± 3 Ha di Kawasan Pantai Indah Kapuk (Sektor Utara Barat) dan dilengkapi dengan fasilitas MCK/temporary toilet, air bersih, listrik dan container sampah. Kebutuhan air bersih selama tahap konstruksi reklamasi akan dipenuhi dari pemurnian air Kawasan Pantai Indah Kapuk. b. Menerapkan ketentuan/peraturan larangan (tata tertib) buruh konstruksi untuk tidak membuang sampah padat ke perairan laut dan pantai di sekitar proyek. c. Menyediakan tempat-tempat sampah di pantai sekitar lokasi proyek dan di bedeng pekerja yang dipisahkan antara sampah organik dan anorganik untuk menampung sampah padat dari aktivitas buruh konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. d. Secara periodik, setiap hari sampah padat yang terkumpul diangkut ke lokasi pembuangan akhir bekerja sama dengan Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara atau swasta yang mempunyai ijin Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. e. Melakukan pengawasan kebersihan lingkungan di sekitar lokasi proyek dan di bedeng pekerja secara kontinyu setiap hari yang dilakukan oleh petugas kebersihan khusus selama konstruksi proyek berlangsung.


[III – 6]


f. Membersihkan perairan sekitar proyek dan bedeng pekerja dari sampah-sampah yang ada setiap hari yang dilakukan oleh petugas kebersihan khusus selama tahap konstruksi proyek. g. Pengelolaan sampah di sepanjang DAS Kali Angke, Kali Cengkareng Drain, Kali Tanjungan dan Kali Kamal yang melibatkan Pemrakarsa kegiatan, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat yang bermukim di sepanjang DAS tersebut melalui pembinaan rutin. 5. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi pengelolaan dampak sampah padat adalah di dalam dan di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 6. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan dampak sampah padat akan dilakukan selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah berlangsung. 7. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Pelaksana pengelolaan sampah padat adalah Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Instansi pengawas pengelolaan sampah padat adalah Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. c. Hasil pengelolaan sampah padat secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku nas Kebersihan dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. 3.2.5. Gangguan Transportasi Laut 1. Sumber Dampak Mobilisasi alat dan bahan konstruksi, pengangkutan pasir urug (± 58.770.652 m3) Pulau 1, 2A dan 2B melalui laut dan pekerjaan reklamasi areal Pulau 1, 2A dan 2B serta pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B. 2. Tolok Ukur Dampak Tidak terganggunya arus lalu lintas (transportasi laut) di sekitar lokasi proyek selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah berlangsung. 3. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Menghindari gangguan kelancaran lalu lintas (transportasi laut) di sekitar lokasi proyek selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah berlangsung.


[III – 7]


4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk mencegah/mengindari gangguan kelancaran lalu lintas (transportasi laut) di sekitar lokasi proyek selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah akan diupayakan melalui: a. Kontraktor/suplier tanah urug wajib/harus memiliki perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Izin Usaha Penambangan/Izin Lokasi, Izin Pengangkutan dan memiliki dokumen AMDAL), serta mematuhi ketentuan SK Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara No. 13 Tahun 2000 tentang Reklamasi. b. Melakukan koordinasi/konsultasi dengan Suku Dinas Perhubungan Laut Kota Administrasi Jakarta Utara, Pelabuhan Sunda Kelapa, Tanjung Priok dan Muara Baru. c. Sesuai Perda No. 11 Tahun 1992, lokasi pengambilan pasir urug direncanakan dari luar Provinsi DKI Jakarta, yaitu dari daerah Provinsi Banten. d. Mengikuti peraturan pelayaran yang berlaku di wilayah yang dilewati dari lokasi pengerukan sampai ke lokasi reklamasi/proyek dan sebaliknya, termasuk kelengkapan sarana navigasi. e. Memasang tanda-tanda rambu lalu lintas pelayaran di sekitar lokasi proyek, terutama pada saat tambat di lokasi mooring sehingga tidak mengganggu kapalkapal yang lewat ke daerah tersebut. f. Pemrakarsa proyek (PT. Kapuk Naga Indah) nantinya akan memeriksa kebenaran lokasi dan dokumen AMDAL Kontraktor/suplier pasir urug. 5. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi pengelolaan dampak gangguan transportasi laut adalah perairan di sekitar lokasi proyek dan sepanjang alur pelayaran dari lokasi pengerukan sampai lokasi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan sebaliknya. 6. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan dampak gangguan transportasi laut akan dilakukan sejak dan selama kegiatan pengangkutan material/pasir urug berlangsung. 7. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Pelaksana pengelolaan dampak gangguan transportasi laut adalah Kontraktor/ suplier penyedia pasir urug. b. Instansi pengawas pengelolaan dampak gangguan transportasi laut adalah Dirjen Perhubungan Laut dan Suku Dinas Perhubungan Laut Kota Administrasi Jakarta Utara. c. Hasil pengelolaan dampak gangguan transportasi laut secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Admistrasi Jakarta Utara dan Ditjen Perhubungan Laut.


[III – 8]


3.2.6. Gangguan Transportasi Darat 1. Sumber Dampak Kegiatan mobilisasi alat/bahan konstruksi/tanah urug (± 551.058,9 m3) Pulau 1, 2A dan 2B. 2. Tolok Ukur Dampak Kelancaran lalu lintas badan jalan di sekitar lokasi proyek (Jl. Kamal Muara, Jl. Kapuk Raya dan jalan lingkungan Kawasan PIK). 3. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Menghindari kemacetan lalu lintas, kerusakan dan pengotoran pada badan jalan di sekitar lokasi proyek (Jl. Kamal Muara, Jl. Kapuk Raya dan jalan lingkungan Kawasan PIK). 4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk mencegah/mengindari gangguan kelancaran lalu lintas (transportasi darat) di sekitar proyek selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Pulau 1, 2A dan 2B akan diupayakan melalui: a. Kontraktor/suplier tanah urug/tanah merah harus memiliki perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Izin Usaha Penambangan/Izin Lokasi, Izin Transportasi dari Dinas Perhubungan dan memiliki dokumen UKL dan UPL). b. Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah) nantinya akan memeriksa kebenaran lokasi dan dokumen UKL dan UPL Kontraktor/suplier tanah urug/tanah merah. c. Kontraktor/suplier tanah urug/tanah merah harus memberikan uang jaminan perbaikan/pemeliharaan jalan ke Pemda/Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan mematuhi ketentuan SK Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 13 tahun 2000 tentang Reklamasi/Pengurugan. d. Pengangkutan alat dan bahan konstruksi/tanah urug dilakukan tidak pada jam-jam sibuk, yaitu pada malam hari antara pukul 21.00 – 05.00 WIB. e. Kendaraan pengangkut tanah dilengkapi dengan punutup/terpal dan muatan tanah urug tidak melebihi kapasitas angkut kendaraan yang digunakan sehingga tanah tidak tercecer dan mengotori badan jalan. f. Tonase kendaraan pengangkut tanah yang digunakan tidak melampaui daya dukung/kapasitas badan jalan yang dilalui sehingga tidak terjadi kerusakan badan jalan. g. Kendaraan pengangkut tanah dibersihkan terlebih dahulu sebelum meninggalkan lokasi sumber tanah galian dan lokasi proyek. h. Kontraktor/suplier tanah urug/tanah merah wajib menjaga kebersihan dan kondisi badan jalan, dan harus menempatkan petugas pemantau dan pengelola kebersihan jalan di sekitar proyek setiap hari selama pengangkutan tanah berlangsung.


[III – 9]


5. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi pengelolaan dampak gangguan transportasi darat adalah pada badan jalan di sekitar lokasi proyek (Jl. Kamal Muara, Jl. Kapuk Raya dan jalan lingkungan Kawasan PIK). 6. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan dampak gangguan transportasi darat akan dilakukan sejak dan selama kegiatan pengangkutan tanah urug berlangsung. 7. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Pelaksana pengelolaan dampak gangguan transportasi darat adalah Kontraktor/suplier penyedia tanah urug. b. Instansi pengawas pengelolaan dampak gangguan transportasi darat adalah Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kel. Kapuk Muara dan Kamal Muara. c. Hasil pengelolaan dampak gangguan lalu lintas (transportasi darat) secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. 3.2.7. Perubahan Abrasi dan Sedimentasi 1. Sumber Dampak Kegiatan pekerjaan Reklamasi Pulau 1, 2A, 2B seluas ± 870 Ha dan pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B. 2. Tolok Ukur Dampak Kecepatan abrasi dan sedimentasi pantai di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 3. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Mencegah terjadinya abrasi/akresi dan sedimentasi pantai selama tahap konstrusi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk mencegah terjadinya abrasi dan sedimentasi pantai di sekitar lokasi proyek akan diupayakan melalui: a. Pembangunan sea defence Pulau 1, 2A dan 2B sesuai dengan desain teknik yang didasarkan pada pemodelan hidrodinamika. b. Berpartisipasi melaksanakan pemeliharaan dan pembersihan endapan sedimen yang diendapkan oleh sungai. c. Melakukan pemantauan abrasi dan sedimentasi secara berkala dan rutin setiap musim (musim timur dan musim barat).


[III – 10]


d. Berpartisipasi melakukan pengerukan di lokasi sedimentasi/muara Kali Angke, Muara Kali Cengkareng Drain dan Muara Kali Tanjungan. e. Melakukan pemantauan terhadap pola dan kecepatan arus, proses abrasi dan sedimentasi, batimetri, kualitas perairan laut dan parameter hidrodinamika lainnya serta komunitas mangrove di hutan lindung Angke sebulan sekali di tapak dan sekitar lokasi proyek secara teratur dan kontinyu oleh Tim Kapuk Naga Indah dan menyampaikan hasil pemantauan ke instansi teknis (Dinas PU Provinsi DKI Jakarta). f. Melaksanakan point-point yang direkomendasikan dalam studi tematik hidrodinamika. 5. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi pengelolaan dampak abrasi dan sedimentasi adalah di lokasi proyek dan pantai sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 6. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan dampak abrasi dan sedimentasi pantai akan dilakukan sejak kegiatan konstruksi proyek hingga tahap pasca konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 7. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Pelaksana pengelolaan dampak abrasi dan sedimentasi adalah Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Instansi pengawas pengelolaan dampak abrasi dan sedimentasi pantai adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. c. Hasil pengelolaan dampak abrasi dan sedimentasi pantai secara periodik akan dilaporkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. 3.2.8. Gangguan Kamtibmas 1. Sumber Dampak Kegiatan mobilisasi alat dan bahan konstruksi/tanah urug (± 551.058,9 m3), pengurugan Pulau 1, 2A dan 2B, pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B, dan aktivitas buruh konstruksi sebanyak ± 500-1.000 orang. 2. Tolok Ukur Dampak Angka kriminalitas di dalam dan di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B) serta tidak terjadi komplain masyarakat terhadap kegiatan konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.


[III – 11]


3. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengupayakan agar angka kriminalitas di dalam dan di sekitar lokasi proyek dapat ditekan serendah mungkin serta tidak ada masyarakat sekitar yang komplain selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya pengelolaan dampak kegiatan mobilisasi alat dan bahan konstruksi/tanah urug, Reklamasi Pantai Pulau 1, 2A dan 2B, pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B dan aktivitas buruh konstruksi terhadap gangguan kamtibmas akan diupayakan melalui: a. Mengelola berbagai dampak negatif yang akan muncul akibat kegiatan konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seperti penurunan kualitas air laut, peningkatan kuantitas air permukaan, perubahan pola arus, abrasi dan sedimentasi dan gangguan transportasi darat dan laut. b. Menempatkan satuan petugas pengaman di sekitar lokasi proyek untuk memantau kondisi kamtibmas setiap hari. c. Mewajibkan penggunaan tanda pengenal (ID card) bagi yang keluar masuk ke lokasi proyek. d. Mewajibkan kepada pekerja/buruh konstruksi proyek untuk mematuhi peraturan dan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan proyek selama tahap konstruksi berlangsung. e. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan sekitar (Polisi Air, Linmas, Babinsa, aparat Kel. Kapuk Muara dan Kamal Muara, Lembaga Musyawarah Kelurahan dan lain-lain). 5. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi pengelolaan dampak gangguan kamtibmas adalah di dalam dan di lokasi proyek (di bedeng pekerja). 6. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan dampak gangguan kamtibmas akan dilakukan selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah berlangsung. 7. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Pelaksana pengelolaan dampak gangguan kamtibmas adalah Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Instansi pengawas pengelolaan dampak gangguan kamtibmas adalah Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Polsek Penjaringan, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara.


[III – 12]


c. Hasil pengelolaan dampak gangguan kamtibmas secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. 3.2.9. Penurunan Kualitas Udara 1. Sumber Dampak Kegiatan mobilisasi alat dan bahan, Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B) dan pembangunan tanggul/breakwater (Pulau 1, 2A dan 2B). 2. Tolok Ukur Dampak Kualitas udara ambient sesuai SK. Gub. No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Kualitas Udara Ambien dan Tingkat Kebisingan Dalam Wilayah Propinsi DKI Jakarta. 3. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Mencegah penurunan kualitas udara di sekitar lokasi proyek selama kegiatan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah berlangsung. 4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk mencegah penurunan kualitas udara di sekitar lokasi proyek akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan, Reklamasi dan pembangunan tanggul/breakwater akan diupayakan melalui: a. Penggunaan kendaraan dan mesin/peralatan konstruksi yang sangat baik sehingga emisi berkurang. b. Teknik reklamasi dengan system polder sehingga penyebaran pasir urug terbatas. c. Pengangkutan tanah urug tidak berlebihan dan ditutup terpal sehingga tidak tercecer. d. Membersihkan badan jalan yang dilalui kendaraan pengangkut bila ada ceceran tanah urug. 5. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi pengelolaan dampak kualitas udara adalah di dalam dan di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 6. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan dampak penurunan kualitas udara akan dilakukan selama tahap konstruksi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.


[III – 13]


7. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Pelaksana pengelolaan dampak penurunan kualitas udara adalah Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Instansi pengawas pengelolaan dampak penurunan kualitas udara adalah Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. c. Hasil pengelolaan dampak penurunan kualitas udara secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. 3.2.10. Penurunan Kualitas Air Laut 1. Sumber Dampak Kegiatan pembangunan tanggul/sea defence pulau 1, 2A dan 2B, transportasi bahanbahan reklamasi (pasir laut dan batu), serta pengisian bahan-bahan ke polder yang telah terbangun dan aktivitas buruh konstruksi sebanyak ± 1.000 orang. 2. Tolok Ukur Dampak Kualitas air laut sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Kualitas Air Laut (Peruntukan Biota Laut). 3. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Mencegah penurunan kualitas air laut di sekitar lokasi proyek akibat kegiatan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B), pembangunan sea defence Pulau 1, 2A dan 2B dan aktivitas buruh konstruksi proyek sebanyak ±500-1000 orang. 4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk mencegah penurunan kualitas air laut di sekitar lokasi proyek akibat kegiatan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B), pembangunan sea defence Pulau 1, 2A dan 2B dan aktivitas buruh konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah akan diupayakan melalui: a. Pekerjaan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah akan dilakukan dengan teknik polder, dimana terlebih dahulu akan dibangun tanggul di sekeliling lahan yang direklamasi sebelum memompakan bahan urugan ke dalamnya. b. Pengeluaran lapisan dasar yang merupakan alas bahan urugan selanjutnya dilakukan dengan cara mengatur penurunan pasir ke dasar laut pada kecepatan rendah dalam volume yang relatif kecil, tersebar dan merata. c. Melapisi dasar area reklamasi dengan geo textile. d. Menjaga dan mengontrol sambungan pipa penyemprot pasir setiap hari selama pekerjaan pengurugan/reklamasi berlangsung.


[III – 14]


e. Pengurugan tanah merah (top soil) pada lokasi-lokasi ruang terbuka hijau/taman dilakukan setelah penanggulan sehingga tidak tercecer ke perairan di sekitarnya. f. Menyediakan tempat sampah (basah dan kering) di lokasi proyek untuk menampung sampah dari aktivitas buruh konstruksi dan mengangkutnya setiap hari ke lokasi pembuangan akhir bekerjasama dengan Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara/pihak swasta. g. Menyediakan sarana MCK di sekitar lokasi proyek selama tahap konstruksi proyek dan bila sudah penuh disedot/diangkut dengan Mobil Air Kotor Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara. h. Menghentikan pekerjaan sementara apabila terjadi kekeruhan secara ekstrim. i. Menerapkan ketentuan/peraturan larangan (tata tertib) bagi buruh konstruksi untuk tidak membuang sampah padat dan limbah cair ke perairan laut dan pantai sekitar lokasi proyek. j. Melaksanakan point-point yang direkomendasikan dalam studi tematik hidrodinamika. 5. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi pengelolaan dampak kualitas air laut adalah perairan laut di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 6. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan dampak penurunan kualitas air laut akan dilakukan selama tahap konstruksi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 7. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Pelaksana pengelolaan dampak penurunan kualitas air laut adalah Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Instansi pengawas pengelolaan dampak penurunan kualitas air laut adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. c. Hasil pengelolaan dampak penurunan kualitas air laut secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. 3.2.11. Perubahan Persepsi Masyarakat 1. Sumber Dampak Kegiatan mobilisasi alat dan bahan konstruksi/tanah urug (± 551.058,9 m3), pengurugan/reklamasi areal Pulau 1, 2A dan 2B, pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B, dan aktivitas buruh konstruksi sebanyak ±500-1.000 orang.


[III – 15]


2. Tolok Ukur Dampak Persepsi masyarakat terhadap kegiatan mobilisasi alat dan bahan konstruksi/tanah urug, Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah, pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B dan aktivitas buruh konstruksi. 3. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengupayakan agar persepsi masyarakat tidak negatif terhadap kegiatan konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1,2A dan 2B). 4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Untuk menghindari persepsi masyarakat tidak negatif terhadap kegiatan konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah akan diupayakan melalui: a. Sosialisasi rencana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah kepada masyarakat/tokoh masyarakat Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara dan instransi terkait. b. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait di sekitar lokasi proyek terutama dengan Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara, Lembaga Musyawarah Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara selama tahap konstruksi proyek. c. Membentuk Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) yang berperan sebagai penghubung antara Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah) dengan masyarakat/instansi terkait. d. Mengelola dan memantau berbagai dampak negatif yang akan muncul selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (kualitas air laut, abarasi dan sedimentasi, kuantitas air permukaan, sampah padat, biota laut, transportasi darat dan laut). e. Melaksanakan point-point yang direkomendasikan dalam studi tematik. 5. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi pengelolaan dampak persepsi negatif masyarakat adalah di lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B) dan daerah sekitarnya (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara). 6. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan dampak persepsi negatif masyarakat akan dilakukan selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah berlangsung. 7. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Pelaksana pengelolaan dampak persepsi negatif masyarakat adalah Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Instansi pengawas pengelolaan dampak persepsi negatif masyarakat adalah Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara dan Kecamatan Penjaringan.


[III – 16]


c. Hasil pengelolaan dampak persepsi negatif masyarakat secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. 3.2.12. Gangguan Mangrove 1. Sumber Dampak Kegiatan restorasi mangrove dan penanaman vegetasi serta reklamasi areal Pulau 1, 2A dan 2B, pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B dan aktivitas buruh konstruksi sebanyak ± 500-1.000 orang. 2. Tolok Ukur Dampak Keanekaragaman jenis dan pertumbuhan mangrove di hutan lindung dan suaka margasatwa Angke. 3. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengoptimalkan restorasi mangrove dan sekaligus meminimalkan gangguan akibat Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk menghindari berkurangnya keanekaragaman jenis biota darat (mangrove) di sekitar lokasi proyek akibat Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B), pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B dan buruh konstruksi proyek akan diupayakan melalui: a. Melakukan restorasi hutan mangrove seluas 14.341 Ha bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan, IPB, Bogor dan supervisi oleh Yayasan Mangrove. Total luas hutan mangrove saat ini adalah 49.345 Ha, terdiri dari mangrove Barat Cengkareng Drain 21.869,75 Ha dan Timur Cengkareng Drain 27.482 Ha, sedangkan luas areal rencana restorasi mangrove adalah 14.341 Ha, sehingga total luas hutan mangrove menjadi 63.686 Ha. b. Bekerjasama dengan stakeholder lain/LSM dalam program pelestarian mangrove di hutan lindung maupun suaka margasatwa Angke – Kapuk. c. Melarang buruh konstruksi merusak komunitas mangrove. 5. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi pengelolaan dampak gangguan terhadap biota darat (mangrove) adalah di lokasi proyek dan perairan sekitarnya (hutan lindung dan suaka margasatwa Angke). 6. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan dampak gangguan terhadap biota darat (mangrove) akan dilakukan selama tahap konstruksi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.


[III – 17]


7. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Pelaksana pengelolaan dampak gangguan terhadap biota darat (mangrove) adalah Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Instansi pengawas pengelolaan dampak terhadap biota darat (mangrove) adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Pertanian, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. c. Hasil pengelolaan dampak gangguan terhadap biota darat (mangrove) secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Pertanian, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. 3.2.13. Terbukanya Kesempatan Kerja 1. Sumber Dampak Kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B) sebanyak ±500-1.000 orang. 2. Tolok Ukur Dampak Jumlah penduduk sekitar proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara dan sekitarnya/Kecamantan Penjaringan) yang terserap menjadi tenaga kerja di lokasi kegiatan. 3. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengupayakan agar tenaga kerja yang bekerja pada tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah diutamakan berasal dari daerah sekitar proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara dan sekitarnya/Kecamatan Penjaringan). 4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk meningkatkan dampak positif penyerapan tenaga kerja konstruksi proyek akan diupayakan melalui: a. Merumuskan strategi pendayagunaan padat karya selama masa konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. b. Bekerjasama dengan unsur Kelurahan Kamal Muara dan Kapuk Muara untuk mengisi peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Mengutamakan/memprioritaskan kepada penduduk sekitar proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara dan sekitarnya/Kecamatan Penjaringan) untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada sepanjang memasuki persyaratan yang berlaku dan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. c. Mewajibkan kepada Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah untuk menggunakan tenaga kerja sekitar proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan


[III – 18]


Kamal Muara dan sekitarnya/Kecamatan Penjaringan) sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku dan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. d. Membuka peluang bagi keluarga nelayan yang akan alih profesi. e. Menginformasikan lowongan kerja yang dibutuhkan ke Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara dan Kecamatan Penjaringan. 5. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi pengelolaan dampak terbukanya kesempatan kerja adalah di dalam lokasi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 6. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan dampak terbukanya kesempatan kerja akan dilakukan selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. 7. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Pelaksana pengelolaan dampak terbukanya kesempatan kerja adalah Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Instansi pengawas pengelolaan dampak terhadap terbukanya kesempatan kerja adalah Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara. c. Hasil pengelolaan dampak terhadap terbukanya kesempatan kerja secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara.

3.3. TAHAP PASCA KONSTRUKSI 3.3.1. Perubahan Pola Arus 1. Sumber Dampak Tanggul dan keberadaan Pulau 1, 2A dan 2B hasil reklamasi. 2. Tolok Ukur Dampak Pola arus di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 3. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Mengupayakan agar perubahan pola arus yang terjadi akibat Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B) tidak menimbulkan abrasi dan sedimentasi yang berat di sekitar lokasi proyek.


[III – 19]


4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk mengurangi dampak pola arus di sekitar proyek (Pulau 1, 2A dan 2B) akan diupayakan melalui: a. Menjaga keutuhan tanggul pantai/breakwater Pulau 1, 2A dan 2B supaya lahan hasil reklamasi tidak terabrasi. b. Melakukan pemantauan terhadap pola dan kecepatan arus, proses abrasi dan sedimentasi, batimetri, kualitas perairan laut dan parameter hidrodinamika lainnya serta komunitas mangrove di hutan lindung Ankge sebulan sekali di tapak dan sekitar lokasi proyek secara teratur dan kontinyu oleh Tim Kapuk Naga Indah dan menyampaikan hasil pemantauan ke instansi teknis (Dinas PU Provinsi DKI Jakarta). c. Melakukan tindakan pencegahan yang mengakibatkan hilangnya pulau-pulau atau daratan sekitar. d. Melaksanakan point-point yang direkomendasikan dalam studi tematik hidrodinamika. 5. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi pengelolaan dampak perubahan pola arus adalah perairan laut dan pantai di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 6. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan dampak perubahan pola arus akan dilakukan selama tahap pasca konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B). 7. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Pelaksana pengelolaan dampak perubahan pola arus adalah Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Instansi pengawas pengelolaan dampak perubahan pola arus adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. c. Hasil pengelolaan dampak perubahan pola arus secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. 3.3.2. Perubahan Abrasi dan Sedimentasi 1. Sumber Dampak Dampak lanjutan dari kegiatan hasil konstruksi Reklamasi Pulau 1, 2A dan 2B. 2. Tolok Ukur Dampak Kecepatan abrasi dan sedimentasi pantai di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).


[III – 20]


3. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Mencegah terjadinya abrasi/akresi dan sedimentasi pantai selama tahap pasca konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B). 4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk mencegah terjadinya abrasi dan sedimentasi pantai di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B) selama tahap pasca konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B) akan diupayakan melalui: a. Menjaga keutuhan tanggul pantai/breakwater Pulau 1, 2A dan 2B supaya lahan hasil reklamasi tidak terabrasi. b. Mempertahankan keberadaan tanggul/tembok pantai (sea wall) dan revetment Pulau 1, 2A dan 2B yang diperkuat dengan batu-batu. c. Melakukan pemantauan terhadap proses abrasi dan sedimentasi setahun sekali di tapak dan sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B) secara teratur dan kontinyu. d. Melaksanakan pemeliharaan mangrove. e. Melaksanakan pengerukan sedimentasi yang diakibatkan oleh adanya reklamasi. f. Melaksanakan point-point yang direkomendasikan dalam studi tematik hidrodinamika. 5. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi pengelolaan dampak abrasi dan sedimentasi adalah perairan pantai sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B). 6. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan dampak abrasi dan sedimentasi akan dilakukan selama tahap pasca konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B). 7. Inatitusi Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Pelaksana pengelolaan dampak abrasi dan sedimentasi adalah Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Instansi pengawas pengelolaan dampak abrasi dan sedimentasi adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. c. Hasil pengelolaan dampak abrasi dan sedimentasi secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. 3.3.3. Perbahan Persepsi Masyarakat 1. Sumber Dampak Keberadaan lahan hasil Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B). 2. Tolok Ukur Dampak Perubahan elevasi muka tanah di lahan hasil reklamasi Pulau 1, 2A dan 2B.


[III – 21]


3. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Menghindari terjadinya persepsi negatif masyarakat akibat keberadaan lahan hasil reklamasi Pulau 1, Pulau 2A dan Pulau 2B. 4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk mencegah dan menanggulangi dampak terhadap persepsi masyarakat akibat keberadaan lahan hasil Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B) akan dilakukan melalui: a. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait di sekitar lokasi kegiatan terutama dengan Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara, Lembaga Musyawarah Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara selama pascakonstruksi reklamasi Pulau 1, Pulau 2A dan Pulau 2B. b. Membentuk Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) yang berperan sebagai penghubung antara Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah) dengan masyarakat/instansi terkait. c. Mengelola dan memantau berbagai dampak negatif yang akan muncul selama tahap pasacakonstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Perubahan Pola Arus, Abrasi dan Sedimentasi, Morfologi Pantai dan Penurunan Muka Tanah). d. Secara Rutin Merealisasikan Program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi warga masyarakat dan komunitas nelayan di sekitar lokasi kegiatan (Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara). e. Melaksanakan point-point yang direkomendasikan dalam studi tematik. 5. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Seluruh areal lahan hasil reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B) dan Pemukiman sekitar lokasi kegiatan (Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara). 6. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan dampak persepsi negatif masyarakat akan dilakukan selama tahap pasca konstruksi Reklamasi Pantai Pulau 1, 2A dan 2B. 7. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Pelaksana pengelolaan dampak persepsi negatif masyarakat adalah Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). b. Instansi pengawas pengelolaan dampak Persepsi Negatif Masyarakat adalah Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kantor Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara. c. Hasil pengelolaan dampak terhadap Persepsi Masyarakat secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara.


[III – 22]


Struktur organisasi pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dapat dilihat pada Gambar III.1. Matriks Ringkasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dapat dilihat pada Tabel 2.1, sedangkan Lokasi Pengelolaan Lingkungan dapat dilihat pada Gambar III.2, III.3 dan III.4.


[III – 23]


INSTANSI TERKAIT/PEMBINA DI LINGKUNGAN PEMDA DKI JAKARTA PT. KAPUK NAGA INDAH        

BPLHD PROPINSI DKI JAKARTA DINAS TATA KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WALIKOTA JAKARTA UTARA KLH JAKARTA UTARA KELURAHAN KAPUK MUARA DAN MUARA.

 DEPARTEMEN PENGELOLAAN PROPERTI  BIDANG PENGEMBANGAN LAHAN & PERIJINAN KAMAL

KONTRAKTOR PELAKSANA PROYEK PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (MANAJER LAPANGAN)

SEKSI PERIJINAN & HUMAS

SEKSI TRANSPORTASI (DARAT & LAUT)

SEKSI ENGINEERING

SEKSI KEBERSIHAN LINGKUNGAN

SEKSI KEAMANAN & PARKIR

SEKSI KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)

Keterangan : : :

Garis Komando Garis Koordinasi

Gambar III.1. Struktur Organisasi Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah

[III – 24]


Tabel 3.1. Matriks Ringkasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Pengembangan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah Jenis Dampak Sumber Lingkungan Dampak TAHAP PRA-KONSTRUKSI 1. Perubahan Kegiatan Persepsi penetapan lokasi Masyarakat proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B).

Tolak Ukur Dampak Persepsi masyarakat terhadap rencana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B).

Tujuan Pengelolaan Mengupayakan agar persepsi masyarakat sekitar terhadap rencana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2 B) positif.

Upaya Pengelolaan Dampak 1)

2)

3)

4) 5) 6) TAHAP KONSTRUKSI 1. Gangguan Pengangkutan Aktivitas batu (± 2.412.838 Nelayan m3) dan pasir urug (± 58.770.652 m3) Pulau 1, 2A dan 2B melalui laut, pekerjaan reklamasi areal Pulau 1, 2A dan 2B, pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B, pembangunan jembatan penghubung daratan dengan pulau 2A dan pengerukan muara sungai

Tidak terganggunya aktivitas nelayan di sekitar lokasi proyek selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, Pulau 2A dan Pulau 2B) berlangsung.


Menghindari gangguan terhadap aktivitas nelayan di sekitar lokasi proyek selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, Pulau 2A dan Pulau 2B) berlangsung.

1)

2)

3)

Lokasi Pengelolaan

Melakukan sosialisasi rencana proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah kepada masyarakat/tokoh masyarakat sekitar (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara) dan instansi terkait yang berkepentingan. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait di sekitar lokasi proyek terutama Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) berkaitan dengan rencana kegiatan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B). Membentuk Devisi Hubungan Masyarakat (Humas) yang berperan serta sebagai penghubung antara Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah) dengan masyarakat/instansi terkait. Berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya merumuskan konsep rencana Revitalisasi Pantai Lama. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi (Fakultas Kehuatanan IPB) untuk restorasi ekosistem mangrove. Melakukan kerjasama dengan Yayasan Mengrove untuk memantau pelaksanaan restorasi ekosistem mangrove.

Di sekitar lokasi proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara).

Melakukan koordinasi/sosialisasi kepada komunitas nelayan yang bermukim di sekitar lokasi proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara). Memasang tanda-tanda rambu lalu lintas pelayaran di sekitar lokasi proyek, terutama pada saat tambat di lokasi mooring dan kegiatan fisik berlangsung sehingga tidak mengganggu aktivitas nelayan di sekitar lokasi proyek. Melaksanakan point-point yang direkomendasikan dalam studi tematik.

Perairan di sekitar lokasi proyek.

Periode Pengelolaan Selama kegiatan tahap prakonstruksi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.

Institusi Pengelolaan Lingkungan 1)

2)

3)

Sejak dan selama kegiatan reklamasi Pulau 1, Pulau 2A dan Pulau 2B berlangsung.

1)

2)

3)

Pelaksana pengelolaan dampak persepsi masyarakat adalah Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). Instansi pengawas pengelolaan dampak persepsi masyarakat adalah BPLHD Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara. Hasil pengelolaan dampak persepsi masyarakat secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara.

Pelaksana pengelolaan dampak gangguan aktivitas nelayan adalah Kontraktor Pelaksana dan PT. Kapuk Naga Indah. Instansi pengawas pengelolaan dampak gangguan aktivitas nelayan adalah KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kantor Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara. Pelaporan hasil pengelolaan dampak gangguan aktivitas nelayan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Admistrasi Jakarta Utara.

[III – 25]

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Jenis Dampak Lingkungan

2.

Perubahan Pola Arus

Sumber Dampak Cengkareng Drain dan Muara sungai Tanjung. Kegiatan pengurugan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B).

Tolak Ukur Dampak

Tujuan Pengelolaan

Tingkat abrasi dan sedimentasi yang terjadi di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Mengupayakan agar perubahan pola arus yang terjadi akibat Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B) tidak menimbulkan abrasi dan sedimentasi yang berat di sekitar lokasi proyek.

Upaya Pengelolaan Dampak

1)

2) 3)

4) 5) 6)

7) 3.

Peningkatan Kebisingan

Kegiatan mobilisasi alat dan bahan, Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B) dan pembangunan tanggul/breakwat er (Pulau 1, 2A dan 2B).

Intensitas kebisingan sesuai SK. Gub. No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Kualitas Udara Ambien dan Tingkat Kebisingan Dalam Wilayah Propinsi DKI Jakarta.


Mencegah terjadinya peningkatan kebisingan di sekitar lokasi proyek selama kegiatan Reklamasi Pulau 1, 2A dan 2B berlangsung.

1) 2) 3) 4)

Pembangunan sea defence Pulau 1, 2A dan 2B sesuai dengan desain teknik yang didasarkan pada pemodelan hidrodinamika. Memasang bangunan/turap penahan gelombang di sekeliling tangul reklamasi Pulau 1, 2A dan 2B dengan beton tetrapod. Melakukan pemantauan pola arus, abrasi dan sedimentasi di sekitar Pulau 1, 2A dan 2B) secara berkala dan rutin setiap 1 (satu) bulan sekali. Melakukan kalibrasi, validasi model serta memanfaatkan data pemantauan untuk mereview model. Melakukan kajian Hidrodinamika bersama Witteveen Bos Indonesia dan Perguruan Tinggi. Melakukan pemantauan terhadap pola dan kecepatan arus, proses abrasi dan sedimentasi, batimetri, kualitas perairan laut dan parameter hidrodinamika lainnya serta komunitas mangrove di hutan lindung Angke sebulan sekali di tapak dan sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B) secara teratur dan kontinyu oleh Tim Kapuk Naga Indah dan menyampaikan hasil pemantauan ke instansi teknis (Dinas PU Provinsi DKI Jakarta. Melaksanakan point-point yang direkomendasikan dalam studi tematik hidrodinamika dan sistem tata air. Penggunaan kendaraan dan mesin/peralatan konstruksi yang baik sehingga intesitas bising berkurang/rendah. Penggunaan silent genset dengan intensitas bising rendah. Pengangkutan sebagian besar peralatan dan bahan konstruksi melalui jalur laut. Pemilihan alternatif jalan darat yang kurang padat penduduknya.

Lokasi Pengelolaan

Periode Pengelolaan

Perairan laut di sekitar lokasi proyek Pulau 1, 2A dan 2B.

Selama tahap konstruksi dan pasca konstruksi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.

Institusi Pengelolaan Lingkungan

1)

2)

3)


Selama tahap konstruksi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.

1)

2)

3)

Pelaksana pengelolaan dampak perubahan pola arus adalah Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). Instansi pengawas pengelolaan dampak perubahan pola arus adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. Hasil pengelolaan dampak perubahan pola arus secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pelaksana pengelolaan dampak peningkatan kebisingan adalah Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). Inatansi pengawas pengelolaan dampak peningkatan kebisingan adalah Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. Hasil pengelolaan dampak peningkatan kebisingan secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara.

[III – 26]

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Jenis Dampak Lingkungan 4. Peningkatan Volume Sampah Padat

Sumber Dampak Kegiatan aktivitas buruh konstruksi proyek sebanyak ±500- 1.000 orang.

Tolak Ukur Dampak Kebersihan lingkungan/tida k tercecernya sampah padat di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Tujuan Pengelolaan Mencegah/ menghindari pengotoran lingkungan akibat aktivitas buruh konstruksi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah sebanyak ± 1.000 orang.

1)

2) 3)

4)

5)

6)

7)

5.

Gangguan Transportasi Laut

Mobilisasi alat dan bahan konstruksi, pengangkutan pasir urug (± 58.770.652 m3) Pulau 1, 2A dan 2B melalui laut dan pekerjaan reklamasi areal

Tidak terganggunya arus lalu lintas (transportasi laut) di sekitar lokasi proyek selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk


Menghindari gangguan kelancaran lalu lintas (transportasi laut) di sekitar lokasi proyek selama tahap konstruksi Reklamasi

1)

2)

3)

Upaya Pengelolaan Dampak Membangun bedeng-bedeng sementara di areal working place seluas ± 3 Ha di Kawasan Pantai Indah Kapuk (Sektor Utara Barat) dan dilengkapi dengan fasilitas MCK/temporary toilet, air bersih, listrik dan container sampah. Kebutuhan air bersih selama tahap konstruksi reklamasi akan dipenuhi dari pemurnian air Kawasan Pantai Indah Kapuk. Menerapkan ketentuan/peraturan larangan (tata tertib) buruh konstruksi untuk tidak membuang sampah padat ke perairan laut dan pantai di sekitar lokasi proyek. Menyediakan tempat-tempat sampah di pantai sekitar lokasi proyek dan di bedeng pekerja yang dipisahkan antara sampah organik dan anorganik untuk menampung sampah padat dari aktivitas buruh konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. Secara periodik, setiap hari sampah padat yang terkumpul diangkut ke lokasi pembuangan akhir bekerja sama dengan Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara atau swasta yang mempunyai ijin Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Melakukan pengawasan kebersihan lingkungan di sekitar lokasi proyek dan di bedeng pekerja secara kontinyu setiap hari yang dilakukan oleh petugas kebersihan khusus selama konstruksi proyek berlangsung. Membersihkan perairan sekitar proyek dan bedeng pekerja dari sampah-sampah yang ada setiap hari yang dilakukan oleh petugas kebersihan khusus selama tahap konstruksi proyek. Pengelolaan sampah di sepanjang DAS Kali Angke, Kali Cengkareng Drain, Kali Tanjungan dan Kali Kamal yang melibatkan Pemrakarsa kegiatan, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat yang bermukim di sepanjang DAS tersebut melalui pembinaan rutin. Kontraktor/suplier tanah urug wajib/harus memiliki perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Izin Usaha Penambangan/Izin Lokasi, Izin Pengangkutan dan memiliki dokumen AMDAL), serta mematuhi ketentuan SK Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara No. 13 Tahun 2000 tentang Reklamasi. Melakukan koordinasi/konsultasi dengan Suku Dinas Perhubungan Laut Kota Administrasi Jakarta Utara, Pelabuhan Sunda Kelapa, Tanjung Priok dan Muara Baru. Sesuai Perda No. 11 Tahun 1992, lokasi pengambilan

Lokasi Pengelolaan Di dalam dan di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Periode Pengelolaan Selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah berlangsung.


2)

3)

Perairan di sekitar lokasi proyek dan sepanjang alur pelayaran dari lokasi pengerukan sampai lokasi Reklamasi Pantai Kapuk

Sejak dan selama kegiatan pengangkutan material/pasir urug berlangsung.

1)

2)

3)

Pelaksana pengelolaan sampah padat adalah Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). Instansi pengawas pengelolaan sampah padat adalah Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. Hasil pengelolaan sampah padat secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku nas Kebersihan dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pelaksana pengelolaan dampak gangguan transportasi laut adalah Kontraktor/ suplier penyedia pasir urug. Instansi pengawas pengelolaan dampak gangguan transportasi laut adalah Dirjen Perhubungan Laut dan Suku Dinas Perhubungan Laut Kota Administrasi Jakarta Utara. Hasil pengelolaan dampak gangguan transportasi laut secara periodik akan

[III – 27]


Sumber Dampak Pulau 1, 2A dan 2B serta pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B.

Tolak Ukur Dampak Naga Indah berlangsung.

Tujuan Pengelolaan Pantai Kapuk Naga Indah berlangsung.

4)

5)

6)

6.

Gangguan Transportasi Darat

Kegiatan mobilisasi alat/bahan konstruksi/tanah urug (± 551.058,9 m3) Pulau 1, 2A dan 2B.

Kelancaran lalu lintas badan jalan di sekitar lokasi proyek (Jl. Kamal Muara, Jl. Kapuk Raya dan jalan lingkungan Kawasan PIK).

Menghindari kemacetan lalu lintas, kerusakan dan pengotoran pada badan jalan di sekitar lokasi proyek (Jl. Kamal Muara, Jl. Kapuk Raya dan jalan lingkungan Kawasan PIK).

1)

2)

3)

4) 5)

6)

7) 8)


Upaya Pengelolaan Dampak pasir urug direncanakan dari luar Provinsi DKI Jakarta, yaitu dari daerah Provinsi Banten. Mengikuti peraturan pelayaran yang berlaku di wilayah yang dilewati dari lokasi pengerukan sampai ke lokasi reklamasi/proyek dan sebaliknya, termasuk kelengkapan sarana navigasi. Memasang tanda-tanda rambu lalu lintas pelayaran di sekitar lokasi proyek, terutama pada saat tambat di lokasi mooring sehingga tidak mengganggu kapal-kapal yang lewat ke daerah tersebut. Pemrakarsa proyek (PT. Kapuk Naga Indah) nantinya akan memeriksa kebenaran lokasi dan dokumen AMDAL Kontraktor/suplier pasir urug. Kontraktor/suplier tanah urug/tanah merah harus memiliki perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Izin Usaha Penambangan/Izin Lokasi, Izin Transportasi dari Dinas Perhubungan dan memiliki dokumen UKL dan UPL). Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah) nantinya akan memeriksa kebenaran lokasi dan dokumen UKL dan UPL Kontraktor/suplier tanah urug/tanah merah. Kontraktor/suplier tanah urug/tanah merah harus memberikan uang jaminan perbaikan/pemeliharaan jalan ke Pemda/Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan mematuhi ketentuan SK Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 13 tahun 2000 tentang Reklamasi/Pengurugan. Pengangkutan alat dan bahan konstruksi/tanah urug dilakukan tidak pada jam-jam sibuk, yaitu pada malam hari antara pukul 21.00 – 05.00 WIB. Kendaraan pengangkut tanah dilengkapi dengan punutup/terpal dan muatan tanah urug tidak melebihi kapasitas angkut kendaraan yang digunakan sehingga tanah tidak tercecer dan mengotori badan jalan. Tonase kendaraan pengangkut tanah yang digunakan tidak melampaui daya dukung/kapasitas badan jalan yang dilalui sehingga tidak terjadi kerusakan badan jalan. Kendaraan pengangkut tanah dibersihkan terlebih dahulu sebelum meninggalkan lokasi sumber tanah galian dan lokasi proyek. Kontraktor/suplier tanah urug/tanah merah wajib menjaga kebersihan dan kondisi badan jalan, dan harus menempatkan petugas pemantau dan pengelola kebersihan jalan di sekitar proyek setiap hari selama

Lokasi Pengelolaan Naga Indah dan sebaliknya.

Periode Pengelolaan

Pada badan jalan di sekitar lokasi proyek (Jl. Kamal Muara, Jl. Kapuk Raya dan jalan lingkungan Kawasan PIK).

Sejak dan selama kegiatan pengangkutan tanah urug berlangsung.

Institusi Pengelolaan Lingkungan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Admistrasi Jakarta Utara dan Ditjen Perhubungan Laut.

1)

2)

3)

Pelaksana pengelolaan dampak gangguan transportasi darat adalah Kontraktor/suplier penyedia tanah urug. Instansi pengawas pengelolaan dampak gangguan transportasi darat adalah Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kel. Kapuk Muara dan Kamal Muara. Hasil pengelolaan dampak gangguan lalu lintas (transportasi darat) secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara.

[III – 28]


7.

Jenis Dampak Lingkungan

Sumber Dampak

Tolak Ukur Dampak

Tujuan Pengelolaan

Perubahan Abrasi dan Sedimentasi

Kegiatan pekerjaan Reklamasi Pulau 1, 2A, 2B seluas ± 870 Ha dan pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B.


Mencegah terjadinya abrasi/akresi dan sedimentasi pantai selama tahap konstrusi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.

1)

2) 3)

4) 5)

6) 8.

Gangguan Kamtibmas

Kegiatan mobilisasi alat dan bahan konstruksi/tanah urug (± 551.058,9 m3), pengurugan Pulau 1, 2A dan 2B, pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B, dan aktivitas buruh konstruksi sebanyak ±5001.000 orang.

Angka kriminalitas di dalam dan di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B) serta tidak terjadi komplain masyarakat terhadap kegiatan konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.


Mengupayakan agar angka kriminalitas di dalam dan di sekitar lokasi proyek dapat ditekan serendah mungkin serta tidak ada masyarakat sekitar yang komplain selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.

1)

2) 3) 4)

5)

Upaya Pengelolaan Dampak pengangkutan tanah berlangsung. Pembangunan sea defence Pulau 1, 2A dan 2B sesuai dengan desain teknik yang didasarkan pada pemodelan hidrodinamika. Berpartisipasi melaksanakan pemeliharaan dan pembersihan endapan sedimen yang diendapkan oleh sungai. Melakukan pemantauan abrasi dan sedimentasi secara berkala dan rutin setiap musim (musim timur dan musim barat). Berpartisipasi melakukan pengerukan di lokasi sedimentasi/muara Kali Angke, Muara Cengkareng Drain dan Muara Kali Tanjungan. Melakukan pemantauan terhadap pola dan kecepatan arus, proses abrasi dan sedimentasi, batimetri, kualitas perairan laut dan parameter hidrodinamika lainnya serta komunitas mangrove di hutan lindung Angke sebulan sekali di tapak dan sekitar lokasi proyek secara teratur dan kontinyu oleh Tim Kapuk Naga Indah dan menyampaikan hasil pemantauan ke instansi teknis (Dinas PU Provinsi DKI Jakarta). Melaksanakan point-point yang direkomendasikan dalam studi tematik hidrodinamika. Mengelola berbagai dampak negatif yang akan muncul akibat kegiatan konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seperti penurunan kualitas air laut, peningkatan kuantitas air permukaan, perubahan pola arus, abrasi dan sedimentasi dan gangguan transportasi darat dan laut. Menempatkan satuan petugas pengaman di sekitar lokasi proyek untuk memantau kondisi kamtibmas setiap hari. Mewajibkan penggunaan tanda pengenal (ID card) bagi yang keluar masuk ke lokasi proyek. Mewajibkan kepada pekerja/buruh konstruksi proyek untuk mematuhi peraturan dan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan proyek selama tahap konstruksi berlangsung. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan sekitar (Polisi Air, Linmas, Babinsa, aparat Kel. Kapuk Muara dan Kamal Muara, Lembaga Musyawarah Kelurahan dan lainlain).

Lokasi Pengelolaan Di lokasi proyek dan pantai sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Periode Pengelolaan Sejak kegiatan konstruksi proyek hingga tahap pasca konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.


2)

3)

Di dalam dan di lokasi proyek (di bedeng pekerja).

Selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah berlangsung.

1)

2)

3)

Pelaksana pengelolaan dampak abrasi dan sedimentasi adalah Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). Instansi pengawas pengelolaan dampak abrasi dan sedimentasi pantai adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. Hasil pengelolaan dampak abrasi dan sedimentasi pantai secara periodik akan dilaporkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pelaksana pengelolaan dampak gangguan kamtibmas adalah Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). Instansi pengawas pengelolaan dampak gangguan kamtibmas adalah Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Polsek Penjaringan, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara. Hasil pengelolaan dampak gangguan kamtibmas secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara.

[III – 29]

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Jenis Dampak Lingkungan 9. Penurunan Kualitas Udara

10. Penurunan Kualitas Air Laut

Sumber Dampak Kegiatan mobilisasi alat dan bahan, Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B) dan pembangunan tanggul/breakwat er (Pulau 1, 2A dan 2B).

Tolak Ukur Dampak Kualitas udara ambient sesuai SK. Gub. No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Kualitas Udara Ambien dan Tingkat Kebisingan Dalam Wilayah Propinsi DKI Jakarta.

Tujuan Pengelolaan Mencegah penurunan kualitas udara di sekitar lokasi proyek selama kegiatan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah berlangsung.

Kegiatan pembangunan tanggul/sea defence pulau 1, 2A dan 2B, transportasi bahan-bahan reklamasi (pasir laut dan batu), serta pengisian bahan-bahan ke polder yang telah terbangun dan aktivitas buruh konstruksi sebanyak ±5001.000 orang.

Kualitas air laut sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Kualitas Air Laut (Peruntukan Biota Laut).

Mencegah penurunan kualitas air laut di sekitar lokasi proyek akibat kegiatan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B), pembangunan sea defence Pulau 1, 2A dan 2B dan aktivitas buruh konstruksi proyek sebanyak ±1000 orang.

1) 2) 3) 4)

Lokasi Pengelolaan Di dalam dan di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Periode Pengelolaan Selama tahap konstruksi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.


2)

3)

1)

2)

3) 4) 5)

6)

7)

8)


Upaya Pengelolaan Dampak Penggunaan kendaraan dan mesin/peralatan konstruksi yang sangat baik sehingga emisi berkurang. Teknik reklamasi dengan system polder sehingga penyebaran pasir urug terbatas. Pengangkutan tanah urug tidak berlebihan dan ditutup terpal sehingga tidak tercecer. Membersihkan badan jalan yang dilalui kendaraan pengangkut bila ada ceceran tanah urug.

Pekerjaan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah akan dilakukan dengan teknik polder, dimana terlebih dahulu akan dibangun tanggul di sekeliling lahan yang direklamasi sebelum memompakan bahan urugan ke dalamnya. Pengeluaran lapisan dasar yang merupakan alas bahan urugan selanjutnya dilakukan dengan cara mengatur penurunan pasir ke dasar laut pada kecepatan rendah dalam volume yang relatif kecil, tersebar dan merata. Melapisi dasar area reklamasi dengan geo textile. Menjaga dan mengontrol sambungan pipa penyemprot pasir setiap hari selama pekerjaan pengurugan/reklamasi berlangsung. Pengurugan tanah merah (top soil) pada lokasi-lokasi ruang terbuka hijau/taman dilakukan setelah penanggulan sehingga tidak tercecer ke perairan di sekitarnya. Menyediakan tempat sampah (basah dan kering) di lokasi proyek untuk menampung sampah dari aktivitas buruh konstruksi dan mengangkutnya setiap hari ke lokasi pembuangan akhir bekerjasama dengan Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara/pihak swasta. Menyediakan sarana MCK di sekitar lokasi proyek selama tahap konstruksi proyek dan bila sudah penuh disedot/diangkut dengan Mobil Air Kotor Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara. Menghentikan pekerjaan sementara apabila terjadi kekeruhan secara ekstrim.

Perairan laut di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).


1)

2)

3)

Pelaksana pengelolaan dampak penurunan kualitas udara adalah Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). Instansi pengawas pengelolaan dampak penurunan kualitas udara adalah Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. Hasil pengelolaan dampak penurunan kualitas udara secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. Pelaksana pengelolaan dampak penurunan kualitas air laut adalah Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). Instansi pengawas pengelolaan dampak penurunan kualitas air laut adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. Hasil pengelolaan dampak penurunan kualitas air laut secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara.

[III – 30]


11. Perubahan Persepsi Masyarakat

12. Gangguan Mangrove

Sumber Dampak

Tolak Ukur Dampak

Tujuan Pengelolaan

Kegiatan mobilisasi alat dan bahan konstruksi/tanah urug (± 551.058,9 m3), pengurugan/rekla masi areal Pulau 1, 2A dan 2B, pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B, dan aktivitas buruh konstruksi sebanyak ± 5001.000 orang.

Persepsi masyarakat terhadap kegiatan mobilisasi alat dan bahan konstruksi/tana h urug, Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah, pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B dan aktivitas buruh konstruksi.

Mengupayakan agar persepsi negatif masyarakat tidak negatif terhadap kegiatan konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.

Kegiatan restorasi mangrove dan penanaman vegetasi serta reklamasi areal Pulau 1, 2A dan 2B, pembangunan breakwater Pulau 1, 2A dan 2B dan aktivitas buruh konstruksi sebanyak ± 5001.000 orang.

Keanekaragam an jenis dan pertumbuhan mangrove di hutan lindung dan suaka margasatwa Angke.

Mengoptimalka n restorasi mangrove dan sekaligus meminimalkan gangguan akibat Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.


Upaya Pengelolaan Dampak 9) Menerapkan ketentuan/peraturan larangan (tata tertib) bagi buruh konstruksi untuk tidak membuang sampah padat dan limbah cair ke perairan laut dan pantai sekitar lokasi proyek. 10) Melaksanakan point-point yang direkomendasikan dalam studi tematik hidrodinamika. 1) Sosialisasi rencana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah kepada masyarakat/tokoh masyarakat Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara dan instransi terkait. 2) Koordinasi dengan berbagai instansi terkait di sekitar lokasi proyek terutama dengan Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara, Lembaga Musyawarah Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara selama tahap konstruksi proyek. 3) Membentuk Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) yang berperan sebagai penghubung antara Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah) dengan masyarakat/instansi terkait. 4) Mengelola dan memantau berbagai dampak negatif yang akan muncul selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (kualitas air laut, abarasi dan sedimentasi, kuantitas air permukaan, sampah padat, biota laut, transportasi darat dan laut). 5) Melaksanakan point-point yang direkomendasikan dalam studi tematik. 1) Melakukan restorasi hutan mangrove seluas 14.341 Ha bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan, IPB, Bogor dan supervisi oleh Yayasan Mangrove. Total luas hutan mangrove saat ini adalah 49.345 Ha, terdiri dari mangrove Barat Cengkareng Drain 21.869,75 Ha dan Timur Cengkareng Drain 27.482 Ha, sedangkan luas areal rencana restorasi mangrove adalah 14.341 Ha, sehingga total luas hutan mangrove menjadi 63.686 Ha. 2) Bekerjasama dengan stakeholder lain/LSM dalam program pelestarian mangrove di hutan lindung maupun suaka margasatwa Angke – Kapuk. 3) Melarang buruh konstruksi merusak komunitas mangrove.

Lokasi Pengelolaan

Periode Pengelolaan

Di lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B) dan daerah sekitarnya (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara).

Selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah berlangsung.


1)

2)

3)

Di lokasi proyek dan perairan sekitarnya (hutan lindung dan suaka margasatwa Angke).


1)

2)

3)

Pelaksana pengelolaan dampak persepsi negatif masyarakat adalah Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). Instansi pengawas pengelolaan dampak persepsi negatif masyarakat adalah Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara dan Kecamatan Penjaringan. Hasil pengelolaan dampak persepsi negatif masyarakat secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. Pelaksana pengelolaan dampak gangguan terhadap biota darat (mangrove) adalah Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). Instansi pengawas pengelolaan dampak terhadap biota darat (mangrove) adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Pertanian, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. Hasil pengelolaan dampak gangguan terhadap biota darat (mangrove) secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas

[III – 31]


13. Terbukanya Kesempatan Kerja

Sumber Dampak

Kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B) sebanyak ± 1.000 orang.

TAHAP PASCA KONSTRUKSI 1. Perubahan Tanggul dan Pola Arus Pulau 1, 2A dan 2B hasil reklamasi.

Tolak Ukur Dampak

Jumlah penduduk sekitar proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara dan sekitarnya/Kec amantan Penjaringan) yang terserap menjadi tenaga kerja di lokasi kegiatan.

Pola arus di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).


Tujuan Pengelolaan


Mengupayakan agar tenaga kerja yang bekerja pada tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah diutamakan berasal dari daerah sekitar proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara dan sekitarnya/Kec amatan Penjaringan).

1)

Mengupayakan agar perubahan pola arus yang terjadi akibat Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B) tidak menimbulkan abrasi dan sedimentasi yang berat di sekitar lokasi proyek.

1)

2)

3)

4) 5)

2)

3) 4)

Lokasi Pengelolaan

Merumuskan strategi pendayagunaan padat karya selama masa konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah. Bekerjasama dengan unsur Kelurahan Kamal Muara dan Kapuk Muara untuk mengisi peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Mengutamakan/memprioritaskan kepada penduduk sekitar proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara dan sekitarnya/Kecamatan Penjaringan) untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada sepanjang memasuki persyaratan yang berlaku dan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Mewajibkan kepada Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah untuk menggunakan tenaga kerja sekitar proyek (Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara dan sekitarnya/Kecamatan Penjaringan) sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku dan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Membuka peluang bagi keluarga nelayan yang akan alih profesi. Menginformasikan lowongan kerja yang dibutuhkan ke Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara dan Kecamatan Penjaringan.

Di dalam lokasi proyek Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.

Menjaga keutuhan tanggul pantai/breakwater Pulau 1, 2A dan 2B supaya lahan hasil reklamasi tidak terabrasi. Melakukan pemantauan terhadap pola dan kecepatan arus, proses abrasi dan sedimentasi, batimetri, kualitas perairan laut dan parameter hidrodinamika lainnya serta komunitas mangrove di hutan lindung Ankge sebulan sekali di tapak dan sekitar lokasi proyek secara teratur dan kontinyu oleh Tim Kapuk Naga Indah dan menyampaikan hasil pemantauan ke instansi teknis (Dinas PU Provinsi DKI Jakarta). Melakukan tindakan pencegahan yang mengakibatkan hilangnya pulau-pulau atau daratan sekitar. Melaksanakan point-point yang direkomendasikan dalam studi tematik hidrodinamika.

Perairan laut dan pantai di sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Periode Pengelolaan

Selama tahap konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah.


1)

2)

3)

Selama tahap pasca konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B).

1)

2)

3)

Kehutanan dan Pertanian, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. Pelaksana pengelolaan dampak terbukanya kesempatan kerja dan berusaha adalah Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah dan Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). Instansi pengawas pengelolaan dampak terhadap terbukanya kesempatan kerja dan berusaha adalah Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara. Hasil pengelolaan dampak terhadap terbukanya kesempatan kerja dan berusaha secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. Pelaksana pengelolaan dampak perubahan pola arus adalah Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). Instansi pengawas pengelolaan dampak perubahan pola arus adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. Hasil pengelolaan dampak perubahan pola arus secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta

[III – 32]


2.

3.

Perubahan Abrasi dan Sedimentasi

Perubahan Persepsi Masyarakat

Sumber Dampak

Keberadaan lahan hasil Reklamasi Pulau 1, 2A dan 2B.

Keberadaan lahan hasil Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah seluas ± 870 Ha (Pulau 1, 2A dan 2B).

Tolak Ukur Dampak


Perubahan elevasi muka tanah di lahan hasil reklamasi Pulau 1, 2A dan 2B.

Tujuan Pengelolaan


Mencegah terjadinya abrasi/akresi dan sedimentasi pantai selama tahap pasca konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B).

1)

Menghindari terjadinya persepsi negatif masyarakat akibat keberadaan lahan hasil reklamasi Pulau 1, Pulau 2A dan Pulau 2B.

1)

2) 3)

4) 5) 6)

2)

3)

4)

5)


Lokasi Pengelolaan

Menjaga keutuhan tanggul pantai/breakwater Pulau 1, 2A dan 2B supaya lahan hasil reklamasi tidak terabrasi. Mempertahankan keberadaan tanggul/tembok pantai (sea wall) dan revetment Pulau 1, 2A dan 2B yang diperkuat dengan batu-batu. Melakukan pemantauan terhadap proses abrasi dan sedimentasi setahun sekali di tapak dan sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B) secara teratur dan kontinyu. Melaksanakan pemeliharaan mangrove. Melaksanakan pengerukan sedimentasi yang diakibatkan oleh adanya reklamasi. Melaksanakan point-point yang direkomendasikan dalam studi tematik hidrodinamika.

Perairan pantai sekitar lokasi proyek (Pulau 1, 2A dan 2B).

Koordinasi dengan berbagai instansi terkait di sekitar lokasi kegiatan terutama dengan Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara, Lembaga Musyawarah Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara selama pascakonstruksi reklamasi Pulau 1, Pulau 2A dan Pulau 2B. Membentuk Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) yang berperan sebagai penghubung antara Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah) dengan masyarakat/instansi terkait. Mengelola dan memantau berbagai dampak negatif yang akan muncul selama tahap pasacakonstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Perubahan Pola Arus, Abrasi dan Sedimentasi, Morfologi Pantai dan Penurunan Muka Tanah). Secara Rutin Merealisasikan Program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi warga masyarakat dan komunitas nelayan di sekitar lokasi kegiatan (Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara). Melaksanakan point-point yang direkomendasikan dalam studi tematik.

Seluruh areal lahan hasil reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B) dan Pemukiman sekitar lokasi kegiatan (Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara).

Periode Pengelolaan

Selama tahap pasca konstruksi Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 1, 2A dan 2B).


1) 2)

3)

Selama tahap pasca konstruksi Reklamasi Pantai Pulau 1, 2A dan 2B.

1)

2)

3)

Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. Pelaksana pengelolaan dampak abrasi dan sedimentasi adalah Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). Instansi pengawas pengelolaan dampak abrasi dan sedimentasi adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. Hasil pengelolaan dampak abrasi dan sedimentasi secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara. Pelaksana pengelolaan dampak persepsi negatif masyarakat adalah Pemrakarsa Kegiatan (PT. Kapuk Naga Indah). Instansi pengawas pengelolaan dampak Persepsi Negatif Masyarakat adalah Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kantor Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara. Hasil pengelolaan dampak terhadap Persepsi Masyarakat secara periodik akan dilaporkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KLH Kota Administrasi Jakarta Utara.

[III – 33]

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah Gambar III.2.

[III – 34]


[III – 35]


[III – 36]

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Recommend Documents