BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Kabupaten Balangan terbentuk secara resmi Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003 bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan dimana keberadaannya tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sekarang dan dimasa yang akan datang dihadapkan pada tantangan yang begitu besar. Menghadapi hal tersebut konsep pembangunan harus benar-benar diselaraskan dengan mengakomodasi kepentingan masyarakat yang sejalan dengan kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Balangan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Balangan untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat makro dengan cakupan meliputi kondisi umum daerah, visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Balangan. Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan yang dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut: Pertama, penyiapan rancangan RPJP Kabupaten Balangan dimana kegiatan ini dibutuhkan guna mendapat gambaran awal dari visi, misi, dan arah pambangunan Kabupaten Balangan. Kedua, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jangka panjang Kabupaten Balangan dilaksanakan untuk mendapat masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJP Kabupaten Balangan. Ketiga, penyusunan rancangan akhir RPJP Kabupaten Balangan dimana seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Kabupaten Balangan menjadi masukan utama dan penyempurnaan rancangan RPJP Kabupaten Balangan, menjadi rancangan akhir RPJP Kabupaten Balangan. Keempat, penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Kabupaten Balangan dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Rancangan akhir RPJP Kabupaten Balangan beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Tentang RPJP Kabupaten Balangan. 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN RPJP Kabupaten Balangan sebagai dokumen perencanaan pembangunan kabupaten untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah kabupaten (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha), didalam mewujudkan citacita dan tujuan kabupaten sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian seluruh upaya yang dilakukan oleh
Bab I Pendahuluan
masing-masing pelaku pembangunan diharapkan menjadi bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Tujuan dari disusunnya RPJP Kabupaten Balangan adalah untuk (a) mendukung koordinasi pelaku pembangunan dalam mencapai visi daerah Kabupaten Balangan, (b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, pemerintahan, maupun antar pusat dan daerah, (c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran, pelaksana, dan pengawas, (d) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkesinambungan, serta (e) mengoptimalkan partisifasi masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Balangan juga menjadi acuan bagi Kepala Daerah dalam membuat Visi dan Misinya yang implementasinya akan dituangkan dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah (RPJM). RJPM ini merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka lima tahun sesuai masa bakti Kepala Daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan dibuat sesuai dengan batas kewenangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas keuangan daerah. Hal ini diterapkan agar terjadi kesinambungan dalam pembangunan daerah yang tujuan akhirnya adalah terciptanya kesejahteraan rakyat yang adil dan merata seperti diamanatkan dalam UUD 1945, yang lebih khusus lagi terwujudnya kabupaten Balangan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. 1.3 LANDASAN HUKUM Landasan idiil dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Balangan adalah Pancasila dan landasan Konstitusional UUD 1945, sedangkan landasan operasional adalah RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Kalimantan Selatan serta seluruh ketentuan perundangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yaitu: 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Balangan 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. 8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah
2 Rancangan RPJP Kabupaten Tahun Balangan 2005-2025
Bab I Pendahuluan
1.4 HUBUNGAN RPJP KABUPATEN PERENCANAAN LAINNYA
BALANGAN DENGAN
DOKUMEN
Seperti halnya kabupaten lain Kabupaten Balangan merupakan bagian integral dari Provinsi Kalimantan Selatan, sementara Provinsi Kalimantan Selatan adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakannya. Ini menuntut terciptanya keserasian dan kesinambungan pembangunan antar daerah kabupaten dalam propinsi, antara kabupatenkabupaten dengan provinsi, antar provinsi dan antara provinsi-provinsi dengan pembangunan pada tingkat nasional. Sesuai pula dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RPJP Kabupaten Balangan mengacu pada RPJP Provinsi Kalimantan Selatan yang dengan sendirinya mengacu pada RPJP Nasional. Pengacuan kepada rencana yang berada diatasnya ini justru dalam arti mengupayakan pengembangan diri secara optimal sesuai dengan potensi dan memampuan serta kebutuhan riil yang dimiliki oleh Kabupaten Balangan sendiri. Hubungan dengan daerah lain dalam kerangka yang lebih luas menjadi peluang bagi terbangunnya sinergi yang lebih mantap yang menjadikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan lebih efisien dan efektif. 1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 ditulis dengan sistematika, sebagai berikut: BAB I Pendahuluan BAB II Kondisi, Analisis, dan Prediksi Kondisi Umum Kabupaten Balangan BAB III Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Kabupaten Balangan BAB IV Penutup
3 Rancangan RPJP Kabupaten Tahun Balangan 2005-2025
BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KABUPATEN BALANGAN 2.1. KONDISI DAN ANALISIS 2.1.1. GEOMORFOLOGI DAN LINGKUNGAN HIDUP KEADAAN WILAYAH Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah Kabupaten Balangan terletak di bagian utara dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, berada pada koordinat 114° 50' 24" sampai 115° 50' 24" Bujur Timur serta 2° 01' 37" hingga 2° 35' 58" Lintang Selatan. Luas wilayahnya 1.878,30 Km2 atau sekitar 4,99 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, Kabupaten Balangan dengan ibukotanya Paringin berbatasan dengan Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur di sebelah Utara, Kabupaten Pasir dan Kotabaru di sebelah Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di sebelah Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara di sebelah Barat. Terbagi kedalam 8 wilayah kecamatan dan 152 desa, dimana kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Halong 659,84 Km2 (35,13 %), dan yang tersempit adalah Kecamatan Lampihong 96,96 Km2 (5,16 %). Tabel .1. Luas Wilayah Kabupaten Balangan Menurut Kecamatan Tahun 2009
No
J
Kecamatan
Luas Wilayah (Km2)
Persentase
1.
Lampihong
96,96
5,16
2.
Batu Mandi
147,96
7,88
3.
Awayan
14,57
7,59
4.
Paringin
100,04
5,33
5.
Juai
386,88
20,59
6.
Halong
659,84
35,13
7.
Paringin Selatan
86,80
4,62
8.
Tebing Tinggi
257,25
13,70
Jumlah
1.878,30
100,00
Sumber: BPS, Balangan dalam angka 2008
Topografi atau Morfologi Ditinjau dari Topografinya, bagian utara merupakan dataran tinggi dan bergunung-gunung, dimana Pegunungan Meratus terbentang dari arah utara ke Selatan bagian timur. Menurut ketinggiannya Kabupaten Balangan 4 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
terbagi kedalam 5 kelas, yaitu antara 0 – 7 meter d.p.l.; 35,30 Km2 (1,88 %), 7 – 25 meter 363,82 Km2 (19,37 %), 25 – 100 meter 720,84 Km2 (38,38 %), 100 – 500 meter 588,82 Km2 (31,35 %) dan diatas 500 meter 160,52 Km2 (9,03 %). Sungai Balangan, Sungai Pitap, dan Sungai Halong, ketiganya merupakan sumberdaya air yang penting bagi penunjang kehidupan masyarakat, baik sebagai sumber air baku untuk diolah menjadi air bersih maupun untuk memenuhi kebutuhan pertanian.
Iklim Iklim dan curah hujan di Kabupaten Balangan termasuk yang beriklim tropis, musim hujan berkisar antara bulan Oktober sampai dengan bulan April dan musim kemarau atau panas berkisar pada bulan Mei sampai dengan September setiap tahunnya. Sedangkan Suhu di daerah Kabupaten Balangan berkisar antara 23,2°C sampai 31,7°C. Curah hujan bulanannya sekitar 175 mm dengan kisaran antara 45 – 400 mm. Bulan-bulan basah terjadi sekitar Desember – Januari, dan bulan-bulan kering sekitar Agustus - September. Menurut klasifikasi Schmidt & Ferguson iklim Kabupaten Balangan termasuk tipe B. Jenis Tanah Jenis tanah Podsolik merah kuning dengan bahan induk batuan endapan yang sifat tanahnya mudah tererosi dan umumnya miskin unsur Hara mendominasi wilayah ini. Kemiringan lerengnya didominasi oleh lahan dengan kemiringan rendah (0-5%), sisanya memiliki kemiringan sedang (15-40%) dan lebih dari 40%. Kedalaman efektif tanah rata-rata lebih dari 90 cm, dan sebagian besar tanahnya bertekstur halus KONDISI SAMPAI SAAT INI Luas Kabupaten Balangan berdasarkan ketinggian tempat tersebar pada berbagai ketinggian yang berbeda. Kemampuan tanah berdasarkan kombinasi dan gabungan berbagai faktor seperti kelerengan, kedalaman efektif,tekstur, draenase dan erosi pada berbagai tempat cukup variatif. Berdasarkan jenis tanahnya wilayah Kabupaten Balangan sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan kering, perkebunan dan kehutanan berbasis agroforestri karena jenis tanahnya podsolik merah kuning. Untuk pertanian lahan basah hanya sebagian kecil dari wilayah Kabupaten Balangan dengan jenis tanah aluvial dan organosol gleihumus. Akan tetapi jenis tanah podsolik merah kuning ini memiliki sifat yang sangat rentan yaitu mudah tercuci, peka erosi, permiabilitas rendah dan agregat kurang stabil. Jenis tanah ini tingkat kesuburannya sangat tergantung pada jenis vegetasi yang menjadi penutupnya. Dari segi lingkungan maka penggunaan jenis tanah ini harus dengan sistem siklus unsur hara tertutup. Pola yang sesuai untuk dikembangkan adalah agroforestri yaitu pola pengkombinasian tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan. Berdasarkan kondisi geologi maka Kabupaten Balangan tersusun atas beberapa formasi batuan. Berdasarkan kondisi geologis Kabupaten Balangan kaya dengan berbagai sumberdaya alam mineral. 5 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Berdasarkan kesesuaian lahan dengan jenis tanaman yang akan dikembangkan maka terdapat 18 sistem lahan dengan 5 tingkat kesesuaian yaitu sangat sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai,tidak sesuai saat ini dan tidak sesuai permanen. Kesesuaian dikaitkan dengan dapat atau tidaknya suatu jenis tanaman dikembangkan. Penggunaan tanah yang diusahakan terdiri dari perkebunan,kebun rakyat, ladang, kolam, pemukiman. Luas tanah yang belum diusahakan merupakan modal dan potensi untuk usaha budidaya pertanian dan kehutanan sedangkan yang sudah diusahakan dapat ditingkatkan produktivitasnya. Pola wilayah tanah usaha (WTU) berdasarkan kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup yang ada terbagi menjadi 6 WTU yaitu WTU terbatas dengan ketinggian kurang 7 m dpl, permukaan tanah datar sampai sangat datar dan kadang-kadang terkena banjir , wilayah ini untuk perikanan dan persawahan. WTU utama Ia,Ib dengan ketinggian 7-25 m dpl, permukaan tanah datar sampai bergelombang ringan, sesuai untuk perikanan dan persawahan. WTU utama Ic pada ketinggian 25100 m dpl, permukaan tanah bergelombang, sesuai untuk perkebunan, agroforestri,pertanian tanah kering dan sawah. WTU utama Id pada ketinggian 100-500 m dpl, permukaan tanah bergelombang sampai berbukit, sesuai untuk perkebunan,agroforestri dan pertanian tanah kering.WTU utama II 500-100 m dpl, keadaan permukaan tanah berbukit dan bergunung, dimanfaatkan sebagai kawasan lindung. WTU terbatas II, ketinggian lebih 1000 m dpl, peruntukan untuk kawasan lindung karena kelerengan lebih dari 40%.
ANALISIS Proyeksi Peluang Berdasarkan kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup maka sebagian besar wilayah yang ada di Kabupaten Balangan sangat potensial untuk pengembangan budidaya pertanian dalam arti luas dan pemanfaatan sumberdaya mineral. Masih banyak tanah yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal sehingga dengan introdusir teknologi berbasis lingkungan tanah tersebut akan bermanfaat dan berfungsi optimal. Berdasarkan kondisi geomorfologi maka pengembangan agroforestri sangat signifikan dilaksanakan dimana pola ini merupakan kombinasi antara 3 sektor vital yaitu kehutanan, pertanian dan perikananpeternakan. Dengan sistem ini keseimbangan produksi dan lingkungan akan dapat tercapai dalam rangka kelestarian pembangunan dan ekologi. Proyeksi Ancaman Ketergantungan yang besar pada sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui akan menimbulkan permasalahan lingkungan hidup yang serius dan akan merubah kondisi geomorfologi wilayah secara bertahap. Sehingga kelestarian pembangunan dan ekologi tidak akan dapat terwujud. Pola penggunaan tanah dan pola pemanfaatan lahan yang tidak didasarkan pada keadaan geomorfologi akan berpengaruh terhadap 6 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
stabilitas bentang lahan sehingga memicu permasalahan lingkungan hidup seperti terganggunya keseimbangan tata tanah, tata air dan tata udara. Keberadaa sumberdaya mineral dalam bentuk bahan galian banyak yang berada pada posisi geomorfologi yang tidak sesuai berdasarkan ketinggian tempat dan faktor kelerengan sehingga potensial akan merubah bentuk bentang lahan yang ada. Jenis tanah podsolik merah kuning yang meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Balangan bersifat sangat rentan terhadap penurunan produktivitas berbagai komuditi tanaman budidaya.
Proyeksi Permasalahan Ekses negatif dari pemanfaatan sumberdaya mineral, sumberdaya hutan dan sumberdaya air selama ini belum dapat ditangani secara optimal. Sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari ketiga sumberdaya tersebut secara signifikan belum menunjukan hasil yang memuaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Balangan secara merata. Orientasi kegiatan ekonomi pada sumberdaya pertanian dan perkebunan belum dilakukan secara optimal dan belum mampu menciptakan komoditi primadona bagi Kabupaten Balangan sehingga upaya untuk menjadikan Kabupaten Balangan sebagai pusat agribisnis belum terwujud. Sistem pemanfaatan tanah dan lahan berdasarkan kondisi geomorfologi belum dipahami secara komprehenshif oleh berbagai stakeholders untuk itu perlu ada koordinasi dan komitmen daerah dalam mengelolanya melalui kebijakan dan peraturan daerah. Proyeksi Keberhasilan Dengan kondisi geomorfologi yang ada telah menjadikan Kabupaten Balangan sebagai salah satu kabupaten yang kaya akan sumberdaya alam sehingga dapat menunjang pemasukan bagi daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan daerah. Adanya koordinasi dan komitmen daerah dalam mengelola dan menjaga peruntukan lahan sejalan dengan kesesuaiannya secara geomorfologis hendaknya dipertegas melalui kebijakan dan peraturan daerah yang ditegakkan secara konsisten. PREDIKSI KONDISI GEOMORFOLOGI Berdasarkan kondisi geomorfologi yang ada maka upaya untuk menjadikan Kabupaten Balangan untuk pengembangan agribisnis sangat didukung oleh potensi geomorfologinya. Sehingga Kabupaten Balangan akan memiliki struktur perekonomian yang kokoh dimana pertanian (dalam arti luas) sesuai untuk menjadi komditi utamanya. Perubahan orientasi pemanfaatan sumberdaya alam dari sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui ke sumberdaya alam yang dapat diperbaharui melalui terwujudnya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeseimbangan dengan perolehan 7 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
nilai tambah yang optimal bagi kepentingan negara dan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya yang bertempat tinggal di Kabupaten Balangan. Dengan berkembangnya agribisnis pertanian dalam arti luas baik dalam bentuk pertanian tanaman pangan,perkebunan,kehutanan berbasis agroforestri, perikanan-peternakan maka ancaman perubahan kondisi bentang lahan pada geomorfologi wilayah Kabupaten Balangan akan dapat teratasi. Sumberdaya mineral diperkirakan secara alamiah depositnya menurun akan tetapi tetap diperlukan untuk menopang perekonomian daerah dengan sistem pemanfaatan yang tidak semata eksploitatif, melainkan mengutamakan keseimbangan dan kelestarian lingkungan.
2.1.2 DEMOGRAFI KONDISI SAMPAI SAAT INI Selama 10 tahun, yaitu antara 1998 - 2007 penduduk Kabupaten Balangan mengalami peningkatan sebanyak 8.157 jiwa, atau mengalami per tumbuhan sekitar 0,87 % per tahun. Tahun 1998 jumlah penduduknya sebanyak 94.042 jiwa dan tahun 2007 menjadi 102.199 jiwa. Pertumbuhan penduduk tersebut relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk di Kalimantan Selatan yang sekitar 1,32 % per tahun. Pertambahan penduduk berdampak pada peningkatan jumlah rumah tangga, yaitu dari 26.117 KK pada tahun 2003 menjadi 28.882 KK pada tahun 2007. Sebaran penduduk di Kabupaten Balangan tidak merata, dimana sebagian besar penduduknya terkonsentrasi di ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan. Data sebarannya (2007) adalah; Kecamatan Paringin 14.335 jiwa (14,03 %), Halong 17.413 jiwa (17,04 %), Awayan 11.193 jiwa (10,95 %), Lampihong 14.594 jiwa (14,28 %), Batu Mandi 14.076 jiwa (13,77 %) , Juai 15.251 jiwa (14,92 %), Tebing Tinggi 5.483 jiwa (5,37 %) dan Paringin Selatan 9.854 jiwa (9,64 %). Kepadatan penduduk Kabupaten Balangan relatif masih jarang, sekitar 54 jiwa per Km2. Kota Paringin sebagai ibukota Kabupaten Balangan, kepadatannya sekitar 143 jiwa per Km2. Kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Halong yakni hanya 26 jiwa per Km2. Penduduk usia muda, yang berusia antara 0 – 14, tahun pada tahun 2007 mencapai 29,42 %, turun dibanding 2003 yaitu 30,69 %. Penurunan itu dipicu oleh turunnya laju pertumbuhan kelompok usia muda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu penduduk usia tua (65 keatas) turun dari 4,53 % (2003) menjadi 4,37 % (2007).
8 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Tabel 2. Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Balangan Tahun 2003 dan 2007 (Jiwa dan %)
Penduduk
2003
2007
Jumlah
%
Jumlah
%
Usia Muda (0-14)
29.836
30,69
30.070
29,42
Usia Produktif (15-64)
62.974
64,78
67.658
66,25
4.403
4,53
4.471
4,53
97.213
100,00
102.199
100,00
Usia Lanjut (65 +) Jumlah
Sumber : BPS, Balangan dalam angka 2008
Dari 102.199 jiwa penduduk Kabupaten Balangan tahun 2007, jumlah lakilaki 50.702 jiwa dan perempuan 51.497 jiwa, sehingga Sex Ratio penduduk Kabupaten Balangan adalah sebesar 0,98. Tabel 3. Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Balangan Tahun 2003 dan 2007 (Jiwa)
Kelompok Umur
Laki-Laki
Perempuan
2003
2007
2003
2007
Usia Muda (0 – 14)
16.002
14.959
16.167
15.111
Usia Produktif (15 - 64)
30.001
34.120
30.640
33.538
2.051
1.623
2.352
2.848
48.054
50.702
49.159
51.497
Usia Lanjut (65 +) Jumlah
Sumber : BPS, Balangan dalam angka 2008
Rasio ketergantungan penduduk (2007) relatif masih cukup tinggi yaitu 49,84 atau hampir 50. Tapi jika dibandingkan dengan rasio tahun 2003 yang sebesar 60,30, maka beban rasio ketergantungan telah mengalami penurunan. Pendidikan Salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan adalah sumber daya manusia (Human Resources) yang berkualitas. Jalur pendidikan merupakan wadah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Peningkatan sumber daya manusia sekarang ini lebih diutamakan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat Balangan untuk menempuh pendidikan yang seluas- luasnya, terutama yang berusia 7 – 24 tahun ( penduduk usia sekolah). Secara umum pendidikan di Kabupaten Balangan dari tahun ke tahun menunjukkan kemajuan. Pembangunan pendidikannya sudah mampu 9 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
mewujudkan suasana belajar mengajar yang cukup kondusif. Pendidikan dasar sudah menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang sebelumnya belum memiliki sarana pendidikan yang memadai, seperti SD terpencil dan SMP Terbuka. Angka partisipasi Kasar (APK) SD dan Madrasah Ibtidaiyah tahun 2004 mencapai 113,11 %. Sedangkan Angka Partisipasi Murninya (APM) 113,23 %.Pada tahun 2007 Sebanyak 13.782 orang murid SD dan 3.288 orang murid Madrasah Ibtidaiyah belajar pada 159 buah SD dan 42 buah Madrasah, tetapi dari segi kebutuhan kelas masih kekurangan 92 ruang untuk memenuhi proses belajar mengajar secara normal. Banyaknya guru SD 1.325 orang dengan kualifikasi yang layak mengajar 68,44 %, semi layak mengajar 18,66 % dan tidak layak mengajar 12,90 %. Sedangkan guru Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 420 orang dengan kualifikasi layak mengajar 68,27 %, semi layak mengajar 28,27 % dan tidak layak mengajar 3,46 %. Dijenjang pendidikan SMP dan Madrasah Tsanawiyah Angka partisipasi Kasar (APK) tahun 2004 mencapai 70,40 %. Sedangkan Angka Partisipasi Murninya (APM) 48,94 %. Jumlah murid SMP dan Madrasah Tsanawiyah tahun 2007; 4.333 orang, terdiri dari 1.836 orang murid SMP, 2.429 orang murid Madrasah Tsanawiyah dan 68 orang murid SMP Terbuka. Banyaknya sarana pendidikan per kecamatan dapat dilihat pada lampiran 2. Guru SMP tercatat 177 orang dengan kualifikasi layak mengajar 63,41 %, semi layak mengajar 28,05 % dan tidak layak mengajar 8,54 %. Sedangkan guru Madrasah Tsanawiyah 201 orang dengan kualifikasi layak mengajar 37,81 %, semi layak mengajar 19,90 % dan tidak layak mengajar 42,09 %. Dijenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA dan SMK), Angka partisipasi Kasar (APK) tahun 2004 mencapai 35,72 %. Sedangkan Angka Partisipasi Murninya (APM) 19,26 %. Banyaknya murid SMA dan SMK tahun 2007; 1.268 orang, terdiri dari 858 orang murid SMA Negeri, 360 orang murid SMK dan 50 orang murid SMA Swasta di Paringin. Banyaknya sekolah 7 buah, terdiri dari SMA Negeri 3 buah masing-masing di Paringin Selatan, Awayan dan Juai, SMK Negeri 2 buah (SPPN dan SMKN di Paringin) dan 2 buah SMA Swasta di Paringin. Jumlah guru SMA Negeri 73 orang dengan kualifikasi layak mengajar 82,00 %, semi layak mengajar 16,00 % dan tidak layak mengajar 2,00 %. Sedangkan guru SMK sebanyak 33 orang dengan kualifikasi layak mengajar 88,00 %, dan semi layak mengajar 12,00 %. Masih cukup tingginya angka mengulang dan putus sekolah mencerminkan rendahnya kualitas proses belajar mengajar dan optimalisasi pemberdayaan sumberdaya pendidikan, pada akhirnya berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan. Angka mengulang SD di Kabupaten Balangan tahun 2004 13,17 % dan putus sekolah 0,43 %. Madrasyah Ibtidayah 2,08 % dan 1,79 %; SMP 0,92 % dan 2,07 %; Madrasyah Tsanawiyah 0,50 % dan 2,00 %.
10 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Angka melanjutkan sekolah, SD/MI ke SMP/Madrasah Tsanawiyah sekitar 76,25 %, dari SMP/Madrasah Tsanawiyah ke SMA/SMK sekitar 74,21 %. Kondisi tersebut mencerminkan permasalahan di bidang pendidikan, yang pemecahannya diarahkan pada 4 upaya pokok, yaitu : a. Pemerataan pendidikan, termasuk peningkatan perpustakaan sekolah, fasilitas olah raga, usaha kesehatan sekolah, pada semua jenjang pendidikan, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. b. Peningkatan mutu, terutama diarahkan pada peningkatan kualitas dan kompetensi guru (masih cukup banyak guru yang tidak layak mengajar). c. Relevansi, yang kurang didukung ketersediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan keterampilan dasar, kesenian, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan Matematika. d. Efisiensi dan efektifitas, melalui optimalisasi pengelolaan sekolah, ruang kelas dan kelayakan guru. Kesehatan Indikator kesehatan mencerminkan kondisi kesehatan perorangan, kelompok atau masyarakat. Indikator kesehatan tercermin dari dari 3 indikator utama, yaitu angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan usia harapan hidup (UHH) yang didukung oleh perbaikan gizi dan lingkungan. a. Angka Kematian Bayi (AKB) Angka kematian bayi merupakan indikator yang paling peka dalam menggambarkan ketersediaan, penggunaan dan efektifitas pelayanan kesehatan. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Balangan pada tahun 2004 sebesar 52,40 per 1000 kelahiran, lebih baik dari pada kondisi rata-rata Kalimantan Selatan, yaitu 52,90 per 1000 kelahiran. b. Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu merupakan gambaran keadaan sosial ekonomi secara umum, keadaan status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas. Angka Kematian Ibu berdasarkan data yang ada menunjukkan adanya kemunduran. Jika tahun 2003 AKI masih 101,84 per 100.000 kelahiran hidup, maka pada tahun 2004 menjadi 102,35 per 100.000 kelahiran hidup. c. Usia Harapan Hidup (UHH) Usia harapan hidup waktu lahir menunjukkan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seseorang dari mulai melahirkan. Usia Harapan Hidup Waktu Lahir dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari suatu upaya peningkatan terhadap kesehatan secara keseluruhan. Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Balangan semakin menunjukkan peningkatan, yang mana pada tahun 2003 UHH penduduk hanya 63,1 tahun, sedangkan pada tahun 2004 menjadi 63,7 tahun. Meskipun terjadi peningkatan UHH pada penduduk Kabupaten Balangan pada tahun 2003 – 2004 apabila dibandingkan dengan UHH rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang 67,9 tahun maka UHH Kabupaten Balangan masih kalah jauh. d. Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan Tenaga Kesehatan merupakan sumberdaya utama dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik dan terjangkau. Adapun rasio tenaga kesehatan (per 100.000 penduduk) pada tahun 11 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
2004 dokter umum sebanyak 12 orang dengan rasio 1 : 8.100 kemudian pada tahun 2007 naik menjadi 17 orang dengan rasio menjadi makin baik yaitu menjadi 1 : 6.000, dokter gigi sebanyak 3 orang dengan rasio 1 : 32.500 (2004) kemudian pada tahun 2007 rasionya naik menjadi 1:34.000, bidan 82 orang dengan rasio 1 : 1.200 (2004) kemudian 2007 berjumlah 103 orang dengan rasio 1 ; 990, dan perawat 53 orang dengan rasio 1 : 1.700 (2004) dan pada tahun 2007 menjadi 88 orang dengan rasio 1 : 1.160. Penyediaan sarana kesehatan merupakan kebutuhan pokok dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang menjadi salah satu perhatian utama pembangunan di bidang kesehatan. Jumlah Puskesmas pada tahun 2004 sebanyak 8 buah meningkat menjadi 10 buah (2007), Puskesmas Pembantu pada tahun 2004 sebanyak 23 buah meningkat menjadi 27 buah (2007) dan Polindes pada tahun 2004 sebanyak 108 buah turun menjadi 64 buah (2007).
Berdasarkan aspek kuantitas, pertumbuhan penduduk Kabupaten Balangan relatif lebih ringan bebannya dalam menghadapi desakan jumlah penduduk. Menurut struktur umurnya, terlihat perkembangan yang baik dimana jumlah usia produktif dan usia tua meningkat. Hal ini menunjukkan rasio ketergantungan berkurang dan kesehatan yang baik telah meningkatkan usia harapan hidup. Namun dari segi tingkat kelahiran masih tinggi karena golongan umur muda dan balita masih terlihat tinggi. Kepadatan penduduk antar kecamatan cukup variatif Jumlah penduduk (kepala keluarga) prasejahtera pada tahun 2004 sebesar 2.018 kk kemudian pada tahun 2007 naik menjadi 2.346 kk, sejahtera I turun dari 9.450 kk (2004) menjadi 9.161 kk, sejahtera II turun dari 13.801 kk (2004), menjadi 13.593 kk, sejahtera III naik dari 3.089 kk (2004) menjadi 5.003 kk (2007) dan sejahtera plus naik dari 271 kk (2004) menjadi 454 kk (2007). Jadi terlihat ada penurunan tingkat kemiskinan. Angka pengangguran terbuka yang merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, menurut hasil Sakernas pada tahun 2007 angka pengangguran terbuka berjumlah 3,86% dari jumla angkatan kerja. Berdasarkan aspek kualitas dilihat dari perkembangan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan menunjukkan perbaikan. Akan tetapi peningkatan ini masih jauh dari harapan yang diinginkan, karena Nilai Indeks Pembangunan Manusia masih dibawah rata-rata nasional yang sebesar 65,8, sementara IPM rata-rata Nasional masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Dengan demikian kondisi kualitas SDM Kabupaten Balangan masih tertinggal apabila kita akan masuk pada lingkungan global. Pada aspek kesehatan, dilihat dari perkembangan angka tiap indikator memang menunjukkan peningkatan, tetapi peningkatan tersebut masih berada dibawah rata-rata nasional, seperti indikator 12
Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
angka harapan hidup, angka kematian bayi, angka kurang gizi pada balita, disparitas status kesehatan antar wilayah. Pada aspek pendidikan, dilihat dari perkembangan angka tiap indikator memang juga menunjukkan peningkatan, tetapi peningkatan tersebut masih dibawah rata-rata nasional, seperti indikator angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, jumlah penduduk yang buta huruf, disparitas status pendidikan antar wilayah. Capaian tingkat pendidikan tertinggi di Balangan juga masih rendah Faktor lain yang menentukan pembangunan manusia adalah tingkat pengeluaran riil per kapita. Pada aspek budaya, daerah ini relatif sudah mengalamai kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhdap keragaman budaya, pentingnya toleransi, dan mulai berkembangnya interaksi antar budaya. Pada sisi lain dirasakan nilai-nilai solidaritas dan kekeluargaan semakin memudar karena belum optimalnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh hukum dan lemahnya penegakkan hukum serta disiplin yang rendah. Pada aspek kehidupan beragama, dirasakan berkembang dengan baik, dilihat dari aspek fisik maupun non fisik, seperti makin maraknya pembangunan tempat ibadah, kelompok-kelompok pengajian serta besarnya minat masyarakat untuk menjalankan ibadah haji dan toleransi antar umat beragama yang semakin baik, namun peningkatan kesadaran tersebut belum sepenuhnya menjamin kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga ajaran agama mengenai etos kerja dan pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan peningkatan yang tercermin dari semakin mambaiknya kualitas hidup perempuan dan anak. Partisipasi pemuda dalam pembangunan yang semakin membaik seiring dengan budaya olah raga yang makin meluas dikalangan masyarakat. Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat cukup memadai melalui berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan masalah social termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Meskipun demikian, kualitas hidup dan peran perempuan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik masih rendah. Masyarakatnya taat dan kuat dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya, memegang teguh adat istiadat, terbuka terhadap peradaban dan pembaharuan, tinggi sifat kekeluargaan dan gotongroyong serta tinggi partisipasinya dalam setiap kegiatan pembangunan.
ANALISIS Proyeksi Peluang Interaksi yang lebih intens dengan dunia yang lebih luas baik regional maupun internasional tidak hanya memaparkan tantangan tetapi juga 13 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
peluang seperti terbukanya akses ke sumber-sumber baru yang mungkin lebih baik dan lebih murah dimana sebelumnya tidak ada. Termasuk dalam hal ini berbagai hasil informasi dan teknologi yang menjadi sumber bagi pembangunan kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, dan spiritual. Proyeksi Ancaman Dalam dua dasa warsa kedepan kehidupan sosial masyarakat Balangan akan menghadapi era keterbukaan yang lebih luas. Era globalisasi makin kental dengan berbagai dampak yang dibawanya seperti budaya dan gaya hidup yang tidak cocok dengan akar budaya masyarakat yang kalau tidak disikapi dengan tepat bisa menyebabkan “culture shock”. Kualitas yang rendah seperti ditunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan menunjukkan gambaran beban yang semakin berat dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Jika perbaikan tidak segera dilakukan, masyarakat Balangan bisa menjadi masyarakat tertinggal yang tidak bisa berperan aktif dalam aktifitas pembangunan dimasa depan. Proyeksi Permasalahan Dari komposisi demografi Balangan sudah merasakan sedikit jebakan demografis sebagai dampak lain dari menigkatnya mutu kesehatan dalam bentuk menurunnya kematian bayi dan balita dibarengi dengan meningkatnya tingkat harapan hidup. Hal ini patut menjadi perhatian agar tingkat kelahiran dapat direncanakan dengan tepat, ditingkatkannya penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang bermutu, dan penyediaan lapangan kerja yang mencukupi. Meski angka pengangguran terbuka relatif rendah akan tetapi terdapat kecendrungan untuk meningkat terutama akibat dampak krisis moneter dan perubahan harga-harga yang terjadi dalam tiga tahun terkhir yang mengakibatkan korporasi perlu mengkalkulasi ulang struktur ongkos produksi perusahaan. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan adalah salah satu hal yang perlu mendapat perhatian ditengah berkembang baiknya indikator-indikator lain. Hal tersebut paling dipengaruhi oleh rendahnya pengeluaran riil per kapita. Selain itu tingkat harapan hidup dan melek huruf pun cukup rendah dan harus mendapat perhatian. Meski terus membaik, indikator kesehatan seperti angka harapan hidup, angka kematian bayi, angka kurang gizi pada balita, disparitas status kesehatan antar wilayah di Balangan masih rendah dan lebih rendah dari sebagian besar daerah lain di Kalsel. Pada aspek pendidikan, indikator melek huruf, enrollment serta capaian tingkat pendidikan tertinggi di Balangan juga masih rendah yakni karena yang paling dominan hanya tamat SD. Hal ini harus segera ditingkatkan secara konsisten karena menyangkut mutu SDM yang urgent dalam menjalankan pembangunan. Sementara penyediaan lapangan kerja untuk klasifikasi pendidikan relatif tinggi 14 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
masih perlu ditingkatkan karena untuk kategori ini tingkat pengangguran relatif masih tinggi. Fakta bahwa tingkat pengeluaran riil perkapita nilainya masih rendah menggambarkan bahwa tingkat hidup masyarakat masih belum jauh dari tingkat rendah (subsistens). Oleh karena itu usaha meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produksi dan pemerataan yakni dengan terus memperbaiki koefisien gini yang dicapai menjadi mutlak.
Proyeksi Keberhasilan Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif terkendali. Kabupaten Balangan relatif lebih ringan bebannya dalam menghadapi desakan jumlah penduduk. Hal ini memberi kesempatan luas bagi daerah untuk menata pembangunannya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif. Angka pengangguran terbuka yang selama ini dapat dikendalikan sehingga relatif paling rendah di Kalimantan Selatan dapat menjadi landasan yang kuat bagi terciptanya tingkat produktifitas dan produksi yang tinggi dalam ekonomi. Hal terakhir menjadi sangat penting terutama dalam menghadapi perkembangan dalam dua dasa warsa kedepan. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh unsur masyarakat dan perangkat pemerintah mendukung peningkatan mutu SDM maka kerjasama yang terpadu dan sinergis dari aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan menjadi kunci keberhasilan bagi pembangunan bidang kependudukan Kabupaten Balangan.
15 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
PREDIKSI KONDISI DEMOGRAFI
Jumlah penduduk Balangan dengan dua puluh tahun kedepan akan tumbuh Dari segi kualitasnya berdasarkan indikator IPM yang merupakan komposit indikator kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi, Balangan diharapkan dapat bertransformasi dari klasifikasi rendah saat ini menjadi memiliki SDM berkualitas tinggi. Keadaan ini dibarengi dengan menurunnya jumlah penganggur dan jumlah penduduk miskin. Hal ini karena berjalannya mekanisme redistribusi pendapatan yang efektif dengan pemerataan akses kepada sumber ekonomi secara adil sehingga mampu menurunkan tingkat kesenjangan. Angka gini coefficent pun secara konsisten terus menurun menggambarkan pemerataan yang lebih baik ini. Laju pertumbuhan penduduk relatif terkendali. Hal ini dicapai dengan adanya partisipasi aktif masyarakat merencanakan keluarga secara matang sehingga tingkat kelahiran menurun, kematian bayi dan balita menurun, dan tingkat harapan hidup meningkat. Dari aspek tigkat pendidikan, SDM meningkat rata-rata pendidikannya ditandai dengan rata-rata tingkat enrollment yang sejak 2015 sudah mencapai 12 tahun yakni rata-rata telah menamatkan SLTA karena jika dibawah itu niscaya tidak bisa bersaing. Seperti sekarang ini yang dominan adalah penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi masih SD. Sementara tingkat melek huruf juga telah dicapai sebesar 100% pada 2010 dengan melalui program wajib belajar dan Kejar Paket A dan B yang menyeluruh. Pembinaan pendidikan selain melalui pendidikan formal yang lebih diarahkan pada kemampuan teknis menengah dan akademis yang lebih tinggi guna mengantisifasi kebutuhan pemenuhan sumber daya lokal dalam mendorong perekonomian, juga dilakukan dengan melalui pendidikan informal dan wadah pembinaan swadaya masyarakat yang berfokus pada peningkatan skills (teknis, jasa, bahasa, dan lain-lain) serta mental spiritual keagaaman yang aktif dan terlindungi. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semamin nampak hasilnya melalui semakin baiknya kualitas hidup perempuan dan anak. Partisipasi pemuda dalam pembangunan yang semakin membaik seiring dengan budaya olah raga yang makin meluas dikalangan masyarakat. Tingkat kesejahteraan social masyarakat sudah memadai melalui berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial sehingga Balangan bebas dari masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Kualitas hidup dan peran perempuan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik makin seimbang guna membawa aspirasinya ketengah masyarakat tanpa melupakan peran utama wanita sebagai pengurus rumah tangga dan tiang negara lewat pendidikan yang baik yang diberikannya kepada anak-anaknya.
16 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
2.1.3. EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM 2.1.3.1. MAKRO EKONOMI KONDISI SAMPAI SAAT INI Secara makro, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut PDRB Kabupaten Balangan (atas dasar harga konstan) antara tahun 2005 – 2007 perekonomian Kabupaten Balangan (termasuk minyak dan pertambangan) menunjukkan pertumbuhan rata-rata 4,56% per tahun. Sedangkan jika tanpa minyak bumi dan pertambangan, pertumbuhannya sekitar 6,45% per tahun. Beda pertumbuhan itu menunjukkan besarnya andil pertambangan ( rata-rata sekitar 66,04%) terhadap perekonomian secara keseluruhan. Kondisi ini perlu diwaspadai, sebab pertambangan, khususnya batubara sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dan merupakan komoditas yang non-renewable. Secara bertahap Kabupaten Balangan perlu memperbaiki struktur ekonominya dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya, khususnya pertanian yang bersifat renewable. Tanpa pertambangan, sektor pertanian merupakan sektor andalan ekonomi rakyat dan kontribusinya terhadap PDRB tahun 2007 sekitar 60,35% dengan bagian terbesar berasal dari sub sektor pangan, yaitu sekitar Rp.206,5 milyar (31,06 %). Nilai ini meningkat dibanding tahun 2005 sekitar Rp. 168,8 milyar dan 2006 sekitar Rp. 181,9 milyar. Tabel 4. Struktur Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2005 - 2007 (%) (Dengan pertambangan dan minyak bumi) No
Sektor
2005
2006
2007
1
Pertanian
20,31
20,43
21,41
2
Pertambangan dan Penggalian
67,19
66,28
64,64
3
Industri Pengolahan
0,20
0,25
0,27
4
Listrik & Air Bersih
0,09
0,08
0,12
5
Bangunan
1,46
1,55
1,91
6
Perdagangan, Rest dan Hotel
3,36
4,12
4,11
7
Pengangkutandan Komunikasi
2,07
1,93
1,81
8
Keu, Persewaan & Jasa Perush
1,00
0,97
0,96
9
Jasa-jasa
4,32
4,93
4,76
100,00
100,00
Total PDRB
100,00
Sub sektor lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap sektor pertanian adalah sub sektor perkebunan, yakni sekitar Rp. 122,8 17 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
milyar pada tahun 2007 (6,55 %) dengan komoditi andalannya karet, kelapa sawit dan pisang. Meskipun dalam usia yang relatif masih muda, Kabupaten Balangan menunjukkan keberhasilannya menata sendi-sendi kehidupan ekonomi kerakyatan. Kegiatan pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan terus berkembang, didukung usaha mikro, kecil dan menengah yang semuanya itu merupakan sendi-sendi pokok pembangunan ekonomi kerakyatan. Atas dasar harga berlaku (tanpa pertambangan) perekonomian Kabupaten Balangan tahun 2005 mampu menghasilkan PDRB hampir Rp. 504,9 milyar. Tahun 2006 mencapai Rp. 585,8 milyar dan tahun 2007 mencapai Rp. 664,7 milyar.Jika dimasukan sektor pertambangan pada tahun 2005 PDRB Kabupaten Balangan pada tahun 2005 mencapai Rp 1.534,4 milyar dan terus naik menjadi Rp 1.732,1 milyar pada tahun 2006 dan menjadi Rp 1.874,1 milyar pada tahun 2007. Selanjutnya selama 2005 - 2007 semua sektor ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif. Sektor yang pertumbuhannya relatif tinggi adalah sektor bangunan (rata-rata sekitar 15,91 %); sektor industri pengolahan ( 14,42% ) sektor listrik dan air minum ( 13,66%) dan perdagangan, hotel & restoran (10,36% ), sedang sektor-sektor lainnya kurang dari 5 %. Atas dasar harga berlaku, PDRB per kapita Kabupaten Balangan tanpa pertambangan dan minyak bumi tahun 2005 mencapai Rp. 5,1 juta. Nilai tersebut naik menjadi Rp 5,7 juta (2006) dan naik lagi menjadi Rp 6,5 juta (2007). Jika dimasukkan sektor pertambangan maka PDRB per kapita pada tahun 2005 mencapai Rp 15,6 juta dan terus naik menjadi Rp 17,3 juta (2006) dan naik menjadi Rp 18,4 juta (2007) Apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan nilai tersebut lebih tinggi. Dalam kerangka struktur pekonomian Provinsi Kalimantan Selatan terlihat bahwa pekonomian daerah Kabupaten Balangan tumbuh lebih pesat dari pada pertumbuhan provinsi, terutama sekali disebabkan menonjolnya sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan-hotel-dan restoran, dan jasa keuangan. Ini menunjukan peranan perekonomian Balangan mengarah semakin tinggi dalam skala perekonomian provinsi. Perekonomian Balangan memiliki konsentrasi yang tinggi pada sektor-sektor yang pertumbuhannya cepat di Kalimantan Selatan seperti pertanian, pertambangan dan penggalian, listrik-gas & air, bangunan, dan jasa-jasa lain. Oleh karenanya Balangan potensial menjadi pusat pengembangan sektor tersebut, seperti pertanian, bagi Provinsi Kalimantan Selatan. Sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan-hotel-dan restoran, dan jasa keuangan ternyata memiliki daya kompetisi yang baik dalam perekonomian Kalimantan Selatan karena sektor-sektor ini tumbuh menonjol dibanding pertumbuhannya di Kalimantan Selatan keseluruhan. Karenanya sektor-sektor inilah yang secara struktural saat ini dapat dianggap menjadi sektor-sektor unggulan. Namun dengan melihat potensi 18 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
kedepan dan untuk mencapai peningkatan kesempatan kerja dan pemerataan yang lebih baik maka pengembangan sektor Pertanian dalam kerangka Agribisnis adalah pilihan paling baik.
ANALISIS Proyeksi Peluang Balangan dapat dikatakan sangat kaya akan potensi sumber daya yang dapat dikembangkan bagi peningkatan taraf ekonomi, mulai dari sumber daya dan kekayaan air (perikanan), pertanian tanaman pangan, perkebuan, kehutanan, sampai kepada pertambangan dan galian sebagai sumber energi. Balangan seperti sebuah “miniatur Indonesia” dengan alamnya yang lengkap dari perbukitan dan pegunungan sampai ke dataran rendah yang berawa sehingga belajar dari pengalaman krisis di Indonesia, perlu kecermatan dalam memanfaatan segala potensi yang ada. Melalui ketersediaan sarana prasarana infrastruktur jalan, listrik/energi, dan air yang ada sekarang serta disertai ketersediaan informasi termasuk lewat sarana world wide web (internet) merupakan faktor yang kondusif dalam mendorong kegiatan investasi. Apalagi memiliki sumber daya energi yang dapat mendukung Kabupaten Balangan yang diproyeksikan menjadi pusat pembangkit tenaga listrik di wilayah Utara Kalimantan Selatan yang dapat melayani Banua Enam dan daerah Lintas Provinsi. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kewenangan kepada daerah Kabupaten Balangan untuk menentukan sendiri dan memilih proyek eksploitasi sumber daya, misalnya pertambangan, yang aman dari ekses buruk terhadap lingkungan Adanya globalisasi yang membuka peluang usaha dalam kemitraan maupun kesempatan pemasaran lebih luas seudah tentu juga memberikan kesempatan bagi Balangan mengambil manfaat sebesar-besarnya. Adanya komitmen untuk mengembangkan agribinis dengan pola aspiratif masyarakat melalui kemitraan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi tumbuhnya sistem ekonomi berbasis kerkayatan yang secara langsung menciptakan sumber pendapatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan. Proyeksi Ancaman Menjadi ancaman nyata di masa depan adalah dampak globalisasi dan pasar bebas yang membawa keterbukaan arus keluar masuk modal, komoditas, dan tenaga kerja baik inter-regional maupun internasional. Jika Balangan kalah dalam hal kualitas dan daya saing niscaya akan tenggelam dan kalah bersaing dari arus masuk sumbersumber yang datang dari luar ke pasar lokal apalagi untuk bersaing dipasar inter-regional maupun internasional. 19 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Masih dominannya ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan sementara produktifitasnya cenderung semakin menurun disamping cadangannya akan terus menipis juga dampaknya yang sangat signifikan dalam merusak tata cadangan air dan keseimbangan lingkungan. Situasi politik, sosial, dan keamanan saat ini yang masih belum benar-benar stabil secara masional sedikit banyak berpengaruh terhadap indikator-indikator penentu kegiatan ekonomi seperti tingkat inflasi dan investasi. Karena agribisnis merupakan sektor yang baru diunggulkan, terbuka kemungkinan masih rendahnya ketersediaan SDM baik dari perangkat pemerintahan maupun para pelaku di dunia usaha. Demikian pula dalam hal pemanfaatan teknologi tepat guna juga msih belum optimal. Sementara struktur dan infrastruktur terpasang yang mendukung langsung pengembangannya harus segera di siapkan.
Proyeksi Permasalahan Pengaruh krisis ekonomi bagi pertumbuhan PDRB masih begitu terasa sehingga secara struktural perekonomian Balangan harus melakukan penyesuaian-penyesuaian agar proses recovery dapat berjalan lancar. Masih dominannya ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan menjadikan Balangan perlu segera membenahi pembangunan supaya terdapat percepatan pertumbuhan di sektor lainnya terutama agribisnis yang dimasa depan lebih prospektif dan bersinambungan.
Proyeksi Keberhasilan Sebagaimana komitmen arah pembangunan masa depan yang bertumpu pada agribisnis didukung oleh lokasi strategis Balangan maka secara sinergis potensi fisik dan tekad daerah tersebut sangat mendukung kemajuan. Di Kabupaten Balangan sudah terdapat lembaga-lembaga penunjang perekonomian berupa lembaga keuangan dan koperasi yang terdiri atas Bank Pemerintah, BPR, BMT, USP, LPK, dan Koperasi baik KUD maupun Non KUD yang dapat diberdayakan secara optimal untuk mendukung pemerataan akses kepada sumber pembiayaan bagi berjalannya produksi di sektor riil. Sumber daya agribisnis yang siap didayagunakan untuk pembangunan ekonomi daerah adalah, meliputi lahan, air, beragam hayati, sumber daya manusia dibidang agribisnis, teknologi di bidang agribisnis, dan lain-lain. Melalui proses modernisasi teknologi dan manajerial agribisnis akan secara langsung memodernisasi perekonomian daerah dan dapat memecahkan sebagian besar persoalan ekonomi di Kabupaten Balangan. Untuk mewujudkan hal itu perlu adanya penelaahan kembali secara teliti untuk mengidentifikasi komoditas ataupun produk yang benar20 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
benar dapat diunggulkan dari Kabupaten Balangan baik secara komparatif maupun kompetitif sehingga nantinya benar-benar dapat bersaing dan menonjol di pasar lokal, regional dan global yang semakin terbuka. Sarana informasi dan promosi potensi yang ada perlu lebih dioptimalkan fungsinya sejalan dengan upaya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas pendukung dalam menunjang kegiatan pembangunan secara terintegrasi dalam Provinsi Kalsel khususnya di Kabupaten Balangan. Pemanfaatan kerjasama strategis antar wilayah perlu terus dikembangkan agar terjalin kerjasama yang kuat dan saling menunjang bagi pemanfaatan sumber-sumber daya dan kesatuan langkah dalam pemanfaatan peluang secara optimal.
21 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
PREDIKSI KONDISI MAKRO EKONOMI Berdasarkan kecendrungan perkembangan nilai PDRB yang telah dicapainya maka Kabupaten Balangan pada dua dekade ke depan akan mencapai tingkat PDRB tanpa minyak bumi dengan pertumbuhan ratarata yang cukup tinggi per tahun. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan perkapita masyarakat Balangan naik dan diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Laju pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk mencapai tingkat ini adalah sebesar rata-rata 6,5%. Sektor-sektor ekonomi akan tumbuh dengan stabil ditandai dengan semakin kuatnya perananan subsektor kluster agroindustri (secara bersama-sama pertanian-agroindustri-perdagangan) ditengah makin menurunnya peranan sektor pertambangan dan galian yang secara alamiah depositnya diperkirakan akan terus menurun. Sektor yang dapat meningkat juga adalah listrik, gas, dan air dalam hal ini akan didirikan sejalan dengan akan didirikannya pusat pembangkit listrik enaga uap dengan tujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya batu bara dengan cermat dan efisien. Aktifnya unit-unit kegiatan ekonomi masyarakat yang bertumbuh memberikan kontribusi yang signifikan bagi total produksi Balangan serta menjadi mitra yang tangguh bagi unit-unit ekonomi berskala besar. Melalui pola seperti inilah terlahir komoditas dan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar lokal, regional, maupun global. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan pokok dan energi yang cukup melalui berjalannya kebijakan yang tepat. Hal ini penting disamping sebagai landasan bagi tercapainya tingkat kesejahteraan yang adil dan merata juga memberikan ruang geerak yang kondusif bagi masyarakat untuk aktif berusaha. Bergeraknya taraf ekonomi ketingkat yang lebih tinggi secara pasti diikuti oleh berkembangnya mentalitas masyarakat yang telah menjadi lebih produktif mengakibatkan volume tabungan yang dapat disalurkan kedalam bentuk investasi berkembang pesat dan kegiatan investasi secara berkesinambungan menimbulkan akselerasi dan mengembangkan volume ekonomi. Balangan dapat menyerap manfaat sebesar-besarnya keterbukaan ekonomi seperti dengan mendapatkan sumber-sumber daya dan teknologi yang murah dengan tanpa merusak struktur ekonomi yang berakar dimasyarakat dan kemandiriannya dalam mengolah potensipotensi lokal. Pada arah yang lain produk dan komoditas hasil produksi Balangan dapat melalkukan pentrasi pasar seluas-luasnya ditunjang sengan sistem informasi pasar yang sudah terbangun dan berfungsi dengan baik serta tersedanya infrastruktur yang mantap dan mencukupi.
22 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
2.1.3.2. PERTANIAN Agenda dan Prioritas Pembangunan Nasional sejak tahun 2005 yang lalu menetapkan “Revitalisasi Pertanian” sebagai salah satu prioritas Pembangunan bidang Ekonomi. Revitalisasi Pertanian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagian besar rakyat dan meletakkan landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi. Konsep tersebut merupakan komitmen politik yang harus didukung dan dijabarkan lebih lanjut operasionalnya oleh semua instansi yang terkait dengan pertanian. Pembangunan pertanian secara umum di Kabupaten Balangan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya, yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdayaguna dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata dan berkeadilan. Sektor Pertanian Kabupaten Balangan masih merupakan sektor yang diandalkan dilihat dari kontribusinya terhadap total PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan pertanian dan perkebunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan telah menunjukkan keberhasilan yang cukup menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain dalam peningkatan produksi dan pendapatan, tambahan kesempatan kerja serta dalam mendukung sektor industri dan ekspor. Dari sisi penyediaan lapangan pekerjaan, pada tahun 2000 sektor pertanian menampung 57.713 pekerja atau 64,9% dari total penduduk berusia di atas 15 tahun yang bekerja. Banyaknya jumlah pekerja sektor pertanian disebabkan karena sektor ini dapat menampung tenaga kerja tanpa memandang umur, jenis kelamin dan jenjang pendidikan. Searah dengan rumusan RPJM, fokus pembangunan sektor pertanian yang ditempuh Kabupaten Balangan dalam periode sampai tahun 2030 adalah : Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada kemampuan produksi, keragaman sumberdaya pangan serta kelembagaan dan budaya lokal. Mengembangkan agribisnis yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif produk-produk daerah berdasarkan kompetisi dan keunggulan komparatif sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang bersangkutan. Untuk mencapai hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan telah mengambil kebijakan merubah orientasi pembangunan pertanian dan 23 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
perkebunan yang semula berdasarkan pendekatan produksi menjadi pendekatan agribisnis dan revitalisasi perkebunan. Pembahasan Sektor Pertanian dibagi ke dalam lima Sub Sektor seperti di bawah ini. 2.1.3.2.1. TANAMAN PANGAN KONDISI SAMPAI SAAT INI Luas Lahan dan Pemanfaatannya Luas potensi lahan, baik berupa sawah maupun lahan kering di Kabupaten Balangan. Menurut Laporan Tahunan Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan, penyebab belum optimalnya pemanfaatan lahan antara lain adalah terbatasnya tenaga kerja (baik manusia, ternak kerja maupun mesin/traktor), tingkat kesuburan tanah yang rendah, belum tersedianya saluran irigasi dan drainase yang baik dan memenuhi syarat, terbatasnya modal petani untuk mengelola usahataninya, dan adanya beberapa lahan yang cukup jauh letaknya dari domisili petani. Tanaman padi diusahakan oleh petani di berbagai tipe lahan. Luas tanam dan luas panen padi sawah dan padi ladang. Perbedaan antara luas tanam dan luas panen padi sawah yang cukup signifikan disebabkan oleh adanya force majeur (kebanjiran dan kekeringan) serta adanya eksplosi hama dan penyakit. Luas tanam padi ladang turun. Penurunan yang cukup tajam tersebut baik luas tanam dan luas panen padi ladang disebabkan oleh adanya pergeseran penggunaan lahan kepada komoditi perkebunan. Luas tanam dan luas panen palawija selama kurun waktu lima tahun. Terjadinya penurunan ini antara lain disebabkan oleh kurangnya kemampuan dan kemauan petani untuk melaksanakan diversifikasi usahatani. Untuk memenuhi kebutuhan benih, komoditi pangan di Kabupaten Balangan dikoordinasikan dengan instansi terkait seperti BPSB, OPB, penangkar dan lainnya untuk menghasilkan kelas benih BS – FS dan FS – SS dari Balai Benih Induk (BBI) dan Balai Benih Utama (BBU). Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB) dan benih bersertifikat masih terbatas. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman petani mengenai pentingnya benih bersertifikat bagi petani. Produksi Produksi padi selama kurun waktu lima tahun terjadi penurunan. Kondisi ini sudah tergambar pada luas panen padi karena ada korelasi positif antara luas panen dengan produksi. Sementara itu produksi palawija selama kurun waktu lima tahun juga terjadi penurunan. Kondisi ini terjadi karena makin berkurangnya minat masyarakat dalam melaksanakan diversifikasi usahatani. 24 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Perkembangan produksi sayur-sayuran selama kurun waktu lima tahun cukup menggembirakan, karena mengalami peningkatan. Keadaan ini terjadi karena makin bertambahnya umur tanaman, sementara upaya peremajaan tanaman masih terbatas.
Produktivitas Produktivitas padi meningkat namun produktivitas yang dicapai Kabupaten Balangan masih jauh lebih rendah. Berdasarkan data produksi padi, dapat diketahui bahwa Kabupaten Balangan masih mengalami surplus beras. Surplus beras diperoleh melalui pengurangan produksi padi terhadap keperluan benih untuk penanaman kembali, buffer stock, dan konsumsi rumah tangga. Walaupun perkembangan produksi padi selalu terjadi peningkatan namun penambahan produksi tersebut masih di bawah peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Perhitungan surplus tersebut adalah dengan mengurangkan produksi dengan keperluan benih, pakan ternak, konsumsi, industri, losses dan buffer stock. Masih banyaknya losses (kehilangan hasil) panen juga menjadi penyebab rendahnya surplus.
ANALISIS
Proyeksi Masalah Adanya surplus beras dan peningkatan total produksi tanaman pangan selama ini ternyata belum cukup untuk menghadapi keadaan yang akan berkembang di masa yang akan datang karena walaupun perkembangan produksi padi selalu terjadi peningkatan namun penambahan produksi tersebut masih di bawah peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Luas lahan yang tersedia belum optimal dimanfaatkan, antara lain disebabkan terbatasnya tenaga kerja (baik manusia karena kurangnya motivasi, ternak kerja maupun mesin/traktor), tingkat kesuburan tanah yang rendah, belum tersedianya saluran irigasi dan drainase yang baik dan memenuhi syarat, terbatasnya modal petani untuk mengelola usahataninya, dan adanya beberapa lahan yang cukup jauh letaknya dari domisili petani. Dalam hal luas panen sistem yang sudah berkembang belum mampu mengantisiapisi secara optimal seperti adanya force majeur (kebanjiran dan kekeringan) serta adanya eksplosi hama dan penyakit. Luas tanam padi ladang bahkan menurun begitu pula halnya dengan luas panen. Namun penurunan yang cukup tajam tersebut lebih disebabkan oleh adanya pergeseran penggunaan lahan kepada komoditi perkebunan. Hal ini berarti menyangkut kepentingan atau prioritas yang menjadi kebutuhan dan potensi daerah. Luas tanam dan luas panen padi dan palawija cenderung menurun disebabkan rendahnya diversifikasi usahatani, terbatasnya Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB) dan benih bersertifikat. Hal 25 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
ini disebabkan rendahnya pemahaman petani mengenai pentingnya benih bersertifikat bagi petani. Produksi buah-buahan mengalami penurunan karena makin bertambahnya umur tanaman, sementara upaya peremajaan tanaman masih terbatas. Surplus beras yang mengalami penurunan disebabkan makin bertambahnya tingkat konsumsi, yang diindikasikan melalui peningkatan jumlah penduduk yang tidak diikuti penambahan produksi secara proporsional.
2.1.3.2.2. PERKEBUNAN KONDISI SAMPAI SAAT INI Luas Lahan dan Pemanfaatannya Lahan yang dapat digunakan untuk tanaman perkebunan masih luas. Didalam Sub Sektor Perkebunan komoditas yang paling berpotensi untuk dikembangkan saat ini adalah komoditas karet, kopi, lada, kemiri, kelapa dan kelapa sawit. Hal ini dilihat dari luas areal tanam, produksi dan produktivitas komoditas tersebut. Usaha perkebunan karet rakyat merata di seluruh kecamatan dengan pusat konsentrasi di wilayah utara. Untuk pemenuhan kebutuhan benih komoditi perkebunan, terutama bibit karet di Kabupaten Balangan dilaksanakan oleh para petani penangkar yang telah dibina oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. Penggunaan klon unggul masih terbatas pada klon tertentu saja. Ini disebabkan masih belum tersedianya kebun entres dengan klon terbaru. Secara keseluruhan pencapaian luas areal tanaman perkebunan meningkat. Produksi dan Produktivitas Karet yang diharapkan dapat menjadi komoditas unggulan. 2.1.3.2.3. PETERNAKAN KONDISI SAMPAI SAAT INI Lahan Pengembangan Pada Sub Sektor Peternakan tersedia lahan untuk penggembalaan/padang rumput untuk pengembangan ternak besar. Pengembangan ternak unggas cukup sesuai dengan lahan yang tersedia.
26 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Populasi Ternak Usaha ternak yang cukup menonjol adalah sapi, kambing dan ternak unggas (ayam ras, ayam buras dan itik) Produksi Produksi daging dari berbagai jenis ternak selama kurun waktu 2003 - 2007 mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Peningkatan produksi ini karena pemotongan ternak yang terus meningkat begitu pula halnya dengan pemasukan ternak dari daerah lain. Perkembangan produksi telur (ayam dan itik) dalam kurun waktu lima tahun berfluktuasi. Konsumsi Konsumsi daging selama lima tahun terakhir berfluktuasi. Konsumsi telur selama kurun waktu yang sama juga mengalami fluktuasi. Meningkatnya konsumsi masyarakat akan bahan pangan asal ternak berdampak terhadap meningkatnya angka kecukupan gizi dan protein asal ternak, walaupun masih dibawah target nasional sebesar 6 gr/kapita/hari. Penyakit Hewan Penyakit menular yang dapat dipantau pada hewan/ternak di Kabupaten Balangan baik secara laboratoris maupun klinis adalah Rabies, Brucellosis (Kluron menular pada sapi) dengan keadaan negatif, Penyakit ngorok pada sapi, Parasit Darah, Newcastle Disease (tetelo pada ayam) yang diduga ada hampir di seluruh Kabupaten, Fasciolosis (cacing hati) yang banyak ditemukan. Penyakit Demam Tiga Hari yang ditemukan di beberapa kecamatan, Penyakit Kambing, serta penyakit-penyakit lain pada unggas. Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan melalui vaksinasi, eliminasi dan pengobatan sudah banyak dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan, akan tetapi masih belum optimal. Pengendalian ini juga sangat tergantung pula pada pemeliharaan yang dilakukan peternak dan lingkungannya. ANALISIS Proyeksi Peluang atau Kesempatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kewenangan kepada daerah Kabupaten Balangan untuk mengelola sumberdaya alamnya sesuai dengan potensi yang ada. Adanya globalisasi yang membuka peluang usaha dalam kemitraan maupun kesempatan pemasaran lebih luas sudah tentu juga memberikan kesempatan bagi Kabupaten Balangan mengambil manfaat dari arus keluar masuknya modal serta arus teknologi dan informasi. 27 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan agribisnis yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif produk-produk daerah berdasarkan kompetisi dan keunggulan komparatif sumber daya alam dan sumberdaya manusia. Pembangunan peternakan provinsi diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai daerah sumber bibit sapi potong tahun 2010. Hal ini memberikan peluang bagi Kabupaten Balangan untuk mengembangkan usaha peternakan khususnya sapi potong.
Proyeksi Ancaman Pengaruh globalisasi membuat persaingan yang dihadapi akan semakin berat. Globalisasi dan pasar bebas membawa keterbukaan arus keluar masuk modal, sumberdaya manusia baik inter-regional maupun internasional. Jika Kabupaten Balangan tidak memacu diri untuk meningkatkan kualitas dan daya saing niscaya akan tenggelam dalam arus globalisasi tersebut. Semakin meningkatnya konsumsi masyarakat akan protein hewani, terutama daging dan telur, merupakan tantangan yang harus dihadapi bidang peternakan terlebih lagi dengan terus meningkatnya jumlah penduduk. Oleh karena itu, untuk dua puluh tahun ke depan, produksi daging dan telur harus terus ditingkatkan. Semakin meningkatnya usaha pertambangan merupakan ancaman bagi usaha pertanian secara umum maupun usaha peternakan karena adanya perubahan fungsi lahan. Bila hal ini tidak disikapi dengan bijaksana, maka dampak usaha pertambangan yang meningkat justru akan menjadi ancaman bagi kelangsungan usaha peternakan. Masih ditemukannya berbagai penyakit ternak yang belum sepenuhnya dapat dicegah dan diberantas merupakan ancaman bagi stabilitas populasi ternak yang selanjutnya akan mempengaruhi produksi asal ternak.
Bencana alam yang tidak dapat diduga juga dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan usaha peternakan.
Proyeksi Permasalahan Bencana alam yang tidak dapat diduga juga dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan usaha peternakan. Populasi ternak besar terus menurun, yang disebabkan antara lain karena terjadinya peningkatan jumlah pemotongan ternak setiap tahunnya sebagai akibat meningkatnya konsumsi daging. Hal ini akan terus menjadi permasalahan bila tidak diatasi sesegera mungkin. Pemotongan ternak yang kurang terkendali akan mempengaruhi jumlah populasi dan produksi. Bibit, bakalan dan ternak siap potong masih tergantung dari luar yang ditunjukkan oleh banyaknya pemasukkan ternak. Hal ini akan 28 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
mengganggu stabilitas populasi ternak yang ada di Kabupaten Balangan. Oleh karena itu perlu diupayakan mengurangi ketergantungan tersebut dan menjaga kestabilan populasinya melalui inseminasi buatan (pembibitan), peningkatan pelayanan kesehatan ternak dan pengendalian pemotongan betina produktif. Ketersediaan pakan ternak masih tergantung dari luar. Apabila hal ini tidak segera diatasi, maka akan mempengaruhi produksi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Permasalahan dari sisi produksi adalah masih rendahnya produktivitas induk, mutu bakalan yang ada masih kurang, Average Daily Gain (rata-rata pertambahan berat per hari) masih rendah, dan pemanfaatan teknologi masih rendah. Hal ini bisa terjadi akibat ketergantungan pakan ternak dari luar dan masih lemahnya pengendalian penyakit ternak. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia di bidang peternakan dan masih lemahnya kelembagaan peternak. Keterampilan dalam memelihara ternak danpengendalian hama penyakit ternak masih lemah. Di samping itu, masih banyak peternak yang menjalankan usaha ternaknya dengan skala subsisten dengan manajemen usahatani yang lemah. Di samping itu belum optimalnya pemanfaatan Rumah Potong Hewan (RPH). Hal ini terlihat dari masih banyaknya pemotongan di luar RPH, bahkan masih banyak pemotongan ternak yang tidak tercatat. Produksi ternak dijual dalam keadaan hidup dan homogen, belum ada produk yang terstandarisasi (gradding). Hal ini mengakibatkan nilai tambah yang diperoleh peternak juga rendah. Di bidang pemasaran, sistem pemasaran belum tertata dengan baik dan bargaining position (posisi tawar) peternak masih lemah. Masih terbatasnya modal yang dimiliki oleh peternak, hal ini akan mempengaruhi keberlangsungan usaha ternak yang mereka miliki. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memfasilitasi peternak dalam mendapatkan kemudahan kredit permodalan.
Proyeksi Keberhasilan Masih tersedianya lahan untuk penggembalaan/padang rumput untuk pengembangan ternak besar. Hal ini sangat mendukung untuk pengembangan ternak besar. Meskipun kondisi selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan penurunan populasi ternak besar, akan tetapi kondisi ini dapat diperbaiki dengan cara mendatangkan bibit dan bakalan ternak besar dari luar dan selanjutnya diusahakan untuk mengembangkan usaha penangkaran, dibarengi dengan usaha pengendalian pemotongan betina produktif. Adanya visi dan misi Kabupaten Balangan yang jelas serta adanya komitmen aparatur daerah untuk mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas dengan pendekatan agribisnis. Hal ini juga akan mendukung peternakan dimana untuk masa yang akan datang peternakan juga tidak lagi hanya berorientasi kepada produksi tetapi mengarah kepada agribisnis. 29 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Kegiatan peternakan sektor produksi mengalami penurunan tetapi sektor usaha meningkat. Hal ini disebabkan karena sudah semakin terbukanya persaingan baik pada faktor produksi maupun produksinya sehingga harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik sangat dominan di pasaran. Faktor produksi yang masih berbasis pada bahan baku lokal dan harga bersaing masih bisa bertahan dengan baik. Pelaksanaan Pilot Project Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Prasarana Pedesaan (PKP2D) di Kabupaten Balangan dengan menggunakan pendekatan kawasan strategis. Salah satu komoditas unggulan yang ditetapkan dalam program ini adalah ternak sapi potong. Dengan adanya kawasan strategis tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi sapi potong. Semakin meningkatnya konsumsi asal ternak baik berupa daging maupun telur memberikan angka kecukupan gizi yang terus meningkat pula, meskipun kondisi saat ini masih di bawah target nasional, akan tetapi dengan kecenderungan produksi daging yang semakin meningkat akan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
PREDIKSI KONDISI PETERNAKAN Populasi Ternak Berdasarkan data populasi ternak besar, yaitu sapi, sepuluh tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, maka dua dekade ke depan populasi ternak ini juga akan terus semakin menurun. Populasi unggas cenderung mengalami peningkatan, kecuali itik. Prediksi dua dekade ke depan populasi ayam ras dan ayam buras akan terus mengalami peningkatan. Begitu pula halnya dengan populasi ayam buras. Pemasukan Ternak Populasi ternak sapi semakin menurun, sementara produksi dan konsumsi cenderung meningkat, hal ini berarti produksi sapi didukung oleh pemasukan ternak siap potong. Pemasukan ternak sapi dua dekade mendatang juga akan terus meningkat. Akan tetapi pemasukan ini lebih diarahkan kepada pemasukan bakalan dan bibit. Pemasukan ayam ras dua dekade mendatang terus meningkat, dengan laju pertumbuhan per tahun yang semakin menurun. Produksi Produksi dua dekade mendatang juga akan terus ditingkatkan mengingat semakin tingginya tingkat konsumsi masyarakat asal ternak ditambah lagi dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Prediksi produksi daging meningkat. Prediksi produksi telur (ayam ras, ayam buras dan itik) meningkat. 30 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Konsumsi Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka konsumsi pangan asal ternak juga meningkat. Prediksi konsumsi daging dua dekade mendatang cenderung meningkat. Prediksi konsumsi telur dua dekade mendatang meningkat. Semakin meningkatnya konsumsi pangan asal ternak dua dekade mendatang akan mendorong pula peningkatan angka kecukupan gizi berupa protein hewani. Konsumsi protein hewani lima tahun pertama mencapai angka 4,97 gr/kapita/hari, lima tahun kedua sebesar 5,32 gr/kapita/hari, lima tahun ketiga sebesar 5,67 gr/kapita/hari dan lima tahun keempat mencapai angka 6,01 gr/kapita/hari. 2.1.3.2.4. PERIKANAN KONDISI SAMPAI SAAT INI Pembangunan perikanan di Kabupaten Balangan telah tumbuh dan berkembang seiring dengan pesatnya pembangunan daerah di berbagai sektor lainnya. Kebijakan pembangunan perikanan diarahkan dalam rangka pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan secara optimal untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Adanya kecenderungan penurunan produktivitas penangkapan ikan di perairan umum dan berkembangnya teknologi budidaya perikanan, telah mendorong peran perikanan budidaya lebih besar dalam upaya penyediaan komoditas perikanan. Lahan Pengembangan Di bidang perikanan, Kabupaten Balangan memiliki sumberdaya hayati perikanan yang cukup besar, dimana potensi perairan umum dapat dikembangkan untuk kegiatan budidaya ikan, baik di karamba, kolam, minapadi, fishpen, maupun jala apung. Potensi perairan yang bisa dikembangkan untuk kegiatan perikanan terdiri dari budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di karamba, Budidaya ikan di sawah (minapadi).
Pada Sub Sektor Perikanan ditunjang dengan keberadaan areal perikanan darat yang memiliki potensi untuk budidaya dan pembibitan ikan.
Benih Sumber air yang mengairi lahan perbenihan berasal dari sungai Balangan. Aktivitas pembenihan ikan dapat dilakukan melalui Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di Kabupaten Balangan untuk penghasil bibit ikan,, 31 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
merupakan ujung tombak dalam pengembangan kegiatan budidaya pembesaran ikan. Sumberdaya Manusia Potensi lain yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya sumberdaya manusia. Perkembangan Rumah Tangga Perikanan (RTP). Seiring dengan berkembangnya jumlah UPR dan luas lahan pembenihan, produksi benih juga mengalami perkembangan yang menggembirakan. Produksi dan Kosumsi Perkembangan produksi ikan Perkembangan produksi dari hasil penangkapan di perairan umum Konsumsi ikan per kapita per tahun mempunyai kecenderungan yang terus meningkat ANALISIS Proyeksi Peluang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kewenangan kepada daerah Kabupaten Balangan untuk mengelola sumberdaya alamnya sesuai dengan potensi yang ada. Adanya globalisasi yang membuka peluang usaha dalam kemitraan maupun kesempatan pemasaran lebih luas sudah tentu juga memberikan kesempatan bagi Kabupaten Balangan mengambil manfaat dari arus keluar masuknya modal serta arus teknologi dan informasi. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan agribisnis yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif produk-produk daerah berdasarkan kompetisi dan keunggulan komparatif sumber daya alam dan sumberdaya manusia. Proyeksi Ancaman Pengaruh globalisasi membuat persaingan yang dihadapi akan semakin berat. Globalisasi dan pasar bebas membawa keterbukaan arus keluar masuk modal, sumberdaya manusia baik inter-regional maupun internasional. Jika Kabupaten Balangan tidak memacu diri untuk meningkatkan kualitas dan daya saing niscaya akan tenggelam dalam arus globalisasi tersebut. Semakin meningkatnya kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat melalui konsumsi protein hewani asal ikan, merupakan tantangan yang harus dihadapi bidang perikanan terlebih lagi dengan terus meningkatnya jumlah penduduk. Semakin meningkatnya usaha pertambangan merupakan ancaman bagi usaha pertanian secara umum maupun usaha perikanan karena adanya perubahan fungsi lahan. Bila hal ini tidak disikapi dengan 32 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
bijaksana, maka dampak usaha pertambangan yang meningkat justru akan menjadi ancaman bagi kelangsungan usaha perikanan.
Semakin menyempitnya areal penangkapan memberikan tantangan ke depan untuk lebih meningkatkan budidaya (kolam, karamba dan minapadi).
Proyeksi Permasalahan Adanya kecenderungan penurunan produktivitas penangkapan ikan di perairan umum. Hal ini berarti bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat akan ikan maka budidaya harus lebih ditingkatkan. Ketersediaan pakan ternak ikan masih tergantung dari luar. Ketersedian pakan ternak ikan baik dalam kuantitas, kualitas maupun kontinuitas sangat berpengaruh terhadap pembesaran ikan yang dibudidayakan, yang selanjutnya tentu saja akan berpengaruh pada produksi dan produktivitas ikan. Terbentuknya kawasan sentra produksi benih ikan di Kabupaten Balangan sangat mendukung bagi kelancaran usaha perikanan, akan tetapi benih yang dijual belum terstandarisasi. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pembenihan Belum optimalnya pemanfaatan lahan budidaya (baik kolam, minapadi dan karamba). Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) penangkapan dan jumlah alat tangkap cenderung mengalami peningkatan, sedangkan produksi penangkapan justru menurun dengan semakin menyempitnya areal penangkapan. Hal ini berarti bahwa RTP penangkapan harus lebih diarahkan ke budidaya. Proyeksi Keberhasilan Di bidang perikanan, Kabupaten Balangan memiliki sumberdaya hayati perikanan yang cukup besar, dimana potensi perairan umum (sungai, danau, rawa, cekdam dan genangan air lainnya) dapat dikembangkan untuk kegiatan budidaya ikan, baik di karamba, kolam, minapadi, fishpen, maupun jala apung. Potensi perairan yang bisa dikembangkan untuk kegiatan perikanan. Hal ini berarti untuk masa yang akan datang peningkatan produksi perikanan dapat dilakukan melalui budidaya dengan memanfaatkan potensi lahan yang ada.
Terbentuknya kawasan sentra produksi benih ikan Potensi lain yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya sumberdaya manusia. Konsumsi masyarakat akan ikan yang cenderung mengalami peningkatan, akan semakin mendorong peternak ikan untuk meningkatkan produksi ikan. 33
Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
PREDIKSI KONDISI PERIKANAN Selama dua dekade mendatang aktivitas penangkapan dikurangi dan lebih diarahkan kepada budidaya. Produksi ikan dari hasil budidaya lebih ditingkatkan lagi di masa dua dekade mendatang. Untuk dapat menghasilkan pertumbuhan produksi yang positif, maka luas areal budidaya juga harus ditingkatkan. 2.1.3.2.5. KEHUTANAN KONDISI SAMPAI SAAT INI Luas kawasan hutan yang terdapat di Kabupaten Balangan pada tahun 2007 adalah 98.153 ha yang terdiri dari hutan lindung (51.938 ha), hutan produksi terbatas (7.510 ha) dan hutan produksi (38.705 ha). Kondisi ekologis dan biologis kawasan hutan di Kabupaten Balangan mencerminkan tipe hutan Dipteropcarp pegunungan selain itu juga terdapat tipe hutan Dipterocarp dataran lembah dan dasar lembah, tipe hutan biwan,rivarian forest (tepi sungai), bukit kapur, batu kapur dan hutan sekunder. Sebagian besar pohon-pohon yang terdapat di kawasan hutan tersebut merupakan anggota famili Dipterocarpaceae seperti meranti (Shorea sp.), kapur (Driobalanops sp),keruing (Dipterocarpus spp),nyatoh (Palaquium spp), bangkirai (Shorea laevis), balau (Shorea eliptica),biwan (Endertia spectabilis),merijang (Sindora spp) dan ulin (Eusideroxylon zwageri). Selain vegetasi pohon juga terdapat beragam jenis burung terutama burung penghasil sarang yang bernilai ekonomi tinggi seperti walet , beragam jenis kelalawar yang tinggal di gowa-gowa dalam hutan, beragam jenis ikan dan amfibi, juga terdapat owa-owa, orang utan, macan dahan, beruang matahari,bekantan dan banteng. Sejalan dengan kondisi umum kehutanan Indonesia secara makro maka hutan dan kehutanan di Kabupaten Balangan juga menghadapi tantangan yang besar berupa pesatnya deforestasi sumberdaya hutan, penebangan liar, kegiatan perladangan, kebakaran hutan, perubahan fungsi hutan, penebangan oleh IUPHHKHA, dan kegiatan pertambangan.
Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan kebanyakan mencerminkan petani dengan sistem pertanian berupa ladang berpindah. Mereka memiliki mata pencaharian dengan memanfaatkan produk-produk hutan baik kayu maupun non kayu. Disamping itu kegiatan sosial-ekonomi masyarakat setempat juga bergerak dibidang perkebunan karet yang dianggap masyarakat setempat sebagai sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Perkebunan karet dengan menggunakan karet lokal merupakan 34
Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
sumber investasi jangka panjang dengan sedikit input dan sebagai dasar legalitas terhadap hak tenurial atas pembukaan dan kepemilikan lahan dan hutan. Sedangkan kegiatan penebangan kayu yang terdapat di dalam hutan secara finansial dan pemasaran terkait dengan dukungan pihak yang berada di luar area Kebanyakan keadaan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan jika diukur dengan pendekatan kesejahteraan secara kuantitatif masih berada di bawah garis kemiskinan dengan tolok ukur rendahnya tingkat pendapatan, pendidikan dan kesehatan, kurangnya akses terhadap pasar, kurangnya sanitasi perumahan dan lingkungan. Upaya untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat telah dilakukan melalui program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, Pembinaan dan pendampingan Kelompok Produktif dengan Sistem Kemitraan ,Penyuluhan, Pelatihan Agroforestri dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Sosial forestry. Kontribusi bidang kehutanan terhadap penerimaan asli daerah (PAD) berupa dana PSDH, DR dan Retribusi Hasil Hutan berdasarkan Data Dinas Kehutanan Kabupaten Balangan menunjukan peningkatan yang berarti pada setiap tahunnya. Program Dinas Kehutanan Balangan selaku institusi daerah yang berwenang menangani kegiatan kehutanan setelah otonomi daerah meliputi 7 program utama yaitu :Pengembangan informasi sumberdaya alam dan lingkungan, peningkatan efisiensi pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup, konservasi dan rehabilitasi SDA dan lingkunganhidup,penetapan hukum dan kelembagaan SDA dan lingkungan hidup,peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup, penertiban perizinan pengelolaan dan pemanfaatan SDA, konservasi dan rehabilitasi lahan kritis dan pasca tambang. Program tersebut terintegrasi dengan 5 kebijakan Departemen Kehutanan yang meliputi kebijakan pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal, revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, pemantapan kawasan hutan. Keberhasilan pengelolaan hutan mesti didukung oleh manajemen pengelolaan hutan yang baik dan sumber daya manusia (pelaksana) yang handal. Manajemen yang baik harus berorientasi pada paradigma pengelolaan hutan baru yang memiliki konsep forest resources management dan forest ecosistem management mengintegrasikan sub-sistem kehutanan dan sub-sistem sosekbud masyarakat secara holistik. Sumber daya manusia yang handal harus berkualitas atau profesionalisme dan memiliki budaya rimbawan yang berhubungan dengan nilai-nilai moralitas.
35 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
ANALISIS Proyeksi Peluang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Nasional. RPJPK yang disusun untuk tahun 2010 sampai 2029 merupakan perencanaan makro bidang kehutanan yang bersifat strategis yang menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan kehutanan yang dapat berfungsi sebagai acuan (guidance) untuk rencana kehutanan jangka panjang di daerah sehingga apa yang menjadi substansi dari penyusunan RPJPK di daerah bahan pijakan dan landasannya sudah sangat jelas yaitu RPJP Departemen Kehutanan yang sifatnyanya sinergis dengan RPJPK yang disusun di daerah. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Kebijakan otonomi daerah yang terdapat dalam UU No.32 tahun 2004 yang secara substansial memberikan kewenangan luas bagi daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Daerah otonom berhak mengelola sumber daya alam dan juga berkewajiban menjaganya agar terjaga kelestariannya. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah maka daerah memiliki peluang dan kesempatan dalam hal mengkaji dan bahkan menghapus beberapa peraturan kehutanan yang bertentangan dengan desentralisasi dan otonomi daerah,menerbitkan peraturan baru bidang kehutanan dalam rangka mendorong pelaksanaan manajemen hutan lestari, memantapkan keberadaan mitra kehutanan dan potensi peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan kehutanan melalui pola manajemen hutan partisipatif. Isu Internasional Tentang Lingkungan Hidup. Isu tentang lingkungan hidup secara global seperti kesepakatan Clean Development Green Development di Kyoto merupakan peluang yang akan mendukung penyelenggaraan pengelolaan hutan secara lestari. Dimasa yang akan datang berbagai macam produk yang berasal dari hutan harus berasal dari hutan yang memiliki kondisi lingkungan stabil sesuai kreteria dan indikator hutan lestari dengan sertifikat manajemen (ISO). Secara internasional maka dukungan pengelolaan hutan lestari amat besar. Faktor Peluang Lain Peluang lain terkait dengan potensi sumberdaya hutan yang tersedia berupa kayu dan NTFP cukup besar, komitmen daerah dalam mengelola sumberdaya hutan,ketergantungan terhadap sumberdaya hutan, permintaan pasar terhadap sumberdaya hutan dan peluang investasi di bidang sumberdaya hutan. Proyeksi Ancaman Paradigma Desentralisasi dan Otonomi Yang Sempit Salah menafsirkan makna desentralisasi dan otonomi daerah akan memperkeruh manajemen pengelolaan hutan di daerah. Tidak mustahil dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah justru 36 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
para pejabat di daerah akan berlomba-lomba memanfaatkan apa saja yang ada dan tersisa dari hutan yang ada di daerah.Padahal otonomi daerah merupakan kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi daerah untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat sebagai bagian kekuatan bangsa untuk mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paradigma pemanfaatan sumber-sumber ekonomi daerah yang berlebihan dapat menimbulkan ego sektoral daerah otonom padahal faktor lingkungan hidup harus dikelola secara terpadu, apalagi fenomena lingkungan hidup tidak memperdulikan batas-batas administrasi daerah otonom tetapi lebih banyak berdasarkan batas DAS yang melewati batas-batas administrasi. Besarnya Permintaan Produk Kehutanan Permintaan akan kayu bukan hanya berasal dari dalam daerah tetapi juga berasal dari luar daerah. Konversi Lahan Hutan Konversi atau alih guna lahan sangat tidak bisa dihindari karena hampir semua lahan di Indonesia dulunya hutan alam yang secara berangsur-angsur berubah menjadi berbagai bentuk penggunaan lahan lain seperti pemukiman-pekarangan, pertanian, kebun, perkebunan, HTI,penggalian bahan tambang,tempat penampungan air, bencana alam,dan lain-lain. Dengan kata lain kebutuhan lahan untuk berbagai kepentingan sangat tinggi. Kerusakan Hutan Populasi dan distribusi kekayaan sumber daya hutan di Kabupaten Balangan diprediksi akan mengalami penurunan berkaitan dengan munculnya berbagai sumber ancaman dan tekanan hutan seperti penebangan dan perdagangan kayu liar,perladangan dengan tujuan untuk tanaman padi dan karet, kebakaran hutan yang belum sepenuhnya dapat diatasi, perubahan fungsi hutan, kondisi penataan kawasan hutan yang belum mantap, kegiatan pertambangan. Konsekuensi logis dari berbagai sumber dan tekanan tersebut akan berdampak pada terjadinya penurunan populasi dan distribusi kekayaan sumber daya hutan berupa terjadinya erosi yang berdampak pada penurunan kesuburan tanah, banjir, kualitas pohon berkurang, hasil hutan non kayu berkurang, jumlah dan jenis binatang berkurang, jumlah dan jenis pohon berkurang dan luas hutan berkurang. Proyeksi Permasalahan Perspektif Sumber Daya Hutan Dari sumberdaya hutan yang ada di Kabupaten Balangan selain memiliki sisi kekuatan juga memiliki sisi kelemahan.Dari kondisi objektif SDH yang ada sekarang menunjukan bahwa sebagian mengalami degradasi. Dengan kondisi hutan seperti itu maka tantangan masa depan manajemen pengelolaan hutan adalah merehabilitasi logged over area atau hutan sekunder dan kawasan pasca balak yang dalam keadaan kondisi rusak, padang alang-alang, 37 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
areal perladangan dan juga kawasan hutan tanaman dengan kondisi rusak agar kembali produktif namun tetap mengedepankan aspek kepentingan lokal. Perspektif Manajemen Pengelolaan Hutan Manajemen pengelolaan hutan dengan visi dan misi pengelolaan hutan yang berorientasi pada hasil hutan kayu dengan menafikan faktor sosekbud masyarakat yang ada di dalamnya merupakan suatu kelemahan dari manajemen pengelolaan hutan. Tetapi selama kurun waktu beberapa tahun terakhir ini sudah dimulai pembenahan di lingkungan kehutanan Indonesia walaupun belum optimal dalam pelaksanaan. Salah satu persoalan yang dapat diidentifikasikan dari kelemahan sistem manajemen pengelolaan hutan selama ini adalah sistem manajamen pengelolaan hutan yang bersifat top-down, data informasi tentang sumberdaya hutan belum secara detil tersedia, IPTEK yang belum memadai,aksesibilitas yang rendah terhadap kawasan hutan,tingkat keamanan dari aspek hukum belum jelas, ketidakpastian status kawasan dan distribusi manfaat hutan yang timpang serta kualitas hutan yang rendah dan tidak seimbang. Secara komprehensip dapat dikemukakan bahwa manajemen pengelolaan hutan masih memilah sub-sistem sosial dengan subsistem kehutanan sebagai sesuatu yang terpisah sehingga terjadi disparitas antara das sein dan das sollen di dalam kegiatan pengelolaan hutan.
Perspektif Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Terkait dengan sumber daya manusia yang menjadi kelemahan adalah kemampuan dari SDM dalam kelembagaan kehutanan di daerah baik pada Dinas Kehutanan maupun pada perusahaan dalam menterjemahkan paradigma baru pengelolaan hutan pada tataran implementasi di lapangan. Sehingga paradigma baru tersebut tidak sekedar menjadi wacana dan konsep saja tetapi benar-benar dapat berfungsi menjadi arah dan tujuan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap operasional di lapangan.Berkaitan dengan hal tersebut dapat diasumsikan bahwa kelembagaan yang kuat dan handal adalah kelembagaan yang didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai dan profesional. Kelemahan yang terkait dengan SDM dan kelembagaan antara lain: Kemampuan SDM dan kelembagaan dalam mengelola sumberdaya hutan belum optimal. Kepastian dan pelayanan usaha di bidang kehutanan masih rendah. Penyelenggaraan kehutanan belum sinergi.
Perspektif Masyarakat Sekitar Hutan Perspektif masyarakat sekitar hutan yang menjadi kelemahan terkait dengan gambaran kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Kegiatan industri kehutanan dalam mengelola dan memanfaatkan hutan telah membatasi lebensraum penduduk terhadap hutan sebagai satu38
Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
satunya sumber kehidupan akibatnya peladang jadi sulit mendapatkan lahan, binatang buruan berkurang, dan sumber pendapatan tambahan hasil hutan ikutan seperti rotan, sarang burung, madu juga menurun. Padahal masyarakat yang tinggal di desa-desa dekat hutan memperoleh pendapatan berupa hasil hutan non kayu (NTFP) berasal dari hutan dengan kata lain hutan berfungsi menyediakan pendapatan, bahan bakar, obat-obatan dan bahan bangunan. Pengurangan sumberdaya hutan karena penebangan dan penggundulan kemungkinan besar akan memunculkan kantongkantong kemiskinan baru. Kemiskinan desa sekitar hutan dapat diidentifikasi berdasarkan satuan analisis terkecil berupa keluarga dan bukan individu. Alasannya, keluarga merupakan satuan sosial ekonomi terkecil dalam masyarakat. Dalam identifikasi kemiskinan desa hutan indikatornya juga dibedakan atas 3 kelompok. Pertama, input bagi proses terjadinya kemiskinan menyangkut berbagai faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kedua, proses terjadinya kemiskinan yang berhubungan dengan orientasi usaha. Ketiga, out-put berupa tingkat kemiskinan berupa tingkat pendapatan atau tingkat pengeluaran.Berdasarkan faktor penyebabnya maka kemiskinan desa sekitar hutan lebih bersifat strukturalis dimana kebjiakan pengelolaan hutan telah mengkooptasi masyarakat desa sekitar hutan untuk tetap berada pada posisi statis dan marginal. Bila dicermati lebih jauh kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut lebih banyak membawa masalah bagi penduduk setempat terutama berkaitan dengan perngusahaan hutan-tanah. Perusahaanperusahaan tersebut menggarap hutan yang menjadi kawasan hutantanah adat masyarakat. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan telah merusak kebun rotan, mematikan pohon madu, menebang tanaman masyarakat dan menutup akses pada sumber daya hutan yang merupakan sumber kehidupan bio-sosial-budaya masyarakat setempat.Begitulah gambaran aspek sosekbud masyarakat sekitar hutan yang menuntut pemecahan kongkret agar dapat dientaskan. Proyeksi Keberhasilan Perspektif Sumber Daya Hutan Luas kawasan hutan yang terdapat di Kabupaten Balangan dengan ditunjang kondisi ekologisnya masih menjanjikan harapan jika dikelola dengan baik dengan kondisi ekologis dan biologis kawasan hutan di Kabupaten Balangan yang mencerminkan tipe hutan Dipteropcarp pegunungan selain itu juga terdapat tipe hutan Dipterocarp dataran lembah dan dasar lembah ,biwan,rivarian forest (tepi sungai), bukit kapur, batu kapur dan hutan sekunder. Sebagian besar pohon-pohon yang terdapat di kawasan hutan tersebut 39 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
merupakan anggota famili Dipterocarpaceae. Selain vegetasi pohon juga terdapat beragam jenis burung terutama burung penghasil sarang yang bernilai ekonomi tinggi seperti walet , beragam jenis kelalawar yang tinggal di gowa-gowa dalam hutan, beragam jenis ikan dan amfibi, juga terdapat owa-owa,orang utan, macan dahan, beruang matahari,bekantan dan banteng. Potensi sumberdaya hutan tersebut merupakan sumber kekuatan yang belum optimal didayagunakan.
Perspektif Manajemen Pengelolaan Hutan Telah terjadi perubahan paradigma pengelolaan hutan dari paradigma pengelolaan hutan konvensional (timber extarction dan timber management) keparadigma pengelolaan hutan yang baru (forest resources management dan forest ecosistem management). Perubahan paradigma ini terjadi secara simultan dari pusat ke daerah. Dengan paradigma baru pengelolaan hutan dituntut adanya pergeseran nilai-nilai pengelolaan hutan yang amat besar, hampir menyangkut semua aspek perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Strategi kehutanan yang baru tidak hanya memperhatikan hasil kayunya saja melainkan mengusahakan semua fungsi hutan secara utuh, komprehensif dan integratif dimana fungsi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya bersifat komplementer dalam tata ruang yang sama.Mampu memadukan kondisi bio-fisik yang ada dengan pendapat dan kepentingan masyarakat luas , serta mampu memprediksi perkembangan masalah-masalah tersebut dimasa mendatang dan kemudian dapat merumuskan rencana pembangunan kehutanan dengan memadukan kepentingan kehutanan,masyarakat dan lingkungan. Paradigma baru ini dalam implementasinya di lapangan telah diaktualisasikan melalui rangkaian kegiatan program strategi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengamanan hutan, strategi pelaporan masyarakat dalam pelestarian hutan, dan konsep penyusunan rencana pengamanan hutan partisipatif. Juga tergambar dari 7 program utama Dinas Kehutanan diantaranya program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Dari perspektif ini terlihat ada motivasi untuk melakukan perubahan dari manajemen lama ke manajemen baru.
Perspektif Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Diasumsikan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam pembangunan dan pengelolaan hutan di daerah. Sumber daya manusia yang tersedia pada dinas kehutanan di kabupaten secara kuantitatif dan kualitatif cukup memadai dan akan mampu bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi setiap kegiatan yang terkait dengan kehutanan.Apalagi setelah kebijakan otonomi daerah yang terdapat dalam UU No.32 tahun 2004 yang secara substansial memberikan kewenangan luas bagi daerah dalam merencanakan dan 40
Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
melaksanakan kegiatan pembangunan. Daerah otonom berhak mengelola sumber daya alam dan juga berkewajiban menjaganya agar terjaga kelestariannya. Perspektif Masyarakat Sekitar Hutan Masyarakat sekitar hutan dari dulu sudah hidup bersama hutan, mengembangkan sikap budaya selaras dengan alam sehingga dicapai suasana kehidupan ekosistem yang seimbang. Jika manajemen pengelolaan hutan dengan paradigma baru benar-benar mampu dijalankan oleh sumber daya manusia kehutanan yang memiliki otoritas dan otonomi penuh maka pelaksanaan pembangunan kehutanan akan dapat berjalan dengan baik dimana masyarakat merupakan potensi yang sangat besar dalam mendukung pemerintah dan perusahaan mewujudkan penyelenggaraan pembangunan kehutanan yang menjamin kelestarian hutan dan kemakmuran masyarakat.
PREDIKSI KONDISI KEHUTANAN Pengelolaan hutan secara lestari (sustainable forest management) yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) akan dapat tercapai. Kelestarian disini meliputi aspek sumberdaya alam fisik biologis seperti produksi hutan, tanah,air,fauna,flora,plasma nutfah, dan udara yang terintegrasi dengan sumberdaya manusia dengan sosial, ekonomi dan budayanya. Definisi operasional mengenai pengelolaan hutan lestari menurut ITTO mencakup unsur-unsur: Hasil yang berkesinambungan baik kayu, non kayu, dan jasa. Mempertahankan tingkat biodeversitas kawasan lindung dan konservasi. Menjaga stabilitas fungsi dan ekosistem hutan dengan penekanan pada pemeliharaan produktivitas tempat tumbuh, menjaga sumber benih dan unsur biodeversitas hutan yang diperlukan untuk regenerasi dan pemeliharaan hutan. Meningkatkan dampak positif pada areal di sekitar dan sekaligus mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak yang merugikan. Proses meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyelesaikan perbedaan pendapat yang timbul. Rehabilitasi hutan dan lahan dengan tujuan untuk memulihkan kondisi sumberdaya hutan dan lahan yang rusak sehingga berfungsi optimal dan berkelanjutan akan dapat memberikan manfaat kepada seluruh stakeholders, menjamin keseimbangan sistem lingkungan dan tata air DAS, serta mendukung kelangsungan pembangunan kehutanan. Sasaran RHL yang berada dalam kawasan hutan konservasi, hutan lindung ,hutan produksi dan di luar kawasan hutan tidak sebatas teknis tanam–menanam akan tetapi sudah berada pada tataran lansekap fisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan sehingga secara simultan dapat memulihkan demensi fisik sumberdaya hutan, ekosistem hutan, tata sosial,ekonomi dan budaya masyarakat. Kayu merupakan sepertiga sumber penghasilan non migas namun banyak penghasilan dari kayu yang tidak tercatat atau bocor. 41 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Kontribusi bagi ekonomi daerah juga dirasa masih kurang (PDRB 1,31% pada tahun 2007). Dalam 20 tahun mendatang Industri perkayuan yang sekarang lesu karena bahan baku yang berasal dari hutan alam pasokannya menurun dengan restrukturisasi industri yang diarahkan dalam rangka mengamankan pasokan kayu secara berkesinambungan diharapkan akan lebih meningkat dan akan dapat mencapai tujuan akhir yaitu untuk menciptakan sektor pengolahan kayu yang dapat bersaing secara global . Tuntutan keikutsertaan masyarakat sekitar hutan dari proses perencanaan sampai operasional pada segala aspek kegiatan kehutanan diprediksi akan semakin meningkat dimana masyarakat diposisikan tidak lagi sekedar menjadi obyek dari pembangunan kehutanan tetapi sebagai sobyek dari pembangunan kehutanan Dengan pola keikutsertaan secara komprehenshif diharapkan juga dapat menanggulangi masalah masyarakat miskin di dalam dan di sekitar hutan yang mencakup miskin pendapatan, berusaha yang layak, pendidikan, kesehatan dan sanitasi. Pada sisi lain keikutsertaan ini diharapkan dapat pula memunculkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya hutan sehingga dapat meminimalkan aktivitas penebangan ilegal, perdagangan ilegal dan perambahan hutan melalui terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan partisipatif yang bertujuan mengamankan hutan dari gangguan penebang liar dan perambah hutan. Penegakan hukum dan perundang-undangan kehutanan akan dapat berjalan dengan baik karena pembangunan kehutanan hanya akan berhasil jika didukung oleh adanya supermasi hukum yang tegas baik kepada perorangan maupun institusi yang dianggap bersalah dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Selain itu undang-undang kehutanan juga harus tegas dijalankankan sehingga akses masyarakat terhadap informasi yang berhubungan dengan hak-hak atas hutan dapat terakomudir. Untuk membentuk kredebilitas dari kerangka hukum bagi kehutanan perlu penentuan tujuan yang realistis dan secara teratur mengkomunikasikannya dengan publik yang dimulai dengan tersedianya perangkat peraturan dan sistemnya berdasarkan aspirasi semua pihak (stakeholders) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam 20 tahun mendatang di bidang kehutanan secara global akan semakin kompetitif sementara kemampuan sumber daya hutan Indonesia untuk menghasilkan dan untuk pulih sangat berkurang. Sehingga perlu dikembangkan IPTEK yang mampu menunjang pembangunan kehutanan dimasa yang akan datang baik yang terkait dengan sistem budidayanya maupun sistem teknologi pengolahan hasil hutannya. Dengan berkembangnya IPTEK diharapkan dapat memicu tersedianya segala informasi yang terkait dengansumberdaya hutan yang ada. Sumber daya manusia pengelola kehutanan mulai berkembang kearah profesionalisme, tangguh dan kompetetif sehingga akan bisa menunjang keberhasilan pembangunan kehutanan dimasa yang akan datang. SDM kehutanan dimasa yang akan datang diharapkan akan 42
Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
dapat menjawab segala tantangan yang berhubungan kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Keberadaan SDM yang demikian akan dapat menunjang munculnya kelembagaan kehutanan dengan manajemen yang partisipatif, akuntabilitas dan konsisten berdasarkan paradigma baru. 2.1.3.2.6. AGRIBISNIS (Terdiri dari Sub-sistem Agribisnis hulu, Sub-sistem Budidaya, Subsistem Pengolahan, Sub-sistem Pemasaran, Sub-sistem Jasa Penunjang) KONDISI SAMPAI SAAT INI Sektor Pertanian Kabupaten Balangan masih merupakan sektor yang diandalkan dilihat dari kontribusinya terhadap total PDRB dan penyerapan tenaga kerja. SUB-SISTEM AGRIBISNIS HULU (UP - STREAM) Untuk agribisnis hulu yang berpotensi untuk dikembangkan adalah sub sektor tanaman perkebunan.
Lahan yang dapat digunakan untuk tanaman perkebunan masih luas. Secara keseluruhan pencapaian luas areal tanaman perkebunan meningkat. Dari seluruh luas areal tanaman perkebunan, komoditas yang paling dominan adalah karet. Pertumbuhan produksi tanaman sub sektor Perkebunan Rakyat selama periode 2003-2007 beberapa produk dari sub sektor ini yang dapat dikembangkan untuk menunjang pembangunan agribisnis adalah karet, kopi, lada, kemiri, kelapa, dan kelapa sawit. Dari produk perkebunan ini, yang merupakan produk unggulan adalah karet untuk kesinambungan produk, maka telah dibina petani penangkar bibit karet. Kendatipun, karet merupakan komoditas unggulan sektor pertanian, tetapi karena kebun entres belum tersedia, maka belum ada klon terbaru. Untuk pemenuhan kebutuhan benih komoditi perkebunan, terutama bibit karet di Kabupaten Balangan dilaksanakan oleh para petani penangkar yang telah dibina oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. Penggunaan klon unggul masih terbatas pada klon tertentu saja. Ini disebabkan masih belum tersedianya kebun entres dengan klon terbaru.
SUB-SISTEM AGRIBISNIS BUDIDAYA (ON-FARM) Didalam Sub Sektor Perkebunan komoditas yang paling berpotensi untuk dikembangkan saat ini adalah komoditas karet, kopi, lada, kemiri, kelapa dan kelapa sawit. Hal ini dilihat dari luas areal tanam, produksi dan produktivitas komoditas tersebut. Usaha perkebunan karet rakyat merata di seluruh kecamatan dengan pusat konsentrasi di wilayah utara. 43 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
SUB SISTEM PENGOLAHAN Berdasarkan data dan hasil survey beberapa hasil dari sektor pertanian dapat dijadikan sumberdaya untuk sektor industri, antara lain karet alam, kemiri, dan ubi kayu. Produk tersebut dapat dijadikan sumberdaya bagi industri Agro dan industri Kecil dan Menengah. Dari kelompok industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan unit usaha yang terbesar adalah Industri Anyaman Purun/Bambu dan industri Gula Aren, dan keduanya termasuk dalam industri kerajinan rakyat. Industri kerajinan rakyat lain dan menggunakan bahan baku sektor pertanian yang tersedia adalah industri kerupuk tapioka dan kerupuk ubikayu. Selain itu, industri yang menggunakan bahan baku dari sektor pertanian dan berskala menengah adalah industri kopi bubuk dan pengolahan karet. Berdasarkan pada komoditas unggulan sektor Pertanian, yaitu karet, dan industri kerajinan pengolahan karet (remilling dan hammer mill) dapat dikembangkan sebagai industri utama pendukung pembangunan agribisnis, walaupun pada saat ini industri tersebut masih berskala kecil dan masih belum berkembang dengan baik. Industri Remilling Karet masih belum menunjukkan perkembangan walaupun masih tetap berdiri Potensi kabupaten Balangan yang terkenal dengan penghasil buah dapat dimanfaatkan dengan mendirikan industri pengalengan buahbuahan dan industri olahan dari buah disebabkan pada musim tertentu agak melimpah. SUB-SISTEM PEMASARAN Komoditas unggulan yang diperdagangkan di Kabupaten Balangan adalah karet , kopi dan sapi, di samping produk hasil pertanian seperti buah-buahan. SUB-SISTEM PENUNJANG Alat transport yang digunakan dalam perdagangan di Kabupaten Balangan berupa mobil beban yang terdiri dari truk barang dan pick up selama periode 2003 – 2007 terus mengalami pertumbuhan. Sarana / prasarana perdagangan di Kabupaten Balangan yaitu berupa panjang jalan dan panjang jembatan mengalami pertumbuhan pesat. ANALISIS Proyeksi Peluang Sumberdaya alam yang tersedia dapat dioptimalkan penggunaannya dengan menambah nilai guna tanah dengan menambah teknologi pertanian yang sesuai. Bahan baku yang tersedia dapat ditingkatkan nilai tambahnya melalui teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi wilayah. Memperkuat sarana dan prasarana yang tersedia dan menambah jumlah armada transportasi. Meningkatkan dan menambah infomasi saluran pemasaran bahan baku dan produk akhir. 44 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Sumberdaya manusia yang tersedia dapat ditingkatkan nilai tambah dan kualitasnya dengan meningkatkan pendidikan dan latihan.
Proyeksi Ancaman Adanya alih fungsi lahan sektor pertanian ke sektor non pertanian, yaitu pertambangan dan perumahan, sehingga akan mengurangi ketersediaan lahan bagi kegiatan sub-sistem up-stream dan subsistem on-farm. Era globalisasi menyebabkan masuknya produk-produk saingan, baik pada sub-sistem on-farm berupa bahan baku bagi sub-sistem pengolahan, maupun pada sub-sistem pengolahan itu sendiri dengan masuknya produk-produk saingan. Proyeksi Permasalahan Sumberdaya alam (lahan) yang tersedia belum dimanfaatkan dan direkayasa dengan maksimal, sehingga belum mampu meningkatkan nilai tambah lahan dan kapasitas produksi tidak optimal . Sumberdaya (bahan baku) yang tersedia tidak sesuai baik dalam kualitas maupun kuantitas Belum mampu membangun industri yang sesuai dengan bahan baku yang tersedia. Prasarana (jalan dan jembatan) masih belum mampu menjangkau ke wilayah-wilayah sumberdaya yang jauh di pedalaman. Sumberdaya manusia (tenaga kerja) yang tersedia sebagian besar belum mempunyai tingkat pendidikan yang sesuai untuk meningkatkan nilai tambah sektor Pertanian (sub-sistem on-farm), untuk meningkatkan skala usaha sektor industri (sub-sistem pengolahan), dan untuk mengakses wialyah-wilayah pemasaran produk yang lebih luas (sub-sistem pemasaran). Proyeksi Keberhasilan Kebutuhan benih komoditi perkebunan, terutama bibit karet telah dapat dipenuhi oleh para petani penangkar dan mengalami surplus sehingga kesinambungan bahan baku industri Remilling Mill dan Hammer Mill akan terjamin. Selain itu, potensi pengembangan komoditi karet lebih besar karena sebagian petani karet terus berupaya meningkatkan produksinya. Industri Remililling Mill dan Hammer Mill merupakan industri yang dapat dikembangkan dan kedua industri ini dapat berkembang bila penyediaan bahan baku dapat terpenuhi dengan ketersediaan lahan karet yang cukup luas dibandingkan dengan luas lahan komoditas lain. Luas lahan karet yang meningkat dan tingginya penyerapan tenaga kerja. Berpotensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan skala usahanya, sehingga dapat menjadi andalan sub-sistem pengolahan pada agribisnis Kabuptaen Balangan. 45 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Ketersediaan prasarana (jalan dan jembatan) serta alat angkutan yang terus bertambah secara kualitas dan kuantitas.
PREDIKSI KONDISI AGRIBISNIS Struktur agribisnis tumbuh kokoh dan menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk-produk pada sub-sistem pengolahan yang berdaya saing tinggi dan dapat menjadi produk andalan daerah. Rasio investasi terhadap produksi (COR) sub-sistem pengolahan pada tahun 2030 maksimal sama dengan 1 (satu). Namun jika dihitung dengan peningkatan yang terjadi di sektor pertanian (on farm) sebagai ikutannya, maka pertumbuhan lapangan kerja tentu jauh lebih besar. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sangat lambat dibandingkan dengan perkiraan pertumbuhan produksi dan investasi. Perkiraan jangka menengah ternyata menunjukkan pertumbuhan dan COR yang lebih baik dibandingkan perkiraan jangka panjang dan jangka menengah kedua. Pada kondisi seperti ini, untuk meningkatkan angka pertumbuhan dan menurunkan COR perlu diperhatikan variabelvariabel yang berpengaruh, seperti sumberdaya yang tersedia. Mutu sumberdaya manusia yang bergerak di sub-sistem sub-sistem agribisnis telah meningkat dengan adanya pendidikan dan latihan bidang agribisnis yang digalakkan sehingga kualitas produk dan kemasan dapat bersaing dengan produk lain. Selain itu proses produksi dan pemasaran ini harus didukung oleh kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pergudangan untuk mewujudkan kelancaran pembangunan agribisnis Dalam masa 20 tahun kedepan secara bertahap akan terujud kawasan industri pengolahan dan UKM dengan sentra-sentra komoditas unggulan sebagai penggerak utama pembangunan agribisnis Meningkatkan kegiatan promosi produk pengolahan dan promosii daerah sebagai kawasan agribisnis serta meningkatkan peluangpeluang investasi. 2.1.3.3. INDUSTRI KONDISI SAMPAI SAAT INI Kelompok industri yang menjadi tulang punggung sektor industri adalah Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dengan jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, investasi dan produksi yang terbesar dibandingkan dengan kelompok industri yang lain selama periode tersebut. Dari kelompok industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan unit usaha yang terbesar adalah Industri Anyaman Purun/Bambu dan industri Gula Aren, dan keduanya termasuk dalam industri kerajinan rakyat. Selain itu, industri yang menggunakan bahan baku dari sektor pertanian dan berskala menengah adalah industri kopi bubuk dan pengolahan karet, sementara ini produksi karet masih bersifat Hammernill yaitu bahan baku karet yang masih kasar. 46 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Sebagian besar skala usaha pada sektor Industri masih berskala kecil dan pemasaran produknya hanya lokal atau di sekitar wilayah kabupaten Balangan. Untuk mengembangkan unit usaha di sektor industri, maka perhatian yang khusus telah ditujukan untuk menumbuh-kembangkan UKM dan koperasi yang potensial. Berdasarkan kondisi sektor industri tersebut, maka rencana pembangunan sektor industri prioritas dilakukan berdasarkan analisis daya saing dan potensi wilayah. Dalam jangka panjang pengembangan industri di arahkan pada penguatan, pendalaman, dan penumbuhan klaster pada kelompok industri : 1) Industri Agro. 2). Industri Manufaktur . 3). Industri Kecil dan Menengah. Untuk menuju visi Kabupaten maka jenis industri yang akan dikembangkan adalah yang mempunyai sumberdaya dan mempunyai pemasaran hasil, dengan kata lain, backward dan forward tersedia, sehingga dapat membangun dan meningkatkan PAD wilayah.
ANALISIS Proyeksi Peluang Tingginya dukungan politis dan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk dikembangkannya sektor industri khususnya industri kecil dan menengah serta koperasi Masih potensialnya ketersedian sumberdaya alam, termasuk dari perkebunan berupa peremajaan karet yang cukup besar ditahuntahun mendatang dimana pohon-pohon karet tua bisa dijadikan bahan baku industri kayu lapis / venner) dan kekayaan seni budaya tradisional di tiap daerah/kecamatan yang belum didayagunakan secara optimal untuk mengembangkan industri kecil dan menengah. Tersedianya SDM angkatan kerja dalam jumlah besar yang masih belum terdayagunakan secara produktif. Potensialnya peluang pasar di dalam negeri bagi produk industri yang menggunakan bahan baku dari sektor pertanian dan berskala menengah seperti industri kopi bubuk dan pengolahan karet. Pasokan produk ini masih belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan yang ada. Akan lebih terbuka luasnya peluang pasar ekspor, paling tidak akan lebih mudahnya akses pasar ke kawasan Asia Tenggara dalam rangka AFTA, serta ekspor ke seluruh kawasan dunia lainnya mulai 2020. Munculnya teknologi baru dibidang informasi dan komunikasi yang akan sangat menunjang kemampuan untuk akses pasar secara cepat. Proyeksi Ancaman Persaingan dari produk-produk industri yang berasal dari impor akan semakin tajam sebagai akibat dari semakin terbukanya lalulintas perdagangan lintas batas sebagai konsekwensi dari globalisasi dan liberalisasi ekonomi, sebagaimana dihadapi sesuai dengan komitmen terhadap ketentuan WTO Kelemahan pengaturan dan penegakan hukum dapat mengancam semakin terdesaknya industri kecil dan menegah oleh usaha besar 47 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
yang secara agresif dapat memasuki wilayah usaha yang sepantasnya diperuntukan bagi industri kecil dan menengah. Kekurangan- mampuan sektor industri memenuhi tuntutan konsumen akan mutu produk yang semakin tinggi dibandingkan dengan mutu produk sejenis dari buatan daerah lain atau luar negeri.
Proyeksi Permasalahan Produk-produk hasil industri kebanyakan pemasararan masih bersifat lokal belum mempunyai daya tembus kepasar nasional bahkan pasar dunia/ ekspor SDM yang terlibat dalam sektor industri belum banyak yang berkwalifikasi andal dan profesional, utamanya pula di bidang kewirausahaan. Pengusaha-pengusaha pada umumnya masih belum mampu memenuhi permintaan pasar yang menuntut kestabilan mutu, jumlah pesanan yang besar, delevery cepat dan tepat waktu. Kemampuan dan agrevitas mengakses pasar para pengusah masih terbatas. Kemampuan permodalan masih terbatas dan kemampuan mengakses sumber-sumber dana/ permodalan juga terbatas antara lain tertumbuk masalah kolateral, biaya konsultasi, biaya promosi penjualan (pameran, brosur, biaya pengujian mutu, pengiriman sampel dan sebagainya), yang diperparah pula dengan belum konsistennya keberpihakan sektor keuangan dan perbankan kepada pengembangan sektor industri khususnya UKM. Masih terbatanya institusi pemasaran yang efektif dan fasilitas pendukung lain bagi produk sektor industri khususnya UKM. Masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi untuk mendinamisasi dan memajukan sektor industri khususnya UKM. Masih belum meluasnya wawasan dan pengetahuan mengenai HAKI, sehingga para pelaku pasar belum terobsesi untuk melakukan inovasi teknologi dan sistem manajemen untuk membangun keunggulan kompetitif. Belum terwujudnya komitmen, konsistensi kebijakn dan semangat keterpaduan berbagai pihak/ pembuat keputusan kebijakan dalam pemgembangan industri. Belum meluasnya dukungan infra-struktur yang memadai bagi sentrasentra produksi ( lahan/ kawasan industri, jalan akses, listrik, komunikasi, pengolahan limbah, laoratorium pengujian mutu) Proyeksi Keberhasilan Industri kecil dan menengah mempunyai fleksibilitas dan ketahananyang tinggi dalam mengantipasi dan menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan/ perkembangan pasar, karena diuntungkan oleh dominannya tumpuan pasar domestik (khususnya produk-produk barang konsumsi tradisional) serta kuatnya akar pada penggunaan input sumber daya daerah. Tidak gampang tertembusnya pasar domestik oleh produk-produk sejenis dari impor (barriers to entry secara alamiah cukup kuat) 48 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
karena tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan rendah (teknologi sederhana sampai madya) dan tidak memerlukan ketrampilan yang tinggi. PREDIKSI KONDISI INDUSTRI Berdasarkan perkembangan produksi sektor industri yang terbagi dalam kelompok Industri Logam mesin dan elektronika (Bengkel Sepeda, Reparasi Sepeda motor, Pandai Besi, Bengkel Mobil), Industri Kimia (Batu Bata, Volkanisir Ban Dalam, Gipsun, Sablon Kecantikan, Arang Kayu), Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (Anyaman Purun/ Bambu, Gula Aren, Penggergajian Kayu, Peti Buah/ Kemas) dan Industri Aneka (Penjahit Pakaian, Tali temali, Reparasi Radio/TV) maka sektor industri Kabupaten Balangan pada dua dekade ke depan akan mengalami pertumbuhan. Berdasarkan perkembangan dari tingkat penyerapan tenaga kerja dan investasi industri pada kelompok industri yang telah dicapainya maka Kabupaten Balangan pada dua dekade ke depan akan meningkat. Sebagai sektor pendukung koperasi mempunyai target sebagai koperasi berkualitas. 2.1.3.4. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN KONDISI SAMPAI SAAT INI Paradigma sustainable development muncul sejak tahun 1992 hasil dari KTT Bumi di Rio de Jenero-Brazil sebagai sebuah agenda politik pembangunan bagi semua negara yang dijadikan sebagai prinsip pembangunan. Akan tetapi paradigma ini justru banyak dipahami dan diimplementasikan dalam wujud cara pandang antroposentrisme yaitu suatu cara pandang yang melahirkan prilaku eksploitatif yang cenderung mengabaikan kelestarian sumberdaya alam (ecology sustainable). Akibatnya terjadilah pengurasan sumberdaya alam termasuk sumberdaya mineral dan hutan secara besar-besaran dengan dalih ekonomi. Kecendrungannya adalah bagaimana mengubah sumberdaya alam menjadi nilai ekonomi riel sehingga nilainilai lain seperti kesejahteraan manusia,kultur,spritual dan estetika jadi terabaikan. Manusia ditempatkan sebagai pusat dari alam dan sebagai penguasa alam yang boleh berbuat apa saja terhadap alam. Kegiatan pengusahaan tanah yang dilakukan terdiri dari perkebunan,sawah, ladang, pertambangan, industri, kebun campuran sejenis dan perkampungan. Sumber daya mineral merupakan potensi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Di Kabupaten Balangan terdapat kandungan mineral bijih besi, emas, batu gamping, marmer, krikil, pasir kuarsa, batu rijang dan andesit yang terdapat di wilayah tengah dan utara Kabupaten Balangan. 49 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Potensi sumber daya mineral lain yang ada di wilayah Balangan berupa bahan galian, sebagian besar sudah dieksplorasi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan. Yang sudah dieksplorasi adalah bahan galian batubara oleh PT. Adaro Indonesia.
ANALISIS SUMBERDAYA MINERAL Proyeksi Peluang UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, memberi peluang kepada daerah untuk dapat mengatur sendiri daerahnya. Permintaan investasi di bidang sumberdaya mineral baik lokal, nasional maupun internasional terus mengalir. Keinginan masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan terlibat dalam pengelolaan Sumber daya mineral sangat tinggi. Proyeksi Ancaman Ekploitasi mineral cenderung menurunkan kwalitas lingkungan yang sulit dan lama untuk dipulihkan. Pergeseran paradigma sosial ekonomi dan budaya masyarakat dari agraris ke industri pertambangan Terjadinya kantong-kantong kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di masyarakat Hilangnya kesempatan bagi daerah untuk menikmati hasilnya, karena adanya ketidak adilan dalam pembagian hasil produksi. Proyeksi Permasalahan Manajemen pengelolaan sumberdaya mineral tidak sepenuhnya diserahkan ke daerah otonom, akibatnya pengawasan dan kendali menjadi lemah Sumberdaya manusia daerah/lokal terbatas Sumberdaya finansial daerah terbatas Kepatuhan pengusaha terhadap undang-undang kurang optimal Daya dukung peraturan daerah kurang mendukung Sarana prasarana daerah belum memadai Daya dukung masyarakat kurang Teknologi pertambangan bahan mineral cenderung menimbulkan dampak lingkungan, sehingga tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas lingkungan akan terus mengalir. Proyeksi Keberhasilan Potensi sumberdaya mineral yang dimiliki cukup besar dan sampai saat ini belum banyak termanfaatkan Permintaan Sumberdaya mineral Internasional, nasional, maupun regional terus meningkat.
50 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
SUMBERDAYA HUTAN Proyeksi Peluang Potensi sumberdaya alam berupa hutan yang masih tersedia dan yang masih ada Potensi Peran Serta Masyarakat Keberadaan masyarakat sekitar hutan yang dari dulu sudah hidup bersama hutan, mengembangkan sikap budaya selaras dengan alam sehingga dicapai suasana kehidupan ekosistem yang seimbang. Maka masyarakat merupakan potensi yang sangat besar dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Isu tentang lingkungan hidup secara global Komitmen daerah dalam mengelola sumberdaya alam berupa hutan Ketergantungan terhadap sumberdaya alam berupa hutan Permintaan pasar terhadap sumberdaya alam dan peluang investasi di bidang sumberdaya alam. Proyeksi Ancaman Deforestasi hutan karena disebabkan oleh kegiatan penebangan kayu secara liar, perladangan, kebakaran hutan,perubahan fungsi hutan,penebangan oleh HPH, dan kegiatan pertambangan. Dehumanisasi masyarakat sekitar hutan berupa munculnya kantongkantong kemiskinan baru akibat adanya kegiatan pengurangan sumberdaya alam berupa hutan karena kegiatan penebangan kayu secara liar, perladangan, kebakaran hutan,perubahan fungsi hutan, dan kegiatan pertambangan. Penataan kawasan hutan dan pemanfatan sumberdaya alam berupa hutan belum mantap. Proyeksi Permasalahan Manajemen pengelolaan sumberdaya alam berupa hutan dikelola dengan sistem kelembagaan dan sumberdaya manusia yang terbatas dengan paradigma pengelolaan hutan yang berorientasi pada paradigma pembangunan berkelanjutan dengan menapikan keberlanjutan aspek ekologi sumberdaya alam dimasa yang akan datang. Pengelolaan sumberdaya alam berupa hutan tidak memiliki arah dan sasaran yang tepat dalam mengantisifasi dan mengatasi segala masalah. Peran dan potensi masyarakat kurang dimaksimalkan dan distribusi manfaat tidak adil. Peraturan tentang kehutanan dan lingkungan kurang optimal penerapannya. Sarana prasarana pendukung terbatas Proyeksi Keberhasilan Keberadaan sumberdaya hutan yang masih ada yang juga ditunjang dengan kondisi ekologisnya yang masih menjanjikan harapan tetap 51 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
merupakan potensi kekuatan yang akan mendukung pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari dan berkelanjutan baik pada tataran pembangunannya (sustainable development) maupun pada tataran ekologinya (sustainable ecology). SUMBERDAYA AIR Proyeksi Peluang Keberadaan UU Nomor 7 tahun 2004 tentang pengaturan tata cara dan prosedur pengelolaan sumber-sumber air. Keberadaan kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3K) sebagai kelembagaan lokal berbasis masyarakat yang potensial sebagai ujung tombak sebagai unit pengelola sumber-sumber air. Proyeksi Ancaman Deforestasi hutan karena disebabkan oleh kegiatan penebangan kayu secara liar, perladangan, kebakaran hutan,perubahan fungsi hutan,penebangan oleh HPH, dan kegiatan pertambangan sehingga potensial memicu berkurangnya sumberdaya air. Keberadaan industri-industri besar yang potensial mencemari air pada sumber air baik air permukaan maupun air dalam tanah. Bentuk morfologi wilayah Balangan yang terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran rendah. Jika sumberdaya air tidak dikelola dengan baik maka akan potensial menimbulkan masalah kekeringan pada musim kemarau pada wilayah pegunungan dan kebanjiran pada musim hujan di wilayah dataran rendah. Proyeksi Permasalahan Belum adanya kebijakan dan peraturan daerah yang secara spesefik membahas penatagunaan sumberdaya air. Belum adanya koordinasi lintas instansi yang secara khusus membahas mengenai sumberdaya air. Kurangnya partisifasi masyarakat pengguna air baik air bersih maupun air irigasi dalam pengelolaan sumberdaya air. Proyeksi Keberhasilan Keberadaan DAS Balangan sebagai sumber utama pemasok air bagi Kabupaten Balangan. Potensi sumberdaya hutan yang memiliki fungsi pengatur hidrologi (tata air dan aliran air) dalam memelihara dan mempertahankan kualitas air, mengatur jumlah air dalam kawasan, dan menyeimbangkan jumlah air dan sedimentasi dalam kawasan DAS. PREDIKSI KONDISI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN SUMBERDAYA HUTAN Sumberdaya hutan di Kabupaten Balangan mulai mengalami deforestasi. Penyebabnya antara lain kegiatan penebangan kayu 52 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
secara liar, perladangan, kebakaran hutan,perubahan fungsi hutan, dan kegiatan pertambangan. Berdasarkan kondisi tersebut diprediksi akan mengalami penurunan potensi. Kayu merupakan sepertiga sumber penghasilan non migas bagi negara namun banyak penghasilan dari kayu yang tidak dapat dicatat (bocor) dan kontribusi bagi ekonomi daerah juga dirasa masih kurang.Industri perkayuan (kayu gergajian,kayu lapis,pulp-kertas) menjadi lesu karena menurunnya kapasitas dari bahan baku yang berasal dari hutan alam ( pasokan kayu menurun walaupun permintaan meningkat). Layanan lingkungan oleh hutan berupa keanekaragaman hayati yang besar, pengasingan karbon dan manfaat daerah aliran sungai akan terhambat jika terjadi deforestasi dan degradasi yang antara lain disebabkan karena kegiatan penebangan kayu secara liar, perladangan, kebakaran hutan,perubahan fungsi hutan, dan kegiatan pertambangan. Pemerintah kabupaten menghadapi banyak tantangan ketika mereka mulai mengambil tanggung jawab kehutanan yang baru sehubungan dengan otonomi daerah. Mereka tidak memiliki kapasitas teknis, kelembagaan dan pedoman yang cukup dan justru bisa menimbulkan tekanan pada hutan. Masyarakat lokal makin menuntut apa yang mereka pandang sebagai hak tanah tradisional namun peraturan kabupaten bahkan nasional belum sampai pada perkembangan ini. Hal ini akan menimbulkan konplik antara masyarakat dan pemerintah, antar instansi pemerintah, antar masyarakat dan swasta dan bisa menjadi tindak kekerasan sporadis.
SUMBERDAYA AIR Pengelolaan sumberdaya air harus memperhatikan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air agar dapat memberikan jaminan layanan lingkungan yang optimal.Konservasi sumberdaya air dapat dilakukan melalui perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air,pengelolaan kualitas air, dan pengendalian pencemaran air. Berkurangnya sumberdaya hutan dan adanya kerusakan lingkungan yang intensif akan menyebabkan berkurangnya sumberdaya air yang diindikasikan dengan berkurangnya debit air pada daerah aliran sungai dan bahkan beberapa anak sungai akan mulai mengering. Selain debit air maka kualitas air juga akan berkurang karena terkomtaminasi dengan bahan-bahan pertanian, industri dan rumah tangga.Kondisi ini akan memberikan dampak lanjutan berupa konflik sosial terutama berkaitan dengan penggunaan air untuk kebutuhan pertanian, industri dan rumah tangga antara petani,swasta dan pemerintah. Sumberdaya air bagi masyarakat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada. Berdasarkan UU No.7 tahun 2004 tentang sumberdaya air maka pola pengelolaan sumberdaya air disusun untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 53 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
masyarakat berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah .Penyusunan pola tersebut harus melibatkan masyarakat dan dunia usaha.Permasalahan mendasar pengelolaan sumberdaya air di Kabupaten Balangan terkait dengan sistem kelembagaan pengelolaan sumberdaya air misalnya adanya krisis kepercayaan kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3K) dan rendahnya partisifasi kelompok tersebut dalam melakukan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengairan. SUMBER DAYA MINERAL Kegiatan pertambangan terbuka yang belangsung baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar sangat berpengaruh terhadap vegetasi tutupan lahan tidak terkecuali tutupan lahan berupa hutan. Kegiatan pertambangan yang tidak terkendali dapat membawa kerusakan hutan dan lingkungan yang parah. Sumberdaya mineral tersebut jika dieksploitasi pasti juga akan mempengaruhi keberadaan vegetasi tutupan lahan yang kebanyakan berupa hutan. 2.1.4. SOSIAL BUDAYA DAN POLITIK Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan yang merupakan salah satu variabel kesejahteraan antar penduduk adalah dengan menggunakan koefisien Gini Lorenz Ratio. Jika koefisien Gini Lorenz Ratio semakin besar maka tingkat kesenjangan pendapatan di masyarakat akan semakin besar. Dari data yang ada, pembangunan di Kabupaten Balangan dalam beberapa tahun terakhir ternyata berdampak positif terhadap perubahan kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2004 secara relatif merata. Kondisi tersebut ditunjukkan dari besaran koefisien Gini Ratio 2004 sebesar 0,2541, yaitu masih pada kisaran 0,2 sampai 0,35 yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan relatif merata. Sampai tahun 2007 jumlah penduduk prasejahtera 2.346 KK, Sejahtera I 9.161 KK Sejahtera II 13.593 KK sejahtera III 5.003 KK dan sejahtera plus 454 KK. Dari jumlah tersebut dapat diindikasikan bahwa upaya pemulihan ekonomi hingga kini masih belum sepenuhnya berhasil mengentaskan kemiskinan. Pembangunan dinilai berhasil jika mampu meningkatkan Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM), meningkatkan intelektualitas penduduknya yang tercermin dari Indeks Pendidikannya (IP), dan meningkatkan daya beli masyaratnya. Indikator yang digunakan untuk mengukurnya dikenal dengan istilah Indek Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi indeksnya, semakin tinggi pula tingkat harkat dan martabat masyarakat daerah yang bersangkutan. Tahun 2004 IPM Kabupaten Balangan yang merupakan 54 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
akumulasi ketiga indikator tersebut mencapai 62,33 yang berarti masih dibutuhkan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan kesehatan, pendidikan dan peningkatan daya beli. Dari segi komposisi penduduk menurut agama yang dipeluk di Kabupaten Balangan tahun 2007 tercatat 93.390 jiwa (94,67 %) beragama Islam, 564 jiwa (0,58 %) beragama Kristen Protestan, 132 jiwa (0,13 %) beragama Katolik, 233 jiwa (0,24 %) beragama Hindu, 4.174 jiwa (4,23 %) beragama Budha dan 153 jiwa (0,16 %) penganut kepercayaan animisme. Kesadaran masyarakat dalam menjalankan ibadah berkembang dengan baik ditambah kesadaran yang tinggi dikalangan pemuka agama/ulama dalam mewujudkan interaksi sosial serta memelihara mantapnya hubungan internal dan antar ummat beragama sangat besar pengaruhnya dalam mewujudkan suasana kehidupan yang aman, damai, penuh toleransi dan saling menghargai. Sarana peribadatan yang tersedia bagi pemenuhan kebutuhan ummat beragama dalam menjalankan ibadahnya terdiri dari mesjid 127 buah, langgar/mushola 334 buah, gereja 2 buah, vihara 5 buah dan balai adat 13 buah (2007) tersebar per kecamatan. Pelayanan nikah, talak, dan cerai selama tahun 2007 tercatat masing-masing 1.112 kali, 0 kali dan 0 kali. Sementara dibidang pelayanan haji, jumlah jemaah haji untuk tahun 2007 mencapai 67 orang, terdiri dari 24 orang laki-laki dan 43 orang perempuan. KONDISI SAMPAI SAAT INI Struktur sosial masyarakat Balangan terbentuk dari suku asli pedalaman, suku asli Melayu Banjar, pendatang dari daerah lain seperti dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Lombok dan lain-lain serta suku campuran ( Mixed Family ) hasil pencampuran antar suku yang terjadi melalui adanya perkawinan. Dengan jumlah penduduk 102.199 jiwa (TDA, 2007), keempat unsur kesukuan inilah yang menjadikan Balangan multi etnik dan heterogen namun menyatu secara harmonis dalam kehidupan sehari-hari karena sifat keterbukaan penduduk aslinya berpadu dengan pendatang yang pandai berbaur. Berbagai bentuk pembinaan bagi masyarakat telah dilakukan, namun masih terdapat berbagai persoalan. Masalah anak terlantar masih menjadi persoalan yang mesti dihadapi dengan serius oleh pemerintah Balangan dimana mereka yang sudah mendapat bantuan jumlahnya masih sedikit. Namun demikian hal ini menunjukkan bahwa persoalan anak terlantar masih harus menjadi perhatian serius pada tiap kecamatan. Dibidang sosial permasalahan manusia lanjut usia yang terlantar juga menjadi fokus yang penting dimana sampai saat ini. Permasalahan lain yang tetap mengganjal adalah masih terdapatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 55 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Terdapat sejumlah organisasi sosial dan panti asuhan yang mempunyai kepedulian untuk membantu mengatasi permasalahan anak-anak. Perhatian lebih besar patut diorientasikan untuk mendorong kegiatan mereka. Dalam rangka membantu pemerintah mengatasi masalah masalah sosial ini pemerintah telah merekrut Pekerja Sosial Masyarakat yang bekerja dibawah koordinasi Dinas Kesejahteraan Sosial. Potensi Karang Taruna terlihat belum optimal diberdayakan. Pembinaan kehidupan beragama diarahkan kepada peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kualitas kerukunan umat beragama dalam usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan peningkatan moral, untuk membangunan masyarakat. Untuk mendukung bidang tersebut diberikan bantuan melalui Anggaran Belanja Rutin seperti untuk kegiatan pembinaan LPTQ, bantuan kepada pembinaan yang dilaksanakan organisasi/lembagalembaga keagamaan ataupun kelompok-kelompok masyarakat, Bantuan terhadap rumah-rumah ibadah terutama rumah-rumah ibadah yang berada dipedesaan, pelayanan dan bimbingan kepada jamaah haji. Dalam pembangunan politik, kelembagaan sosial dan budaya, tantangan yang dihadapi adalah mempertahankan momentum pelembagaan demokratisasi; menyepakati pentingnya aturan bersama; membangun wawasan nasional, berbangsa, dan bernegara; menyelesaikan dan mengendalikan masalah-masalah kemasyarakatan lokal yang sensitif; menyempurnakan reformasi birokrasi sipil dan TNI-Polri; sehingga menjadikan pendidikan politik sebagai alat transformasi sosial menuju demokrasi. Saat ini terdapat berbagai macam ormas sebagai wadah aspirasi sosial politik masyarakat. Sebagai wadah arpirasi politik dan sosial baik yang menjalankan advokasi ataupun pemberdayaan. Saat ini mereka begitu aktif berperan dalam pembangunan sekaligus menjalankan fungsi kontrol sekaligus mitra pemerintah dalam menjalankan amanah rakyat. Kesadaran yang cukup besar dari masyarakat bagi kelangsungan kehidupan politik dan partisipasi dalam partai politik.
ANALISA Proyeksi Peluang Jumlah masyarakat dengan beraneka ragam etnisnya yang hidup di Balangan dengan damai dapat menjadi paduan yang berkualitas guna meningkatkan budaya yang tinggi dengan budi dan akhlak luhur, cinta damai, peduli dan suka tolong menolong. Meningkatnya perhatian seluruh pihak akan pentingnya pembinaan bidang sosial, budaya dan politik menjadi pintu yang lebar bagi dilaksanakannya berbagai kegiatan yang dapat membina (empowering) masyarakat Balangan menjadi lebih berkualitas (high 56 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
capacity) secara lahir dan bathin, memiliki kepedulian dan kesadaran (awareness) akan perannya sehingga bisa secara aktif melaksanakan fungsi sebagai masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan. Proyeksi Ancaman Derasnya arus informasi dari luar membawa serta budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat yang luhur karenanya dapat melunturkan budaya kebersamaan dan gotong royong, rasa hormat pada orang lain, ke Iman an dan ke Taqwa an, bahkan sebaliknya bisa menumbuhkan individualisme, hedonisme dan pragmatisme, serta kemalasan dan sikap serba ingin instant. Masih terdapatnya masyarakat pedalaman yang kurang informasi dan kurang mendapat pendekatan secara intensif sehingga rawan terhadap hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terlebih jika kesenjangan ekonomi semakin melebar sementara kehidupan mereka tidak diberdayakan dengan sungguh-sungguh. Euforia kebebasan sejak dimulainya era reformasi sering membawa kecendrungan pemanfaatan kedudukan dan sarana politik secara berlebihan. Akibatnya timbul berbagai konflik yang tidak esensial namun tidak bekesudahan yang didasari atas kepentingankepentingan pribadi semata, kebebasan berpendapat yang tidak terarah dan tidak bertanggung jawab, serta merebaknya perilaku amoral dan asusila. Proyeksi Permasalahan Masyarakat penyandang masalah sosial kemasyarakatan cenderung akan terus ada jika tidak diatasi dengan cepat dan tepat sasaran yakni pada inti masalah yang sebenarnya. Masalah keluarga prasejahtera, anak telantar, dan manusia usia lanjut yang telantar tidak terlepas dari persoalan ekonomi yang tidak merata selain perlunya pembinaan dan pemberdayaan yang tepat untuk dapat merubah budaya mereka untuk bisa mandiri dan produktif. Masalah moral, susila, dan etika menjadi hal yang merebak dimanapun pada saat ini. Belajar dari hal ini maka kita pahami bahwa letak persoalannya adalah ketidakkonsistenan kita dalam memegang keImanan dalam beragama. Selama agama dengan fngsinya tidak ditempatkan secara proporsional dalam kehidupan manusia, niscaya persoalan-persoalan ini akan terus menyertai. Euforia kebebasan dan era reformasi telah membawa masyarakat kedalam kancah praktik politik dan kebebasan bersuara secara akseleratif. Sebagian mereka yang tidak terbina atau memiliki bekal yang cukup dapat menjadi matang secara karbitan sehingga cenderung hanya ikut-ikutan dalam hingar bingar politik tanpa tahu arah kedepan yang harus ditempuh bahkan terjerumus pada prilaku KKN di tingkat daerah.
57 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Proyeksi Keberhasilan Dengan potensi budaya yang luhur, pembauran yang harmonis, dan sikap kerja keras yang dibina secara benar dapat mebentuk masyarakat Balangan yang produktif dan berkuaitas. Persoalan kesejahteraan, moral, susila, rendahnya kesetiakawanan, prilaku KKN dan sebagainya lahir diawali karena tidak jelasnya komitmen mental dan loyalitas masyarakat pada agama dan panutan yang ada kemudian berpadu dengan situasi dan kondisi lingkungan yang kodusif bagi tindakan negatif. Hal ini karena agama yang sarat moral dan aturan yang komprehensif serta keteladanan tidak mendapat tempat yang sesuai dalam kehidupan. Oleh karena itu dengan kembali ke nilai-nilai agama sebagai sumber pokok peraturan dan tuntunan moral maka niscaya pembangunan sosial masyrakat bisa berhasil Melalui berbagai wadah aspirasi politik dan sosial, wadah kepemudaan dan sebagainya, masyarakat dapat terbina dengan baik agar lebih berkualitas. Namun agar perhatian pemerintah untuk membina kesadaran politik dan kepedulian sosial ini dapat efektif mencapai sasaran, setiap program perlu ditelaah dengan cermat sehingga tidak sia-sia atau cenderung menjadi alat kepentingan sesaat saja. PREDIKSI KONDISI SOSIAL BUDAYA DAN POLITIK Dalam dua dasa-warsa kedepan masyarakat Balangan akan menuju kepada masyarakat yang agamis, memiki kesadaran politik yang baik dan kepedulian sosial yang tinggi. Pemerintah bersama-sama masyarakat yang bergerak atas swadaya mereka sendiri dalam wadah-wadah pembinaan masyarakat baik dalam hal keagaamaan, kesehatan dan kesejateraan, pendidikan non formal, kepemudaan, pemberdayaan wanita, perpolitikan, dan lainlain yang berjalan baik dan mendapat dukungan serta perlindungan dari pemerintah. Kegiatan pembinaan spiritual yang benar menjadi program yang dilaksanakan secara kontinyu bahkan diformalkan ditingkat penyelenggara daerah dan masyarakat untuk mencapai sasaran berupa meningkatnya keImanan dan keTaqwaan, moral, kepedulian sosial, dan kesadaran berpolitik secara benar dan konstruktif. 2.1.5. SARANA DAN PRASARANA 1. Transportasi Darat Panjang jalan di Kabupaten Balangan Tahun 2007 mencapai 660,183 Km, terdiri dari jalan negara 27,500 Km (4,09 %), jalan Provinsi 63,850 km (9,69 %), dan jalan kabupaten 568,883 Km (86,21 %). Menurut 58 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
permukaannya, yang beraspal 342,093 Km (52 %), kerikil 192,435 Km (29%), dan selebihnya berupa jalan tanah. Menurut kondisinya; yang baik 341,970 Km (51 %), sedang 256,338 Km (39 %), dan rusak 51,453 Km (8%). Menurut kelasnya sepanjang 27,500 Km (4,09 %) tergolong kelas IIIB, 63,850 Km (9,69 %) tergolong kelas IIIC dan 568,833 Km (86,21 %) termasuk jalan kelas IV dan kelas dibawahnya lagi. 2. Irigasi Pengelolaan sumberdaya air di Kabupaten Balangan terus ditingkatkan dan pada tahun 2007 irigasi setengah teknis sudah mampu melayani hingga 1.204 Ha, irigasi sederhana PU 75 Ha, dan irigasi sederhana Non PU 1.485 Ha dan tadah hujan 24.768 ha. Selain itu masih terdapat 5.432 Ha lebak polder yang berpotensi bagi pengembangan peternakan itik dan perikanan. Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air maka kewenangan pengelolaan daerah irigasi dan lebak di Kabupaten Balangan menjadi kewenangan daerah. 3. Perumahan dan Permukiman Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan didorong oleh kecenderungan membaiknya perekonomian daerah maka kebutuhan akan perumahan pun semakin meningkat. Jumlah rumah pada tahun 2004 sebanyak 26.972 unit, dan sekitar 15,00 % keluarga belum memiliki rumah sendiri. Sebagian keluarga (26,5 %) menempati perumahan yang kondisinya masih belum memenuhi standar kesehatan. Permukiman kumuh di Kabupaten Balangan yang sudah terindenfikasi sebanyak tiga lokasi, yaitu di Desa Bungin, Lingsir dan Paringin Timur, semuanya di Kecamatan Paringin. Pada umumnya lokasi pemukiman kumuh tersebut terdapat didekat bantaran sungai. Ketersediaan sarana air bersih baru mencapai sekitar 7,50 % di daerah perkotaan dan kurang dari 2,50 % untuk daerah pedesaan, sedangkan ketersediaan prasarana persampahan masih jauh dari memadai, demikian juga prasarana jalan lingkungan permukiman. Ketersediaan prasarana transportasi erat kaitannya dengan tingkat kemajuan perekonomian daerah dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam. Potensi sumberdaya alam terbesar di Kabupaten Balangan berasal dari bahan tambang dan bahan galian yang sebagian sudah dieksploitasi dan sebagian lainnya masih dalam tahap penjajakan. Sebagian bahan tambang potensial digunakan untuk bahan baku industri maupun sumber energi alternatif di masa yang akan datang. Produksi batubara tahun 2007 mencapai 18.014.034 metrik ton.
59 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Disisi lain maraknya pertambangan liar batubara beberapa waktu yang lalu telah berdampak terhadap rusaknya sarana jalan/jembatan rusaknya lingkungan. Eksploitasi batubara yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan dan Amdal berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan berupa pencemaran udara, air, maupun tanah. Kegiatan penambangan liar juga telah mengganggu kelestarian hutan lindung. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti dengan peningkatan aktivitas kegiatan masyarakat, khususnya di daerah perkotaan, mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan berupa pencemaran udara dan air. Semakin meningkatnya kendaraan bermotor dan peningkatan kegiatan industri, serta berkembangnya kawasan kumuh merupakan indikasi yang menunjukkan terjadinya peningkatan aktifitas kegiatan masyarakat. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kota Paringin tetapi juga dibeberapa kota-kota kecamatan. Dalam jangka panjang peningkatan pencemaran air, udara, dan tanah dapat menurunkan produktivitas wilayah. Menurunnya kualitas air yang diantaranya disebabkan sebagian rumah tangga di Kabupaten Balangan masih membuang limbah rumah tangganya ke sungai telah berdampak buruk terhadap lingkungan. Padahal dihubungkan dengan kebutuhan sumber air minum, air sungai merupakan bahan baku air minum. Selain itu sebagian wilayah Kabupaten Balangan masih rawan terhadap kebakaran hutan, kekeringan dan kebanjiran, terutama pada puncak musim kemarau dan puncak musim penghujan. KONDISI SAMPAI SAAT INI PDAM Kabupaten Balangan masih belum mampu memberikan pelayanan bagi seluruh penduduk. Pelayanan PDAM pada musim kemarau tidak optimal dan adanya penurunan kualitas DAS sebagai akibat dari aktivitas illegal dan legal logging maupun aktivitas pertambangan. Kondisi jaringan jalan Kabupaten dan jembatan masih perlu ditingkatkan. Semua sumber energi yang saat ini digunakan merupakan sumber energi yang tidak terbarukan sehingga untuk penggembangan kedepan memerlukan perencanaan yang sustainable. Kondisi wilayah Balangan yang relatif bergunung-gunung mengakibatkan kerapatan beban rendah sehingga untuk pembangunan jaringan PDAM membutuhkan dana yang relatif tinggi sementara dihadapkan pada masalah klasik yakni keuangan (terbatasnya dana investasi). Masih rendahnya pelanggan telpon yang tersebar di berbagai daerah Kecamatan sehingga terbatasnya pengguna internet. Ketersediaan fasilitas umum seperti sarana air bersih masih rendah.
60 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Sumber Daya Air Sumber air baku yang dipergunakan oleh PDAM Kabupaten Balangan bersumber dari Sungai Balangan. Transportasi Adanya rencana pengembangan system transportasi yang dapat berfungsi mendukung pusat koleksi dan distribusi angkutan umum antar propinsi, antar kota kabupaten, dan sub regional yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa dari dan ke kecamatan-kecamatan yang tersebar di Kabupaten Balangan. Energi Sumber energi yang tersedia di Kabupaten Balangan berupa Bahan Galian A yakni terdiri dari Batu Bara. Semua sumber energi ini merupakan sumber energi yang tidak terbarukan sehingga untuk penggembangan kedepan memerlukan perencanaan yang lebih baik. Telematika Pelayanan system jaringan telekomunikasi telah menjangkau seluruh wilayah Kecamatan, khusus ibukota Kecamatan yang telah dilayani PT Telkom dan Perusahaan telepon seluler. Adanya pemanfaatan teknologi informasi elektronik meskipun masih terbatas pada instansi-instansi pemerintah dan swasta dengan skala besar seperti PT.Adaro dan beberapa perusahaan Batubara, sementara masyarakat umumnya hanya yang berada dikawasan perkotaan. Perumahan/Permukiman Meningkatnya jumlah penduduk semakin membaiknya perekonomian daerah, kebutuhan akan perumahan dan fasilitas umum juga semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan perumahan, pemerintah Kabupaten telah menetapkan beberapa kawasan untuk dijadikan sebagai kawasan permukiman . Kebutuhan rumah dengan asumsi 5 jiwa per rumah maka kebutuhan akan rumah pertahun meningkat untuk semua jenis kavling rumah (Besar, Sedang, dan Kecil). Ketersediaan fasilitas umum seperti sarana air bersih Ketersediaan fasilitas persampahan dan jalan lingkungan permukiman sudah ada meskipun masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Telah tersedianya fasiltas untuk perumahan/permukiman berupa ruang terbuka hijau, fasilitas peribadatan, Fasum,dan fasilitas perekonomian meskipun masih belum memadai. Kelistrikan Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan dilayani PLN dengan tenaga pembangkit PLTD yang menjangkau seluruh kecamatan. 61 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Kebutuhan listrik yang terus meningkat dari tahun ke tahun ini harus diikuti dengan pasokan listrik yang cukup sehingga rencana pembangunan PLTU interkoneksi dengan produksi sebesar 2 X 65 MW di Kabupaten Balangan sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan akan listrik yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
ANALISIS Proyeksi Peluang Sumber Daya Air Permintaan pelayanan air bersih masyarakat selalu meningkat per tahun. Memanfaatkan sumber air baku dari sungai Balangan, dan sungai lainnya yang merupakan pecahan dari DAS Balangan. Terbatasnya Saluran irigasi teknis dan setengah teknis yang dimiliki. Transportasi. Memungkinkan keterlibatan dunia usaha swasta dan masyarakat dalam penyediaan angkutan perkotaan dan pedesaan yang kontinue/reguler. Memungkinkan terminal Kabupaten Balangan sebagai terminal dapat mendukung moda transportasi regional. Mengupayakan sumber-sumber dana yang didapat dari masyarakat pengguna jasa agar dapat digunakan untuk membiayai rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur (ear marking) Energi Memungkinkan Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dari kegiatan pertambangan batubara dengan pengawasan yang bisa lebih intensif. Pengendalian lingkungan hidup dalam semua tahapan yaitu mulai dari proses eksplorasi, eksploitasi, pemanfaatan energi dan teknologi yang bersih lingkungan. Mengurangi laju pengurasan sumber daya energi tak terbarukan khususnya minyak bumi dan meningkatkan energi terbarukan. Telematika Adanya web site Pemerintah Kabupaten di Internet memungkinkan masuknya investasi dari luar. Meningkatkan jumlah fasilitas publik untuk telekomunikasi dan internet sehingga mencapai 10% dari kapasitas telepon tetap Tercapainya pembangunan fasilitas telekomunikasi diseluruh desa. Pemanfaatan internet bagi dunia pendidikan dan home industry yang bergerak dibidang agribisnis. Permukiman dan Perumahan Memungkinkan adanya keterlibatan dunia usaha swasta dan masyarakat dalam penyediaan perumahan dan fasilitas pendukungnya. 62 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Terbukanya suatu kawasan untuk aktivitas perekonomian sebagai dampak dari pemusatan penduduk. Peningkatan ketersediaan dan kualitas hunian (bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah. Memanfaatkan lahan yang menganggur untuk menigkatkan kesejahteraan PNS khususnya di bidang perumahan. Bagi pengembang mempercepat dan mempermudah proses pembangunan perumahan. Mendorong pembangunan perumahan bertumpu pada kemandirian masyarakat Menciptakan lingkungan sehat , tertib, dan teratur serta dilengkapi prasarana dan sarana yang memadai. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum, pengelolaan PDAM berdasarkan prinsip good governance dan keterlibatan swasta dan masyarakat. Meningkatkan kepedulian terhadap sanitasi dasar melalui perilaku hidup bersih dan sehat Meningkatkan kepedulian masyarakat, kualitas pengelolaan , dan keterlibatan swasta dan masyarakat dalam mengelola persampahan. Memantapkan system perencanaan dan penanggulangan kawasan rawan banjir dan tergenang kontinue. Meningkatkan keterlibatan dunia usaha swasta dan masyarakat.
Kelistrikan Tingginya angka pertumbuhan pelanggan listrik. Terbukanya kemungkinan untuk pihak swasta dan Pemerintah Kabupaten untuk terlibat dalam penyediaan ketenagalistrikan dengan dikeluarkannya UU No.003 tahun 2005 tentang Investasi swasta dan Pemerintah daerah dan UU No.009 tahun 2005 tentang Pembelian Tenaga Listrik dan sewa menyewa. Untuk mendukung beroperasinya PLTU interkoneksi Kalselteng dan Kal-Tim perlu disiapkan dan disediakan sumber energi untuk memenuhi kebutuhan PLTU tersebut yang direncanakan beroperasi pada tahun 2010. Proyeksi Ancaman Sumber Daya Air Kapasitas pelayanan air bersih yang dimiliki oleh Kabupaten Balangan (PDAM) tidak mampu memenuhi permintaan seluruh masyarakat , terkait dengan bentuk morfologis wilayah Balangan yang sebagian besar di dominasi wilayah pegunungan. Di Kabupaten Balangan saat ini terjadi pembukaan lahan secara besar-besaran baik untuk lahan pertambangan (illegal maupun legal minning) maupun kegiatan industri kayu (illegal dan legal logging) yang menganggu daerah resapan air sehingga mengurangi ketersediaan air tanah dan sungai sebagai sumber air baku yang akan diolah dengan IKK Kecamatan, instalasi pengolahan air sederhana 63 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
(IPAS), sumur gali, dll, khususnya masyarakat yang belum terlayani PDAM, juga tercemarnya sungai oleh perusahaan tambang mengakibatkan air yang biasa dikonsumsi beralih fungsi menjadi air yang hanya digunakan untuk MCK (mandi cuci kakus). Rusaknya kawasan tangkapan air (cathment area) di kawasan hulu dan DAS yang mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau dan kebanjiran pada musim hujan. Kurangnya partisipasi dari P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk melakukan OP (Operasi dan Pemeliharaan) sarana-sarana pengairan/irigasi Adanya krisis kepercayaan khususnya masyarakat petani dengan tidak lagi dikucurkannya dana pembinaan untuk kelompok-kelompok P3A, yang sebelumnya setiap bulan mendapatkan dana pembinaan dari APBN lewat Kimpraswil Provinsi. Sering terjadi tuntutan masyarakat terhadap ganti rugi tanah walaupun sebelum pelaksanaan telah dilakukan sosialisasi.
Transportasi Memperbaiki kondisi jalan lingkungan perkotaan dan pedesaan terutama yang menghubungkan pusat permikuman dan kegiatan perekonomian masyarakat yang membutuhkan dana yang besar. Energi Aktivitas pertambangan yang cukup tinggi baik migas dan batubara harusnya dibarengi dengan rehabilitasi lahan terutama untuk lahan exs batubara yang ditinggalkan begitu saja oleh penambang setelah diambil batubaranya. Eksplorasi terhadap sumber energi yang besar-besaran kiranya harus memperhatikan sustainabilitynya sehingga bukan untuk mengejar keuntungan sesaat . Telematika Pembangunan jaringan telepon terutama telepon kabel dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan akan informasi melalui internet Besarnya dana yang harus disediakan untuk membangun informasi yang berbasis teknologi dan utnuk penyiapan SDMnya, dimana sebagian besar instasi masih melakukan pengolahan data secara manual. Perumahan/Permukiman Adanya beberapa kawasan yang menjadi langganan banjir dimusim hujan harus mendapatkan perhatian serius. Kebutuhan masyarakat akan air bersih menjadi lebih tinggi untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik
64 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Listrik Kondisi wilayah Balangan yang relatif bergunung-gunung mengakibatkan kerapatan beban rendah sehingga untuk pembangunan jaringan PLN membutuhkan dana yang relatif tinggi sementara dihadapkan pada masalah klasik yakni keuangan (terbatasnya dana investasi). Proyeksi Permasalahan Sumber Daya Air Bentuk morfologis Kabupaten Balangan yang bergunung-gunung. Berkurangnya partisipasi kelompok P3A dalam melakukan OP (operasi dan pemeliharaan) saluran irigasi karena tidak lagi mendapat insentip dari Kimpraswil Provinsi. Rusaknya sumber air baku sebagai akibat aktivitas legal dan illegal logging dan minning. Transportasi Besarnya dana yang diperlukan untuk melakukan peningkatan mutu jalan Kabupaten yang pada umumnya masih kelas IIIC dan jalan lingkungan yang sebagian besar masih perkerasan. Semakin tingginya angka kerusakan Jalan dan Jembatan Kabupaten dan lingkungan perumahan. Energi Pemanfaatan Sumber daya tak terbarukan tidak memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Kerapatan penduduk yang rendah sehingga diperlukan investasi di bidang kelistrikan cukup tinggi untuk membangun jaringan agar dapat melayani seluruh masyarakat. Telematika Rendahnya pengguna jasa dibidang informasi telematika dibandingkan investasi yang harus ditanamkan. Permukiman dan Perumahan Fasilitas untuk pengelolaan sampah sudah dipergunakan secara maksimal sehingga bila ada peningkatan produksi sampah tidak bisa dilayani secara optimal. Kawasan tergenang umumnya berada pada kawasan dataran rendah sehingga probabilitas terjadinya genangan disetiap musim hujan menjadi tinggi. Peningkatan kebutuhan akan rumah pertahun sebesar 1,54 % untuk semua jenis kavling rumah (Besar, Sedang, dan Kecil) memerlukan dana investasi yang tinggi. Ketersediaan fasilitas umum seperti sarana air bersih baru mencapai 56% untuk sambungan rumah dan 44% untuk sambungan kran 65 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
umum/MCK, perlu mendapat perhatian mengingat merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Fasiltas untuk perumahan/permukiman berupa ruang terbuka hijau , fasilitas peribadatan, Fasum,dan fasilitas perekonomian masih belum memadai.
Kelistrikan Kondisi wilayah Balangan yang relatif bergunung-gunung mengakibatkan kerapatan beban rendah sehingga untuk pembangunan jaringan PLN membutuhkan dana yang relatif tinggi sementara dihadapkan pada masalah klasik yakni keuangan (terbatasnya dana investasi), ini dikarenakan bangunan fisik yang diperlukan lebih banyak quntitasnya sehingga dana yang dianggarkan sedemikian besar untuk pengelolaan pembangkit baru. Proyeksi Keberhasilan Sumber Daya Air Adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk Kelompok P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) yang membantu melakukan OP (operasi dan pemeliharaan). PDAM sebagai satu-satunya perusahaan daerah yang memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Transportasi Letak geografis Kabupaten Balangan sebagai lintasan dalam transportasi darat menuju Kalimantan Timur. Pada umumnya/hampir 90% transportasi penduduk menggunakan jalan darat. Pembenahan Terminal untuk keperluan terminal regional dan trans Kalimantan agar aktivitas perekonomian masyarakat pedesaan menjadi lebih lancar. Energi Sumber energi yang tersedia di Kabupaten Balangan Galian A yakni terdiri dari Batu Bara.
berupa Bahan
Telematika Tersedianya Pelayanan system jaringan telekomunikasi telah menjangkau seluruh wilayah Kecamatan yang dilayani PT Telkom dan Perusahaan telepon seluler, dan pengguna internet masih terbatas pada instansi-instansi pemerintah dan swasta dengan skala besar, dan jumlah pelanggan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tersedianya web site Pemerintah Kabupaten sebagai sarana untuk promosi daerah dan akses bagi pihak eksternal.
66 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Perumahan /Permukiman Adanya penetapan fungsi kecamatan yang disesuaikan dengan potensi dan kendala yang dapat ditumbuhkembangkan berkaitan dengan karakteristik wilayah dalam RTRW Kabupaten Balangan. Kelistrikan Mendukung rencana pembangunan PLTU interkoneksi dengan produksi sebesar 2 X 65 MW di Kabupaten Balangan yang merupakan pembangkit listrik antar koneksi yang akan melayani kawasan di KalSel,Tim, dan Teng dengan memanfaatan energi batubara yang tersedia dalam jumlah yang banyak di Kabupaten Balangan.
PREDIKSI KONDISI SARANA DAN PRASARANA
PDAM memiliki sumber air baku yang berasal dari Sungai Balangan masih dapat dipenuhi, tetapi adanya penurunan kualitas air baku akibat aktivitas legal dan illegal logging dan minning diperlukan usaha konservasi sumber air baku ini. Kebutuhan listrik dengan asumsi 100 % untuk semua fasilitas Pendidikan, Kesehatan, Peribadatan, Perekonomian, Fasum, dll, perumahan penduduk Kav besar (100%), Kav Sedang (90%), Kav.Kecil (85%). Kebutuhan lahan untuk fasilitas perumahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, perekonomian, fasum,dan ruang terbuka hijau relatif tersedia di Kabupaten Balangan tinggal upaya untuk membangun lahan yang tersedia untuk berbagai fasilitas diatas. Fasilitas Perumahan dibangun pada kawasan yang diperuntukan untuk lahan permukiman. Fasilitas pendidikan dalam 20 tahun direncanakan dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan dasar dan menengah sampai dengan akhir tahun RPJP maka perhatian lebih ditujukan pada rehabilitasi sekolah dan peningkatan fasilitas sekolah. Fasilitas Kesehatan dapat terpenuhi dengan berbagai fasilitas baik rumah sakit, puskesmas dan puskesdes. Fasilitas Peribadatan relatif sudah cukup secara kuantitasnya sampai dengan akhir periode RPJP (2030), tinggal pemeliharaan dan peremajaan saja. Fasilitas Perekonomian maíz harus ditingkatkan. Fasilitas Umum dan Ruang terbuka hijau secara umum sudah memadai sampai dengan tahun 2030 tinggal perawatan dan pemeliharaannya saja yang harus diperhatikan. Fasilitas telekomunikasi masih potensial dikembangkan.
67 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
2.1.6. PEMERINTAHAN Kabupaten Balangan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten HSU. Untuk mendorong pembangunan yang cepat dan berkelanjutan maka perlu adanya suatu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang konsisten, sehingga segala aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan/pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Balangan dapat berjalan sesuai dengan keinginan dari seluruh Stakeholders di Daerah. Sejak bergulirnya reformasi tuntutan demokratisasi dan keterbukaan semakin meluas khususnya dibidang politik. Banyak partai politik yang berperan aktif menyuarakan aspirasi dan tuntutan rakyat. Setiap partai politik berupaya mengkonsolidasikan diri dan memantapkan eksistensinya sebagai wadah berpolitik praktis. Persaingan yang sehat antar sesama partai politik adalah merupakan sesuatu yang wajar diera reformasi dan demokrasi. Pada Pemilu legislatif dan Pilpres 2009, kehidupan politik dan proses demokratisasi secara umum sudah berjalan pada jalur dan arah yang benar yang ditandai dengan adanya proses transformasi menuju ke arah demokratisasi kehidupan sosial politik pada tataran masyarakat dan elit-elit politik. Meskipun demikian masih dibutuhkan optimalisasi peran dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi yang ada; menyempurnakan dan melengkapi peraturan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah; memperkuat peran Komisi Pemilihan Umum Daerah, upaya pemberantasan korupsi, dan sebagainya. Manajemen pemerintahan daerah di Kabupaten Balangan yang dilandasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sudah berjalan lancar, didukung keberadaan DPRD Kabupaten Balangan yang memiliki legitimasi kuat, demokratis, transparan dan menjunjung tinggi hakhak asasi manusia, mampu mewujudkan kondisi kepemerintahan yang kondusif untuk melakukan perubahan inovatif menuju terwujudnya clean governance dan good governance. Beberapa prinsip yang melandasi pemerintahan umum adalah prinsip-prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, berkeadilan dan pemerataan. Hubungan eksekutif dan legislatif terjalin baik, berkat saling pengertian dan kerjasama yang harmonis dan kondisi demikian sangat memperlancar jalannya roda pemerintahan daerah hingga mampu menghasilkan sejumlah kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi kemajuan daerah. Sesuai fungsinya DPRD sudah berhasil melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dan mampu menghasilkan sejumlah keputusan DPRD, keputusan Pimpinan Dewan, dan peraturan daerah. Selama 5 tahun kedepan kondisi demikian perlu dipelihara dan ditingkatkan melalui kerjasama yang harmonis dan penuh kemitraan antara Kepala Daerah dengan DPRD agar seterusnya mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi kemajuan daerah dan masyarakatnya. 68 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Penyelengaraan Pemilu legislatif tahun 2009 berjalan lancar dalam suasana yang kondusif, aman dan demokratis. Hasilnya adalah telah terpilih sebanyak 20 orang anggota DPRD Kabupaten Balangan periode 2009 – 2014. Momentum demokrasi tersebut penting artinya bagi kehidupan politik lokal dan merupakan modal awal bagi berkembangnya proses demokratisasi kedepan. Kemajuan perwujudan prinsip demokratis juga ditunjukkan dari semakin berkembangnya kesadaran akan hak-hak dasar dan hak-hak politik masyarakat yang pada akhirnya diharapkan mampu menstimulasi masyarakat untuk semakin berperan aktif dan berinisiatif dalam mengelola urusan-urusan publik. Pegawai Negeri Sipil adalah aparatur penyelenggaraan birokrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sampai tahun 2007, Kabupaten Balangan memiliki 2.546 orang Pegawai Negeri Sipil, tersebar di unit kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Sekretariat KPU, Dinas-Dinas Daerah dan Kantor, Badan-Badan Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah desa/kelurahan dan sebagai guru di sekolah-sekolah serta tenaga kesehatan di institusi pelayanan kesehatan dasar. Dari segi kualitasnya Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Balangan yang berpendidikan Pasca Sarjana/S2 sebanyak 42 orang (1,65 %), Sarjana/S1 323 orang (12,69 %), D-I, D-II dan D-III 1.538 orang (47,30 %), SMA/SMK/sederajat 572 orang (22,47 %), SMP/sederajat 27 orang (1,06 %) dan SD 30 orang (1,18 %). Kebanyakan yang berpendidikan D-I, D-II dan DIII berasal dari kalangan guru, Dari segi kepangkatannya, Golongan IV; 2,73 %, Golongan III; 16,84 %, Golongan II; 81,85 % dan Golongan I; 1,30%. Dari segi kuantitas aparat dapat dikatakan bahwa jumlah sumberdaya manusia aparatur tersebut relatif masih kurang. Sehingga dari segi kualitas pelayanan, belum semua masyarakat terlayani dengan baik. Untuk kedepan, disamping dibutuhkan peningkatan kuantitas, kualitas pelayanan dan peningkatan profesionalisme aparatur, maka kemampuan teknis yang dimilikinya perlu ditingkatkan secara terus menerus, dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan waktu dan keadaan. Perkembangan pemerintahan daerah ditandai pula dengan pemantapan format baru hubungan eksekutif dan legislatif yang didasarkan pada UndangUndang Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang intinya adalah mendorong kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Disisi lain kelancaran pemerintahan umum dan pembangunan daerah dapat terselenggara baik berkat dukungan keamanan dan ketertiban umum. Keamanan dan ketertiban umum suatu daerah pada dasarnya sangat 69 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
dipengaruhi oleh beberapa faktor internal yang ada, seperti kondisi geografis wilayah, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan kesiapan aparat keamanan dalam mengantisipasi, mencegah dan menangani kasus-kasus pelanggaran hukum dan kejahatan, memotivasi masyarakat patuh terhadap hukum/aturan yang berlaku dan mendorong partisipasi masyarakat dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum dilingkungannya. Jika diantara faktor-faktor tersebut tidak berjalan sesuai aturan dan ketentuan maka kondisi itu dapat memicu terjadinya tindak kriminalitas yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Terlebih lagi akhir-akhir ini muncul kecenderungan masyarakat untuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan kejadian tindak kriminalitas. Bahkan kasus kriminalitas kecilpun jika tidak ditangani secara cepat dan tuntas dapat memicu terjadinya kerusuhan massal. Meskipun secara umum kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Balangan masih tergolong kondusif bagi terselenggaranya pembangunan daerah, tetapi kewaspadaan dan partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan. Partisipasi rakyat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum dilingkungannya cukup tinggi yang tercermin dari keikutsertaan dalam sistem pengamanan lingkungan, demikian pula halnya dengan sikap yang ditunjukkan mereka dalam upaya mempertahankan keamanan dan ketertiban umum secara swadaya. KONDISI SAMPAI SAAT INI Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Balangan selalu diarahkan untuk menjadi sistem pemerintahan yang modern sehingga selalu resposif guna mengakomodasi perkembangan yang dinamis. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Balangan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memantapkan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif murni sehingga tidak lagi menjadi bagian dari Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan konsep “Trias Politika” yakni adanya pemisahan yang jelas antara fungsi kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memungkinkan terciptapnya mekanisme “check and balance” guna menghasilkan dan mengontrol kebijakan yang dapat menampung aspirasi masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan/Kantor, dan Kecamatan serta Kelurahan. Semua instansi vertikal lebur menjadi Perangkat Daerah kecuali untuk instansi vertikal yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagai mana kewenangan yang dikecualikan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 70 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasar peraturan baru maka melalui Peraturan Daerah. Mendasari kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut dan berdasarkan pada beberapa aspek lokalitas berupa karakteristik, potensi, sumber daya aparatur, serta pendanaan, maka disusun Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan. Di dalam aturan baru tersebut maka Perangkat Daerah adalah merupakan institusi pembantu Kepala Daerah yang terdiri dari 1 buah Sekretariat Daerah (3 Asisten, 10 Bagian dan 33 Subbagian), Sekretariat DPRD, 16 buah Dinas (efektif 15), 6 buah Badan, 3 buah Kantor, 11 Kecamatan dan 7 Kelurahan. Dari sebanyak institusi Perangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut terdiri dari level jabatan sebagai berikut, yaitu : Eselon II sebanyak 26 jabatan, Eselon III sebanyak 148 jabatan, Eselon IV sebanyak 583 jabatan dan Eselon V sebanyak 14 jabatan.
Penyelenggaraan Koordinasi Terdapat kelembagaan hubungan kerja antara Bupati dan unsur-unsur pimpinan daerah (Muspida) yang merupakan suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Bupati dengan unsur pimpinan di Daerah serta Aparatur Pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan serta memelihara stabilitas Nasional dan pembangunan Nasional di Daerah. Sehubungan dengan keberadaan Instansi Vertikal di daerah, hubungan kerja dengan Bupati dilaksanakan melalui pola hubungan koordinasi yang implementasinya menuntut adanya koordinasi dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan dari kegiatan instansi vertikal karena Bupati selaku kepala daerah tetap merupakan pemimpin penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum di daerah. Setelah bergulirnya era Desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian disempurnakan dengan UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah tidak lagi sekaligus sebagai Kepala Wilayah, maka ada kekosongan regulasi mengenai peran Kepala Wilayah sebagai bentuk dari pelaksanaan Pemerintahan Umum. Namun meskipun ada kekosongan regulasi, tetapi secara riil praktek koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dalam mengkoordinir semua penyelenggaraan pemerintahan khususnya terhadap semua instansi vertikal yang masih ada di daerah masih tetap berjalan sebagaimana kebiasaan yang sudah berlangsung pada masa sebelumnya. Penyelenggaraan Perencanaan dan Program Di bidang perencanaan yang prosesnya ditempuh secara berjenjang melalui tahapan program bottom-up dan top-down, yakni mengusulkan rencana kegiatan masyarakat yang dirumuskan berjenjang dalam Musyawarah Pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan dan Temu Karya di tingkat Kecamatan. Semua hasil rapat itu dirumuskan pada Rapat 71 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) di tingkat Kabupaten dengan menyerasikan dan menyelaraskan antara rencana kerja Instansi Vertikal dengan rencana kerja dari Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan program, koordinasi ditempuh dalam bentuk koordinasi fungsional, koordinasi instansional maupun teritorial. Koordinasi Fungsional, dilakukan oleh Bupati terhadap dua instansi atau lebih yang mempunyai program yang berkaitan erat. Koordinasi Instansional, dilakukan Bupati terhadap beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan. Koordinasi Teritorial, terhadap dua atau lebih Wilayah dengan program tertentu.
Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Bawahan Upaya menunjang dan meningkatkan program pembangunan agar lebih terarah, terpadu, terencana, terkoordinasi serta berkesinambungan di Kabupaten Balangan tidak terlepas dari peran Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah. Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang baik pandai menerjemahkan dan menjalankan kebijakan Pemerintah Daerah dengan tepat sehingga mampu mencapai sasaran secara akurat. Keberhasilan pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sangatlah ditunjang dan tergantung dari data dan informasi dari setiap kecamatan, Desa/Kelurahan yang obyektif dan akurat. Data dan informasi akan dijadikan sebagai tolok ukur dalam menentukan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keakuratannya sekaligus menjadi penentu keberhasilan kecamatan dan Desa/Kelurahan secara keseluruhan. Untuk memenuhi hal tersebut di atas, salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan dilaksanakannya pembinaan terhadap seluruh Perangkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan di bidang Administrasi Pemerintahan yang lebih tertib, benar, akurat dan obyektif berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka itulah untuk mewujudkan pemerintahan kecamatan dan Desa/Kelurahan yang optimal, baik di bidang administrasi maupun operasional, Pemerintah Kabupaten melaksanakan Program pembinaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan secara periodik. Pembinaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten dilakukan pembinaan administrasi, aparatur, monitoring, evaluasi, dan penilaian. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kecamatan tidak lagi sebagai salah satu perangkat dekonsentrasi tetapi sudah menjadi perangkat desentralisasi. Jadi seluruh pembiayaannya yang semula bersumber dari APBN menjadi bersumber dari APBD. Kecamatan tidak lagi melaksanakan fungsi Kepala Wilayah sebagai implementasi dari penyelenggaraan Pemerintahan Umum, tetapi merupakan bagian dari Perangkat Daerah sebagaimana Perangkat Daerah lain hanya saja Kecamatan memiliki wilayah kerja tertentu. 72 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan pada era Otonomi Daerah ini telah dilakukan beberapa penyesuaian, yaitu diantaranya : memberikan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Balangan tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat , perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, memperbaiki dan melengkapi sarana prasarana kecamatan. Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan termuat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan. Di dalam Perda tersebut Kecamatan terdiri dari Seorang Camat, Sekretaris Camat dan 5 Seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Pelayanan Umum. Dalam penyelenggaraan tugas dan kewajibannya Camat memiliki kewenangan mengkoordinasikan seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan/pelayanan kemasyarakatan tehadap semua instansi yang ada di Kecamatanan baik instansi vertikal maupun UPTD (Dinas dan Lembaga Teknis Daerah lainnya).
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sejak 1 Januari 2001 penyelenggaraan Pemerintahan Desa sudah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan peraturan lama maka dalam menjalankan aktivitasnya Pemerintahan Desa (Kepala Desa) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat sedangkan setelah tahun 2001 Kepala Desa dalam menjalankan aktivitas tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada BPD (Badan Perwakilan Desa) sebagai badan legislatif Desa. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten Balangan telah mengeluarkan beberapa kebijakan, program dan kegiatan, . Di Kabupaten Balangan sampai tahun 2007 terdapat sejumlah 152 buah Desa/Kelurahan. Dalam upaya penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 yang secara khusus mengatur mengenai desa sebagai perwujudan daripada adanya Otonomi Desa, maka memberikan kewenangan bagi Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan semangat Otonomi Desa yang pada akhirnya akan berimplikasi dengan pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Balangan. ANALISA Proyeksi Peluang Semakin kencangnya issue tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang pada intinya memiliki 3 (tiga) 73 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
karakteristik utama yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan acuan yang tegas untuk memotivasi pelaksanakan program dan kegiatan secara benar dan terarah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terlebih dalam dua dasa warsa kedepan memungkinkan pemerintah kabupaten untuk melaksanakan fungsinya secara optimal dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang lebih canggih, efisien, dan efektif. Adanya amandemen atas UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No 32 Tahun 2004 didasari oleh terjadinya banyak salah persefsi tentang kewenangan di era otonomi daerah yang menjadikan keleluasaan yang diberikan berubah kontraproduktif. Dengan UU yang baru ini kesalahan tersebut diperbaiki supaya reformasi ini berjalan betul-betul pada substansinya.
Proyeksi Ancaman Semakin kencangnya arus globalisasi disamping menyajikan sejumlah peluang juga melahirkan ancaman yang mana diantaranya adalah tuntutan akan mutu pelayanan publik yang makin tinggi. Masuknya nilai-nilai dan paham-paham yang tidak sesuai, membahayakan bahkan berdampak pada motivasi disintegrasi mengharuskan pemerintah bekerja lebih keras memberikan perlindungan yang cukup serta pelayanan yang adil dan merata bagi segenap unsur masyarakat . Era otonomi daerah menutut kemandirian daerah dalam mengelola sendiri segenap potensi daerah dan sekaligus membiayai sendiri kegiatan-kegiatan yang dicanagkan. Proyeksi Permasalahan Meski secara tertulis aturan main penyelenggaraan pemerintahan sudah sangat baik namun permasalahan pada umumnya timbul karena terjadi inkonsistensi dalam pengimplementasian akibat kurangnya komitmen, tanggung jawab, dan keImanan pada Tuhan Yang Maha Esa dari aparatur. Masih rendahnya kualitas dan kredibilitas aparatur menyebabkan rendahnya pula mutu pelayanan publik yang diberikan, misalnya prosedur yang berbelit-belit, informasi yang tidak transparan dan tidak siap bagi publik yang membutuhkan. Euforia kebebasan yang terbawa sejak jaman reformasi menyebabkan salah persefsi akan otonomi daerah sehingga banyak menciptakan praktek korupsi, kolusi, dan nephotisme baru di tingkat daerah baik oleh eksekutif maupun pada legislatif. Interpretasi kemandirian daerah yang berlebihan menyebabkan sikap government-centris sehingga banyak peraturan-peraturan daerah yang tumpang tindih serta pungutan-pungutan yang berlebihan sehingga menyebabkan dampak disinsentif bagi masyarakat khususya dunia usaha. Rendahnya kinerja pelayanan serta inisiatif aparatur dalam melaksanakan tugas bisa terjadi karena belum memadainya kualitas 74 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
pendidikan dan pelatihan, ketidaksesuaian posisi dengan kompetensi, kurangnya motivasi karena ketidakjelasan informasi dan jenjang karir, tidak transparannya formasi, rekrutmen, promosi dan mutasi serta belum jelasnya penerapan reward and punishment sebagai kompensasi kinerja aparatur. Proyeksi Keberhasilan Agar terlaksananya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) maka penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Balangan harus berpatokan pada 3 karakteristik yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang mengandung unsur aspirasi, ketaatan atas asas dan hukum serta profesionalisme. Guna mewujudkan Transparansi, pemerintah harus bisa membuka akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi sesuai porsi dan kepentingan yang menjadi haknya —seperti tentang berbagai peraturan dan perundang-undangan, kebijakan dan tujuan kebijakan pemerintah dan lain-lain–dengan biaya yang minimal. Kebebasan arus informasi yang andal (reliable), memadai dan bertanggung jawab di bidang sosial, ekonomi, dan politik memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk melaksanakan haknya berpartisipasi memantau, mengontrol, dan menyampaikan aspirasinya bagi terjaganya kinerja birokrasi yang tinggi. Pemerintah beserta setiap jajarannya berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam mengelola sumbersumber yang dipercayakan ke tangannya. Akuntabilitas yang merupakan kapasitas suatu pemerintahan untuk bertanggung jawab secara sosial dan yuridis formal atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tugas harus terkandung didalam pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara periodik. Hal ini guna memastikan bahwa kekuasaan telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Demi terjaminnya keberhasilan proses pembangunan maka pemerintahan di masa depan harus benar-benar bersifat partisipasif. Belajar dari kegagalan masa lalu maka terujudnya partisifasi aktif masyarakat secara murni merupakan kunci bagi keberlangsungan pemerintahan yang baik. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (beneficiaries) atau objek belaka, melainkan agen pembangunan (subjek) yang mempunyai porsi yang penting. Sedangkan pemerintah adalah mitra masyarakat yang diorientasin untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi kepentingan masyarakat yang dinamis. PREDIKSI KONDISI PEMERINTAHAN Berdasarkan analisa peluang, ancaman, permasalahan dan syarat keberhasilan maka fungsi pemerintahan Kabupaten Balangan dimasa depan merupakan potret pemerintahan yang konsisten dengan tiga 75 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
prinsip utama yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang mengandung unsur aspirasi, ketaatan atas asas dan hukum serta profesionalisme. Semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, dilaksanaan melalui koordinasi agar terjadi keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu dinas dan antar dinas, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan melalui mekanisme yang jelas dan konsekuen telah berjalan dengan aktif dan dinamis. Aspirasi masyarakat sudah dapat terakomodasikan dalam kebijakan pemerintah kabupaten. Sejalan dengan keterbukaan yang makin luas, batas antar negara menjadi bukan penghalang bagi berlakunya nilai-nilai universal seperti kepastian hukum. Oleh karena itu kepastian hukum yang merupakan resultan dari hukum dan perundangan-undangan yang jelas dan tegas, serta diketahui publik di satu pihak, dengan upaya penegakan hukum yang efektif , konsisten, dan tanpa pandang bulu di pihak lain telah menjadi indikator kewibawaan pemerintahan beserta legitimasinya di hadapan rakyatnya, dan dunia internasional. Berjalannya mekanisme akuntabilitas memberikan arahan kejelasan dalam setiap tanggung jawab penyelenggaraan fungsi pemerintahan tentang siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa, dan apa yang dipertanggungjawabkan. Orientasi akan akuntabilitas ini maka telah tersusun kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme apa yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standar tersebut. Aparatur yang berkualitas, memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi serta profesional dan konsekuen dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya terujud dalam wajah birokrasi pelayanan yang prima. Aparatur bekerja sebagai mitra yang berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat secara proporsional bukan sebaliknya menjadikan dirinya sebagai birokrat atau aparat yang berada diatas masyarakat yang sedang membutuhkan. Perbaikan kinerja pemerintahan ini tentunya dibina secara bertahap, komprehensif dan sisstematis baik dibidang SDM aparatur termasuk taraf kesejahteraannya, kelembagaan dan ketatalaksanaannya, fasililitas dan pranata hukum dan peraturan yang bijak dan responsif terhadap perkembangan yang dinamis dan substansial.
76 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
BAB III VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah adalah merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat Visi, misi, dan Arah Pembangunan daerah. Dengan demikian RPJP disusun dengan memperhatikan potensi, permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat setempat. Oleh karena itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah disusun dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dalam kerangka nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan mengacu pada arah pembangunan sebagai berikut ; 1. Pembangunan ekonomi diarahkan kepada pemantapan sistem ekonomi nasional untuk mendorong kemajuan bangsa dengan ciri-ciri sebagai berikut. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten secara keseluruhan memperhatikan hak warga masyarakat serta kewajibannya untuk berperan dalam pembangunan. 3. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan pemerintahan daerah didasarkan pada otonomi yang luas. Pelaksanaan otonomi di daerah diupayakan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan dan memberdayakan potensi masyarakat lokal.
3.1. VISI Didasarkan pada kondisi daerah saat ini, tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun ke depan, dan dengan memperhatikan modal dasar yang dimiliki dengan segala kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan serta faktor-faktor strategis yang ada, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 - 2025 adalah: VISI : BALANGAN YANG MANDIRI DENGAN BERLANDASKAN OTONOMI DAERAH Visi Pembangunan Daerah 2005-2025 ini mengarahkan upaya pemerintah, masyarakat dan semua pihak di Kabupaten Balangan agar mampu berdiri sendiri tegak sejajar dengan daerah lain yang sudah maju dengan sekaligus memanfaatkan momentum otonomi daerah. Kabupaten Balangan yang Mandiri, digambarkan dengan kemudahan dalam akses terhadap kebutuhan-kebutuhan akan hak dasar, yang meliputi; pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kesempatan berusaha, dan rasa aman. Masyarakat Balangan dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan menguasai IPTEK, infrastruktur yang mantap dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan, sehingga mampu mensejajarkan diri dengan masyarakat yang sudah maju, berkedudukan yang sejajar dihadapan hukum, partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan, pendapatan perkapita yang tinggi dan merata, dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Balangan yang mandiri dapat diukur dari telah berjalannya roda pemerintahan daerah secara optimal dengan unsur kelembagaan daerah yang lengkap serta manajemen organisasi kelembagaan yang dikelola oleh aparatur dengan jumlah yang cukup dan berkualitas tinggi. Kabupaten Balangan dengan Berlandaskan Otonomi Daerah, digambarkan dengan pembangunan yang menerapkan sistem yang mengatur agar ketimpangan daerah tidak terjadi dan semakin melebar dengan indikator adanya penyerahan wewenang (desentralisasi) berbarengan dengan pelimpahah wewenang (dekonsentrasi) dan tugas perbantuan. Untuk mencapai visi kemandirian yang berlandaskan otonomi daerah maka perlu memperhatikan : Bahwa pembangunan daerah Kabupaten Balangan dalam 20 tahun mendatang harus memiliki sumber daya manusia yang handal, fondasi ekonomi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang dilaksanakan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap 78 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan.Pembangunan yang dilakukan memberikan kemakmuran lahir dan batin yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan penerapan otonomi daerah secara optimal dengan prinsip-prinsip good governance yaitu akuntable, jujur dan akomodativ yang didukung aparatur pemerintahan yang bersih. 3.2. MISI Misi merupakan sesuatu yang harus diemban agar tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, Misi adalah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi. Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Balangan tersebut, ditempuh Misi Pembangunan Kabupaten Balangan sebagai berikut. 1. Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan seluruh poten daerah dalam rangka mewujudkan SDM Balangan yang berdaya saing, dengan meningkatkan kualitas, mutu, pendidikan, keterampilan, kesehatan dan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mengedepankan perwujudan masyarakat balangan yang religius, berakhlak dan berbudaya, dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama, moral dan budaya yang dianut, tumbuh dan berkembang di masyarakat 2. Mewujudkan ketahanan ekonomi dengan berbasis kerakyatan dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan, dengan didukung oleh Sumber Daya Alam yang tersedia, pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang didukung SDM yang handal. 3. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh komponen yang didukung ketersediaan infrastruktur di berbagai bidang dan kawasan, dengan meningkatkan ketersediaan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur yang dapat memberikan kelancaran dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian, pergerakan orang, barang dan jasa. 4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance), serta penerapan kepastian hukum ditengah masyarakat, melalui peningkatan penerapan disiplin, perbaikan tata pemerintahan, dan gerakan sadar hukum ditengah masyarakat.
79 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
3.3.
ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG BALANGAN
Tujuan Pembangunan Daerah Tujuan Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025 adalah untuk menciptakan Kabupaten Balangan yang Mandiri berlandaskan Otonomi Daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seirama dengan RPJP Propinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 dalam mencapai Kalimantan Selatan yang Maju dan Sejahtera sebagai bagian dari pencapaian tujuan Pembangunan Nasional 2005-2025 yang mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil serta sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sasaran Pembangunan Daerah Indikator tercapainya Kabupaten Balangan yang Mandiri berlandaskan Otonomi Daerah dapat dilihat dari arah pencapain sasaran pokok pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang dari setiap misi, yaitu sebagai berikut : A. Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan seluruh poten daerah dalam rangka mewujudkan SDM Balangan yang berdaya saing, dengan meningkatkan kualitas, mutu, pendidikan, keterampilan, kesehatan dan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mengedepankan perwujudan masyarakat balangan yang religius, berakhlak dan berbudaya, dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama, moral dan budaya yang dianut, tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang ditunjukkan oleh : 1. Semakin meningkatnya daya saing dan kualitas Sumber Daya Manusia dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Semakin meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan dengan tercapainya indikator-indikator IPM di bidang Pendidikan dan Kesehatan. Tahapan dari pencapaian jangka panjang tersebut adalah sebagai berikut : Tahapan Pertama ; IPM diharapkan mencapai angka 68, dengan indikator bidang pendidikan tercapainya penuntasan wajib belajar 9 tahun, bidang kesehatan meningkatnya usia harapan hidup mencapai 64 tahun dan turunnya angka kematian ibu dan anak. Tahapan Kedua ; IPM diharapkan mencapai angka 72 dengan indikator pendidikan tercapainya wajib belajar 12 tahun dan membaiknya sarana dan prasarana pendidikan, dibidang kesehatan meningkatnya usia harapan hidup mencapai 66 tahun dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. 80 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Tahapan Ketiga : IPM diharapkan mencapai angka 74 dengan indikator pendidikan tercapainya wajib belajar 12 tahun dan peningkatan mutu pendidikan, di bidang kesehatan meningkatnya usia harapan hidup mencapai 68 tahun dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatan mutu kesehatan. Tahapan Keempat : IPM diharapkan mencapai angka 76 dengan indikator pendidikan tercapainya wajib belajar 12 tahun dengan meningkatnya mutu pendidikan dan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat, di bidang kesehatan meningkatnya usia harapan hidup mencapai 70 tahun dan kemudahan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat. Perwujudan Masyarakat Balangan yang religius, berakhlak dan berbudaya, dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama, moral dan budaya yang dianut, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Yang ditunjukkan oleh cerminan sikap masyarakatnya yang bermoral, beretika, berbudaya dan berkarakter yang berlandaskan nilai-nilai agama dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kaitan itu sasaran yang hendak dicapai dalam 20 tahun mendatang adalah: 1. Semakin meningkatnya fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan. 2. Semakin meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku dan etos kerja masyarakat dalam pembangunan. 3. Semakin meningkatnya pembinaan akhlak, sehingga dapat menghargai prestasi orang lain, yang menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan pembangunan. 4. Semakin meningkatnya kegiatan pembinaan spiritual yang benar menjadi program yang dilaksanakan secara kontinyu bahkan diformalkan di tingkat penyelenggara daerah dan masyarakat untuk mencapai sasaran berupa meningkatnya keimanan dan ketaqwaan, moral, kepedulian sosial, dan kesadaran berpolitik secara benar dan konstruktif. 5. Semakin mantapnya budaya masyarakat yang beradab, berharkat dan berjati diri dengan berlandaskan agama. B. Mewujudkan ketahanan ekonomi dengan berbasis kerakyatan dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan, dengan didukung oleh Sumber Daya Alam yang tersedia, pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang didukung SDM yang handal. ditunjukkan oleh : 1. Pertumbuhan ekonomi 2011-2015 (5,5 %), 2016-2020 (6 %) dan 2020-2025 (6,5 %), 2025-2030 (7 %) dengan pendapatan perkapita tahun 2007 sebesar Rp 12.347.846,- dan diharapkan 2030 sebesar Rp. 24.695.692,- atau jika kurs Rp. 10.000,- = US$ 1 maka sekitar US$ 2.469,5 dengan tingkat pemerataan 81 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
yang relatif baik dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen. 2. Semakin meningkatnya kemandirian pangan dan daya saing produk barang dan jasa Kabupaten Balangan yang berbasis ekonomi kerakyatan dan didukung sumber daya alam yang tersedia, pemanfaatan teknologi dan SDM yang handal. 3. Terkelolanya dan berdayagunanya sumber daya alam yang efektif dan efesien dalam pemanfaatan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat. 4. Semakin menurunnya angka pengangguran dan terserapnya angkatan kerja di daerah ini. Tahapan dari pencapaian jangka panjang tersebut adalah sebagai berikut : Tahap Pertama; peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar rata-rata 5,5 % dengan teridentifikasi, pemetaan potensi ekonomi dan dikembangkanya potensi ekonomi bagi kesejahteraan rakyat dan berkurangnya masyarakat miskin secara signifikan. Tahap Kedua; peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar rata-rata 6 % dengan peningkatan perbaikan sarana dan prasaran perekonomian untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah, meningkatnya kemandirian perekonomian daerah dan meningkatnya daya saing produk unggulan dan andalan daerah. Tahap Ketiga; peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar rata-rata 6,5 %, dengan berkembangnya sektor-sektor ekonomi andalan yang memberikan multiflier terhadap sektor – sektor lainnya, mulai menunjukkan kemampuan produk daerah untuk bersaing dengan produk andalan kawasan regional dan nasional. Tahap Keempat; peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar rata-rata 7 % dan terwujudnya stabilitas perekonomian daerah yang tumbuh dan berkembang dan telah mampu bersaing baik di kawasan regional maupun nasional. C. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh komponen yang didukung ketersediaan infrastruktur di berbagai bidang dan kawasan, dengan meningkatkan ketersediaan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur yang dapat memberikan kelancaran dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian, pergerakan orang, barang dan jasa. Yang ditunjukkan oleh : 1. Tersedianya infrastruktur perhubungan di berbagai bidang dan kawasan dengan jaringan yang terintegrasi satu sama lain, khususnya jalan, terminal, sistem inter dan antar modal di Kabupaten Balangan. 2. Tersedianya jaringan irigasi dan pengairan Kabupaten Balangan 82 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
3. Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, seperti listrik, air bersih, sanitasi dan lingkungan. 4. Terkelolanya SDA dan terkendalinya pembangunan yang sesuai dengan RTRW dan RUTRK. 5. Terpadunya sinkronisasi, koordinasi dan implementasi penyelenggaraan penataan ruang inter dan antar wilayah, antar pemerintahan dan antar bidang. Tahapan dari pencapaian jangka panjang tersebut adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya infrastruktur perhubungan di berbagai bidang dan kawasan dengan jaringan yang terintegrasi satu sama lain, khususnya jalan, terminal, sistem inter dan antar moda di Kabupaten Balangan melalui tahapan berikut : a. Tahap pertama adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi; Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik 30% dan 10 %, Peningkatan kondisi terminal 25 %, terminal lokal 60 %, untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi b. Tahap kedua adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi; Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik 35% dan 20 %, Peningkatan kondisi terminal 50 %, terminal lokal 75 %, terbentuknya sistem transportasi yang terpadu untuk mendukung percepatan ekonomi. c. Tahap ketiga adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi; Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik 40% dan 35 %, Peningkatan kondisi terminal 75 %, terminal lokal 80 %, terbentuknya sistem transportasi antar wilayah yang terpadu untuk mendukung percepatan ekonomi. d. Tahap keempat adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi; Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik masing-masing 50%, Peningkatan kondisi terminal 75 %, terminal lokal 85 %, terbentuknya sistem transportasi antar wilayah yang terpadu dan terbukanya akses perdagangan regional Banua Enam untuk mendukung percepatan ekonomi. 2. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan sarana jaringan irigasi dan pengairan Kabupaten Balangan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan tahapan pencapaian sebagai berikut : a. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana jaringan irigasi dan pengairan Kabupaten Balangan 30 %. b. Tahap kedua adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana jaringan irigasi dan pengairan Kabupaten Balangan 50 %. 83 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
c. Tahap ketiga adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana jaringan irigasi dan pengairan Kabupaten Balangan 75 %. d. Tahap keempat adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana jaringan irigasi dan pengairan Kabupaten Balangan 90 %. 3. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan sarana perumahan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan tahapan pencapaian sebagai berikut : a. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perumahan 50 %. b. Tahap kedua adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perumahan 65 %. c. Tahap ketiga adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perumahan 75 %. d. Tahap keempat adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perumahan 85%. 4. Terwujudnya pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan pencapaian sebagai berikut : Tahap Pertama tercapainya pemetaan dan profil potensi sumberdaya alam yang besar, revisi tata ruang yang akurat, terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis, terciptanya budaya kelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat dan semakin tertatanya pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pembangunan Tahap Kedua dengan terukurnya potensi SDA di Kabupaten Balangan, terciptanya kondisi pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan dan sesuai tata ruang. Tahap Ketiga terpenuhinya dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan. Tahap Keempat pemanfaatan sumberdaya alam sesuai prinsip dan selaras dengan kelestarian lingkungan hidup yang didukung dengan kepastian hukum dalam pelestarian hutan dan lingkungan sehingga terpeliharanya kualitas lingkungan hidup sesuai standar yang berlaku. 5. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan sarana Kawasan Kota Paringin dengan terwujudnya Kota Rantau yang berkualitas dan tertatanya ruang dengan tahapan pencapaian sebagai berikut : a. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana Kawasan Kota Paringin dan pengaturan tata ruang 90 % b. Tahap kedua adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana Kawasan Kota Paringin 100% dan pengaturan tata ruang 95 %
84 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
c. Tahap ketiga adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana pengaturan tata ruang 100 % bagi Kawasan Paringin. d. Tahap keempat adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana Kawasan Kota Paringin dan tata ruang. D. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance), serta penerapan kepastian hukum di tengah masyarakat, melalui peningkatan penerapan disiplin, perbaikan tata pemerintahan, dan gerakan sadar hukum ditengah masyarakat. 1. Ditunjukkan melalui terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih berwibawa, profesional dan bertanggung jawab yang diwujudkan melalui birokrasi yang efisien dan efektif serta pelayanan yang prima. 2. Terciptanya penegakan dan penerapan kepastian hukum di tengah masyarakat, gerakan disiplin dan sadar hukum bagi masyarakat. Tahapan pencapaian jangka panjang yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang politik, pemerintahan dan hukum sebagai berikut : Tahap Pertama melalui terwujudnya penerapan otonomi daerah dengan kepastian hukum berdasarkan indikator; terciptanya pemerintahan yang akuntabel, tersedianya perangkat hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, penerapan penegakan hukum dan peraturan daerah, penerapan budaya hukum pada pemerintahan daerah dan masyarakat. Tahap Kedua melalui terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa dengan indikator; penerapan prinsip transparansi melalui ketersedian dan kemudahan dalam akses data dan informasi serta ketersediaan media informasi dan komunikasi, tercapainya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap pembangunan daerah dan tersalurnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Tahap Ketiga melalui terwujudnya penerapan penegakan hukum, budaya hukum, dan pemerintahan yang akuntabilitas. Tahap Keempat melalui terciptanya kepastian hukum, transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Arah Pembangunan Daerah Untuk mencapai Kabupaten Balangan yang Mandiri dengan berlandaskan Otonomi Daerah yang diinginkan, Arah Pembangunan Jangka Panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang dengan menjabarkan visi dan misi Kabupaten Balangan sebagai berikut : 85 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
A. Mewujudkan SDM Balangan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, Pembangunan SDM sangat penting dan menentukan dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Balangan yang religius dan sejahtera dalam menghadapi persaingan di era globalisasi. Perwujudan SDM Balangan yang berdaya saing harus diarahkan untuk menjadi SDM yang berkualitas yang memiliki kemampuan, keterampilan, etos kerja, menguasai IPTEK dan memiliki IMTAQ. Arah pembangunan ini harus ditopang oleh pembangunan sektor pendidikan dan sektor kesehatan yang dapat terakses oleh seluruh masyarakat secara merata di Kabupaten Balangan. Dengan SDM yang baik dan berdaya saing akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya tingkat kemiskinan. Peningkatan mutu pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal dengan terjangkaunya biaya pendidikan dan mudahnya akses pendidikan bagi masyarakat. Sedangkan pembangunan sektor kesehatan diarahkan peningkatan fasilitas kesehatan dan meningkatnya layanan kesehatan dan terjangkaunya biaya kesehatan, khusus masyarakat miskin diupayakan agar tidak ada biaya pendidikan dan kesehatan. Untuk mewujudkan SDM yang berdaya saing maka pembangunan daerah dalam jangka panjang diarahkan untuk : 1. Peningkatan mutu dan akses pendidikan bagi masyarakat yang di arahkan untuk a) penyuksesan wajib belajar 9 tahun, b) peningkatan penyediaan dan perbaikan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidikan, c) peningkatan penyediaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan dan pendidikan non formal, d) peningkatan kualifikasi, sertifikasi, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidikan, e) penyempurnaan manajemen pendidikan, peningkatan kualitas kurikulum dan perbaikan kesejahteraan tenaga pendidik. 2. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Pembangunan kesehatan masyarakat perlu didukung peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, upaya promotif dan preventif, penyediaan fasilitas kesehatan melalui pembangunan RSUD, revitalisasi puskesmas setiap kecamatan, revitalisasi polindes/puskesdes, bidan di desa, kegiatan posyandu yang berkesinambungan, deteksi dini terhadap semua kasus kesehatan secara efektif dan efesien. 3. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan yang diarahkan pada pemberdayaan perempuan, pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak, penurunan eksploitasi dan diskriminasi perempuan dan anak. 86 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
4. Pembangunan pemuda yang diarahkan pada peningkatan partisipasi dalam pembangunan, peningkatan kemampuan dan kualitas pemuda, peningkatan budaya dan prestasi pemuda pada bidang keolahragaan. 5. Pembangunan SDM dengan ditandai adanya peningkatan IPM dan pertumbuhan penduduk yang seimbang NRR (net reproduction rate) sama dengan 1 dan TFR (total fertilitas rate) sama dengan 2,1, sehingga terkendalinya pertumbuhan penduduk. 6. Pembangunan keagamaan dan kebudayaan yang diarahkan untuk;a) peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kerukunan beragama, b) mengembangkan modal sosial dan kecintaan pada budaya daerah. Mewujudkan kondisi masyarakat dengan SDM yang berdaya saing dibarengi dengan suasana masyarakat yang religius, berakhlak dan berbudaya, dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama, moral dan budaya yang dianut, tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka pembangunan daerah jangka panjang diarahkan : a) Meningkatkan fungsi, peran dan kualitas agama sebagai landasan moral, budaya dan etika dalam pembangunan. b) Pemantapan martabat, karakter dan jati diri masyarakat Balangan yang religius, kebersamaan, beretos kerja tinggi yang mampu merespon pembangunan di era modernisasi dan globalisasi. c) Peningkatan dan pengembangan budaya inovatif, kreatifitas yang berlandaskan penguasaan IPTEK dengan mewujudkan keseimbangan aspek material, spritual dan emosional. B. Mewujudkan perekonomian daerah yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan, adil dan merata. Salah satu indikator keberahasilan pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara stabil, berjalan berkesinambungan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang terkait dengan kemampuan menghadapi persaingan. Perekonomian daerah yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan terkait dengan sistem produksi, distribusi, dan pemasaran dengan memperhatikan produk andalan dan berbasis kerakyatan agar tercipta pemerataan pembangunan. Untuk mewujudkan perekonomian daerah yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan maka pembangunan daerah jangka panjang diarahkan : a) Menjaga pertumbuhan ekonomi yang selalu positif dengan mewujudkan perekonomian yang adil dan merata. b) Pengembangan kawasan tertinggal dan terpencil agar dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih cepat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi wilayah. 87 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
c) Mengembangkan perekonomian perdesaan melalui pengembangan agropolitan, peningkatan SDM perdesaan, peningkatan jaringan infrastruktur perdesaan, dan terbukanya akses pasar. d) Peningkatan kemitraan antar daerah dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetetif masing-masing daerah serta penggunaan sumber daya yang saling berbagi (resource sharing). e) Revitalisasi peran koperasi, kelembagaan ekonomi dan UMKM dalam memperkuat basis ekonomi daerah dan peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan produktivitas. f) Peningkatan efesiensi, modernisasi, dan nilai tambah di sektor pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan. g) Perlindungan terhadap perekonomian daerah melalui memperkokoh sistem distribusi barang dan jasa, ketersediaan bahan pokok, kesadaran penggunaan produk lokal, terjaminya kepastian berusahan, sistem perdagangan dan persaingan yang sehat. h) Memperkuat perekonomian daerah dengan berbasis kerakyatan dengan mengedepankan pengembangan daya saing produk daerah, i) Pengembangan perekonomian daerah dengan optimalisasi pemanfaatan SDA dan SDM yang tersedia yang berkelanjutan. 1. Pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan. 2. Pendayagunaan SDA yang efektif dan efisien dalam rangka pemanfaatan yang berkeadilan dan berkelanjutan. 3. Pemanfaatan SDA secara rasional, optimal, efisien dan seimbang. 4. Rehabilitasi lingkungan dan fungsi lahan yang telah rusak. 5. Pelestarian kekayaan dan keragaman jenis SDA, 6. Peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan SDA. j) Keberpihakan pada pengembangan ekonomi lokal yang mandiri dan berdaya saing. k) Pengembangan produk andalan, sarana permodalan, dan iklim berusaha yang kondusif. l) Pengembangan sentra industri, perdagangan dan pertanian dalam arti luas yang dapat menopang perekonomian daerah. m) Pengembangan perekonomian yang didukung oleh pemantapan sarana dan prasarana pendukung perekonomian daerah. C. Mewujudkan Pelayanan yang Prima kepada Masyarkat Ketersediaan Infrastruktur di berbagai Bidang dan Kawasan,
dan
Untuk mendukung pencapai sasaran pembangunan di segala bidang harus didukung oleh pelayanan prima dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Pencapaian sasaran pembangunan dalam mewujudkan pelayanan prima dan ketersediaan infrastruktur di berbagai bidang dan kawasan maka pembangunan daerah dalam jangka panjang selama 20 tahun ke depan diarahkan : 88 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
a) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas dengan arah kebijakan : pelaksanan pendidikan wajar 9 th, akses pendidikan bagi masyarakat miskin, tertinggal, dan penyandang cacat. b) Peningkatan akses kesehatan yang berkualitas dengan arah kebijakan : peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas, peningkatan kuantitas dan kualitas paramedis, pengembangan jaminan kesehatan, meningkatkan sosialisasi kesehatan dan lingkungan dengan pola hidup sehat, pendidikan kesehatan usia dini dan meningkatkan pemerataan kualitas dan fasilitas kesehatan. c) Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta penataan sistem perlindungan dan jaminan sosial. d) Peningkatan kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam menopang perekonomian daerah. e) Pembangunan infrastruktur yang mendorong transaksi perekonomian. f) Peningkatan dan pengembangan jaringan transportasi dengan manajemen terarah dan berkesinambungan. 1. Meningkatkan pelayanan transportasi, 2. Pengembangan jaringan transportasi inter dan antar moda, 3. Tersedianya payung kebijakan di bidang transportasi melalui peraturan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendukung pembangunan dalam arti luas. g) Peningkatan akses dan layanan ketenagalistrikan dan air bersih, peningkatan pengelolaan sumber air dan jaringan irigasi di kawasan Kabupaten Balangan. h) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak, berkelanjutan, lingkungan yang sehat, dan pengembangan kelembagaan dalam perumahan dan permukiman. i) Penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. D. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijaksana dan Ramah Lingkungan a) Pengelolaan SDA dengan prinsip pembangunan yang bernilai tambah, memiliki daya dukung dan memperhatikan kelestarian lingkungan. b) SDA terbarukan harus dikelola dan dimanfaatkan dengan rasional, optimal, efesien, dan bertangung jawab. Sedangkan SDA tak terbarukan diarahkan berproduksi dengan nilai tambah yang optimal. c) Pengelolaan sumber daya air diarahkan menjamin keberlanjutan daya dukung, mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan dan kebutuhan. d) Memperhatikan dan mengelola SDA, perbaikan kelembagaan, peningkatan kesadaran masyarakat, diversifikasi produk dan 89 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
inovasi hasil sumber daya alam dengan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan. E. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance), serta penerapan kepastian hukum ditengah masyarakat, Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance), serta penerapan kepastian hukum di tengah masyarakat, pembangunan daerah jangka panjang diarahkan : a) Peningkatan dalam penanggulangan praktek KKN dan penyalahgunaan wewenang di daerah; 1. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance), dalam berbagai tingkatan pemerintahan dan semua aktivitas pemerintahan. 2. Memberikan penghargaan dan sanksi yang proporsional terhadap kinerja aparatur daerah, 3. Peningkatan pengawasan dengan efektivitas sinergi pengawasan internal, eksternal dan masyarakat. 4. Peningkatan pemberdayaan aparat, dunia usaha, dan masyarakat untuk bersama-sama memberantas KKN. b) Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan administrasi pemerintahan. c) Peningkatan transparansi, partisipasi, mutu layanan, dan kapasitas masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pembangunan di daerah. d) Peningkatan dan pengembangan sikap disiplin masyarakat, sadar hukum dan penegakan hukum di daerah. e) Peningkatan penerapan kepastian hukum ditengah masyarakat. f) Penataan proses politik melalui peningkatan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik, komitmen politik yang tegas, pengembangan budaya politik dan penghormatan HAM. g) Peningkatan peranan komunikasi dan informasi bagi masyarakat. h) Pembangunan dan pemantapan jati diri daerah melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktulisasi tata nilai budaya serta budaya inovatif yang berorientasi IPTEK dengan keseimbangan aspek material, spritual dan emosional dalam kerangka peningkatan harkat dan martabat dan peradaban.
90 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
BAB IV PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 20102029 memberikan visi, misi, dan arah penyelenggaraan pembangunan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Propinsi Tahun 2010-2029 yang selanjutnya akan diacu Bupati/Kepala Daerah Balangan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Balangan Tahun 2010-2029 sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pemerintan yang sedang berjalan dimana RPJMD merupakan landasan dan referensi bagi disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Balangan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010-2029 secara esensi menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan aparat pemerintah termasuk DPRD. Untuk itu perlu dalam proses pelaksanaannya perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan dalam RPJPD Kabupaten Balangan 2010-2029 maka dapat dilakukan melalui forum MUSRENBANGDA. 2. Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJP Kabupaten Balangan 2010-2029 dengan sebaik-baiknya; 3. Bupati Kabupaten Balangan dalam menetapkan visi, misi dan arah pembangunan berkewajiban untuk berpedoman kepada RPJP Kabupaten Balangan 2010-2029 untuk selanjutnya visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Balangan nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD; 4. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah;
Mengingat urgensi RPJPD bagi keberlangsungan pembangunan Balangan dalam jangka panjang dan karena ketidakterkaitannya pada kepentingan politik sehingga semata-mata hanya ditujukan bagi penyelenggaraaan pembangunan dan pelayanan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan seutuhnya maka terkandung tanggung jawab untuk menjaga dan menjamin implementasinya dilapangan. Oleh karena itu implementasi RPJP ini perlu didukung dengan : (1) Komitmen dari kepemimpinan kepala daerah yang kuat dan demokratis (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah (3) keberpihakan kepada rakyat dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif. Kinerja yang baik dan konsistensi seluruh aparat pemerintah serta pihak-pihak lain yang menjadi mitranya menjadi paduan uyang konstruktif untuk mencapai tujuan pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Balangan yang Sejahtera, Maju, Mandiri dan Berkelanjutan, Religius, Aman, Damai, Sentosa, Adil serta Demokratis berlandaskan otonomi daerah. Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, Bupati Balangan, Sekretariat Daerah, dinas-dinas, badan-badan, kantorkantor, dan kecamatan dalam jajaran organisasi pemerintah Kabupaten Balangan, masyarakat, dan sektor swasta berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Balangan 2010-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Balangan, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kabupaten Balangan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah Kabupaten Balangan, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Balangan. Diatas segalanya kita tentunya berharap dengan pelaksanaan pembangunan yang teratur (by design) dibarengi kesungguhan seluruh pihak yang saling bahu-membahu mendukungnya diperkenankan Allah untuk mencapai hasil yang terbaik. Amiin.
92 Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Daftar Isi Halaman DAFTAR ISI
.......................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL .....................................................................................................
v
PENDAHULUAN .....................................................................................................
I-1
1.1. Latar Belakang .................................................................................................... 1.2. Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 1.3. Landasan Hukum ................................................................................................ 1.4. Hubungan RPJP Kabupaten Balangan Dengan Dokumen Perencanaan Lain..... 1.3. Sistematika Penulisan...........................................................................................
I-1 I-2 I-2 I-3 I-3
KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KABUPATEN BALANGAN
..............................................................................
II-4
2.1. Kondisi Dan Analisis ......................................................................................... 2.1.1. Geomorfologi Dan Lingkungan Hidup .................................................. Keadaan Wilayah. ............................................................................. Kondisi Sampai Saat Inii................................................................... Prediksi Kondisi Geomorpologi........................................................
II-4 II-4 II-4 II-5 II-7
2.1.2. Demografi.............................................................................................. Kondisi Sampai Saat Ini.................................................................... Pendidikan......................................................................................... Kesehatan.......................................................................................... Prediksi Kondisi Demografi..............................................................
II-8 II-8 II-9 II-11 II-16
2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam......................................................... 2.1.3.1. Makro Ekonomi........................................................................ Kondisi Sampai Saat Ini ................................................... Proyeksi Peluang .............................................................. Proyeksi Ancaman ............................................................ Proyeksi Permasalahan ..................................................... Proyeksi Keberhasilan ...................................................... Prediksi Kondisi Makro Ekonomi ....................................
II-17 II-12 II-17 II-19 II-19 II-20 II-20 II-22
2.1.3.2. Pertanian ................................................................................... 2.1.3.2.1. Tanaman Pangan.......................................................... Luas Lahan dan Pemanfaatan..................................... Produksi......................................................................
II-23 II-24 II-24 II-24
ii
Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Produktivitas .............................................................. Proyeksi Masalah .......................................................
II-25 II-25
2.1.3.2.2. Perkebunan................................................................... Luas Lahan dan Pemanfaatannya ............................... Produksi dan Produktivitas.........................................
II-24 II-26 II-26
2.1.3.2.3. Peternakan..................................................................... Lahan Pengembangan ....................................................... Populasi Ternakan ............................................................ Produksi ........................................................................... Konsumsi .......................................................................... Penyakit Hewan ................................................................ Analisis ............................................................................
II-26 II-26 II-27 II-27 II-27 II-27 II-27
2.1.3.2.4. Perikanan ...................................................................... Lahan Pengembangan ..................................................... Benih ................................................................................ Sumberdaya Manusia ....................................................... Analisis ............................................................................
II-31 II-31 II-32 II-32 II-32
2.1.3.2.5. Kehutanan ..................................................................... Kondisi Samapai Saat Ini ................................................ Analisis ............................................................................ Prediksi Kondisi Kehutanan ............................................
II-34 II-34 II-34 II-41
2.1.3.2.6. Agribisnis...................................................................... Sub-Sistem Agribisnis Hulu (UP – Strem) ...................... Sub-Sistem Agribisnis Budidaya (ON – FARM) ............ Sub-Sistem Pengolahan ................................................... Sub-Sistem Pemasaran ..................................................... Sub-Sistem Penunjang ..................................................... Analisis ...........................................................................
II-43 II-43 II-43 II-44 II-44 II-44 II-44
2.1.3.3. Industri........................................................................................ Kondisi Sampai Saat Ini ................................................... Analisis ............................................................................. Prediksi Kondisi Industri ..................................................
II-46 II-46 II-47 II-49
2.1.3.4. Sumber Daya Alam Dan Lingkungan......................................... Kondisi Sampai Saat Ini ................................................... Analisis ............................................................................. Sumber Daya Mineral....................................................... Sumber Daya Hutan.......................................................... Sumber Daya Air ..............................................................
II-49 II-49 II-50 II-50 II-51 II-52
2.1.4. Sosial Budaya Dan Politik.....................................................................
II-54
iii
Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Kondisi Sampai Saat ..................................................................... Analisis ..........................................................................................
II-55 II-56
2.1.5. Sarana dan Prasarana............................................................................. Transportasi Darat ........................................................................ Irigasi .......................................................................................... Perumahan dan Permukiman ......................................................... Kondisi Sampai Saat Ini ................................................................ Analisis .......................................................................................... Prediksi Kondisi Sarana Dan Prasarana.........................................
II-58 II-58 II-59 II-59 II-60 II-62 II-67
2.1.6. Pemerintahan......................................................................................... Kondisi Sampai Saat Ini ............................................................... Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah......................................... Penyelenggaraan Koordinasi ......................................................... Penyelenggaraan Perencanaan dan Program ................................. Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Bawahan................... Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan .................................. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan .......................... Analisis .......................................................................................... Prediksi Kondisi Pemerintahan......................................................
II-68 II-70 II-70 II-71 II-71 II-72 II-72 II-73 II-73 II-75
VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN....................................................................................
III-77
3.1. Visi............... ...................................................................................................... 3.2. Misi............... ..................................................................................................... 3.3. Arah Pembangunan Jangka Panjang Balangan............... ................................... Mewujudkan SDM Balangan Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi .............................................................................. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan, Adil dan Merata .......................................... Mewujudkan Pelayanan Yang Prima Kepada Masyarakat dan Ketersediaan Infrastruktur di Berbagai Bidang dan Kawasan................. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Bijaksana dan Ramah Lingkungan .......................................................... Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa (GOOD GOVERNANCE), Serta Penerapan Kepastian Hukum Ditengah Masyarakat..................................................................
III-78 III-79 III-80
PENUTUP................................................................. ................................................. DAFTAR PUSTAKA
iv
III-86 III-87 III-88 III-89
III-90 IV-91
Rancangan RPJP Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
Daftar Tabel Halaman
Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Balangan Menurut Kecamatan Tahun 2009 ........
II-4
Tabel 2. Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Balangan Tahun 2003 dan 2007 ( jiwa Dalam Persen ) ................................................
II-9
Tabel 3. Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Balangan Tahun 2003 dan 2007 ( Dalam jiwa )...........................................................
II-9
Tabel 4. Struktur Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2005 dan 2007 Dalam Persen ( Dengan Pertambangan dan Minyak Bumi )........................
v
II-17
Z
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR .... TAHUN 2010
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2005-2025
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR TAHUN 2010
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2005-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencananaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun. b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksana Rencana Pembangunan Daerah dan dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 050/20201SJ tentang petunjuk penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, dalam rangka pengintegrasian Perencanaan Pembangunan Daerah dalam sistem Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten wajib menyusun RPJPD
yang memuat Visi, misi dan arah Pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan tahun 2005-2025. Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembantukan daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 12. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan.
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah. 18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. 19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. 20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan. 21. Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BALANGAN 20052025. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Balangan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan. 3. Bupati adalah Bupati Balangan. 4. DPRD Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan. 5. Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan. 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2010 - 2015 8. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat RKPD daerah adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun 2011 BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH Pasal 2 (1) RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 merupakan penjabaran dari RPJP Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten. (2) RPJPD Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah Kabupatern/Kota. (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan Program Bupati/Walikota. (4) RPJMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten. (5) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan nasional, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode jabatan Bupati berikutnya. (6) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran dan Belanja Daerah tahun pertama periode jabatan Bupati berikutnya.
Pasal 3 RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dai Peraturan Daerah ini. BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN PASAL 4 Dalam hal terjadi keadaan darurat (Force Majeur) disebabkan oleh bencana alam atau hal-hal lain yang bersifat tidak terduga, Gubernur dapat menetapkan perubahan RPJPD 2005-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 5 (1) RPJMD Kabupaten/kota yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJPD Kabupaten /kota yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksananya diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Paringin Pada tangal.......2010
BUPATI BALANGAN
H. SEFEK EFFENDIE Diundang di Paringan Pada tanggal ......2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
Drs. H. M. RIDUAN DARLAN, M.Si LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2010 NOMOR .....
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR ...... TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2005-2025 I.
UMUM Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan 20052025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan 20052025 menjadi acuan bagi semua SKPD dam Kecamatan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten yang memuat visi, misi dan program Bupati. Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) hurup e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2010 NOMOR .......
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR ….. TAHUN 2010 TANGGAL …………….
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2005-2025
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
