BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Keamanan dan ketertiban adalah satu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari. Masyarakat itu sesungguhnya manusia baik sebagai perorangan atau kelompokkelompok manusia yang telah berhimpun untuk berbagai keperluan atau tujuan. Untuk memenuhi berbagai keperluan atau tujuan manusia didalam hubungan masyarakat atau pergaulan perlu berinteraksi antar manusia dan kelompok yang saling membutuhkan dan tergantung satu sama lain. Agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik dibutuhkan aturan-aturan atau kaidahkaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain serta memberikan rasa aman, tertib dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila ketertiban dan keamanan dapat terwujud dengan baik sesuai harapan, masyarakat dapat beraktifitas dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari demi meningkatkan kesejahteraannya. Kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu di kawali oleh alat negara atau aparat Negara yang ditugaskan menurut undang-undang dan atau peraturan dibawahnya seperti Peraturan Daerah. Aparat berfungsi mengawal aturan-aturan pada umumnya dan pada khususnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta memberikan perlindungan dalam kehidupan masyarakat.
1.2
Landasan Hukum
Untuk Pemerintah Daerah aparat yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kepada :
1
a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat. b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja g. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasrya h. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja
1.3
Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Maksud Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya ini adalah sebagai pedoman, landasan dan arah dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
1.3.2 Tujuan
Perencanaan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya untuk penyusuna Strategis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya berupa Program dan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah di Kaupaten Dharmasraya selama tahun 2015 dengan tujuan : 1. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta memberikan perlindungaan kepada masyarakat.
2
2. Mewujudkan sikap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Daerah dan
Peraturan
Kepala
Daerah
lainnya
dalam
menunjang
keberhasilan
penyelenggaraan Otonomi Daerah. 3. Melakukan pengawasan dan pengamanan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melakukan penindakan kepada masyarakat dan badan hukum lainnya yang melanggar Peraturan Daerah. 4. Membantu Kepala Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban dan berupaya sebagai mediator dalam penanganan berbagai masalah baik perorangan, kelompok agar masyarakat dapat hidup tentram dan sejahtera.
3
1.4
Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 ini disusun secara sistematis yang terdiri dari : BAB I. PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
BAB II.
2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 dan Capaian Renstra
2.2
Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya
2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III.
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1
Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2
Tujuan dan Sasaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya
3.3
Program dan Kegiatan
BAB IV.
PENUTUP
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2014 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dari APBD Kabupaten Dharmasraya. Secara keseluruhan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya berjalan sesuai rencana. Namun ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target seperti dibawah ini : 1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. a. Pengiriman peserta Diksar Pol PP dari target yang direncanakan 2 personil, tidak terlaksana disebabkan personil Satpol PP tidak bersedia untuk dikirim ke Secata B Padang Panjang. Kegiatan ini difasilitasi oleh Satpol PP Provinsi Sumatera Barat. b. Pengiriman Peserta Diklat PPNS. Dari target yang direncanakan 2 orang terealisasi 1 orang, hal ini disebabkan kuota dari Dirjen PUM yang difasilitasi oleh Satpol PP Provinsi Sumatera Barat untuk Kabupaten Dharmasraya hanya tersedia untuk 1 orang personil. 2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. a. Pelatihan Linmas Nagari. Dari rencana 104 personil linmas yang diambil 2 orang per Nagari terealisasi 58 orang personil. Tidak tercapainya target disebabkan tidak semua personil Linmas dari nagari-nagari yang memenuhi undangan untuk mengikuti pelatihan. b. Pelatihan Dalmas Pol PP. Dari rencana 50 personil yang akan dilatih terealisasi 38 personil. Hal ini disebabkan ada beberapa orang personil Dalmas Satpol PP tidak bisa mengikuti pelatihan karena sakit. c. Patroli Rutin Satpol PP. Dari target 48 kali teralisasi 15 kali, hal ini disebabkan kegiatan yang banyak dan kurangnya personil untuk melaksanak Patroli. Selain itu Patroli ini sering tergantikan oleh kegiatan Operasi Pekat. 5
3. Program
Pemberantasan
Penyakit
Masyarakat.
Kegiatan
Operasi
Pemberantasan Penyakit Masyarakat, Keputusan Bupati IMB dan DMJ. Kegiatan ini secara keseluruhan belum terlaksana dengan maksimal dan belum mencapai target. Hal ini disebabkan kurang personil dan kurangnya kerjasama antar SKPD terkait. Selain itu belum adanya Perda Maksiat membuat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya masih berpegang pada Perda Maksiat Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian Operasi Penegakan Perda Pemberantasan Pekat akan tetap dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya secara intens. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 tergambar pada tabel dibawah ini :
6
2.2. Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Dalam
menyelenggarakan
fungsi
dan
tugas
pokok
untuk
mewujudkan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Dharmasraya, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercakup dalam Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dengan kegiatan Operasi Penertiban Pekat, Perda, Keputusan Bupati IMB dan DMJ secara keseluruhan dapat terlaksana walaupun belum memenuhi target. Hal ini disebabkan Sumber Daya Manusia yang masih kurang terutama PPNS di Satpol PP yang sangat berperan dan penting sekali sebagai payung hukum operasi penegakan Perda. Patroli Rutin adalah keluaran dari SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang baru terbit pada tahun 2014. Sehingga pelaksanannya belum dapat mencapai hasil maksimal namun secara kwalitas telah dapat dilaksanakan dengan baik. Petugas Satlinmas di Nagari berjumlah 1084 orang. Ditargetkan setiap tahun dilaksanakan pelatihan bagi personil Linmas Nagari sebanyak 104 orang yang diambil dari 2 orang per nagari. Kegiatan ini merupakan tahun pertama tahun 2014 dan yang memenuhi undangan pe;atihan sebanyak 58 orang. Kegiatan-kegiatan tersebut diatas akan terus dilaksanakan setiap tahun sehingga terjadi keberlanjutan dan memenuhi standar keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Dharmasraya. Juga akan menjadikan seluruh personil Linmas Nagari dapat mengikuti pelatihan Linmas Nagari yang merupakan hak dari Linmas Nagari tersebut sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Secara keseluruhan Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya tergambar pada tabel berikut :
7
2.1 Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2016 merupakan tahun kedua kepemimpinan Persiden Joko Widodo-Yusuf Kala dengan Program Nawacitanya, merupakan tahun yang semakin berat dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dan juga merupakan tahun untuk peningkatan pencapaian dari Program Nawacita tersebut. Satpol PP Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 mempunyai agenda yang tidak banyak berubah. Sebagai aparatur penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum akan mendukung keamanan dan ketertiban Kabupaten Dharmasraya demi keberlanjutan Program dan Agenda Pembangunan Kabupaten. Tahun 2016 ada beberapa kegiatan baik berskala Nasional maupun kabupaten yang akan dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya yang membutuhkan pengamanan seperti Kegiatan Tour De Singkarak, Pengamanan Hari Raya, Pengamanan Hari Besar Nasional serta kegiatan situasional lainnya. Satpol PP Kabupaten Dharmasraya semakinn siap dan semakin profesional dalam pelaksanaan tugas dimasa-masa yang akan datang.
8
2.2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam setiap penyusunan rencana kerja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya selalu melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk mengakomodir semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan ini disesuaikan dengan target yang akan dicapai/ direncanakan sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Dharmasraya yang telah disusun. Ada satu kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya yang tidak tercantum pada Renstea yaitu kegiatan Pengawasan Kebisingan dan Gangguan dari kegiatan Masyarakat. Inti dari kegiatan ini adalah Patroli Rutin Satpol PP yang ada pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan Pengawasan Kebisingan dan Gangguan dari kegiatan Masyarakat atau Patroli Rutin Satpol PP ini mulai dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2013.
9
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap pembangunan baik dari atas kebawah (Top-down) atau dari bawah ke atas (Bottom-up). Menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Dalam tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah, ada satu tahapan yaitu pelaksanaan musrenbang. Baik Musrenbang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Musrenbang Desa, dimana di Sumatera Barat dikenal dengan nama Musrenbang Nagari. Dari Musrenbang Nagari Kabupaten Dharmasraya belum ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk tahun 2016. Namun demikian Program dan Kegiatan Satpol PP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 tetap akan menyentuh masyarakat nagari terutama dibidang keamanan dan ketenteraman masyarakat.
10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148) : “ Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”. Dengan demikian Polisi Pamong Praja mempunyai 2 peran yaitu : a. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat b. menegakkan Peraturan Daerah
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Tujuan adalah merupakan implementasi penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu yang akan datang. Dari misi yang telah ditetapkan makan tujuan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah : 1. Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia personil Polisi pamong Praja dalam menangani gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah dan keputusan Bupati 2. Meningkatnya kesadaran baik aparatur pemerinyah maupun masyarakat akan pentingnya hidup rukun, tertib, aman dan damai serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat secara tepat, efektif, efisian, jujur dan adil bagi yang terkena gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
11
3.3. Program dan Kegiatan 3.1.1. Program
Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya tahun 2015 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Dayan Aparatur 5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal 7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
3.1.2 Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja g. Penyediaan Alat Tulis Kantor h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-undangan l. Penyediaan Makan dan Minum m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah n. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemerliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor c. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 12
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal 5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan a. Penyiapan Tenaga Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan b. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan c. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat d. Pengendalian Keamanan Lingkungan 6.Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal b. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan c. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah. 7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) a. Kegiatan Operasi Penertiban Pekat, Perda, Keputusan Bupati, IMB dan DMJ
13
BAB IV PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2016 yang dirumuskan dan disusun sebagai pedoman, patron dan arah dalam melaksanakan serta menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Dharmasraya. Sangat disadari bahwa keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tergantung pada ketaatan terhadap rumusan yang telah dituangkan dalam rencana kerja ini disamping itu yang tak kalah pentingnya adalah partisipasi semua pihak, utamanya pimpinan selaku pelaku pengambil kebijakan baik yang menyangkut personil, sarana dan prasaran serta operasional di lapangan. Selanjutnya kami juga menyadari bahwa rencana kerja Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2016 ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, oleh karenanya dalam kaitan ini sangat terbuka dan menerima masukan yang sifatnya konstruktif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan dan atas berbagai masukan dan sumbangsih pemikiran dari manapun datangnya dihaturkan banyak Terima kasih.
Koto Padang, Maret 2015 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DHARMASRAYA
MARIUS, S.Pd. MM NIP. 19641116 198802 1 002
14
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN DHARMASRAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RENCANA TAHUN 2016 PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Meningkatnya Kinerja Ketatausahaan SatPol PP
3
TARGET CAPAIAN KINERJA 4
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 KEBUTUHAN DANA SUMBER DANA PAGU 5 6
CATATAN PENTING 7
TARGET CAPAIAN KINERJA 8
KEBUTUHAN DANA INDIKATIF 9
365,774,000 885,000
Kegiatan Penyediaan surat menyurat
Terkirimnya jumlah surat surat dinas dan tersedianya Perangko dan Materai
Kab Dhamasraya
400 lembar
Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik
Terbayarnya rekening listrik
Kab Dhamasraya
12000 kwh
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Terlaksananya pembayaran Pajak Kendaraan dinas
Kab Dhamasraya
10 unit
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terbayarnya honorarium Jasa Pengelola Keuangan
Kab Dhamasraya
8 orang
APBD
400 LEMBAR
975,000
APBD
12 BULAN
31,000,000
APBD
10 Unit
16,500,000
28,100,000
8,800,000
42,616,000
APBD
8 orang, 12 bulan
45,500,000
APBD
1 orang, 12 bulan
38,000,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terbayarnya Jasa Petugas Kebersihan Kantor
Kab Dhamasraya
1 orang
36,500,000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terawatnya Peralatan kantor
Kab Dhamasraya
7 unit
4,500,000
APBD
1 tahun
4,950,000
1 paket
20,111,000
APBD
1 tahun
21,500,000
APBD
400 lembar
14,850,000
APBD
20 macam
1,900,000
APBD
5 unit
350,000,000
APBD
32 orang, 12 bulan
76,000,000
APBD
12 bulan
168,000,000
APBD
5 jenis
66,000,000
APBD
10 unit
112,000,000
APBD
2 orang
60,000,000
APBD
104 PERSONIL
110,000,000
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya ATK untuk keperluan kantor
Kab Dhamasraya
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kab Dhamasraya
400 lembar
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen penerangan kantor
Kab Dhamasraya
20 macam
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
Kab Dhamasraya
3 unit
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat
Kab Dhamasraya
384 bungkus
Terlaksananya koordinasi SatPol PP dengan Kab Dhamasraya instansi lain Meningkatnya Kwalitas Kerja Aparatur SatPol Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur PP Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pengadaan perlengkapan gedung/kantor
terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor Kab Dhamasraya
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Terawatnya Kendaraan dinas/operasional SatPol PP Meningkatnya kapasitas Sumber daya aparatur
Kab Dhamasraya
24 kali
5 JENIS 10 kendaraan
13,497,000 1,660,000 4,607,000 70,000,000 134,498,000
60,000,000 93,364,000 26,000,000
Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya pengiriman peserta Diklat PPNS Kab Dhamasraya
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terlaksananya pelatihan personil linmas di tingkat Nagari
Kab Dhamasraya
1 orang
104 PERSONIL
26,000,000
96,000,000
APBD
733,500,000
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
Terlaksananya Patroli rutin SatPol PP dalam memantau kegiatan masyarakat guna penyelenggaraan keamanan dan ketertiban
Pengendalian Keamanan lingkungan
Terlaksananya Pengamanan hari besar Kab Dhamasraya Nasional dan kegiatan dan agenda Pemerintah
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Meningkatnya kemampuan personil dalam pemeliharaan Kantrantibmas
Kerjasama Pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI / Polri dan Kejaksaan
Terlaksananya pelatihan bagi personil SatPol PP Kab Dhamasraya
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Massyarakat Operasi Penertiban Pekat, Perda , Keputusan Bupati, IMB, DMJ
Kab Dhamasraya
300 KALI
APBD
300 KALI
800,000,000
APBD
5 pkt
187,500,000
APBD
40 orang
137,000,000
APBD
1 pkt
82,000,000
APBD
190
2,000,000,000
175,000,000 27 hari
125,000,000
Terlaksananya pelaksanaan HUT SatPOL PP tingkat Provinsi
Kab Dhamasraya
40 orang 1 kali
1,937,700,000
Berkurangnya tingkat Pelanggaran Perda Terlaksananya operasi penertiban Pekat di Kabupaten Dharmasraya
75,000,000
Kab Dhamasraya
180 kali
1,937,700,000
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB.DHARMASRAYA
MARIUS, S.Pd, MM NIP. 19720315 200501 1 013
