BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung, merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Bupati Badung, untuk itu diperlukan adanya suatu pedoman pelaksanaan kegiatan. Sejak ditetapkannya Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan beberapa aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah, RPJM Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Badung wajib menyusun RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan lima tahunan dalam bentuk Rencana strategis (Renstra) BPBD Tahun 2016 - 2021.
1.2 Landasan Hukum
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kewenangan serta kebijaksanaannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung dalam penyusunan RENSTRA Tahun 2016–2021 didasarkan kepada Landasan hukum sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
1
7.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Badung Dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali; 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanakan Rencana Pembangunan Daerah;
2
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Badung; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013 – 2033; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 24. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud
Berdasarkan pertimbangan di atas, RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung ini disusun dengan maksud sebagai berikut: 1.
Menyediakan dokumen RENSTRA Tahun 2016-2021 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam menentukan prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana pembangunan tahunan daerah Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
2.
Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD, serta masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program kepala daerah selama lima tahun Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
1.3.2. Tujuan
Tujuan dari Penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 adalah:
3
1.
Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Badung dengan wawasan 5 tahunan
2.
Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
3.
Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
4.
Memudahkan seluruh jajaran aparatur pememerintah daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
5.
Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
6.
Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021 ini setiap pelaksanaan kegiatan BPBD Kabupaten Badung diharapkan lebih terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Organisasi sebagai bagian yang utuh dalam pencapaian keberhasilan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung. Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021 merupakan hasil evaluasi dan koreksi atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun yang lalu, serta diharapkan sebagai bahan perbaikan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun yang akan datang
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD serta Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini menjelaskan tentang identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpilih, Telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung dan Renstra Kabupaten, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.
4
BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi, serta kebijakannya.
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menjelaskan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bagian ini merupakan harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja dalam perode 2016-2021.
LAMPIRAN
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BADUNG 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Badung 2.1.1 Tugas Dan Fungsi BPBD Kabupaten Badung
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan dimulai dari kegiatan pra bencana, tindakan tanggap darurat sampai dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka BPBD Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu : 1.
Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha menanggulangi bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2.
Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.
Menyusun, menetapkan serta menginformasikan peta rawan bencana dan peta evakuasi rawan bencana;
4.
Menyusun dan menetapkan prosedur tetap Penanggulangan bencana
5.
Melaksanakan penyelenggaraan dan Penanggulangan bencana daerah;
6.
Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7.
Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8.
Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
9.
Melaporkan penyelenggaraan penangulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
Sedangkan susunan personalia dan dukungan organisasi BPBD Kabupaten Badung disajikan pada Lampiran 1.1. Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas BPBD Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : a. Kepala Badan mempunyai tugas : 1)
Menyusun rencana kerja Badan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan yang berlaku;
6
2)
Membantu
Bupati
dalam
menentukan
kebijakan dibidang
Pengendalian
kebencanaan daerah meliputi aspek pra bencana, tindakan kedaruratan serta kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi. 3)
Menyusun perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
4)
Mengkoordinasikan kegiatan BPBD dengan SKPD berdasarkan kewenangan yang ada;
5)
Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Instansi terkait dibawah Sekretaris Daerah;
6)
Mengkoordinasikan kegiatan meliputi bidang pencegahan bencana, tindakan aksi serta rehabilitasi dan rekonstruksi pada kegiatan terjadinya bencana.
7)
Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan arahan dan pedoman perundangan yang berlaku, termasuk .kapasitas tata ruang yang tersedia.
8)
Mengkoordinasikan dan memeriksa
pelaksanaan
kegiatan bawahan dalam
pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 9)
Menilai pelaksanaan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier; 11) Membuat laporan pertanggung-jawaban kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku; 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
b. Sekretaris BPBD mempunyai tugas : 1)
Menyusun program kerja Badan berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat;
2)
Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3)
Melaksanakan pengelolaan urusan kerumah-tanggaan, kepegawaian dan keuangan;
4)
Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan;
5)
Menyusun laporan pertanggung-jawaban kinerja Badan berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat;
6)
Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
7)
Memberikan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
8)
Menilai prestasi hasil kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
9)
Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada masingmasing bidang tugasnya berdasarkan realisasi program kerja menurut ketentuan perundang-undangn yang berlaku sebagai bahan menyusun program berikutnya;
7
10) Membuat laporan pertanggung-jawaban kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku; 11) Melaksanaklan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas: 1)
Menyusun rencana kegiatan Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2)
Melaksanakan koordinasi dan pengendalian, pencegahan dan kesiapsiagaan terkait dengan potensi bencana yang tersedia.
3)
Memantau pelaksanaan kegiatan Kepala Seksi Pencegahan serta mengevaluasinya untuk menetapkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pemantauan kinerjanya.
4)
Melaksanakan koordinasi dalam pengendalian kegiatan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan bencana.
5)
Merumuskan langkah-langkah pengendalian, pencegahan serta Monitoring dan Evaluasi;
6)
Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik;
7)
Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan kerier,
8)
Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap bidang tugasnya masing-masing berdasarkan realisasi program kerja menurut ketentuan perundang-undangn yang berlaku sebagai bahan menyusun program berikutnya,
9)
Membuat laporan pertanggung-jawaban kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku
10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
d. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas : 1)
Menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik
sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2)
Menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik;
3)
Merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah
dibidang kedaruratan dan
logistik; 4)
Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik;
5)
Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
8
6)
Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap bidang tugasnya masing-masing berdasarkan realisasi program kerja menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan menyusun program berikutnya;
7)
Membuat laporan pertanggung-jawaban kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku;
8)
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas : 1)
Menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2)
Mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan berdasarkan potensi wilayah bencana;
3)
Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang kewenangan dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik;
4)
Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
5)
Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap bidang tugasnya masing-masing berdasarkan realisasi program kerja menurut ketentuan perundang-undangn yang berlaku sebagai bahan menyusun program berikutnya,
6)
Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku;
7)
2.1.2
Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Struktur Organisasi BPBD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung merupakan pelaksana otonomi daerah dibidang Penanggulangan bencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung bertanggung jawab langsung kepada Bupati Badung. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari : 1.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.
Unsur Pengarah yang terdiri dari : a. Ketua; b. Anggota
3.
Unsur pelaksana terdiri dari Kepala Sekretariat BPBD a. Kepala Pelaksana b. Sekretariat unsur pelaksana terdiri dari : 1)
Sub Bagian Perencanaan
9
2)
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
3)
Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 1)
Seksi Pencegahan
2)
Seksi Kesiapsiagaan
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik 1)
Seksi Kedaruratan;
2)
Seksi Logistik;
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari : 1)
Seksi Rehabilitasi;
2)
Seksi Rekonstruksi;
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut :
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kepala Pelaksana
Unsur Pengarah
Sekretariat Subag Umum dan Kepegawaian
Subag Perencanaan
Subag Keuangan
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Seksi Pencegahan
Seksi Kedaruratan
Seksi Rehabilitasi
Seksi Kesiapsiagaan
Seksi Logistik
Seksi Rekonstruksi
Kelompok Jabatan Fungsional
2.2 Sumber Daya BPBD
Adapun sumber daya manusia yang ada pada BPBD Kabupaten Badung dalam melaksanakan roda organisasi sebagai berikut :
10
Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan No
Jumlah (Orang)
Tingkat Golongan
1
Golongan IV
5
2
Golongan III
21
3
Golongan II
9
4
Golongan I
2
Jumlah
37
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Golongan
No
Jumlah (Orang)
1
S2
5 Orang
2
S1
17 Orang
3
D4
0 Orang
4
D3
0 Orang
5
SLTA
13 Orang
6
SLTP
0 Orang
7
SD
2 Orang
Jumlah
38 Orang
Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan Struktural No
Tingkat Golongan
Jumlah (orang)
1
Adum/DiklatpimIV/Spada
7 Orang
2
Adumla/Spala
0 Orang
3
Spama/Diklatpim III/Spadya
7 Orang
4
Diklatpim II/Spamen
0 Orang
Jumlah
14 Orang
Tabel 2.4 Sumber Daya Manusia Non PNS No 1 2
Tingkat Pendidikan Tenaga Harian Lepas (SLTA)
Jumlah (orang) 1 orang
Tenaga Kontrak - S1
9 Orang
- Diploma
4 Orang
- SLTA
26 Orang
- SLTP
1 Orang
- SD
0 Orang Jumlah
41 Orang
11
Tabel 2.5 Ketersediaan dan Kondisi Asset (Sarana dan Prasarana) Keadaan Barang Aset No
Kode Aset
Jenis/Nomor Barang Baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2.2.2.5.1 2.2.3.4.2 2.3.1.2.3 2.3.1.3.2 2.3.1.4.1 2.3.1.5.1 2.3.3.2.2 2.4.1.1.18 2.4.1.6.1 2.4.2.5.1 2.5.1.1.12 2.6.1.1.1 2.6.1.4.4 2.6.1.4.5 2.6.1.4.6 2.6.1.4.12 2.6.2.1.1 2.6.2.1.6 2.6.2.1.8 2.6.2.1.10 2.6.2.1.17 2.6.2.1.27 2.6.2.1.47 2.6.2.3.1 2.6.2.6.7 2.6.2.6.3.9 2.6.2.7.17 2.6.3.1.4 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1 2.7.1.1,1 2.7.2.1.14 2.9.7.1.20
Water Treatment Portabel generating set Mini Bus Pick Up Ambulance Sepeda Motor Motor Boat Mesin Kompresor Mesin Gergaji Tool Kit Set Chain Saw Mesin Ketik Filling Besi Filling Kayu Band Kas Lemari Kaca Lemari Kayu Kursi Kayu Tempat Tidur Besi Meja Rapat Meja Reseption Kursi Rapat Tenda Mesin Penghisap debu Loundspeaker Dispenser Alat pemadam kebakaran Internet Komputer (PC Unit) Lap Top Camera Handy Talky Lampu UV
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kurang Baik – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Jml Rusak – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1 2 8 3 1 18 3 1 6 3 6 4 7 8 2 6 3 12 25 22 1 79 17 1 2 9 5 1 20 17 4 35 6
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD
Kinerja pelayanan BPBD dievaluasi berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengendalian bencana daerah
untuk periode pelaksanaan kegiatan BPBD, mencakup kurun
waktu Tahun 2011-2015 sebagai berikut :
12
13
14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD
BPBD Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan BPBD Kabuaten Badung. Terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi nantinya akan dianalisis dengan metoda SWOT. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi kekuatan dan kelemahan, sedangkan lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman. Adapun masing-masing lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut : 1. Lingkungan Internal a)
Kekuatan - Sudah ada lembaga teknis Penanggulangan bencana (BPBD) - Fasilitas dan sarana telekomunikasi yang memadai - Tersedianya Ruang Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana - Tersedianya TRC - Sinergitas antar sektor terkait
b)
Kelemahan - Kurangnya kompetensi SDM aparat - Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Penanggulangan bencana - Kurangnya sarana prasarana Penanggulangan bencana - Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana - Belum terbagunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi
2. Lingkungan Eksternal a)
Peluang - Peraturan perundang-undangan mengenai Penanggulangan bencana - Partisipasi masyarakat dan instansi terkait dalam Penanggulangan bencana - Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan kebencanaan - Dukungan dari lembaga atau instansi terkait
b)
Ancaman - Karakteristik Iklim - Struktur tanah sangat labil karena merupakan struktur sedimen yang berlapis dan banyak aliran - Perpindahan dan persebaran penduduk yang tidak merata - Keragaman sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat - Terjadinya pembangunan di daerah rawan bencana (sempadan pantai, sempadan jurang)
15
Melihat faktor-faktor yang diidentifikasi melalui analisis SWOT di atas, maka, dapat ditetapkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi diantaranya : 1.
Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (global warming).
2.
Perkembangan penduduk yang akan memicu pertambahan kebutuhan akan lahan pemukiman dan perumahan.
3.
Dampak kegiatan industri yang memicu terjadinya pencemaran lingkungan.
4.
Kondisi topografi wilayah berupa dataran tinggi dan rendah dengan struktur tanah adalah tanah sedimen.
5.
Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti aturan tata ruang.
6.
Belum terpadunya program Penanggulangan bencana secara lintas sektor.
7.
Belum seragamnya persepsi lintas sektor untuk Penanggulangan bencana terpadu.
8.
Belum lengkapnya payung hukum dan peraturan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Penanggulangan bencana.
9.
Masih
terbatasnya
sarana
dan
prasarana
penunjang
kelancaran
kegiatan
Penanggulangan bencana 10. Semakin banyaknya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tentang kebencanaan 11. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan akses informasi secara cepat jika terjadi bencana.
Meskipun tantangan yang dihadapi tergolong banyak, namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja BPBD, yaitu : 1.
Peningkatan
kesadaran
masyarakat
terhadap
pengelolaan
lingkungan
dan
tentang
pengelolaan
lingkungan
dan
pengurangan resiko bencana 2.
Adanya
ketentuan
dan
peraturan
Penanggulangan bencana 3.
Adanya lembaga Penanggulangan bencana (BPBD)
4.
Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam Penanggulangan bencana
5.
Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis Penanggulangan bencana yang lebih efektif
6.
Kepedulian lintas sektor dan SKPD lainnya untuk mengalokasikan anggaran Penanggulangan
bencana
dalam
program-program
pada
Renstra
SKPD
bersangkutan.
Berdasarkan uraian faktor kunci keberhasilan di atas, maka ditetapkan tujuan dimana merupakan keadaan dari hasil akhir yang ingin dicapai selama jangka 5 tahun kedepan. Setiap tujuan ditetapkan sasaran sebagai arah dan tolok ukur dari tujuan-tujuan agar dapat menggambarkan secara spesifik hasil yang ingin dicapai.
16
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta dikaitkan dengan kondisi obyektif di lapangan yang berkenaan dengan konteks pencegahan, Penanggulangan kedaruratan dan penanganan pasca bencana, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD
Aspek Kajian
Capaian/kondisi saat ini
Faktor yang mempengaruhi Standar yang Eksternal Internal digunak (diluar (kewenangan -an kewenangan BPBD) BPBD) Keterbatasan Pemahaman Kemampuan lintas Instansi SDM belum sepenuhnya maksimal
Permasalahan pelayanan BPBD
1.
Peraturan Perundangan
Sudah ada Perda Penanggulangan Bencana, namun Aturan pelaksana Berupa Perbup. Belum lengkap
2.
Sumber daya manusia
Pelaksanaan rencana kerja BPBD belum optimal
3.
Sumber daya anggaran
Belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan
4.
Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas sudah ada namun perlu peremajaan dan penambahan
Keterbatasan pengkajian kebutuhan
Kebijakan Belum optimalnya penentu pelaksanaan anggaran APBD Tupoksi
5.
Standar pelaksanaan
Belum lengkapnya dokumen penanggulangan bencana
Keterbatasan SDM
Kebijakan penentu anggaran
Belum optimalnya pelaksanaan PRB di wilayah rawan bencana
6.
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana
Keterbatasan SDM dan teknis penyajian yang tepat
Persepsi masyarakat tentang paradigma pengurangan resiko bencana
Belum optimalnya peran serta masyarakat yang dikoordinir oleh BPBD dalam penanggulangan bencana
7.
Penanggulangan kedaruratan
Penanganan kedaruratan belum maksimal
Belum ada SOP penanganan kedaruratan
Persepsi SKPD terhadap PB belum seragam
Penanggulangan bencana belum terpadu, belum terwujudnya pola standar
8.
Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi
Belum terpenuhinya rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh
SOP belum ada
Kebijakan Belum optimalnya penentu anggara pelaksanaan APBD rehabilitasi dan rekonstruksi
Perda. APBD
17
Belum optimalnya pelaksanaan Tupoksi BPBD
Keterbatasan Kuota Belum jumlah dan perekrutan terpenuhinya kualitas SDM pegawai terbatas kualitas dan kuantitas pelayanan Rancangan Kebijakan Belum optimalnya kebutuhan penentu pelaksanaan anggaran anggaran APBD Tupoksi
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.2.1
Visi
Kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai belahan dunia dipercaya membawa dampak global yang dirasakan oleh semua pihak seperti pemanasan global dan terjadinya berbagai bencana sebagai akibat rentetan kurangnya pengelolaan lingkungan secara tepat. Isu-isu seperti ini menuntut keberpihakan akan kondisi yang lebih baik sehingga dapat mengurangi kerugian yang mungkin terjadi. Kabupaten Badung memiliki keindahan alam yang menjadi daya tarik wisata sangat besar, disamping itu juga memiliki potensi bencana terpendam yang sangat besar pula. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta mempertimbangkan isu yang ada di Kabupaten Badung, maka visi pemerintah Dearah Kabupaten Badung pada tahun 2016-2021 yang hendak dicapai pada tahapan kedua RPJMD Kabupaten Badung adalah : “ Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat Yang Maju, Damai dan Sejahtera ”
Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Badung dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup nasional, regional maupun global.
3.2.2
Misi
Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan yang ada, tantangan kedepan dan isu yang ditetapkan serta dengan memperhitungkan peluang dan potensi yang dimiliki untuk mencapai masyarakat Kabupaten Badung yang maju, mandiri,dan mampu bersaing, maka dirumuskan 9 (sembilan) Misi Kabupaten Badung dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Badung 20162021. Kesembilan Misi tersebut adalah : 1.
Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2.
Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3.
Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government.
4.
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5.
Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6.
Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
18
7.
Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8.
Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9.
Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.
Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung dalam perannya mendukung pencapaian visi Kabupaten Badung, mengambil bagian dalam Misi ke Tujuh yaitu: “Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Terhadap Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana”.
Rusaknya lingkungan akibat bencana alam merupakan polemik yang tidak bisa dihindari. Dalam mengatasi hal tersebut, diperlukan perubahan pola berfikir dan bertindak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, yaitu dengan mengacu pada pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya dilakukan pada mekanisme kinerja pemerintahan, tetapi harus dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat melalui penegakan hukum. Sebagai wilayah yang rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam seperti bencana gempa bumi dan tsunami, tanah longsor / gerakan tanah, cuaca ekstrem, kekeringan, dan konflik sosial perlu dilakukan penyusunan prosedur, tahapan mitigasi serta penanganan bencana yang sederhana/mudah diterapkan sesuai dengan pengalaman selama ini. Upaya menghindari bencana lebih mudah dilakukan dan lebih murah dibandingkan setelah terjadi bencana. Pemulihan keseimbangan lingkungan setelah terjadinya bencana serta penerapan pembangunan yang berkelanjutan merupakan hal penting yang harus diperhatikan demi mewujudkan Kabupaten Badung yang damai.
3.3 Tujuan dan Sasaran
Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun urusan terkait aspek daya saing daerah. Tujuan yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya Penanggulangan bencana secara terpadu dengan sasaran meningkatkan kapasitas daerah dalam Penanggulangan bencana. Besar harapan kami dengan meningkatkan kapisitas baik berupa sumber daya manusia, kelembagaan, sarana prasarana dan regulasi serta partisipasi masyarakat Kabupaten Badung bisa menjadi Kabupaten Tangguh Bencana.
19
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Sesuai dengan Perda Kabupaten Badung Nomor 26 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung Tahun 2013-2033, disebutkan bahwa tujuan penyusunan RTRW adalah mewujudkan Kabupaten Badung sebagai pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjati diri budaya Bali melalui sinergi pengembangan wilayah Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan secara berkelanjutan berbasis kegiatan pertanian, jasa dan kepariwisataan menuju kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi dari falsafah Tri Hita Karana. Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud disusun kebijakan Penataan Ruang. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten yang terdiri atas: a.
pengembangan pusat-pusat pelayanan Kabupaten dengan sistem perkotaan nasional secara terpadu;
b.
pengembangan sistem perkotaan Kabupaten dengan sistem perkotaan Kawasan Perkotaan Sarbagita secara terpadu;
c.
peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana Wilayah berstandar internasional;
d.
pengembangan Wilayah Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi;
e.
pengembangan Wilayah Badung
Tengah
dengan
fungsi
utama pertanian
berkelanjutan, Ibu Kota Kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional; f.
pengembangan Wilayah Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan;
g.
perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
h.
peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi : a.
menterpadukan sistem perkotaan berdasarkan hierarki pelayanan dan fungsi pusat pelayanan yang meliputi PKN dan PPK;
b.
mengintegrasikan
pusat-pusat
kegiatan
kepariwisataan,
pusat
pemerintahan
Kabupaten, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan transportasi ke dalam sistem perkotaan secara terpadu; c.
mengendalikan perkembangan Kawasan Perkotaan fungsi PKN, PPK dan pusatpusat kegiatan yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh;
d.
meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar Kawasan Perkotaan, antar Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta antar Kawasan Perkotaan dan Wilayah sekitarnya; dan
e.
meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai pusat pelayanan dari Wilayah belakangnya, terutama ibu kota kecamatan.
20
Strategi pengembangan sistem perkotaan Kabupaten dengan sistem perkotaan Kawasan Perkotaan Sarbagita secara terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi: a.
memantapkan peran Kawasan Perkotaan Kuta sebagai kota inti dari sistem perkotaan Kawasan Perkotaan Sarbagita;
b.
mengembangkan Kawasan Perkotaan Jimbaran dan Kawasan Perkotaan Mangupura sebagai Kawasan Perkotaan di sekitarnya dari sistem perkotaan Kawasan Perkotaan Sarbagita;
c.
mengembangkan kerjasama antar Wilayah dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur; dan
d.
mengembangkan Kawasan Perkotaan Sarbagita yang berjati diri budaya Bali dan mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Strategi peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana Wilayah berstandar internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi: a.
menyediakan infrastruktur berstandar internasional yang mendukung kepariwisataan;
b.
mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan kepariwisataan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan daya tampung Kawasan;
c.
meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata dan fasilitas pendukungnya;
d.
mengendalikan Pemanfaatan Ruang yang tidak harmonis dengan kegiatan kepariwisataan pada koridor menuju Kawasan Pariwisata; dan
e.
mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu dan berkualitas antar moda dan antar pusat kegiatan kepariwisataan.
Strategi pengembangan Wilayah Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi: a.
melindungi dan melestarikan Kawasan Hutan Lindung yang terdapat di Desa Pelaga, Kecamatan Petang;
b.
mengembangkan hutan rakyat sebagai Kawasan penyangga hutan lindung yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup;
c.
mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan tangkapan air hujan dan Kawasan Resapan Air;
d.
mengembangkan pertanian terintegrasi yang berorientasi Sistem Agribisnis meliputi penyediaan sarana-prasarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran dan dukungan lembaga keuangan, penyuluhan dan penelitian;
e.
mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani yang efektif, efisien, dan berdaya saing dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai; dan
f.
mengembangkan KDTWKp dan DTW berbasis Agrowisata dan Ekowisata.
21
Strategi pengembangan Wilayah Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, Ibu Kota Kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional sebagaimana dimaksud meliputi : a.
mengembangkan Kawasan Peruntukan Pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi dalam rangka ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya;
b.
mengembangkan sistem jaringan prasarana pada Kawasan Perkotaan Mangupura yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana Kawasan Perkotaan Sarbagita;
c.
mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Mangupura sehingga mencerminkan perannya sebagai Ibu Kota Kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional;
d.
melindungi, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi dan/atau restorasi warisan budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah; dan
e.
mengembangkan
IKM
yang
berkualitas
dan
ramah
lingkungan
melalui
pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, permodalan, teknologi serta akses terhadap pasar.
Strategi pengembangan Wilayah Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi: a.
Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Tuban dan Kuta didukung penyediaan infrastruktur yang memadai berstandar internasional;
b.
Mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan kepariwisataan;
c.
Mengembangkan Kawasan wisata belanja yang dilengkapi sarana-prasarana pariwisata dan pusat perbelanjaan;
d.
Melestarikan Kawasan Lindung dan mengendalikan pembangunan pada Kawasan rawan bencana yang berbasis mitigasi; dan
e.
Mengembangkan Kawasan pesisir dan laut secara terpadu sebagai aset utama kepariwisataan yang berkelanjutan.
Strategi perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi: a.
mengembangkan Kawasan Budidaya melalui Pemanfaatan Ruang sesuai peruntukan, daya dukung lahan dan daya tampung Kawasan;
b.
mensinergikan pembangunan antar sektor dan antar Wilayah yang berorintasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
c.
mengembangkan sinergitas kegiatan kepariwisataan pada Kawasan Pariwisata, KDTWKp dan DTW dengan kegiatan pertanian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berorientasi Agribisnis;
22
d.
mengembangkan permukiman perkotaan di Wilayah Badung Tengah dan Wilayah Badung Selatan secara proporsional, dan membatasi pengembangan permukiman skala besar di Wilayah Badung Utara;
e.
mengembangkan sistem jaringan prasarana Wilayah yang menjangkau pusat-pusat kegiatan budidaya; dan mengendalikan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya serta tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, meliputi: a.
mendukung penetapan Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara sesuai kondisi lingkungan dan sosial budaya Masyarakat;
b.
mengendalikan pengembangan kegiatan budidaya di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara;
c.
mengembangkan sistem jaringan prasarana Wilayah terintegrasi dengan kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
d.
megendalikan perubahan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara serta aset-aset pertahanan dan keamanan lainnya
Strategi pengembangan sistem perkotaan Kabupaten dengan sistem perkotaan Kawasan Perkotaan Sarbagita secara terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi: a.
memantapkan peran Kawasan Perkotaan Kuta sebagai kota inti dari sistem perkotaan Kawasan Perkotaan Sarbagita;
b.
mengembangkan Kawasan Perkotaan Jimbaran dan Kawasan Perkotaan Mangupura sebagai Kawasan Perkotaan di sekitarnya dari sistem perkotaan Kawasan Perkotaan Sarbagita;
c.
mengembangkan kerjasama antar Wilayah dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur; dan
d.
mengembangkan Kawasan Perkotaan Sarbagita yang berjati diri budaya Bali dan mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Strategi peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana Wilayah berstandar internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi: a.
menyediakan infrastruktur berstandar internasional yang mendukung kepariwisataan;
b.
mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan kepariwisataan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan daya tampung Kawasan;
c.
meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata dan fasilitas pendukungnya;
d.
mengendalikan Pemanfaatan Ruang yang tidak harmonis dengan kegiatan kepariwisataan pada koridor menuju Kawasan Pariwisata; dan
e.
mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu dan berkualitas antar moda dan antar pusat kegiatan kepariwisataan.
23
Strategi pengembangan Wilayah Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi: a.
melindungi dan melestarikan Kawasan Hutan Lindung yang terdapat di Desa Pelaga, Kecamatan Petang;
b.
mengembangkan hutan rakyat sebagai Kawasan penyangga hutan lindung yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup;
c.
mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan tangkapan air hujan dan Kawasan Resapan Air;
d.
mengembangkan pertanian terintegrasi yang berorientasi Sistem Agribisnis meliputi penyediaan sarana-prasarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran dan dukungan lembaga keuangan, penyuluhan dan penelitian;
e.
mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani yang efektif, efisien, dan berdaya saing dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai; dan
f.
mengembangkan KDTWKp dan DTW berbasis Agrowisata dan Ekowisata.
Secara geografis Kabupaten Badung mempunyai potensi yang sangat besar terkait dengan fungsi dan peran sebagai penghubung antar kabupaten di Provinsi Bali, sehingga perlu ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3.5 Penentuan Isu Strategis
Dari permasalahan yang dihadapi BPBD, serta memperhatikan visi dan misi daerah Kabupaten Badung maka dari Sembilan misi Kabupaten Badung BPBD Kabupaten Badung memunculkan beberapa isu strategis yang terkait dengan misi ke 3, yaitu: 1.
Belum optimalnya pengurangan resiko dan dampak bencana
2.
Belum sinerginya lintas sektor dalam Penanggulangan bencana
3.
Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam Penanggulangan bencana
4.
Belum terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana
5.
Belum terpadunya upaya Penanggulangan bencana
24
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4. 1 Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPBD Kabupaten Badung sebagai salah satu instansi dari Pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan tujuan tentu harus mengacu kepada Visi Kabupaten Badung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Visi Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yaitu : “ Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat Yang Maju, Damai dan Sejahtera”.
Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BPBD Kabupaten Badung yang di dalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Tujuan BPBD Kabupaten Badung merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari BPBD Kabupaten Badung. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung yaitu : “Terwujudnya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Badung yang Siap, Tanggap dan Pulih”.
Sasaran merupakan merupakan kegiatan operasional yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah : 1.
Terwujudnya kesiapan dalam pengurangan resiko bencana
2.
Meningkatnya kwalitas penanganan kedaruratan
3.
Dampak bencana yang yang siap dipulihkan
Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung disajikan dalam tabel 4.1
25
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung
No.
Tujuan
Sasaran
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
Indikator Sasaran
2017 (1)
(2)
(3)
1
Terwujudnya penanggulang an bencana di Kabupaten Badung yang siap, tanggap dan pulih
Terwujudnya kesiapan dalam pengurangan resiko bencana
(4)
2018
2019
2020
2021
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Cakupan layanan informasi penanggulangan bencana
34%
43%
60%
80%
100%
Cakupan layanan sarana dan prasarana pencegahan dan kesiapsiagaan
60%
70%
80%
90%
100%
Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
12 Desa/ 17 Desa/ 22 Desa/ 26 Desa/ 30 Desa/ Kel. Kel. Kel. Kel. Kel.
Jumlah Sekolah Aman Bencana
10 Sekolah
16 Sekolah
22 Sekolah
29 Sekolah
36 Sekolah
Meningkatnya kualitas penanganan kedaruratan
Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani
100%
100%
100%
100%
100%
Dampak bencana yang yang siap dipulihkan
Persentase kerusakan/ kerugian akibat bencana yang siap direhabilitasi dan direkonstruksi kembali
100%
100%
100%
100%
100%
4.2 Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan proses perencanaan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan. Strategi BPBD Kabupaten Badung dalam rangka mendorong kegiatan perencanaan pada waktu yang akan datang melalui penetapan kebijakan dan program yang operasional. Strategi ini diharapkan dapat menjadi pedoman luas, memberikan arahan dan dorongan bagi setiap aktivitas BPBD secara keseluruhan, sehingga dapat membentuk satu kesatuan gerak dan langkah bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam rangka mencapai tujuan BPBD Badung dan mewujudkan Visi Kabupaten Badung. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Renstra BPBD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: Sasaran terwujudnya kesiapan dalam pengurangan resiko bencana, dengan strategi :
Peningkatan kapasitas petugas penanggulangan bencana kebijakannya adalah : - Pengiriman petugas untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang menyangkut kebencanaan. - Mengadakan pendidikan dan Pelatihan
Pemenuhan sarana dan prasarana, kebijakannya adalah : - Mengusulkan anggaran pengadaan melalui APBD - Mengusulkan bantuan hibah dari BNPB
26
Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana, kebijakannya adalah : - Mengadakan sosialisasi, simulasi, pelatihan - Penyebaran brosur, leaflet - Pemasangan rambu – rambu dan peta evakuasi
Penguatan kelembagaan kebijakannya adalah : - Memfasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana, Sekolah Aman Bencana, Forum Pengurangan Resiko Bencana
Harmonisasi regulasi, kebijakannya adalah : - Merevisi regulasi yang sudah tidak sesuai - menyusun regulasi yang dibutuhkan
Sasaran meningkatnya kwalitas penanganan kedaruratan bencana, dengan strategi :
Peningkatan kapasitas petugas penanggulangan, kebijakannya adalah : - mengadakan pelatihan kesemaptaan - Membuat SOP tentang penanggulangan bencana
Pemenuhan sarana dan prasarana, kebijakannya adalah : - mengusulkan anggaran untuk pengadaan sapras penanggulangan bencana melalui mekanisme penganggaran APBD - Permohonan sarana dan prasarana ke BNPB
Memantapkan koordinasi, kebijakannya adalah : - Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi atau SKPD terkait penanganan bencana di Kabupaten Badung
Penguatan kelembagaan, kebijakannya adalah : - Memenuhi
kebutuhan
dan
perlengkapan
Rupusdalops
BPBD
dengan
meningkatkan SDM personilnya
Harmonisasi Regulasi -
Pelatihan pemakaian alat kebencaan dalam kegiatan kesemaptaan, mengikuti kegiatan bintek di tingkat propinsi maupun di BNPB pusat
Sasaran Dampak bencana, yang siap dipulihkan dengan strategi :
Peningkatan kapasitas petugas pelaksana kegiatan, kebijakannya adalah : - Pelatihan-pelatihan
Pemenuhan sarana dan prasarana - Mengusulkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana
Memantapkan koordinasi - Menyelenggarakan Rapat Koordinasi
Harmonisasi kelembagaan - Menyusun Perbup
Secara rinci tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.2
27
28
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mencapai tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Badung, maka perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah pembangunan dalam periode 2016-2021. Program dan kegiatan tersebut sebagai berikut : 1.
Program Pelayanan administrasi perkantoran. Program ini diimplementasikan dalam kegiatan : a.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
b.
Kegiatan
Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional c.
Kegiatan Pelayanan jasa administrasi keuangan
d.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
e.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f.
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
g.
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
h.
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
i.
Kegiatan penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
j.
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
k.
Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
l.
Kegiatan Penyediaan dekorasi
m. Kegiatan Penyediaan bahan bakar kendaraan
2.
n.
Kegiatan Penyediaan jasa pegawai tidak tetap
o.
Kegiatan lomba –lomba olah raga/ kesenian pada hari – hari bersejarah
p.
Kegiatan Pelaksanaan upacara penganyaran ke pura – pura Khayangan Jagat
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.Program ini diimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu: a.
Kegiatan Pemeliharaan Sarana Kebencanaan
b.
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
c.
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor
d.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor
e.
Kegiatan Pengadaan Alat Angkut Kendaraan bermotor
f.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/operasional
g.
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor
h.
Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan kantor
29
3.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini diimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu : a.
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.
b.
Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
c.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja dan RKA)
d.
Surve Kepuasan Masyarakat
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Program ini diimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu: a.
Kegiatan Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana
b.
Kegiatan Pemasangan alat pendeteksi tanah longsor
c.
Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan TRC BPBD Kabupaten Badung dan Relawan Bencana Kabupaten Badung
5.
d.
Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten Badung
e.
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung
f.
Pembentukan Sekolah Aman Bencana
g.
Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Pengendalian Zoonosis
h.
Pengembangan Puskesmas Aman Bencana
i.
Mitigasi Struktural pada daerah yang berpotensi longsor
j.
Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung siaga Bencana
k.
Sosialisasi Pembenntukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Program penanganan darurat bencana. Program ini diimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu Kegiatan :
6.
a.
Kegiatan Siaga Penanggulangan Bencana
b.
Kegiatan Penanganan Bencana di Kabupaten Badung
c.
Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat
d.
Kegiatan Pengadaan Sarana Kebencanaan
Program Pemulihan Pasca Bencana. Program ini diimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu: a.
Kegiatan Verifikasi Bencana
b.
Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi tingkat kerusakan/kerugian akibat bencana.
Perincian program dan kegiatan BPBD tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel yang berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1, sedangkan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini :
30
31
32
33
34
35
BAB VI INDIKATOR KINERJA BPBD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja BPBD mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dijalankan dengan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun urusan terkait aspek daya saing daerah.Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini :
Tabel 6.1 Indikator Kinerja BPBD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)
Target Capaian Setiap Tahun
2017
2018
2019
2021
2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
Cakupan layanan informasi penanggulangan bencana
25%
34%
43%
60%
80%
100%
100%
2
Cakupan layanan sarana dan prasarana pencegahan dan kesiapsiagaan
50%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
3
Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
6 Desa/Kel.
4
Jumlah Sekolah Aman Bencana
5
6
12 17 22 26 30 Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel
30 Desa/Kel
4 sekolah
10 sekolah
16 sekolah
22 sekolah
29 sekolah
36 sekolah
36 sekolah
Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase kerusakan/ kerugian akibat bencana yang siap direhabilitasi dan direkonstruksi kembali
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
36
BAB VI PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rencana strategis ini juga merupakan panduan dalam merencanakan kegiatan operasional secara bertahap untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Badung sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran akhir secara terarah, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan jaminan terwujudnya proses kegiatan yang memiliki dampak dan hasil berdasarkan visi misi Kabupaten Badung. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021 yang disusun dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Dengan demikian dokumen Rencana Strategis ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi karena secara substansi merupakan cerminan aspirasi pembangunan yang dibutuhkan.
Mangupura, 23 Mei 2016 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung,
Drs. I Nyoman Wijaya,M.M Pembina Utama Muda NIP. 19580823 198603 1 013
37
