BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral

dunia usaha, mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan Koperasi, pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat ditentukan oleh pendayagunaan sumber daya yang tersedia secara optimal, pembinaan secara terpadu dengan Instansi terkait, dukungan Pemerintah serta kerjasama dan partisipasi semua pihak. Kondisi Koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016

sebanyak 4.187

koperasi, mengalami peningkatan 110 koperasi jika dibandingkan tahun 2015 sebanyak 4.077 koperasi. Begitu juga dengan jumlah UMKM,

tahun 2016 sebanyak 646.988 unit, jika

dibandingkan tahun 2015 sebanyak 645.788 unit berarti mengalami peningkatan 1.200 unit. Secara kuantitatif Koperasi dan UMKM menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif, namun secara kualitatif masih membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan. Berkaitan hal tersebut, Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB dalam melaksanakan pembinaan lebih diarahkan untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas dalam rangka memperkuat kemampuan suatu lembaga atau masyarakat semakin mandiri.

1.2 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 baik sumber dana APBD maupun Dekonsentrasi serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Sedangkan tujuannya sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan pembangunan Koperasi dan UMKM sehingga dapat meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program

1

1.3 Gambaran Umum Dinas Koperasi UMKM 1.3.1 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi NTB mempunyai Tugas Pokok membantu Gubernur dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tugas Pembantuan dan Tugas Dekonsentrasi. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Koperasi UMKM mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 2. Perencanaan program dan kegiatan bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, keuangan, umum dan kehumasan serta pengesahan badan hukum koperasi; 3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, pengelolaan data dan informasi di bidang perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam; 4. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis di bidang koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah. 5. Penyusunan rumusan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.

1.3.2 Susunan Organisasi Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 terdiri dari : 1.

Kepala Dinas.


2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sekretariat terdiri dari : a.

Sub Bagian Program dan Pelaporan

b.

Sub Bagian Keuangan

c.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Pembinaan Koperasi : a.

Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi

b.

Seksi Pengembangan Usaha Koperasi

c.

Seksi Pemberdayaan Koperasi.

Bidang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah : a.

Seksi Pemasaran dan Jaringan UMKM

b.

Seksi Sarana dan Sertifikasi UMKM

c.

Seksi Pemberdayaan UMKM

Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam : a.

Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam

b.

Seksi Pemberdayaan Simpan Pinjam

c.

Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam

Bidang Penyuluhan Koperasi dan UMKM : a.

Seksi Penyuluhan Koperasi

b.

Seksi Penyuluhan UMKM

c.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kelompok Jabatan Fungsional. a.

Widyaiswara

b.

Pranata Komputer

c.

Arsiparis

d.

Pustakawan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari : a.

Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi UMKM

b.

Sub Bagian Tata Usaha

c.

Seksi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM

d.

Seksi Monitoring dan Evaluasi Diklat


3

1.3.3 Struktur Organisasi BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS

KELOMPOK JAFUNG

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

BIDANG PEMBINAAN KOPERASI

BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG FASILITASI PEMBIAYAAN DAN SIMPAN PINJAM

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENYULUHAN KOPERASI DAN UMKM

SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN KOPERASI

SEKSI PEMASARAN DAN JARINGAN UMKM

SEKSI PERMODALAN DAN JASA KEU. SIMPAN PINJAM

SEKSI PENYULUHAN KOPERASI

SEKSI PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI

SEKSI SARANA DAN SERTIFIKASI UMKM

SEKSI PEMBERDAYAAN SIMPAN PINJAM

SEKSI PENYULUHAN UMKM

SEKSI PEMBERDAYAAN KOPERASI

SEKSI PEMBERDAYAAN UMKM

SEKSI PENGAWASAN DAN PENILAIAN SIMPAN PINJAM

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENGEMBANGAN SDM KUMKM

SEKSI MONITORING DAN EVALUASI DIKLAT


4

1.3.4 Personalia Jumlah

PNS di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Provinsi NTB kondisi per 31 Desember 2016 sebanyak 78 orang. Jumlah tersebut berkurang sebanyak 5 orang (6%) dibanding tahun 2015 sebanyak 83 orang yang disebabkan karena mutasi dan pensiun. Disamping itu, terdapat pegawai tidak tetap (honorer daerah) sebanyak 1 orang sehingga total PNS dan PTT sebanyak 79 orang.

Tabel. 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Eselon Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB No

Uraian

Jumlah PNS

1.

Eselon II

1 orang

2.

Eselon III

6 orang

3.

Eselon IV

18 orang

4.

Pejabat Fungsional

5 orang

5.

Pegawai Non Struktural

48 orang

6.

PTT

1 orang

Keterangan

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Dinas Koperasi UMKM Prov. NTB, 2016


5

Tabel. 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB No

Pangkat/Gol.

Jabatan Struktural

Fungsional

Staf

Total

1.

IV/e

-

1

-

1

2.

IV/d

-

-

-

-

3.

IV/c

1

-

1

2

4.

IV/b

3

-

1

4

5.

IV/a

5

2

-

7

6.

III/d

16

1

11

28

7.

III/c

-

-

7

7

8.

III/b

-

1

8

9

9.

III/a

-

-

5

5

10.

II/d

-

-

-

-

11.

II/c

-

-

3

3

12.

II/b

-

-

8

8

13.

II/a

-

-

2

2

14.

I/d

-

-

1

1

15.

I/c

-

-

1

1

16.

I/b

-

-

-

-

17.

I/a

-

-

-

-

25

5

48

78

Jumlah



6

Tabel. 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB No

Pendidikan

Jabatan Struktural

Fungsional

Staf

PTT

Total

1.

S.2

6

-

2

-

8

2.

S.1

19

4

25

1

49

3.

S.M/D.III

-

1

2

-

3

4.

SLTA

-

-

17

-

17

5.

SLTP

-

-

1

-

1

6.

SD

-

-

1

-

1

25

5

48

1

79

Jumlah


Tabel. 1.4 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB No

Kelamin

1. 2.

Jabatan

Total

Struktural

Fungsional

Staf

PTT

Laki-Laki

13

3

34

0

50

Perempuan

12

2

14

1

29

25

5

48

1

79

Jumlah



7

Tabel. 1.5 Data Penyebaran Pegawai pada Masing-Masing Bagian/Subdin Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB No

URAIAN

.

Keadaan

Keadaan

31-12-2015

31-12-2016

1.

Kepala Dinas/ Sekretariat + PTT

31

28

2.

Bidang Pembinaan Koperasi

9

9

3.

Bidang FPSP

11

10

4.

Bidang Pemberdayaan UMKM

9

9

5.

Bidang Penyuluhan Kop. UMKM

8

9

6.

Balai Diklat Koperasi UMKM

16

14

84

79

Jumlah

Keterangan

-5


1.3.5

Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Secara rinci sarana dan prasarana Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.6 Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB No 1 I

II

Nama Barang 2

Jumlah 3

Tanah dan Bangunan 1. Tanah 2. Bangunan

4 bidang 25 bidang

Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 1. Komputer (PC) 2. Laptop

15 Unit 10 Unit


8

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Meja kerja Meja rapat Meja tik Meja komputer Meja tulis Meja makan Meja receptioner Meja sekolah Meja podium Meja kursi tamu Kursi kayu/rotan Kursi besi/metal Kursi putar Kursi rapat Kursi lipat Kursi pejabat Almari besi Almari kayu Rak kayu Tempat tidur Filling kabinet besi Weleres Exhouse pan AC LCD Projector Layar LCD Overhead Projecktor Mesin tik Faximile Scanner Brangkas Etalase Printer Soundsystem TV

Alat-Alat Angkutan 1. Kendaraan roda 4 2. Kendaraan roda 2

159 Unit 18 Unit 1 Unit 2 Unit 31 buah 8 buah 1 unit 60 buah 2 buah 5 set 28 buah 123 buah 11 Buah 110 buah 100 buah 141 buah 3 unit 11 buah 2 buah 30 buah 4 unit 1 unit 1 unit 60 unit 5 unit 1 unit 1 unit 7 unit 1 unit 3 unit 4 unit 2 unit 20 buah 3 unit 8 unit

13 unit 20 unit

Sumber : Daftar Inventaris Dinas Koperasi UMKM Prov NTB, 2016


9

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Tahunan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB

I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang, 1.2 Maksud dan Tujuan, 1.3 Gambaran Umum, 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II

PROGRAM KERJA 2.1 Visi dan Misi, 2.2 Sasaran, 2.3 Program dan Kegiatan.

BAB III

REALISASI PROGRAM KERJA 3.1 Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD, 3.2 Program dan Kegiatan Sumber Dana DEKONSENTRASI, 3.3 Pendapatan.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH 4.1 Permasalahan, 4.2 Upaya Pemecahan Masalah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN 4.1 Kesimpulan, 4.2 Saran. LAMPIRAN


10

BAB II PROGRAM KERJA

2.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi UMKM menetapkan Visi yang tertuang pada RENSTRA 2014-2018, yaitu: “Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing“, sedangkan Misi pembangunan Koperasi dan UMKM, sebagai berikut :

Misi 1 Mewujudkan Keterpaduan Program Dan Kegiatan Serta Ketatausahaan Pembinaan Dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Yang Berkualitas

Tujuan : 1) Peningkatan kualitas

perencanaan dan pelaksanaan

program dan kegiatan yang

terkoordinasi dan bermutu, 2) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, 3) Peningkatan kontinuitas pengelolaan dan ketatalaksanaan kepegawaian dan barang milik daerah, 4) Peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran.

Misi 2 Mendorong Pertumbuhan Dan Kemandirian Koperasi Sebagai Pelaku Ekonomi Yang Berkualitas , Mandiri Dan Berdaya Saing Secara Global Tujuan : 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas

pembinaan Koperasi yang memiliki legalitas

kelembagaan dan usaha yang mandiri dan berdaya saing , 2) Peningkatan aksesibilitas jaringan usaha dan iklim usaha Koperasi yang kondusif serta kerjasama antar koperasi yang saling menguntungkan,


11

3) Peningkatan kualitas koperasi melalui koordinasi dan konsultasi antar sektor dalam pemberdayaan koperasi dibidang manajemen, permodalan dan administrasi.

Misi 3 Mendorong Pertumbuhan UMKM Melalui Dukungan Pembiayaan Dan Permodalan, Pengembangan Akses Pasar, Promosi

Dan Legalitas Formal UMKM , Serta Penciptaan

Wirausaha Baru Tujuan : 1) Peningkatan efektifitas pemberdayaan UMKM dibidang pemasaran dan jaringan usaha melalui diklat dan penelitian UMKM, promosi dan pameran serta kegiatan pasar rakyat bagi UMKM, 2) Peningkatan legalitas UMKM melalui fasilitasi perizinan dan sertifikasi usaha, penyediaan sarana dan prasarana usaha, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM, 3) Peningkatan produktifitas UMKM melalui pembinaan produksi dan pengolahan, SDM dan teknologi, akses pembiayaan dan pemberdayaan kelompok ekonomis produktif serta UMKM yang responsif gender.

Misi 4 : Meningkatkan Kemampuan Koperasi Dan UMKM Melalui Fasilitasi Permodalan Dan Pembinaan Simpan Pinjam Sebagai Pelaku Ekonomi Yang Berkualitas, Mandiri Dan Berdaya Saing Secara Global Tujuan : 1) Peningkatan efektivitas fasilitasi akses pembiayaan melalui kemudahan dan penguatan permodalan, pengembangan lembaga keuangan, pengembangan jaringan usaha dan kemitraan KSP/USP serta penumbuhan iklim usaha dalam aspek pendanaan, 2) Penciptaan stabilitas iklim usaha KSP/USP yang sehat melaui peningkatan kualitas kelembagaan, SDM, dan permodalan, pemberian konsultasi KSP/USP sesuai anggararan dasar dan prinsip koperasi, 3) Peningkatan akuntabilitas dan kesehatan KSP/USP melalui

penertibaan legalitas dan

administrasi KSP/USP.


12

Misi 5 : Meningkatkan

Kesadaran

Dan

Kemauan

Serta

Pemahaman

Masyarakat

Dalam

Mengembangkan Usahanya Melalui Koperasi Dan UMKM Tujuan : 1) Peningkatan kapasitas pembinaan Koperasi melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan, penyebaran informasi Koperasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik, 2) Peningkatan kapasitas pembinaan UMKM melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan, penyebaran informasi UMKM kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik, 3) Peningkatan efektivitas koordinasi dengan stakeholder di bidang pemberdayaan masyarakat KUMKM melalui kegiatan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan KUMKM.

Misi 6 : Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas SDM Aparatur Dan Pengelola Koperasi Dan UMKM Melalui Kegiatan Diklat. Tujuan : 1) Peningkatan efektifitas kegiatan diklat melalui perencanaan dan indentifikasi kebutuhan Diklat KUMKM, 2) Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur dan pengelola KUMKM, 3) Peningkatan efektifitas kegiatan diklat melalui monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan Diklat KUMKM. Visi dan Misi tersebut dapat diwujudkan, melalui pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga dapat menciptakan koperasi yang sehat dan berkualitas secara kelembagaan dan usaha, memiliki kemandirian, mampu menciptakan lapangan usaha baru, meningkatkan kesempatan berusaha bagi anggota dan masyarakat

serta mampu

menyerap tenaga kerja. Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam program dan kegiatan prioritas dengan tetap memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang yaitu: masih tingginya angka kemiskinan, masih tingginya angka pengangguran, rendahnya daya saing KUMKM dan rendahnya kualitas kelembagaan dan usaha KUMKM. Untuk menjawab isu strategis tersebut


13

langkah yang ditempuh antara lain : 1) Meningkatkan kualitas SDM KUMKM, 2) Meningkatkan akses KUMKM terhadap sumber-sumber permodalan/pembiayaan, 3) Meningkatkan 4) Meningkatkan

akses KUMKM terhadap

pemasaran dan

daya saing produk,

akses KUMKM terhadap pemanfaatan IT/Informasi Teknologi,

5) Meningkatkan akses SDM terhadap sumber-sumber produktif lainnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM KUMKM, Dinas Koperasi UMKM telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang dan study banding. Meningkatkan akses KUMKM terhadap sumber-sumber permodalan atau pembiayaan, Dinas Koperasi memfasilitasi akses permodalan bagi gerakan koperasi ke Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) yang berfungsi sebagai chanelling kepada pinjaman produktif anggota koperasi. Upaya lain dalam meningkatkan akses permodalan bagi KUMKM yaitu mendorong pemanfaatan dana-dana kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kredit Usaha Rakyat, serta akses modal kerja bagi wirausaha baik melalui anggaran APBD maupun APBN. Pengembangan akses pasar produk KUMKM dilakukan melalui peningkatan kualitas produk, promosi/pemasaran dan kemitraan serta meningkatkan akses KUMKM terhadap Informasi Teknologi/IT dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sedangkan peningkatan akses KUMKM terhadap sumber-sumber daya produktif lainnya juga ditingkatkan melalui memfasilitasi sarana dan prasarana usaha baik dari daerah maupun pusat antara lain revitalisasi pasar tradisional, penataan lapak Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), UKM Mart, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM.

2.2 Sasaran Berdasarkan Visi, Misi dan tujuan tersebut, maka dapat dijabarkan sasaran yang dicapai pada periode tahun 2013 - 2018 sebagai berikut : 1) Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkualitas; 2) Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel; 3) Terwujudnya kontinuitas pengelolaan ketatalaksanaan kepegawaian dan barang milik daerah; 4) Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas;


14

5) Tersedianya Koperasi yang memiliki legalitas kelembagaan dan usaha yang mandiri dan berdaya saing; 6) Terwujudnya jaringan usaha dan iklim usaha Koperasi yang kondusif serta kerjasama antar koperasi yang saling menguntungkan; 7) Semakin berkualitasnya Koperasi dibidang manajemen, permodalan dan administrasi; 8) Tersedianya UMKM yang kompeten dibidang pemasaran dan jaringan usaha; 9) Tersedianya UMKM yang memiliki legal aspek usaha serta sarana dan prasarana usaha yang memadai; 10) Tersedianya UMKM yang memiliki akses terhadap produksi dan pengolahan, SDM dan teknologi, akses pembiayaan dan pemberdayaan kelompok ekonomis produktif serta UMKM yang responsif gender; 11) Tersedianya KSP/USP yang memiliki akses

terhadap pembiayaan , permodalan,

jaringan usaha dan kemitraan; 12) Terwujudnya stabilitas iklim usaha KSP/USP yang didukung oleh kelembagaan yang sehat, SDM dan permodalan yang berkualitas sesuai anggaran dasar dan prinsip koperasi; 13) Terwujudnya akuntabilitas dan kesehatan KSP/USP didukung oleh legalitas dan administrasi KSP/USP yang berkualitas; 14) Tersuluh dan tersosialisasinya peraturan dan perundang undangan tentang perkoperasian dan terpublikasinya informasi Koperasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik; 15) Tersuluh dan tersosialisasinya peraturan dan perundang undangan tentang UMKM dan terpublikasinya informasi

UMKM kepada masyarakat melalui media cetak dan

elektronik; 16) Terwujudnya koordinasi yang

efektif

dengan stakeholder di bidang pemberdayaan

masyarakat KUMKM melaui kegiatan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan KUMKM; 17) Tersedianya data perencanaan dan teridentifikasinya kebutuhan diklat KUMKM; 18) Tersedianya SDM aparatur dan pengelola KUMKM yang profesional; 19) Termonitor dan terevaluasinya efektivitas kegiatan KUMKM pasca diklat.


15

2.3 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi UMKM tahun 2016 memperoleh pembiayaan yang bersumber dari APBD dan DEKONSENTRASI. Adapun program dan kegiatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat sumber dana APBD sebagai berikut : A. BELANJA TIDAK LANGSUNG, meliputi kegiatan antara lain : 1. Gaji Dan Tunjangan, dengan komponen : - Gaji Pokok PNS/Uang Representatif - Tunjangan Keluarga - Tunjangan Jabatan - Tunjangan Fungsional - Tunjangan Umum - Tunjangan Beras - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Pembulatan - Uang Duka/Wafat 2. Tambahan Penghasilan PNS, dengan komponen : - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah B. BELANJA LANGSUNG, meliputi program dan kegiatan antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

1.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;

1.3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

1.4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

1.5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

1.6

Penyediaan Alat Tulis Kantor;

1.7

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

1.8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

1.9

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;


16

1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman; 1.12 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah; 1.13 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : 2.1

Pembangunan Gedung Kantor

2.2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

2.3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

2.4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor.

2.5

Pemeliharaan Arsip Kantor (Pengelolaan Arsip).

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan : 3.1

Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, dengan kegiatan : 4.1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD.

4.2

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

4.3

Penyusunan Rencana Kerja SKPD.

4.4

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah,dengan kegiatan : 5.1 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah. 6. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif, dengan kegiatan : 6.1

Penguatan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah.

7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan kegiatan : 7.1

Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis.

7.2

Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUMKM.

8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan kegiatan : 8.1

Pengembangan Klaster Bisnis.

8.2

Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

8.3

Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah.


17

8.4

Penyelenggaraan Pengembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah.

8.5

Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah.

9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan : 9.1

Penyelarasan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi;

9.2

Penguatan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi;

9.3

Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi;

9.4

Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern Pada Jenis Usaha Koperasi.

Sedangkan program dan kegiatan sumber dana DEKONSENTRASI, sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, dengan kegiatan :

1.1 Dukungan Pemberdayaan KUMKM Di Daerah, dengan sub kegiatan : 1.1.1 Perencanaan Program dan Rencana Kegiatan Kerja/Teknis/Program. 1.1.1.1

Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan Kerja/Teknis/Program

1.1.1.2

Rapat-rapat Koordinasi

1.1.1.3

Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi

1.1.2 Pameran Produk Koperasi dan UMKM 1.1.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.1.4 Operasional PLUT 1.1.4.1

Fasilitasi PLUT KUMKM

1.1.4.2

Operasional PLUT KUMKM

1.1.5 Pengawasan dan Pengendalian USP Koperasi 1.1.6 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan 1.1.7 Penguatan Kelembagaan Koperasi.

Dinas Koperasi UMKM tahun 2016 memperoleh alokasi dana APBD sebesar Rp. 28.421.525.600,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) sedangkan dana DEKONSENTRASI sebesar Rp. 3.473.606.000,- (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam ribu rupiah). Secara rinci alokasi anggaran per program dan kegiatan baik sumber dana APBD maupun DEKONSENTRASI dapat dilihat pada tabel berikut :


18

Tabel. 2.1 Alokasi Anggaran Per Program dan Kegiatan APBD dan DEKONSENTRASI Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB NO.

URAIAN

ANGGARAN (Rp)

SUMBER DANA APBD A. Belanja Tidak Langsung B. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik 1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.12 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah 1.13 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran 2.

84.130.000 241.746.600 17. 213.000 35.471.000 6.243.000 370.120.000 11.460.000 61.066.000 283.477.808 98.061.300

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan Arsip Kantor (Pengelolaan Arsip)

468.451.880 49.500.000 89.710.380 260.500.000 60.500.000 8.241.500

3.1.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur

17.400.000 17.400.000

3.

4.

4.2. 4.3. 4.4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Kerja SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5.1.

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

6.1.

Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif Penguatan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

4.1.

5.

6.

7.

28.421.525.600 6.873.631.000 21.547.894.600 1.462.798.678 12.600.000 226.518.000 14. 691.970

Program Pengembangan Kompetitif UKM

Kewirausahaan

dan

Keunggulan


786.429.500 44.250.000 21.060.000 86.505.000 634.614.500 40.405.000 40.405.000 407.870.000 407.870.000 7.264.937.742

19

NO.

URAIAN

ANGGARAN (Rp)

7.1. 7.2.

Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUMKM

5.423.941.242 1.840.996.500 9.362.696.500

8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan Klaster Bisnis Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM Penyelenggaraan Pengembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah Promosi Produk UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Penyelarasan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi Penguatan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi Rintisan Penerapan Tehnologi Sederhana/Manajemen Modern Pada Jenis Usaha Koperasi

1.736.905.300 207.020.000 339.196.000 773.870.000 416.819.300

8.

8.5. 9. 9.1 9.2 9.3 9.4

SUMBER DANA APBN I Program Peningkatan Daya Saing UMKM & Koperasi 1.1 Dukungan Pemberdayaan KUMKM Di Daerah 1.1.1 Perencanaan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 1.1.1.1 Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan Kerja /Teknis/ Program 1.1.1.2 Rapat-Rapat Koordinasi 1.1.1.3 Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi 1.1.2 Pameran Produk Koperasi dan UMKM 1.1.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.1.4 Operasional PLUT 1.1.4.1 Fasilitasi PLUT KUMKM 1.1.4.2 Operasional PLUT KUMKM 1.1.5 Pengawasan dan Pengendalian USP Koperasi 1.1.6 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan 1.1.7 Penguatan Kelembagaan Koperasi Sumber : DPA dan DIPA Dinas Koperasi UMKM Prov. NTB, 2016


608.375.000 5.000.000.000 2.654.822.000 702.471.000 397.028.500

3.473.606.000 3.473.606.000 3.473.606.000 1.152.058.000 229.660.000 500.780.000 421.618.000 299.550.000 185.567.000 567.183.000 218.400.000 348.783.000 278.512.000 811.200.000 179.536.000

20

BAB III REALISASI PROGAM KERJA

3.1 Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD 3.1.1 Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS Dinas Koperasi UMKM sampai akhir tahun 2016 sebanyak 79 orang. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.873.631.000,- terdiri dari Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 5.156.711.000,- dan Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 1.716.920.000,-. Realisasi Belanja Tidak Langsung s/d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 6.446.437.830,(93,79%) dan realisasi fisik 99,73%. Realisasi ini terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 4.885.454.330,- (94,74%) dan belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp 1.560.983.500,- (90,92%). Secara rinci realisasi Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel berikut :


21

Tabel. 3.1 Realisasi Keuangan dan Fisik Belanja Tidak Langsung Kegiatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB

URAIAN 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai : 1. Gaji dan Tunjangan - Gaji Pokok - Tunjangan Keluarga - Tunjangan Jabatan - Tunjangan Fungsional - Tunjangan Umum - Tunjangan Beras - Tunjangan PPh - Pembulatan - Uang duka / wafat 2. Tambahan Penghasilan PNS - Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja

Anggaran

Realisasi

Realisasi Keuangan

Fisik

Rp. 2 6.873.631.000

Rp 3 6.446.437.830

% 4 93,79

% 5 99,73

5.156.711.000 3.940.014.186 409.670.000 287.420.000 59.950.000 130.760.000 240.800.000 87.900.000 196.814 1.716.920.000

4.885.454.330 3.846.051.800 347.924.678 263.110.000 50.700.00 115.955.000 216.447.310 45.220.550 44.992 1.560.983.500

94,74 97,62 84,93 91,54 84,57 88,68 89,89 51,45 22,86 90,92

99,77 100,00 100,00 100,00 100,00 91,00 100,00 100,00 100,00 99,62

1.272.180.000

1.214.709.000

95,48

100,00

79,01

100,00

-

-

- Tambahan penghasilan 438.240.000 346.274.500 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya - Insentif Pemungutan 6.500.000 Retribusi Daerah Sumber: Laporan Bulanan APBD Dinas Koperasi UMKM Prov.NTB, Desember 2016


22

3.1.2 Belanja Langsung Belanja Langsung di akolasikan untuk 9 (sembilan) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan, total Belanja Langsung Rp. 21.547.894.600,- realisasi keuangan Belanja Langsung s/d 31 Desember 2016 Rp. 20.014.550.064,- (92,88%) dan realisasi fisik 98,82%. Secara rinci realisasi keuangan dan fisik Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.2 Realisasi Keuangan dan Fisik Belanja Langsung Kegiatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB Tahun 2016. No.

URAIAN

1

2 Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran

1. 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

1.9. 1.10 . 1.11 . 1.12 . 1.13 . 2. 2.1.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

Anggaran

Realisasi Keuangan

Rp. 3 21.547.894.600 1.462.798.678

Rp 4 20.014.550.064 1.409.734.814

% 5 92,88 96,37

Realisasi Fisik % 6 98,82 99,93

12.600.000 226.518.000

12.599.500 185.115.634

100,00 81,72

100,00 100,00

14.691.970

9.781.780

66,58

93,19

84.130.000

78.538.000

93,35

100,00

241.746.600

241.746.600

100,00

100,00

17.213.000 35.471.000

17.213.000 35.471.000

100,00 100,00

100,00 100,00

6.243.000

6.243.000

100,00

100,00

370.120.000

370.120.000

100,00

100,00

11.460.000

11.460.000

100,00

100,00

61.066.000

61.066.000

100,00

100,00

283.477.808

282.319.000

99,59

100,00

98.061.300

98.061.300

100,00

100,00

468.451.880

462.934.500

98,82

100,00

49.500.000

49.500.000

100,00

100,00


23

Anggaran Rp. 3 89.710.380

Rp 4 84.343.000

% 5 94,02

Realisasi Fisik % 6 100,00

260.500.000

260.350.000

99,94

100,00

60.500.000

60.500.000

100,00

100,00

8.241.500

8.241.500

100,00

100,00

17.400.000

15.400.000

88,51

100,00

17.400.000

15.400.000

88,51

100,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Kerja SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

786.429.500

679.079.000

86,35

98,73

44.250.000

44.250.000

100,00

100,00

21.060.000

21.060.000

100,00

100,00

86.505.000 634.614.500

86.505.000 527.264.000

100,00 83,08

100,00 98,42

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

40.405.000

25.405.000

62,88

100

40.405.000

25.405.000

62,88

100

Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif Penguatan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

407.870.000

399.407.100

97,93

98,62

407.870.000

399.407.100

97,93

98,62

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUMKM

7.264.937.742

6.916.386.300

95,20

98,62

5.423.941.242

5.114.123.500

94,29

98,16

1.840.996.500

1.802.262.800

97,90

100,00

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan Klaster Bisnis

9.362.696.500

8.602.938.950

91,89

98,87

608.375.000

587.921.500

96,64

100,00

No.

URAIAN

1 2.2.

2

2.3. 2.4. 2.5.

3.

3.1.

4.

4.1.

4.2. 4.3. 4.4.

5.

5.1.

6. 6.1.

7.

7.1. 7.2.

8.

8.1.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan Arsip Kantor (Pengelolaan Arsip) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur

Realisasi Keuangan


24

Anggaran No.

URAIAN

1 8.2.

2 Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM Penyelenggaraan Pengemb. Industri RT, Industri Kecil dan Industri Menengah Promosi Produk UMKM

8.3. 8.4.

8.5. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Penyelarasan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi Penguatan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern Pada Jenis Usaha Koperasi

Realisasi Keuangan

Rp. 3 5.000.000.000

Rp 4 4.650.204.800

% 5 93,00

Realisasi Fisik % 6 98,00

2.654.822.000

2.349.596.000

88,50

100,00

702.471.000

662.958.900

94,38

99,29

397.028.500

352.257.750

88,72

99,86

1.736.905.300

1.503.264.400

86,55

98,10

207.020.000

161.430.000

77,98

98,34

339.196.000

325.341.000

95,92

97,67

773.870.000

666.921.300

86,18

97,20

416.819.300

349.572.100

83,87

100,00

Sumber : Laporan Bulanan APBD Dinas Koperasi UMKM Prov.NTB, Desember 2016

Progres fisik dari masing-masing kegiatan yang bersumber dari dana APBD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.3 Progres Fisik Kegiatan APBD Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB No.

Program

Kegiatan

1

2

3

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa

Realisasi Keu (Rp) 4 1.409.734.814

Realisasi Fisik 5 -

-

12.599.500 - Pembelian : materai @6000, 100 buah materai @3000, 100 buah, perangko, 100 buah, cetak amplop dinas, 100 kotak cetak stopmap dinas, 1.500bh 185.115.634 - Pembayaran :


25

No.

Program

Kegiatan

1

2

3

Realisasi Keu (Rp) 4

Realisasi Fisik 5

Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

telpn, air, listrik, layanan internet dan fax, 12 bulan. 9.781.780 -

Pembiayaan jasa perizinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 13 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 27 unit, 1 tahun

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

78.538.000

Pembayaran honorium bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pembantu bendahara, pejabat penata usaha keuangan, pencatat pembukuan, pembuat dokumen dan pembuat daftar, 12 bulan.

241.746.600 -

Pembeliaan peralatan dan bahan kebersihan kantor sebanyak 35 jenis, seperti selang pelastik 20 meter, keset 20 buah, sapu bulu ayam 30 buah dll.

Penyediaan alat tulis kantor

17.213.000 - Pembelian alat tulis kantor 20 jenis seperti kertas HVS folio 70 gr sebanyak 42 rim, ballpoint 100 buah dll.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

35.471.000 - Pengadaan barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6.243.000 - Pembelian komponen instalasi listrik dan penerangan ruangan sebanyak 12 jenis, seperti lampu esensial 18 watt sebanyak 30 buah, lampu esensial 14 watt sebanyak 25 buah, cok roll 10 meter, dll.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

370.120.000 - Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 106 unit, seperti bendera merah putih 12 buah, mesin tik sebanyak 2 buah, lemari besi sebanyak 1 unit, filling kabinet 3 buah, komputer PC 4 unit, UPS 4 buah, dll

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

11.460.000 - Pembayaran koran sebanyak 96 examplar, 12 bulan.


26

No.

Program

Kegiatan

1

2

3 undangan Penyediaan makanan dan minuman

Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah

Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

2.

Realisasi Fisik 5

61.066.000 - Pembelian makanan dan minuman untuk tamu dinas selama 12 bulan dan kegiatan MTQ Nasional 2016, 1 thn 282.319.000 - Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/pusat dalam rangka penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah, 12 bulan. 98.061.300 - Pembayaran honor penjaga malam 2 orang, satpam 2 orang, 1 org PTT selama 12 bulan dan pengadaan baju seragam untuk satpam. 462.934.500 -

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip) 3.


Program Peningkatan Kapasitas SDA

49.500.000 84.343.000 -

Penyusunan perencanaan (DED) pembangunan gedung balai diklat KUMKM, 1 dokumen Pemeliharaan kantor dinas, balatkop, 1 tahun

260.350.000 - Biaya servis, penggantian suku cadang, bahan bakar roda 4, 13 unit dan roda 2, 23 unit selama 12 bulan serta rekondisi kend roda 4 sebanyak 1 unit 60.500.000 - Biaya pemeliharaan AC 24 unit; komputer 8 unit dan meubelair , 12 bulan. 8.241.500 - Pemeliharaan arsip kantor, 12 bulan. 15.400.000

Peningkatan mental dan fisik aparatur

15.400.000 - Honor penceramah imtaq dan pemandu senam selama 12 bulan.


27

No.

Program

Kegiatan

1

2

3

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan rencana kerja SKPD

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

5

44.250.000 -

Penyusunan dokumen LKjIP, laporan semesteran, laporan tahunan dinas sebanyak 3 dokumen.

21.060.000 - Penyusunan laporan keuangan akhir tahun, 1 dokumen. 86.505.000 -

Penyusunan rencana kerja RKA dan DPA perubahan, RKA dan DPA 2017, 3 dokumen.

527.264.000 - Evaluasi kelembagaan dan pengawasan KSP/USP, evaluasi pelaksanaan KUR, evaluasi program dan kegiatan pemberdayaan KUMKM selama 12 bulan. 25.405.000

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

6.

Realisasi Fisik

679.079.000 -

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.


Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif

25.405.000 - Penyusunan dokumen pengelolaan aset/barang, 1 dokumen 399.407.100

Penguatan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah

399.407.100 - Penyusunan dokumen roadmap program strategis/trobosan berjangka 5 tahun, 1dokumen - Rakor data KUMKM se-NTB, 60 orang - Rapat penyusunan program pembinaan KUKM tahun 2016, 60 orang - Rapat evaluasi pelaks program dan kegiatan pemberdayaan KUMKM, 60 orang - Peny. kajian teknis akdemis pembentukan badan layanan


28

No.

Program

Kegiatan

1

2

3


Realisasi Fisik 5 umum daerah (BLUD), 1 dokumen

7.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

6.916.386.300

Pengembangan inkubator teknologi dan bisnis

5.114.123.500

Pelaksanaan bimtek KUMKM terdiri dari: - pembuatan tenun (Bima+Lotim), 60 org - Bakso (KLU+Lobar), 60 org - Emping jagung (Lotim+Lobar), 60 orang - Dodol Rumput Laut (Bima+Sumbawa), 60 orang - Abon ikan (Sumbawa+Bima), 60 orang - Handycraft dari modifikasi kain tenun (Lotim+Kota Bima), 60 orang - Kacang Mete (Dompu), 30 org - Batok kelapa (KSB+Lobar), 60 orang - Pengolahan cabe/tomat (Lobar+KLU), 120 orang - Makanan berbahan dasar kentang (Lotim,2akt), 60 orang - Lontar (Lotim+Sbw), 60 orang - Bambu (Lotim), 30 orang - Makanan produk unggulan temerodok (Lotim), 30 orang - Handycraft tas dan sepatu (Loteng+KSB), 60 orang - Kerang (Lobar+Kt Mtrm), 60 orang - Sisik ikan (Lotim), 30 org - Kerupuk kulit (Lotim+Kota Mataram), 60 orang - Tembakau rajangan (Loteng+Lotim), 60 orang - Makanan berbahan dasar pisang (Lobar+KLU), 60 orang - Tortila (Loteng), 30 orang Bantuan peralatan bagi wirausaha baru mencakup: - Otomotif, 12 paket - Konveksi, 12 paket - Tata boga, 20 paket


29

No.

Program

Kegiatan

1

2

3


Realisasi Fisik 5 -

Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUMKM

1.802.262.800


Kacang mete, 15 paket Pembuatan bakso, 15 paket Kerajinan batok kelapa, 10 pkt Dodol rumput laut, 12 paket Handycraft tas & sepatu, 20 pkt Temberodok, 30 unit Tenun, 60 unit Handycarft n modifikasi kain tenun, 10 paket Emping jagung, 12 paket Abon ikan, 12 paket Kerajinan sisik ikan, 10 pkt Mekanisasi pertanian, 20 pkt Makanan berbahan dasar kentang, 8 paket Pengolahan cabe/tomat, 12 pkt Kerajinan lontar, 10 paket Kerajinan bambu, 16 paket Kerajinan limbah kerang, 20 paket Tembakau rajangan, 12 paket Pengolahan kerupuk kulit, 30 paket Pengolahan tortila, 30 paket Pengolahan pisang, 60 paket

Diklat yang dilaksanakan bagi pengurus/pengelola koperasi/ UMKM/PPKL/ PLUT mencakup: - Mekanisasi alat pertanian, 60 orang - Akuntansi koperasi, 60 orang - Akuntansi komputer, 60 orang - Pengelolaan KSP/USP-PS, 60 orang - Penilaian kesehatan koperasi, 60 orang - Pengawasan dan akuntabilitas bagi pengawas kop, 60 orang - Managemen kelemb dan usaha koperasi, 60 orang - Akuntansi sederhana bagi UKM, 120 orang - Manajemen usaha kecil (MUK) dibdg otomotif, tataboga dan konveksi, 180 orang - Kewirausahaan dibidang manajemen design produk/ kemasan, 60 orang - Bisnis ritel modern bg kop, 60 orang

30

No.

Program

Kegiatan

1

2

3

8.

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah


Realisasi Fisik 5

8.602.938.950

Pengembangan Klaster Bisnis

587.921.500 - Temu konsultasi pengembangan sentra tenun se Pulau Lombok, 25 orang - buku/modul pengembangan kelemb KUMKM, 900 buku - penyerahan bantuan sarana/peralatan komputer bagi koperasi, 50 unit

Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM

4.650.204.800 - Rapat Pelaksanaan pendampingan diklat, 18 orang - Rapat monev pelaksanaan diklat dengan kab/kota se-NTB, 60 orang - Pengemb Jaringan usaha, negosiasi n komunikasi bisnis bagi KUMKM (2akt), 60 org - Pengembangan usaha dan permodalan koperasi (2akt), 60 orang - Kewirausahaan makanan berbahan dasar jamur bg WUB, 60 orang - Kewirausahaan pengolahan limbah plastik bagi UMKM (2akt), 60 orang - Design grafis bagi WUB (2akt), 60 orang - Pengolahan sampah menjadi pupuk organik (2akt), 60 org - Kerajinan serabut kelapa bagi WUB (2akt), 60 org - PIRT/Halal/bg KUMKM (2akt), 60 org - KSP/USP Syariah (2akt), 60 orang - Manajemen pemasaran produk unggulan bg KUMKM(2akt), 60 orang - Study kelayakan usaha dgn prog DSS bg KUMKM (2akt), 60 orang - Akuntansi bagi KUMKM di 10 Kab/Kota se-NTB (10akt), 300 orang - Penggunaan sosmed berbasis tehnologi informasi bagi


31

No.

Program

Kegiatan

1

2

3


Realisasi Fisik 5 KUMKM (3akt), 60 orang - Perijinan dan hukum bisnis bg KUMKM (2akt), 60 orang - Rakor pelaksanaan pendampingan diklat, 72 orang

Pengembangan Sarana Pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

9.

2.349.596.000 - Bantuan peralatan (Gerobak) bagi Wira Usaha Baru di 10 kab/kota, 310 unit - Bantuan sarana usaha bagi Pengusaha Kreatif Lapangan (PKL) di Loteng, Lotim, Dompu dan Bima, 56 unit

Penyelengaraan Pengembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah

662.958.900 - Pelaksanaaan Bimtek P-IRT di 10 Kab se NTB, 200 orang - Pelaksanaan Temu kemitraan usaha KUMKM Tembakau Ke Luar Daerah, 15 orang Sertifikat yg diterbitkan : - Label halal/Legal aspek, 150 lbr - Ijin Usaha Mikro Menengah (IUMK), 3000 lembar

Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

352.257.750

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pameran yang diikuti Oleh KUMKM, 4 event (NTB expo, HUT NTB, pameran Harkop Nasional di Jambi, dan Gebyar PON di Jabar

1.503.264.400

Penyelarasan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi

161.430.000


Adapun Pelaksanaan Bimtek untuk koperasi Terdiri dari : - sosialisasi model-model pola pengembangn pemberdayaan kop dg kab/kota se-NTB, 30 orang. - Workshop pengembangan usaha koperasi sektor riil, 30 orang - Pameran Hari Pangan se Dunia, 20 orang - Rapat revitalisasi koperasi dengan koperasi binaan provinsi, 50 orang - Pameran HPS yg diikuti, 1 event

32

No.

Program

Kegiatan

1

2

3 Penguatan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Realisasi Keu (Rp) 4 325.341.000

Realisasi Fisik 5 Koperasi yang mendapat pembinaan, pengawasan dan penghargaan melalui kegiatan rakor yakni : - Monev koperasi berkualitas, 35 orang - Penguatan kelembagaan koperasi binaan provinsi, 100 orang - Temu konsultasi PPKL seNTB, 82 orang Leaflet dan flowchart proses pengesahan Akte pendirian koperasi yg dicetak, 5000 lembar Pemeringkatan Koperasi untuk peningkatan kualifikasi koperasi, 100 koperasi Bimbingan penyusunan Laporan Keuangan bagi Koperasi binaan provinsi, 15 koperasi Penghargaan yang diberikan kepada Koperasi yang berprestasi, 5 koperasi

Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi

666.921.300


Adapun KUMKM yang dibina mencakup: - Peserta yg mengikuti sosialisasi jasa keuangan syariah, 400 org - Peserta desiminasi koperasi pada anggota bagi sentra UMKM, 50 orang - Peserta cerdas cermat perkoperasian tingkat SLTA (Harkopnas), 50 orang - Peserta sosialisasi pengawasan KSP/USP, 50 orang - Peserta sosialisasi model pengembangan kelembagaan KUMKM, 50 orang - Penyebaran informasi melalui: *Website Dinas koperasi, 1 thn *Umbul2, 75 buah *Baliho Diskop, 14 buah *Media audio visual, 1 paket

33

No.

Program

Kegiatan

1

2

3


Realisasi Fisik 5 *siaran langsung Cerdas cermat di RRI, 1 paket *Paket khusus perkoperasian dan UMKM, 1 paket *Leaflet/brosur yang dicetak, 3000 lembar *Kalender Diskop UMKM yang dicetak, 500 buah *Buku modul model pengembangan kelembagaan KUMKM, 470 buku Pemenang cerdas cermat tingkat SLTA yg diberi hadiah, 4 orang

Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/ Manajemen Modern pada Jenis Usaha Koperasi

349.572.100

Adapun Koperasi yang dibina mencakup: - Peserta rapat koordinasi/verifikasi calon peserta SHAT koperasi di provinsi, 40 orang - Peserta Rakor pembentukan dan perubahan AD KSP/USP Syariah dengan instansi terkait, 32 orang - Peserta rapat pemberdayaan dan pengembangan KSP/USP Koperasi dan Pembiayaan Syariah se-NTB, 50 orang - Peserta rapat optimalisasi KSP/USP Kop dan Pembiayaan Syariah se-NTB, 40 orang Peserta

kegiatan peningkatan kapasitas KSP/USP Syariah, 10 orang Buku direktory kelembagaan KSP/USP koperasi per kecamatan yg dicetak, 25 buku Sumber : Laporan Triwulan IV (APBD) Dinas Koperasi UMKM Prov.NTB, 2016


34

3.2 Program dan Kegiatan Sumber Dana DEKONSENTRASI, Dana Dekonsentrasi di alokasikan untuk 1(satu) program, 1(satu) kegiatan dan 7(tujuh) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 3.473.606.000,- realisasi keuangan s/d 31 Desember 2016 Rp. 3.394.503.000,- (97,72%) dan realisasi fisik 97,72%.

Tabel. 3.4 Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan DEKONSENTRASI Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB No. 1

Program/ Kegiatan

Target Rp. 3

R. Keuangan Rp 4

% 5

2 Program Peningkatan Daya Saing 3.473.606.000 3.394.503.000 97,72 UMKM dan Koperasi I Dukungan Pemberdayaan KUMKM 3.473.606.000 3.394.503.000 97,72 Di Daerah I.1 Perencanaan Program dan Rencana 1.152.058.000 1.109.765.600 96,33 Kerja/Teknis/Program I.1.1 Penyusunan Program dan Rencana 229.660.000 216.967.600 94,47 Kegiatan Kerja /Teknis/ Program I.1.2 Rapat-Rapat Koordinasi 500.780.000 486.393.200 97,13 I.1.3 Pembinaan Kelembagaan dan 421.618.000 406.404.800 96,39 Pengembangan Koperasi I.2 Pameran Produk Koperasi dan 299.550.000 299.365.000 99,94 UMKM I.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 185.567.000 178.494.700 96,19 I.4 Operasional PLUT 567.183.000 557.983.000 98,38 I.4.1 Fasilitasi PLUT KUMKM 218.400.000 218.400.000 100,00 I.4.2 Operasional PLUT KUMKM 348.783.000 339.583.000 97,36 I.5. Pengawasan dan Pengendalian USP 278.512.000 273.481.100 98,19 Koperasi 1.6. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan 811.200.000 800.800.000 98,72 1.7. Penguatan Kelembagaan Koperasi 179.536.000 174.613.600 97,26 Sumber : Laporan Bulanan Dekonsentrasi Dinas Koperasi UMKM Prov.NTB, Desember 2016


R. Fisik % 6 97,72 97,72 96,33 94,47 97,13 96,39 99,94 96.19 98,38 100,00 97,36 98,19 98,72 97,26

35

Tabel. 3.5 Progres Fisik Kegiatan DEKONSENTRASI Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB N o. 1 I.

Program / Kegiatan

Sub Kegiatan

R. Keuangan (Rp.)

2 Program Peningkatan Daya Saing KUMKM Kegiatan Dukungan pemberdayaan KUMKM di Daerah

3

4

5

Laporan rencana program/kegiatan anggaran dekosentrasi, 16 laporan. 299.365.000 Pelaksanaan pameran, 3 event selama 1 tahun. 178.494.700 Laporan monev pemberdayaan KUMKM, 2 laporan. Operasional PLUT 557.983.000 Laporan penguatan PLUT KUMKM di provinsi dan kota Bima, 2 laporan. Pengawasan dan Pengendalian 273.481.100 Laporan pengawasan USP USP Koperasi koperasi, 1 laporan Petugas Penyuluhan Koperasi 800.800.000 Laporan petugas penyuluh Lapangan koperasi lapangan sebanyak 1 laporan. Penguatan Kelembagaan 174.613.600 Laporan koperasi Koperasi berkualitas , 2 laporan. Sumber : Laporan Triwulan IV (Dekonsentrasi) Dinas Koperasi UMKM Prov. NTB, 2016

3.3

Perencanaan Program dan Rencana Kegiatan Kerja Teknik Program Pameran Produk Koperasi dan UMKM Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Realisasi Fisik

1.109.765.600

Pendapatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

mempunyai target pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 sebesar Rp. 501.125.000. Realisasi pendapatan s/d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 670.593.900, secara rinci target dan realisasi pendapatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel berikut ini :


36

Tabel. 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB No. I

Uraian

Target

Realisasi

%

Ket

PENDAPATAN 1.

Hasil Retribusi Daerah

2.

Pendapatan lain-lain Jumlah

501.125.000

535.900.000

106.94

-

-

134.693.900

-

-

501.125.000

670.593.900

133.82

-

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Koperasi UMKM, 2016

Pendapatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB tahun 2016, bersumber dari hasil retribusi daerah dan pendapatan lain-lain. Dengan total realisasi sebesar Rp 670.593.000,- atau 133,82% dari target yang telah direncanakan, artinya realisasi tersebut melampaui target sebesar 33,82%.


37

BAB IV PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

4.1 Permasalahan 4.1.1 Kurangnya aparatur Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian barang/jasa; 4.1.2 Penyerapan anggaran tiap bulan maupun triwulan tidak sesuai dengan ROK/POK yang telah disusun; 4.1.3 Kondisi Koperasi dan UMKM pada umumnya masih terbatas baik dalam aspek motivasi, produktivitas, SDM, manajemen, teknologi, permodalan, dll.

4.2 Upaya Pemecahan Masalah 4.2.1 Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa; 4.2.2 Pelaksanaan kegiatan APBD dan DEKONSENTRASI akan mengacu pada ROK/POK yang telah disusun; 4.2.3 Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Koperasi dan UMKM, bimtekbimtek teknis, magang dan study banding.


38

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Total

dana

APBD

Dinas

Koperasi

UMKM

Provinsi

NTB

tahun

2016

Rp. 28.421.525.600,- realisasi keuangan Rp. 26.460.967.894 (93,10%); realisasi fisik 99,04% yang diarahkan untuk melaksanakan 9 (sembilan) program dan 36(tiga puluh enam) kegiatan, dengan prioritas program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM serta program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi; 5.1.2 Total

dana

DEKONSENTRASI

Rp.

3.473.606.000,-

realisasi

keuangan

Rp. 3.394.503.000 (97,72%); fisik (97,72%). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan DEKONSENTRASI Kementerian Koperasi dan UKM RI yang dijabarkan melalui 1(satu) program, 1(satu) kegiatan dan 7(tujuh) sub kegiatan. 5.1.3 Target pendapatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB sebesar Rp. 501.125.000,realisasi sebesar Rp. 670.593.900 (133,82%), artinya realisasi melampaui target sebesar 33,82%. Sumber pendapatan tersebut berasal dari hasil retribusi daerah dan pendapatan lain-lain. 5.1.4 Sumberdaya Manusia yang tersedia, sebanyak 79 orang; terdiri dari 78 orang PNS dan 1(satu) orang PTT. Disamping itu Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB dalam melakukan pembinaan ke gerakan Koperasi dan UMKM dibantu oleh tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), Konsultan PLUT, tenaga Pendamping Diklat, Pendamping Kur, Pendamping Syariah dan Satuan Pengawas Koperasi;

5.2 Saran-Saran 5.2.1 Hasil kinerja yang maksimal sulit dicapai tanpa adanya partisipasi dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Secara internal yaitu dengan melibatkan seluruh sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia. Sedangkan eksternal yaitu dengan


39

meningkatkan

koordinasi

dengan

instansi

terkait,

membangun

kesepakatan,

kesepahaman dan kerjasama dengan seluruh stakeholder dan peran serta dari masyarakat. 5.2.2 Untuk dana APBD berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD) agar pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai yang dijadwalkan supaya tidak terjadi keterlambatan

sehingga diharapkan pengesahan APBD tidak

memakan waktu yang terlalu lama dan pencairan anggaran dapat berjalan lancar.


40

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents