BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang sistem
operasional dan manajerial pada instansi pemerintah dewasa ini dirasakan semakin penting. Dengan adanya perkembangan yang signifikan di bidang tersebut telah menyebabkan berbagai perubahan mendasar pada segala aspek, informasi telah menjadi komoditi yang sangat berharga dan menentukan untuk mencapai keberhasilan jalannya pemerintahan dalam arti yang menyeluruh. Kemajuan teknologi ini telah menempatkan informasi sebagai salah satu sumberdaya yang sangat penting dan perlu dikelola secara baik dan benar. Pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan telah menjadikan sistem informasi sebagai salah satu sumberdaya yang sangat strategis. Disadari sepenuhnya bahwa pemanfaatan sistem informasi di dalam organisasi sudah tidak dapat ditunda lagi. Pembangunan sumberdaya ini secara meluas tidak hanya menciptakan peluang-peluang, namun juga membawa konsekwensi-konsekwensi dan resiko-resiko yang baru. Kondisi demikian menjadikan tingkat persaingan semakin kompetitif sehingga penerapan prinsipprinsip manajemen modern yang berdasarkan efisiensi dan efektivitas dengan dukungan sumberdaya informasi yang cepat, tepat dan akurat, menjadi kebutuhan strategis. Mengingat akan pentingnya fungsi pengelolaan data dan informasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan di instansi pemerintah, maka wajar kalau pemerintah berupaya untuk menempatkan pengelolaan data dan informasi pada tempat yang setara dan sama pentingnya dengan pengelolaan sumberdaya lainnya seperti halnya sumberdaya manusia, keuangan, waktu dan yang lainnya. Sistem informasi kini telah menjadi kerangka dasar bagi semua aktivitas pemerintahan dan memungkinkan bagi fungsi manajerial dalam melakukan upaya pengelolaan sumberdaya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien. Perkembangan sistem 1
informasi ini juga telah mempengaruhi sistem pengolahan data dan sistem informasi keuangan mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Terkait dengan
pemanfaatan
sistem
informasi
di
daerah,
Pemerintah
telah
mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan sistem informasi di dalam pengeolaan keuangan daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara mewajibkan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna
anggaran
untuk
menyusun
laporan
keuangan
sebagai
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan [1]. Laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [2]. Untuk itu, pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem tersebut juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [1]. Sejalan dengan hal tersebut, Deputi pengawasan bidang penyelenggaraan keuangan daerah telah menetapkan visi organisasi yakni menjadi katalisator bagi kesuksesan otonomi daerah melalui pengawasan profesional di bidang penyelenggaraan keuangan daerah, dengan salah satu misinya yaitu mendorong dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan keuangan daerah [1]. Dalam rangka melaksanakan misi tersebut maka dilakukan kegiatan penyusunan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji 2
kebenarannya [1]. Pengembangan teknologi informasi sebagai pendukung sistem pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan membuat program aplikasi keuangan
daerah
yaitu
program
aplikasi
SIMDA
keuangan
sebagai
penyempurnaan dari versi sebelumnya [1]. SIMDA keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [1]. SIMDA keuangan ini ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan keuangan dalam rangka pencapaian
good
governance
[2].
Aplikasi
SIMDA
keuangan
dapat
dimplemetasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menggunakan teknologi multi user dan teknologi client/server, dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban keuangan baik dilaksanakan di SKPKD maupun di SKPD [2]. Tujuan pengembangan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan, [2] ini adalah: a. Menyediakan database mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah. b. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. c. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik. d. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Sampai dengan bulan September 2015, Program Aplikasi SIMDA telah diimplementasikan pada 427 Pemda dari 542 pemerintah daerah yang ada atau sebanyak 78,78% [2]. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu Kabupaten yang sudah memanfaatkan SIMDA keuangan sejak tahun 2012. 3
Aplikasi SIMDA keuangan yang dimanfaatkan di Kabupaten Lombok Timur belum berbasis on-line/Web, proses import dan export data masih manual yaitu ketika akan meng-import atau meng-export data, admin SIMDA keuangan harus mendatangi kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (PPKA). Sebagai gambaran tentang kesuksesan pemanfaatan SIMDA keuangan di Kabupaten Lombok Timur berikut disajikan ringkasan laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Timur sebelum penggunaan SIMDA keuangan sebagaimana dalam Tabel 1.1 dan ringkasan laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Timur setelah penggunaan SIMDA keuangan sebagaimana dalam Tabel 1.2. Tabel 1.1 Laporan APBD sebelum menggunakan SIMDA keuangan Tahun Anggaran
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
2010
1.019.367.681.802,00
935.070.953.512,00
91,73
2011
1.232.185.688.313,00
1.118.236.060.451,00
93,31
Sumber BAPPEDA (LKPJ Bupati Lombok Timur tahun 2010 dan 2011) Tabel 1.2 Laporan APBD setelah menggunakan SIMDA keuangan Tahun Anggaran
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
2012
1.377.845.193.137,79
1.207.174.408.419,39
87,61
2013
1.590.493.439.284,55
1.325.062.503.876,06
83,31
2014
1.807.801.103.405,00
1.624.036.726.151,19
89,83
Sumber BAPPEDA (LKPJ Bupati Lombok Timur tahun 2012, 2013 dan 2014) Untuk menilai keberhasilan penggunaan SIMDA keuangan terhadap penyarapan anggaran di Kabupaten Lombok Timur, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam karena, dalam penelitian ini barometer kesuksesan penggunaan SIMDA keuangan adalah ketika SIMDA keuangan dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya yang ditunjukkan dengan capaian penyerapan anggaran yang terus meningkat. Ada beberapa model penilaian keberhasilan atau kesuksesan sistem informasi dengan menggunakan kepuasan atau penerimaan sebagai tolok ukur, diantaranya adalah model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean, 4
TAM (Technology Acceptance Model), TTF (Task Technology Fit), UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Usage of Technology). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean karena model penilaian kesuksesan sistem informasi ini didasarkan pada sasaran atau hasil, hasil yang diharapkan secara garis besar mengacu pada dampak sistem informasi dalam kinerja atau capaian organisasi. Model sukses dapat diimplementasikan untuk mengevaluasi seberapa besar dan seberapa penting sistem informasi digunakan dalam organisasi, didalam organisasi sendiri peranan sistem informasi tercermin dari keuntungan (net benefits). Sedangkan kesuksesan sistem informasi TAM (Technology Acceptance Model) dan UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Usage of Technology) merupakan model penilaian kesuksesan sistem informasi terhadap penerimaan sistem teknologi informasi yang digunakan oleh pemakai (penerimaan pengguna terhadap sistem informasi) dan kesuksesan sistem informasi TTF (Task Technology Fit) adalah model penilaian kesesuaian dari kapabilitas teknologi untuk kebutuhan tugas dalam pekerjaan yaitu kemampuan teknologi informasi untuk memberikan dukungan terhadap pekerjaan.
1.2
Rumusan Masalah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sudah memanfaatkan SIMDA
keuangan, namun masih mengalami kendala di dalam pencapaian target 100% dalam penyerapan anggaran. Rata rata penyerapan anggaran belanja setiap tahun sangat rendah di awal tahun dan bahkan ketika melewati triwulan kedua, realisasi belanja masih rendah.
1.3
Batasan Masalah Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada evaluasi pemanfaatan SIMDA
keuangan terhadap penyerapan anggaran dengan lokus Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sehingga menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang tepat untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Lombok Timur.
5
1.4
Keaslian Penelitian Dalam penelitian ini penulis akan mengevaluasi pemanfaatan Sistem
Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan terhadap penyerapan anggaran belanja daerah menggunakan SI DeLone dan McLean. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain: Wahyuni [3] melakukan penelitian uji empiris model DeLone dan McLean terhadap kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Penelitian ini menggunakan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean. Dari hasil penelitian tersebut, terbukti bahwa berdasarkan model DeLone dan McLean, SIMDA yang diterapkan pada pemerintah daerah/SKPD (dengan kualitas sistem dan kualitas informasi dalam SIMDA) berpengaruh positif terhadap intensitas penggunaan sistem dan kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna memberikan dampak positif terhadap individu dan organisasi. Tetapi intensitas penggunaan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap dampak individu (individual impact). Penggunaan SIMDA tersebut mempermudah dan mempercepat pemerintah daerah/SKPD
dalam
penyusunan
anggaran,
penatausahaan
dan
pelaporan/pertanggungjawaban keuangan, sehingga memberikan kepuasan bagi pengguna dan berdampak positif terhadap organisasi. Dengan demikian, penggunaan SIMDA dapat menjadi solusi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Muzaiyana [4] melakukan penelitian tentang analisis kesuksesan penerapan sistem aplikasi akuntansi dengan menggunakan model DeLone dan McLean (studi pada Pemerintah Kota Ternate). Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi keberhasilan penerapan Sistem Aplikasi Akuntansi dengan menggunakan model DeLone dan McLean yang ditinjau dari kepuasan pengguna dan dampak individual maupun dampak organisasi dan mendapatkan bukti empiris faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi Sistem Aplikasi Akuntansi pada Pemerintah Kota Ternate. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kesuksesan penerapan Sistem Aplikasi Akuntansi dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas informasi dan kepuasan pengguna. Kesuksesan penerapan 6
sistem aplikasi diukur dengan menggunakan pemakaian nyata, kepuasan pengguna dan manfaat-manfaat bersih. Kepuasan pengguna terhadap sistem aplikasi dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas informasinya. Sedangkan, manfaat-manfaat bersih dipengaruhi secara signifikan oleh pemakaian nyata dan kepuasan pengguna. Khayun, dkk. [5] mengukur faktor sukses e-Pajak cukai: dengan menerapkan model kesusksesan sistem sukses informasi DeLone and McLean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatkan kepercayaan dalam website e-Government, persepsi kualitas informasi, persepsi sistem mutu dan persepsi kualitas layanan akan mempengaruhi sistem penggunaan dan kepuasan pengguna, dan pada akhirnya akan memiliki konsekuensi untuk memahami manfaat bersih. Mardiana [6] melakukan penelitan tentang kerangka terpadu untuk mengukur kesuksesan sistem informasi dengan mempertimbangkan dimensi Budaya di Indonesia.
Penelitian ini menggunaka model kesuksesan sistem
informasi DeLone dan McLean dengan mengintegrasikan dimensi budaya ke dalam model DeLone dan McLean berdasarkan latar belakang teoritis niat menggunakan. Gagasan ini tersirat bahwa budaya nasional dapat memprediksi niat. Dalam kasus adopsi teknologi informasi, gagasan ini mendukung yang menyimpulkan
bahwa
nilai-nilai
budaya
membentuk
bagaimana
orang
menggunakan teknologi informasi. Nugraha, dkk. [7] meneliti tentang analisis penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA keuangan) dalam pengolahan data keuangan pada organisasi pemerintah daerah (studi kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana SIMDA
keuangan
sebagai
sistem
informasi
akuntansi
daerah
dapat
mempermudah tugas pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah, pengendalian interen sistem yang diterapkan guna mencapai tujuan pelaporan dan cakupan analisa kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut.
7
Hardiawan, dkk. [8] meneliti tentang bagaimanakah implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang melalui persepsi dan sikap pegawai terhadap
implementasi
SIMDA,
persiapan
serta
faktor
penghambat
/
pendukungnya. Roynaldo, dkk. [9] menganalisis pengaruh penerapan Software Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap efektivitas kerja dan kinerja pegawai dan memaparkan serta menganalisis sebagian besar manfaat yang dihasilkan dari sistem informasi yang telah diterapkan tersebut, dengan obyek penelitian hanya pada Dinas PPKAD Kabupaten Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Usability, Reliability, Perfomance dari SIPKD yang secara parsial berarti apabila semakain tinggi tingkat ketiga variabel tersebut yang dikembangkan, maka akan berpengaruh semakin tinggi pula terhadap efektivitas kerja. Ratifah, dkk [10] melakukan penelitian tentang Penelitian ini menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen oranisasi sebagai variabel moderasi. Temuan penelitian ini menginformasikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Begitu pula dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah ini, memerlukan komitmen organisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Sedangkan dalam penelitian ini akan mengevaluasi pemanfaatan SIMDA keuangan terdahap penyerapan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan model kesuksesan SI DeLone dan McLean dengan menambahkan
komitmen
organisasi,
yang
nantinya
akan
memberikan
rekomendasi mengenai konten dan model sistem pengelolaan keuangan yang tepat untuk diterapkan di Kabupaten Lombok Timur.
8
1.5
Tujuan Penelitian Tujuan dari evaluasi pemanfaatan SIMDA keuangan terdahap penyerapan
anggaran pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur ini adalah : a. Untuk mendapatkan gambaran tingkat kesuksesan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan implementasi sistem informasi modifikasi model DeLone dan McLean yang diperbarui. b. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap manfaatmanfaat bersih (net benefits) dalam pemanfaatan SIMDA di Kabupaten Lombok Timur.
1.6
Manfaat Penelitian Dari penelitian evaluasi pemanfaatan SIMDA keuangan terhadap
penyerapan anggaran di Kabupaten Lombok Timur ini, adapun manfaat yang diharapkan adalah: a. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengenai faktor-faktor penentu kesuksesan SIMDA keuangan dan sekaligus sebagai umpan balik untuk melakukan evaluasi internal atas penggunaan SIMDA keuangan. b. Sebagai referensi untuk mengembangkan kerangka evaluasi Sistem Informasi Manajemen Daearah (SIMDA) keuangan pada penelitian selanjutnya.
9
