BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar belakang Secara umum pengelolaan sanitasi di Indonesia, yang meliputi pengelolaan sampah, air limbah
domestik, dan drainase lingkungan, hingga saat ini belum dapat terselenggara dengan baik. Akibat yang ditimbulkan dari buruknya pengelolaan sanitasi adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup secara terus menerus dan meningkatnya berbagai macam penyakit yang terkait dengan buruknya sanitasi, yang pada akhirnya akan mengancam kesehatan masyarakat. Berbagai upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sanitasi telah dilakukan. Pada bulan November Tahun 2007 telah diselenggarakan Konferensi Sanitasi Nasional yang merintis kesepakatan untuk menyiapkan langkah-langkah penting bagi pembangunan sanitasi ke depan, sejalan dengan pencapaian sasaran dalam Millenium Development Goals (MDGs). Kemudian pada tahun 2008 dalam pertemuan International Year of Sanitation, telah disepakati adanya upaya peningkatan kesadaran dan komitmen pemerintah di semua tingkat pemerintahan terhadap pembangunan sanitasi. Selanjutnya pada bulan April tahun 2009 diselenggarakan Konvensi Strategi Sanitasi Perkotaan dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan sasaran pembangunan sanitasi, serta menyandingkan dan mengenalkan pendekatan strategi sanitasi kota yang lebih praktis. Dari upaya di atas, dicapai kesepakatan untuk menyelenggarakan program pendampingan sanitasi kepada provinsi dan kabupaten berupa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), melalui pendekatan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah kabupaten dan masyarakat melalui proses bottom-up dengan kerangka kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang bersifat top-down, sehingga diperlukan sinkronisasi dan sinergisitas keduanya. Sebagai salah satu kabupaten yang mengikuti program PPSP, Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk melakukan peningkatan pembangunan sanitasi di wilayahnya. Beberapa tahapan telah dilakukan seperti pembentukan POKJA Sanitasi dan penyusunan Buku Putih Sanitasi, dimana dokumen tersebut berisikan kondisi terkini sanitasi di seluruh kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Dokumen perencanaan ini memuat kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi yang komprehensif sehingga dapat memberikan arahan yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi di Kabupaten Kulon Progo.
Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
1
Dokumen SSK ini mencakup aspek teknis yang berisikan strategi dan usulan kegiatan untuk layanan sub sektor air limbah domestik, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan, sub sektor air bersih dan aspek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Selain itu juga memuat aspek pendukung yang berisikan strategi dan usulan kegiatan pengembangan untuk komponen Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, Keuangan, Komunikasi, Keterlibatan Pelaku Bisnis, Pemberdayaan Masyarakat, serta aspek Jender dan Kemiskinan. 1.2
Wilayah cakupan SSK Wilayah cakupan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Kulon Progo adalah dengan
menitikberatkan pada wilayah perkotaan, mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 – 2032. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kulon Progo, serta Perda Kabupaten Kulon Progo nomor 4 tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota. Adapun wilayah kajian yang dimaksud adalah kota Wates sebagai ibukota kabupaten (meliputi kecamatan Wates dan Pengasih), 10 ibukota kecamatan (IKK) yang meliputi Temon, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Nanggulan,Girimulyo, Kokap, Samigaluh, Kalibawang, Serta unit permukiman Dekso sebagai bagian dari kecamatan Kalibawang yang berkembang cukup pesat dan tumbuh menjadi kota dan sudah dilengkapi dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK Kota Dekso). Cakupan Wilayah Kajian penyusunan Starategi Sanitasi Kabupaten Kulon Progo pada Area Berisiko Buku Putih Sanitasi yang mempunyai skor 3/ risiko tinggi ( meliputi 2 desa di Kecamatan Wates, 11 desa di Kecamatan Temon, 4 desa di Kecamatan Sentolo, 6 desa di Kecamatan Samigaluh, 7 desa di Kecamatan Pengasih, 6 desa di Kecamatan Panjatan, 5 desa di Kecamatan Nanggulan, 6 desa di Kecamatan Lendah, 5 desa di Kecamatan Kokap, 4 desa di Kecamatan Kalibawang, 4 desa di Kecamatan Girimulyo dan 5 desa di Kecamatan Galur ) dan yang mempunyai skor 4/ risiko sangat tinggi (meliputi 3 desa di Kecamatan Wates, 1 desa di Kecamatan Sentolo, 2 desa di Kecamatan Panjatan dan 2 desa di Kecamatan Galur ). Kecamatan Lendah, Kecamatan Galur, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Sentolo yang ditetapkan sebagai wilayah pengembangan industry, serta Kecamatan Temon sebagai lokasi Pembangunan Bandara mendapatkan pembahasan secara khusus dalam dokumen SSK ini.
Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
2
Peta 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo dan Cakupan Wilayah Kajian Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
3
1.3
Tujuan a. Sebagai rujukan bagi perencanaan pembangunan sanitasi Kabupaten Kulon Progo dalam jangka menengah (5 tahun) yaitu dari tahun 2013 sampai 2017, sehingga dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. b. Sebagai acuan SKPD terkait sanitasi dalam menyusun perencanaan pembangunan sektor sanitasi dari tahun 2013 -2017. c. Menetapkan zona sistem sanitasi untuk masing-masing sub-sektor air limbah, persampahan, dan drainase.
1.4
Metodologi Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan SSK ini adalah a.
Melakukan kajian terhadap dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kulon Progo dan dokumen rujukan seperti NSPK, MDGs, RPJM Kabupaten, RPIJM, dokumen RTRW, serta Renstra SKPD yang terkait.
b.
Menentukan visi dan misi sanitasi yang didasarkan kepada visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo
c.
Menentukan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi berdasarkan visi dan misi sanitasi yang sudah dibuat
d.
Perumusan strategi dan pengembangan strategi sub sektor sanitasi (air limbah, sampah, drainase, air bersih dan PHBS) dan aspek pendukung layanan sanitasi seperti kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan sektor swasta dan bisnis, serta keterlibatan masyarakat dan jender
e.
Menyiapkan program dan kegiatan untuk masing-masing sub sektor sanitasi serta aspek pendukungnya
f.
Menyusun draft dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten yang kemudian disampaikan dalam konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat serta stakeholder terkait.
g. 1.5
Melaksanakan lokakarya dengan tim anggaran untuk penyelesaian dokumen SSK
Posisi SSK dan kaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya Penyusunan Buku Putih Sanitasi dan SSK Kabupaten Kulon Progo, tidak boleh lepas dari semua
dokumen perencanaan yang ada di daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Strategis (Renstra) SKPD pengampu pembangunan Sanitasi. Penyusunan RPJMD Kulon Progo 2011-2016 mempunyai hubungan dan konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan arahan pasal 5 UU No 25 tahun 2004. RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2001-2016 harus mengacu pada RPJM Nasional 2010-2014 dan RPJMD Provinsi DIY 2009-2013 yang Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
4
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Kulon Progo. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJMD Kulon Progo 2011-2016 berpedoman pada RPJPD Kulon Progo 2005-2025. RPJMD Kulon Progo 2011-2016 digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, Buku Putih Sanitasi dan SSK Kabupaten Kulon Progo memuat perencanaan pembangunan sanitasi untuk 5 tahun ke depan (2013-2017). Oleh karena itu Buku Putih dan SSK harus bisa mewarnai RPJMD Kulon Progo 2011-2016. Sehingga nantinya seluruh rencana pembangunan sanitasi dapat dibreak down
oleh SKPD-SKPD teknis dalam pelaksanaan
pembangunan sanitasi, dan selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Kerja SKPD. Dengan demikian arah pembangunan sanitasi bersifat menyeluruh bersinergi dan terpadu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut :
Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
5
RPJP
pedoman
RPJM Nasional 20102014
pedoman
RPJMD Provinsi DIY 2009-2013
Nasional 2005-2025
RPJPD Provinsi DIY 2005-2025
BUKU PUTIH & SSK
RPJPD
pedoman
RPJMD Kulon Progo 2011-2016
Kulon Progo
dijabarkan
RKPD
pedoman
Kulon Progo
RAPBD
APBD
Kulon Progo
Kulon Progo
RKA SKPD
Rincian
2005-2025 pedoman
Renstra SKPD Kulon Progo
pedoman
Renja SKPD
pedoman
Kulon Progo
Kulon rogo
APBD Kulon Progo
Gambar 1.1. Diagram Hubungan Buku Putih dan SSK dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
6
BAB II KERANGKA PEMBANGUNAN SANITASI 2.1.
Visi misi pembangunan sanitasi Visi Kabupaten Kulon Progo seperti yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka panjang
(RPJP) Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 adalah “MASYARAKAT KABUPATEN KULON PROGO YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN”. Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005–2025 ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Kulon Progo dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Rumusan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2011-2016 didasarkan pada isu strategis daerah. Selain itu rumusan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2011-2016 memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai acuan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 20112016 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN KULON PROGO YANG SEHAT, MANDIRI, BERPRESTASI, ADIL, AMAN DAN SEJAHTERA BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA”. Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 6 misi pembangunan sebagai berikut: 1.
Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan;
2.
Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance;
3.
Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat;
4.
Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah;
5.
Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan; dan
6.
Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum.
Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
7
Tabel 2.1. Visi dan misi sanitasi Kabupaten Kulon Progo Visi Kabupaten Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa
Misi Kabupaten 1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan 2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance. 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat 4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah 5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan 6. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum
Visi Sanitasi Kabupaten Terwujudnya pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi ramah lingkungan tahun 2017
Misi Sanitasi Kabupaten Misi Air Limbah Domestik 1. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah pengelola air limbah domestik yang berorientasi pada prinsip-prinsip proffesionalism, clean government, dan good governance. 2. Mewujudkan peningkatan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur air limbah domestik yang ramah lingkungan secara optimal, berkelanjutan, dan partisipatif. 3. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan. Misi Persampahan 1. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah pengelola persampahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip proffesionalism, clean government, dan good governance. 2. Mewujudkan peningkatan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur persampahan yang ramah lingkungan secara optimal, berkelanjutan, dan partisipatif 3. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pengelolaan persampahan yang berkelanjutan. Misi Drainase 1. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah pengelola drainase yang berorientasi pada prinsip-prinsip proffesionalism, clean government, dan good governance. 2. Mewujudkan peningkatan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur drainase yang ramah lingkungan secara optimal, berkelanjutan, dan partisipatif. 3. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pengelolaan drainase yang berkelanjutan. Misi PHBS 1. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah pengelola PHBS yang berorientasi pada prinsip-prinsip proffesionalism, clean government, dan good governance. 2. Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih, sehat dan higienis terhadap pengelolaan air limbah domestik, persampahan dan drainase.
Sumber: RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2011-2016, diolah Pokja Sanitasi Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
8
2.2
Tahapan pengembangan sanitasi Dalam merumuskan pengembangan pengelolaan sanitasi, pentahapan dibagi ke dalam tahap jangka
pendek (1-2 tahun), menengah (5 tahun), jangka panjang (10-15 tahun), maupun kombinasi antara 2 tahapan. Penentuan tahapan dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yang meliputi : 1. Kepadatan Penduduk adalah jumlah jiwa yang mendiami desa/kelurahan per hektar. 2. Kondisi ekstrem adalah desa/kelurahan yang didefinisikan sebagai daerah genangan akibat pengaruh pasang surut air laut. 3. Wilayah Komersil (CBD) merupakan wilayah yang berfungsi sebagai wilayah perdagangan dan jasa baik untuk saat ini maupun yang akan datang berdasarkan dokumen RTRW. 4. Resiko Kesehatan adalah hasil dari analisa area beresiko, yang mempunyai skor 3 dan 4. Indikator yang digunakan dalam tahapan pengembangan dokumen strategi sanitasi ini adalah prosentase penduduk terlayani. Diharapkan dalam jangka panjang, semua penduduk akan dapat terlayani oleh program dan kegiatan sanitasi yang dirumuskan dalam dokumen ini. 2.2.1
Sub sektor air limbah domestik Tahapan dalam pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Kulon Progo dibagi ke dalam 2 zona, yaitu: 1.
Zona pengelolaan limbah domestik sistem setempat individual/komunal sebagai prioritas jangka pendek
2.
Zona pengelolaan limbah domestik sistem off site sebagai prioritas jangka menengah. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam tahapan pengelolaan limbah domestik
Kabupaten Kulon Progo, terlihat bahwa sistem on-site lebih cocok diterapkan terhadap 86 desa, sedangkan sistem off site lebih terpusat pada 1 desa dan 1 Kelurahan. Adapun secara lebih jelas tergambarkan dalam Peta Tahapan Air Limbah Domestik - Sistem On Site dan Off Site di halaman berikut ini.
Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
9
Peta 2.1. Peta tahapan air limbah domestik - sistem on site dan off site
CBD saat ini
Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
10
Penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah dengan menggunakan sistem on site atau off site secara umum, dilakukan menggunakan beberapa kriteria, yaitu: Kepadatan Penduduk; Klasifikasi Wilayah (Perkotaan atau Perdesaan); Karakteristik Tata Guna Lahan (Center of Business Development /CBD), Komersial atau Rumah Tangga); dan Resiko Kesehatan Lingkungan. Kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangan sistem digambarkan dalam suatu peta yang didasarkan oleh kriteria-kriteria tersebut. Zona dalam peta merupakan dasar bagi Kabupaten Kulon Progo dalam merencanakan pengembangan jangka panjang pengelolaan air limbah. Gambaran zona tersebut adalah sebagai berikut : Zona I merupakan zona pengolahan limbah dengan sistem on site (dalam peta zona ini berwarna kuning), mencakup 86 desa yang terletak secara merata di wilayah Kabupaten Kulon Progo, yang memiliki resiko kesehatan yang rendah, sehingga fasilitas pengolahan limbah yang dibutuhkan oleh masing-masing rumah tangga dapat berupa STBM, STOPS atau MCK++. Adapun desa-desa tersebut adalah: 1.
Kecamatan Wates: Desa Karangwuni.
2.
Kecamatan Panjatan: Desa Garongan, Pleret, dan Bugel.
3.
Kecamatan Galur: Desa Banaran.
4.
Kecamatan Temon: Desa Jangkaran, Sindutan, Palihan, Glagah, dan Plumbon.
5.
Kecamatan Sentolo: Desa Srikayangan, Tuksono, Sukoreno, dan Kaliagung.
6.
Kecamatan Kalibawang: Desa Banjarharjo, Banjaroyo, Banjarasri, dan Banjararum.
7.
Kecamatan Pengasih: Desa Pengasih, Karangsari, Sendangsari, Margosari, Kedungsari, Tawangsari, dan Sidomulyo
8.
Kecamatan Kokap: Desa Hargorejo, Hargomulyo, Kalirejo, Hargowilis, dan Hargotirto.
9.
Kecamatan Lendah: Desa Jatirejo, Sidorejo, Wahyuharjo, Bumirejo, Gulurejo, dan Ngentakrejo.
10. Kecamatan Girimulyo: Desa Giripurwo, Jatimulyo, Purwosari, Pendoworejo. 11. Kecamatan Nanggulan: Desa Wijimulyo, Jatisarono, Kembang, Banyuroto, Donomulyo, dan Tanjungharjo 12. Kecamatan Samigaluh: Desa Gerbosari, Ngargosari, Kebonharjo, Purwoharjo, Sidoharjo, Pagerharjo, dan Banjarsari. Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
11
Sedangkan sistem pengolahan limbah sistem on-site komunal (IPAL Komunal) dapat dikembangkan di desa/kelurahan sebagai berikut: 1.
Kecamatan Wates: Desa Triharjo, Giripeni, Sogan, Kulwaru, dan Ngestiharjo.
2.
Kecamatan Panjatan: Desa Cerme, Kanoman, Desa, Desa, Desa, Depok, Bojong, dan Krembangan.
3.
Kecamatan Galur: Desa Brosot, Kranggan, Tirtorahayu, Karangsewu, Nomporejo, dan Pandowan.
4.
Kecamatan Temon: Desa Kalidengen, Temonwetan, Temonkulon, Kedundang, Kulur, Kaligintung, Kebonrejo, Janten, Karangwuluh, dan Demen.
5.
Kecamatan Sentolo : Desa Sentolo, Desa Banguncipto, Desa Salamrejo, Desa Demangrejo
6.
Kecamatan Pengasih : Desa Margosari
7.
Kecamatan Nanggulan : Desa Wijimulyo Zona II merupakan zona pengolahan limbah dengan sistem off site, dan merupakan
pentahapan jangka menengah. Zona ini mencakup dua desa di bagian peri urban yaitu Kelurahan Wates dan Desa Bendungan, dalam peta berwarna merah. Tabel 2.2. Tahapan pengembangan air limbah domestik Kabupaten Kulon Progo No (a) A B
Cakupan layanan eksisting (%)
Sitem (b) Sistem On-site 1. STBM, STOPS, MCK++ 2. IPAL Kom/ on Site Komunal Sistem Off-site 1. Off site medium
(c)
Target cakupan layanan (%) Jangka Jangka Jangka Pendek Menengah Panjang (d) (e) (f)
64.5
97,70
97,70
97,70
1.50 66,00
1,50 99,20
2,30 100,00
2,30 100,00
Sumber : Buku Putih Sanitasi Kab Kulon Progo, 2012 dan Hasil Analisis Pokja Sanitasi
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, pengelolaan air limbah domestik dalam jangka pendek difokuskan terhadap sistem on-site dengan target pelayanan mencapai 97,70 % dari jumlah penduduk. Pelayanan sistem on-site diarahkan pada pengembangan fasilitas sanitasi STBM, STOPS, MCK++ dan IPAL komunal. Dalam jangka menengah, pengelolaan air limbah domestik diarahkan menuju sistem offsite. Target cakupan layanan diharapkan dapat menjangkau 2,3 % dari jumlah penduduk. Lebih lengkapnya tentang target cakupan layanan dapat diamati dalam Tabel 2.2. Kelurahan dan desa yang pengolahan air limbah domestiknya diarahkan menggunakan sistem off-site ini adalah Kelurahan Wates dan Desa Bendungan, yang saat ini sudah merupakan CBD dan memiliki kepadatan penduduk >250 jiwa/hektar.
Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
12
2.2.2
Sub sektor persampahan Tahapan dalam pengelolaan Persampahan Kabupaten Kulon Progo dibagi dalam 2 zona seperti yang termuat dalam peta 2.2., sebagai berikut: Zona I: Pengelolaan Persampahan sistem Full coverage+street sweeping yang meliputi : A. Prioritas dari timbulan sampah dalam jangka pendek, merupakan area minimal yang harus terlayani sebesar 18 %, meliputi 2 kecamatan sebagai wilayah ibukota kabupaten yang terbagi dalam 9 desa/kelurahan yaitu : 1. Kecamatan Wates: Kelurahan Wates, Desa Triharjo, Bendungan, dan Giripeni. 2. Kecamatan Pengasih: Desa Pengasih, Karangsari, Sendangsari, Margosari, dan Kedungsari B. Prioritas dari timbulan sampah dalam jangka menengah, merupakan area minimal yang harus terlayani sebesar 57.67 %, meliputi 32 desa yaitu; 1. Kecamatan Wates: Desa Sogan, Ngestiharjo, dan Karangwuni. 2. Kecamatan Panjatan: Desa Panjatan. 3. Kecamatan Galur: Desa Brosot, Kranggan, Tirtorahayu, Karangsewu, dan Banaran. 4. Kecamatan Temon: Desa Temonwetan, Temonkulon, Jangkaran, Sindutan, Palihan, dan Glagah. 5. Kecamatan Sentolo: Desa Sentolo, Banguncipto, Salamrejo, Tuksono, dan Sukoreno. 6. Kecamatan Kalibawang: Desa Banjararum 7. Kecamatan Pengasih: Desa Tawangsari 8. Kecamatan Kokap: Desa Hargorejo dan Hargomulyo 9. Kecamatan Lendah: Desa Jatirejo, Gulurejo, dan Ngentakrejo 10. Kecamatan Girimulyo: Desa Giripurwo dan Jatimulyo 11. Kecamatan Nanggulan: Desa Wijimulyo, Jatisarono, dan Kembang 12. Kecamatan Samigaluh: Desa Gerbosari dan Pagerharjo C. Prioritas dari timbulan sampah dalam Jangka Panjang, merupakan area minimal yang harus terlayani 42,33 % meliputi 32 desa Zona II: Pengelolaan Persampahan sistem cakupan secukupnya jangka panjang, merupakan pengembangan system pengelolaan sampah berbasis masyarakat + pemeliharaan dan pengelolaan sampah berbasis RT pengangkutan secukupnya (TPS-TPA), jangka menengah ke panjang, terdapat 47 desa yang tergambar dalam peta berwarna kuning.
Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
13
Peta 2.2. Peta tahapan pengembangan persampahan
CBD saat
ini
Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
14
Pengidentifikasian
wilayah
pengembangan
pelayanan
persampahan
dilakukan
menggunakan dua kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan saat ini yaitu Tata Guna Lahan/Klasifikasi Wilayah (Komersial/CBD, Permukiman, Fasilitas Umum, Terminal, Pasar) dan Kepadatan Penduduk. Tabel 2.3. Tahapan pengembangan persampahan Kabupaten Kulon Progo No (a) A
B
Target cakupan layanan (%) Jangka Jangka Jangka Pendek Menengah Panjang (d) (e) (f) 9,00 48,67 57,67 9,00 9,00 42,33 18,00 57.67 100
Cakupan layanan eksisting (%)
Sistem (b) Full coverage+street sweeping 1. Langsung 2. Tidak Langsung 3. Masyarakat/KSM/ bank Sampah Cakupan Secukupnya
(c) 6,50 9,00 2,50 18,00
Sumber : Buku Putih Sanitasi Kab Kulon Progo, 2012 dan Hasil Analisis Pokja Sanitasi
Sesuai dengan kondisi di Kabupaten Kulon Progo yang dimaksud dengan full coverage+street sweeping adalah bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut : 1. Langsung: pengumpulan minimal 2 kali dalam 1 minggu. 2. Tidak Langsung: pengangkutan harian dari TPS, container dll. 3. 3R dan Bank Sampah. 4. Pemda melayani > 55% timbulan sampah. Sedangkan untuk Cakupan Secukupnya adalah dikelola individu/ berbasis Mayarakat dan bersifat lokal. 2.2.3
Sub sektor drainase Berdasarkan perhitungan menggunakan instrumen SSK menghasilkan pembagian tahapan pengelolaan drainase Kabupaten Kulon Progo ke dalam zona penanganan jangka pendek dan zona pelayanan jangka panjang terhadap genangan. Kriteria yang digunakan dalam penentuan tahapan pengelolaan drainase adalah kepadatan penduduk dan CBD/ komersil. Satu kriteria khusus yang digunakan dalam pengelolaan drainase adalah keberadaan genangan air di desa/kelurahan yang bersangkutan. Terdapatnya genangan air menujukkan indikasi
terhambatnya
aliran
air
menuju
saluran
drainase,
baik
karena
tumpukan
sampah, kapasitas tampung yang sudah tidak mencukupi, ataupun dikarenakan adanya kerusakan dalam saluran drainase eksisting. Zona pengelolaan jangka panjang merupakan tahapan yang paling dominan dalam pengelolaan drainase Kabupaten Kulon Progo. Kepadatan penduduk yang kurang dari 100 jiwa/ha menyebabkan banyak desa masuk ke dalam zona ini (dalam peta berwarna kuning). Desa yang termasuk ke dalam zona ini adalah 86 desa selain Kelurahan Wates dan Desa Bendungan, dimana kedua desa/kelurahan tersebut masuk ke pengelolaan drainase jangka pendek (dalam peta berwarna merah). Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
15
Peta 2.3. Peta tahapan pengembangan drainase
CBD saat ini
Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
16
Untuk menentukan
wilayah pengembangan saluran drainase yang sesuai dengan
kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat kelurahan/desa, maka disusunlah prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan daerah prioritas ini disusun berdasarkan kriteria seleksi yang mengacu ke SPM drainase, yaitu : kepadatan penduduk, tata guna lahan, daerah genangan air hujan, dan tingkat resiko kesehatan. Tabel 2.4 Tahapan pengembangan drainase Kabupaten Kulon Progo No (a) A B
Sistem
Cakupan layanan eksisting (%)
(b) Makro (1 desa dan 1 kelurahan) Mikro (86 desa)
(c) 1,60 68,40
Target cakupan layanan (%) Jangka Jangka Jangka Pendek Menengah Panjang (d) (e) (f) 5,63 5,63 5,63 68,40 68,40 94,37
70
74,03
Sumber : Buku Putih Sanitasi Kab Kulon Progo, 2012 dan Hasil Analisis Pokja Sanitasi
74,03
100,00
Berdasarkan hasil analisis menggunakan instrumen SSK, penanganan drainase lingkungan Kabupaten Kulon Progo difokuskan ke dalam penanganan jangka pendek kenaikan sebesar 4,03 % dari jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo. Target cakupan pelayanan yang akan dilaksanakan meningkat 25,97 % dalam jangka panjang, sehingga dapat melayani 100 % dari total penduduk dari kedua target cakupan layanan tersebut. 2.3.
Perkiraan pendanaan pengembangan sanitasi Pendanaan sanitasi di Kabupaten Kulon Progo untuk sub sektor air limbah domestik mengalami
penurunan, sedangkan untuk sub sektor sampah dan drainase terus meningkat dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Rata-rata pertumbuhan belanja sanitasi setiap tahunnya adalah sub sektor air limbah domestik sebesar 5,84 %, sub sektor persampahan sebesar 7,52 % dan sub sektor drainase sebesar 66,13 %. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sanitasi rata-rata naik pertahun sebesar 31,05 % dalam kurun tahun 2010-2012, sedangkan untuk urusan lingkungan hidup terjadi kenaikan rata-rata pertahun sebesar 5,92 % dari tahun 2008-2012. Adapun untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan tabel 2.5 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Kulon Progo untuk Sanitasi.
Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
17
Tabel 2.5. Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Kulon Progo untuk sanitasi No
Belanja Sanitasi (Rp)
Uraian
2008
2009
2010
2011
Rata-Rata Pertumbuhan
2012
1
Belanja Sanitasi
4,812,220,224
2,654,999,231
4,632,446,895
5,915,771,391
5,527,274,400
12.70%
1.1.
Air Limbah Domestik
1,713,654,499
1,635,192,331
4,187,680,195
4,530,492,991
4,340,145,400
38.88%
1.2.
Sampah Rumah Tangga
1,023,762,000
316,011,000
320,895,000
587,237,900
673,479,000
7.52%
1.3.
Drainase lingkungan
1,849,773,725
611,245,900
99,331,650
513,717,500
503,650,000
66.13%
1.4.
PHBS
225,030,000
92,550,000
24,540,050
284,323,000
10,000,000
207.44%
2
Dana Alokasi Khusus
914,303,999
740,970,081
1,520,907,104
2,331,112,250
2,117,323,125
32.60%
2.1
DAK Sanitasi
796,680,124
1,550,042,250
1,046,834,725
31.05%
2.2
DAK Lingkungan Hidup
3
Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi
4
Belanja APBD murni untuk Sanitasi
5
Total Belanja Langsung
6
% Belanja APBD murni untuk Sanitasi terhadap Belanja Langsung
914,303,999
740,970,081
724,226,980
781,070,000
1,070,488,400
5.92%
3,897,916,225
1,914,029,150
3,111,539,791
3,584,659,141
3,409,951,275
5.50%
213,388,643,751
132,970,368,976
138,942,748,540
177,099,140,744
247,189,496,660
8.46%
1.83%
1.44%
2.24%
2.02%
1.38%
1.78%
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung atau pun penetapan nilai absolut) Sumber: Realisasi APBD, DPA SKPD, LPJ Kepala Daerah
Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
18
2.50%
Dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016, proyeksi besaran belanja langsung Kabupaten Kulon Progo diproyeksikan meningkat dari tahun ke tahun. Selama 5 tahun kedepan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 total pendanaan untuk belanja langsung Kabupaten Kulon Progo mencapai Rp. 1,587,383,693,246.08,-. Sedangkan total untuk proyeksi APBD murni untuk pendanaan sanitasi sebesar Rp. 28,284,451,454.73,-. Perkiraan Pendanaan Sanitasi berdasar Komitmen selama 5 tahun kedepan sejumlah Rp. 39,684,592,331.15 Berikut disajikan tabel 2.6 perkiraan besaran pendanaan APBD Kabupaten Kulon Progo ke depan. Tabel 2.6. Perkiraan besaran pendanaan APBD Kabupaten Kulon Progo untuk sanitasi tahun 2013-2017 No
Item
1
Perkiraan Belanja Langsung Perkiraan Belanja APBD Murni untuk Sanitasi Perkiraan Pendanaan Sanitasi berdasar Komitmen
2 3
Perkiraan Kebutuhan (Rp)
2013
2014
2015
2016
2017
268,104,244,782.66
290,788,593,535.39
315,392,269,148.28
342,077,666,214.91
371,020,919,564.84
1,587,383,693,246.08
4,777,157,235.91
5,181,353,375.64
5,619,748,624.03
6,095,236,573.85
6,610,955,645.30
28,284,451,454.73
6,702,606,119.57
7,269,714,838.38
7,884,806,728.71
8,551,941,655.37
9,275,522,989.12
39,684,592,331.15
Total
Sumber: KUA PPAS 2013, Matriks RPIJM DI Yogyakarta 2013-2017, RPJMD
Realisasi pendanaan APBD Kabupaten Kulon Progo untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan investasi sanitasi pada sub sektor persampahan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 14.93 % dan sub sektor drainase mengalami kenaikan rata-rata sebesar 83.28% dari tahun 2008- 2012. Tabel 2.7. Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Kulon Progo untuk operasional/pemeliharaan dan investasi sanitasi Belanja Sanitasi (Rp)
No 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1
Uraian Belanja Sanitasi
2008
2009
2010
2011
4,812,220,224.00
2,654,999,231.00
4,632,446,895.00
5,915,771,391.00
5,527,274,400.00
12.70%
Air Limbah Domestik
1,713,654,499.00
1,635,192,331.00
4,187,680,195.00
4,530,492,991.00
4,340,145,400.00
38.88%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
1,023,762,000.00
316,011,000.00
320,895,000.00
587,237,900.00
673,479,000.00
7.52%
449,080,000.00
284,409,900.00
288,805,500.00
549,590,000.00
574,630,000.00
14.93%
1,849,773,725.00
611,245,900.00
99,331,650.00
513,717,500.00
503,650,000.00
66.13%
92,488,686.25
30,562,295.00
4,966,582.50
25,685,875.00
83.28%
Biaya operasional / pemeliharaan (justified) Sampah rumah tangga Biaya operasional/pemelihar aan (justified) Drainase lingkungan Biaya operasional/pemelihar aan (justified)
55,493,211.75
2012
Rata rata Pertumbuhan
Sumber: Realisasi APBD, DPA SKPD, LPJ Kepala Daerah
Perkiraan
besarnya
pendanaan
APBD
Kabupaten
Kulon
Progo
untuk
kebutuhan
operasional/pemeliharaan aset sanitasi diperkirakan meningkat. Pada tahun 2013-2017 biaya operasional mencapai Rp. 2,835,101,745.60,- untuk sub sektor Persampahan dan Rp. 153,493,593.310,- untuk sub sektor Drainase lingkungan. Data Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Kulon Progo untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun terdapat dalam tabel 2.8.
Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
19
Tabel 2.8: Perkiraan besaran pendanaan APBD Kabupaten Kulon Progo untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun No
Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp)
Uraian
2013
2014
2015
2016
Total Pendanaan
2017
Belanja Sanitasi
4,777,157,235.91
5,181,353,375.64
5,619,748,624.03
6,095,236,573.85
6,610,955,645.30
28,284,451,454.73
1.1
Air Limbah Domestik
3,208,817,477.83
3,480,316,106.32
3,774,786,282.98
4,094,171,634.67
4,440,580,238.87
18,998,671,740.66
1.1.1
Biaya operasional / pemeliharaan (justified) Sampah rumah tangga
65,486,070.98
71,026,859.31
77,036,454.75
83,554,523.16
90,624,086.51
387,727,994.71
594,422,805.11
644,717,026.41
699,266,650.89
758,431,728.98
822,602,775.06
3,519,440,986.44
478,840,002.97
519,354,742.42
563,297,441.33
610,958,139.95
662,651,418.93
2,835,101,745.60
777,737,923.26
843,542,469.93
914,914,751.23
992,325,854.19
1,076,286,724.60
4,604,807,723.22
25,924,597.87
28,118,082.80
30,497,158.88
33,077,529.02
35,876,224.75
153,493,593.31
1.2 1.2.1 1.3 1.3.1
Biaya operasional/pemelihara an (justified) Drainase lingkungan Biaya operasional/pemelihara an (justified)
Sumber: Matriks RPIJM DI Yogyakarta 2013-2017, RPJMD, diolah Pokja Sanitasi
Perkiraan kemampuan dari APBD Kabupaten Kulon Progo dalam Mendanai Program/ Kegiatan yang termuat dalam dokumen SSK juga mengalami kenaikan dari tahun 2013-2017, selengkapnya disajikan pada tabel 2.9. Tabel 2.9: Perkiraan kemampuan APBD Kabupaten Kulon Progo dalam mendanai program/kegiatan SSK no 1 2 3
uraian Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi
pendanaan (rp) 2013
2014
2015
2016
total pendanaan
2017
570,250,671.81
618,499,684.53
670,831,054.96
727,590,192.13
789,151,730.18
3,376,323,333.62
4,777,157,235.91
5,181,353,375.64
5,619,748,624.03
6,095,236,573.85
6,610,955,645.30
28,284,451,454.73
6,702,606,119.57
7,269,714,838.38
7,884,806,728.71
8,551,941,655.37
9,275,522,989.12
39,684,592,331.15
4
Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)
4,206,906,564.10
4,562,853,691.11
4,948,917,569.07
5,367,646,381.72
5,821,803,915.12
24,908,128,121.11
5
Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)
6,132,355,447.75
6,651,215,153.85
7,213,975,673.75
7,824,351,463.24
8,486,371,258.94
36,308,268,997.54
Sumber: KUA PPAS 2013, Matriks RPIJM DI Yogyakarta 2013-2017, RPJMD
Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
20
BAB III STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Bab ini merupakan inti dari Strategi Sanitasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017, yang akan memaparkan tentang isu strategis, permasalahan mendesak, tujuan, sasaran dan tahapan pencapaian serta strategi utama dari setiap sub sektor sanitasi. Tujuan, sasaran dan strategi percepatan pembangunan sanitasi harus sejalan dengan visi misi sanitasi, permasalahan sanitasi yang mendesak saat ini dan isu strategis yang ada di Kabupaten. Hal ini penting karena tujuan, sasaran dan strategi yang telah di sepakati harus dapat memberikan arah terhadap penetapan pengembangan sanitasi. Tujuan dan sasaran harus sesuai dengan kaidah SMART (specific, measurable, attainable, realistic dan time-bound), yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan mempunyai jangka waktu yang jelas. 3.1
Sub sektor air limbah domestik
3.1.1
Isu strategis dan permasalahan mendesak Secara umum kegiatan pengelolaan limbah cair di Kabupaten Kulon Progo sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi masih terdapat permasalahan terkait dengan pengelolaannya. Adapun isu strategis yang berkaitan dengan limbah domestik adalah:
Perlunya Peraturan Daerah tentang Air Limbah untuk memaksimalkan pengelolaan subsektor air limbah (W skala 3).
Kelembagaan pengelola sub sektor air limbah, air minum dan drainase di bawah satu seksi Penyehatan Lingkungan (W skala 3).
SDM yang ada di Seksi Penyehatan Lingkungan belum menangani pekerjaan secara spesifik (W skala 3).
Belum tersusunnya masterplan air limbah domestik (W skala 4).
Perlunya menambah mobil sedot tinja untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (W skala 3). Pembuangan air limbah cuci dan kamar mandi di kawasan padat penduduk masih banyak
dilakukan dengan mengalirkan air menuju sungai dan badan drainase. Hal tersebut menimbulkan pencemaran air yang dapat menggangu kesehatan dan kenyamanan warga. 3.1.2
Posisi pengelolaan air limbah domestik Posisi pengelolaan air limbah di Kabupaten Kulon Progo juga memiliki letak yang aman, yaitu berada pada titik (x,y) = (0,45 ; 0,30). Posisi pengelolaan air limbah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan termasuk ke dalam pertumbuhan cepat. Posisi ini menunjukkan hal yang positif dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Kulon Progo. Kondisi lingkungan yang mendukung serta kondisi internal yang kuat (kelembagaan), mampu
Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
21
meningkatkan kestabilan pertumbuhan yang positif dalam menjaga kedudukan pengelolaan air limbah di Kabupaten Kulon Progo. Beberapa hal yang bisa menjadi penghambat atau melemahkan posisi Kabupaten Kulon Progo dalam pengelolaan air limbah, antara lain :
Terbatasnya lahan untuk pembangunan IPAL Komunal di masyarakat (T skala 3)
Masyarakat umumnya masih membuang limbah dilingkungan sekitar rumah (T skala 3)
sebagian masyarakat membuang limbah cair ke badan air dan saluran drainase (T skala 4)
saluran pembuangan air limbah dan septictank di masyarakat belum sesuai dengan persyaratan kesehatan (T skala 3)
3.1.3
Tujuan, sasaran, dan strategi pengembangan air limbah domestik Berdasarkan kondisi permasalahan air limbah, hasil analisis SWOT yang dipadukan dengan SPM dan RPJMD maka, tujuan sasaran dan strategi untuk pencapaian pengembangan air limbah domestik Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : Tabel 3.1. Tujuan, sasaran, dan tahapan pencapaian pengembangan air limbah domestik Sasaran Tujuan Pernyataan sasaran Indikator sasaran
1. Menyusun masterplan air limbah domestik
Tersusunnya masterplan air limbah domestik pada tahun 2014 Tersusunnya regulasi air limbah domestik pada tahun 2014
Dokumen masterplan air limbah domestik
3. Meningkatkan kualitas pelayanan sub sektor air limbah domestik
Terwujudnya peningkatan pelayanan sub sektor air limbah domestik dari 66 % ke 97% pada tahun 2017
Adanya lembaga daerah pengelola sub sektor air limbah
4. Peningkatan pengetahuan masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pembangunan saluran air limbah domestik dan tanki septik sesuai persyaratan teknis 5.Tersedianya lahan untuk pembangunan IPAL komunal
Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan saluran air limbah domestik dan tanki septik pada tahun 2017
Kesadaran masyarakat meningkat di Kabupaten Kulon Progo
Tersedianya lahan di lingkungan masyarakat untuk pembangunan IPAL Komunal sebanyak 15 unit sampai tahun 2017
Tersedia lahan di 7 Kecamatan
2. Menyusun regulasi pengelolaan air limbah domestik
Perda pengelolaan air limbah domestik
Strategi
Inventarisasi IPAL Komunal dan KSM pemelihara IPAL eksisting untuk melengkapi penyusunan masterplan air limbah domestik Meningkatkan pelayanan penanganan air limbah domestik Pembangunan IPAL Komunal melalui DAK Sanitasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara partisipatif Peningkatan Pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi melibatkan kader untuk memanfaatkan IPAL Komunal dan tangki septik yang aman Inventarisasi lahan yang tidak produktif untuk penyediaan lahan Penyadaran masyarakat untuk penyediaan lahan pembangunan IPAL Komunal
Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
22
3.2
Sub sektor persampahan
3.2.1
Isu strategis dan permasalahan mendesak
Masih kurangnya truk sampah (W skala 4)
Tranfer depo yang ada sudah tidak mampu menampung volume sampah kota (W skala 4).
Belum adanya perda yang memayungi pengelolaan persampahan (W skala 4).
Pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill dilaksanakan dengan controlled landfill karena terkendala besarnya biaya operasional (W skala 4).
3.2.2
Kekurangan tenaga operasional untuk pelayanan langsung ke masyarakat (W skala 4).
Posisi pengelolaan persampahan Posisioning pengelolaan persampahan di Kabupaten Kulon Progo juga menunjukkan hasil yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, pengelolaan persampahan Kab Kulon Progo berada pada kuadran pertumbuhan cepat dengan titik sumbu (x,y) = (0,55 ; 0,50). Pertumbuhan ini dapat menjadi pertumbuhan yang stabil jika beberapa indikator (program/kegiatan) yang telah dilakukan Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola sampah dapat dipertahankan konsitensinya bahkan ditingkatkan. Antisipasi juga perlu dilakukan terhadap hal-hal yang mampu melemahkan atau bahkan memperpuruk posisi Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan pengelolaan persampahan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian agar tetap menjaga pertumbuhan pengelolaan persampahan di Kabupaten Kulon Progo adalah:
3.2.3
Sungai dan badan air masih tercemar sampah. (T skala 3)
Sampah dinilai sebagai barang buangan yang tidak bermanfaat secara ekonomis (T skala 3)
Masih kurangnya peran masyarakat dalam mengelola sampah (T skala 3)
Tujuan, sasaran, dan strategi pengembangan persampahan Tujuan pengembangan sanitasi sub sektor persampahan di Kabupaten Kulon Progo adalah terlayaninya pengelolaan persampahan di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 100% dalam jangka menengah. Dari tujuan ini kemudian dirumuskan sasaran dan strategi. Tujuan, sasaran dan strategi ini dirumuskan berdasarkan kondisi permasalahan persampahan, hasil analisis SWOT yang dipadukan dengan SPM dan RPJMD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini.
Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
23
Tabel 3.2. Tujuan, sasaran, dan tahapan pencapaian pengembangan persampahan Sasaran Tujuan Strategi Pernyataan sasaran Indikator sasaran
1. Mendorong tersusunnya Perda Pengelolaan persampahan
Tersusunnya perda pengelolaan persampahan pada tahun 2014
Perda Pengelolaan Persampahan
Terwujudnya program Kali Bersih pada DAS di Kulon Progo pada tahun 2017 Kerjasama pengelolaan sampah 3R sebesar 57.67 % dengan sektor swasta pada tahun 2017 dan
Program Kali Bersih
Terkelolanya sampah di TPA Banyuroto secara aman dan berkelanjutan dengan berkurangnya 40% timbulan sampah yang masuk ke TPA sampai tahun 2017 Meningkatnya anggaran sarana dan prasarana pengelolaan sampah sampai tahun 2017
Terbentuknya KSM persampahan dan Bank sampah sebanyak 6 KSM dan 3 Bank sampah
1.
2. Mengurangi Pencemaran Sungai dan badan air 3. Mendorong terbentuknya kerja sama dengan Sektor swasta dalam pengolahan sampah di TPA dan Masyarakat/KSM/ bank Sampah dalam pengelolaan sampah
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
5. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sampah rumah tangga
Terwujudnya pemilahan sampah berbasis rumah tangga tercapai 40% tahun 2017
3.3
Sub sektor drainase
3.3.1
Isu strategis dan permasalahan mendesak
Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sampah untuk menunjang program pengurangan dan penanganan sampah di masyarakat melalui penyusunan perda pengelolaan persampahan (teknis) Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam penanganan sampah di TPA melalui penyusunan perda pengelolaan sampah
Program 3R di TPA
Penambahan 6 unit truk sampah sampai tahun 2017, penambahan SDM 18 Orang sampai tahun 2017 dan penambahan sarana prasarana persampahan 6 kecamatan Program pemilahan sampah berbasis rumah tangga/ masyarakat
Penambahan sarana dan prasarana untuk meningkatkan implementasi 3 R di masyarakat agar pencemaran sampah ke sungai dan badan air berkurang
Meningkatkan kerjasama sektor swasta dalam pengelolaan sampah agar mengurangi pencemaran sungai dan badan air
Permasalahan drainase yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah pengelolaan drainase baik dari segi kebijakan, bentuk fisik sarana prasarana saluran drainase dan partisipasi masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kulon Progo dalam pengelolaan drainase antara lain:
Lemahnya kapasitas SDM manajemen sub sektor drainase (W skala 3) Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
24
Anggaran pengelolaan drainase yang bersumber dari APBD sangat kecil (W skala 3)
Kapasitas saluran drainase masih kurang sehingga berakibat terjadinya luapan. (W skala 3)
Belum semua kawasan perkotaan memiliki saluran drainase (W skala 4)
Belum ada masterplan drainase di Kabupaten Kulon Progo (W skala 4)
Banyak terjadi pendangkalan pada saluran drainase (W skala 4)
sudah terbangunnya sarana drainase tetapi sebagian besar sudah rusak dan belum berfungsi secara optimal (W skala 3).
3.3.2
Posisi pengelolaan drainase Berdasarkan analisis SWOT dan isu strategis dalam pengelolaan drainase Kabupaten Kulon Progo, maka dapat diketahui posisi pengelolaan drainase Kabupaten Kulon Progo berada pada titik (x,y) = (0,05 ; -0,06). Posisi ini merupakan sebuah prestasi yang cukup baik karena merupakan diversifikasi terpusat dalam pengelolaan drainase. Hal-hal yang mampu menghambat atau melemahkan posisi Kabupaten Kulon Progo dalam pengelolaan drainase antara lain:
3.3.3
Lahan pembangunan drainase terkendala karena melintasi tanah milik warga (T skala 3)
Saluran drainase digunakan untuk pembuangan limbah rumah tangga (T skala 4)
Sebagian wilayah terjadi genangan pada saat musim penghujan. (T skala 3)
Tujuan, sasaran, dan strategi pengembangan drainase Tabel 3.3 menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan strategi pencapaian pengembangan drainase di Kabupaten Kulon Progo. Tujuan, sasaran dan strategi ini dirumuskan berdasarkan kondisi permasalahan air limbah, hasil analisis SWOT yang dipadukan dengan SPM dan RPJMD. Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Drainase Tujuan Sasaran Pernyataan sasaran Indikator sasaran
1. Menyusun masterplan drainase
2.
Meningkatkan kualitas pelayanan sub sektor drainase
Tersusunnya masterplan drainase pada tahun 2015
Dokumen masterplan drainase
Peningkatan penyediaan saluran drainase kawasan perkotaan dan daerah genangan sebanyak 4,03 % sampai tahun 2017
Penyediaan anggaran pembangunan saluran drainase
Terlaksananya pemeliharaan saluran drainase kawasan perkotaan dan daerah genangan sebanyak 40% sampai tahun 2017
Tersedianya anggaran pemeliharaan saluran drainase
Strategi
Inventarisasi jaringan drainase, biopori dan sumur resapan eksisting untuk melengkapi penyusunan Masterplan drainase
Melakukan pembangunan dan pemeliharaan drainase berwawasan lingkungan skala kawasan di daerah genangan
Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
25
3.
Meningkatkan pembiayaan melalui dana APBD (Kabupaten Kulon Progo & DIY) dan kemitraan
4. Peningkatan pengetahuan masyarakat dan kesadaran dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sal drainase 5. Tersedianya lahan untuk pembangunan drainase
Terwujudnya kerjasama kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta/lembaga/program pada tahun 2017 Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan drainase pada tahun 2015 Terwujudnya pengadaan lahan untuk pembangunan saluran drainase sebesar 4,03% sampai tahun 2014
3.4
Sub sektor PHBS
3.4.1
Isu strategis dan permasalahan mendesak
Kemitraan untuk mendukung kegiatan dalam jangka menengah
Meningkatkan kerjasama dengan Pengembang dan PNPM dalam pengelolaan drainase
Kesadaran masyarakat meningkat pada pengembangan jangka pendek Tersedianya lahan dalam tahapan pembangunan jangka pendek
Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan informasi pengelolaan drainas Penyadaran masyarakat untuk penyediaan lahan pembangunan Drainase
Posisi pengelolaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berdasarkan hasil analisis SWOT dari masing-masing SKPD terkait berada pada titik (x,y) = (0.45, -0.15), sehingga berada pada posisi diversifikasi besar-besaran. Posisi ini belum aman karena membutuhkan beberapa kebijakan yang akan mempengaruhi kekuatan dan peluang sehingga berada pada kuadran menuju pertumbuhan. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan isu strategis pada PHBS Kabupaten Kulon Progo, maka untuk mencapai posisioning ini dapat dilakukan dengan:
3.4.2
Rasio jumlah toilet dengan jumlah siswa kurang (W skala 3)
Belum semua kantin sekolah menyediakan tempat sampah tertutup (W skala 3).
Kurangnya fasilitas wastafel untuk cuci tangan di sekolah (W skala 3).
Posisi pengelolaan PHBS Hal-hal yang masih perlu ditanggulangi berdasar analisis SWOT adalah:
Sebagian masyarakat masih membuang air limbah domestik ke badan air atau drainase. (T skala 4)
Sebagian masyarakat masih membuang sampah di sungai, saluran drainase, maupun saluran irigasi. (T skala 3)
Sebagian besar masyarakat masih sering melakukan pembakaran sampah (T skala 3 )
Kebiasaan masyarakat untuk membersihkan toilet masih rendah. (T skala 3)
Masih rendahnya kebiasaan cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. (T skala 4)
Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
26
3.4.3
Tujuan, sasaran, dan strategi pengembangan PHBS Berikut adalah tujuan, sasaran dan strategi pencapaian pengembangan pengelolaan sanitasi rumah tangga yang erat kaitannya dengan PHBS : Tabel 3.4. Tujuan, sasaran, dan tahapan pencapaian pengelolaan sanitasi rumah tangga Sasaran Tujuan Strategi Pernyataan sasaran Indikator sasaran
1. Meningkatkan pelayanan sanitasi pada peserta didik
2. Membangun Kesadaran Masyarakat tentang PHBS
Tersedianya sarana sanitasi sekolah sebanyak 40 % dari jumlah sekolah pada tahun 2014 Tersedianya sarana sanitasi sekolah berupa tempat CTPS sebanyak 10 % pd tahun 2017 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sebanyak 90 % pada tahun 2017 Tercapaianya pengurangan membakar sampah sebesar 40 % pada tahun 2017 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk CTPS sebanyak 90 % pada tahun 2017
Tersedia fasilitas sanitasi di sekolah 2. Tersedia fasilitas CTPS di sekolah Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah Program peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah Program peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebiasaan CTPS
Peningkatan pengetahuan siswa tentang PHBS dan implementasi di Masyarakat
Meningkatkan cakupan rumah sehat bagi Masyarakat
Pelaksanaan program STBM secara rutin dan berkelanjutan
Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Kulon Progo
27