BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Seiring dengan terjadinya perubahan yang cepat di era otonomi/desentralisasi telah menjadi peluang sekaligus tantangan yang besar bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tuntutan masyarakat terhadap perubahan kearah yang lebih baik yang tercermin dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung menjadi dasar yang kuat bagi terwujudnya cita-cita reformasi di negara ini. Dengan ditetapkannya pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Mojokerto secara aman, tertib dan lancar semakin memberikan keyakinan dan dorongan yang kuat bagi seluruh stakeholders untuk bersama-sama seiring dan sejalan melaksanakan pembangunan sesuai dengan peranannya masingmasing. Agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah kepada sasaran pembangunan, sesuai dengan amanat UU. Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang matang melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah. Dengan adanya draft awal dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2014-2019 sebagai penjabaran dari visi dan misi Walikota terpilih telah memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas melalui penyusunan prioritas program-program pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Magersari tahun 2014-2019, disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan
Camat Magersari yang memuat tugas pokok dan fungsi,
gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta
program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif. Serta
bersinergi dengan visi misi Visi Pemerintah Daerah Kota Mojokerto yang akan diraih oleh Kepala Daerah Terpilih.
Dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan melahirkan tuntutan perubahan yang dikenal dengan “Good Governance”. Tuntutan tersebut disatu sisi merupakan hal yang wajar dan harus terjadi seiring berkembangnya aspirasi, tumbuhnya kesadaran untuk menjadi lebih baik serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disisi lain melahirkan konsekuensi
untuk
melakukan
berbagai
perbaikan
dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Demokratisasi, pemberdayaan daerah, dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dipandang sebagai landasan untuk mewujudkan “Good Governance” tersebut dengan 3 (tiga) pilar utamanya yakni Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat. Berpijak pada prinsip-prinsip tersebut, maka arah dan panduan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah adalah Perencanaan Strategis (RENSTRA). Secara spesifik RENSTRA merupakan rencana yang bersifat strategis akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan sebagai acuan penyusunan kegiatan organisasi, khususnya Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Rencana Strategis Kecamatan Magersari meliputi uraian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang prioritas dan realistis dengan mempertimbangkan unsur-unsur masalah dan potensi yang dimiliki organisasi Kecamatan Magersari yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian pula tuntutan dan kebutuhan program pembangunan yang berorientasi perkembangan masa depan, termasuk tuntutan dan aspirasi yang berkembang saat ini baik dari lingkungan sejawat Dinas/Lembaga/Instansi Pemerintah maupun dari stakeholder lainnya. Dokumen Renstra SKPD Kecamatan Magersari yang telah disusun pada tahun 2014, dalam perkembangannya ternyata masih terdapat kekurangan dan ketidak selarasan indikator kinerja terhadap tujuan strategis yang hendak dicapai sehingga perlu untuk di lakukan perubahan/Review. 1.2.
Landasan Hukum 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun
2008
tentang
Standar
Pelayanan
Minimal
Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota. 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ
tentang
Petunjuk
Teknis
Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2007. 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025. 18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto. 19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan Kota Mojokerto. 20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025. 21. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.
1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Review RENSTRA Kecamatan Magersari Tahun 2014-2019 adalah untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang tepat dalam dokumen RENSTRA Daerah dan sebagai dasar/acuan Kecamatan Magersari untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan disusunnya Review RENSTRA Kecamatan Magersari Tahun 2014-2019 yaitu : a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. b. Sebagai Rencana Strategis Kecamatan Magersari untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. c. Sebagai pedoman untuk penetapan kinerja SKPD. d. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto sebagai institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah.
1.4.
Metode Penyusunan Renstra Kecamatan Magersari Penyusunan RENSTRA Kecamatan Magersari Tahun 2014-2019 disusun dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut : 1. Kajian Implikasi Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Magersari
-
Penilaian keterkaitan visi, misi dan program dalam Renstra Kecamatan Magersari periode lalu.
-
Identifikasi program Kepala Daerah terpilih terhadap capaian kinerja program Kecamatan Magersari periode lalu.
-
Kesimpulan dampak visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
Identifikasi perubahan program dan kegiatan Kecamatan Magersari
Bentuk upaya menjaga kelanjutan capaian kinerja yang sudah baik dan rumusan kegiatan penting yang belum terlaksana pada periode lalu
Hasil telaahan program dan kegiatan yang memerlukan kerja sama dengan SKPD lain atau pihak ketiga
Hasil telaahan sebaran kegiatan (lokasi) sesuai arahan rencana tata ruang
2. Penyusunan Rancangan Review Renstra Kecamatan Magersari -
Menerima secara resmi rancangan awal RPJMD dari Kecamatan Magersari.
-
Perumusan visi dan misi Kecamatan Magersari.
-
Kajian strategis terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal untuk menetapkan strategi dalam kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan Magersari.
-
Penyusunan program sebagai penjabaran kebijakan dalam bentuk program lokalitas dan program lintas SKPD dan program kewilayahan.
-
Penyusunan
rencana
kegiatan
yang
dilengkapi
indikasi
pendanaan serta dilampiri rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif. -
Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang.
3. Pembahasan forum SKPD. 4. Penyampaian Rancangan Renstra Kecamatan Magersari kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota sebagai masukan utama dalam penyusunan Rancangan RPJMD Kota Mojokerto. 5. Penetapan Peraturan Camat Magersari Kota Mojokerto tentang Renstra Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.
Gambaran tentang tahapan Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Magersari adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut :
Gambar 1.1 : Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota
Kajian Implikasi Visi, Misi & Program KD thd Tupoksi Kec. Mgr Penyusunan Kegiatan dan
Rancangan Renstra Kec. Mgr
Renstra Kec. Mgr
Dokumen Renstra Kec.
Gambar 1.2 : Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Magersari Kota Mojokerto
1.5.
Hubungan
Renstra
Kecamatan
Magersari
dengan
Dokumen
Perencanaan Lainnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Magersari tahun 20142019 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2014-2019 yang memuat visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan : tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif; dan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Magersari. Untuk lebih jelasnya hubungan Renstra Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut : RPJP
Pedoman
Daerah
RPJM
Dijabarkan
Daerah
R APBD
APBD
Pedoman
RKASKPD
Rincian APBD
Diacu
Pedoman
Catatan:
Pedoman
Daerah
Pedoman
Pemerintah Daerah
RKP
Renstra SKPD
Renja SKPD
UU SPPN
UU KN
SPPN
Diacu : hal-hal yang dianggap mendasar harus identik Dipedomani : hal-hal yang memberikan arah dan koridor
Gambar 1.3 : Hubungan Renstra Kecamatan Magersari dengan Dokumen Perencanaan lainnya
Sistem AKIP Pemerintahan Daerah
RPJMD
RPJM 5 tahun
Dibahas bersama DPRD
5 tahun
Renstra
SKPD
5 tahun
1 tahun
1 tahun
Penetapan IKU
Renja
SKPD 1 tahun
RKPD
RKP
1 tahun
KUA
PPAS
Dibahas bersama DPRD
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD dng KDH
TAPKIN RKA-SKPD
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD
TAPD
LAKIP & Laporan Keuangan
RAPERDA APBD
1 tahun Dibahas bersama DPRD
APBD
DPA
Gambar 1.4 : Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah. 1.6.
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Review Renstra Kecamatan Magersari Tahun 2014-2019 disusun sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang
Latar Belakang, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan, Metode Penyusunan Renstra Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, Hubungan Renstra Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, Sistematika Penulisan BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Magersari Kota Mojokerto periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Kecamatan Magersari Kota Mojokerto yang telah
dihasilkan
melalui
pelaksanaan
RPJMD
periode
sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Kecamatan Magersari Kota Mojokerto ini. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Memuat
penjelasan
umum
tentang
dasar
hukum
pembentukan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, struktur organisasi Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Uraian tentang struktur organisasi Kecamatan Magersari Kota Mojokerto ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Kecamatan Magersari Kota Mojokerto (proses, prosedur, mekanisme). 2.2 Sumber Daya Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Bagian
ini
Kecamatan
menunjukkan Magersari
sasaran/target
Renstra
tingkat
capaian
Kota Mojokerto Kecamatan
kinerja
berdasarkan
Magersari
Kota
Mojokerto periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi
sebagai
tantangan
dan
peluang
bagi
pengembangan pelayanan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Pada
bagian
ini
dikemukakan
permasalahan-
permasalahan pelayanan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kecamatan Magersari Kota Mojokerto yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. 3.3 Telaahan Renstra Bagian
ini
penghambat
mengemukakan ataupun
apa
faktor-faktor
saja
faktor-faktor
pendorong
dari
pelayanan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto yang mempengaruhi
permasalahan
pelayanan
Kecamatan
Magersari Kota Mojokerto ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Magersari
Kota
Mojokerto
yang
mempengaruhi
permasalahan pelayanan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto yang mempengaruhi
permasalahan
pelayanan
Kecamatan
Magersari Kota Mojokerto ditinjau dari: 1.
Gambaran pelayanan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
2.
Sasaran jangka menengah pada Renstra Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
3.
implikasi
RTRW
bagi
pelayanan
Kecamatan
Magersari Kota Mojokerto; dan 4.
Implikasi KLHS bagi pelayanan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tahun rencana. BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Magersari Kota Mojokerto . 4.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dalam lima tahun mendatang. BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).
BAB VI
INDIKATOR
KINERJA
KECAMATAN
MAGERSARI
KOTA
MOJOKERTO PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasarn RPJMD. BAB VII
PENUTUP Dan pada bab terakhir ini berisikan tentang Program Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO 2.1.
Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Magersari KECAMATAN MAGERSARI DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI KECAMATAN, SERTA DIATUR DENGAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN KOTA MOJOKERTO. BERDASARKAN PERDA TERSEBUT DIJELASKAN BAHWA TUGAS KECAMATAN ADALAH “MEMBANTU WALIKOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN DALAM WILAYAH KERJA KECAMATAN “. 2.1.1 Struktur Organisasi Organisasi Kecamatan Magersari adalah salah satu Lembaga Perangkat Daerah Kota Mojokerto yang mempunyai unsur penunjang Pemerintah Kota Mojokerto . Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kota Mojokerto, pada Bab II tentang Susunan Organisasi, maka Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas : a. Camat b. Sekretariat, membawahkan; 1) Sub Bagian Penyusunan Program 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; e. Seksi Perekonomian, fisik dan prasarana wilayah; f. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; g. Kelompok jabatan fungsional
Uraian Tugas masing-masing antara lain : 1) Camat mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan
penerapan
dan
penegakan
peraturan
perundang-undangan; d. Mengkoordinasikan
pemeliharaan
prasarana
dan
fasilitas
pelayanan umum; e. Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; g. Melaksanaan pelayanan masyarakat. Selain tugas tersebut diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang meliputi : a) Perizinan; b) Rekomendasi; c) Koordinasi; d) Pembinaan; e) Pengawasan f) Fasilitasi; g) Penetapan; h) Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan. 2) Sekretariat penyusunan
mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan perencanaan
dan
program,
urusan
keuangan,
kepegawaian, umum dan mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan Kecamatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Kecamatan ; b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan; c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana ; d. Pengelolaan perlengkapan;
administrasi
kepegawaian,
keuangan
dan
e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta melaksanakan pelayanan public; f. Peyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi; g. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : a. Sub. Bagian Penyusunan Program; b. Sub. Bagian Keuangan; c. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum. Tugas daripada 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : a. Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas : (1) Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana serta penyusunan produk hukumnya; (3) Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan Kecamatan; (4) Melaksanakan
koordinasi
dalam
rangka
perencanaan
program kerja dan rencana kerja Kecamatan; (5) Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja; (6) Melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : (1) Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); (2) Melakukan pengelolaan keuangan anggaran Kecamatan; (3) Mengurus pembayaran gaji, keuangan, perjalanan dinas dan keuangan lainnya; (4) Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan; (5) Melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas :
oleh
(1) Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian; (2) Melakukan
penyiapan
bahan
penyusunan
rencana
kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian; (3) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan public; (4) Menyusun
rencana
kebutuhan
dan
melaksanakan
pengelolaan barang milik kecamatan serta mengurus pemelihaaan kebersihan dan keamanan kantor; (5) Melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Sub. Bagian-sub Bagian dimaksud masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
3) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang tata pemerintahan; b. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil c. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan organisasi social politik dan kemasyarakatan, ideology Negara dan kesatuan bangsa serta membantu pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; d. Melakukan
pelayanan
pemerintahan
dan
kepada
keagrariaan
masyarakat sesuai
dengan
di
bidang peraturan
perundang-undangan yang berlaku; e. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan di bidang tata pemerintahan; f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya. 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban; b. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban serta kegiatan perlindungan masyarakat; c. Melaksanakan penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya; 5) Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas: a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian, fisik dan prasarana wilayah; b. Menyiapkan
bahan
pembinaan
terhadap
perkoperasian,
pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan; c. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan kekayaan dan inventarisasi kelurahan; d. Menyiapkan
bahan
pembinaan
kebersihan,
keindahan,
pertamanan dan sanitasi lingkungan; e. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan dibidang perekonomian, fisik dan prasarana wilayah; g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaknsanaan tuas; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 6) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas: a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang social dan pemberdayaan masyarakat; b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan dibidang social, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga; c. Menyiapkan
bahan
pembinaan
kehidupan
pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
keagamaan,
d. Menyiapkan
bahan
dalam
rangka
mendorong
partisipasi
masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum, musyawarah perencanaan pembangunan di keluraan dan kecamatan; e. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat ; f. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan dibidang social dan pemberdayaan masyarakat; g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO CAMAT SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB. BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKSI PEREKONOMIAN, FISIK DAN PRASARANA WILAYAH
SUB. BAGIAN KEUANGAN
SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Gambar 2.1 : Bagan Struktur Organisasi Kecamatan
Untuk mengoptimalkan kinerja Kecamatan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan maka, Kecamatan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dibantu oleh Kelurahan-kelurahan.
2. 2
Gambaran Umum Kelurahan
Kelurahan
dibentuk
Mojokerto Nomor
berdasarkan
Peraturan
Daerah
Kota
5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan,
Penjabaran, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto serta dalam pelaksanaan teknisnya diatur dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penjabaran Uraian Tugas pokok dan Fungsi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Kecamatan Magersari dalam melaksanakan fungsinya membawahi 10 Kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Meri 2. Kelurahan Gunung Gedangan 3. Kelurahan Kedundung 4. Kelurahan Balongsari 5. Kelurahan Jagalan 6. Kelurahan Sentanan 7. Kelurahan Purwotengah 8. Kelurahan Gedongan 9. Kelurahan Magersari 10. Kelurahan Wates
2.2. 1
Struktur Organisasi
Secara kelembagaan, organisasi Kelurahan di Kecamatan Magersari sebagai bagian dari lembaga perangkat daerah Kota Mojokerto yang mempunyai garis koordinasi dibawah Camat serta mempunyai unsur penunjang Pemerintah Kota Mojokerto. Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas : a) Lurah; b) Sekretaris; c) Seksi Sosial dan Pemb. Masyarakat d) Seksi Pemerintahan e) Seksi Perekonomian Fisik dan Prasarana f) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Bagan Struktur Organisasi berikut :
LURAH
SEKRETARIS KELURAHAN
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM
SEKSI PEREKONOMIAN, FISIK DAN PRASARANA WILAYAH
SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Gambar 2.2 : Bagan Struktur Organisasi Kelurahan
2.2. 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi Kelurahan adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan, meliputi : Tugas dan Fungsi Lurah :
a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan b. Pemberdayaan masyarakat. c. Pelayan masyarakat. d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan. g. Penyusunan
program,
pembinaan
administrasi
dan
ketatausahaan. Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pengelola tata naskah dinas.
b. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan perangkat kelurahan. c. Pengelolaan Tata usaha kepegawaian. d. Pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga dan pemeliharaan kantor. e. Pengelolaan Tata usaha Keuangan.
f. Penyusunan laporan kegiatan perencanaan progran Kelurahan. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelurahan maka terdapat Seksi-seksi.
Seksi - Seksi 1) Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang Pemerintahan. b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat. c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan. d. Membantu tugas – tugas di bidang Pendataan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ). e. Membantu pelaksanaan Pemilihan Umum ( PEMILU ) dan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ). f. Membantu
Pelaksanaan
Keagrariaan
sesuai
tugas
dengan
–
tugas
peraturan
di
bidang
perundang-
undangan yang berlaku. g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang Pemerintahan. h. Membantu melakukan pembinaan di bidang Pemerintahan kepada masyarakat dan lembaga Kemasyarakatan i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Lurah. 2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
mempunyai
tugas : a. Mengumpulkan, mengelolah dan mengevaluasi data di bidang Ketentraman dan Ketertiban. b. Melakukan pelayanan
kepada masyarakat dibidang
Ketentraman dan Ketertiban. c. Membantu Pengawasan Pemiihan Umum ( PEMILU )
dan
Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ). d. Membantu melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat ( LINMAS ). e. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya. f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang Ketentraman dan Ketertiban. g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberi oleh Lurah sesuai bidang tugasnya.
3) Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan,
mengolah
dan
mengevaluasi
data
dibidang perekonomian, fisik dan prasaran wilayah. b. Membantu melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian
lainnya
dalam
rangka
meningkatkan
kehidupan perekonomian masyarakat. c. Melakukan
pelayanan
kepada
masyarakat
dibidang
Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah. d. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan
partisipasi
masyarakat
dalam
meningkatkan
perekonomian dan pelaksanaan pembangunan fisik dan prasarana wilayah. e. Membantu pembinaan pelaksanaan pembangunan fisik dan prasarana wilayah kepada lembaga kemasyarakatan dan masyarakat serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan Kelurahan. f. Melakukan administrasi perekonomian fisik dan prasarana wilayah di kelurahan. g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang Perekonomian Fisik dan Prasarana Wilayah. h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya. 4) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan,mengolah dan mengevaluasi data dibidang sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. c. Membantu melakukan pembinaan dibidang keagamaan, kebudayaan,
kesehatan,
Keluarga
berencana
dan
pendidikan masyarakat. d. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana / bantuan kepada masyarkat baik dari pemerintahan maupun pihak – pihak yang lain.
e. Membantu
pelaksanaan
kegiatan
Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga ( PKK ), Karang Taruna, Pramuka dan
Lembaga
Pemberdayaan
dan
Organisasi
Kemasyarakatan lainnya. f. Membantu
pembinaan
kegiatan
pengumpulan
dan
penyaluran zakat infaq dan shodaqoh. g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemberdayaan masyarakat. h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.
2.3 2.3.1
Sumber Daya Kecamatan Magersari Komposisi Pegawai di kantor Kecamatan Magersari Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Magersari Kota Mojokerto didukung dengan sumber daya yang telah sesuai. Berdasarkan struktur organisasi jumlah pegawai yang tersedia sampai dengan saat ini sebanyak 16 orang Pegawai Negeri Sipil. Komposisi di lingkup Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : a) Berdasarkan Jabatan NO
NAMA JABATAN
ESELON
JUMLAH
1
Camat
III/a
1
2
Sekretaris Camat
III/b
1
3
Kepala Seksi
IV/a
62
4
Kepala Sub Bagian
IV/b
3
Data per Desember 2015
b) Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Yang Ditamatkan NO
Tingkat Pendidikan
JUMLAH
1
S- 2
4
2
S- 1
48
3
Diploma
2
4
SLTA
49
5
SLTP
12
6
SD
-
Jumlah
115
Data per Desember 2015
c) Berdasarkan Pendidikan Penjejangan NO
NAMA JABATAN
JUMLAH
1
Sepama/Diklatpim III
2
2
Adum / Diklatpim IV
65
Jumlah
67
Data per Desember 2015
2.3.2
Sarana Prasarana Kerja Utama Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Magersari meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain : 1) Rumah Dinas Camat 2) Ruang Rapat 3) Gedung Pertemuan 4) Ruang Kerja Camat 5) Ruang Kerja Sekretariat 6) Ruang Kerja Seksi 7) Ruang Kerja Sub bagian 8) Ruang Pelayanan 9) Mushola 10) Kamar mandi dan WC 11) Dapur Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Magersari yang sekarang ini adalah : Roda empat sebanyak 1 (Satu) buah dengan rincian : •
1 unit Toyota Avanza Tahun 2004
Roda dua sebanyak 3 (Tiga) buah dengan rincian : •
1 unit Suzuki Shogun Tahun 2005
•
1 unit Honda Supra Tahun 2003
•
1 unit Yamaha Vixion New Tahun 2014
Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer sejumlah
6 (enam) unit, meja, kursi, mesin ketik,
telepon, modem dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.
2.4
Kinerja Pelayanan Kecamatan Magersari Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto
No. 1
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
2 1 Prosentase perolehan PBB di masing-masing kelurahan s/d jatuh tempo 2 Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan 3 Rasio Usulan hasil MUSRENBANG Kecamatan yang terakomodir dalam APBD 4 Ketersediaan sarana prasarana gedung kantor yang memadai 5 Jumlah RW yang sudah melaksanakan program Clean and Green 6 Jumlah PKK aktif di RT 7 Jumlah PKK aktif di RW 8 Jumlah Posyandu aktif
9 Jumlah Karang Taruna 10 Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Surat Menyurat tuntas mulai dari Kelurahan sampai Kecamatan 11 Terpeliharanya kantrantibmas dan menurunnya tindak kriminal
Target SPM 3
Target Target Satuan IKK Indikator 4
5
Target Renstra SKPD Tahun Ke-
Realisasi Capaian Tahun Ke-
Rasio Capaian pada Tahun Ke-
2009 7
2010 8
2011 9
2012 10
2013 11
2009 12
2010 13
2011 14
2012 15
2013 16
2009 17
2010 18
2011 19
2012 20
2013 21
-
-
-
60%
60%
-
-
-
55%
60%
-
-
-
92%
100%
-
-
-
50
50
-
-
-
50
50
-
-
-
100%
100%
-
-
-
30%
30%
-
-
-
27%
30%
-
-
-
90%
100%
-
-
-
80%
85%
-
-
-
75%
80%
-
-
-
94%
94%
-
-
-
30
30
-
-
-
30
30
-
-
-
100%
100%
RT RW Buah
-
-
-
379 107 96
379 107 96
-
-
-
379 107 96
379 107 96
-
-
-
100% 100% 100%
100% 100% 100%
Kelurahan
-
-
-
10
10
-
-
-
10
10
-
-
-
100%
100%
Jam
-
-
-
4
3
-
-
-
4
4
-
-
-
100%
67%
Kejadian
-
-
-
13
15
-
-
-
16
16
-
-
-
77%
93%
6 % Orang % % RW
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Anggaran pada Tahun ke -
Realisasi Anggaran Tahun Ke -
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -
Uraian 2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
Rata-rata Pertumbuhan
2011
2012
2013
Anggaran Realisasi
99.58%
96.07%
83.83% 25.00% 25.00%
BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung - Belanja pegawai
4,302,442,400.00 4,293,598,000.00 5,146,301,850.00
5,855,722,900.00 6,912,511,550.00 4,349,009,761.00 4,337,032,250.00 5,124,576,855.00 5,625,789,532.00 5,794,973,290.00 101.08% 101.01%
Belanja Langsung - Belanja Pegawai
213,098,000.00
309,517,000.00
252,150,000.00
213,096,000.00
309,016,000.00
252,139,000.00
99.84% 100.00%
98.26% 25.00% 25.00%
- Belanja Barang dan Jasa
1,107,913,000.00 1,088,068,300.00
118,968,000.00
925,417,800.00
926,943,450.00 2,307,839,500.00 1,100,210,409.00 1,072,216,828.00
907,266,186.00
907,545,945.00 2,225,642,654.00
99.30%
98.54%
98.04%
97.91%
96.44% 25.00% 25.00%
- Belanja Modal
1,445,413,000.00
74,037,400.00 1,392,036,500.00 1,160,168,650.00 2,786,106,950.00
79.44%
99.97%
79.20%
84.25%
89.85% 25.00% 25.00%
74,057,900.00 1,757,633,000.00
198,175,000.00
118,968,000.00
1,377,106,550.00 3,100,885,500.00 1,148,260,000.00
194,721,000.00 100.00% 100.00%
2.5
Tantangan
dan
Peluang
Pengembangan
Pelayanan
Kecamatan
Magersari
Beberapa
tantangan
yang
dimungkinkan
dapat
mempengaruhi
penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi : 1.
Mobilisasi penduduk pendatang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkotaan diiringi dengan pertumbuhan perumahan yang dibangun oleh para developer sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;
2.
Semakin tingginya mobilitas kehidupan masyarakat sehingga menuntut pelayanan administrasi kependudukan yang murah, mudah, cepat, akurat dan efektif;
3.
Apriori dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
4.
Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
5.
Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi : 1.
Adanya perkembangan Tekhnologi Informasi dengan pemanfaatan jaringan internet yang semakin pesat;
2.
Adanya kebijakan
otonomi daerah, yang
memberi
keleluasaan
penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Walikota kepada Camat; 3.
Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
4.
Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan
dukungan masyarakat dalam penggerakan
karena
ada
pembangunan, tokoh
masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi; 5.
Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
6.
Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kota Mojokerto dalam penyelenggaraan pembanguan;
7.
Ketersediaan dana APBN dan APBD I dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah;
8.
Posisi wilayah yang strategis yakni bagian dari kawasan hinterland Gerbangkertosusila yang menjadi penyanggah ibu kota provinsi Surabaya.
Tabel 2.3 Matrik SWOT FAKTOR INTERNAL
Strength ( Kekuatan Internal Organisasi ) 1. 2. 3.
Kualitas sumber daya manusia yang ada. Tersedianya sarana dan prasarana perencanaan. Sarana prasarana kantor yang cukup memadai.
Weakness (Kelemahan Internal Organisasi) 1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan; 2. Kurang cepatnya pelayanan pengurusan surat-menyurat mulai di
tingkat kelurahan dan kecamatan; 3. Tersedianya data penduduk yang tidak akurat dan terintegrasi secara online antara Kelurahan, Kecamatan dan Dispenduk; 4. Membantu mempercepat pencapaian target pembayaran PBB yang masih rendah; 5. Masih lemahnya realisasi usulan hasil Musrenbang dalam RKPD.
Opportunitiy (Peluang Eksternal yg ada)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Adanya perkembangan Tekhnologi Informasi dengan pemanfaatan jaringan internet yang semakin pesat Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Walikota kepada Camat; Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan; Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi; Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan; Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kota Mojokerto dalam
STRATEGI SO = Daftar kekuatan untuk meraih keuntungan dari peluang yg ada
1.
Memanfaatkan jaringan internet untuk penyampaian informasi publik dan sarana pendukung kerja .
2.
Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Mendukung dan memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga sosial kemasyarakatan. Memberikan pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan pasti kepada masyarakat Melakukan koordinasi yang baik dengan SKPD lain dalam rangka pencapaian keberhasilan program / kegiatan pembangunan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3.
4.
5.
6.
STRATEGI WO = Daftar untuk memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan keuntungan dari peluang yang ada
1. Menambah personil/pegawai di Kecamatan. 2. Berperan aktif dalam mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat/bintek maupun seminar yang diadakan oleh Pemkot. 3. Membangun akses/sistem jaringan data kependudukan yang online dan update mulai dari tingkat kelurahan/kecamatan sampai Dispenduk. 4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tertib membayar pajak/PBB melalui sosialisasi maupun pemberian hadiah. 5. Membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat baik melalui forum formal maupun informal
penyelenggaraan pembanguan; Posisi wilayah yang strategis yakni bagian dari kawasan hinterland Gerbangkertosusila yang menjadi penyanggah ibu kota provinsi Surabaya.
7.
Threat
(Ancaman Eksternal yg ada )
1.
Mobilisasi penduduk pendatang yang cukup tinggi dengan pertumbuhan perumahan yang dibangun oleh para developer muncul kecenderungan sifatsifat individualis; masyarakat menuntut pelayanan administrasi yang murah, mudah, cepat, akurat dan efektif. Apriori dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos; Demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah; Semakin meningkatnya pengangguran usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Strategi ST = Daftar kekuatan untuk menghindari ancaman
Strategi WT = Daftar untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman
Mendorong pembinaan kepada masyarakat untuk tetap aktif dalam mengadakan kegiatan pertemuan rutin warga, kerja bakti dan lain2. Memberikan sosialisasi bersama instansi terkait untuk mengembangkan kelestarian lingkungan dan gaya hidup sehat. Memberikan pelayanan yang cepat selesai 2 jam dalam pengurusan surat menyurat Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengetahui dengan mensosialisasikan sistematika pengurusan administrasi kependudukan dan keagrariaan secara transparan kepada masyarakat Melakukan koordinasi dengan dinas instansi teknis dalam pengentasan pengangguran
1. Penyelarasan pandangan/ visi antara SKPD dengan masyarakat sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan melalui sosialisasi dan pendekatan sosial agar dicapai hasil maksimal. 2. Menambah pegawai di Kelurahan dan kecamatan. 3. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan instansi maupun lembaga lain. 4. Membuat perencanaan program / kegiatan kecamatan kedepan yang lebih baik.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Identifikasi Permasalahan merupakan perhatian terhadap masalahmasalah pembangunan yang benar-benar penting. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang
meliputi aspek fisik-lingkungan,
sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Magersari antara lain : 1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan; 2. Kurang cepatnya pelayanan pengurusan
surat-menyurat mulai di tingkat
kelurahan dan kecamatan; 3. Tersedianya data penduduk yang tidak akurat dan terintegrasi secara online antara Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 4. Masih lemahnya realisasi usulan hasil Musrenbang dalam RKPD.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Faktor yang mempengaruhi Aspek Kajian
Capaian/Kondisi Saat ini
Standar yang digunakan
1
2
3
Mewujudkan Pelayanan Prima
Terselesaikannya pelayanan Lama rentang waktu untuk administrasi pemerintahan yang pelayanan surat menyurat cepat dan tepat.
INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)
EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)
4
5
Lurah dan camat sering tidak ada di tempat karena rapat
Kurangnya jumlah pegawai/personil
Rendahnya kapasitas SDM dalam mengoperasikan komputer Validasi data penduduk Tidak ada kesamaan data yang di kelurahan dimiliki oleh kelurahan, kecamatan dan Dispenduk
Hasil laporan pengurusan surat menyurat dan pendataan milik Dispenduk
Tidak ada pendataan penduduk secara by name by adress
Permasalahan Pelayanan SKPD 6
Tidak ada peraturan mengenai pelimpahan kekuasaan untuk kewenangan menandatangani dokumen/surat-surat kependudukan Seringnya mutasi PNS dan belum ada penggantian yang porposional terhadap personil yang dimutasi Tidak ada diklat untuk PNS yang belum bisa komputer
Kurang cepatnya pelayanan surat-surat di kel dan kecamatan
Tidak ada sistem yang terintegrasi, terpadu untuk mensikronkan data antara pihak Kelurahan, Kecamatan dan Dispenduk
Tersedianya data penduduk yang tidak akurat
Adanya pemrioritasan usulan dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD yang kadangkala usulannya tidak urgent. Kurangnya perhatian / tanggapan dari instansi teknis terkait untuk merealisasikan usulan musrenbang
Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keikutsertaannya dalam perencanaan pembangunan khususnya melalui forum Musrenbang
Masyarakat kurang jujur dalam menyampaikan data Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
Masih minimnya realisasi dalam Rasio usulan hasil Kurangnya kemampuan SKPD Kecamatan pembangunan yang di ambil dari Musrenbang Kecamatan yang untuk mengawal dan mendorong hasil Musrenbang Kecamatan terealisasi terealisasinya usulan hasil Musrenbang
3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
3.2.1
Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 menyebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang kondisi yang ingin dicapai. Dengan visi yang jelas akan didapat pedoman dan arahan yang jelas. kemana pembangunan suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan. Visi
Pemerintah Kota Mojokerto lima tahun ke depan
merupakan
perwujudan dari visi yang telah dijanjikan oleh Kepala Daerah Terpilih Mas’ud Yunus–Suyitno dalam proses Pemilukada lalu yang telah disesuaikan dengan berbagai perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto yang telah ada sebelumnya. Visi Pemerintah Kota Mojokerto 2014-2019 adalah : “Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral”. Perumusan menghasilkan
dan
penjelasan
pokok-pokok
visi
terhadap
visi
di
maksud,
yang diterjemahkan pengertiannya,
sebagaimana tabel di bawah ini.
Keterkaitan Tugas dan Fungsi Kecamatan Magersari dengan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Tugas dan Fungsi Kecamatan Magersari terkait Visi Walikota
Visi: “Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral” Pokokpokok Visi
Penjabaran Visi Kota yang memiliki produk jasa layanan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
Sebagai service city
1. Jasa layanannya menghasilkan nilai tambah ekonomi yang mampu menarik kehadiran investor dan pelaku pasar lainnya
2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana berupa sumberdaya manusia dan infrastruktur yang baik dan memadai
Service city yang maju
Layanan pemerintahan yang diselenggarakan secara modern, antara lain ditandai oleh: 1. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi canggih dalam penyelenggaraan layanannya dikelola dengan manajemen
Membantu kelancaran tugas tugas pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan baik dalam hal keagrariaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil Terpeliharanya kondisi gedung kantor kecamatan/kelurahan yang layak dan baik
Data Kependudukan yang valid, akurat dan terintegrasi secara
Tugas dan Fungsi Kecamatan Magersari terkait Visi Walikota
Visi: “Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral” modern yang handal dan efisien
2. Memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup
3. Memiliki daya saing tinggi
4. Mampu menghasilkan output dan outcome yang berkualitas prima
online via internet antara pihak kelurahan, pihak kecamatan dan Dinas Kependudukan serta terupdate secara berkelanjutan Efektifnya pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan yang salah satunya dilakukan melalui lomba RW berseri tingkat Kecamatan Prosedur dan mekanisme pengurusan surat menyurat kependudukan yang jelas dan transparan Jangka waktu pengurusan dokumen kependudukan yang cepat dan pasti
Mewujudkan pembangunan Kota Mojokerto yang 1. iklim usaha yang kondusif dan mandiri
Service city yang sehat
Service city yang cerdas
Terjalinnya pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya 2. lingkungan yang bersih dan bebas polusi Efektifnya pembinaan 3. kebutuhan air bersihnya terpenuhi dan kebersihan, keindahan, sanitasinya bagus pertamanan dan sanitasi lingkungan yang salah 4. pemanfaatan lahannya mempertimbangkan satunya dilakukan aspek konservasi melalui lomba RW 5. tata ruangnya mampu mendukung berseri tingkat peningkatan derajat kesehatan Kecamatan, masyarakat dan pola hidup sehat. menggalakkan kerja bakti gotong royong masyarakat dan mendorong melalui RT/RW dan Kelurahan agar menciptakan lingkungan yang Clean and Green antara lain ditandai oleh: 1. sumber daya manusia yang berkualitas
Peningkatan kualitas SDM aparat kelurahan dan kecamatan dengan cara mengadakan sosialisasi dan bintek
Tugas dan Fungsi Kecamatan Magersari terkait Visi Walikota
Visi: “Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral”
yang mengarah pada profesionalisme kerja 2. pemerintah dan swasta yang profesional dan berdaya saing tinggi
Service city yang sejahtera
Service city yang bermoral
Keramahan petugas dan tercapainya kepuasan masyarakat
3. tata ruang yang efisien dan kondusif terhadap pengembangan sosial dan teknologi 4. terbukanya akses pengetahuan dan teknologi Layanan pemerintahan yang mampu memberi mendorong partisipasi nilai tambah ekonomi dan membawa masyarakat untuk ikut dampak positif bagi peningkatan serta dalam kesejahteraan perencanaan masyarakat, antara lain ditandai oleh: pembangunan lingkup kecamatan dalam 1. Meningkatnya pendidikan dan kualitas forum, musyawarah SDM perencanaan pembangunan di keluraan dan kecamatan 2. Meningkatkan derajat kesehatan Meningkatkan pembinaan lewat masyarakat pemberdayaan Posyandu Balita maupun Lansia. 3. Meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat Terjalinnya pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya Layanan pemerintahan yang penyelenggaraan layanannya dilandasi oleh nilai-nilai moral, etika dan norma sosial, budaya, agama, maupun negara, antara lain ditandai oleh: 1. Meningkatnya keimanan, ketakwaan dan Berfungsinya secara kesalehan sosial baik pembinaan dan 2. Meningkatnya peranan budaya dan pelayanan nilai-nilai moral, etika dan agama dalam pemberdayaan dibidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan keagamaan, sosial, bernegara kepemudaan, peranan wanita dan olah raga 3. Terciptanya keamanan, ketertiban dan ketentraman
Terciptanya kondisi lingkungan yang tertib dan aman
4. Rendahnya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum/peraturan/ norma 5. Pemerintah dan jasa layanannya diselenggarakan dengan amanah, bersih dan baik (clean and good governance)
Prosedur dan mekanisme pengurusan surat menyurat kependudukan yang jelas dan transparan
Tugas dan Fungsi Kecamatan Magersari terkait Visi Walikota
Visi: “Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral”
Jangka waktu pengurusan dokumen kependudukan yang cepat dan pasti Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kota Mojokerto tahun 2014-2019 yang didalamnya mengandung gambaran tentang bagaimana tujuan serta sasaran dapat dicapai.
3.2.2 Misi Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13
adalah
rumusan umum
mengenai
upaya-upaya
yang
akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi. Untuk mencapai visi Kota Mojokerto yaitu : “Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral” maka dirumuskan 4 misi pembangunan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan sumber daya manusia adalah upaya wewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkualitas dengan dasar penuntasan wajib belajar 12 tahun. Upaya tersebut didampingi dengan peningkatan mutu dan fasilitas penunjang untuk bisa mewujudkan Kota Mojokerto sebagai kota wiyata mandala. Untuk melayani masyarakat yang putus sekolah kota Mojokerto menyelenggarakan pendidikan non formal dengan sasaran utama pembebasan masyarakat dari buta aksara. Sumberdaya manusia yang berkualitas berarti juga memiliki nilai-nilai religius yang dapat memanfaatkan keilmuan untuk mewujudkan kesalehan sosial. Untuk mewujudkan itu semua perlu ditopang dengan kesehatan diri dan lingkungan dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Mojokerto. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih, bebas polusi, kebutuhan air bersihterpenuhi, sanitasi bagus, pemanfaatan lahan mempertimbangkan aspek konservasi, dan tata ruang yang mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pola hidup yang sehat. Hal ini memerlukan tempat tinggal yang layak, jaminan asuransi kesehatan agar masyarakat bisa terus berkonsentrasi menggali
potensi diri yang nantinya bisa tumbuh prestasi-prestasi di kalangan masyarakat yang mendukung percepatan pembangunan.
2. Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi. Pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, produktif, dan SDM aparaturnya bebas KKN sebagai dasar untuk memfasilitasi privat sektor dan UMKM agar bisa terus menyediakan produk jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi. Utamanya sektor UMKM dapat berkembang dengan baik dengan minimnya pungutan-pungutan pajak. Dunia usaha yang bermoral adalah dunia usaha yang tidak korup, menjauhi budaya suap, bersaing secara sehat, dan memiliki kepedulian terhadap sesama; Lingkungan yang bermoral adalah lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan, serta pengawasan
dan
pengendalian
perilaku
menyimpang.
Dengan
pemerintahan yang efesien dan efektif melayani dan memfasilitasi UMKM untuk mengembangkan kapasitasnya dan kemudian akan tercipta iklim usaha yang baik dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat
akan meningkat
dengan
terpenuhinya
kebutuhan hidup karena rendahnya angka pengangguran;.
3. Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana
yang baik dan
memadai. Kebijakan
pemerintah daerah yang
kondusif
akan dapat
menarik kerjasama para investor dengan menyediakan infrastruktur yang baik dan mememadai. Peningkatan infrastruktur tersebut meliputi sarana-prasarana:
jalan
dan
jembatan;
perumahan;
lingkungan,
perekonomian; kesehatan; pendidikan; sosial dan budaya; air bersih; ketahanan pangan; berfungsinya ruang terbuka hijau dan peribadatan. Hal ini untuk menciptakan lingkungan yang sejahtera yakni lingkungan yang tata ruangnya mampu mendukung kegiatan ekonomi. Peningkatan infrastruktur untuk memfasilitasi jalannya roda ekonomi dan membuat kenyamanan berinvestasi di Kota Mojokerto. Seperti pembangunan jalan lingkar luar untuk memudahkan penduduk beraktivitas ekonomi, terutama yang menghubungkan jalur ekonomi antara wilayah pinggiran dengan kabupaten di sekitarnya.
4. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram. Lingkungan aman nyaman dan tentram dapat meningkatkan kinerja pemerintahan untuk melayani kebutuhan masyarakat baik berupa barang atau jasa. Peningkatan lingkungan yang aman, nyaman
dan tentram dapat dilakukan dengan upaya meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum. Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan bagi masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kemanan dan ketertiban lingkungan dan penurunan angka kriminalitas. Hal ini bertujuan untuk terciptanya kondisi masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum.
Selain itu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram bermakna melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana di segala aspek. Untuk itu diperlukan mewujudkan kesiapsiagaan seluruh komponen (pemerintah, lembaga, dan masyarakat) dalam menghadapi ancaman kemungkinan terjadinya bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dan juga diperlukan langkah mitigasi pengendalian lingkungan dengan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup.
3.3 Telaahan Renstra
INDIKATOR NO KINERJA UTAMA 1 2 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
AKAR MASALAH
MASALAH
TUJUAN
3 - Lurah dan camat sering tidak ada di tempat karena rapat - Kurangnya jumlah pegawai - Rendahnya kapasitas SDM dalam mengoperasi kan komputer
4 Kurang cepatnya pelayanan suratsurat di kelurahan dan kecamatan
5 Mempercepat pelayanan surat-menyurat
SASARAN
KEKUATAN
6 7 Meningkatnya - Anggaran mutu pelayanan yang cukup masyarakat - Sarana yang sesuai prasarana dengan standar memadai pelayanan publik
STRATEGI KESEMPATAN KELEMAHAN / PELUANG 8 9 - Jumlah - Adanya sumber lembaga daya pelatihan maupun - Adanya skill Bintek pegawai - Adanya yang kurang dukungan IT - Tidak adanya peraturan pelimpahan sebagian kewenanga n camat kepada sekretaris camat untuk menandata ngani dokumen / surat-surat kependudu kan
ANCAMAN 10 - Adanya KKN
1 2
3.
2 Menurunnya angka kejadian pelanggaran kententraman dan ketertiban masyarakat
3
Dinamika masyarakat dengan segala aktivitasnya yang heterogen berpotensi terjadinya gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat Prosentase Pelaksanaan kelurahan dan Musrenbang kecamatan kelurahan yang yang tidak sesuai melaksanakan rencana Musrenbang tepat waktu
4
5
6
7
8
9
Masih adanya pertengkaran antar tetangga, adanya pencurian, minumminuman keras, narkoba.
Menurunnya angka kejadian pelanggaran kententraman dan ketertiban masyarakat
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
- Sarana prasarana yang cukup - Keaktifan Siskamling di setiap RT/RW
Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan nya
- Alat komunikasi semakin canggih - Adanya peraturanperaturan hukum
Terhambatnya pelaksanaan perencanaan program kegiatan SKPD
Terselesaikannya dokumen perencanaan yang tepat waktu
Penyelenggara an Musrenbang di Kelurahan dan Kecamatan yang sesuai dengan rencana
- Anggaran yang cukup - Materi yang perlu disampai kan
Minat masyarakat yang kurang terhadap pelaksanaan Musrenbang
Adanya intstruksi dari Walikota untuk memprioritas kan usulan hasil musrenbang dalam perencanaan pembangunan daearah
10 - Masyarakat acuh tak acuh - Lebih mementingkan egosentris/ individualism - Semakin banyaknya berdirinya kos - kosan Kurangnya kesiapan pihak Kelurahan dalam penyelenggara an Musrenbang
4.
Prosentase Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakat an Kelurahan yang tertib administrasi
Administrasi - Kurangnya Kelurahan dan keakuratan data lembaga administrasi kemasyarakatan pemerintahan yang tidak - Lambatnya tertib dan pelayanan tertata baik administrasi
-
Mempersiap kan Kelurahan untuk mengikuti Lomba Kelurahan teladan Tingkat Kota Data administrasi pemerintaha n yang tertib dan tertata dengan rapi
- Kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi pemerintahan
Anggaran operasional dan kegiatan lomba
- Kurang aktifnya perangkat PNS dalam melakukan pembaruan data
- Adanya dukungan IT
- Tidak pahamnya aparat PNS terhadap hasil kinerja yang harus dicapai - Masih adanya mental KKN
3.4
Penentuan Isu-Isu Strategis Tabel 3.1.2 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis
No. 1 2 3 4 5 6
Kriteria Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD Kecamatan Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani Prioritas janji politik yang perlu di wujudkan Total
Bobot 20 10 20 10 15 25 100
Skala : 1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra 1 Sangat Kecil 2 Kecil 3 Cukup 4 Besar 5 Sangat Besar
1 5 10 15 20
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD Kecamatan 1 Bukan 2 Tugas Pembantuan 3 Tugas Pokok
1 5 10
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 1 Sangat Kecil 2 Kecil 3 Cukup 4 Besar 5 Sangat Besar
1 5 10 15 20
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 1 Sangat Kecil 2 Kecil 3 Cukup 4 Besar 5 Sangat Besar
2 4 6 8 10
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 1 Sangat Kecil 2 Kecil 3 Cukup 4 Besar 5 Sangat Besar
1 3 5 10 15
6. Prioritas janji politik yang perlu di wujudkan 1 Tidak Prioritas tapi perlu adanya 2 Prioritas
10 25
Tabel 3.1.3 Nilai Skala Kriteria No.
Isu - Isu Strategis
1 Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran PBB Meningkatkan simpati masyarakat kepada Pemerintah akibat maraknya 2 pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah saat ini 3 Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan 4 Usulan masyarakat melalui Musrenbang yang bisa terealisasi 5 Kondisi Sarana dan prasarana kantor Kelurahan dan Kecamatan Program Clean and Green untuk peningkatan kebersihan, kesehatan dan 6 kelestarian lingkungan hidup Pemberdayaan organisasi masyarakat RT, RW, PKK, Posyandu, 7 Kelompok Lansia dan Karang Taruna 8 Ketepatan Pelayanan sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) 9 Layanan administrasi yang cepat, tepat, murah dan pasti 10 Perlunya peningkatan SDM Pegawai Kecamatan 11 Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif
1 20
Nilai Skala Kriteria ke 2 3 4 5 5 4 10 10
6 25
Total Skor 74
20
10
20
10
10
25
95
20 20 20
10 10 10
20 15 20
10 10 10
15 5 15
25 25 25
100 85 100
20
10
20
10
15
25
100
20
10
20
10
15
25
100
20 20 20 20
10 10 10 10
20 20 20 20
10 10 10 10
15 15 15 3
5 5 25 25
80 80 100 88
Tabel 3.1.4 Rata-Rata Skor Isu Isu Strategis No.
Isu - Isu Strategis
Total Skor
Rata Rata skor
1
Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran PBB Meningkatkan simpati masyarakat kepada Pemerintah karena maraknya pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan Usulan masyarakat melalui Musrenbang yang bisa terealisasi Kondisi Sarana dan prasarana kantor Kelurahan dan Kecamatan Program Clean and Green untuk peningkatan kebersihan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup Pemberdayaan organisasi masyarakat RT, RW, PKK, Posyandu, Kelompok Lansia dan Karang Taruna Ketepatan Pelayanan sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) Layanan administrasi yang cepat, tepat, murah dan pasti Perlunya peningkatan SDM Pegawai Kecamatan Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif
74 95
6.73 8.64
100 85 100 100
9.09 7.73 9.09 9.09
100
9.09
80 80 100 88
7.27 7.27 9.09 8.00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1.
Visi dan Misi Kecamatan Magersari Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 menyebutkan bahwa visi
merupakan
rumusan
umum
mengenai
keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang kondisi yang ingin dicapai. Dengan visi yang jelas akan didapat pedoman dan arahan yang jelas. kemana pembangunan suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan. Visi Kecamatan Magersari Kota Mojokerto lima tahun ke depan
merupakan perwujudan dari visi yang telah disepakati oleh
Kecamatan Magersari dan diharapkan bisa berintegrasi dan bisa menunjang tercapainya Visi Pemerintah Kota Mojokerto 2014-2019 yaitu adalah : “Mewujudkan Kota Mojokerto Sebagai Service City Yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera Dan Bermoral”. Perumusan dan penjelasan terhadap visi Kecamatan Magersari dimaksud,
menghasilkan
pokok-pokok
visi
yang diterjemahkan
pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini. Visi : " Mewujudkan Kecamatan Magersari Sebagai Pembantu Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Dan Pelayanan Masyarakat Yang Berkualitas " Pokok-pokok Visi Sebagai Pembantu Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas
Penyelenggaraan Pembangunan Yang Berkualitas
Penjabaran Visi Membantu kelancaran tugas tugas pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan baik dalam hal keagrariaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil Peningkatan SDM aparat kelurahan dan kecamatan dengan mengadakan sosialisasi dan bintek yang mengarah pada profesionalisme Data Kependudukan yang valid, akurat dan terintegrasi secara online pihak kelurahan , pihak kecamatan dan Dinas Kependudukan serta terupdate secara berkelanjutan Terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan masyarakat tetang pembangunan sarana prasarana masyarakat yang Berkualitas di lingkungan masingmasing
Pokok-pokok Visi
Penjabaran Visi Terpeliharanya kondisi gedung kator kecamatan/kelurahan yang layak dan baik Efektifnya pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan Terjalinnya pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di keluraan dan kecamatan Berfungsinya secara baik pembinaan pemberdayaan dan pelayanan dibidang keagamaan, sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga Prosedur dan mekanisme pengurusan surat menyurat kependudukan yang jelas dan transparan Jangka waktu pengurusan dokumen kependudukan yang cepat dan pasti Keramahan petugas dan tercapainya kepuasan masyarakat Terciptanya kondisi lingkungan yang tertib dan aman
Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan Yang Berkualitas
Pelayanan Masyarakat Yang Berkualitas
Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan mendorong efektivitas dan efisiensi
pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi
Renstra Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tahun 2014-2019 yang didalamnya mengandung gambaran tentang bagaimana tujuan serta sasaran dapat dicapai. Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13
adalah
rumusan umum
mengenai
upaya-upaya
yang
akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan
mengenai
apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam
rangka mewujudkan visi. Untuk mencapai visi Kecamatan Magersari yaitu :
"
Mewujudkan Kecamatan Magersari Sebagai Pembantu Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan
Pembangunan,
Pembinaan
Kemasyarakatan
Dan
Masyarakat Yang Berkualitas " maka dirumuskan 5 misi
pembangunan sebagai berikut: 1.
Memperkuat pemerintahan
fungsi dengan
pembantuan mewujudkan
penyelenggaraan tertib
administrasi
pemerintahan dan profesionalisme aparatur demi tercapainya pelayanan berkualitas.
Penguatan
fungsi
kecamatan
dalam
membantu
penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu hal yang mutlak untuk terus ditingkatkan. Tertib administrasi kependudukan maupun keagrariaan menjadi suatu tuntutan untuk dilaksanakan dengan penyempurnaan system yang lebih baik. Dalam upaya melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah
mutlak
dilakukan
secara
terus
menerus
dan
berkelanjutan seiring dengan perkembangan kemajuan teknhnologi dan informasi yang sedemikian cepat, sehingga di harapkan para pegawai kecamatan mampu untuk memberikan pelayanan yang ramah, tanggap, cepat dan tuntas kepada masyarakat. Disamping itu guna mewujudkan E-Government penguasaan aparatur terhadap perangkat elektronik computer dan internet sebagai upaya dalam peningkatan pelayanan masyarakat sangat diperlukan. Pemahaman terhadap profesionalisme kerja dengan pencerminan penguasaaan terhadap tugas pokok masing-masing dapat mendorong peningkatan kinerja guna tercapainya tujuan organisasi. Demi terwujudnya Good Government , Kecamatan Magersari dituntut untuk mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tempat kerja yang nyaman, aman dan terpelihara dengan baik serta di dukung lengkapnya fasilitas sarana dan prasarana perkantoran ikut serta menjadikan penentu dalam efektifitas pelayanan. Untuk itu pemeliharaan rutin sarana prasarana perkantoran disertai dengan pengadaan barang-barang pendukung kerja lainnya di kelurahan dan kecamatan akan terus ditingkatkan demi kelancaran pelaksanaan kerja.
2.
Mendorong
terwujudnya
pembangunan
daerah
peranserta
melalui
sistem
masyarakat perancanaan
dalam yang
aspiratif, aplikatif dan akuntabel. Pembangunan daerah yang selama ini dilaksanakan tidak terlepas dari adanya perancanaan yang matang yang dilakukan oleh Pemerintah. Perencanaan diperoleh melalui button up atau top down. Di era otonomi sekarang ini, upaya perencanaan yang bersumber dari masyarakat lebih mendapatkan prioritas dengan didasarkan pada terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
Upaya penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui forum Musrenbang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Aspirasi murni masyarakat yang terjaring dalam hasil Musrenbang kadangkala banyak yang tidak dapat terealisasi melalui program dan kegiatan Pemerintah Daerah, sehingga muncul apatisme masyarakat terhadap pemerintah yang seakan-akan tidak memperhatikan aspirasi kebutuhan warganya. Pihak
Kecamatan
sebagai
instansi
pembantu
penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan berupaya ikut berperan aktif mendorong kepada pemerintah daerah baik melalu forum Musrenbang Kota maupun forum-forum lainnya untuk dapatnya mewujudkan hasil usulan tersebut dan bisa tercantum dalam RKPD.
3.
Mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat melalui
pembinaan
bidang
pendidikan,
keagamaan,
kebudayaan, pemuda dan olah raga, peranan wanita, kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan terus di tingkatkan baik pembinaan RT/RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, Koperasi maupun organisasi kemasyarakatan lainnya dengan harapan terwujudnya pendidikan politik yang baik di masyarakat, terjalinnya persatuan dan kesatuan antar warga, dan tersampaikannya programprogram pemerintah secara baik kepada masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya adalah selalu memprioritaskan segala aspek kegiatan untuk melibatkan perempuan guna kesetaraan gender/peranan perempuan dalam turut serta melaksanakan pembangunan daerah.
4.
Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, nyaman
dan
tentram. Terciptanya
ketertiban
dan
keamanan
lingkungan
merupakan syarat mutlak demi kelancaran pembangunan. Saling koordinasi dan komunikasi dengan perangkat keamanan yang ada di kelurahan, aparat berwajib, yaitu kepolisian dan TNI di tingkat sektor mesti terus digalakkan dan ditingkatkan demi terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain itu membangun peran serta aktif masyarkat melalui upaya mandiri dengan mengadakan siskamling dimasing-masing
lingkungan merupakan salah satu wujud adanya
kesadaran
masyarakat terhadap keberlangsungan lingkungannya, sehingga tercipta kondisi keamanan lingkungan yang kondusif.
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI
: Mewujudkan Kecamatan Magersari Sebagai Pembantu Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Dan Pelayanan Masyarakat Yang Berkualitas
MISI I : Memperkuat fungsi pembantuan penyelenggaraan pemerintahan dengan mewujudkan tertib administrasi
pemerintahan dan profesionalisme aparatur demi tercapainya pelayanan berkualitas. Tujuan Penguatan kelembagaan, tertib administrasi dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat
Sasaran Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
Strategi
Kebijakan
Mengusulkan pengadaan baru peralatan kantor yang sangat dibutuhkan dan melakukan pemeliharaan secara optimal
Penyediaan peralatan dan kelengkapan kerja untuk kelancaran kinerja
Melakukan rehabilitasi sedang/berat maupun berkala terhadap gedung kantor kelurahan maupun kecamatan
Renovasi, pengecatan bangunan dan peninggian lahan/bangunan
1. Memperpendek jangka waktu penyelesaian surat menyurat 2. Kenyamanan ruang tunggu tempat pelayanan 3. Tersedianya sarana prasarana penunjang kelancaran kerja 4. Meningkatkan pemahaman tenaga PNS di Kecamatan dan Kelurahan tentang administrasi kependudukan
1. Mengusulkan adanya peraturan tentang pendelegasian kewenangan untuk menandatangani dokumen dari Camat/Lurah kepada Sekretaris 2. Pemberian fasilitas tambahan seperti bahan bacaan, televisi, pendingin ruangan. 3. Tersedianya uang lembur, honorarium kegiatan, jasa kebersihan kantor, makan minum dan bantuan perjalanan dinas 4. Mengadakan bintek implementasi administrasi kependudukan
Tujuan
Penguatan kelembagaan, tertib administrasi dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat
Sasaran
Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
Strategi 5.
Membentuk tim pemberian penyantun uang duka
6.
1.
2.
Kebijakan 5.
Meningkatkan koordinasi anggota tim pemberian penyantun uang duka
Pembinanaa tertib administrasi dan pelayanan di kelurahan
6.
Menyelenggarakan lomba kelurahan tertib administrasi
Mengadakan sosialisasi tentang mekanisme dan peraturan kependudukan serta membangun suatu jaringan internet tentang sistem kependudukan yang terintegrasi, online dan up to date Tersedianya data/informasi profil kecamatan setiap tahun
1. Sosialisasi peraturan dan Membangun jaringan internet Sistem Administrasi Kependudukan yang terintegrasi, online dan up to date
2. Pembuatan buku profil Kecamatan 3. Membuat Website SKPD Kecamatan
MISI II : Mendorong terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah melalui sistem perancanaan yang
aspiratif, aplikatif dan akuntabel. Tujuan Tersedianya dokumen perancanaan yang aspiratif, aplikatif dan akuntabel
Sasaran Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelaksanaan musrenbang yang tepat waktu
Strategi Melakukan koordinasi secara efektif dengan Bappeko dan Kelurahankelurahan untuk terlaksananya forum Musrenbang yang tepat waktu.
Kebijakan Koordinasi dengan Bappeko dan Kelurahan serta mengoptimalkan kegiatan pra musrenbang dengan menggali data usulan-usulan dari masyarakat.
MISI III
:
Mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembinaan bidang pendidikan, keagamaan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, peranan wanita, kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
Tujuan Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan dan peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup
MISI IV
Sasaran 1. Meningkatnya peran serta Perempuan di sektor publik
2. Meningkatnya lingkungan hidup yang tertata dan terpelihara dengan baik
Strategi 1. Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi PKK, Posyandu dan Karang Taruna 2. Pembinaan melalui pemberian himbauan dan mengadakan perlombaan RW/ lingkungan BERSERI 3. Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum pusat kegiatan keolahragaan pemuda dan masyarakat
Kebijakan 1. Memberikan bantuan biaya untuk kegiatan lomba-
lomba ibu dan balita dan opersional organisasi PKK kecamatan dan kelurahan 2. Menyelenggarakan lomba RW BERSERI tingkat
Kecamatan
3. Memperbaiki fasilitas umum pusat kegiatan
keolahragaan pemuda dan masyarakat
: Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, nyaman dan tentram. Tujuan
Terwujudnya lingkungan yang tertib, aman, nyaman dan tentram
Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
Strategi
Kebijakan
1. Mempererat koordinasi diantara tenaga pengendali keamanan 2. Meningkatkan kemampuan petugas linmas/hansip
1. Mengadakan pertemuan rutin serta memberikan uang kesejahteraan untuk tenaga pengendali ketertiban dan keamanan di tingkat kelurahan dan kecamatan yang diberikan secara rutin pada setiap bulan dan pada saat PEMILU. 2. Mengadakan bintek/pelatihan/pembinaan tentang Sistem Pengendalian Keamanan Lingkungan
4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Magersari Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Magersari
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1
2
3
4
5
6
Penguatan kelembagaan, tertib administrasi dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat
Meningkatnya mutu Nilai Indeks Kepuasan pelayanan masyarakat yang Masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik
Program penataan administasi kependudukan
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Up Dating dan Pemeliharaan)
Jumlah data administrasi kependudukan yang ter update / terbaharui pada tahun ini
Kegiatan Pengembangan data Base kependudukan
Jumlah jaringan aplikasi kependudukan yang online terintegrasi antara kelurahan, kecamatan dan Dispenduk Capil
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun KeTahun-1 2015
Tahun-2 2016
Tahun-3 2017
Tahun-4 2018
Tahun-5 2019
Target
Target
Target
Target
Target
7
8
9
10
11
Baik nilai 80,00
Sangat Baik nilai 90,00
Sangat Baik nilai 93,00
Sangat Baik nilai 95,00
Sangat Baik nilai 97,00
1 Kegiatan 100%
1 Kegiatan 100%
1 Kegiatan 100%
1 Kegiatan 100%
1 Kegiatan 100%
-
-
1 Kegiatan 100%
1 Kegiatan 100%
1 Kegiatan 100%
70%
80%
90%
100%
Program Peningkatan Prosentase tenaga Kapasitas Sumber Daya PNS yang paham Aparatur administrasi kependudukan Kegiatan Bimbingan teknis Jumlah tenaga PNS implementasi peraturan yang memahami perundang-undangan regulasi pelayanan administrasi kependudukan
-
40 orang 70%
40 orang 80%
40 orang 90%
40 orang 100%
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
-
100%
100%
100%
100%
Prosentase pengurusan administrasi tentang pertanahan yang lancar dan selesai tepat waktu
Kegiatan Penyuluhan Hukum pertanahan
Jumlah tenaga PNS dan LPM yang memahami peraturan pertanahan
0 Orang
40 Orang 25%
40 Orang 50%
40 Orang 75%
40 Orang 100%
Program Pengembangan data/informasi
Prosentase ketersediaan data profil kecamatan dan kelurahan yang valid
100%
100%
100%
100%
100%
Kegiatan Penyusunan Profil Daerah
Jumlah data dan dokumen profil yang valid
1 dokumen 100%
1 data dan 1 buah website 100%
1 data dalam website 100%
1 data dalam website 100%
1 data dalam website 100%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Prosentase kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang tertib administrasi
70%
80%
90%
100%
100%
Kegiatan Peningkatan Kelurahan
Terwujudnya tertib adminstrasi di Kelurahan
10 kel 100%
10 kel 100%
10 kel 100%
10 kel 100%
10 kel 100%
Baik nilai 80,00
Sangat Baik nilai 90,00
Sangat Baik nilai 93,00
Sangat Baik nilai 95,00
Sangat Baik nilai 97,00
24 Orang 100%
24 Orang 100%
24 Orang 100%
24 Orang 100%
24 Orang 100%
Program Pemberdayaan Nilai Indeks Kelembagaan Kepuasan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Masyarakat
Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Jumlah anggota tim pemberian penyantun uang duka yang mendapatkan honorarium
Tersedianya dokumen Meningkatnya partisipasi perencanaan yang aspiratif, dan aspirasi masyarakat aplikatif dan akuntabel dalam pembangunan
Prosentase kelurahan dan Program Perencanan kecamatan yang Pembangunan Daerah melaksanakan Musrenbang tepat waktu
Prosentase kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu
Kegiatan Penyelenggaraan Jumlah peserta Musrenbang Kelurahan musrenbang dan Kecamatan
Terwujudnya lingkungan yang tertib, aman, nyaman dan tentram
100%
100%
100%
100%
100%
50 Orang 100%
50 Orang 100%
50 Orang 100%
50 Orang 100%
50 Orang 100%
Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja)
Jumlah Dokumen Renja yang tersusun tepat waktu
Penyusunan Rencana Startegik (Renstra) SKPD
Jumlah Dokumen Renstra dan Review yang tersusun tepat waktu
1 Dokumen Renstra
0 Dokumen Renstra
0 Dokumen Renstra
0 Dokumen Renstra
1 Dokumen Renstra
Menurunnya angka kejadian pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat yang menurun
9 Kejadian
10 Kejadian
10 Kejadian
10 Kejadian
10 Kejadian
16 Orang
16 Orang
16 Orang
16 Orang
16 Orang
Meningkatnya ketentraman Menurunnya angka kejadian Program peningkatan dan ketertiban lingkungan pelanggaran ketentraman keamanan dan dan ketertiban masyarakat kenyamanan lingkungan
Kegiatan Penyiapan Tenaga Jumlah tenaga Pengendali Keamanan dan pengendali keamanan Kenyamanan Lingkungan dan kenyamanan lingkungan Camat, Kasi Tramtib, Trantib Kecamatan dan Trantib Kelurahan yang terbayar tambahan uang kesejahteraannya
1 Dokumen Renja 1 Dokumen Renja 1 Dokumen Renja 1 Dokumen Renja 1 Dokumen Renja 100% 100% 100% 100% 100%
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Meningkatkan koordinasi Meningkatnya lingkungan dan komunikasi dalam hidup yang tertata dan pembinaan organisasi terpelihara dengan baik kemasyarakatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup
Jumlah petugas linmas dan anggota masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang keamanan lingkungan
Prosentase RW yang Program Pemberdayaan Prosentase RW yang berlingkungan bersih, sehat, Komunitas Perumahan berlingkungan rapi dan indah (BERSERI) bersih, sehat, rapi dan indah (BERSERI)
Meningkatkan peran Prosentase TP. PKK perempuan di sektor publik Kecamatan dan Kelurahan yang tertib administrasi
350 Orang
350 Orang
350 Orang
350 Orang
11%
17%
22%
28%
34%
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan
Jumlah peserta lomba RW Berseri Tingkat Kecamatan
30 RW 100%
30 RW 100%
30 RW 100%
30 RW 100%
30 RW 100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Prosentase sarana prasarana olah raga yang memadai
75%
83%
91%
100%
-
Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan Antara Pemerintah dan Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Jumlah sarana prasarana olah raga masyarakat yang direhabilitasi
1 Lokasi 75%
1 Lokasi 83%
1 Lokasi 91%
1 Lokasi 100%
-
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
Prosentase TP. PKK Kecamatan dan Kelurahan yang tertib administrasi
100%
100%
100%
100%
100%
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
Jumlah Kegiatan Organisasi Darma wanita yang berjalan lancar sesuai rencana
2 kegiatan 100%
2 kegiatan 100%
2 kegiatan 100%
2 kegiatan 100%
2 kegiatan 100%
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender
Jumlah kegiatan organisasi PKK Kecamatan yang berjalan lancar sesuai rencana
2 kegiatan 100%
2 kegiatan 100%
2 kegiatan 100%
2 kegiatan 100%
2 kegiatan 100%
Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera
Jumlah kegiatan organisasi PKK Kelurahan yang berjalan lancar sesuai rencana
10 Kegiatan 100%
10 Kegiatan 100%
10 Kegiatan 100%
10 Kegiatan 100%
10 Kegiatan 100%
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
(Terlampir)
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No
1
Indikator
2 1 Indeks Kepuasan Masyarakat 2 Menurunnya angka kejadian pelanggaran kententraman dan ketertiban masyarakat 3 Prosentase kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu 4 Prosentase kehadiran peserta yang mengikuti musrenbang 5 Prosentase kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang tertib administrasi 6 Prosentase RW yang berlingkungan bersih, sehat, rapi dan indah (BERSERI) 7 Prosentase PKK kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2013 Tahun 2014 3 4
Tahun 2015 5
Tahun 2016 6
Tahun 2017 7
Tahun 2018 8
Tahun 2019 9
-
-
baik 80,00
Sangat Baik 90,00
Sangat Baik 93,00
Sangat Baik 95,00
Sangat Baik 97,00
-
10 Kejadian
10 Kejadian
10 Kejadian
10 Kejadian
10 Kejadian
50 Kejadian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
-
70%
80%
100%
100%
100%
100%
3%
6%
11%
17%
22%
28%
34%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
BAB VII PENUTUP
7.1.
Program Transisi Rencana strategis Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Tahun 20142019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Magersari yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Magersari serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Kecamatan Magersari Kota Mojokerto ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Magersari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 termasuk satu tahun transisi yaitu tahun 2014.
7.2.
Kaidah Pelaksanaan Untuk melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholder sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Dokumen Renstra Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 disusun sinergis dengan dokumen RPJPD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dalam mewujudkan dan mencapai target dan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 5 tahun kedepan memang tidak mudah dan akan banyak ditemui tantangan serta kendala baik dari dalam penyelenggara pemerintahan sendiri maupun dari masyarakat. Untuk itulah diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat tercapai dengan tidak melenceng dari acuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD maupun RPJMD sebelumnya.
Dokumen Renstra SKPD selain sebagai pedoman dalam menyusun Renja SKPD, juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Kecamatan Magersari Kota Mojokerto untuk periode tahunan dan lima tahunan. Akhir kata semoga Dokumen Review Rencana Strategis Kecamatan Magersari Kota Mojokerto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.
Mojokerto,
Januari 2016
CAMAT MAGERSARI Ttd.
CHOIRUL ANWAR, SH., M.Si. Pembina NIP. 19660104 198603 1 009
