BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

telah mengamanatkan bahwa

setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, baik perencanaan jangka panjang (25 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD),

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut akan menjadi acuan untuk menyusun rencana SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Renstra

Dinas

Pendidikan

Kabupaten

Banyuwangi 2010-2015 ini merupakan revisi dari dokumen Renstra sebelumnya yang telah disusun dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor : 050/159/429.101/2011 Tanggal : 23 September 2011. Revisi Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi ini didasarkan pada beberapa faktor dan pertimbangan, antara lain : 1. Ada revisi penyusunan RPJMD lama yang telah ditetapkan melalui Perda No. 7 Tahun 2011; 2. adanya beberapa indikator kinerja yang perlu penyelarasan lebih lanjut;

Review Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 2010-2015

Page 1

3. keperluan penyelarasan lebih lanjut dengan substansi yang telah termuat dalam revisi RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 20102015 Revisi

Renstra

SKPD

Dinas

Pendidikan

Kabupaten

Banyuwangi tahun 2010-2015 ini merupakan penjabaran visi, misi dan Program

Dinas

Pendidikan

Kabupaten

Banyuwangi

yang

akan

dilaksanakan dalam sisa periode 1 tahun terakhir yaitu untuk tahun 2015 serta tahun transisi Renstra 2016 yang menyesuaikan dengan Revisi RPJMD Kabupaten Banyuwangi, penyusunan Revisi Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 berpedoman pada Revisi

RPJMD

memperhatikan keberhasilan,

Kabupaten sumberdaya

evaluasi

Banyuwangi dan

potensi

pembangunan

serta

tahun yang isu

2010-2015,

dimiliki,

faktor

strategis

yang

berkembang. Mengingat peran dan fungsi Renstra SKPD Kabupaten Banyuwangi sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Renstra 1. UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. UU nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. 4. UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Dan Pembangunan Nasional. 5. Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. 6. Instruksi

Presiden

(Inpres)

Nomor

7

Tahun

1999

tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Page 2

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD. 8. Permendiknas nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 2 tahun 2010 tentang Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 Tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Tahun 20110-2015. 1.3 Maksud dan Tujuan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 2011-2015 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap strategi, kebijakan, program pembangunan pendidikan. didalamnya dilengkapi dengan rencana pembangunan Tahunan dengan memuat perkiraan target-target pencapaian kinerja Tahunan. Adapun tujuan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 : 1. Sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam menyusun renstra sekolah 2010-2015. 2. Sebagai pedoman dalam penyusunan renja, RKA, RKT antara 20102015. 3. Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja Tahunan antara 2010-2015. 4. Sebagai

instrumen

untuk

memudahkan

seluruh

stakeholder

pendidikan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar hukum


Page 3

1.3 Maksud dan tujuan 1.4 Sistematika penulisan BAB II

Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi 2.2 Susunan Organisasi 2.3 Kinerja Pelayanan 2.4 Sumber Daya Manusia 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III

Isu-isu strategis 3.1 Permasalahan Pendidikan 3.2 Telaahan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 3.3 Telaahan Visi Kementrian Pendidikan Nasional 3.4 Faktor Penentu Keberhasilan 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan. 4.1 Visi dan Misi 4.2 Tujuan dan Sasaran 4.3 Strategi dan Kebijakan BAB V

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD BAB VII Penutup

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Page 4

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi no. 6 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah bab II Pasal 5 memuat Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, dan Perbup no. 41 tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi diantaranya : 2.1.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1.1 Tugas Pokok Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan. 2.1.2 Fungsi a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan; c.

pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.3. SUSUNAN ORGANISASI 2.1.3.1. Dinas Pendidikan terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c.

Bidang Pendidikan TK dan SD;

d. Bidang Pendidikan Menengah; e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal; f.

Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Review Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Page 5

b. Sub Bagian Keuangan c.

Sub Bagian Penyusunan Program

(2) Bidang Pendidikan TK dan SD membawahi: a. Seksi Pendidikan TK; dan b. Seksi Pendidikan SD.

(3) Bidang Pendidikan Menengah membawahi: a. Seksi Pendidikan SMP; dan b. Seksi Pendidikan SMA/SMK.

(4) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal membawahi : a. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan b. Seksi PAUD Non Formal.

(5) Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan membawahi: a. Seksi Sarana Prasarana; dan b. Seksi Perlengkapan.

2.1.3.1.1. Tanggung Jawab 1. Sekretariat

dipimpin

oleh

seorang

Sekretaris

yang

dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; 2. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; 3. Sub Bagian Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan 4. Seksi dipimimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.


Page 6

2.1.3 1.2. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 2.1.3.1 2.1. Kepala Dinas Pendidikan Mempunyai Tugas : a. merumuskan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati; b. melaksanakan usulan pendirian, penetapan, dan penyelenggaraan PNFI, TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK; c.

merumuskan kebijakan teknis dan perencanaan program di bidang pendidikan;

d. melaksanakan

kebijakan

pembinaaan

dan

pengembangan

pendidikan; e. mengawasi

segala

usaha

dan

kegiatan

untuk

melaksanakan

pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok; f.

melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait, lembagalembaga

masyarakat,

peningkatan,

dan

pembinaan,

tokoh

dan

masyarakat

pengurusan

serta

dalam

rangka

pengendalian

program pendayagunaan di bidang pendidikan; g. menyelenggarakan dan membina pendidikan; h. mengatur dan mengawasi penerimaan peserta didik, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan, dan pembangunan gedung sekolah, tenaga teknis dan non teknis, uang sekolah, ijazah, dan perpustakaan sekolah; i.

memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;

j.

menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;

k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan l.

menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.3.1 2.1. Sekretariat


Page 7

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan tahunan dan

pengendalian serta pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan

urusan umum. (1) Fungsi Sekretariat: penyelenggaraan

dan

pengendalian

administrasi

umum

dan

kepegawaian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; a. penyelenggaraan dan pengendalian administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; b. penyusunan, pengendalian, dan evaluasi program di lingkungan kerja Dinas; c.

pengoordinasian kegiatan di lingkungan kerja Dinas;

d. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait; e. pengendalian bidang kepegawaian di lingkungan kerja Dinas; dan f.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretaris mempunyai tugas: a. menyusun rencana program Sekretariat berdasarkan rencana kerja Dinas; b. mengendalikan pelaksanaan program Sekretariat; c.

mengevaluasi hasil pelaksanaan program Sekretariat;

d. menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; e. mengendalikan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan kerja Dinas; f.

menyelenggarakan

administrasi

keuangan

untuk

mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; g. mengendalikan administrasi keuangan di lingkungan kerja Dinas; h. mengoordinasikan kegiatan di lingkungan kerja Dinas;


Page 8

i.

menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan SKPD terkait;

j.

mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

k. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir; l.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : a.

menyusun rencana program Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan Rencana Kerja Dinas;

b.

Menyusun

instrumen

pengumpulan

dan

pengolahan

data

pendidikan disekolah; c.

Menghimpun,

menganalisis,

menyajikan

dan

memberikan

informasi data pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; d.

Menyusun perencanaan dan program kegiatan Dinas Pendidikan ;

e.

mengendalikan pelaksanaan program Dinas;

f.

melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Dinas;

g.

menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut (RTL) perencanaan dan program kerja Dinas;

h.

menerbitkan dokumen pendirian dan penutupan lembaga PNFI, TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB;

i.


j.

menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;

k.


l.

melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.


Page 9

(2) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: a.

menyusun rencana program Sub Bagian Administrasi Umum sesuai dengan Rencana Kerja Dinas;

b.

melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, surat-menyurat, dan ketatalaksanaan;

c.

melaksanakan pengarsipan surat-surat yang terkait dengan Dinas;

d.

menyusun rencana program kepegawaian berdasarkan Rencana Kerja Dinas;

e.

menyelenggarakan administrasi kepegawaian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

f.

melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan kerja Dinas;

g. mengusulkan proses administrasi kepegawaian di lingkungan kerja Dinas; h. mengumpulkan dan mencatat data kepegawaian di lingkungan kerja Dinas; i.

melaksanakan pengolahan dan pengelolaan data kepegawaian di lingkungan kerja Dinas;

j.

menyusun perencanaan dan pelaksanaan penataan, pemetaan, pendistribusian, dan pendayagunaan kepegawaian di lingkungan kerja Dinas;

k. memantau dan mengevaluasi program kepegawaian di lingkungan kerja Dinas; l.

menyelenggarakan hubungan kerja di bidang kepegawaian dengan satuan kerja perangkat daerah dan lembaga terkait ;

m. mengoordinasikan kegiatan kepegawaian di lingkungan kerja Dinas; n. mengendalikan program kepegawaian di lingkungan kerja Dinas; o. mengupayakan peningkatan mutu profesionalitas dan profesionalisme kepegawaian di lingkungan kerja Dinas;


Page 10

p. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; q. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir; r.


s.

melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: a. menyusun rencana Sub Bagian Keuangan sesuai dengan Rencana Kerja Dinas; b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan Dinas; c.

melaksanakan administrasi keuangan Dinas;

d. Mengkoordinasikan administrasi keuangan di lingkungan kerja Dinas; e. Mengendalikan administrasi keuangan di lingkungan kerja Dinas; f.


g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan i.


2.1.3.1. 2.2. Bidang Pendidikan TK DAN SD

(1) Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD mempunyai tugas pokok mengembangkan upaya perbaikan, perluasan, pendalaman, dan penyesuaian pada pendidikan TK dan SD melalui peningkatan mutu baik

penyelenggaraan

penunjangnya dengan

serta

pendidik

kegiatan

pendidikan

mengkoordinasikan

beserta

tenaga

maupun

peralatan

pelaksanaan

kurikulum

kependidikan

lainnya

dan

pendayagunaan sarana prasarana yang ada.

(2) Bidang Pendidikan TK dan SD mempunyai fungsi:


Page 11

a. penyusunan rencana sosialisasi tentang pedoman pelaksanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada pendidikan TK dan SD; b. penyusunan konsep kurikulum muatan lokal pendidikan TK dan SD; c.

penetapan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis kurikulum muatan lokal pada pendidikan TK dan SD;

d. pengusulan penyempurnaan kurikulum pada TK dan SD; e. penetapan sistem evaluasi pada pendidikan TK dan SD; f.

pengusulan penetapan, pendirian maupun penutupan lembaga pendidikan TK dan SD;

g. penetapan

pedoman

pelaksanaan/pedoman

teknis

penerimaan

peserta didik pada lembaga pendidikan TK dan SD; h. pengkoordinasian hasil kerja pengawas yang terkait dengan kendali mutu pendidikan TK dan SD; i.

penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan program Bidang Pendidikan TK dan SD;

j.

Pemberian rekomendasi mutasi siswa;

k. pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan olah raga, seni, dan budaya pada TK dan SD; dan l.

pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD mempunyai tugas : a. menyusun rencana Bidang Pendidikan TK dan SD sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. menyusun rencana sosialisasi tentang pedoman pelaksanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada pendidikan TK dan SD; c.

menyusun konsep kurikulum muatan lokal TK dan SD;

d. menetapkan

pedoman

pelaksanaan/pedoman

teknis

kurikulum

muatan lokal pada pendidikan TK dan SD; e. mengusulkan penyempurnaan kurikulum pada pendidikan TK dan SD; f.

menetapkan sistem evaluasi pada pendidikan TK dan SD;


Page 12

g. mengusulkan penetapan, pendirian maupun penutupan lembaga pendidikan TK dan SD; h. menetapkan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis penerimaan peserta didik pada lembaga pendidikan TK dan SD; i.

mengkoordinasikan hasil kerja pengawas yang terkait dengan kendali mutu pendidikan TK dan SD;

j.



memberikan rekomendasi mutasi siswa;

m. membina dan mengembangkan bidang pendidikan olah raga, seni, dan budaya pada TK dan SD; n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(1) Kepala Seksi Pendidikan TK mempunyai tugas: a. menyusun rencana Seksi Pendidikan TK sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. menyebarluaskan pedoman pelaksanaan kurikulum Nasional dan muatan lokal pendidikan TK; c.

melaksanakan

pengawasan

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan TK; d. menyebarluaskan pedoman teknis pelaksanaan sistem evaluasi belajar siswa pendidikan TK; e. melaksanakan penilaian standarisasi hasil belajar siswa pendidikan TK pada setiap akhir semester dan pada akhir tahun pelajaran; f.

melaksanakan pemberdayaan pengelolaan pendidikan TK;

g. mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan TK; h. mengusulkan izin pendirian dan penutupan pada lembaga TK; i.

melaksanakan pendataan dan menetapkan pedoman penerimaan peserta didik serta menyusun rencana kegiatan pada lembaga TK;


Page 13

j.

membantu pelaksanaan akreditasi pada lembaga TK;

k. melaksanakan inovasi program pendidikan pada TK; l.

menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan Seksi Pendidikan TK;

m. membina dan mengembangkan bidang pendidikan olah raga, seni, dan budaya pada TK; n. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; o. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir; p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan q. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

(2) Kepala Seksi Pendidikan SD mempunyai tugas: a. menyusun rencana Seksi Pendidikan SD sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. menyebarluaskan pedoman pelaksanaan kurikulum Nasional dan muatan lokal pendidikan SD; c.

melaksanakan

pengawasan

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan SD; d. menyebarluaskan pedoman teknis pelaksanaan sistem evaluasi belajar siswa pendidikan SD; e. melaksanakan penilaian standarisasi hasil belajar siswa pendidikan SD pada setiap akhir semester dan pada akhir tahun pelajaran; f.

melaksanakan pemberdayaan pengelolaan pendidikan SD;

g. mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan SD; h. mengusulkan izin pendirian dan penutupan pada lembaga SD dan SDLB; i.

melaksanakan pendataan dan menetapkan pedoman penerimaan peserta didik serta menyusun rencana kegiatan pada lembaga SD dan SDLB;

j.

membantu pelaksanaan akreditasi pada lembaga SD dan SDLB;

k. melaksanakan inovasi program pendidikan pada SMP dan SMPLB;


Page 14

l.

menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan Seksi Pendidikan SD;

m. membina dan mengembangkan bidang pendidikan olah raga, seni, dan budaya pada SD dan SDLB; n. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; o. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir; p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan q. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

2.1.3.1. 2.2. Bidang Pendidikan Menengah

(1) Kepala Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok mengembangkan upaya perbaikan, perluasan, pendalaman, dan penyesuaian pada pendidikan menengah melalui peningkatan mutu baik

penyelenggaraan

penunjangnya dengan

guru

serta

kegiatan

pendidikan

mengkoordinasikan

beserta

tenaga

maupun

peralatan

pelaksanaan

kurikulum

kependidikan

lainnya

dan

pendayagunaan sarana prasarana yang ada. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana sosialisasi tentang pedoman pelaksanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada pendidikan menengah; b. penyusunan konsep kurikulum muatan lokal pendidikan menengah; c.

penetapan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis kurikulum muatan lokal pada pendidikan menengah;

d. pengusulan penyempurnaan kurikulum pada pendidikan menengah; e. penetapan sistem evaluasi pada pendidikan menengah; f.

pengusulan, penetapan, pendirian maupun penutupan lembaga SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK;

g. penetapan

pedoman

pelaksanaan/pedoman

teknis

penerimaan

peserta didik pada lembaga SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK;


Page 15

h. pengkoordinasian hasil kerja pengawas yang terkait dengan kendali mutu pendidikan menengah; i.

pemberian rekomendasi mutasi siswa;

j.

pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan olah raga, seni, dan budaya pada pendidikan menengah;

k. penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan program Bidang Pendidikan Menengah; dan l.

pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Pendidikan Menegah mempunyai tugas : a. menyusun rencana Bidang Pendidikan Menengah sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. menyusun rencana sosialisasi tentang pedoman pelaksanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada pendidikan menengah; c.

menyusun konsep kurikulum muatan lokal pendidikan menengah;

d. menetapkan

pedoman

pelaksanaan/pedoman

teknis

kurikulum

muatan lokal pada pendidikan menengah; e. mengusulkan penyempurnaan kurikulum pada pendidikan menengah; f.

menetapkan sistem evaluasi pada pendidikan menengah;

g. mengusulkan penetapan, pendirian maupun penutupan lembaga SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK; h. menetapkan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis penerimaan peserta didik pada lembaga SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK; i.

mengkoordinasikan hasil kerja pengawas yang terkait dengan kendali mutu pendidikan menengah;

j.

memberikan rekomendasi mutasi siswa;

k. membina dan mengembangkan bidang pendidikan olah raga, seni, dan budaya pada pendidikan menengah; l.

mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

m. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;


Page 16

n. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas. (1) Kepala Seksi Pendidikan SMP mempunyai tugas: a. menyusun rencana program Seksi Pendidikan SMP sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. menyebarluaskan pedoman pelaksanaan kurikulum Nasional dan muatan lokal pendidikan SMP; c.

melaksanakan

pengawasan

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan SMP; d. menyebarluaskan pedoman teknis pelaksanaan sistem evaluasi belajar siswa pendidikan SMP; e. melaksanakan penilaian standarisasi hasil belajar siswa pendidikan SMP pada setiap akhir semester dan pada akhir tahun pelajaran; f.

melaksanakan pemberdayaan pengelolaan pendidikan SMP;

g. mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan SMP; h. mengusulkan izin pendirian dan penutupan pada lembaga SMP dan SMPLB; i.

melaksanakan pendataan dan menetapkan pedoman penerimaan peserta didik serta menyusun rencana kegiatan pada lembaga SMP dan SMPLB;

j.

membantu pelaksanaan akreditasi pada lembaga SMP dan SMPLB;

k. melaksanakan inovasi program pendidikan pada SMP dan SMPLB; l.

menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan Seksi Pendidikan SMP;

m. membina dan mengembangkan bidang pendidikan olah raga, seni, dan budaya pada SMP dan SMPLB; n. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; o. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir; p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan q. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.


Page 17

(2) Kepala Seksi Pendidikan SMA/SMK mempunyai tugas: a. menyusun rencana Seksi Pendidikan SMA/SMK sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. menyebarluaskan pedoman pelaksanaan kurikulum Nasional dan muatan lokal pendidikan SMA/SMK; c.

melaksanakan

pengawasan

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan SMA/SMK; d. menyebarluaskan pedoman teknis pelaksanaan sistem evaluasi belajar siswa pendidikan SMA/SMK; e. melaksanakan penilaian standarisasi hasil belajar siswa pendidikan SMA/SMK pada setiap akhir semester dan pada akhir tahun pelajaran; f.

melaksanakan pemberdayaan pengelolaan pendidikan SMA/SMK;

g. mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan SMK; h. mengusulkan izin pendirian dan penutupan pada lembaga SMA/SMK; i.

melaksanakan pendataan dan menetapkan pedoman penerimaan peserta didik serta menyusun rencana kegiatan pada lembaga SMA/SMK;

j.

membantu pelaksanaan akreditasi pada lembaga SMA/SMK;

k. melaksanakan inovasi program pendidikan pada SMA/SMK; l.

menyusun

laporan

hasil

evaluasi

kegiatan

Seksi

Pendidikan

SMA/SMK; m. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; n. memberikan rekomendasi mutasi siswa; o. membina dan mengembangkan bidang pendidikan olah raga, seni, dan budaya pada SMA/SMK; p. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir; q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan r.



Page 18

2.1.3.1.2.3. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)

(1) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas pokok menetapkan

pedoman

penyelenggaraan

program

Pendidikan

Masyarakat dan PAUD Non Formal. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai fungsi: a. menyusun rencana Bidang Pendidikan Masyarakat dan PAUD Non Formal sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. penyusunan rencana sosialisasi tentang pedoman pelaksanaan kurikulum nasional pada Dikmas dan PAUD Non Formal; c.

penyusunan konsep kurikulum muatan lokal Dikmas dan PAUD Non Formal ;

d. penetapan pedoman penyelenggaraan Dikmas dan PAUD Non Formal; e. penyempurnaan kurikulum pada Dikmas dan PAUD Non Formal; f.

pelaksanaan program kesetaraan, pengarusutamaan gender (PUG), kursus, dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) serta penuntasan buta aksara;

g. penetapan sistem evaluasi pada Dikmas dan PAUD Non Formal; h. Mengusulkan, penetapan, pendirian maupun penutupan lembaga Dikmas dan PAUD Non Formal; i.

penetapan

pedoman

pelaksanaan/pedoman

teknis

penerimaan

peserta didik pada lembaga Dikmas dan PAUD Non Formal; j.

penetapan pedoman pemberdayaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);

k. pengkoordinasian hasil kerja penilik yang terkait dengan kendali mutu Dikmas dan PAUD Non Formal; l.

pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan olah raga, seni, dan budaya pada PAUD Non Formal;

m. penyusunan laporan hasil evaluasi kegiatan Bidang PNFI; dan


Page 19

n. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas: a. menyusun rencana Bidang PNFI sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. menyusun

rencana

sosialisasi

tentang

pedoman

pelaksanaan

kurikulum nasional pada Dikmas dan PAUD Non Formal ; c.

menyusun konsep kurikulum muatan lokal Dikmas dan PAUD Non Formal;

d. menetapkan

pedoman

pelaksanaan/pedoman

teknis

kurikulum

muatan lokal pada Dikmas dan PAUD; Non Formal e. menetapkan pedoman penyelenggaraan Dikmas dan PAUD Non Formal; f.

melaksanakan program kesetaraan, pengarusutamaan gender (PUG), kursus, dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) serta penuntasan buta aksara;

g. mengusulkan penyempurnaan kurikulum pada Dikmas dan PAUD; h. menetapkan sistem evaluasi pada Dikmas dan PAUD Non Formal; i.

menetapkan pedoman pemberdayaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);

j.

mengusulkan penetapan, pendirian maupun penutupan lembaga Dikmas dan PAUD Non Formal;

k. menetapkan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis penerimaan peserta didik pada lembaga pendidikan masyarakat dan PAUD Non Formal; l.

mengkoordinasikan hasil kerja penilik yang terkait dengan kendali mutu Dikmas dan PAUD Non Formal;

m. membina dan mengembangkan bidang pendidikan olah raga, seni, dan budaya pada PAUD Non Formal; n. menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan Bidang PNFI;


Page 20

o. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; p. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir; q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan r.


(1) Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas: a. menyusun rencana program Seksi Pendidikan Masyarakat sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. menyusun program kegiatan Seksi Pendidikan Masyarakat; c.

menyebarluaskan pedoman pelaksanaan kurikulum Nasional dan muatan lokal Dikmas;

d. melaksanakan pengawasan dan mengevaluasi

pelaksanaan

kurikulum nasional dan muatan lokal Dikmas; e. menyebarluaskan pedoman teknis pelaksanaan sistem evaluasi warga belajar Dikmas; f.

melaksanakan penilaian standarisasi hasil belajar warga belajar Dikmas pada setiap akhir semester dan pada akhir tahun pelajaran;

g. melaksanakan pemberdayaan pengelolaan Dikmas; h. mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan pada Dikmas; i.

mengusulkan izin pendirian dan penutupan pada lembaga Dikmas;

j.

melaksanakan pendataan dan menetapkan pedoman penerimaan peserta didik serta menyusun rencana kegiatan pada lembaga Dikmas;

k. melaksanakan program kesetaraan, pengarusutamaan gender (PUG), kursus, dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) serta penuntasan buta aksara; l.

melaksanakan pendataan kegiatan penyelenggaraan Dikmas;

m. melaksanakan pembinaan dan peningkatan Dikmas; n. melaksanakan inovasi program pendidikan pada Dikmas; o. menyalurkan bantuan sarana kegiatan Dikmas;


Page 21

p. melaksanakan kepenilikian dan evaluasi pemanfaatan bantuan sarana pembelajaran Dikmas; q. menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan Seksi Pendidikan Dikmas; r.

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan Dikmas;

s.

melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Dikmas;

t.

melaksanakan kegiatan pemberdayaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);

u. Membantu

pelaksanaan

akreditasi

pada

Lembaga

Pendidikan

Masyaraakat; v. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; w. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir; x.


y.


(2) Kepala Seksi PAUD Non Formal mempunyai tugas: a. menyusun rencana program Seksi PAUD Non Formal sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. menyusun program kegiatan Seksi PAUD Non Formal; c.

menyebarluaskan pedoman pelaksanaan kurikulum Nasional dan muatan lokal PAUD Non Formal;

d. melaksanakan pengawasan dan mengevaluasi

pelaksanaan

kurikulum nasional dan muatan lokal PAUD Non Formal; e. menyebarluaskan pedoman teknis pelaksanaan sistem evaluasi warga belajar PAUD Non Formal; f.

melaksanakan penilaian standarisasi hasil belajar warga belajar PAUD Non Formal pada setiap akhir semester dan pada akhir tahun pelajaran;

g. melaksanakan pemberdayaan pengelolaan PAUD Non Formal; h. mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan pada PAUD Non Formal;


Page 22

i.

mengusulkan izin pendirian dan penutupan pada lembaga PAUD Non Formal;

j.

melaksanakan pendataan dan menetapkan pedoman penerimaan peserta didik serta menyusun rencana kegiatan pada lembaga PAUD Non Formal;

k. melaksanakan pendataan kegiatan penyelenggaraan PAUD Non Formal; l.

melaksanakan pembinaan dan peningkatan PAUD Non Formal;

m. melaksanakan inovasi program pendidikan pada PAUD Non Formal; n. menyalurkan bantuan sarana kegiatan PAUD Non Formal; o. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan bantuan sarana pembelajaran PAUD Non Formal; p. menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan Seksi PAUD Non Formal; q. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan PAUD Non Formal; r.

melaksanakan evaluasi penyelenggaraan PAUD Non Formal;

s.

membina dan mengembangkan bidang pendidikan olah raga, seni, dan budaya pada PAUD Non Formal;

t.

Membantu Pelaksanaan Akreditasi pada PAUD non formal;

u. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; v. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir; w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan x.


2.1.3.1.2.4. Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan

(1) Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Sarana Prasarana dan Perlengkapan; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok

Bidang

Sarana Prasarana

dan Perlengkapan, mempunyai fungsi:


Page 23

a. penyusunan rencana sosialisasi tentang pedoman perencanaan, tata cara pengusulan,

pelaksanaan,

pelaporan pengelolaan sarana

prasarana dan perlengkapan; b. pengusulan, penetapan, dan pengadaan

sarana prasarana dan

perlengkapan; c.

penyusunan perencanaan, pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana dan perlengkapan di lingkungan kerja Dinas

d. pengumpulan, pencatatan, dan iventarisasi data sarana prasarana dan perlengkapan di lingkungan kerja Dinas; e. melaksanakan analisis dan pengolahan data sarana prasarana dan perlengkapan di lingkungan kerja Dinas; f.

pelayanan administrasi inventaris sarana prasarana dan perlengkapan di lingkungan kerja Dinas;

g. perencanaan

dan

pendayagunaan,

pelaksanaan

dan

pengadaan,

perawatan

sarana

pendistribusian,

prasarana

dan

perlengkapan di lingkungan kerja Dinas; h. pengusulan dan penyaluran bantuan penunjang di bidang sarana prasarana dan perlengkapan di lingkungan kerja Dinas yang berasal dari APBN dan APBD maupun pos-pos anggaran lainnya yang sah; i.

pemantuan dan evaluasi pemanfaatan bantuan sarana prasarana dan perlengkapan pada lembaga PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB;

j.

penyelenggaraan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana prasarana dan perlengkapan di lingkungan kerja Dinas;

k. pengusulan penghapusan sarana prasarana dan perlengkapan pada lembaga PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB sesuai dengan ketentuan yang berlaku; l.

penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan program bidang sarana prasarana dan perlengkapan di lingkungan kerja; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Page 24

Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan mempunyai tugas: a. menyusun

rencana

program

Bidang

Sarana

Prasarana

dan

Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. menyusun rencana sosialisasi tentang pedoman perencanaan, tata cara pengusulan, pelaksanaan,

pelaporan pengelolaan sarana

prasarana dan perlengkapan di lingkungan kerja Dinas; c.

mengusulkan, menetapkan, dan memproses pengadaan

sarana

prasarana dan perlengkapan di lingkungan kerja Dinas; d. mengumpulkan

dan

mencatat

data

sarana

prasarana

dan

perlengkapan di lingkungan kerja Dinas; e. melaksanakan analisis data Sarana Prasarana dan perlengkapan di lingkungan kerja Dinas; f.

melaksanakan pelayanan administrasi inventaris sarana prasarana dan perlengkapan di lingkungan kerja Dinas;

g. menyusun

perencanaan

dan

pelaksanaan

pengadaan,

pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana dan perlengkapan di lingkungan kerja Dinas; h. mengusulkan dan menyalurkan bantuan penunjang di bidang sarana prasarana dan perlengkapan di lingkungan kerja Dinas yang berasal dari APBN dan APBD maupun pos-pos anggaran lainnya yang sah; i.

memantau dan mengevaluasi pemanfaatan bantuan sarana prasarana dan perlengkapan pada lembaga PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB;

j.

melaksanakan pemeliharaan, dan rehabilitasi gedung pada lembaga PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB serta kelengkapan bangunan lainnya;

k. mengusulkan penghapusan sarana prasarana dan perlengkapan lembaga PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


Page 25

l.


m. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir; n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan o. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan

(1) Kepala Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas: a. membantu Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan dalam penyusunan rencana program Seksi Sarana Prasarana sesuai rencana kerja Dinas; b. melaksanakan program Seksi Sarana Prasarana sesuai dengan rencana kerja Dinas; c.

melaksanakan sosialisasi tentang pedoman perencanaan, tata cara pengusulan, pelaksanaan, pelaporan pengelolaan sarana prasarana di lingkungan kerja Dinas;

d. mengusulkan, menetapkan, dan memproses pengadaan

sarana

prasarana di lingkungan kerja Dinas; e. mengumpulkan dan mencatat data sarana prasarana di lingkungan kerja Dinas; f.

melaksanakan analisis data sarana prasarana di lingkungan kerja Dinas;

g. menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data sarana prasarana di lingkungan kerja Dinas; h. mengatur pengolahan data inventaris sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku; i.

melaksanakan pelayanan administrasi inventaris sarana prasarana di lingkungan kerja Dinas;

j.

menyajikan data dan informasi bidang sarana prasarana di lingkungan kerja Dinas untuk kepentingan penyusunan program Dinas;

k. memberikan layanan informasi bidang sarana prasarana di lingkungan kerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


Page 26

l.

menyusun

perencanaan

dan

pelaksanaan

pengadaan,

pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana di lingkungan kerja Dinas; m. mengusulkan dan menyalurkan bantuan penunjang bidang sarana prasarana di lingkungan kerja Dinas yang berasal dari APBN dan APBD maupun pos-pos anggaran lainnya yang sah; n. memantau dan mengevaluasi pemanfaatan bantuan perlengkapan pada lembaga PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB; o. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana pada lembaga PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB serta kelengkapan bangunan lainnya; p. mengusulkan penghapusan sarana prasarana lembaga PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB sesuai dengan ketentuan yang berlaku; q. menyusun konsep proyeksi pemetaan kebutuhan sarana prasarana di lingkungan

kerja

Dinas

berdasarkan

data

dan

informasi

perlengkapan; r.

menyusun konsep rencana tahunan data kebutuhan sarana prasarana di lingkungan kerja Dinas;

s.

melaksanakan pengadaan dan penyaluran sarana prasarana di lingkungan kerja Dinas;

t.

mengatur dan mengawasi bantuan/sumbangan dari masyarakat atau komite sekolah di bidang sarana prasarana di lingkungan kerja Dinas;

u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tentang

pemanfaatan

sarana prasarana di lingkungan kerja Dinas; v. melaksanakan pengawasan pemanfaatan bantuan

penunjang

pendidikan bidang sarana prasarana pada masing-masing lembaga pendidikan di lingkungan kerja Dinas; w. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; x.


y.


z.



Page 27

(2) Kepala Seksi Perlengkapan mempunyai tugas: a. membantu Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan dalam penyusunan rencana program Seksi Perlengkapan sesuai rencana kerja Dinas; b. melaksanakan program Seksi Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja Dinas; c.

melaksanakan sosialisasi tentang pedoman perencanaan, tata cara pengusulan, pelaksanaan,

pelaporan pengelolaan perlengkapan di

lingkungan kerja Dinas; d. mengusulkan,

menetapkan,

dan

memproses

pengadaan

perlengkapan di lingkungan kerja Dinas; e. mengumpulkan dan mencatat data perlengkapan di lingkungan kerja Dinas; f.

melaksanakan analisis data perlengkapan di lingkungan kerja Dinas;

g. menyusun

instrumen

pengumpulan

dan

pengolahan

data

perlengkapan di lingkungan kerja Dinas; h. mengatur pengolahan data inventaris perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; i.

melaksanakan pelayanan administrasi inventaris perlengkapan di lingkungan kerja Dinas;

j.

menyajikan data dan informasi bidang perlengkapan di lingkungan kerja Dinas untuk kepentingan penyusunan program Dinas;

k. memberikan layanan informasi bidang perlengkapan di lingkungan kerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; l.

menyusun

perencanaan

dan

pelaksanaan

pengadaan,

pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan perlengkapan di lingkungan kerja Dinas; m. mengusulkan

dan

menyalurkan

bantuan

penunjang

bidang

perlengkapan di lingkungan kerja Dinas yang berasal dari APBN dan APBD maupun pos-pos anggaran lainnya yang sah;


Page 28

n. memantau dan mengevaluasi pemanfaatan bantuan perlengkapan pada lembaga PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB; o. melaksanakan pemeliharaan perlengkapan pada lembaga PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB serta kelengkapan bangunan lainnya; p. mengusulkan penghapusan perlengkapan lembaga PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB sesuai dengan ketentuan yang berlaku; q. menyusun konsep proyeksi pemetaan kebutuhan perlengkapan di lingkungan

kerja

Dinas

berdasarkan

data

dan

informasi

perlengkapan; r.

menyusun konsep rencana tahunan data kebutuhan perlengkapan di lingkungan kerja Dinas;

s.

melaksanakan

pengadaan

dan

penyaluran

perlengkapan

di

lingkungan kerja Dinas; t.

mengatur dan mengawasi bantuan/sumbangan dari masyarakat atau komite sekolah di bidang perlengkapan di lingkungan kerja Dinas;

u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tentang

pemanfaatan

perlengkapan di lingkungan kerja Dinas; v. melaksanakan pengawasan pemanfaatan bantuan pendidikan bidang perlengkapan pada masing-masing

penunjang lembaga

pendidikan di lingkungan kerja Dinas; w. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; x.


y.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan, dan

z.


2.1.3.1.2.5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas dibidang PNFI, TK, SD, dan SMP tingkat kecamatan.


Page 29

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi: a. pelaksanaan rencana kegiatan sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. penyelenggaraan penatausahaan bidang PNFI, TK, SD dan SMP tingkat kecamatan; c.

pengolahan dan analisis data ketenagaan teknis PNFI, TK, SD dan SMP dan non teknis tingkat kecamatan;

d. pengelolaan administrasi ketenagaan teknis PNFI, TK, SD, SMP dan non teknis; e. fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan ketenagaan PNFI, TK, SD, dan non teknis; f.

pemantauan dan bertanggung jawab atas pemeliharaan, perbaikan, rehabilitasi gedung sekolah dan bangunan lain yang dipergunakan untuk pendidikan.

g. pemantauan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelayanan PNFI, TK, dan SD dan SMP; h. pembinaan dan mengembangkan bidang pendidikan olah raga, seni, dan budaya pada PNFI, TK, SD dan SMP di lingkungan kerja UPTD; dan i.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas: a. membantu Kepala Dinas dalam penyusunan rencana program UPTD sesuai rencana kerja Dinas; b. melaksanakan program sesuai dengan rencana kerja Dinas; c.

menyusun laporan tengah tahunan UPTD di Kecamatan;

d. menyusun perencanaan kebutuhan pegawai, anggaran serta sarana prasarana untuk menunjang pengembangan pendidikan di lingkungan kerja UPTD; e. melaksanakan

pembinaan,

monitoring

evaluasi

dan

penilaian

terhadap kegiatan PNFI, TK, SD dan SMP di kecamatan.


Page 30

f.

mengendalikan dan mengkoordonasikan pelaksanaan tugas-tugas fungsional di lingkungan kerja UPTD;

g. mengumpukan,

mengolah,

mengelola,

dan

menyajikan

data

pendidikan PNFI, TK, SD dan SMP di lingkungan kerja UPTD; h. mengembangkan dan memberdayakan ketenagaan PNFI, TK, SD dan SMP di lingkungan kerja UPTD; i.

membina dan mengembangkan bidang pendidikan olah raga, seni, dan budaya pada PNFI, TK, SD dan SMP di lingkungan kerja UPTD;

j.



melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) UPTD terdiri dari: Kepala UPTD (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dibantu: a. Staf Urusan Tata Usaha; b. Staf Urusan Keuangan; c.

Staf Urusan Pendidikan;

d. Staf Urusan Sarana Prasarana dan Perlengkapan; e. Staf Urusan Ketenagaan PNFI, TK, SD, SMP dan Non Teknis; dan f.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Masing-masing staf dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(4) UPTD sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini adalah: a. UPTD Pendidikan di Kecamatan Pesanggaran; b. UPTD Pendidikan di Kecamatan Bangorejo;


Page 31

c.

UPTD Pendidikan di Kecamatan Purwoharjo;

d. UPTD Pendidikan di Kecamatan Tegaldlimo; e. UPTD Pendidikan di Kecamatan Muncar; f.

UPTD Pendidikan di Kecamatan Cluring;

g. UPTD Pendidikan di Kecamatan Gambiran; h. UPTD Pendidikan di Kecamatan Glenmore; i.

UPTD Pendidikan di Kecamatan Kalibaru;

j.

UPTD Pendidikan di Kecamatan Genteng;

k. UPTD Pendidikan di Kecamatan Srono; l.

UPTD Pendidikan di Kecamatan Rogojampi;

m. UPTD Pendidikan di Kecamatan Kabat; n. UPTD Pendidikan di Kecamatan Singojuruh; o. UPTD Pendidikan di Kecamatan Sempu; p. UPTD Pendidikan di Kecamatan Songgon; q. UPTD Pendidikan di Kecamatan Glagah; r.

UPTD Pendidikan di Kecamatan Banyuwangi;

s.

UPTD Pendidikan di Kecamatan Giri;

t.

UPTD Pendidikan di Kecamatan Kalipuro;

u. UPTD Pendidikan di Kecamatan Wongsorejo; v. UPTD Pendidikan di Kecamatan Siliragung; w. UPTD Pendidikan di Kecamatan Tegalsari; dan x.

UPTD Pendidikan di Kecamatan Licin.

2.1.3.1.2.6. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Kelompok Jabatan Fungsional

dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;


Page 32

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (6) Pejabat fungsional pendidikan untuk SMP, SMA dan SMK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; dan (7) Pejabat fungsional PNFI, pendidikan TK dan SD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD. 2.1.3.1.2.7 Kelembagaan (1) Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI), pendidikan TK, SD dan SMP adalah pelaksana teknis tingkat kecamatan; (2) Satuan pendidikan SMA dan SMK adalah pelaksana teknis tingkat SMA dan SMK; (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga/Sekolah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD; (4) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga/Sekolah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (5) Pelayanan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian pada satuan pendidikan SMP, SMA, dan SMK dipimpin seorang Kepala Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. (6) Kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 Wakil Kepala Sekolah untuk SMP dan 4 Wakil Kepala Sekolah untuk SMA dan SMK atau sesuai perundang-undangan yang berlaku. 2.3

SUMBER DAYA PENDIDIKAN Tabel 2.1. Data Pegawai Dinas Pendidikan berdasarkan Tingkat Pendidikan


Page 33

No.

Pendidikan

Jumlah

Prosen

1

S-2

11

22.45

2

Sarjana (S-1)

17

34.69

3

Diploma 3

0

0.00

4

Diploma 2

0

0.00

5

Diploma 1

0

0.00

6

SLTA

21

42.86

7

SLTP

0

0.00

8

SD

0

0.00

Jumlah

49

100.00

S-2

Sarjana (S-1) Diploma 3

Diploma 2 Diploma 1

SLTA SLTP

SD

Tabel 2.2. Data Pegawai Dinas Pendidikan berdasarkan Golongan No.

Golongan

Jumlah

Prosen

1

Golongan IV

7

14.29

2

Golongan III

25

51.02

3

Golongan II

17

34.69

4

Golongan I

0

0.00

Jumlah

49

100.00


Page 34

Tabel 2.3. DataTenaga Pendidik berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2015 Jenis Sekolah TK SD SMP SMA SMK JUMLAH RA MI MTs MA JUMLAH

II 26 218 21 1 3 269 7 28 11 0 46

Gol III

IV

66 1,289 642 209 192 2,398 0 104 302 79 485

38 2,543 891 369 136 3,977 0 8 68 38 114

Jumlah 130 4,050 1,554 579 331 6,644 140 381 117 638

Tabel 2.3. Data Pendidikan Anak Usia Tahun 2014-2015

No.

Komponen

TK/RA/BA 1 Murid TK RA TKLB 2 Guru TK RA TKLB 3 Sekolah TK RA TKLB 4 Ruang Kelas TK RA TKLB 5 Kelas Rombel TK RA TKLB

Satuan

Tahun 2014-2015

Orang Orang Orang Orang Orang Orang lembaga lembaga lembaga

46,964 3,333 79 2,761 2,531 230 0 714 71 12

ruang ruang ruang

1,889 178 59

kelas kelas kelas

1593 184 0


Page 35

Tabel 2.4 Data Sekolah Dasar Tahun 2014-2015

No.

Komponen

Satuan

1 Jumlah siswa seluruhnya SD MI SDLB Paket A setara 2 Siswa Usia 7-12 tahun SD MI SDLB Paket A setara Salafiyah 7 Lulusan SD MI 8 Sekolah SD MI 9 Guru SD MI 10 Ruang Kelas SD MI 11 Kelas ( Rombel) SD MI

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Lembaga Lembaga Orang Orang Orang Ruang Ruang Kelas

Tahun 2014-2015 159,065 125,923 32,589 521 32 145,118 115,396 29,396 326 0 0 26,480 21,658 4,822 1,048 813 231 9,978 7,707 2,271 7,016 5,539 1,477 7,347 5,566 1,781

Tabel 2.5 Daata SMP/MTs Tahun 2014-2015


Page 36

Tabel 2.5 Daata SMP/MTs Tahun 2014-2015

No.

Komponen 1 Siswa seluruhnya SMP MTs SMP Terbuka SMPLB Paket B Salafiyah setara SMP 2 Siswa Usia 13-15 tahun SMP MTs SMP Terbuka SMPLB Paket B Salafiyah setara SMP 3 Lulusan SMP MTs 4 Rombel SMP MTs 5 Sekolah SMP MTs 6 Ruang Kelas SMP MTs 7 Jumlah Guru SMP MTs

Tahun Satuan 2013-20142014-2015 78,618 Orang 50,577 Orang 25,470 Orang 181 Orang 148 Orang 1,942 Orang 300 68,568 Orang 46,613 Orang 21,719 Orang 101 Orang 135 Orang 0 Orang 0 21,646 Orang 14,701 Orang 6,945 2710 Kelas 1849 Kelas 861 254 Lembaga 164 Lembaga 90 16,378 Ruang 15,623 Ruang 755 4,805 Orang 3,185 Orang 1,620


Page 37

Tabel 2.6 Data SMA/SMK/MA Tahun 2014-2015

No.

Komponen

1 Siswa seluruhnya SMA SMK MA Paket C SMALB 2 Siswa Usia 16-18 thn SMA SMK MA Paket C SMALB 3 Lulusan SMA SMK MA 4 Sekolah SMA SMK MA 5 Guru SMA SMK MA 6 Ruang Kelas SMA SMK MA 7 Kelas (Rombel) SMA SMK MA 2.3

Satuan Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Lembaga Lembaga Lembaga Orang Orang Orang Orang Ruang Ruang Ruang Ruang Kelas Kelas Kelas

Tahun 2014-2015 58,689 19,190 30,533 6,759 2,180 27 52,666 17,375 28,274 5,244 1,752 21 15,306 5,542 7,488 2,276 151 52 64 35 4,216 1,427 2,121 668 1,565 577 741 247 1,701 596 861 244

KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN


Page 38

Melalui berbagai upaya intensif dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian program-program pembangunan pendidikan yang didukung dengan semakin harmonisnya koordinasi antar sektor serta stage holders, maka dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dapat diwujudkan peningkatan keberhasilan pembangunan pendidikan, khususnya dalam aspek perluasan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang ditandai dengan peningkatan APK pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Keberhasilan tersebut dapat dipergunakan sebagai pijakan untuk menyusun perencanaan program dan proyeksi pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada masa yang akan datang. Namun demikian, keberhasilan berdasarkan peningkatan APK harus terus dikaji dan dievaluasi sebelum ditetapkan sebagai dasar penyusunan proyeksi karena pada dasarnya tinggi rendahnya APK ditentukan juga oleh perkembangan jumlah penduduk. Dengan adanya kecenderungan kenaikan penduduk usia sekolah pada tiga tahun terakhir, maka dalam penyusunan Renstra pendidikan perlu dikembangkan alternatif program yang efisien dalam rangka mencegah adanya fasilitas pendidikan yang dibangun sekarang atau 15-20 tahun yang akan datang namun kemudian menjadi fasilitas yang "idle" pada masa sepuluh tahun mendatang meskipun APM dan APK nya meningkat. Data Perkembangan Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi pada 2 tahun terakhir sebagai berikut Tabel 2.6 Data Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Renstra

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 Page

Page 21

No.

1

2

URAIAN

SASARAN Realisasi INDIKATOR KINERJA UTAMA 2013

Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini formal maupun non formal Meningkatnya akses pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan

1

APK TK /RA/TKLB

1

75,65

76,93

APK SD/SDLB/MI/Paket A APM SD/MI/ Paket A

104,93

109,02

98,41

99,91

APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B APM SMP/MTs/ Paket B

103,26

100,67

88,64

88,67

5

Angka Melanjutkan(AM) SD/MI ke SMP/MTs

100,41

100,19

1

APK SMA/MA/SMK/Paket C APM SMA/SMLB/MA/SMK/Pak et C Angka Melanjutkan(AM)

76,71

76,75

60,81

68,84

98,96

98,88

98,09

100

7,25

7,12

2 3 4

3

Meningkatnya akses pendidikan menengah

Realisasi 2014

2 3

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA/SMLB 4

5

Meningkatnya akses pendidikan non formal melalui Pendirian Pusat Belajar Masyarakat dan Meningkatnya mutu

6

pendidikan anak usia dini formal maupun non formal Meningkatnya mutu pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan

1

Angka Melek huruf

2

Angka rata-rata lama sekolah

1

Prosentase nilai akreditasiTK/RA minimal B ( Baik)

69,31

69,96

1 2

Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs % nilai akreditasi SD/MI minimal B ( Baik)

99,92 99,94

100 99,98

75,81

79,5

90

90

99,98

99,98

96,87

96,87

36,37

40,63

3 4

7

Meningkatnya mutu pendidikan menengah

1 2

8

Meningkatnya mutu pendidikan non formal melalui Pendirian Pusat Belajar Masyarakat dan lembaga kursus yang terakreditasi

1

% nilai akreditasi SMP/MTs minimal B ( Baik) Angka Kelulusan SMA/SMK/MA % nilai akreditasi SMA/MA/SMK minimal B ( Baik) Prosentase lembaga kursus terakreditasi

Tabel : 2.7 Data Target dan Realisasi Indikator Kinerja Renstra 2014 TARGET SASARAN 1

Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini formal maupun non formal

2

Meningkatnya akses pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional

APK TK /RA/TKLB

2014 56,62

Realisasi 2014 76,93

1

APK SD/SDLB/MI/Paket A

103,56

109,02

2

APM SD/MI/ Paket A

98,73

99,91

INDIKATOR KINERJA SASARAN 1


Page 22

pendidikan

3

APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B APM SMP/MTs/ Paket B

99,14

100,67

84,74

88,67

5


99,73

100,19

1

APK SMA/MA/SMK/Paket C

71,24

76,75

2

60,07

68,84

89,51

98,88

4

3

Meningkatnya akses pendidikan menengah

Meningkatnya akses pendidikan non formal melalui Pendirian Pusat Belajar Masyarakat dan lembaga kursus yang terakreditasi

1

APM SMA/SMLB/MA/SMK/Paket C Angka Melanjutkan(AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA/SMLB Angka Melek huruf

99,94

100

2


7,5

7,12

5

Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini formal maupun non formal

1

Prosentase nilai akreditasiTK/RA minimal B ( Baik)

60

69,96

6

Meningkatnya mutu pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan

1

Angka Kelulusan SD/MI

99,79

100

2

Angka Kelulusan SMP/MTs

98,18

99,98

3

% nilai akreditasi SD/MI minimal B ( Baik)

75

79,5

4

% nilai akreditasi SMP/MTs minimal B ( Baik)

86,4

90

Angka Kelulusan SMA/SMK/MA % nilai akreditasi SMA/MA/SMK minimal B ( Baik) Prosentase lembaga kursus terakreditasi

96,24

99,98

80

96,87

28

40,63

3

4

7

Meningkatnya mutu pendidikan menengah

1 2

8

Meningkatnya mutu pendidikan non formal melalui Pendirian Pusat Belajar Masyarakat dan lembaga kursus yang terakreditasi

Kinerja

1

Pelayanan

Pendidikian

diatas

diukur

berdasarkan

Pengukuran Kinerja terhadap indicator kinerja yang telah dicapai sebagaimana dalam table 2.7. adalah membandingkan antara target dan realisasi pada indicator sasaran. Adapun rincian analisis capaian kinerja masing-maing sasaran dan indicator sasaran adalah sebagai berikut : Berdasarkan tingkat capaian kinerja pada sasaran ke-1 bahwa angka partisipasi Paud (APK ) Paud Formal TK/RA sebesar 76.93 % yang berarti sudah dapat melampaui dari target yang diharapkan, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu yaitu 75,65 % atau mengalami


Page 23

kenaikan sebesar 1.28 % dari capaian kinerja tahun lalu, hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini dengan ditandai adanya peningkatan jumlah lembaga PAUD swasta baik formal maupun non formal disetiap dusun yang diselenggarakan oleh masyarakat. Berdasarkan sasaran ke-2 ; angka partisipasi Kasar (APK) SD/MI menunjukkan angka kenaikan sebesar 4.09% dari tahun sebelumnya yaitu dari angka 104.93 menjadi 109.02% , hal ini menunjukkan bahwa masih adanya siswa usia diluar usia wajib (7-12 tahun) yakni sebesar 9.02 % anak, yang dirinci usia < 7 tahun sebesar 8.373 anak (usia TK) atau 5,30% dan > 7 tahun sebesar 4.817 anak (usia SLTP) atau 3.04% , jika dilihat dari segi positifnya adalah meningkatnya kesadaran orang tua terhadap

pentingnya

pendidikan

jenjang

Sekolah

Dasar/Madrasah

(adanya siswa < 7 tahun bersekolah di SD/MI) , namun sebaliknya dilihat dari segi negatifnya anak usia < 7 Tahun dan tidak memasuki jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (TK/Paud) akan dapat mengakibatkan tingginya angka mengulang pada siswa kelas 1. Pada Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 99.91% atau mengalami kenaikan sebesar 1.50 % dibanding tahun lalu yaitu mencapai 98.41% atau capaian kinerja tahun ini mencapai sebesar 101.01 % . Pada Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mencapai sebesar 100.19% hal ini berarti terdapat 0.19% siswa bukan dari lulusan SD/MI pada tahun lulusan ( T- 0) melainkan dari beberapan tahun lulusan (T+), sehingga capaian kinerja sebesar 100.50% dari target sebesar 99.69%.

Sedangkan

pada

tingkat

Sekolah

Menengah

(SM/MA)

menunjukkan realisasi sebesar 98.88% hal ini berarti telah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 89.51% atau capaian kinerja sebesar 110.47%, jika dibandingkan dengan tahun lalu maka mengalami penurunan sebesar 0.08 % dari sebesar 98.96 % dimana penurunan ini dimungkinkan pada tahun lalu terdapat siswa lulusan tahun sebelumnya yang baru melanjutkan pada tahun lulusan berikutnya (T+ ). Pada Sasaran ke-3 menunjukkan bahwa pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SM mencapai 76.75% dari target sebesar 71.24% yang berarti telah tercapai target yang telah ditetapkan dengan


Page 24

kenaikan sebesar 0.04% disbanding tahun lalu dengan capaian kinerja sebesar 107.73%. Pada Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang ini cukup mengalami kenaikan yang signifikan dari angka 60.81% (2013) menjadi 68.84 % atau naik sebesar 8.03% denga prosentase kinerja mencapai 114.60%, sedangkan pada angka melanjutkan mencapai 98.88% dari target sebesar 89.51% yang berarti telah mencapai target dengan capaian realisasi sebesar 110.47%. Pada

Angka

kelulusan

tingkat

SMA/MA/SMK

menunjukkan

penurunan sebesar 0.01% dibandingkan tahun lalu yaitu dari sebesar 99.99% menjadi 99,98 % akan tetapi angka ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 96.23% atau prosentase capaian kinerja sebesar 103.90%. Penurunan pada angka kelulusan ini dibebabkan adanya kebijakan pemerintah terhadap perubahan kurikulum , adanya peningkatan bobot soal serta model soal yang bervariatif. Pada sasaran ke-4 ini menunjukkan bahwa pada indicator penduduk kelompok usia 15 tahun keatas melek aksara menunjukkan angka 100% yang berarti sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 99.9% , peningkatan ini merupakan kerjasama dengan semua pihak melalui Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Penuntasan Tributa

dan pemungutan

siswa putus sekolah (GEMPITA PERPUS)

melalui Perbup 34 tahun 2015 yang kegiatannya melibatkan seluruh Forpimda, Forpimka dan seluruh jajaran pendidikan yang kegiatannya dilaksanakan

selama

3

bulan

sehingga

Kabupaten

Banyuwangi

mendapatkan Penghargaan ditingkat Nasional Anugerah aksara Madya Nasional dalam hal percepatan penuntasan angka buta aksara dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,. Pencapaian angka tersebut adalah didasarkan data buta aksara BPS pada tahun 2012 yaitu sejumlah 147.335 orang yang selanjutnya tahun 2013 tinggal 32.363 0rang ( 3,29%) dituntaskan melalui Gempita Perpus pada sejumlah 28.900 orang dan per Mei 2014 tersisa 12.008 orang digarap melalui dana APBN/APBD Provinsi dan tuntas di akhir Desember 2014 yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA), lebih lanjut yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana warga belajar yang telah lulus dan memperoleh sertifikat sukma diharapkan tidak hanya sekedar lulus dan memperoleh Sukma namun perlu mendapatkan pemantauan dan


Page 25

pembinaan agar tidak kembali buta aksara yang di programkan melalui kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) pada tahun 2015 dan 2016 yang dikandung maksud agar Kabupaten Banyuwangi Bebas Buta Aksara. Pada sasaran 5 angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan data BPS menunjukkan angka sebesar 7,12 dari target sebesar 6.84 yang berarti telah mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja sebesar 104.09 , jika dibanding tahun lalu angka ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 0.13 (sumber data BPS). Pada sasaran ke-5 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2013

ke tahun 2014 yaitu prosentase akreditasi TK/RA dari sebesar

69.31% menjadi 69.96 % atau telah mencapai target angka prosentase 60%, hal ini tentunya disebabkan adanya program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 8 standar pendidikan yang menjadi focus penilaian kegiatan akredtasi sekolah oleh BAN-SM/BAP yaitu kegiatan Rehabilitasi gedung/bangunan sekolah, pembangunan Ruang, Ruang Kelas serta kegiatan peningkatan mutu pendidik Pada sasaran ke-6 ini Angka Kelulusan SD/MI menunjukkan angka 100% dari target sebesar 99.75% yang artinya sudah melampaui target atau prosentase capaian kinerja sebesar 100.25% jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kenaikan sebesar 0.08% , sedangkan pada jenjang SMP/MTs sebesar 99.98 % dari target angka kelulusan SMP/MTs sebesar 96.18% hal ini berarti juga telah melampaui target yang ditetapkan atau prosentase capaian kinerja mencapai 103.95%, jika dibandingkan dengan tahun lalu angka kelulusan SMP/MTs mengalami penurunan sebesar 0.04 % dari angka 99,92%, hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah tentang perubahan kurikulum serta adanya peningkatan bobot soal dan model soal yang bervariatif. Pada pencapaian angka prosentase akreditasi SD/MI minimal B telah mencapai 79.5 % hal ini berarti mengalami kenaikan sebesar 3.69% dibanding tahun lalu, sedangkan pada SMP/MTs prosentase nilai akreditasi minimal B mencapai 90% yang, berarti sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 86,4% hal ini tentunya disebabkan meningkatnya 8 standar pendidikan di Satuan Pendidikan yang didukung


Page 26

oleh program dan kegiatan antara lain Rehabilitasi gedung/bangunan sekolah, pembangunan Ruang perpustakaan, Ruang Kelas, Ruang Laboratorium serta kegiatan peningkatan mutu lainnya. Pada sasaran ke-7 ini menunjukkan bahwa angka lulusan SMA/MA/SMK tidak mengalami kenaikan jika dibanding tahun lalu namun telah dapat mencapai target sebesar 96.23 % terealisasi sebasar 99.98% atau prosentase capaian 103.90% , sedangkan pada prosentase pencapaian nilai akreditasi minimal B pada tahun ini juga secara prosentase penilaian Akreditasi tidak mengalami peningkatan dibanding pencapaian tahun lalu tetapi hanya mengalami kenaikan nilai skor saja, jika dilihat dari angka target yang ditetapkan yaitu 80% telah terealiasi 96.86% yang berarti telah mencapai target dan prosentase capaian kinerja sebesar 121.09% . Pada sasaran ke-8 ini menunjukkan bahwa lembaga kursus yang telah terakreditasi mengalami kemajuan dari angka menjadi 36,37 % (2013 ) atau naik menjadi sebesar 40.63% (2014) hal ini didukung banyaknya penghargaan dan prestasi yang diperoleh lembaga kursus. 2.4

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN Didunia pendidikan perlu disadari bahwa proses pendidikan itu memerlukan waktu tenggang (lead time) yang cukup lama. Setidak tidaknya seorang dituntut untuk mengikuti pendidikan sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi . Kedua. dalam pendidikan itu berlaku prinsip “irreversibilitas” dan Ketiga. tantangan yang kita hadapi di masa depan cendrung berkembang semakin kompleks. yang ditandai dengan semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai akibat dari arus globalisasi yang semakin terbuka. Sedangkan khusus di tingkat pendidikan tinggi terlihat kecendrungan untuk mempersingkat waktu studi. Sampai tahun tujuh puluhan diperlukan waktu lima tahun untuk menyelesaikan pendidikan sarjana. tahun delapan puluhan menjadi empat setengah tahun dan kini menjadi empat tahun. Saat ini sedang memasuki era yang ditandai dengan gencarnya inovasi teknologi dan peluang ekonomi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Perubahan perubahan besar terjadi dalam bidang teknologi.


Page 27

politik. sosial dan ekonomi. Segala perubahan ini telah menyebabkan terjadinya pergeseran dalam berbagai bidang yang antara lain adalah : 1. Masyarakat industri ke masyarakat informasi (kita masih berkutat dari masyarakat agraris kemasyarakat industri) 2. Teknologi yang dipaksakan ke teknologi tinggi (hightech) 3. Ekonomi nasional ke perekonomian dunia 4. Kebutuhan jangka pendek ke jangka panjang 5. Sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi 6. Bantuan ke lembagaan berpindah ke swakarsa 7. Dari pola hirarchi ke jaringan kerja (networking) 8. Dari pilihan terbatas ke banyak pilihan. Sementara itu, di abad ke 21 telah dimulai dengan timbulnya deregulasi di bidang ekonomi. sosial dan politik serta persekutuan ekonomi dibanyak kawasan dunia. Disamping itu arus globalisasi terus mendesak dan tidak akan dapat dibendung lagi. Untuk dekade ini berarti : 1. Seorang profesional dapat bekerja di kawasan Asean dengan tanpa banyak hambatan 2. Terciptanya lapangan kerja yang lebih luas bagi profesional. teknisi dan tenaga trampil dikawasan Asean 3. Terbukanya persaingan lintas batas dalam penawaran barang dan jasa 4. Barang dan manusia dapat bergerak mudah dari satu negara ke negara lain seperti dari satu provinsi keprovinsi yang lain 5. Perusahaan perusahaan akan bersaing bebas di seluruh kawasan 6. Kerusakan produk teknologi seperti jam. kulkas ataupun mobil akan diperbaiki berdasarkan sistem garansi yang umum 7. Persaingan bisnis akan lebih besar disemua sektor. Menghadapi hal yang demikian dalam bidang pendidikan kedepan harus dapat menjawab tantangan antara lain ; bagaimana menyiapkan guru yang berkualitas. bagaimana mencetak siswa menjadi berkualitas; bagaimana menyiapkan kurikulum yang dapat memberikan ruang gerak pengelolaan Pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan

demikian

kebijakan

pendidikan

kedepan

harus

dapat

memanfaatkan peluang yang ada saat ini antara lain : 1. Diberlakunya otonomi di bidang pendidikan 2. Terpenuhinya anggaran pendidikan minimal 20 %


Page 28

3. Telah terbentuknya berbagai lembaga professional pendidikan 4. Adanya komitmen bersama ekskutif dan legeslatif terhadap kemajuan pendidikan 5. Adanya bantuan dana lewat BOS bagi seluruh lembaga pendidikan SD/MI.SMP/MTs dan lembaga keagamaan lainnya serta Bantuan Khusus Murid bagi siswa kurang mampu SMA/SMK/MA 6. Adanya penyetaraan/pendidikan lanjutan bagi guru yang belum S-1/D4 serta Diklat/Workshop bagi tenaga kependidikan. 7. Adanya pengembangan lembaga pendidikan formal nonformal dan informal untuk anak usia dini (PAUD). 8. Adanya bantuan operasional sekolah untuk SLTA Negeri/swasta


Page 29

BAB III ISU - ISUE STRATEGIS 3.1. PERMASALAHAN PENDIDIKAN Dalam mencapai tujuan yang ditetapkan terdapat kendalakendala dilapangan yang menghambat tercapainya tujuan antara lain : a.

Masih rendahnya akses terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal

b.

Belum tercapainya SPM pendidikan Dasar dan menengah( baca belum 100%) terutama pemenuhan sarana dan prasarana

c.

Masih rendahnya akses Pendidikan menengah sebagai kelanjutan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

d.

Tingginya angka putus sekolah dan Tingginya angka buta Aksara

e.

Minimnya usia produktif yang memiliki ketrampilan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing sebagai upaya menyambut pemberlakuan Asean Economic Community

f.

Terbatasnya kuota akreditasi dari BAN-SM/BAP-SM

g.

Implementasi Kurikulum 2013

h.

Kurangnya Tenaga /Sumber Daya Manusia

i.

Sarana Prasarana/peralatan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan, yaitu : a.

Faktor Internal :

1.

Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dan merata.

2.

Belum optimalnya sistem pengelolaan lembaga pendidikan.

3.

Sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah yang belum memenuhi standar Minimal ( 100%).

b.

Faktor eksternal :

1.

Tingginya angka putus sekolah Peran dan fungsi komite sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan belum optimal.

2.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu.

3.2

TELAAHAN VISI, MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH Berdasarkan permasalahan diatas . Agar mudah untuk menentukan faktor unggulan dan strategi yang tepat dalam mencapai Sasaran. sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Yaitu :

Review Rentra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 Page 48

”

TERWUJUDNYA

MASYARAKAT

BANYUWANGI

YANG

MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ”. Visi tersebut mengamanatkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi pada aspek ahklak mulia dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena Pendidikan merupakan kunci dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu program Dinas Pendidikan mengarahkan kepada peningkatan akses dan kualitas Pendidikan yang berakhlaq . 3.3

TELAAHAN VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Visi dalam Renstra Kementrian Pendidikan Nasional yaitu : “TERSELENGGARANYA

LAYANAN

PRIMA

PENDIDIKAN

NASIONAL UNTUK MEMBENTUK INSAN INDONESIA CERDAS KOMPREHENSIF. Untuk mencapai visi tersebut Kemendiknas menetapkan misi 5K,yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan, dan Kepastian memperoleh layanan pendidikan. Ada dua kata kunci pada visi

kemendiknas,yaitu

layanan

prima

pendidikan

dan

insan

Indonesia cerdas. Untuk mensinergikan Visi Kemendiknas dan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Dinas Pendidikan menetapkan empat kata kunci dalam visi dan misinya yaitu layanan prima pendidikan, manusia cerdas, akhlak mulia, dan kualitas sumber daya manusia. Keempat kata kunci tersebut dirangkum menjadi visi Dinas Pendidikan Kabupaten

Banyuwangi

2011-2015

yaitu

“TERWUJUDNYA

LAYANAN PRIMA PENDIDIKAN UNTUK MEMBENTUK MANUSIA BANYUWANGI CERDAS”. 3.3.1. Isu-Isu Internal 1. Mempertahankan Banyuwangi bebas buta aksara; 2. Meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) terutama PAUD non Formal; 3. Mewujudkan penuntasan pendidikan dasar 9 tahun melalui peningkatan pendidikan dasar yang bermutu serta


rintisan pendidikan menengah 12 tahun melalui pendirian SMA Terbuka didaerah terpencil; 4. Menurunkan Angka Putus sekolah terutama pendidikan dasar dan menengah; 5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang

dan

jenis

pendidikan

melalui

Rehab.

pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang sesuai dengan nasional Pendidikan; 6. Peningkatan Kualifikasi Guru yang belum berijasah S1/D4 3.3.2. Isu-Isu Eksternal 1. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia

(SDM)

yang

beriman

dan

bertaqwa

kepadaTuhan Yang Maha Esa 2. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan sosial

dasar

lainnya

dengan

memanfaatkan

ilmu

pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal 3. Meningkatkan

kuantitas

dan

kualitas

sarana

dan

prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan 4. Mewujudkan

pendidikan

yang

merata,

murah

dan

terjangkau pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah

melalui

pemberina

Bantuan

Operasional

Sekolah ( BOS ). Penyediaan Buku Teks Pelajaran dan Bantuan Operasional Manejemen Mutu ( BOMM) ; 5. Melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 37 ayat ( 3 ) ; memberikan anggaran pendidikan 20 % dari APBD Kabupaten Banyuwangi; 6. Meningkatkan kualitas hidup dengan merealisasikan pendidikan berkualitas

melalui penambahan kebutuhan

guru SD.SMP.SMA.SMK serta memberikan kesempatan untuk

melanjutkan

pendidikan

lebih

tinggi

dan

memberikan pelatihan /diklat dan workhop 7. Melaksanakan

pengembangan

kurikulum

untuk

menjadikan guru profesional. siswa berprestasi melalui


pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS). pengembangan MBE dan PAKEM serta sertivikasi guru profesional; 8. Memasyarakatkan olah raga dan seni pada peserta didik melalui Pekan Olah Raga. Kompetesi Olah Raga ( POPDA ) dan Pekan Olah Raga dan Seni ( PORSENI) 3.3.1. Analisa Swot Dinas Pendidikan menggunakan SWOT untuk menganalisis permasalahan. Analisa SWOT terdiri dari Faktor Isu internal dan Isu eksternal. Analisa SWOT merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengetahui kekuatan ( Strenght) . Kelemahan ( Weakness). Peluang ( Opportunities) dan Ancaman ( Threat ). 1. Kekuatan dan Kelemahan 1.1. Kekuatan 1) Adanya kewenangan daerah dalam mengelola pendidikan 2) Tersedianya lembaga pendidikan yang cukup 3) Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 4) Adanya komitmen tenaga pendidikan yang tinggi 5) Adanya jumlah penduduk. usia sekolah yang tinggi. 6) Adanya kurikulum muatan local memberikan ruang gerak pengelolaan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan tuntutan masyarakat. 1.2. Kelemahan 1) Kualitas SDM yang belum merata dan memadai Sumber daya manusia masih rentan dari tingkat pendidikan angkatan

kerja.

Dalam

pembangunan

diperlukan

sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan, beretos kerja, produktif, maju, efisien, profesional, dan mempunyai kemampuan kewiraswastaan sehingga mampu mengisi menciptakan

dan

memperluas

kesempatan

kerja.

Disamping itu diperlukan sumberdaya manusia yang mampu menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan IPTEK.


2) Masih

banyaknya

nonformal

yang

lembaga belum

pendidikan

mencapai

formal

Standar

dan

Minimal

Pendidikan. 3) Belum

Optimalnya

Sistem

Pengelolaan

lembaga

pendidikan. Pelaksanaan MPMBS masih belum optimal karena pemahaman hak dan kewajiban masing-masing komponen sekolah masih kurang. 4) Sarana dan Prasarana Pendidikan kurang memadai.


2. Matrik Urgensi faktor internal

Tabel : 3.8 Matrik Urgensi Faktor Internal

FAKTOR YANG LEBIH URGEN FAKTOR INTERNAL A

Peluang (oportunities) (O) Adanya penyetaraan Pendidikan Diklat, a. Workshop bagi tenaga pendidik Adanya komitmen bersama ekskutif dan b legislatif terhadap pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang/tidak mampu c

B

Adanya bantuan dana burupa BOS dan BSM bagi lembaga pendidikan Treats (ancaman) (T) Tingginya angka putus sekolah bagi siswa d sekolah menengah Belum optimalnya peran dan fungsi komite e sekolah terdadap penyelenggaraan pendidikan Tuntutan masyarakat terdadap pelayanan f pendidikan yang bermutu


a

b

c

d

e

f

TOTAL

BOBOT

x

a

a

a

a

a

5

5/22 X 100 % = 23%

b

x

b

b

b

f

3

3/22 X 100 % = 14%

c

c

x

d

e

c

3

3/22 X 100 % = 14%

x

d

c

d

e

f

2

2/22 X 100 % = 9%

e

x

e

e

e

f

4

4/22 X 100 % = 18%

f

f

x

f

e

f

5

5/22 X 100 % = 23%

Page 53

Tabel : 3.9 Formulasi Strategi SWOT Kekuatan

INTERNAL

Kelemahan

kekuatan daerah dalam 1 1 Adanya mengellola pendidikan 2 Tersedianya tenaga pendidikan yang 2 memadai cukup

1.

Kualitas SDM yang belum memadai

3 Tersedianya lembaga pendidikan yang 3 memadai

3. Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai

2. Belum optimalnya lembaga pendidikan

sistem

pengelolaan

EKSTERNAL Peluang 1 Adanya penyetaraan pendidikan, 1 Diklat dan Workshop bati tenaga pendidik

(SO) Mengoptimalkan kewenangan daerah dalam mengelola pendidikan guna meningkatkan penyetaraan Pendidikan, Diklat, Workshop bagi Tenaga Pendidik

2 Adanya komitmen bersama antra 2 ekskutif dan legislatif terhadap pandidikan gratis bagi masyaraakat yang kurang mampu atau tidak mampu berupa 3 3 Adanya bantuan dana BOS, BKM

Nengefesiensikan lembaga pendidikan yang ada dengan memanfatkan komitmen pemerintah daerah dengan adanya pendidikan gratis

2

Meningkatkan sistem pengelolaan lembaga pendidikan dengan memanfaatkan komitmen pemerintah daerah terhadap pendidikan gratis bagi masyarakat kurang /tidak mampu

Mengoptimalkan tenaga pendidik yang ada dengan memanfaatkan bantuan operasional sekolah (ST) Meminimalkan angka putus sekolah dengan memanfaatkan kewenangan daerah dalam mengelola pendidikan Memberdayakan peran dan fungsi kmite sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan Mengefesiensikan lembaga pendidikan yang ada dalam memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu

3

Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dengan memannfaatkan bentuan dana BOS, BKM (WT) Meningkatkan sistem pengelolaan lembaga pendidikan untuk menuntaskan anak putus sekolah dan angka buta huruf Meanfaatkan peran dan fngsi komite sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan

Ancaman 1 Tingginya angka putus sekolah 1 bagi siswa dan buta huruf optimalnya peran dan 2 2 Belum fungsi komite sekolah terhadap penyelenggara pendidikan 3 Tutuntan masyarakat terhadap 3 pelayanan pendidikan yang bermutu


1

1

2

3

(WO) Meningkatkan kualitas SDM dengan pemanfaatan penyetaraan pendidikan, Diklat, Workshop bagi tenaga pendidik

Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dalam mengupayakan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu

Page 54

Tabel : 3.10 Metrik Urgensi Faktor Eksternal FAKTOR YANG LEBIH URGEN FAKTOR INTERNAL A

Peluang (oportunities) (O) Adanya penyetaraan Pendidikan Diklat, a. Workshop bagi tenaga pendidik Adanya komitmen bersama ekskutif dan b legislatif terhadap pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang/tidak mampu c

B

Adanya bantuan dana burupa BOS dan BSM bagi lembaga pendidikan Treats (ancaman) (T) Tingginya angka putus sekolah bagi siswa d sekolah menengah Belum optimalnya peran dan fungsi komite e sekolah terdadap penyelenggaraan pendidikan Tuntutan masyarakat terdadap pelayanan f pendidikan yang bermutu

a

b

c

d

e

f

TOTAL

x

a

a

a

a

a

5

5/22 X 100 % = 23%

b

x

b

b

b

f

3

3/22 X 100 % = 14%

c

c

x

d

e

c

3

3/22 X 100 % = 14%

x

d

c

d

e

f

2

2/22 X 100 % = 9%

e

x

e

e

e

f

4

4/22 X 100 % = 18%

f

f

x

f

e

f

5

5/22 X 100 % = 23%


BOBOT

Page 55

Tabel : 3.11 Evaluasi faktor Internal

NO A.

FAKTOR INTERNAL Kekuatan (Strength) (S)

BF %

NILAI KETERKAITAN ND NBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NRK NBK TNB

a Adanya kewenangan Daerah dalam mengelola pendidikan

22

4

0.88 X 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 1 2.82 0.62 1.5

b Tersedianya tenaga pendidik yang cukup

17

3

0.51

9

2

0.18 2 2 x 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3.09 0.28 0.46

2 x 3 3 2 3 3 3 2 4 3 1 2.64 0.45 0.96

c Tersedianya lembaga pendidikan yang memadai B.

Kelemahan (Weakness) (W)


Page 56

Tabel : 3.12 Evaluasi faktor Eksternal

NO

FAKTOR EKSTERNAL

BF

ND

% A

NILAI KETERKAITAN

NBD

NRK

NBK

TNB

2

3.64

0.64

1.64

3

3

2.73

0.49

1.21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

x

4

4

5

4

3

3

4

5

3

3

2

x

3

3

3

4

2

3

2

2

Peluang (oportunities) (O) a

Adanya penyetaraan pendidikan Diklat, Workshop bagi tenaga kependidikan

23

5

b

Adanya komitmen bersama ekskutif & legeslatif terhadap pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak mampu

18

4

c

Adanya bantuan dana lewat BOS, BKM bagi lembaga pendidikan

14

3

0.42

1

1

x

2

3

2

2

2

3

2

2

1

1.91

0.27

0.69

B

1.55

0.72

Ancaman (Theraths) (T) d

Tingginya angka siswa putus sekolah dan buta huruf

9

4

0.36

1

1

2

X

2

2

2

3

2

3

3

2

2.09

0.14

0.55

e

Belum optimalnya peran dan fungsi komite sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu

18

3

0.54

2

2

2

3

x

3

3

3

2

2

3

1

2.36

0.42

0.96

18

2

0.36

1

1

1

3

2

x

3

2

2

2

2

3

1.91

0.34

0.7

f


Page 57

Berdasarkan hasil evaluasi faktor internal dan external pada tabel 3.11 dan 3.12 maka kita dapat menyusun peta kekuatan organisasi dengan cara: Membandingkan total nilai bobot (TNB) strength atau kekuatan sama dengan 1.50 dan TNB weakness (kelemahan) sama dengan 1.18; TNB opportunity (peluang) sama dengan 1.64 dan TNB threat (ancaman) sama dengan 0.96. maka kekuatan organisasi berada pada kuadran 1 seperti pada tabel sebagai berikut : Gambar 3.13 Matrik Gambar Peta Kekuatan Organisasi

I

S=1.50 II

T =0.96 IV

T 0.9

O =1.64 III


Page 58

3.4

Faktor Penentu Keberhasilan Faktor-faktor

Penentu

Keberhasilan

(FPK)

berfungsi

untuk

memfokuskan strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Pemuda dan Olah Raga Banyuwangi dalam rangka pencapaian Visi. Misi. Tujuan dan Sasaran secara efektif dan efisien. Untuk memperoleh FPK perlu adanya analisis SWOT dan Analisis Strategis Pilihan (ASP). Sebelum dilakukan Analisis Strategis Pilihan (ASP) perlu dilakukan pemilihan faktor penentu keberhasilan dengan cara memberi bobot dan ranting masing-masing faktor internal dan faktor external. Dari hasil pembobotan dan ranting tersebut diambil empat besar masing-masing faktor sebagai mana terlampir pada tabel 3.8 sampai dengan tabel 3.9 Setelah diperoleh empat faktor dari kekuatan. kelemahan. peluang dan ancaman. selanjutnya dilakukan Analisis Strategi Pilihan (ASP) sebagaimana sesuai dengan tabel 3.8 Berdasarkan tabel 3.9 tersebut ditemukan 12 indikator penentu yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Indikator-indikator itu adalah mengoptimalkan kewenangan daerah dalam mengelola pendidikan

guna meningkatkan

penyetaraan pendidikan. Diklat. Workshop bagi tenaga pendidik. untuk lebih jelasnya mohon diteliti tabel 3. diatas yang terdiri dari 12 faktor penentu keberhasilan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Dari

dua

belas

faktor

penentu

yang

berpengaruh

terhadap

keberhasilan (lihat tabel 3.9) akan ditetapkan empat faktor penentu keberhasilan

sebagai skala

prioritas

yang

merupakan

Faktor

Kunci

Keberhasilan (FKK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Untuk mendapatkan FKK itu. maka faktor penentu keberhasilan di bandingkan dengan visi. misi dan program sebagai berikut ; 1.

Mengupayakan

pembinaan

dan

pengembangan

manusia

yang

beriman dan bertaqwa. berakhlaq mulia dalam rangka pengembangan kepribadian luhur. berlandaskan nilai-nilai estetika dan etika yang berlaku di masyarakat. 2.

Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan profesi tenaga pendidik serta pengembangan kurikulum nasional / kurikulum lokal dan peningkatan

sarana

pendidikan

pendukung

penguasaan


ilmu

Page 59

pengetahuan. teknologi serta budaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia agar dapat hidup mandiri. 3.

Mewujudkan perluasan dan pemeratan kesempatan belajar dan pelaksanaan pendidikan yang murah, merata, terjangkau. Dan berkualitas untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan dengan tetap memberdayakan peran serta masyarakat.

4.

Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang efisien produktif. demokratis dan adil/merata dengan menerapkan prinsip pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hasil perpaduan analisa SWOT. analisis Strategi Pilihan dengan

visi. misi dan program dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2. Dari 12 faktor penentu yang berpengaruh terhadap keberhasil yang diuraikan diatas. ada 4 Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) yang dapat dijadikan sebagai skala prioritas yang merupakan faktor kunci keberhasilan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan kewenangan daerah dalam mengelola pendidikan guna meningkatkan penyetaraan pendidikan. Diklat. Workshop. bagi tenaga pendidik. 2. Meminimalkan

angka

putus

sekolah

dan

mempertahankan

Banyuwangi bebas buta aksara dengan memanfaatkan kewenangan daerah dalam mengelola pendidikan. 3. Meng-efisiensikan lembaga pendidikan yang ada dalam memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dalam mengupayakan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu. 3.5

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Dari identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta visi, misi Kementrian pendidikan nasional maka ditetapkan isu-isu sebagai berikut :

3.5.1

Isu-Isu Internal 1. Meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )


Page 60

2. Mewujudkan penuntasan pendidikan dasar 9 tahun yang berkualitas serta rintisan pendidikan menengah 12 tahun melalui Unit Sekolah alternatif SMA Terbuka didaerah terpencil 3. Menurunkan Angka Putus sekolah 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan melalui Rehab, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; 5. Peningkatan Kualifikasi Guru yang belum berijasah S-1/D43.

3.5.2. Isu-Isu Eksternal 1. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kepadaTuhan Yang Maha Esa 2. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan 4. Mewujudkan pendidikan murah, terjangkau, merata dan berkualitas pada jenjang pendidikan sekolah dasar, pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah Atas

melalui pemberina Bantuan

Operasional Sekolah ( BOS ), Penyediaan Buku Teks Pelajaran dan Bantuan Operasional Manejemen Mutu ( BOMM) ; 5. Melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 37 ayat (3 ) ; memberikan anggaran pendidikan 20 % dari APBD Kabupaten Banyuwangi; 6. Meningkatkan kualitas hidup dengan merealisasikan pendidikan berkualitas melalui penambahan kebutuhan guru SD,SMP,SMA,SMK serta memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi dan memberikan pelatihan /diklat dan workhop 7. Melaksanakan pengembangan kurikulum untuk menjadikan guru profesional,

siswa

berprestasi melalui pelaksanaan

Manajemen

Berbasis Sekolah ( MBS), pengembangan MBE dan PAKEM serta sertifikasi guru profesional;


Page 61

62

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI 4.1.1 VISI Merujuk

pada

Misi

dan

strategi

Pemerintah

Kabupaten

Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) 2010-2015 yakni : “ Mewujudkan akasesbilitas dan kualitas Pelayanan bidang pendidikan ....” dengan strategi “ Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlaq” serta Renstra Pendidikan Provinsi Jawa Timur yakni Terwujudnya insan cerdas berpengetahuan dan berakhlak mulia yang manusiawi, beradab, kreatif, dan produktif yang memiliki daya saing dan daya sanding nasional, regional, dan global , maka Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi : “TERWUJUDNYA

LAYANAN

PRIMA

PENDIDIKAN

UNTUK

MEMBENTUK MANUSIA BANYUWANGI CERDAS“. Penjelasan: Yang dimaksud Layanan prima

:



Tersedia secara merata diseluruh Kabupaten Banyuwangi



Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat



Berkualitas dan relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat



Setara untuk seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi



Kepastian

bagi

masyarakat

Banyuwangi

mengenyam

pendidikan Cerdas meliputi :

 Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk Cerdas

menumbuhkan

spiritual

ketaqwaan dan akhlaq mulia termasuk budi pekerti

dan

memperkuat

keimanan,

luhur dan kepribadian unggul

 Beraktualisasi Cerdas emosional dan sosial

diri

melalui

olah

rasa

untuk

meningkatkan sensivitas dan apreasivitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.

 Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik ;


Page 68

(b) demokratis ; (c) empatik dan simpatik ; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia ; (e) ceria dan percaya diri ; (f) menghargai kebinekaan dalam

bermasyarakat

berwawasan

dan

kebangasaan

bernegara dengan

;

(g)

kesadaran

akan hak dan kewajiban warga negara.

 Beraktualisasi

melalui

olah

pikir

untuk

memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam

Cerdas intelektual

diri

ilmu pengetahuan dan teknologi.

 Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif.

 Beraktualisasi Cerdas

diri

melalui

olah

raga

untuk

mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya

kinestesis

tahan, sigap, terampil, dan trengginas.

 Aktualisasi insan adiraga. 4.1.2. MISI 1. Meningkatkan akses layanan pendidikan 2. Meningkatkan mutu layanan pendidikan 4.2. TUJUAN DAN SASARAN 4.2.1. TUJUAN 1. Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD 2. Tersedia dan terjangkaunya akses layanan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan 3. Tersedia dan terjangkaunya akses Layanan Pendidikan Menengah 4. Tersedia dan terjangkaunya akses Layanan Pendidikan Non Formal. 5. Meningkatnya layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu 6. Meningkatnya layanan pendidikan dasar yang bermutu 7. Meningkatnya layanan pendidikan menengah yang bermutu 8. Meningkatnya layanan pendidikan non formal yang bermutu . 4.2.2 . SASARAN


Page 69

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan suatu kegiatan yang akan dihasilkan atau yang akan dicapai yang sifatnya sangat spesifik dan nyata,yaitu : 1. Meningkatnya

akses pendidikan anak usia dini formal

maupun non formal. 2. Meningkatnya akses pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan. 3. Meningkatnya akses pendidikan menengah. 4. Meningkatnya akses pendidikan non formal dan lembaga kursus. 5. Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini formal maupun non formal 6. Meningkatnya mutu pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan. 7. Meningkatnya mutu pendidikan menengah. 8. Meningkatnya mutu pendidikan non formal dan lembaga kursus yang terakreditasi. Untuk memudahkan mencapai sesuatu tujuan tersebut perlu dijabarkan sasaran strategis sebagai berikut : 4.2.2.1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan 1 1. APK TK/RA mencapai ≥ 57,77% pada tahun 2015 dan transisi 2016 mencapai 59.27% 4.2.2.2.Sasaran strategis untuk mencapai tujuan 2 1. APK SD/MI/paket A mencapai 102,00% pada tahun 2015 dan 2. APM SD/MI/paket A mencapai 99,03% pada tahun 2015 dan 99.06% pada tahun 2016 3. APK SMP/MTS/paket B mencapai 99,68% pada tahun 2015 dan 99.95% pada tahun 2016 4. APM SMP/MTS/paket B mencapai

85,36% pada

tahun 2015 dan 85.98% pada tahun 2016; 5. Angka melanjutkan ke SMP/MTS/paket B mencapai 99,74% pada tahun 2015 dan 99.75% pada tahun 2016 4.2.2.3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan 3


Page 70

1. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA ≥ 75 % pada tahun 2015 dan 77% pada tahun 2016 2. Angka Partisipasi Murni (APM) ≥ 65% pada tahun 2015 dan 67,5 % pada tahun 2016 3. Angka

melanjutkan

mencapai

Ke

SMA/SMK/MA/Paket

C

89,88% pada tahun 2015 dan 90.05%

pada tahun 2016 4.2.2.4. Sasaran strategis 4 untuk mencapai tujuan 4 1. Angka Melek huruf mencapai 99.92 pada tahun 2015 dan 100% pada 2016 4.2.2.5. Sasaran strategis 6 untuk mencapai tujuan 6 1. Prosentase nilai akreditasiTK/RA minimal B ( Baik) 4.2.2.6. Sasaran strategis 5 untuk mencapai tujuan 5 1. Angka Kelulusan SD/MI mencapai

99.75% pada

tahun 2015 dan 99.77% pada tahun 2016 2. Angka Kelulusan SMP/MTs mencapai 99.18% pada tahun 2015 dan 2016 3. % nilai akreditasi SD/MI minimal B ( Baik) mencapai 80% pada tahun 2015 dan 2016 4. %

nilai akreditasi SMP/MTs minimal B ( Baik)

mencapai 90 % pada tahun 2015 dan 2016 4.2.2.7. Sasaran strategis 7untuk mencapai tujuan 7 1.

Angka kelulusan mencapai 96,45% pada tahun 2015 dan 2016

2.

% nilai akreditasi SMA/SMK/MA minimal B ( Baik) mencapai 90 % pada tahun 2015 dan 2016

4.2.2.8. Sasaran strategis 8 untuk mencapai tujuan 8 1.

% lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi Baik mencapai 305 pada tahun 2015 DAN 2016

4.3. STRATEGI Sebagaimana

Visi dan

Misi Dinas

Pendidikan

Kabupaten

Banyuwangi maka strategi yang diambil adalah : 1. Penyediaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini melalui pendirian PAUD yang merata dan terjangkau serta penyediaan


Page 71

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) 2. Penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional serta penyedian BOS untuk penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau 3. Penyediaan sarana dan prasana pendidikan menengah sesuai dengan

standar

nasional

pendidikan,

penyediaan

Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) serta penyediaan Bantuan Operasional 4. Penyediaan akses pendidikan non formal melalui pendirian Pusat Kegiatan Belajara Masyarakat (PKBM) serta pendidikan Kecakapan Hidup (life skill ) bagi masyarakat 5. Penyediaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini melalui pendirian PAUD yang merata dan terjangkau serta penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) 6. Penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional serta penyedian BOS untuk penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau 7. Penyediaan sarana dan prasana pendidikan menengah sesuai dengan

standar

nasional

pendidikan,

penyediaan

Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) serta penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) untuk pelaksanaan pendidikan yang terjangkau 8. Peningkatan mutu pendidikan non formal melalui pendirian Pusat Kegiatan Belajara Masyarakat (PKBM) serta pendidikan Kecakapan Hidup (life skill ) bagi masyarakat 4.4. KEBIJAKAN Untuk mempermudah mencapai tujuan pendidikan disusun arah kebijakan sebagai berikut : 1.

Perluasan akses pendidikan anak usia dini baik formal maupun non formal

2.

Pemerataan dan Peningkatan akses pendidikan dasar 9 tahun

3.

Pemerataan Akses pendidikan menengah

4.

Perluasan akses pendidkan non formal


Page 72

5.

Perluasan mutu pendidikan anak usia dini baik formal maupun non formal

6.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan Dasar

7.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan Menengah

8.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan non formal

4.3. STRATEGI Selaras dengan strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaityu “ Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlaq “ serta mengacu pada Visi Misi Pendidikan Penyusunan maka diambil strategi dan arah kebijakan sebagai berikut : 1. Penyediaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini melalui pendirian PAUD yang merata dan terjangkau serta penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD). 2. Penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional serta penyedian BOS untuk penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau. 3. Penyediaan sarana dan prasana pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan, penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah

(BOS)

serta

penyediaan

Bantuan

Operasional Manajemen Mutu (BOMM) untuk pelaksanaan pendidikan yang terjangkau. 4. Penyediaan akses pendidikan non formal melalui pendirian Pusat Kegiatan

Belajara

Masyarakat

(PKBM)

serta

pendidikan

Kecakapan Hidup (life skill ) bagi masyarakat. 5. Penyediaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini melalui pendirian PAUD yang merata dan terjangkau serta penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD). 6. Penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional serta penyedian BOS untuk penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau. 7. Penyediaan sarana dan prasana pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan, penyediaan Bantuan


Page 73

Operasional

Sekolah

(BOS)

serta

penyediaan

Bantuan

Operasional Manajemen Mutu (BOMM) untuk pelaksanaan pendidikan yang terjangkau. 8. Peningkatan mutu pendidikan non formal melalui pendirian Pusat Kegiatan

Belajara

Masyarakat

(PKBM)

serta

pendidikan

Kecakapan Hidup (life skill ) bagi masyarakat


Page 74

Tabel : 4.1 Matrik Stategi dan arah kebijakan

KABUPATEN BANYUWANGI MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011-2015

VISI MISI 1

: :

TUJUAN 1 Indikator Tujuan

: :

No. 1

SASARAN

TERWUJUDNYA LAYANAN PRIMA PENDIDIKAN UNTUL MEMBENTUK MASYARAKAT BANYUWANGI YANG CERDAS Meningkatkan aksesbilitas layanan pendidikan Tersedia dan terjangkaunya akses Layanan Anak Usia Dini 2011

Meningkatnya Prosentase APK TK/RA/TKLB

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya akses 1 APK TK /RA/TKLB pendidikan anak usia dini formal maupun non formal

1,06

TAHUN DASAR 2010 52,24

2012 1,09

2013

2014

1,10

1,13

2015 1,15

TARGET TAHUN 2011 53,3


2012 54,39

2013 55,49

2014 56,62

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN 2015 57,77

STRATEGI 1. Penyediaan sarana prasarana

pendidikan anak usia dini melalui pendirian PAUD yang merata dan terjangkau serta penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)

KEBIJAKAN

1. Perluasan akses pendidikan anak usia dini baik formal maupun non formal

Page 75


No.

: :

SASARAN

Tersedia dan terjangkaunya akses Layanan Pendidikan Dasar


1 Meningkatnya akses pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan

2011

Prosentase APK SD/SDLB/MI/Paket A

1 APK SD/SDLB/MI/Paket A

2 APM SD/MI/ Paket A

2012

2013

2014

106,92 105,99 104,88 103,56

2015 102,00

TAHUN TARGET TAHUN DASAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 108,46 106,92 105,99 104,88 103,56 102

96,78

97,4

97,92

98,36

98,73

99,03

2

APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B

95,94

96,74

97,54

98,34

99,14

100

3

APM SMP/MTs/ Paket B

77,61

80,48

82,47

83,82

84,74

85,36

5


99,69

99,70

99,71

99,72

99,73

99,74


STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI 1 Penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional serta penyedian BOS untuk penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau

KEBIJAKAN

PROGRAM

1 Pemerataan dan 2 Wajib Belajar Peningkatan Pendidikan akses Dasar 9 tahun pendidikan dasar 9 tahun

Bidang Pelaksana KEGIATAN 1 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah/Diniyyah dan satuan pendidikan Non Islam setara SD dan SMP

Sekretariat (Keuangan)

2 Penyelenggaraan paket Bidang PNFI A setara SD; 3 Penyelenggaraan paket Bidang PNFI B setara SMP 4 Pembangunan gedung Sarpras dan sekolah; perlengkapan 5 Penambahan ruang kelas sekolah

Sarpras dan perlengkapan

Page 76


No.

SASARAN

1 Meningkatnya akses pendidikan menengah

: :

Tersedia dan terjangkaunya akses Layanan Pendidikan Menengah 2011 3,74

Menignkatnya Prosentase APK SMA/MA/SMK/Paket C


TAHUN DASAR

2012 3,74

2013 3,74

2014 3,74

2015 3,76

TARGET TAHUN

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 2015 75 1 Penyediaan sarana dan prasana 1 Pemerataan pendidikan menengah sesuai Akses dengan standar nasional pendidikan pendidikan, penyediaan Bantuan menengah Operasional Sekolah (BOS) serta penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) untuk pelaksanaan pendidikan yang terjangkau

2010 56,28

2011 60,02

2012 63,76

2013 67,5

2014 71,24

2 APM SMA/SMLB/MA/SMK/Paket C 41,67

46,27

50,87

55,47

60,07

65

3 Angka Melanjutkan(AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA/SMLB

88,36

88,74

89,13

89,51

89,88

1 APK SMA/MA/SMK/Paket C

87,97


Page 77


No.

SASARAN

1

Meningkatnya akses pendidikan non formal melalui Pendirian Pusat Belajar Masyarakat dan lembaga kursus

: :

Tersedia dan terjangkaunya akses Layanan Pendidikan Non Formal 2011

Meningkatnya Prosentase Angka Melek Huruf

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 Angka Melek huruf

2 Angka rata-rata lama sekolah

0,17

2012 0,04

2013

2014

0,04

0,04


2011 99,82

2012 99,86

2013 99,9

2014 99,94

6,7

6,75

7,25

7,35

7,5


TARGET TAHUN

2015 0,04

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI 2015 99,98 1 Penyediaan akses pendidikan non formal melalui pendirian Pusat Kegiatan Belajara Masyarakat (PKBM) serta pendidikan Kecakapan Hidup 7,75 (life skill ) bagi masyarakat

KEBIJAKAN 1 Perluasan akses pendidkan non formal

Page 78

MISI 2

:


: :

No.

1

SASARAN

Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini formal maupun non formal

Meningkatkan Kualitas layanan pendidikan Meningkatnya layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu TARGET TAHUN 1. Meningkatnya % nilai Akareditasi Minimal B 2011 2012 2013 2014 2015 5 5 5 5 5


1 Prosentase nilai akreditasi minimal B ( Baik)

TAHUN DASAR 2010

40


TARGET TAHUN 2011

45

2012

50

2013

55

2014

60

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN 2015

STRATEGI

65 1. Penyediaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini melalui pendirian PAUD yang merata dan terjangkau serta penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOPPAUD)

KEBIJAKAN

1. Perluasann mutu pendidikan anak usia dini baik formal maupun non formal

Page 79

Misi 2 TUJUAN 2 Indikator Tujuan

No. 1

SASARAN Meningkatnya mutu pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan

: :

Meningkatnya layanan pendidikan dasar yang bermutu TARGET TAHUN Meningkatnya Kelulusan 2011 2012 2013 2014 2015 Meningkatnya Nilai akreditasi 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 minimal B 5 5 5 5 5

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 Angka Kelulusan SD/MI

2 Angka Kelulusan SMP/MTs

TAHUN TARGET TAHUN STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN DASAR STRATEGI KEBIJAKAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 99,75 99,76 99,77 99,78 99,79 99,8 1 Penyediaan sarana 1 Peningkatan mutu prasarana dan relevansi pendidikan dasar pendidikan Dasar sesuai dengan standar nasional serta penyedian BOS untuk 96,10 96,17 96,18 97,18 98,18 99,18

3 % nilai akreditasi SD/MI minimal B ( Baik)

55

60

65

70

75

80

4 % nilai akreditasi SMP/MTs minimal B ( Baik)

72

75,6

79,2

82,8

86,4

90


Page 80

MISI 2 TUJUAN 3

:

Meningkatnya layanan pendidikan menengah yang bermutu

Indikator Tujuan

:

Meningkatnya angka kelulusan

No.

SASARAN

1 Meningkatnya mutu pendidikan menengah

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA

2 % nilai akreditasi SMA/MA/SMK minimal B ( Baik)

TARGET TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

TAHUN TARGET TAHUN STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN DASAR STRATEGI KEBIJAKAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 95,32 95,55 95,78 96,01 96,24 96,47 1 Penyediaan sarana 1 Peningkatan mutu dan prasana dan relevansi pendidikan pendidikan menengah sesuai Menengah dengan standar nasional pendidikan, penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) untuk 60 65 70 75 80 85 pelaksanaan pendidikan yang terjangkau


Page 81

MISI 2 TUJUAN 4

:

Indikator Tujuan

:

Meningkatnya layanan pendidikan non formal yang bermutu Meningkatnya lembaga kursus terakreditasi TARGET TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 2 2 2 2 2

No.

SASARAN


1 Meningkatnya mutu 1 Prosentase lembaga kursus pendidikan non formal terakreditasi melalui Pendirian Pusat Belajar Masyarakat dan lembaga kursus yang terakreditasi



TARGET TAHUN 2011 2012 2013 22 24 26

2014 28

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI 2015 30 1 Peningkatan mutu pendidikan non formal melalui pendirian Pusat Kegiatan Belajara Masyarakat (PKBM)

KEBIJAKAN 1 Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan non formal

Page 82

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI 4.1.1 VISI Merujuk

pada

Misi

dan

strategi

Pemerintah

Kabupaten

Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) 2010-2015 yakni : “ Mewujudkan akasesbilitas dan kualitas Pelayanan bidang pendidikan ....” dengan strategi “ Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlaq” serta Renstra Pendidikan Provinsi Jawa Timur yakni Terwujudnya insan cerdas berpengetahuan dan berakhlak mulia yang manusiawi, beradab, kreatif, dan produktif yang memiliki daya saing dan daya sanding nasional, regional, dan global , maka Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi : “TERWUJUDNYA

LAYANAN

PRIMA

PENDIDIKAN

UNTUK

MEMBENTUK MANUSIA BANYUWANGI CERDAS“. Penjelasan: Yang dimaksud Layanan prima

:



Tersedia secara merata diseluruh Kabupaten Banyuwangi



Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat



Berkualitas dan relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat



Setara untuk seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi



Kepastian

bagi

masyarakat

Banyuwangi

mengenyam

pendidikan Cerdas meliputi :

 Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk Cerdas

menumbuhkan

spiritual

ketaqwaan dan akhlaq mulia termasuk budi pekerti

dan

memperkuat

keimanan,

luhur dan kepribadian unggul

 Beraktualisasi Cerdas emosional dan sosial

diri

melalui

olah

rasa

untuk

meningkatkan sensivitas dan apreasivitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.

 Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik ;


Page 43

(b) demokratis ; (c) empatik dan simpatik ; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia ; (e) ceria dan percaya diri ; (f) menghargai kebinekaan dalam

bermasyarakat

berwawasan

dan

kebangasaan

bernegara dengan

;

(g)

kesadaran

akan hak dan kewajiban warga negara.

 Beraktualisasi

melalui

olah

pikir

untuk

memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam

Cerdas intelektual

diri

ilmu pengetahuan dan teknologi.

 Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif.

 Beraktualisasi Cerdas

diri

melalui

olah

raga

untuk

mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya

kinestesis

tahan, sigap, terampil, dan trengginas.

 Aktualisasi insan adiraga. 4.1.2. MISI 1. Meningkatkan akses layanan pendidikan 2. Meningkatkan mutu layanan pendidikan 4.2. TUJUAN DAN SASARAN 4.2.1. TUJUAN 1. Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD 2. Tersedia dan terjangkaunya akses layanan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan 3. Tersedia dan terjangkaunya akses Layanan Pendidikan Menengah 4. Tersedia dan terjangkaunya akses Layanan Pendidikan Non Formal. 5. Meningkatnya layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu 6. Meningkatnya layanan pendidikan dasar yang bermutu 7. Meningkatnya layanan pendidikan menengah yang bermutu 8. Meningkatnya layanan pendidikan non formal yang bermutu . 4.2.2 . SASARAN


Page 44

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan suatu kegiatan yang akan dihasilkan atau yang akan dicapai yang sifatnya sangat spesifik dan nyata,yaitu : 1. Meningkatnya

akses pendidikan anak usia dini formal

maupun non formal. 2. Meningkatnya akses pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan. 3. Meningkatnya akses pendidikan menengah. 4. Meningkatnya akses pendidikan non formal dan lembaga kursus. 5. Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini formal maupun non formal 6. Meningkatnya mutu pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan. 7. Meningkatnya mutu pendidikan menengah. 8. Meningkatnya mutu pendidikan non formal dan lembaga kursus yang terakreditasi. Untuk memudahkan mencapai sesuatu tujuan tersebut perlu dijabarkan sasaran strategis sebagai berikut : 4.2.2.1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan 1 1. APK TK/RA mencapai ≥ 57,77% pada tahun 2015 dan transisi 2016 mencapai 59.27% 4.2.2.2.Sasaran strategis untuk mencapai tujuan 2 1. APK SD/MI/paket A mencapai 102,00% pada tahun 2015 dan 2. APM SD/MI/paket A mencapai 99,03% pada tahun 2015 dan 99.06% pada tahun 2016 3. APK SMP/MTS/paket B mencapai 99,68% pada tahun 2015 dan 99.95% pada tahun 2016 4. APM SMP/MTS/paket B mencapai

85,36% pada

tahun 2015 dan 85.98% pada tahun 2016; 5. Angka melanjutkan ke SMP/MTS/paket B mencapai 99,74% pada tahun 2015 dan 99.75% pada tahun 2016 4.2.2.3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan 3


Page 45

1. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA ≥ 75 % pada tahun 2015 dan 77% pada tahun 2016 2. Angka Partisipasi Murni (APM) ≥ 65% pada tahun 2015 dan 67,5 % pada tahun 2016 3. Angka

melanjutkan

mencapai

Ke

SMA/SMK/MA/Paket

C

89,88% pada tahun 2015 dan 90.05%

pada tahun 2016 4.2.2.4. Sasaran strategis 4 untuk mencapai tujuan 4 1. Angka Melek huruf mencapai 99.92 pada tahun 2015 dan 100% pada 2016 4.2.2.5. Sasaran strategis 6 untuk mencapai tujuan 6 1. Prosentase nilai akreditasiTK/RA minimal B ( Baik) 4.2.2.6. Sasaran strategis 5 untuk mencapai tujuan 5 1. Angka Kelulusan SD/MI mencapai

99.75% pada

tahun 2015 dan 99.77% pada tahun 2016 2. Angka Kelulusan SMP/MTs mencapai 99.18% pada tahun 2015 dan 2016 3. % nilai akreditasi SD/MI minimal B ( Baik) mencapai 80% pada tahun 2015 dan 2016 4. %

nilai akreditasi SMP/MTs minimal B ( Baik)

mencapai 90 % pada tahun 2015 dan 2016 4.2.2.7. Sasaran strategis 7untuk mencapai tujuan 7 1.

Angka kelulusan mencapai 96,45% pada tahun 2015 dan 2016

2.

% nilai akreditasi SMA/SMK/MA minimal B ( Baik) mencapai 90 % pada tahun 2015 dan 2016

4.2.2.8. Sasaran strategis 8 untuk mencapai tujuan 8 1.

% lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi Baik mencapai 305 pada tahun 2015 DAN 2016

4.3. STRATEGI Sebagaimana

Visi dan

Misi Dinas

Pendidikan

Kabupaten

Banyuwangi maka strategi yang diambil adalah : 1. Penyediaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini melalui pendirian PAUD yang merata dan terjangkau serta penyediaan


Page 46

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) 2. Penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional serta penyedian BOS untuk penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau 3. Penyediaan sarana dan prasana pendidikan menengah sesuai dengan

standar

nasional

pendidikan,

penyediaan

Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) serta penyediaan Bantuan Operasional 4. Penyediaan akses pendidikan non formal melalui pendirian Pusat Kegiatan Belajara Masyarakat (PKBM) serta pendidikan Kecakapan Hidup (life skill ) bagi masyarakat 5. Penyediaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini melalui pendirian PAUD yang merata dan terjangkau serta penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) 6. Penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional serta penyedian BOS untuk penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau 7. Penyediaan sarana dan prasana pendidikan menengah sesuai dengan

standar

nasional

pendidikan,

penyediaan

Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) serta penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) untuk pelaksanaan pendidikan yang terjangkau 8. Peningkatan mutu pendidikan non formal melalui pendirian Pusat Kegiatan Belajara Masyarakat (PKBM) serta pendidikan Kecakapan Hidup (life skill ) bagi masyarakat 4.4. KEBIJAKAN Untuk mempermudah mencapai tujuan pendidikan disusun arah kebijakan sebagai berikut : 1.

Perluasan akses pendidikan anak usia dini baik formal maupun non formal

2.

Pemerataan dan Peningkatan akses pendidikan dasar 9 tahun

3.

Pemerataan Akses pendidikan menengah

4.

Perluasan akses pendidkan non formal


Page 47

5.

Perluasan mutu pendidikan anak usia dini baik formal maupun non formal

6.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan Dasar

7.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan Menengah

8.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan non formal

4.3. STRATEGI Selaras dengan strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaityu “ Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlaq “ serta mengacu pada Visi Misi Pendidikan Penyusunan maka diambil strategi dan arah kebijakan sebagai berikut : 1. Penyediaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini melalui pendirian PAUD yang merata dan terjangkau serta penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD). 2. Penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional serta penyedian BOS untuk penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau. 3. Penyediaan sarana dan prasana pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan, penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah

(BOS)

serta

penyediaan

Bantuan

Operasional Manajemen Mutu (BOMM) untuk pelaksanaan pendidikan yang terjangkau. 4. Penyediaan akses pendidikan non formal melalui pendirian Pusat Kegiatan

Belajara

Masyarakat

(PKBM)

serta

pendidikan

Kecakapan Hidup (life skill ) bagi masyarakat. 5. Penyediaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini melalui pendirian PAUD yang merata dan terjangkau serta penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD). 6. Penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional serta penyedian BOS untuk penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau. 7. Penyediaan sarana dan prasana pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan, penyediaan Bantuan


Page 48

Operasional

Sekolah

(BOS)

serta

penyediaan

Bantuan

Operasional Manajemen Mutu (BOMM) untuk pelaksanaan pendidikan yang terjangkau. 8. Peningkatan mutu pendidikan non formal melalui pendirian Pusat Kegiatan

Belajara

Masyarakat

(PKBM)

serta

pendidikan

Kecakapan Hidup (life skill ) bagi masyarakat


Page 49

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan intrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh lembaga pendidikan menuju perencanaan pembangunan. Program Dinas Pendidikan meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Kantor. 2. Program Pengadaan sarana prasarana aparatur. 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Program Pendidikan Anak Usia Dini. 5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. 6. Program Pendidikan Menengah. 7. Program Pendidikan Non Formal. 8. Program Pendidikan Luar Biasa. 9. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. 10. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 11. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Untuk mempermudah ketercapaian Visi, Misi dan Tujuan Renstra disusun Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Misi dan Tujuan pendidikan adalah sebagai berikut : 5.1.1. Misi 1 : Meningkatkan aksesbilitas layanan pendidikan 5.1.1.1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perluasan akses PAUD baik jalur formal maupun non formal, dengan kegiatan pokok strategis: 1. Bantuan Operasional PAUD Formal; 2. Pembangunan gedung sekolah; 3. Penambahan ruang kelas sekolah; 5.1.1.2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan pokok strategis yang direncanakan:


Page 76

1 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah/Diniyyah dan satuan pendidikan Non Islam setara SD dan SMP 2 Penyelenggaraan paket A setara SD; 3 Penyelenggaraan paket B setara SMP 4 Pembangunan gedung sekolah; 5 Penambahan ruang kelas sekolah

5.1.1.3, Program Pendidikan Menengah Kegiatan pokok strategis yang direncanakan : 1

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2

Perluasan pemberian bantuan khusus Siswa Miskin (BKSM) SMA;

3

Perluasan pemberian bantuan khusus Siswa Miskin (BKSM) SMK;

4

Penyelenggaraan paket C setara SMA;

5

Pembangunan gedung sekolah di daerah-daerah yang masih minim gedung sekolah;

6

Pembangunan penambahan ruang kelas sekolah bagi sekolah sekolah yang kekurangan ruang kelas sekolah;

5.1.1.4. Program Pendidikan Luar Biasa 1

Memberikan Rekomendasi Pendirian USB SLB dengan berbagai variannya

2

Pembangunan RKB SLB

3

Penambahan sekolah inklusif di SD, SMP, SMA

4

Bantuan/subsidi bagi SLB swasta;

5

Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

5.1.1.5 Perluasan akses pendidkan non formal

77

1

Bantuan dana penyelenggaraan Kejar Paket A/B/C

2

Melaksanakan program Kejar Paket A/B/C di pesantren dan di PKBM;

3

Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang masih terhambat budaya bahwa perempuan pun punya hak untuk mendapatkan akses belajar dan berkembang

5.1.2. Misi 2 : Meningkatkan Mutu layanan pendidikan Dengan program dan Kegiatan adalah sebagai berikut : 5.1.2.1. Pendidikan Anak usia Dini Kegiatan pokok yang direncanakan adalah : 1

Rehab berat/sedang bangunan sekolah

2

Pemberian bantuan mebelair sekolah

3

Pengiriman Artis Seni Hari Anak Nasional

5.1.2.2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Yahun Kegiatan Pokok yang direncanakan adalah : 1

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

2

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (Training and Retraining) dengan memasukkan dan menekankan muatan akhlak dan moral;

3

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

4

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi;

5

Pelatihan penyusunan dan pengembangan kurikulum

6

Penambahan muatan keagamaan dan moral dalam kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran siswa

7

Pembinaan kelembagaan dan managemen sekolah dengan penerapan managemen berbasis sekolah (MBS) di satuan Pendidikan Dasar

8

Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa

9

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

78

10

Pelatihan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis akhlak dan moral;

11

Penyelenggaraan akreditasi Sekolah Dasar

12

Penyelenggaraan akreditasi Sekolah Menengah Pertama

13

Pemetaan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik SD/SMP

14

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

15

Muatan lokal tata krama dan moral

16

Muatan lokal bahasa dan budaya Osing

17

Pengawasan PBM wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

18

Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah;

19

Rehab KM dan WC

20

Pembangunan/perbaikan laboratorium dan ruang praktikum sekolah

21

Pembangunan/perbaikan perpustakaan sekolah

22

Pengadaan buku mata pelajaran dan alat tulis siswa;

23

Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

24

Pengadaan meubelair sekolah

25

Pengadaaan perlengkapan sekolah;

26

Pengadaan sarana mobilitas sekolah

27

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

28

Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah.

29

Bantuan alat teknologi informatika (TI)

30

Penyelenggaraan OSN Matematika dan IPA

31

Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) dan Festival kompetensi siswa

32

Olimpiade Saint Nasional (OSN) tingkat SMP

33

Olimpiade IJSO, IAO, ISPO tingkat SMP

34

Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) tingkat pusat dan provinsi (tingkatSMP)

35

Festival dan lomba seni Nasional tingkat pusat dan provinsi (tingkat SMP)

79

36

Penyediaan bea siswa berprestasi SD

37

Penyediaan bea siswa berprestasi SMP

38

Pembinaan administrasi kinerja SD;

39

Pembinaan administrasi kinerja SMP;

40

Pengadaan komputer untuk kelancaran administrasi;

41

Tunjangan khusus Guru daerah terpencil

42

Tunjangan profesi pendidikan dasar

43

Pemberian BOS (Bantuan Operasional Sekolah) secara selektif berdasar data akurat;

44

Pendataan Nomor Induk siswa Nasional;

45

Diklat MBS bagi Kepala sekolah dan Yayasan;

46

Menerapkan pola rekruitmen Kepala Sekolah secara ketat dan objektif berdasarkan kompetensi dan kinerjanya melalui diklat calon Kepala Sekolah

47

Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas SD;

48

Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas SMP;

5.1.2.3. Pendidikan Menengah Kegiatan Pokok yang direncanakan adalah : 1

Bantuan Operasional Menejemen Mutu ( BOMM) SMK

2

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah;

3

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (Training and Retraining) dengan memasukkan dan menekankan muatan akhlak dan moral;

4

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi;

5

Pelatihan penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis akhlak, moral dan kearifan lokal;

6

Penambahan muatan keagamaan dan moral dalam kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran siswa;

7

Pembinaan kelembagaan dan managemen sekolah dengan penerapan Managemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan Pendidikan Menengah;

8

Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa;

80

9

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;

10

Pelatihan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis akhlak dan moral;

11

Penyelenggaraan akreditasi Sekolah Menengah;

12

Pemetaan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik SMA/SMK

13

Rehab ruang guru;

14

Rehab ruang OSIS, Koperasi, pramuka, PMR dan UKS;

15

Pelengkapan peralatan Lab. IPA;

16

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, IPA, IPS, dan lain-lain);

17

Pembangunan/perbaikan taman, lapangan upacara, fasilitas parkir dan lapangan olah raga;

18

Pembangunan/renovasi ruang ibadah;

19

Pembangunan/renovasi perpustakaan sekolah;

20

Pembangunan/renovasi sarana air bersih dan sanitasi;

21

Pengadaan buku pelajaran dan alat tulis siswa;

22

Pemilihan Guru Berprestasi SD/SMP/SMA/SMK

23

Pembangunan Pusat Sumber Belajar SMA

24

Pembangunan Pusat Sumber Belajar SMK

25

Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) tingkat Prov, Nasional, dan Internasional

26

Festival dan lomba Seni Nasional (FLSN)tingkat Nasional dan provinsi

27

Penyediaan bea siswa berprestasi pendidikan menengah

28

Penyediaan bantuan sertifikasi (kuliah) S-1/D4 guru SMA/SMK

29

Pembinaan administrasi kinerja SMA

30

Pembinaan administrasi kinerja SMK

31

Pendataan Nomor Induk siswa Nasional;

32

Pengadaan komputer untuk kelancaran administrasi

33

Diklat MBS bagi Kepala Sekolah

81

34

Menerapkan pola rekruitmen Kepala Sekolah secara ketat dan objektif berdasarkan kompetensi dan kinerjanya melalui Diklat Calon Kepala Sekolah

35

Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas SMA

36

Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas SMK;

5.1.2.4. Program Pendidikan Luar Biasa Kegiatan Pokok yang direncanakan adalah : 1

Rehabilitasi Ruang Kelas SLB

2

Melengkapi fasilitas bagi penyelenggaraan Sekolah Inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

3

Pengembangan dan pelaksanaan KTSP

4

Pengembangan bahan ajar, model pembelajaran dan sistem penilaian;

5

Bantuan pengadaan koleksi bagi SLB

6

Bantuan pembelian buku ajar standar

7

Bantuan pengembangan pendidikan

8

Bantuan pendampingan akreditasi bagi SLB

9

Pemberian beasiswa bagi siswa SLB berprestasi

perpustakaan

media

dan

penambahan

belajar,

dan

alat

10

Pemilihan guru dan siswa SLB teladan

11

Lomba kreativitas bagi siswa SLB

12

Pelatihan penulisan karya ilmiah (berbasis PTK dan lainlain) bagi guru

13

Lomba penulisan karya ilmiah bagi guru SLB

14

Lomba kreativitas bagi guru SLB

15

Pemilihan guru SLB teladan tingkat Kabupaten, Provinsi Jawa Timur dan pengirimannya dalam lomba tingkat nasional

16

Penyelenggaraan Porseni tingkat SLB se Kabupaten dan se Provinsi Jawa Timur

17

Bantuan untuk sertifikasi (kuliah) dan uji kompetensi pendidik SLB

82

18

Diklat pengembangan konsep dan metodologi pembelajaran terkini berlandaskan transformative learning/evolutionary learning dan paradigma learn-unlearnrelearn

19

Kursus bahasa Inggris bagi guru SLB

20

Peningkatan penerimaan kependidikan

21

Monitoring dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran di SLB

22

Pengadaan kelas akselerasi di SD, SMP dan SMA

23

Pembinaan administrasi kinerja SLB

24

Pemberian BOS (Bantuan Operasional Sekolah) secara selektif berdasar data akurat

25

Diklat MBS bagi Kepala sekolah

26

Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas SLB

insentif

bagi

guru/tenaga

5.1.2.5. Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan Kegiatan pokok yang direncanakan adalah : 1

Peningkatan mutu Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik Luar Sekolah

2

Pelatihan dan retraining penyusunan, pendalaman materi dan pengembangan kurikulum berbasis akhlak dan moral bagi Guru

3

Pelatihan pengembangan soft skills siswa bagi Guru

4

Diklat penataran bahasa dan budaya Using

5

Diklat tenaga perpustakaan dan pengembangan perpustakaan

6

Pelaksanaan sertifikasi Guru

7

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

8

Pelatihan bagi pendidik untuk pengembangan profesi dan standar kompetensi

9

Pembinaan kelompok kerja dan organisasi guru

10

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar

83

kualifikasi 11

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru

12

Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah sebagai Entitas Quality Assurance

13

Remidiasi Kemampuan Mengajar Guru melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), & Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS)

5.1.2.6. Program Pendidikan Non Formal Kegiatan pokok yang direncanakan adalah : 1

Mengaktifkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) secara maksimal untuk mencegah terjadinya Buta Aksara Kembali

2

Bantuan pengadaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan penambahan koleksinya

3

Peningkatan sarana prasarana pendidikan non formal

4

Bantuan dana bagi kelompok belajar.

5

Bantuan block grant TBM, life skill, kesetaraan, dan beasiswa

6

Bantuan pengembangan media belajar, dan alat pendidikan

7

Bantuan pendampingan dalam penyusunan modul tematik dan bahan ajar

8

Diklat pengembangan konsep dan metodologi pembelajaran terkini

9

Pendampingan penyusunan modul kewirausahaan

10

Peningkatan penerimaan insentif bagi tutor

11

Pelaksanaan evaluasi formatif dan tahap akhir

12

Monitoring dan evaluasi serta pendampingan pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran di PLS

13

Fasilitas UNAS kejar paket A, B dan C.

14

Pengawasan PBM non formal.

84

15

Pembinaan pusat pembelajaran kegiatan masyarakat (PKBM).

16

Pembinaan penyelenggaraan kursus-kursus.

17

Penuntasan keaksaraan fungsional

18

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup.

19

Pelaksanaan pendataan informasi pendidikan non formal monitoring, evaluasi dan pelaporan.

20

Bantuan pengadaan buku-buku pelajaran pendidikan non formal.

21

Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan administrasi kinerja PLS

22

Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas PLS.

5.1.2.7. Program pengembangan budaya baca dan perpustakaan Kegiatan pokok yang direncanakan adalah : 1

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan Masyarakat

2

Pengadaan perpustakaan keliling

5.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator Kinerja merupakan pelaksanaan Manajemen Berbasis Kinerja yang saat ini pelaksanaannya sangat diutamakan dalam bidang pemerintahan. Indikator Kinerja berorientasi pada Output, Outcome, anggaran berdasarkan fungsi, efisiensi, efektif

dan

mengukur

sumber

daya

Indikator

Kinerja

Dinas

Pendidikan

sebagaimana dimaksud, tertuang dalam tabel 5.15

85

86

87

BAB VI INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA RPJMD KABUPATEN BANYUWANGI 2010-2015

KABUPATEN BANYUWANGI MATRIK REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH TAHUN 2010-2015 VISI MISI II TUJUAN

: : :

Indikator Tujuan

:

TERWUJUDNYAMASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBERDAYA Mewujudkan Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya Meningkatkan Pelayanan Publik yang berkualitas dan Terjangkau Bagi seluruh Masyarakat

No. 1

Indikator Kinerja

Satuan

Penjelasan/Formulai Penghitungan

Angka Melek Huruf

%

Perbandingan Jumlah penduduk usia diatas 15 tahu) yang melek huruf terhadap penduduk usia 15 tahu keatas dikalikan 100

SASARAN Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak


Penjelasan/Formulasi Penghitungan Perbandingan Jumlah penduduk usia diatas 15 tahu) yang melek huruf terhadap penduduk usia 15 tahu keatas dikalikan 100

1

Angka Melek huruf

2

Angka rata-rata lama sekolah Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan. Angka Melanjutkan(AM) Perbandingan siswa baru kelas 1 SD/MI ke SMP/MTs pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B terhadap jumlah lulusan SD/MI tahun sebelumnya dikalikan 100 .

3

4


Tahun Dasar 2010 99,65

2012

99,82

2013

99,86

2014

99,9

2015

99,94

99,98

TARGET TAHUN

Tahun Dasar 2010 99,65

2011

2015 Penanggung-jawab 99,98 Dinas Pendidikan

2011 99,82

2012 99,86

2013 99,9

2014 99,94

6,7

6,75

7,25

7,35

7,5

7,75 Dinas Pendidikan

99,69

99,70

99,71

99,72

99,73


87,97

88,36

88,74

89,13

89,51


Perbandingan siswa baru kelas 1 pada SMA/SMK/MA/SMLB terhadap jumlah lulusan SMP/MTs/SMPLB tahun sebelumnya dikalikan 100 persen.

Review Rentra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 2010-2015

Page 130

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents