RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Tebo adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Tebo yang tercantum
dalam
Undang-Undang
Nomor
54
Tahun
1999
tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025. Sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Dokumen perencanaan daerah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kewenangannya. Penyusunan RPJPD dilakukan melalui beberapa tahapan serta perumusannya pembangunan
berpedoman daerah
yang
pada
prinsip-prinsip
dilakukan
pemerintah
perencanaan
daerah
bersama
pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing,
mengintegrasikan
rencana
tata
ruang
dengan
rencana
pembangunan daerah serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Tahapan penyusanan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) diawali dengan persiapan penyusunan, rancangan awal,
pelaksanaan
musrenbang,
perumusan
rancangan
akhir
serta
penetapan perda. Capaian keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tebo hingga saat ini, berawal dari hasil rumusan BAB I
1
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
perencanaan pembangunan yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya seperti tertuang dalam pola dasar pembangunan daerah maupun rencana strategis daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukan dalam indikator makro pembangunan seperti IPM, PDRB, LPE, yang mengalami peningkatan serta LPP dan Laju Inflasi yang cenderung mengalami penurunan. Mencermati perkembangan yang terjadi saat ini serta masih banyaknya permasalahan yang dihadapi Kabupaten Tebo, diperlukan upayaupaya terencana, strategis dan berkesinambungan yang dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berdimensi jangka
panjang
dan
berorientasi
pada
perwujudan
kesejahteraan
masyarakat. RPJPD ini selanjutnya dijadikan landasan bagi penyusunan tahapan pembangunan lima tahunan, yaitu periode 2005-2010; 2010-2015; 2015-2020; 2020-2025 serta menjadi arah bagi calon kepala daerah dalam merumuskan visi misi 5 (lima) tahunan. RPJPD yang ditetapkan melalui peraturan daerah mengikat seluruh komponen masyarakat Kabupaten Tebo, baik itu pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat pada umum lainnya. Kedudukan RPJPD yang penting dan strategis, menunjukan bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan bagi penyelenggara pemerintah daerah. Ketiadaan dokumen RPJPD akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap arah dan sasaran pokok pembangunan di masa 20 tahun mendatang, sekaligus sulit untuk menjaga kesinambungan pembangunan dari setiap periode pemerintahan. Substansi RPJPD Kabupaten Tebo memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah 20 tahun ke depan. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang dilaksanakan melalui beberapa misi dan dijabarkan melalui berbagai strategis serta arah kebijakan pembangunan. Perumusan dan penyusunan RPJPD menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis serta topdown dan bottom-up. Pendekatan teknokratis menitikberatkan kepada metoda dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, antara lain digunakan untuk evaluasi kinerja pembangunan daerah periode yang lalu berdasarkan pengelolaan data dan informasi, penelaahan dokumen BAB I
2
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
RTRW, gambaran umum kondisi daerah, perumusan permasalahan pembangunan,
penelahan
RPJPN,
kabupaten/kota
perbatasan,
analisis
RPJMD
Provinsi
serta
RPJPD
isu-isu
strategis
pembangunan,
perumusan visi, misi, dan arah kebijakan, pelaksanaan forum konsultasi publik penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tebo. Forum konsultasi publik merupakan salah satu bentuk partisipatif semua pemangku kepentingan. Perumusan visi, misi dan arah kebijakan merupakan bentuk penjabaran
dari
pendekatan
politik,
yang
diperkuat
melalui
penyelarasan dalam forum musrenbang RPJPD dengan pendekatan topdown dan bottom-up. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) didalamnya diatur perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan pembangunan tahunan. Tindaklanjut berikutnya dari Undang-Udang Nomor 25 tahun 2004 sekaligus mewujudkan kebutuhan bahkan keharusan perencanaan pembangunan tersebut yaitu ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Kedua Undang-undang mengamanatkan agar pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah termasuk menyusun RPJP Daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 dinyatan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2005–2025. Tujuan tersebut adalah untuk: (i) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, (ii) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (iv) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (v) mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Pentingnya perencanaan pembangunan jangka panjang, termasuk oleh Kabupaten Tebo diperkuat oleh perspektif baru dalam memahami makna pembangunan. Perspektif baru memahami pembangunan sebagai suatu yang bersifat multidimensi, multisektor dan multipihak. Prinsip berkelanjutan harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan dan BAB I
3
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
pelaksanaan pembangunan. Prinsip berkelanjutan bermakna pada upaya untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan lintas generasi, yaitu generasi kini dan masa datang. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan jangka panjang juga bersifat multidimensi dalam ruang dan waktu. Atas pemikiran yang telah dikemukakan tersebut, keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2005-2025 diharapkan menjadi sarana tercapainya tujuan-tujuan pembangunan secara komprehensif. Dokumen
RPJPD
Kabupaten
Tebo
2005-2025
dapat
membantu terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi. Hal ini sejalan dengan semangat "seentak galah serengkuh dayung" yang menjadi identitas dan jati diri masyarakat Kabupaten Tebo. RPJP merefleksikan semangat "seentak galah serengkuh dayung" dalam
perannya
menciptakan
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RPJPD nantinya juga bersifat mengikat melalui pengesahannya sebagai Peraturan daerah. RPJPD memfasilitasi bagi tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Secara sistem pemerintahan, penyusunan RPJPD berada dalam kerangka penyusunan dan penguatan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu. Keterpaduan perencanaan ini meliputi antar tingkat pemerintahan, dunia usaha, masyarakat serta segenap pelaku pembangunan. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang ditunjukkan oleh Gambar 1.1
BAB I
4
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
Gambar 1.1 Posisi RPJPD dalam Alur Perencanaan Pembangunan Menurut UU No. 25 Tahun 2004
Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJPD Kabupaten Tebo tidak sebatas berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Tebo. Lebih daripada itu, RPJPD Kabupaten Tebo turut andil bagi pencapaian cita-cita pembangunan Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Jambi 20052025 dan cita-cita pembangunan nasional seperti tertuang dalam RPJP Nasional 2005-2025. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 menjelaskan mengenai kedudukan RPJP Nasional, dinyatakan bahwa RPJP nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia
Tahun
1945
alinea
keempat,
yaitu
terciptanya
masyarakat yang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta berkeadilan. Bersamaan dengan itu, RPJP Provinsi Jambi telah menyatakan citacita pembangunan daerah yang esensinya sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional. Cita-cita pembangunan ekonomi masyarakat Jambi tertuang dalam seloko : “Laut sakti rantau batuah, aeknya bening ikannyo jinak, rumput panjang kerbaunya gemuk, bungin dipulau menjadi emas, batu gunung menjadi intan, lalang di tanah babuah padi, cekur di tanam kuning isinyo, kayu di rimbo babungo perak, tanaman di perela babungo suaso. Bumi senang padi menjadi, negeri aman kampungnyo ramai, pintak dapat BAB I
5
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
kendak boleh, pinto belaku, balak jauh penyakit pun lepeh”. Cita-cita pembangunan ekonomi tersebut diiringi dengan cita-cita pembangunan sosial dan kelembagaan bak seloko : “berkat kito tudung menudung bak daun sirih, taup menaup bak benak ketam, jahit menjahit bak daun petai. Betemu empang unak samo-samo di reteh, berjumpo empang batang samosamo di kabung. Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabbullah”. Atas dasar pemikiran, pemahaman, pemaknaan, tanggungjawab dan peran yang ingin dikontribusikan bagi pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tebo menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo 2005-2025.
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan Landasan idiil RPJPD Kabupaten Tebo adalah Pancasila dan
landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah Kabupaten Tebo, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
BAB I
6
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan,
dan
Pertanggungjawaban
Keuangan
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 5. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Pembangunan
Nomor Jangka
17
Tahun
Panjang
2007
Nasional
tentang Tahun
Rencana 2005–2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
BAB I
7
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang BAB I
8
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jambi
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6); 1.3.
Hubungan Antar Dokumen RPJP dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya. RPJPD Kabupaten Tebo disusun dengan mengacu pada RPJPN
Nasional dan RPJPD Provinsi Jambi. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi arah dan kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Kabupaten Tebo. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Jambi dan Nasional. 1.4.
Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun
2005–2025 dengan memperhatikan sistematika RPJP Nasional, RPJP Provinsi Jambi dan mempertimbangkan PP Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, akan disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I
: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya. 1.4. Sistematika Penulisan 1.5. Maksud dan Tujuan
Bab II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.2 Aspek kesejahteraan Masyarakat 2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
BAB I
9
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
Bab III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 3.2. Isu Strategis
Bab IV : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2005-2025 4.1. Visi Pembangunan 4.2. Misi Pembangunan
Bab V :
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2005 – 2025 5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Untuk Masing-Masing Misi. 5.2. Tahapan dan Prioritas
Bab VI :
1.5.
KAIDAH PELAKSANAAN
Maksud Dan Tujuan
1.5.1 Maksud Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Penetapan RPJPD Kabupaten Tebo dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pada tingkat nasional, provinsi, dan khususnya di Kabupaten
Tebo (pemerintah pada berbagai
tingkatan baik pusat, provinsi dan Kabupaten Tebo, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Tebo sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. 1.5.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD) Kabupaten Tebo adalah menyediakan dokumen perencanaan BAB I
10
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah dalam waktu duapuluh tahun. Dokumen RPJPD Kabupaten Tebo ini bertujuan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan para pelaku pembangunan berdasarkan arah kebijakan dan strategi serta prioritas sehingga dapat dicapai standar kinerja yang telah disepakati bersama. Adanya RPJPD Kabupaten Tebo bertujuan pula untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Dokumen RPJPD akan memberikan arah kebijakan untuk bersikap dan bertindak bagi kebaikan bersama dengan mengedepankan kepentingan publik guna mendorong dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan penganggaran serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, dokumen ini harus menjadi rujukan dalam setiap perumusan kebijakan jangka menengah dengan pilihan kegiatan serta alokasi dana yang tersedia.
BAB I
11