LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
BAB I PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG Terlaksanaanya good govermance merupakan prasyarat bagi
setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan
legitimate
sehingga
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan),
sedangkan
praktek
terbaiknya
disebut
“good
governance“ (kepemerintahan yang baik). Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
dan
nyata
sehingga
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, I-1 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep
dasar
akuntabilitas
didasarkan
pada
klasifikasi
responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masingmasing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan
kegiatan
yang
tidak
terkendali
(uncontrollable
activities).
Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan
kewajiban
instansi
pemerintah
untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Apartur Sipil Negara dijelaskan perjanjian
kinerja,
pemberian
tunjangan,
bahwa sebagai dasar dan
pengembangan I-2
BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
kompetensi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diamanatkan Bagian Keenam Pelaporan Kinerja pada pasal
20
berbunyi
Bupati/Walikota
Laporan
Kinerja
tahunan
pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri
Perencanaan
Perencanaan
Pembangunan
Pembangunan
Nasional,
Nasional/Kepala Menteri
Badan
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan
kinerja
merupakan
bentuk
akuntabilitas
dari
pelaksanaan tugas dang fungsi yang dipercayakan kepada setiap pemerintah
atas
penggunaan
anggaran
dan
diperlukan
dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan
(disclosure)
secara
memadai
hasil
analisis
terhadap pengukuran kinerja. Seiring dengan laporan kinerja, tujuan pelaporan kinerja dalam memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan
bagi
instansi
pemerintah
untuk
meningkatkan kinerjanya. Dengan
adanya
regulasi
dari
Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kami sudah mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah legal dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018, dengan sajian uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi dan analisis untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. I-3 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Pemerintah Kabupaten Probolinggo berkomitmen pada targettarget dalam indikator yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati sehingga dapat hasil pengukuran yang optimal sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam periode 2013-2018 nantinya. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan
dicapai
dalam
kurun
waktu
lima
tahun
kedepan
dalam
memberikan arahan terhadap isu strategis yang telah ditetapkan arah dan kebijakan Kabupaten Probolinggo sebagai berikut : MISI I : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan 1. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan.
1. Meningkatnya perekonomian daerah yang didukung oleh sumber daya manusia dan alam yang berorientasi pada kepentingan masyarakat
1. Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Sektor/Sub sektor dalam PDRB, pemantapan ketahanan pangan, dan peningkatan kemandirian usaha koperasi dan UMKM melalui pengembanga n komoditas unggulan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Stabilisasi pertumbuhan ekonomi sektor pertanian Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian Peningkatan Pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor listrik, gas dan air bersih Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor bangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor hotel dan restoran Peningkatan pertumbuhan
I-4 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur MISI I : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
9.
10.
11.
2. Meningkat dan meratanya pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan daya saing daerah
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
1.
2.
Peningkatan iklim investasi dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan serta berwawasan mitigasi bencana alam
1.
2.
3. 1.
2.
3.
ekonomi sektor pengangkutan dan komunikasi Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor jasajasa Peningkatan koordinasi dlm pemantapan ketahanan pangan Peningkatan kemandirian usaha koperasi Percepatan pemberdayaan UMKM melalui pengembangan ekonomi lokal partisipatif sesuai komoditas unggulan masing-masing wilayah Peningkatan pelayanan prima di bidang perijinan penanaman modal dan investasi Peningkatan pelayanan prima di bidang administrasi kependudukan Peningkatan pelayanan prima di bidang pertanahan Percepatan pembangunan infrastruktur kebinamargaan Peningkatan pembangunan infrastruktur sumber daya air Peningkatan pembangunan sarana/prasarana kawasan permukiman
I-5 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur MISI I : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
3. Meningkatkan Pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan
4. Peningkatan pembangunan sarana/prasarana transportasi/perhubu ngan 1. Peningkatan penataan ruang daerah 2. Peningkatan koordinasi pengelolaan LH secara berkelanjutan 3. Peningkatan koordinasi mitigasi dan adaptasi penanggulangan bencana alam
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
MISI II : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
1. Meningkatnya kualitas pendidikan,
2. Meningkatnya kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat.
Percepatan peningkatan kualitas pembangunan manusia, pengurangan kemiskinan dan pengangguran
1. Percepatan peningkatan derajat pendidikan masyarakat 2. Peningkatan mutu dan aksesibilitas sarana pendidikan 1. Percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat 2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan KB dan KS 3. Peningkatan koordinasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Peningkatan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
I-6
BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur MISI II : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Meningkatkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan dan permukiman. 1. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan pembangunan daerah
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas publik
5. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat 6. Peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan perluasan lapangan kerja 1. Percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan Peningkatan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan kepegawaian yang inovatif, partisipatif, transparan dan akuntabel
1. Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan yang inovatif, partisipatif, transparan dan akuntabel 2. Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang partisipatif. transparan dan akuntabel 3. Peningkatan pelayanan fungsi legislasi daerah yang partisipatif. transparan dan akuntabel 1. Peningkatan penyelenggaraan administrasi dan tata laksana pemerintahan yang transparan dan akuntabel 2. Peningkatan koordinasi penganggaran, pengelolaan keuangan, dan asset daerah yang
I-7 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur MISI II : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
3.
4.
5.
6.
7.
Berdasarkan
tabel
di
atas,
strategi
dan
transparan dan akuntabel Peningkatan koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel Peningkatan koordinasi penguatan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM aparatur Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan arsip daerah Peningkatan koordinasi pemantapan trantibmas dan stabilitas kesbangpol linmas Peningkatan peran dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan dan Kelurahan
arah
kebijakan
merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan
strategik
tidak
saja
mengagendakan
aktivitas
pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan I-8 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan komprehensif dalam suatu kerangka Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan siklus tersebut, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diawali dengan penyusunan Rencana Stratejik yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran. Secara selaras
dan
Kabupaten
berkesinambungan,
menetapkan
program
setiap dan
tahunnya, kegiatan
Pemerintah
dalam
rangka
pencapaian Rencana Stratejik yang telah didefinisikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo merupakan sebuah bentuk laporan kinerja yang dibuat setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan, yang sekaligus juga menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan seluruh perencanaan program/kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten. Sebagai media komunikasi atas kinerja yang telah dilaksanakan kepada para stakeholder (Presiden, DPRD dan masyarakat umum), maka penyusunan LKj IP Kabupaten Probolinggo ini memiliki 2 (dua) dimensi fungsi, yaitu: a. Aspek Akuntabilitas Kinerja (Dimensi eksternal); hal ini bermakna bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Probolinggo kepada seluruh pihak eksternal (stakeholder) atas capaian kinerja selama periode tahun 2015. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan telah I-9 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
dicapai dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran selama periode pelaporan. b. Aspek Manajemen Kinerja (Dimensi Internal); hal ini bermakna bahwa
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Kabupaten
Probolinggo merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja bagi segenap aparatur Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai landasan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Esensi yang termaktub dalam hal ini adalah untuik setiap kekurangan atau celah dalam pelaksanaan kinerja akan ditemukan strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan patokan pembelajaran saat pelaksanaan program dan kegiatan pada periode anggaran berikutnya. c. Aspek Akhir Masa Jabatan; hal ini bermakna bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan Akhir Masa Jabatan Bupati Probolinggo (AMJ) Tahun 2013-2018, merupakan suatu landasan kami untuk lebih giat dan berinovasi segala bidang untuk menunjang pelayanan terhadap masyarakat khususnya di Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Esensi kinerja pada masamasa dulu akan memberikan suatu pegangan untuk membenahi mana kala ketidak sesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2015 ini bertujuan untuk : 1. Memperoleh informasi mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo selama satu tahun anggaran 2015. 2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan masukan dalam rangka perbaikan kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo di masa yang akan datang.
I-10 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
3. Mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan dan terpercaya yang pelaksanaannya menitikberatkan pada keterpenuhan aspek efisiensi dalam pelaksanaan suatu kegiatan organisasi pemerintah yang juga berkait dengan upaya penggunaan sumberdaya masyarakat secara bijaksana. 1.3 DASAR HUKUM Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan LAKIP adalah: 1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme; 3. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013–2018;
I-11 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
1.4
GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
1.4.1 Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Timur, berada pada posisi 7°40’ s/d 8°10’ Lintang Selatan dan 111°50’ s/d 113°30’ Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.696,16 km², termasuk didalamnya kawasan Pulau Giliketapang dengan luas wilayah 0,6 km². Kabupaten Probolinggo terletak di lereng gunung-gunung yang membujur dari Barat ke Timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung Lamongan dan Gunung Argopuro. Wilayah kabupaten Probolinggo terletak pada ketinggian 0 - 2500 m diatas permukaan laut, tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan. Pada ketinggian 750 - 2500 m diatas permukaan laut, cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran dan pada ketinggian 150 - 750 m diatas permukaan laut, yang membujur dari Barat ke Timur di bagian Selatan yang berada di kaki gunung Argopuro, sangat cocok untuk tanaman kopi, buah-buahan seperti, durian, alpukat dan buah lainnya, contoh di kecamatan Tiris dan Kecamatan Krucil. 1.4.2. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah Luas wilayah kabupaten probolinggo lebih kurang 1.696,16 km², terdiri atas: a). b). c). d). e). f). g).
Pemukiman Persawahan Tegal Perkebunan Hutan Tambak/Kolam Lain-lain
: : : : : : :
147,74 km² 373,13 km² 513,80 km² 32,81km² 426,46 km² 13,99 km² 188,23 km²
Sementara Luas wilayah kabupaten probolinggo ditinjau dari luas 24 kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.1. sebagai berikut : I-12 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Probolinggo Per Kecamatan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Kecamatan Luas (Ha) Sukapura 10.208,53 Sumber 14.188,13 Kuripan 6.674,76 Bantaran 4.212,83 Leces 3.680,97 Tegalsiwalan 4.173,56 Banyuanyar 4.569,63 Tiris 16.566,69 Krucil 20.252,66 Gading 14.684,64 Pakuniran 11.385,00 Kota Anyar 4.258,00 Paiton 5.327,94 Besuk 3.503,63 Krasakan 3.779,75 Krejengan 3.442,84 Pajarakan 2.134,35 Maron 5.139,27 Gending 3,.61,48 Dringu 3.113,54 Wonomerto 4.566,84 Lumbang 9.271,00 Tongas 7.795,20 Sumber Asih 3.025,41 Jumlah 169.616.65 Sumber : Kabupaten Probolinggo Dalam Angka
Prosentase (%) 6,02 8,36 3,94 2,48 2,17 2,46 2,69 9,77 11,94 8,66 6,71 2,51 3,14 2,06 2,23 2,03 1,26 3,03 2,16 1,84 2,69 5,46 4,61 1,78 100%
Letak geografis daerah berbatasan dengan : -
Utara
:
Selat Madura
-
Timur
:
Kabupaten Situbondo
-
Barat
:
Kabupaten Pasuruan
-
Selatan
:
Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember
Sedangkan di sebelah Utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu Kota Probolinggo. 1.4.3. Topografi Secara topografis, Kabupaten Probolinggo mempunyai ciri fisik yang menggambarkan kondisi geografis, yaitu terdiri dari dataran rendah pada bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang berbeda. I-13 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Sedangkan bentuk permukaan daratan di Kabupaten Probolinggo di klasifikasikan atas 3 (tiga) jenis, yaitu : a) Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 – 100 m diatas permukaan laut. Daerah ini membentang di sepanjang pantai utara mulai dari Barat ke Timur kemudian membujur ke Selatan b) Daerah perbukitan dengan ketinggian 100 – 1.000 m diatas permukaan laut. Daerah ini terletak di wilayah bagian Tengah sepanjang Pegunungan Tengger serta pada bagian selatan sisi Timur sekitar Gunung Lamongan c) Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 m dari permukaan laut. Daerah ini terletak di sebelah Barat Daya yaitu sekitar Pegunungan Tengger dan sebelah Tenggara yaitu di sekitar Gunung Argopuro. 1.4.4. Hidrologi Terdapat 25 sungai yang mengalir dan mengairi wilayah Kabupaten Probolinggo. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 km, sedangkan sungai terpendek adalah Afour Bujel dengan panjang hanya 2 km saja. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim yang berlangsung tiap tahun. Pada saat musim kemarau, sebagian besar sungai yang mengalir mengalami kekeringan kecuali sungai-sungai besar (yaitu sungaisungai utama) yang masih tergenang terus sepanjang tahun. Tabel 1.2 Sungai di Kabupaten Probolinggo No. 1 2 3 4 5
Nama Sungai K. K. K. K. K.
Rondoningo Pandan Laras Kertosono Kandang Jati Besuk
Panjang (Km) 95,20 43,50 39,70 8,00 13,20
Lebar
Debit Air
(M) 26,00 26,00 25,00 8,00 8,00
(Minimum) ± 200 ± 1.300 ± 100 ± 100 ± 100-200
Baku Lahan (Ha) 3.36 2.85 570.00 507.00 173.00
I-14 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Nama Sungai
Panjang
K. Pancarlagas K. Legundi K. Paiton K. Kresek K. Taman K. Curah Manjangan K. Klumprit K. Lumbang/Bayeman K. Blibis K. Blabo K. Besi K. Patalan K. Kedung Galeng K. Banyubiru K. Gending K. Klaseman K. Pekalen Afour Bujel K. Lawean
(Km) 85,70 12,50 18,00 24,50 24,10 5,00 12,50 17,50 20,00 10,00 15,50 22,50 38,00 11,00 20,00 11,00 35,10 2,00 16,70
Lebar
Debit Air
(M) 50,00 6,00 20,00 25,00 12,00 9,00 12,00 13,00 15,00 10,00 15,00 18,00 35,00 18,00 20,00 15,00 35,00 5,00 25,00
(Minimum) ± 200 ± 100 ± 100 ± 5-10 ± 50 ± 50 ± 75 ± 50 ± 5-10 ± 50 ± 100 ± 300 ± 300 ± 100-200 ± 3.300 ± 200
Sumber : Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Keterangan : -) Tidak ada data
Selain
sungai
di
Kabupaten
Probolinggo
Baku Lahan (Ha) 3.30 454.00 786.00 240.00 34.00 53.00 125.00 213.00 183.00 72.00 564.00 697.00 6.98 369.00
juga
terdapat
danau/ranu yaitu Ranu Segaran, Ranu Agung, Ranu Segaran Duwas dan Ranu Gedong yang belum didayagunakan sebagaimana mestinya. Lokasi semua danau tersebut berada di Kecamatan Tiris, sedang lokasi desanya dapat dilihat pada Tabel. 1.3., berikut : Tabel. 1.3 Danau atau Ranu di Kabupaten Probolinggo No
Nama Danau
1. 2.
Luas (Ha) 30.000 20.813
Lokasi
Ranu Segaran* Desa Segaran, Kecamatan Tiris Ranu Agung* Desa Ranuagung, Kecamatan Tiris Segaran Agung 3. Ranu Segaran 23.000 Desa Tlogoargo, Kecamatan Tiris Duwas* 4. Ranu Merah* 18.000 Desa Andungsari 5. Ranu Gedang* 10.000 Desa Andung Sari, Kecamatan Tiris Ranu Citakan* Desa Andung Sari, Kecamatan Tiris Ranu Kembar* Desa Andung Sari, Kecamatan Tiris Ranu Bintaro* Desa Andung Sari, Kecamatan Tiris 6. Danau Ronggojalu 2.5 Kecamatan Tegalsiwalan Sumber : Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Keterangan : -) Tidak ada data
I-15 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Selain itu tercatat pula sumur yang umumnya berupa sumur gali dan beberapa sumur bor. Kedalaman dari sumur-sumur gali berkisar 3 - 30 m. Kedalaman ini berarti air tanah dangkal sampai sedang dan sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim, sedangkan kedalaman sumur bor yang merupakan air tanah dalam berkisar 40-200 m. Sumur bor yang sudah ada mempunyai debit yang cukup besar, sebagian untuk kebutuhan air minum dan sebagian besar lainnya diperuntukkan irigasi, hal ini mengingat pada saat musim kemarau sebagian besar daerah mengalami kekeringan. Ditinjau dari sisi kedalaman air tanah, 62,56 % dari luas wilayah Kabupaten Probolinggo memiliki kedalaman > 90 m; seluas 11,17 % kedalaman air tanahnya antara 60 – 90 m; dan selebihnya 26,27 % mempunyai kedalaman air tanah < 60 m. 1.4.5. Klimatologi Seperti juga daerah tropis lainnya, iklim yang ada berupa iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada umumnya musim kemarau jatuh pada bulan April hingga bulan Oktober, sedangkan musim hujan terjadi antara bulan Oktober hingga bulan April. Curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada
bulan Desember
sampai dengan Maret. Curah hujan selama tahun 2007 berkisar antara 800–1.500 mm untuk dataran rendah, dan berkisar 1.500–2.850 mm untuk dataran tinggi dengan rata-rata intensitas hujan
sebesar
22,226 mm/hari. Jumlah curah hujan rata-rata dalam setahun di Kabupaten Probolinggo sebesar 1.713 mm/tahun dengan hari hujan rata-rata
75.41 hari. Suhu udara beragam rata-rata antara 27C
hingga 32C pada bagian Utara, sedangkan di wilayah pegunungan Argopuro dan Tengger, yaitu di Kecamatan Tiris, Krucil, Sumber dan Sukapura suhu udaranya berkisar antara 5C hingga 15C.
I-16 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
1.4.6. Jenis Tanah Jenis
tanah
penting
untuk
diketahui
terutama
usaha
pengembangan budidaya pertanian. Dilihat dari tekstur tanahnya, maka jenis tanah yang mendominasi adalah tanah latosol yang berasal dari tanaman perkebunan, sawah dan hutan tropika. Jenis tanah lainnya adalah alluvial, regosol, andosol, mediteran dan gromossol. 1.4.7. Luas dan Sebaran Kawasan Budidaya Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Klasifikasi
kawasan
budidaya
meliputi
kawasan
perkotaan
dan
kawasan pedesaan, dengan berbagai jenis peruntukan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.4 Luas Peruntukan Kawasan Budidaya (Ha) No
Peruntukan
Luas
Prosen
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Hutan Tegal Sawah Perkampungan/Permukiman Perkebunan Swasta/Rakyat Tanah Rusak/Padang Rumput Tambak Kebun Campur Industri Hutan Rakyat Danau/Rawa Lain-lain
55.796,68 52.801,95 38.509,00 12.904,04 2.009,30 2.413,96 1.320,06 1.186,57 866,56 625,32 138,00 1.045,36
32,89 31,13 22,70 7,60 1,18 1,42 0,77 0,69 0,51 0,37 0,08 0,66
Jumlah 169.616,80 100 Sumber :Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo
Dari tabel diatas terlihat bahwa peruntukan lahan di Kabupaten Probolinggo didominasi oleh hutan (32,89 %), tegalan (31,13 %), serta persawahan (22,70 %). Sedangkan lahan permukiman yang merupakan kawasan terbangunnya hanya meliputi 7,60 % dari seluruh luas lahan.
I-17 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
1.4.8. Kawasan Lindung Yang dimaksud dengan kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah
serta
budaya
bangsa
guna
kepentingan
pembangunan
berkelanjutan. Salah
satu
kawasan
lindung
yang
perlu
terus
menerus
dimantapkan adalah kawasan suaka alam. Kawasan ini di Kabupaten Probolinggo telah ditetapkan sesuai dengan arahan RTRW Propinsi Jawa Timur. Pada dasarnya pemantapan kawasan ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan melindungi biota, ekosistem, ilmu pengetahuan
dan
pembangunan
pada
umumnya.
Perlindungan
kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa. Kawasan suaka alam selain untuk mempertahankan kelestarian alam itu sendiri, juga berperan dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan kegiatan wisata. Pemanfaatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan wisata tetap harus berdasarkan pada konsepsi menjaga kawasan suaka alam itu sendiri, termasuk dalam kawasan suaka alam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jenis kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo yang akan dikembangkan dalam 5 tahun kedepan antara lain kawasan suaka alam, hutan lindung, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Luas rencana kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.5 Rencana Kawasan Lindung Tahun 2015 (Dlm Ha) No 1. 2. 3. 4.
Jenis Kawasan Kawasan Suaka Alam Hutan Lindung Sempadan Sungai Sempadan Pantai
Luas Kawasan 5.859,50 25.998,53 3.585,00 625,00
Prosen 16,25 72,08 9,94 1,73
Jumlah
36.068,03
100
Sumber : Hasil Rencana RTRW
I-18 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
1.4.9. Kawasan Rawan Bencana Penetapan kawasan ini bertujuan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia meliputi kawasan gerakan tanah, rawan letusan gunung berapi, rawan gempa bumi, dan rawan angin topan. Wilayah rawan bencana alam dan wilayah kritis merupakan wilayah yang sering dan atau mempunyai potensi bencana alam, seperti letusan gunung berapi, Angin Gending, banjir dan kebakaran yang disebabkan oleh alam. Beberapa wilayah rawan berancana di Kabupaten
Probolinggo
dapat
diidentifikasi
diantaranya,
sebagai
berikut: a. Letusan Gunung Berapi Gunung Bromo merupakan gunung berapi yang masih aktif mempunyai potensi disamping sebagai obyek wisata, juga dapat menimbulkan bencana letusan gunung berapi. Wilayah-wilayah yang masih berada dalam jangkauan letusan gunung berapi seperti Kecamatan Sukapura dan Kecamatan Sumber perlu mewaspadai aktifitas yang terjadi di kawah Gunung Bromo. Kabupaten Probolinggo memiliki 2 buah gunung berapi yang berpotensi menimbulkan bencana yaitu Gunung Bromo dan Gunung Lamongan. Gunung Bromo merupakan gunung api yang sering meletus lemah, berupa letusan freatik atau magmatik tipe Stromboli. Material yang diletuskan berupa batu (pijar) dan hembusan gas beracun hanya terbatas disekeliling kawah atau dasar kaldera Lautan Pasir. Ancaman hujan abu lebat tidak lebih dari jarak 6 Km dari kawah Gunung Bromo. b. Gerakan Tanah (Longsor) Kawasan rawan bencana di Kabupaten Probolinggo berupa tanah longsor yang terdapat di berbagai kecamatan. Wilayah yang peka terhadap bahaya ini adalah wilayah yang memiliki tingkat erosi I-19 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
tinggi, kawasan pantai dan tanah-tanah gundul di kawasan hutan lindung, serta kawasan yang mempunyai kelerengan tanah lebih dari 40 %. Berdasarkan Studi identifikasi kawasan rawan bencana Kab. Probolinggo tahun
2007, kawasan dengan tipologi gerakan
tanah tertinggi adalah Kecamatan Gading, Krucil, Lumbang, Pakuniran, Sukapura, Sumber, Kota Anyar dan Tiris. c. Banjir Kawasan-kawasan yang berada di sepanjang daerah aliran sungai perlu mewaspadai kemungkinan terjadinya banjir. Demikian pula perluasan kawasan permukiman di perkotaan akan mengurangi luas wilayah resapan air, sehingga tanpa sistem drainase yang baik akan dapat menimbulkan banjir. Wilayah yang potensial terhadap bahaya banjir adalah Perkotaan Gending, Dringu, Kraksaan, Tongas, Sumberasih, Krejengan dan Kotaanyar. d. Daerah Rawan Abrasi Pantai Kabupaten Probolinggo memimiliki panjang kawasan pesisir sekitar 71,893 Km dan seperti kabupaten lain di Indonesia juga memiliki masalah dengan ekosistem pantainya terutama dengan masalah abrasi pantai. Ada banyak faktor yang mengakibatkan sebuah pantai mengalami abrasi, dari sekian faktor yang mempengaruhi ada satu faktor yang sangat domininan yaitu ketahanan pantai itu sendiri dalam menghadapi gelombang air laut. Ketahanan pantai akan tercipta dengan sendirinya jika ekosistem di kawasan tersebut masih terjaga, salah
satu
ekosistem
pantai
yang
berperan
penting
dalam
menciptakan ketahan pantai adalah keberadaaan dari hutan mangrove atau rawa di wilayah pantai tersebut. Dari beberapa hal di atas maka, deliniasi kawasan rawan abrasi pantai dicari dengan menganalisa kawasan pantai yang tidak mempunyai vegetasi rawa atau mangrove di pesisirnya. Dari hasil analisa spasial pada peta tata guna lahan didapat distribusi kawasan
rawan
abrasi
pantai
meliputi
Kecamatan-kecamatan I-20
BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Tongas, Sumberasih, Dringu, Kraksaan, Gending, Pajarakan dan Paiton. Tabel 1.6 Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah No. 1 2 3 4
Kemiringan Luas Kawasan (Ha) Prosen 0-2% 48.070,55 28,34 2 – 15 % 41.721,36 24,59 15 – 40 % 20.968,52 12,36 > 40 % 58.856,22 34,69 Jumlah 169.616,65 100 Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo
Dari tabel diatas terlihat bahwa daerah yang memiliki tingkat kemiringan tanah lebih dari 40 % cukup tinggi, yaitu seluas 58.856,22 Ha (34,69 %) dari seluruh luas daerah Kabupaten Probolinggo. Diantara luas daerah yang memiliki kemiringan tanah > 40 % tersebut, yang terluas adalah di Kecamatan Sumber yaitu seluas 11.979,66 Ha (20,35 %) dan Kecamatan Krucil seluas 11.889,96 Ha (20,20 %). 1.4.10. Kondisi Demografi Daerah Adapun pembagian wilayah administratif, secara yuridis formal dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, yang terdiri dari 24 wilayah Kecamatan, 330 Desa dan 5 Kelurahan, 1.581 Rukun Warga (RW) dan 6050 Rukun Tetangga (RT). Jumlah
penduduk
Kabupaten
Probolinggo
Tahun
2015,
menurut hasil estimasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo tercatat sebanyak 1.132.690
jiwa, terdiri dari 552.389 jiwa laki-laki
dan 580.301 jiwa perempuan, dengan tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Probolinggo secara rata-rata terhitung sebesar 0,84 % per tahun.
I-21 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
No.
Tabel 1.7 PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN PROBOLINGGO
URAIAN
Ket
2010
2011
2012
2013
2015 *)
1.
- Laki – laki
Jiwa
534.986
537.996
540.789
589.556
552.389
2.
- Perempuan
Jiwa
561.258
564.416
567.347
602.228
580.301
Jumlah Penduduk
Jiwa
1.096.244
1.102.412
1.108.136
1.191.784
1.132.690
Sumber : B P S Kabupaten Probolinggo Ket : *) Angka Estimasi
Sebagian besar penduduk di Kabupaten Probolinggo terdiri dari suku Madura dan Jawa yang terkenal ulet dalam berusaha, terbuka, kekeluargaan dan taat beribadah, yang mayoritas beragama Islam dan didukung oleh adanya keberadaan Pondok Pesantren yang tersebar di beberapa Kecamatan. Sedangkan di Kecamatan Sukapura dan Sumber terdapat kelompok penduduk yaitu suku Tengger dengan sebagian besar penduduknya beragama Hindu. Berdasarkan karakteristik daerah ± 70 % mata pencaharian penduduk bekerja di bidang pertanian, sedangkan untuk daerah pantai seperti di Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Dari perkembangan penyerapan tenaga kerja di bidang pertanian tersebut semakin lama peranannya cenderung menurun dan tergeser oleh sektor non pertanian seperti industri, perdagangan dan jasa yang cenderung meningkat. Berdasarkan karakteristik daerah + 60 % mata pencaharian penduduk bekerja di sektor pertanian, sedangkan untuk daerah pantai seperti di Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan daerah pegunungan memungkinkan untuk pengembangan tenaga kerja pada sektor perkebunan dengan berbagai komoditinya. Dari perkembangan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tersebut, semakin lama peranannya cenderung I-22 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
menurun dan tergeser oleh sektor non pertanian seperti industri, perdagangan dan jasa yang cenderung meningkat. Adapun prosentase mata pencaharian penduduk Kabupaten Probolinggo, adalah Petani 46,2%;
Buruh
tani
37%;
Nelayan
0,8%;
Petani
tambak2%;
Pedagang/Pengusaha 6,5%; Buruh Industri/Bangunan/Pertambangan 2,7%; PNS/ABRI 2,2%; Pengrajin 0,4%; Pensiun 0,6% dan Lin-Lain 1,6%.
Gambar 1.1 Grafik Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Probolinggo
1.4.11. Kondisi Perekonomian Daerah Untuk menjelaskan bagaimana gambaran perekonomian di Kabupaten Probolinggo pada kurun waktu dua tahun terakhir, maka dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Inflasi di Kabupaten Probolinggo dengan Propinsi Jawa Timur. Secara umum pencapaian pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Probolinggo, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat luas menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini antara lain tercermin dari besarnya I-23 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
kontribusi sektor pembangunan dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun Income Per Kapita. Pertumbuhan ekonomi
pada
dasarnya
merupakan
gambaran
dari
aktifitas
perekonomian masyarakat di daerah yang juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. a. Pertumbuhan PDRB Kondisi
ekonomi
Kabupaten
Probolinggo
tahun
2015
dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, antara lain angka inflasi, melemahnya nilai tukar rupiah dan gejolak harga minyak mentah dunia. Kondisi ini sudah barang tentu akan sangat mempengaruhi perekonomian regional Jawa Timur, termasuk Probolinggo. Walaupun kondisi
makro
pertumbuhan
sangat ekonomi
menentukan, Kabupaten
namun
demikian
Probolinggo
secara
tingkat umum
ditentukan oleh faktor-faktor lokal seperti sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, permodalan dan kewirausahaan. Kondisi
ekonomi
makro
Kabupaten
Probolinggo
dapat
diringkas sebagai berikut : 1. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 dengan angka sementara BPS Kabupaten Probolinggo sebesar 6,38%, menurun dibanding Tahun 2013 sebesar
6,58%.
Sedangkan tingkat inflasi dengan
angka sementara BPS Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2015 sebesar 6,99%,
meningkat dibanding inflasi pada tahun 2013
sebesar 6,28 % yang dihitung dari tingkat inflasi Kota Probolinggo.. Hal tersebut tercermin dari tabel pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan berikut ini :
I-24 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Tabel 1.8 PERTUMBUHAN EKONOMI (ADHK) DI KABUPATEN PROBOLINGGO No.
URAIAN
Ket
2010
2011
2012 *)
2013 **)
2015 ***)
1.
Pertumbuhan Ekonomi (ADHK) Tahun 2000
Prosen
6.19
6.23
6,55
6,58
6,38
1.1
Pertanian
Prosen
3.21
2.22
2,51
2,49
3,34
1.2
Pertambangan dan Penggalian
Prosen
5.76
2.03
3,20
3,85
4,34
1.3
Industri Pengolahan
Prosen
4.65
6.41
7,06
6,97
6,11
1.4
Listrik, Gas dan Air Bersih
Prosen
6.08
6.21
6,23
6,23
7,56
1.5
Bangunan
Prosen
4.42
6.99
8,02
10,22
9,61
1.6
Perdagangan, Hotel dan Restoran
Prosen
10.30
10.04
10,30
9,66
8,56
1.7
Pengangkutan dan Komunikasi
Prosen
11.38
12.78
10,97
11,49
9,26
1.8
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
Prosen
7.17
8.76
8,94
8,70
8,65
1.9
Jasa – jasa
Prosen
7.12
5.57
5,73
6,26
7,01
2.
Inflasi
Prosen
6.30
5.93
5,63
6,28
6,99
Sumber : B P S Kabupaten Probolinggo
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami kenaikan. Dengan menggunakan angka sementara, PDRB ADHB
Tahun 2015 sebesar Rp. 24.320.799.440.000,-,
meningkat 13,82% dibanding PDRB ADHB Tahun 2013 sebesar Rp 21.368.677.960.000,-. Sementara pada Tahun 2015 PDRB ADHK sebesar Rp. 8.664.454.240.000,- . Sedangkan Tahun 2013 PDRB ADHK sebesar Rp. 8.144.551.390.000,- atau meningkat sebesar 6,38%. Kenaikan PDRB ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi Kabupaten Probolinggo secara makro khususnya produksi barang dan jasa mengalami peningkatan. I-25 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
3. Nilai Pendapatan Regional tersebut bila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan Tahun akan menghasilkan pendapatan regional
perkapita.
Pendapatan
regional
perkapita
Kabupaten
Probolinggo Tahun 2013 sebesar Rp. 17.929.992,-. Pada tahun 2015 Pendapatan Regional Perkapita 21.471.717,28,-.
Dari
perspektif
meningkat menjadi Rp
kesejahteraan
masyarakat,
kenaikan pendapatan regional perkapita tersebut memiliki makna sebagai kenaikan status ekonomi masyarakat pula. Dengan lain kata,
kondisi
empiris
tersebut
mengindikasikan
bahwa
perekonomian daerah Kabupaten Probolinggo memang mengalami pergerakan
positif
kesejahteraan
hingga
berdampak
penduduknya.
Hal
pada
tersebut
peningkatan
tercermin
dari
tabel dibawah ini : Tabel 1.9 PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN PENDAPATAN PERKAPITA DI KABUPATEN PROBOLINGGO No.
URAIAN
Ket
2010
2011
2012 *)
2013 **)
2015 ***)
1.
PDRB ADHB
Juta Rupiah
14.896.373,69
16.761.960,78
18.865.234,15
21.368.677,96
24.320.799,44
2.
PDRB ADHK'2000
Juta Rupiah
6.752.163,38
7.172.491,08
7.642.065,55
8.144.551,39
8.664.454,24
3.
PDRB Perkapita ADHB
Rupiah
12.350.009,86
15.721.005,99
17.024.294,99
17.929.992,31
21.471.717,28
4.
PDRB Perkapita ADHK '2000
Rupiah
5.597.958,67
6.727.063,54
6.896.324,59
6.833.915,70
7.190.450,51
Sumber : B P S Kabupaten Probolinggo
4. Keuangan Daerah dalam hal ini APBD pada Tahun 2015 diarahkan untuk
tetap
menjadi
pendorong
perekonomian
di
wilayah
kabupaten probolinggo dengan tetap menjaga defisit anggaran yang terkendali, memberikan stimulus kepada perekonomian daerah dengan tetap berupaya untuk mengintensifkan penerimaan daerah terutama dari pendapatan asli daerah dan mengoptimalkan belanja daerah untuk kepentingan masyarakat sesuai program-program prioritas yang direncanakan. Perkembangan realisasi Pendapatan
I-26
BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Asli Daerah Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 1.10 PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH No.
URAIAN
2010
2011
2012
2013
2015
1.
PAD
46,024,665,848.59
75,653,787,687.73
91,850,404,053.55
108.511.361.748,02
160.143.841.546,00
1.1
Pajak Daerah
11,375,722,891.00
14,500,649,959.00
17,313,670,171.00
20.438.494.720,00
27.935.000.000,00
1.2
Retribusi Daerah
22,074,109,694.00
37,363,470,509.99
24,216,968,966.76
25.976.527.795,00
30.864.813.800,00
1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4,776,287,156.05
8,180,781,027.47
8,280,095,480.83
5.087.363.981,96
5.218.666.346,00
1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
7,798,546,107.54
15,608,886,191.27
42,039,669,434.96
57.008.975.251,06
96.125.361.400,00
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
1.5
STRUKTUR ORGANISASI DAERAH Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala
Daerah telah ditetapkan organisasi dan tata kerja serta uraian tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo yaitu: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Probolinggo serta Uraian Tugas dan Fungsinya, terdiri dari: a.
Sekretariat Daerah;
b.
Staf Ahli;
c.
Asisten Tata Praja, meliputi : Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi.
I-27 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
d.
Asisten
Ekonomi
dan
Pembangunan,
meliputi
:
Bagian
Penyusunan Program, Bagian Komunikasi dan Informatika serta Bagian Kesejahteraan Rakyat. e.
Asisten Administrasi, meliputi : Bagian Umum, Bagian Protokol dan Rumah Tangga serta Bagian Pengelolaan dan Pengadaan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo serta Uraian Tugas dan Fungsinya. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 Tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Dinas-Dinas
Kabupaten
Probolinggo serta Uraian Tugas dan Fungsinya, yang terdiri dari : a) Dinas Pendidikan b) Dinas Kesehatan c) Dinas Sosial d) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi e) Dinas Perhubungan f)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
g) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga h) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya i)
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
j)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
k) Dinas Perindustrian dan Perdagangan l)
Dinas Pertanian
m) Dinas Perkebunan dan Kehutanan n) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan o) Dinas Perikanan dan Kelautan p) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata q) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah r)
Dinas Pendapatan Daerah
I-28 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
4. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo serta Uraian Tugas dan Fungsinya, yang terdiri dari: a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat c) Badan Lingkungan Hidup d) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian e) Badan Pemberdayaan Masyarakat f) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana g) Kantor Arsip Daerah h) Kantor Perpustakaan Umum Daerah i) Kantor Pemuda dan Olah Raga j) Kantor Penanaman Modal dan Perijinan
1.6
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN PROBOLINGGO Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan
maupun yang berasal dari dunia international, kebijakan nasional maupun regional. Berikut ini disajikan gambar terkait pendekatan strategis guna mengetahui isu-isu strategis dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018.
I-29 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa, pendekatan starategis yang dilakukan guna memperoleh isu-isu srategis dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 dengan melalui lima pendekatan utama yaitu Pro Growth, Pro Poor, Pro Job, Pro Gender dan Pro Environment. Pro growth diarahkan pada pencapaian pertumbuhan
ekonomi
yang
berkualitas
(inclusive
growth)
yang
didorong oleh pengembangan industry berbasis pertanian. Dengan pencapaian
pertumbuhan
diharapkan
dapat
ekonomi
menurunkan
yang
berkualitas
disparitas
tersebut
pendapatan
antar
kecamatan. Selain itu, pembangunan yang ada dapat mengantisipasi berbagai tantangan dan peluang ke depan seperti globalisasi. Dari sisi pendekatan Pro Poor dilakukan melalui upaya pencapaian kesepakatan Milenium
development
Goals
(MDGS)
yang
diharapkan
dapat
menurunkan tingkat kemiskinan baik structural maupun kultural. Selain hal tersebut, pendekatan pro job diarahlan pada peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri dalam upaya membuka lapangan pekerjaan baru. Selanjutnya, pro gender sangat terkait dengan pemberdayaan peran perempuan melalui berbagai peningkatan kapasitas dan anggaran reseponsif gender. Sedangkan pendekatan I-30 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
terakhir
adalah
pro
environtment
yang
menekankan
pada
pembangunan berwawasan lingkungan. Hal ini penting dalam upaya menjaga kesinambungan lingkungan dan pemerataan pembangunan daerah. Sejalan
dengan
berbagai
pendekatan
diatas,
sasaran
dari
pembangunan di Kabupaten Probolinggo adalah (1) meningkatnya perekonomian daerah; (2) meningkatnya daya saing daerah; (3) meningkatnya pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan; (4) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai sosial dan agama, dan (5) meningkatkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih. 1.7
RUMUSAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan kondisi umum tentang Kabupaten Probolinggo,
maka dalam RPJMD 2013–2018 atau dalam waktu lima tahun dapat dirumuskan isu strategis pembangunan daerah dalam dinamika Kabupaten Probolinggo sebagai berikut: 1. Tingkat
kemiskinan
dan
tingkat
pengangguran
terjadi
penurunan meskipun angka masih tinggi; 2. Kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkan lebih tinggi. 3. Masih rendahnya nilai tambah produk pertanian, sehingga perlu
dikembangkan
sektor
industri
pertanian
dan
perdagangan, khususnya peningkatan mutu produksi, akses pemasaran dan modal. 4. Sumber daya alam masih belum optimal dimanfaatkan secara berkelanjutan. 5. Tingkat kerusakan insfrastruktur jalan. 6. Masih terjadinya bencana alam, terutama banjir, kerusakan lingkungan, dan abrasi.
I-31 BAB I Pendahuluan
LKj IP 2015 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
7. Pelayanan publik masih belum optimal dikarenakan dana (anggaran) yang terbatas. 8. Reformasi
birokrasi
masih
terkendala
oleh
terbatasnya
anggaran
I-32 BAB I Pendahuluan