BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Sektor transportasi sebagai penunjang sektor lain berperan sangat penting dalam perekonomian suatu daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan sistem transportasi yang handal dan mampu menjadi pendorong/ stimulus pembangunan daerah. Untuk itu penyelenggaraan sistem transportasi memerlukan
perencanaan
yang
mampu
mengukur
keseimbangan
kebutuhan
masyarakat dan ketersediaan pelayanan transportasi. Untuk merencanakan penyelenggaraan sistem transportasi yang baik banyak faktor lain yang ikut menentukan. Faktor tersebut antara lain kondisi tata ruang wilayah, ketersediaan sarana prasarana transportasi maupun kondisi geografis dan demografis suatu daerah. Oleh karena itu perencanaan sistem transportasi memerlukan keterpaduan dengan perencanaan sektor lain tersebut. Dokumen
Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah
Daerah
Semesta
Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selaku
Perangkat Daerah diwajibkan pula
menyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 disusun berdasarkan isu strategis yang selalu dinamis dan mempertimbangkan permasalahan transportasi di Kabupaten Badung. Dimana rencana Renstra tersebut berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu jangka pendek – menengah (1-5 tahun) ke depan. Disamping peranan tersebut, Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bagi suatu daerah memiliki peran lainnya yaitu : 1.
Promoting Sector artinya transportasi memiliki peran untuk mempromosikan potensi yang dimiliki daerah sehingga potensi yang ada lebih produktif untuk dapat dipasarkan, tumbuh dan berkembang.
2.
Transportasi bagi suatu daerah memiliki peranan sebagai Servicing Sektor artinya transportasi
melayani
sector
lain
seperti
perdagangan,
perindustrian,
pertambangan, kehutanan, perikanan dan lain – lain. 3.
Transportasi berperan dalam menunjang distribusi barang dan jasa dalam menghidupkan aktifitas sosio ekonomi masyarakat.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung
1
4.
Transportasi memiliki dampak derived demand (permintaan menurun) dimana dengan adanya pembangunan sector transportasi akan menciptakan tumbuhnya sector lain secara Multiple Effect.
5.
Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi sebagai mediator penerapan teknologi informasi untuk memperlancar pelayanan publik dengan berbasis Web. Diharapkan renstra tersebut dapat dijadikan acuan bertindak sehingga setiap
anggota organisasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat bekerja berdasarkan target Renstra yang ada untuk dijadikan komitmen bersama. 1.2
Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung 2016– 2021 ini merujuk pada sejumlah landasan hukum atau peraturan yaitu : 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung
2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12.
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Badung
Nomor
7
Tahun
2008
Tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7); 13.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2033
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
Kabupaten
Badung
2005–2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2); 15.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2033
16.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
17.
Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 28);
18.
Keputusan Bupati Badung Nomor
…………Tahun 2016 Tentang Pengesahan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015-2021. 1.3
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung
3
Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Perhubungan , Komunikasi dan Informatika yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan dan merupakan acuan yang digunakan untuk melakukan perencanaan jangka pendek yaitu menentukan program dan kegiatan tahunan. Maksud penyusunan perencanaan strategis ini adalah sebagai suatu alat manajemen untuk membantu organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan memastikan anggota organisasi bekerja berdasarkan tujuan yang sama. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah antara lain : 1.
Merupakan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
2.
Merumuskan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan dan program perencanaan pembangunan.
3.
Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung guna menciptakan perencaan pembangunan yang terpadu.
4.
Menyediakan tolok ukur kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan infomatika Kabupaten Badung.
5.
Mendorong adanya proses pemikiran yang adaptif sehingga tercipta dan terpeliharanya keselarasan antara organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan lingkungan internal yang kondusif dan menghindarkan timbulnya penyimpangan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) organisasi atau disorientasi dari Core Businessnya.
6.
Membantu pimpinan organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk mengintegrasikan dan mengendalikan berbagai kegiatan dalam internal organisasi untuk
mencapai sasaran strategis sehingga terhindar dari ketidak
konsistenan dengan rencana yang telah ditetapkan.
1.4
Sistimatika Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : Bab
I : Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud dan Tujuan 4. Sistematika
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung
4
Bab
II : Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung 2. Sumber Daya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
Bab
Bab
III
IV
3.
Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung.
: Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung
2.
Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.
Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi /Kabupaten /Kota
4.
Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5.
Penentuan Isu - isu Strategis
: Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung 2. Strategi dan Kebijakan
Bab
V
: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok dan Pendanaan Indikatif
Bab
VI
Bab
VII : Penutup
Sasaran
: Indikator Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung
5