BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Isu global tentang penegakan hak asasi manusia antara lain adalah
perlunya porsi yang seimbang terhadap partisipasi perempuan di ranah public, penciptaan lapangan kerja yang layak bagi perempuan dan perlindungan bagi perempuan dan anak di ruang/media publik.
Implementasi
kebijakan
Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara nasional ditandai dengan munculnya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah.
Dalam hubungan
ini Pemerintah Kabupaten Malang memberikan respon positif dengan membentuk
lembaga
penyelenggaraan
yang
urusan
secara yang
spesifik
berkaitan
mengkoordinasikan langsung
dengan
Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) yaitu melalui Perda Nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam
Peraturan Bupati
Nomor 47 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Tahun 2012 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 4 program dan 7 kegiatan yang secara umum mendukung program nasional di bidang PUG, PP dan PA yang diharapkan mampu menyentuh seluruh aspek kebutuhan masyarakat di Kabupaten Malang. Sinergi penyelenggaraan program antara pusat dan daerah menjadi arah kebijakan RJPMD dan mengacu pada sasaran RKPD serta Renstra dan Renja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.
Berbagai
kendala
keterbatasan
jangkauan
program,
tingkat
pemahaman tentang isu gender yang masih sektoral dan parsial senantiasa memerlukan terhadap
penguatan kebijakan yang responsif gender, keberpihakan
pemenuhan
pada
hak
anak
serta
dorongan
peran
serta
masyarakat. 1
1.2.
Maksud dan Tujuan
1.2.1
Maksud
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun setiap akhir tahun anggaran, sebagai tugas dan tanggungjawab akuntabilitas SKPD untuk memberikan pelaporan dan evaluasi terkait kewenangan dan tanggung jawab
pengelolaan keuangan
yang dijabarkan dalam pelaksanaan program/kegiatan. 1.2.2. Tujuan 1) Memberikan program
penjelasan
/kegiatan
dan
dalam
pertanggungjawaban satu
tahun
pelaksanaan
anggaran
Kantor
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2) Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja. 3) Melaksanakan
urusan
wajib
Pemerintah
dengan
strategi
yang
mendorong dan memperkuat implementasi kebijakan PUG, PP dan PA dengan komitmen yang kuat. 4) Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak dalam berbagai program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator pencapaian kinerja yang telah ditetapkan . 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah dilaksanakan. 1.3.
Gambaran Umum Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terbentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan pada tahun 2012 untuk diadakan perubahan nomenklatur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2
Sesuai dengan Peraturan tersebut, Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari: Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan, Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender, dan Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dengan penjelasan sebagai berikut: 1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi 1.3.1 Tugas Pokok 1) Tugas pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah Pengarusutamaan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak; 2) Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 6.1.2
Fungsi
1) Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program/kegiatan; 2) Perencanaan
strategis
bidang
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak; 3) Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 5) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama dengan kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya dibidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6) Pengkoordinasian,
integrasi
dan
sinkronisasi
program/kegiatan
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 7) Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib
dilaksanakan
bidang
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak; 8) Pelaksanaan program atau kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan mendorong kemajuan kelembagaan
perempuan
serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); 3
9) Penyelenggaraan pengembangan partisipasi perempuan; 10) Penyelenggaraan fasilitasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; 11) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 12) Pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender; 13) Penyelenggaraan
koordinasi
dan
pengembangan
jejaring
kerja
(networking) kelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 14) Penyelenggaraan penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan pelatihan pengarusutamaan gender ; 15) Penyelenggaraan ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin, dan inventarisasi lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak; 16) Pelaksanaan
sarasehan/forum
komunikasi/workshop
antar
lembaga/organisasi dan Instansi terkait bidang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak; 17) Pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 1.3.3. Tugas Pokok Pejabat Struktural Eselon IIIA yakni Kepala Kantor mempunyai tugas: 1) memimpin,
mengawasi,
membina,
melakukan
koordinasi
dan
kerja sama dalam pelaksanaan perencanaan tugas pemerintahan dan pembangunan Daerah; 2) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 1.3.4. Jabatan Eselon IV A terdiri dari 4 orang yaitu: 1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian b. melaksanakan
urusan
umum
yang
meliputi
kegiatan
surat
menyurat, penggandaan, perlengkapan rumah tangga, hubungan masyarakat serta pengelolaan aset; 4
c. melaksanakan urusan keuangan, yang meliputi penganggaran, penatausahaan
dan
mengkoordinasikan
proses
pencairan
keuangan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan; d. melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program, penyusunan
anggaran
pelaksanaan
tahunan,
program/kegiatan
melaksanakan
dan
melaksanakan
evaluasi koordinasi
pelaporan pelaksanaan program/kegiatan; 2). Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas : a. menyusun
dan
melaksanakan
program/kegiatan
seksi
pemberdayaan perempuan; b. melaksanakan
koordinasi
sinkronisasi
dan
fasilitasi
program/kegiatan pemberdayaan perempuan; c. melaksanakan pengembangan program/kegiatan pemberdayaan perempuan; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya. 3). Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai tugas : a. menyusun program/kegiatan seksi Pengarusutamaan Gender; b. melaksanakan
koordinasi,
pengembangan
dan
penguatan
kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak; c. melaksanakan
koordinasi,
sinkronisasi,
fasilitasi
advokasi
Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) atas kebijakan program/kegiatan SKPD; d. melaksanakan penyediaan data terpilah gender dan anak menurut jenis kelamin; e. melaksanakan
pengembangan
materi
Komunikasi
Informasi
Edukasi (KIE) Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; f. melaksanakan
pemantauan,
evaluasi,
dan
pelaporan
PUG,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5
g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi PUG; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya. 4) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas: a. menyusun
dan
melaksanakan
program
/
kegiatan
Seksi
Perlindungan Perempuan dan Anak b. melaksanakan dan memfasilitasi perlindungan perempuan dan anak; c. melaksanakan
koordinasi,
sinkronisasi,
fasilitasi
pelaksanaan
program/kegiatan dibidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak; d. melaksanakan dan memfasilitasi ketersediaan data kekerasan perempuan dan anak e. melaksanakan
koordinasi
fasilitasi
lembaga
perlindungan
perempuan dan anak; f. melaksanakan, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan Seksi Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya. 1.3.2. Struktur Organisasi Struktur
Organisasi
Kantor
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dikepalai oleh Kepala Kantor yang bertanggung jawab kepada Bupati
Malang
melalui
Sekretaris
Daerah.
Adapun
Bagan
struktur
organisasi adalah sebagaimana tabel berikut:
6
7
1.3.3. Sumber Daya Manusia Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan akhir tahun 2012 didukung sebanyak 18
orang personil/pegawai
berdasarkan gender,
golongan/pendidikan dan jabatan struktural sebagai berikut: 1). Berdasarkan Gender No
Nama
Laki-laki
Perempuan
1
Dra. PANTJANINGSIH SR
1
2
AMININ, SH, MM
1
3
Dra. IDA SARI WARDHANI
1
4
Ir. BUDI SUSILO
5
RETNO WIDIANINGTYAS, S.STP
1
6
TJATURINGTYAS P, S.Sos
1
7
DRA.LITA WIDI H
1
8
SOTYA RINI, S.Pd
1
9
RETNA SATYARINI, S.AP
1
1
10
SUMARDI
1
11
NUR KHOLIS
1
12
ERNY KUSRINI, SH
1
13
NGATIRAH
1
14
WETTY WAHYU K, SE
1
15
NURUL KASANAH
1
16
AHMAD ANWAR, SH
17
AJENG SUEZTIKA C, S.AP
18
HANDY JANUAR
1 1 1
Jumlah
5
13
2). Berdasarkan Golongan Ruang dan Pendidikan NO
ESELON
GOL /RUANG
STRATA PENDIDIKAN
IV
III
II
I
Non Gol
SD
SMP
SMA
S1
S2
1
III
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
2
IV
1
3
-
-
-
-
-
-
3
1
3
Staf
-
10
1
-
-
-
1
3
7
-
4
Honorer
-
-
-
-
2
-
-
1
1
-
Jumlah
2
13
1
2
-
1
4
12
1
8
3).Pejabat Struktural NO
NAMA
JABATAN
ESELON
PANGKAT/ GOL
1
Dra. PANTJANINGSIH SR
Kepala Kantor PP & PA
III A
IV/b
2
RETNO WIDIANINGTYAS, S.STP
Kasubbag Tata Usaha
IV A
III/d
3
Ir. BUDI SUSILO
Kasi Pengarusutamaan Gender
IV A
III/d
4
AMININ, SH,MM
Kasi Pemberdayaan Perempuan
IV A
IV/a
5
Dra. IDA SARI WARDHANI
Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak
IV A
III/d
1.3.4. Sarana dan Peralatan Kerja Utama Adapun
sarana
dan
peralatan
pendukung
kinerja
pada
Kantor
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang yang digunakan sampai dengan Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2012 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RINCIAN NO.
KODE
URAIAN
1
1.3.2.02.03
Alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
2
unit
2
1.3.2.10.02
Almari
1
buah
3
1.3.2.10.05
White board
1
buah
4
1.3.2.11.02
Komputer/PC
4
unit
5
1.3.2.11.03
Komputer note book
3
unit
6
1.3.2.11.04
Printer
6
unit
7
1.3.2.11.05
Scaner
2
unit
8
1.3.2.11.07
CPU
2
unit
9
1.3.2.12.01
Meja kerja
2
unit
10
1.3.2.12.02
Meja rapat
1
unit
11
1.3.2.12.04
Kursi kerja
1
unit
12
1.3.2.12.05
Kursi rapat
8
unit
13
1.3.2.12.08
Sofa
1
unit
14
1.3.2.12.09
Rak buku/tv/kembang
3
unit
15
1.3.2.13.01
Tabung gas
1
unit
16
1.3.2.13.02
Kompor gas
1
unit
17
1.3.2.13.05
Kulkas
1
unit
18
1.3.2.15.01
Kamera
2
unit
19
1.3.2.15.02
Handycam
1
unit
20
1.3.2.15.99
Alat - alat Studio Lainnya
3
unit
JUMLAH
SATUAN
9
1.4.
Dasar Hukum 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474i); 4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2011; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang dalam urusan pemerintahan wajib dan pilihan ( Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 21/E); 10.Peraturan Bupati Malang Nomor 47 Tahun 2012 tentang organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
1.5.
SISTEMATIKA Sistematika
penulisan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :
10
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Maksud dan Tujuan
1.3.
Gambaran Umum 1.
Organisasi Perangkat Daerah
2.
Sumber Daya Aparatur
3.
Sarana dan Prasarana
4.
Capaian Kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012
1.4.
Dasar Hukum
1.5.
Sistematika
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 2.1.
Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program
2.2.
Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.
Pedoman dan Tanggungjawab Pengumpulan Data Kinerja
3.2.
Pengukuran Capaian Kinerja
3.3.
Capaian Kinerja Capaian Kinerja Jangka Pendek
3.4.
Akuntabilitas Keuangan
3.5.
Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN
11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 2.1.
Perencanaan Strategis Perencanaan strategis merupakan suatu perencanaan yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan dan tantangan yang mungkin timbul dan disusun sebagai
dokumen perencanaan jangka menengah atau yang
di
sebut Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis memuat pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi cara pencapaian tujuan dan sasaran dengan menggunakan pendekatan analisis lingkungan dan asumsi faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang sebagai penjabaran RJPMD Kabupaten Malang disusun secara partisipatif yang melibatkan seluruh komponen organisasi untuk mendukung visi misi Kabupaten Malang.
Renstra bersifat akomodatif dan
adaptif terhadap potensi dan peluang yang berasal dari internal maupun eksternal
organisasi
dalam
rangka
penajaman.
pengembangan
dan
percepatan pencapaian visi yang digunakan dalam kurun waktu 5 tahunan. Dengan demikian diharapkan sebuah renstra dapat menjadi tolok ukur efektifitas dan standar akuntabilitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pencapaian rencana kerja. 2.1.1 Visi dan Misi 1. VISI Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang cita–cita yang ingin diwujudkan dan sekaligus menentukan arah kebijakan pembangunan di masa depan.
Visi tersebut digali dari keyakinan dasar akan tata nilai dan
penjabaran konsep yang diyakini sebagai strategi yang efektif dan krusial sebagai acuan pelaksananaan tugas yang diemban oleh seluruh jajaran Pimpinan dan karyawan.
12
Dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kabupaten Malang, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merumuskan visi sebagai berikut:
VISI : Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2.
MISI Untuk
mewujudkan
visi,
Kantor
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak merumuskan misi yang menggambarkan amanat yang harus dipatuhi/dipedomani dan langkah yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar visi dan tujuan organisasi tercapai. Misi dapat berperan indikator/fungsi suatu organisasi
agar pegawai
maupun masyarakat sebagai pengguna jasa yang berkepentingan dapat mengenal lebih jauh tentang peran, program dan sasaran di masa mendatang. Adapun Misi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
MISI : 1. Meningkatan kualitas hidup dan peran perempuan 2. Meningkatkan kesejahteraan, perlindudngan dan pemenuhan hak-hak anak. 3. Menghapus segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak 4. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan Meningkatkan partisipasi masyarakat
2.1.2. TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM Dalam
rangka
mewujudkan
misi,
maka
Kantor
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang menetapkan tujuan, sasaran, Kebijakan dan Program yang dijabarkan sebagai berikut:
13
1. Tujuan : Mewujudkan kualitas hidup perempuan/anak di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan 2. Sasaran : 1) Terwujudnya perempuan yang berdaya, mandiri dan sejahtera 2) Terwujudnya keterwakilan perempuan
dalam proses politik dan
jabatan publik 3) Terwujudnya anak yang cerdas,kreatif,berkualitas dan berakhlaq mulia 4) Terwujudnya perempuan dan anak terhindar dari segala bentuk tindak kekerasan (ekploitasi, traficking dan dikriminasi) 5) Terwujudnya kelembagaan PUG dan PUHA yang dapat bersinergi dan berjalan secara optimal 6) Terwujudnya
kesadaran
partisipasi
masyarakat
yang memahami
dan melaksanakan PP dan PA 3.
Strategi : Dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dirumuskan strategi pelaksanaan program yaitu Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak dengan penekanan : 1) Penyerasian Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan 2) Peningkatan koordinasi dan kemitraan 3) Penguatan kelembagaan PUG, PUHA dan jejaring di Pemerintah dan masyarakat
4.
Kebijakan : Adanya komitmen yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menyerasikan kebijakan /perundang – undangan tingkat Nasional dan Daerah
terkait
pembangunan
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak. Strategi Pengarusutamaan Gender dan Anak harus dapat
terintegrasi
dalam
penyusunan
perencanaan,
pelaksanaan,
monitoring dan pemantauan dalam kebijakan/program/kegiatan yang terformulasi pada penganggaran di masing- masing SKPD sehingga hal pokok yang menjadi perhatian bagi penyelenggara kebijakan adalah:
14
1) Pemangku kepentingan, perencana, pelaksana harus
memahami
konsep gender, kesetaraan dan PUG 2) Bahwa
proses
penyusunan
perencanaan
pembangunan
telah
memperhitungkan aspek/dimensi gender yang berkembang dalam masyarakat. 3) Sinergitas program/kegiatan di semua sektor/kelembagaan 4) Koordinasi, kerjasama dan kemitraan antar lembaga pemerintah dan swasta 2.2 Perjanjian Kinerja Penetapan kinerja merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh Pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Adapun
target
indikator
kinerja
utama/sasaran
yang
telah
ditetapkan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
15
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2012 NO
SASARAN
1.
Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan/Anak
INDIKATOR Bina Keluarga TKI Fasilitasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) Perlindungan Lansia
2.
Terwujudnya Penguatan Kelembagaan PUG
4.
Terwujudnya Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Terwujudnya Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
1.1 Pemetaan Keluarga TKI di 13 Kecamatan 1.2 Penguatan Pokja GSI orang (Puskesmas, Kader GSI desa di 33 kecamatan dan Ketua TP PKK Kecamatan) 1.3 Fasilitasi Kesehatan dan Motivasi bagi lansia di Kecamatan Pujon dan Lawang
Fasilitasi Peningkatan Perempuan Pekerja Rumahan
1.4 Pelatihan 10 Kelompok PPR dan pemetaan kelompok PPR di 33 kecamatan
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan
1.5 Fasilitasi korban kekerasan perempuan dan anak dengan jaringan (P2TP2A, UUPA, RS Kepanjen, LSM) 2.1 Tersusunnya Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2012
Pengembangan Informasi Gender dan Anak Fasilitasi Kebijakan Ramah Anak Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak (P2TP2A, Pokja PUG, Gender Focal Point)
3.
TARGET
2.2 Pencapaian indikator Pelaksanaan kebijakan KLA sampai dengan 40 % (Tingkat Madya) 2.3 Rintisan Pembentukan Forum Data terkait PUG, PP dan PA dan penguatan Pokja PUG dan KLA
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Sosialisasi terkait dengan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.4 Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah di 20 SD/MI di 4 Kecamatan (Kalipare, Poncokusumo, Pujon, Singosari) 3.1 Sosialisasi materi KIE di 33 Kecamatan dan 34 SKPD
Penyusunan Perbub PPRG dan PUG
3.3 Penyusunan Perbub PPRG dan PUG (2 Perbup)
Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera (P2WKSS)
4.1 Pembinaan dan Penyuluhan dalam rangka P2WKSS di Desa Madiredo Kecamatan Pujon
Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola Usaha
4.2 Bimbingan bagi perempuan dalam mengelola usaha dan bantuan alat untuk 8 kelompok P3EL
16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.
Penyusunan Data Kinerja Penyusunan data kinerja yang handal merupakan tanggungjawab Kantor
Pemberdayaan
Perempuan
dan
perlindungan
Anak
Kabupaten
Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan
Malang.
Capaian Indikator
Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratanpersyaratan sebagai berikut: a.
Indikator Kinerja Utama dapat diukur secara objektif
b.
Indikator Kinerja Utama menggambarkan hasil
c.
Indikator Kinerja Utama relevan dengan kondisi yang akan diukur
d.
Indikator Kinerja Utama cukup untuk mengukur kinerja
3.2.
Pengukuran Data Kinerja Pengukuran
Capaian
kinerja
adalah
proses
sistematis
dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja, ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut : 1.
85 keatas
:
Sangat Berhasil
2.
70 x < 85
:
Berhasil
3.
55 x < 70
:
Cukup Berhasil
:
Kurang Berhasil
4.
x < 55
3.3.
Capaian Kinerja Jangka Pendek Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Malang di Tahun Anggaran 2012
telah melaksanakan program dan kegiatan
sesuai dengan tujuan serta sasaran yang ditetapkan, Capaian Kinerja Sasaran di tahun 2012 adalah sebagai berikut:
17
INDIKATOR CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO 1.
2.
3.
4.
SASARAN Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan/ Anak
Terwujudnya Penguatan Kelembagaan PUG
URAIAN
INDIKATOR TARGET
REALISASI
%
Bina Keluarga TKI
1.1Pemetaan Keluarga TKI di 13 Kecamatan
Data Hasil Pemetaan Keluarga TKI di 13 Kecamatan
100
Fasilitasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)
1.2Penguatan Pokja GSI orang (Puskesmas, Kader GSI desa di 33 kecamatan dan Ketua TP PKK Kecamatan)
Sosialisasi dan Penguatan 100 Pokja GSI 800 orang (Puskesmas, Kader GSI desa di 33 kecamatan dan Ketua TP PKK Kecamatan)
Perlindungan Lansia
1.3Fasilitasi Kesehatan dan Motivasi bagi lansia di Kecamatan Pujon dan Lawang
Fasilitasi Kesehatan Psikologi dan Motivasi bagi lansia di Kecamatan Pujon, Lawang
100
Fasilitasi Peningkatan Perempuan Pekerja Rumahan
1.4Pelatihan 10 Kelompok PPR dan pemetaan kelompok PPR di 33 kecamatan
Pemetaan Kelompok PPR di 33 kecamatan dan pelatihan bagi 10 Kelompok PPR
100
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekeras
1.5Fasilitasi korban kekerasan perempuan dan anak dengan jaringan (P2TP2A, UUPA, RS Kepanjen, LSM)
Fasilitasi korban kekerasan perempuan dan anak dengan jaringan (P2TP2A, UUPA, RS Kepanjen, LSM)
100
Pengembangan 2.1Tersusunnya Buku Profil Tersusunnya Buku Profil Informasi Gender dan Gender dan Anak Tahun Gender dan Anak Tahun Anak 2012 2012
100
Fasilitasi Kebijakan Ramah Anak
2.2Pencapaian indikator Pelaksanaan kebijakan KLA sampai dengan 40 % (Tingkat Madya)
Meraih Penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak Tingkat Madya Tahun 2012
100
Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak (P2TP2A, Pokja PUG, Gender Focal Point)
2.3Rintisan Pembentukan Forum Data terkait PUG, PP dan PA dan penguatan Pokja PUG dan KLA
Rintisan Pembentukan Forum Data terkait PUG, PP dan PA, Pokja PUG dan KLA (2 kelompok kerja tingkat kabupaten)
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2.4Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah di 20 SD/MI di 4 Kecamatan (Kalipare, Poncokusumo, Pujon, Singosari)
Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah di 20 SD/MI di 4 Kecamatan 2968 anak di Kalipare, Poncokusumo, Pujon, Singosari
Terwujudnya Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Sosialisasi terkait dengan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.1Sosialisasi materi KIE di Sosialisasi dan 100 33 Kecamatan dan 34 penyebaran materi KIE di SKPD 33 Kecamatan dan 34 SKPD
Penyusunan Perbub PPRG dan PUG
3.2Penyusunan Perbub PPRG dan PUG (2 Perbup)
Terwujudnya Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Penyuluhan bagi Ibu 4.1Pembinaan dan Rumah Tangga dalam Penyuluhan dalam membangun Keluarga rangka P2WKSS di Desa Sejahtera (P2WKSS) Madiredo Kecamatan Pujon
Pembinaan dan Penyuluhan Kelompok di Desa Madiredo Kecamatan Pujon
100
Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola Usaha
Bimbingan Manajemen usaha potensi lokal bagi 250 orang dan pemberian alat bagi kelompok P3EL
100
4.2Bimbingan bagi perempuan (klp P3EL) dalam mengelola usaha dan bantuan alat untuk 8 kelompok P3EL
100
100
Perbu Nomor 33 dan 34 tentang PUG dan PPRG (2 Perbup)
18
ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
CAPAIAN %
REALI SASI %
a.
Terlaksananya Bina Keluarga TKI
1.1 Pemetaan Keluarga TKI di 13 Kecamatan
Data Hasil Pemetaan Keluarga TKI di 13 Kecamatan
100
100
b.
Terlaksananya Fasilitasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)
1.2 Penguatan Pokja GSI orang (Puskesmas, Kader GSI desa di 33 kecamatan dan Ketua TP PKK Kecamatan)
Sosialisasi dan Penguatan Pokja GSI 800 orang (Puskesmas, Kader GSI desa di 33 kecamatan dan Ketua TP PKK Kecamatan)
100
100
c.
Terlaksananya Perlindungan Lansia
1.3 Fasilitasi Kesehatan dan Motivasi bagi lansia di Kecamatan Pujon dan Lawang
Fasilitasi Kesehatan Psikologi dan Motivasi bagi lansia di Kecamatan Pujon, Lawang
100
100
d.
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Perempuan Pekerja Rumahan
1.4 Pelatihan 10 Kelompok PPR dan pemetaan kelompok PPR di 33 kecamatan
Pemetaan Kelompok PPR di 33 kecamatan dan pelatihan bagi 10 Kelompok PPR
100
100
e.
Terlaksananya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan
1.5 Fasilitasi korban kekerasan perempuan dan anak dengan jaringan (P2TP2A, UUPA, RS Kepanjen, LSM)
Fasilitasi korban kekerasan perempuan dan anak dengan jaringan (P2TP2A, UUPA, RS Kepanjen, LSM)
100
100
f.
Terlaksananya Pengembangan Informasi Gender dan Anak
2.1 Tersusunnya Buku Profil Tersusunnya Buku Profil Gender dan Anak Tahun Gender dan Anak Tahun 2012 2012
100
100
g.
Terlaksananya Fasilitasi Kebijakan Ramah Anak
2.2 Pencapaian indikator Pelaksanaan kebijakan KLA sampai dengan 40 % (Tingkat Madya)
Meraih Penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak Tingkat Madya Tahun 2012
100
100
h.
Terlaksananya Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak (P2TP2A, Pokja PUG, Gender Focal Point)
2.3 Rintisan Pembentukan Forum Data terkait PUG, PP dan PA dan penguatan Pokja PUG dan KLA
Rintisan Pembentukan Forum Data terkait PUG, PP dan PA, Pokja PUG dan KLA (2 kelompok kerja tingkat kabupaten)
100
100
i.
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2.4 Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah di 20 SD/MI di 4 Kecamatan (Kalipare, Poncokusumo, Pujon, Singosari)
Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah di 20 SD/MI di 4 Kecamatan 2968 anak di Kalipare, Poncokusumo, Pujon, Singosari
100
100
j.
Terlaksananya Sosialisasi terkait dengan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.1 Sosialisasi materi KIE di Sosialisasi dan 33 Kecamatan dan 34 penyebaran materi KIE di SKPD 33 Kecamatan dan 34 SKPD
100
100
k.
Terlaksananya Penyusunan Perbub PPRG dan PUG
3.2 Penyusunan Perbub PPRG dan PUG (2 Perbup)
Perbu Nomor 33 dan 34 tentang PUG dan PPRG (2 Perbup)
100
100
l.
Terlaksananya Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera (P2WKSS)
4.1 Pembinaan dan Penyuluhan dalam rangka P2WKSS di Desa Madiredo Kecamatan Pujon
Pembinaan dan Penyuluhan Kelompok di Desa Madiredo Kecamatan Pujon
100
100
m.
Terlaksananya Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola Usaha
4.2 Bimbingan bagi perempuan (klp P3EL) dalam mengelola usaha dan bantuan alat untuk 8 kelompok P3EL
Bimbingan Manajemen usaha potensi lokal bagi 250 orang dan pemberian alat bagi kelompok P3EL
100
100
19
3.4.
Penjelasan Analisa Capaian Kinerja.
a. Indikator 1 (satu): Bina Keluarga TKI pada Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan/Anak terealisasi 100%
yaitu terlaksananya
pemetaan keluarga TKI bekerjasama dengan PC. Fatayat NU di 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang, dikatakan target capaian sangat berhasil. b. Indikator
2
Peningkatan
(dua): Kualitas
Fasilitasi Hidup
Gerakan dan
Sayang
Perlindungan
Ibu
(GSI)
pada
Program
Perempuan/Anak
dengan
Penguatan Pokja GSI terhadap kader GSI se Kabupaten Malang terealisasi 100 % dikatakan target capaian sangat berhasil. c. Indikator 3 (tiga): Perlindungan Lansia pada Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan/Anak terealisasi 100% yaitu dengan dilaksanakannya Fasilitasi Kegiatan kelompok lansia dan pemberian Motivasi di Kecamatan Pujon dan Lawang, dikatakan target capaian sangat berhasil. d. Indikator 4 (empat): Fasilitasi Perempuan Pekerja Rumahan pada Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan terealisasi 100% yaitu dengan kegiatan Pemetaan Bagi Perempuan Pekerja Rumahan di bekerjasama dengan Pusat Studi Wanita Universitas Wisnuwardhana Malang dan pemberian pelatihan peningkatan keterampilan bagi 10 Kelompok Perempuan Pekerja Rumahan di Kabupaten Malang, dikatakan target capaian sangat berhasil. e. Indikator 5 (lima): Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan
pada
Program
Peningkatan
Kualitas
Hidup
dan
Perlindungan
Perempuan/Anak terealisasi 100% yaitu dengan terlaksananya fasilitasi bagi korban-korban kekerasan melalui unit-unit dan lembaga seperti UUPA, P2TP2A dan LSM Pemerhati Perempuan dan Anak, dikatakan target capaian sangat berhasil. f.
Indikator 6 (enam): Pengembangan Informasi Gender dan Anak pada Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak terealisasi 100 % yaitu dengan tersusunnya Buku Profil
Data Terpilah Gender dan Anak
Tahun 2012 yang bekerjasama dengan PSG. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, target capaian sangat berhasil. g. Indikator 7 (tujuh): Fasilitasi Kebijakan Ramah Anak pada Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak terealisasi 100% yaitu dengan telah diraihnya penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak
Tingkat
Madya tahun 2012, dikatakan target capaian sangat berhasil.
20
h. Indikator 8 (delapan): Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak (P2TP2A, Pokja PUG,
Gender
Focal
Point)
pada
Program
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak terealisasi 100% yaitu dengan adanya Rintisan Pembentukan Forum Data terkait PUG, PP dan PA, dikatakan target capaian sangat berhasil. i.
Indikator 9 (sembilan): Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak pada Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak terealisasi 100% yaitu terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah di 20 SD/MI di 4 Kecamatan sejumlah 2.968 siswa (Kalipare, Poncokusumo, Pujon, Singosari)dan sosialisasi pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dasar, dikatakan target capaian sangat berhasil.
j.
Indikator
10
(sepuluh):
Sosialisasi
terkait
dengan
kesetaraan
Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan terealisasi 100% yaitu dengan terlaksananya sosialisasi melalui materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi di 33 Kecamatan dan 34 SKPD dan pada kesempatan Tahun 2012 Kabupaten Malang talah meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Madya Tahun 2012, dikatakan target capaian sangat berhasil. k. Indikator 12 (duabelas): Penyusunan Peraturan Bupati tentang PPRG dan PUG pada Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan terealisasi 100% dikatakan target capaian sangat berhasil. l.
Indikator
13
(tigabelas):
Penyuluhan
bagi
Ibu
Rumah
Tangga
dalam
membangun Keluarga Sejahtera (P2WKSS) pada Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan terealisasi 100% yaitu dengan terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan P2WKSS di Desa Madiredo Kecamatan Pujon, dikatakan target capaian berhasil. m. Indikator 14 (empat belas): Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola Usaha pada Kesetaraan
Gender
dalam
Program
Pembangunan
Peningkatan Peran Serta dan terealisasi
100%
yaitu
dengan
terlaksananya bimbingan manajemen Usaha dalam mengelola potensi lokal dan fasilitasinya serta diserahkannya alat usaha bagi 8 kelompok P3EL, dikatakan capaian sangat berhasil.
21
CAPAIAN PRESTASI YANG DIPEROLEH KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2012
NO
NAMA PENGHARGAAN
PENYELENGGARA
1.
Penghargaan Tingkat Nasional “Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2012 Tingkat Madya”
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindsungan Anak
2.
Penghargaan Tingkat Nasional “Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Madya Tahun 2012.” Kepada npemerintah daerah yang telah mempunyai komitmen yang tinggi di bidang Pengarusutamaan, Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.5.
Akuntabilitas Keuangan Sesuai
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
dan
Perubahannya
dalam
Dokumen Pereubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 Anggaran Kantor Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
adalah
sebesar
Rp.
1.300.000.000,- (Satu milyard tiga ratus juta rupiah). Anggaran tersebut telah digunakan
untuk
melaksanakan
program
dan
kegiatan
sebesar
Rp.1.290.156.400,- (Satu milyard dua ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 99.67% dari pagu anggaran. Dengan demikian terdapat sisa anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 9.843.600,(Sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 0.33%. Pada bagian ini akan diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan persentase capaian atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2012. Adapun
Realisasi
Anggaran
Kantor
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak dalam pelaksanaan program/kegiatan adalah sebagai berikut
22
3.6 Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pada Kantor Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
mengalami beberapa hambatan dan kendala.
Anak
Kabupaten
Malang
Hambatan dan kendala yang
dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah: 1. Belum adanya pemahaman dan persepsi yang sama bagi pemangku kepentingan atau pengambil keputusan terhadap konsep gende/kesetaraan dan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
sehingga
strategi
pengarusutamaan
gender
belum
dapat
diimplementasikan secara optimal. 2. Keterbatasan dukungan sumberdaya aparatur baik secara kuantitas dan kualitas sebagai pelaksana program dan kegiatan. 3. Koordinasi, kerjasama dan sinergi
lintas sektor belun terbangun secara
optimal sehingga masih nampak adanya ego sektoral di masing-masing lembaga. Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penangulangan antara lain: 1.
Perlu adanya pemahaman dan persepsi yang sama
bagi pemangku
kepentingan/pengambil
kesetaraan
keputusan
terhadap
konsep
dan
pengarusutamaan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan telah memasukkan isu gender di dalamnya, untuk mewujudkan tujuan pembangunan yaitu mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui KIE tentang PUG, PP dan PA, Penguatan dan peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan PUG, Implementasi kebijakan PUG, PP dan PA. 2.
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan
kemampuan/skill di
bidang teknis, Informasi teknologi dalam upaya meningkatkan semangat dan motivasi dalam memberikan pelayanan publik disertai pemahaman/ kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang berlaku. 3.
Meningkatkan komunikasi secara intensif, jalinan kerjasama dan membina hubungan yang harmonis untuk mengeliminir ego sektoral antar lembaga dalam rangka mencapai sinergitas.
23
BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja secara eksternal mengacu
pada
pelaksanaan
Perempuan dan
program/kegiatan
pada
Kantor
Pemberdayaan
Perlindungan Anak sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan
urusan wajib pemerintahan yang harus dilaksanakan,
maka dalam rangka
mendorong pencapaian Visi dan Misi perlu tindak lanjut program dengan dukungan penguatan perangkat dan produk kebijakan (peraturan daerah/peraturan bupati), dorongan komitmen dan dukungan anggarannya. Akuntabilitas kinerja secara internal menjadi tanggung jawab setiap instansi sehingga
sesuai
tugas
pokok
dan
fungsi
agar
setiap
aparatur
sesuai
kewenangannya yang dapat menterjemahkan setiap kebijakan melalui program dan kegiatan memenuhi prinsip kelayakan,
tranparansi dan keberpihakan kepada
masyarakat. 4.2. Saran Adapun Saran tindak dan Langkah-langkah perbaikan kedepan adalah: 1.
Agar peran, komitmen dan pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender sebagai dasar penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sebagai wujud
keberpihakan
Negara
terhadap
HAM
dan
tuntutan
perubahan/perkembangan dimensi sosial, politik, ekonomi dan keamanan untuk perlindungan perempuan dan anak. sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara seimbang antara laki-laki maupun perempuan. 2.
Agar
Implementasi
kebijakan
antar
SKPD
menyangkut
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak yang selama ini masih dipahami secara sektoral dapat dijembatani/didorong dengan terus menerus disosialisasikan, dipublikasikan agar menguatkan kebijakan dan aturan yang pro gender dan pro anak termasuk penguatan forum dan ketersediaan data yang valid. 3.
Dukungan
kebijakan
politis/penentu
kebijakan
di
legislatif
dan eksekutif
merupakan angin segar untuk percepatan pencapaian program
dan kebijakan
termasuk untuk mendorong peningkatan kemampuan anggaran dan kualitas SDM Aparatur. KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALANG Dra. PANTJANINGSIH SR Pembina Tingkat I NIP. 19681207 198809 2 002
24
25