BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Strategi pada dasarnya merupakan penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, pemilihan cara bertindak yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki suatu organisasi. Dengan demikian Perencanaan Strategi merupakan Keputusan Manajemen yang telah direncanakan sebelumnya mengenai tujuan yang ingin dicapai, cara bertindak untuk mencapai tujuan dan alokasi sumber daya manusia dan sumber ekonomis yang dimiliki. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah,
yang
antara
lain
mewajibkan instansi Pemerintah menyusun Rencana Strategis tentang program-program utama yang akan dicapai dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Untuk itu Dinas Koperasi dan UMKM dan BMT didalam menyusun Renstra harus mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Perencanaan Strategis merupakan proses pembuatan
keputusan
dan
yang sistematis dan berkelanjutan dari disusun
dengan
cara
mengintegrasikan
Sumberdaya Manusia dan sumber daya lainnya. Perencanaan Strategis memasukkan pertimbangan perencanaan sumberdaya dan anggaran dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya langkah-langkah antisipatif yang di organisasikan secara sistematis agar hasilnya dapat terukur. Diantara pasal-pasal yang paling pokok dan melandasi Usaha Pembangunan di Bidang Ekonomi adalah pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan: (1)
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2)
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3)
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
1
(4)
Perekonomian ekonomi
Nasional
dengan
diselenggarakan
prinsip
berdasar
kebersamaan,
atas
efisiensi
demokrasi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang luas baik menyangkut perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan didalam mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah Kabupaten Garut telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 23 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, dimana Dinas Koperasi, UMKM dan BMT berada didalamnya. Dinas Koperasi,UMKM,dan BMT perlu membuat Rencana Srtategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) tahun 2014-2019 sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pemerintah Daerah, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian sistem di bidang Koperasi, UMKM dan BMT Pemerintah Kabupaten Garut sendiri menaruh perhatian yang sangat besar dalam pemberdayaan dan pembangunan Koperasi, UMKM dan BMT hal ini tertuang dalam kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam upaya memberdayakan potensi lembaga keuangan untuk mendorong ekonomi masyarakat dalam mencapai Visi Kabupaten Garut yaitu: “Terwujudnya
Kabupaten Garut yang Bermartabat,Nyaman,dan Sejahtera ”. Koperasi,UMKM dan BMT di Kabupaten Garut saat ini sudah cukup memberikan
konstribusi
terhadap
Laju
Pertumbuhan
Ekonomi
Kabupaten Garut dan apabila dilihat dari kegiatan usahanya maka menyentuh seluruh bidang sektor
pertanian,
(LPE) telah
bidang perekonomian dimasyarakat meliputi
perkebunan,
kehutanan,
industri,
jasa
keuangan,
transportasi, pertambangan, kerajinan rakyat, perikanan, peternakan dan lainlain. Sejalan dengan itu, maka pemberdayaan dan pembangunan Koperasi, UMKM dan BMT akan senantiasa diarahkan menuju Ridlo Allah dengan dilandasi semangat: Ahlaqul Karimah, Desentralisasi,Kesejahteraan (ekonomi daerah), kemandirian, demokratis dan kemartabatan.
Ahlaqul Karimah berarti pembangunan ekonomi harus menciptakan masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang menjungjung tinggi nilai-nilai moral usaha, memiliki etika usaha dan etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.
2
Desentralisasiberarti kebijakan ekonomi harus sesuai dengan semangat Otonomi Daerah.
Kesejahteraaan berarti Pembangunan Ekonomi harus di ciptakan dalam rangka mensejahterakan Masyarakat.
Kemandirian berarti pembangunan ekonomi harus bertumpu dan ditopang oleh sumber daya internal dalam sistem ekonomi kerakyatan, tidak tergantung pada kekuatan ekonomi diluar sistem ekonomi kerakyatan.
Demokratis, berarti pembangunan ekonomi harus benar-benar mendorong dan sekaligus menampung partisifasi serta kepentingan rakyat banyak dan kedaulatan ekonomi rakyat harus tetap di hormati.
Kemartabatan, berarti dunia Usaha Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah harus tetap dihormati, diperlakukan sama oleh Pemerintah sebagai Pelaku Utama Perekonomian Nasional dengan BUMN dan Swasta. 1.2. Landasan Hukum 1)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
3)
Undang-Undang
Nomor
15
tahun
2004
tentang
Perbendaharaan
Keuangan Negara. 4)
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). 6)
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7)
Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
8)
Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3
9)
Peraturan
Pemerintah
Nomor
56 tahun
2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124. 10) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 07 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah. 11) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor32 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Kabupaten Garut tahun 2014 -2019. 12) Peraturan Bupati Garut Nomor 532 tahun 2012 tentang TUPOKSI dan tata kerja Dinas Koperasi,UMKM dan BMT. 1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Strategis ini dimasudkan untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan dalam rangka pengembangan
Koperasi ,
UMKM dan BMT Kabupaten Garut tahun 2014-2019 serta sebagai dokumen Perencanaan
Teknis
Operasional
yang
memuat
Rencana
Program
Pembangunan Lima Tahunan yang dilengkapi dengan Matriks Program Tahunan dan Matriks Program Lima Tahunan serta indikasi pembiayaan pada Dinas Koperasi , UMKM dan BMT. Tujuan Rencana Strategis ini adalah sebagai pedoman acuan
bagi Dinas
dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai oleh APBD dengan tujuan : 1. Menyediakan suatu pedoman dan satu acuan bagi seluruh jajaran Aparatur Dinas Koperasi , UMKM dan BMT untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas. 2. Menyediakan satu pedoman berwawasan kedepan untuk menentukan arah pembangunan daerah, dengan mendasarkan diri pada kondisi riil dan proyeksinya ke depan. 3. Sebagai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Koperasi,UMKM dan BMT untuk memahami dan menilai arah Kebijakan dan Program serta kegiatan lima tahunan Daerah.
4
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi , UMKM dan BMT Tahun 2014-2019 ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
5
BAB VII PENUTUP Rencana Stratejik (RENSTRA) Pembangunan Dinas Koperasi, UMKM dan BMT Kabupaten Garut tahun 2014-2019 merupakan perwujudan dan respon dari Dinas Koperasi,
UMKM dan BMT
Kabupaten Garut untuk turut serta mewujudkan Visi
Pemerintah Kabupaten Garut yaitu ““Terwujudnya Kabupaten Garut yang
Bermartabat ,Nyaman dan Sejahtera”. Sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 23 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 07 tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi,UMKM dan BMT Kabupaten Garut. Selanjutnya RENSTRA ini disusun berdasarkan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan (faktor internal) serta faktor-faktor peluang dan tantangan (faktor eksternal) sektor, Koperasi, UMKM dan BMT yang ada di Kabupaten Garut serta evaluasi pelaksanaan pembangunan Koperasi,UMKM dan BMT Kabupaten Garut tahuntahun sebelumnya dengan mempertimbangkan berbagai program prioritas. RENSTRA ini mempunyai fungsi secara konsisten yang dijadikan acuan dalam mengaplikasikan strategi dan kebijakan maupun program dan kegiatan Pembangunan Koperasi UMKM dan BMT di Kabupaten Garut selama periode 5 tahun (2014-2019). Disamping itu RENSTRA merupakan perekat dalam pelaksanaannya pada seluruh stakeholders sebagai landasan perencanaan jangka menengah pembangunan Koperasi, UMKM dan BMT di Kabupaten Garut dan setiap tahun harus dilaksanakan Pengendalian dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi,UMKM dan BMT Kabupaten Garut.
G a r u t, Agustus 2014 KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM DAN BMT KABUPATEN GARUT
H. Tedi Rd.S.Sos,M.Si NIP. 19600507 198211 1 002
63
