BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja APBN adalah dengan
mengukur
tingkat
penyerapan
anggaran
dalam
pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang
makin
terjaga.
Mengingat
pentingnya
penyerapan
anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara
Umum
Negara
bertugas
untuk
mendorong
percepatan realisasi penyerapan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga dalam mencapai sasaran program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab. Sebagai identifikasi awal,
rendahnya
penyerapan
anggaran
mengindikasikan
adanya permasalahan baik dari sisi teknis maupun regulasi. Hal ini menjadi landasan akan perlunya kegiatan monitoring dan
evaluasi penyerapan anggaran sehingga dapat diketahui permasalahannya
serta
sekaligus
mampu
memberikan
rekomendasi untuk mengatasi setiap hambatan yang dihadapi. Guna memberikan pedoman dan standardisasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran.
1.2. DASAR HUKUM Yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran adalah sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 2. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan ;
1.3. PENGERTIAN Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan dan dilakukan secara sistematis, kontinu terhadap suatu kegiatan untuk memastikan berjalannya sebuah aktivitas sesuai dengan
rencana. Hasil monitoring adalah serangkaian data yang akan digunakan untuk bahan evaluasi sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi atau langkah-langkah untuk penyempurnaan selanjutnya. Evaluasi adalah proses yang mengukur dan memberi nilai secara obyektif dan valid, seberapa besar
manfaat
pelayanan yang telah dicapai berdasarkan tujuan dari obyek yang seharusnya diberikan dan yang nyata apakah hasil-hasil dalam pelaksanaan telah efektif dan efisien. Evaluasi
merupakan
sebuah
proses
dimana
keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan
dengan
pengidentifikasian
faktor-faktor
yang
berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang dievaluasi ataupun oleh pihak lain, dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada saat-saat yang tidak beraturan. Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan
selesai,
dimana
kegunaannya
adalah
untuk
menilai/menganalisa apakah keluaran, hasil ataupun dampak dari kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinginkan.
Jenis evaluasi 1. Evaluasi awal kegiatan, yaitu penilaian terhadap kesiapan suatu kegiatan atau mendeteksi kelayakan dari suatu kegiatan 2. Evaluasi formatif, yaitu penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama proses kegiatan dilaksanakan. Waktu pelaksanaan dilaksanakan secara rutin (per bulan, triwulan, semester atau tahunan) sesuai dengan kebutuhan informasi hasil penilaian. 3. Evaluasi sumatif, yaitu penilaian hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Waktu pelaksanaan pada saat akhir kegiatan sesuai dengan jangka waktu proyek dilaksanakan. Untuk pelaksanaan kegiatan yang memiliki jangka waktu enam bulan, maka evaluasi sumatif dilaksanakan menjelang akhir bulan keenam. Untuk evaluasi yang menilai dampak suatu kegiatan, dapat dilaksanakan setelah kegiatan tersebut berakhir dan diperhitungkan dampaknya sudah terlihat nyata.
1.4. TEKNIK DAN METODE MONITORING DAN EVALUASI Teknik dan metode yang digunakan dalam Monitoring dan Evaluasi pada dasarnya adalah cara dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi. Teknik-teknik yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi mengacu pada alat dan cara untuk
melaksanakan monitoring dan evaluasi. Sementara metode mengacu pada seperangkat pendekatan yang bisa membuat penggunaan teknik menjadi lebih efektif. Teknik-teknik dalam monitoring dan evaluasi adalah pengumpulan data primer dan sekunder, intra dan extrapolation dari data tersebut. Ada dua jenis data primer: data keras dan data lunak. Data keras bisa didapat melalui pengukuran langsung, sementara data lunak berasal dari interpretasi fakta oleh mereka yang terlibat. Data sekunder bisa dilihat pada data turunan yang dibuat oleh pihak-pihak lain. Evaluasi dilakukan melalui penilaian data kinerja dan membandingkannya dengan output yang diharapkan, outcome ataupun dampak. Metode
monitoring
dan
evaluasi
ditentukan oleh model penugasannya,
pada
dasarnya
yaitu berupa self
reporting, monitoring langsung ke lapangan, dan penilaian partisipatif. Metode pertama dari monitoring dan evaluasi adalah self reporting. Pada jenis ini pihak yang menjadi objek monitoring dan evaluasi memberikan laporan secara tetap mengenai
kegiatan
yang
mereka
lakukan,
output
yang
dihasilkan ataupun data lain yang diperlukan. Monitoring dan evaluasi jenis self reporting akan baik untuk mengumpulkan data keras sehari-hari yang dapat diverifikasi oleh personel berkemampuan.
Metode kedua dari monitoring dan evaluasi adalah monitoring langsung ke lapangan. Pada kegiatan monitoring dan evaluasi jenis ini, tim monitoring akan menetapkan standar untuk monitoring dan evaluasi yang terdiri dari seperangkat kriteria dan indikator sebagai daftar acuan pelaksanaan monitoring ke objek monitoring. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan hasil penilaian
kinerja
secara
teratur,
dan
hasilnya
dapat
memberikan umpan balik yang nyata kepada manajemen mengenai kinerja unit manajemennya. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan dengan keyakinan adanya transparansi dari objek monitoring. Disamping itu tim monitoring dituntut untuk mempunyai kredibilitas atas tugas yang dilaksanakannya. Metode ketiga monitoring dan evaluasi adalah penilaian partisipatif. Tipe ini memberikan penekanan pada partisipasi semua pihak dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dan juga memerlukan fasilitator. Fasilitator akan bekerjasama dengan semua pihak untuk menetapkan acuan untuk mencapai kesesuaian legalitas. Pada waktu evaluasi secara regular ataupun pada waktu-waktu yang sudah disepakati, fasilitator akan
melakukan
pertemuan
dengan
para-pihak
untuk
mengevaluasi kinerja dari setiap pihak serta acuan yang telah ditetapkan secara bersama di awal kegiatan. Monitoring dan evaluasi partisipatif baik untuk mengenalkan standar-standar baru kepada pihak yang dimonitor dan dievaluasi. Kegiatan ini
mempunyai elemen peningkatan kapasitas dan menciptakan kesadaran serta rasa kepemilikan terhadap proses yang dijalankan. Dalam penyerapan
pelaksanaan anggaran
pada
dan
monitoring tahap
awal
evaluasi
dilaksanakan
menggunakan metode ketiga yaitu Penilaian Partisipatif. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak dilaksanakan secara langsung kelapangan tetapi melalui media kuisioner. Partisipasi
dari
satuan
kerja
untuk
mengisi
kuisioner
penyerapan anggaran sangat menentukan hasil kegiatan monitoring. Sedangkan Kantor Pusat DJPBN, Kanwil dan KPPN melaksanakan analisis terhadap kuisioner yang telah diisi oleh satuan kerja. Pada waktu evaluasi secara regular ataupun pada waktu-waktu yang sudah disepakati, akan dilakukan pertemuan untuk mengevaluasi tingkat penyerapan anggaran pada satuan kerja/Kementerian Negara/Lembaga.
1.5. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran meliputi: 1. Monitoring Penyerapan Anggaran: Monitoring penyerapan anggaran meliputi pengumpulan, pengelompokan,
pengolahan
data
pagu
dan
realisasi
anggaran serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan
dengan penyerapan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga. Sumber data menggunakan data dari database pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2. Evaluasi Penyerapan Anggaran: Evaluasi penyerapan anggaran untuk memperoleh : a.
Rumusan/kesimpulan rendahnya
tentang
penyerapan
penyelesaiannya.
identifikasi
anggaran
Identifikasi
penyebab
dan
cara
permasalahan
dibagi
menjadi beberapa kategori, sub kategori dan rincian masalah (Lampiran IV). b.
Rekomendasi/tindakan/kebijakan, baik untuk internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun kepada Satuan
Kerja/Kuasa
Pengguna
Anggaran,
melalui
desiminasi/sosialisasi, rapat kerja, bimbingan teknis dan konsultasi maupun kegiatan lain. Pelaksanaan evaluasi penyerapan anggaran dilaksanakan menggunakan evaluasi formatif yaitu penilaian terhadap realisasi penyerapan anggaran selama proses kegiatan dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkala (per bulan, triwulan, semester). Sedangkan diakhir tahun, dilaksanakan dengan evaluasi sumatif, yaitu penilaian realisasi anggaran.
penyerapan
anggaran
selama
satu
tahun
1.6. TUJUAN DAN MANFAAT Dalam rangka mewujudkan disiplin dalam penyerapan anggaran perlu dilakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran kepada satuan kerja. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dilaksanakan dengan tujuan : 1. Mengetahui tingkat penyerapan anggaran pada tahun berjalan dan membandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya; 2. Mengetahui
keterkaitan
antara
permasalahan
dengan
rendahnya penyerapan anggaran yang disajikan dalam bentuk data sebagai bahan evaluasi. 3. Mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran. Manfaat yang diharapkan dengan dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran sebagai berikut : 1. Sebagai
bahan
masukan
dalam
penyusunan
laporan
realisasi pelaksanaan anggaran; 2. Sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan percepatan penyerapan anggaran. 3. Sebagai bahan penyusunan regulasi di bidang pelaksanaan anggaran bagi Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Anggaran;
4. Sebagai dasar untuk melaksanakan pembinaan kepada satuan kerja sehingga diperoleh pemahaman yang sama atas regulasi dan kebijakan terkait pelaksanaan anggaran; 5. Sebagai pendorong disiplin dalam pelaksanaan anggaran.
BAB II ORGANISASI PELAKSANA DAN PEMBIAYAAN
2.1. ORGANISASI PELAKSANA Kegiatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran di laksanakan oleh: 1. Tim Monitoring Kantor Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Unit Eselon II Pusat terkait. 2. Tim Monitoring Kantor Wilayah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk satuan kerja pada propinsi wilayah kewenangan Kanwil. 3. Tim
Monitoring
KPPN
dilaksanakan
oleh
Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk satuan kerja yang pembayarannya dilakukan di KPPN bersangkutan.
2.2. PEMBIAYAAN Guna mencapai hasil yang optimal, kegiatan monitoring dan evaluasi perlu didukung dengan ketersediaan dana. Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyerapan anggaran dibebankan pada DIPA tahun berjalan.
Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan membuat Kerangka Acuan Kegiatan (Term Of Refference/TOR) Monitoring dan Evaluasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kerangka Acuan Kerja sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai apa (what), siapa (who), dimana (where), kapan (when),
tujuan
(why)
dan
bagaimana
(how)
kegiatan
dan
evaluasi
dilaksanakan. Pembiayaan
kegiatan
monitoring
penyerapan anggaran meliputi: a. Kegiatan monitoring dan pertemuan evaluasi ditingkat propinsi
dilaksanakan
oleh
Kepala
Kantor
Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan melibatkan Bidang
Pelaksanaan
Anggaran
bekerjasama
dengan
bagian/bidang lainnya pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan,
KPPN,
Bappeda/Bagian
Keuangan/Perencanaan Daerah setempat. b. Honor pelaksanaan kegiatan dapat diberikan setelah Surat Keputusan Tim monitoring dan evaluasi ditetapkan oleh Kepala
Kantor
Wilayah
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan. c. Perjalanan
dinas
dalam
rangka
monitoring
ke
kota/kabupaten mengikuti ketentuan perjalanan dinas .
luar
d. Perjalanan dinas dalam rangka monitoring di dalam kota yang diselenggarakan secara fullday dan halfday, kepada peserta diberikan uang transport sebesar Rp. 110.000,(seratus sepuluh ribu rupiah) dan uang saku setinggitingginya 35% (tiga puluh lima persen) dari uang harian perjalanan dinas dalam negeri dan/atau mengacu pada Standar Biaya Umum tahun berjalan. e. Penyusunan RAB Bahan monitoring berdasarkan rincian pengeluaran sesuai kebutuhan. f.
Biaya
pertemuan
(penggandaan
terdiri
materi/
dari
fotocopy,
bahan
pertemuan
supplies
komputer,
undangan, dokumentasi, surat-menyurat, komunikasi) dan konsumsi
dipertanggungjawabkan
berdasarkan
rincian
pengeluaran sesuai kebutuhan. g. Pelaksanaan
kegiatan
evaluasi
yang
memerlukan
perjalanan dinas mengacu pada ketentuan mengenai perjalanan dinas.
BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN
Tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terdiri dari : 1. Inventarisasi, pengumpulan dan pengolahan data 2. Analisis data 3. Pengumpulan data di lapangan 4. Evaluasi data lapangan a. Pengumpulan/pengelompokan data lapangan b. Perumusan/kesimpulan c.
Penentuan langkah-langkah berikutnya Skema Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran PA
Pagu dan Realisasi seluruh K/L
KANWIL 1
SATKER
KPPN
K/L
Pagu dan Realisasi K/L per‐Propinsi
2 Analisa satker realisasi rendah
Database Kuisioner
3
Satker realisasi rendah
4
Isi Kuesioner
11
5 Analisa realisasi nasional 12
Kebijakan Pelaksanaan Anggaran
6 7
Analisa penyebab rendahnya realisasi
9
8 Analisa penyebab 10 rendahnya realisasi
Bimbingan teknis
Bimbingan Teknis
14 13
Bimbingan Teknis
7/20/2010
3.1. SUMBER DAN PENGOLAHAN DATA 3.1.1. Sumber Data Sumber data pagu menggunakan database pada
Kantor
Pusat
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan yang disusun sebagai berikut: 1.
Per Propinsi
2.
Per Bagian Anggaran
3.
Per Kewenangan
4.
Per KPPN
5.
Per Satuan kerja
6.
Per Jenis Belanja
3.1.2. Pengolahan Data Pengolahan
data
dilakukan
menggunakan
sistem aplikasi yang disusun oleh Tim Monitoring Kantor
Pusat.
dimaksudkan mempermudah
Penggunaan agar
terdapat
dalam
proses
sistem
aplikasi
ini
keseragaman
dan
pengolahan
data.
Petunjuk Teknis operasional aplikasi pengolahan data monev sebagaimana pada lampiran 2. Uraian dari data yang digunakan dalam aplikasi monev ini antara lain:
3.1.2.1.
Data Pagu (Tabel-1 Penyerapan Anggaran) Data Pagu yang tercantum dalam DIPA menunjukkan jumlah dana yang dialokasikan dan merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui. Data Pagu disajikan pada tabel penyerapan anggaran dalam bentuk data kumulatif dan pada tabel tren realisasi dalam bentuk data kumulatif.
3.1.2.2.
Data Realisasi (Tabel-1 Penyerapan Anggaran) Realisasi adalah pencairan dana yang telah disediakan di dalam DIPA sesuai dengan mekanisme pencairan dana APBN. Data Realisasi disajikan pada tabel penyerapan anggaran dalam bentuk data kumulatif dan pada tabel tren realisasi dalam bentuk data kumulatif.
3.1.2.3.
Data Prosentase Realisasi terhadap Pagu (Tabel-1 Penyerapan Anggaran) Data ini menunjukkan besarnya prosentase realisasi terhadap pagu sampai dengan laporan
dibuat
Prosentase
secara
Realisasi
kumulatif.
Data
terhadap
Pagu
disajikan pada tabel penyerapan anggaran.
3.1.2.4.
Tren Realisasi (Tabel 2. Tren Realisasi dan Grafik) Tren
Realisasi
berisi
data
yang
membandingkan antara data realisasi saat ini dibandingkan dengan data realisasi pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. 3.1.2.5.
Grafik (Tabel 2. Tren Realisasi dan Grafik) Grafik merupakan presentasi visual dari tabel-tabel sehingga dapat disajikan dengan lebih menarik dan mudah dipahami.
3.2. ANALISIS DATA Analisis data dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu dengan melaksanakan: 1.
Analisis perbandingan pagu anggaran dengan realisasi;
2.
Analisis perbandingan realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu.
Pada tingkat propinsi, analisis perbandingan pagu anggaran dengan
realisasi
akan
diperoleh
suatu
analisa
tingkat
penyerapan dana APBN pada suatu wilayah, diharapkan analisa
ini
dapat
membantu
memantau
perkembangan
ekonomi terkait dengan pengeluaran APBN suatu wilayah. 3.2.1.
Analisis Perbandingan Realisasi dengan Pagu Anggaran:
Analisis
Perbandingan
Realisasi
dengan
Pagu
Anggaran meliputi: 1.
Analisis Perbandingan Realisasi dengan Pagu Anggaran per Satuan Kerja per Jenis Belanja;
2.
Analisis Perbandingan Realisasi dengan Pagu Anggaran per Satuan Kerja per Bulan;
3.
Analisis Perbandingan Realisasi dengan Pagu Anggaran per Satuan Kerja per Jenis Belanja per Bulan;
4.
Analisis Grafik Realisasi.
Analisis
ini
dilaksanakan
untuk
mengetahui
progres/capaian penyerapan anggaran yang secara umum dapat disetarakan dengan progres/capaian penyelesaian
pekerjaan.
Disamping
itu,
dapat
dipantau perkembangan pekerjaan dan realisasi anggaran setiap bulan dan untuk memprediksi kapan/pada bulan apa beban kerja akan meningkat serta dapat diketahui apakah beban kerja sepanjang tahun telah proporsional. Hasil awal proses analisis ini adalah:
a.
Satuan
kerja
yang
persentase
realisasi
penyerapan anggaran dibawah rata-rata nasional (belanja barang dan belanja modal); b.
Kementerian Negara/Lembaga yang realisasi penyerapan anggaran paling rendah;
c.
Perkiraan awal penyebab yang mempengaruhi penyerapan anggaran (dapat dilakukan misalnya dengan melihat alokasi pada DIPA apakah masih diblokir atau tidak).
Berdasarkan
analisis
tersebut
Kantor
Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan data satuan kerja yang realisasinya dibawah rata-rata nasional kepada KPPN. 3.2.2.
Analisis Realisasi Tahun Realisasi Tahun Lalu
Berjalan
terhadap
Dilakukan dengan membandingkan realisasi pada bulan berjalan dengan realisasi pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Maksud dilakukannya analisis ini adalah untuk mengetahui pola penyerapan anggaran tahun lalu dibandingkan tahun berjalan apakah ada perubahan. Dalam hal ini perubahan yang diharapkan agar penyerapan anggaran dapat dilaksanakan secara proporsional sepanjang tahun.
3.3. PENGUMPULAN DATA LAPANGAN Pelaksanaan
monitoring
pada
dasarnya
untuk
mengetahui secara langsung dari stakeholder permasalahan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan, serta merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan selanjutnya. Sesuai analisis awal, dapat diperoleh kesimpulan sementara: 1.
Satuan kerja yang persentase realisasi penyerapan anggaran dibawah rata-rata nasional;
2.
Kementerian Negara/Lembaga yang realisasi penyerapan anggaran dibawah rata-rata nasional;
3.
Perkiraan awal penyebab yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran.
Untuk mengetahui secara langsung permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi
rendahnya
penyerapan,
dilakukan
pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner kepada satuan kerja. Penyampaian kuisioner beserta petunjuk pengisian dan batas waktu penyelesaian pengisian kuisioner dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk satuan kerja yang pembayarannya dilakukan di KPPN Propinsi. Sedangkan satuan kerja yang pembayarannya dilakukan diluar KPPN
propinsi,
penyampaian
kuisioner
dilakukan
oleh
KPPN
setempat sesuai data satuan kerja yang disampaikan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Satuan kerja yang mempunyai akses jaringan internet, dapat mengisi kuisioner melalui jaringan internet secara langsung dan menyerahkan hardcopy kuisioner ke Kanwil maupun KPPN. Sedangkan satuan kerja yang belum terkoneksi dengan jaringan internet atau satuan kerja yang jaringan internetnya sering mengalami gangguan, dapat mengisi kuisioner melalui jaringan intranet yang ada pada Kanwil atau KPPN atau cukup dengan menyerahkan hardcopy kuisioner. Kanwil atau KPPN selanjutnya menginput kuisioner tersebut melalui jaringan intranet. Seluruh data kuisioner yang telah diisi oleh para responden melalui internet maupun intranet disimpan pada server Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 3.4. EVALUASI PENYEBAB RENDAHNYA PENYERAPAN ANGGARAN Tim monitoring (Kantor Pusat, Kanwil dan KPPN) melakukan evaluasi penyebab rendahnya penyerapan anggaran melalui tahapan: a.
Pengumpulan/pengelompokan data lapangan;
b.
Analisa data;
c.
Perumusan/kesimpulan.
Evaluasi penyebab rendahnya realisasi penyerapan anggaran dilakukan oleh: •
KPPN untuk satuan kerja di Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya
•
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan evaluasi penyebab rendahnya penyerapan anggaran yang ada di propinsi wilayah kerjanya serta satuan kerja yang pembayarannya dilakukan di KPPN Propinsi.
•
Tim
Monitoring
Kantor
Pusat
melakukan
analisa
penyebab rendahnya penyerapan anggaran ditingkat nasional berdasarkan data kuisioner dan laporan dari Kanwil. 3.4.1.
Pengelompokan data lapangan Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menghimpun dan mengelompokkan permasalahanpermasalahan yang dihadapi dilapangan berdasarkan kuisioner yang terkumpul. Pengelompokan diurutkan berdasarkan Kategori, Sub Kategori dan Rincian Masalah (Lampiran IV), terdiri dari: 1.
Kategori
Penganggaran
dan
Dokumen
pelaksanaan anggaran (DIPA dan POK) dibagi menjadi :
a.
Sub kategori Penganggaran;
b.
Sub
kategori
dokumen
pelaksanaan
anggaran; 2.
Kategori Peraturan, Petunjuk Pelaksanaan dan Panitia
Pengadaan
berisi
antara
lain
permasalahan terkait Pengusulan, penetapan dan perubahan SK pejabat perbendaharaan yaitu :
Kuasa
Pengguna
Anggaran,
Bendahara
Pengeluaran dan Pejabat Penandatangan SPM maupun aturan petunjuk pelaksanaan kegiatan, peraturan pengadaan barang/jasa dan peraturan mengenai mekanisme pencairan anggaran serta permasalahan
pejabat
sebagai
panitia
pengadaan. Dibagi menjadi : a.
Sub
kategori
peraturan
dan
petunjuk
pelaksanaan b. 3.
Sub kategori panitia pengadaan
Kategori Persiapan Pelaksanaan Kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan
yang
dilakukan
sebelum
kegiatan dilaksanakan yang dibagi menjadi: a.
Sub Kategori Penunjukan konsultan Antara
lain
ketersediaan/kualifikasi
konsultan, dan lain-lain
b.
Sub Kategori Proses lelang Antara lain keterbatasan pejabat yang bersertifikat, SK penetapan panitia lelang, jadwal pelaksanaan, HPS, tender ulang, masa sanggah, dan lain-lain
c.
Sub Kategori Tanah Antara lain permasalahan penyelesaian pembebasan tanah, alokasi pembebasan tanah, kesediaan pemilik tanah, dan lainlain
4.
Kategori Pelaksanaan Kegiatan, dimulai terhadap permasalahan penandatanganan kontrak hingga kondisi
alam
pelaksanaan
yang
mempengaruhi
kegiatan.
Terkait
dalam
pelaksanaan
kegiatan dirinci: a.
Sub Kategori Dokumen pelaksanaan Antara lain ketersediaan dokumen kontrak, perubahan desain, IMB, dan lain-lain
b.
Sub Kategori Peralatan/mesin Antara lain ketersediaan peralatan/mesin, pemesanan
peralatan/mesin,
peralatan, dan lain-lain c.
Sub Kategori Bahan/barang
umur
Antara lain ketersediaan bahan/barang, spesifikasi bahan/barang, dan lain-lain d.
Sub Kategori Tenaga kerja Antara lain ketersediaan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja, dan lain-lain
e.
Sub Kategori Sarana/prasarana Antara
lain
ketersediaannya
sarana
transportasi darat, laut maupun udara atau sarana transport lainnya f.
Sub Kategori Keuangan Antara lain masalah pencairan di KPPN maupun pengajuan tagihan oleh pihak ke3,
ketersediaan
dana
pendamping,
ketersediaan dana PHLN/PHDN, proses sertifikasi, registrasi dan inventarisasi yang mengakibatkan belum dajukannya tagihan, penandatanganan
BAP,
kuitansi
dan
tagihan yang masih dalam proses dan lainlain g.
Sub Kategori Koordinasi Antara
lain
terkait
dengan
perizinan,
kegiatan yang harus ditunda/dibatalkan h.
Sub Kategori Cuaca
Antara lain pengaruh musin kemarau dan musin hujan i.
Sub Kategori Kegiatan Non Fisik dan swakelola Terutama untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh satuan kerja, antara
lain
identifikasi,
permasalahan sertifikasi,
terkait registrasi,
pelaksanaan kegiatan diklat dll 5.
Kategori Bencana Alam dan Masalah Sosial, antara lain terkait dengan masalah bencana alam tanah longsor, banjir, kebakaran, kerusuhan dan lain-lain.
3.4.2.
Analisis Data Lapangan Analisis data lapangan dilakukan berdasarkan hasil pengelompokan data kuisioner yang diisi/dipilih oleh responden sesuai kategori, sub kategori dan rincian permasalahan.
Analisis
dilakukan
dengan
menghitung persentasi jumlah vote/pilihan yang dipilih oleh responden pada level kategori atau sub kategori
atau
rincian
permasalahan
yang
dibandingkan dengan jumlah total vote/pilihan pada level kategori atau sub kategori atau pada rincian permasalahan. Penghitungan angka persentase pada
masing-masing kategori/sub kategori/rincian masalah dapat langsung diketahui melalui administrator yang mengoperasikan
aplikasi
kuisioner
pada
KPPN,
Kanwil, maupun Kantor Pusat Direktorat Jenderal perbendaharaan. Data
ini secara otomatis akan
berubah apabila ada data kuisioner baru yang diisi/dipilih oleh responden. Penggunaan aplikasi kuisioner ini untuk memudahkan (tidak ada proses perhitungan secara manual) dan menyeragamkan dalam proses analisis maupun dalam penentuan bobot permasalahan nantinya. Sebagai contoh, misalnya terdapat 125 orang responden yang mengisi kuisioner dengan rincian pengisian sebagai berikut: Tabel 1. Perhitungan Persentase Masing-masing Kategori
No
Kategori
1 1.
2 Penganggaran dan Dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA dan POK) Peraturan, Petunjuk Pelaksanaan dan Panitia Pengadaan Persiapan Pelaksanaan
2. 3.
∑ Pilihan
%
3 15
4 9%
25
15%
35 85 10
20% 50% 6%
4. 5.
Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Bencana Alam dan Masalah Sosial ∑ Total
170
100%
Cara perhitungan (tabel 1 pada kolom 4) : Jumlah
responden
yang
memilih
mengalami
permasalahan pada kategori dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA & POK) 15 pilihan Maka nilai persentase pada kategori dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA & POK) adalah : ∑ pilihan berdasarkan kategori No.1
15 X 100% =
=
170
∑ total pilihan berdasarkan kategori
Jumlah
responden
= 9%
yang
memilih
mengalami
permasalahan pada kategori peraturan dan petunjuk pelaksanaan 25 pilihan Maka nilai persentase pada kategori peraturan dan petunjuk pelaksanaan adalah :
∑ pilihan berdasarkan kategori No.2
25
=
X 100% =
= 15%
∑ total pilihan berdasarkan kategori
Demikian
170
seterusnya
dilakukan
perhitungan
persentase untuk masing-masing kategori sehingga diperoleh data sebagaimana tabel 1 diatas. Selanjutnya juga dilakukan perhitungan persentase berdasarkan sub kategori. Misalnya dari contoh diatas, terdapat 85 responden yang
mengalami
permasalahan
pada
kategori
pelaksanaan kegiatan dilapangan dengan rincian berdasarkan sub kategori yaitu: Tabel 2. Perhitungan Persentase Masing-masing Sub Kategori pada kategori pelaksanaan kegiatan No 1 1. 2. 3.
Sub Kategori 2 Dokumen pelaksanaan Peralatan dan mesin Bahan/barang
∑pilihan
%
3 65 25 30
4 27% 10% 12%
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Tenaga kerja Sarana dan prasarana Keuangan Koordinasi Cuaca Kegiatan non fisik swakelola ∑ Total
dan
10 15 25 25 10 35
4% 6% 10% 10% 4% 15%
240
100%
Cara perhitungan (tabel 2 pada kolom 4): Jumlah
pilihan
pada
sub
kategori
dokumen
pelaksanaan adalah 65 pilihan, maka nilai persentase sub kategori dokumen pelaksanaan adalah : ∑ pilihan berdasarkan sub kategori No.1
65 X 100% =
= ∑ total pilihan seluruh sub kategori pada kategori pelaksanaan kegiatan
= 27% 240
Jumlah pilihan pada sub kategori peralatan dan mesin adalah 25 pilihan, maka bobot permasalahan pada sub kategori peralatan dan mesin adalah :
∑ pilihan berdasarkan sub kategori No.2
25 X 100% =
= ∑ total pilihan seluruh sub kategori pada kategori pelaksanaan kegiatan
= 10% 240
Demikian
seterusnya
persentase
untuk
dilakukan
masing-masing
perhitungan sub
kategori
sehingga diperoleh data sebagaimana tabel 2 diatas. Selanjutnya juga dilakukan perhitungan yang sama untuk rincian masalah pada setiap sub kategori. Perhitungan persentase dilakukan secara otomatis menggunakan aplikasi kuisioner yang telah dibangun para
programmer
dari
Direktorat
Sistem
Perbendaharaan. 3.4.3.
Perumusan/kesimpulan Perumusan/kesimpulan dilakukan menggunakan data hasil
analisa
data
lapangan.
Penentuan
permasalahan yang paling dominan mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran ditentukan berdasarkan nilai persentase terbesar jumlah responden yang
memilih mengalami permasalahan baik pada level kategori, sub kategori dan rincian masalah.
Dari
table
1,
apabila
diurut
berdasarkan
nilai
persentase terbesar maka diperoleh data sebagai berikut pada tabel 3. Tabel 3. Urutan Kategori Berdasarkan Nilai Persentase Terbesar
No
Kategori
1 1. 2.
2 Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Peraturan, Petunjuk Pelaksanaan dan Panitia Pengadaan Penganggaran dan Dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA dan POK) Bencana Alam dan Masalah Sosial ∑ Total
3. 4. 5.
∑ Pilihan
Bobot
3 85 35 25
4 50% 20% 15%
15
9%
10
6%
170
100%
Berdasarkan angka diatas, dapat ditentukan bahwa tingkat
penyerapan
anggaran
secara
berurutan
dipengaruhi oleh kategori pelaksanaan kegiatan, persiapan pelaksanaan kegiatan, peraturan, petunjuk pelaksanaan dan panitia pengadaan, penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA dan POK), bencana alam dan masalah sosial.
Selanjutnya berdasarkan tabel 2. juga dilakukan penyusunan
sub
kategori
berdasarkan
nilai
persentase terbesar (tabel 4). Tabel 4. Urutan Sub Kategori Berdasarkan Nilai Persentase Terbesar Pada Kategori Pelaksanaan Kegiatan No 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Sub Kategori
∑pilihan Bobot
2 Dokumen pelaksanaan Kegiatan non fisik dan swakelola Bahan/barang Peralatan dan mesin Keuangan Koordinasi Sarana dan prasarana Tenaga kerja Cuaca ∑ Total
3 65 35 30 25 25 25 15 10 10
4 27% 15% 12% 10% 10% 10% 6% 4% 4%
240
100%
Berdasarkan data diatas, dapat ditentukan secara berurutan
bahwa
sub
kategori
yang
paling
mempengaruhi pada kategori pelaksanaan kegiatan dilapangan yaitu dokumen pelaksanaan, kegiatan non fisik
dan
peralatan
swakelola, dan
mesin,
bahan/barang, koordinasi,
prasarana, tenaga kerja dan cuaca.
keuangan, sarana
dan
Selanjutnya juga dilakukan hal yang sama untuk rincian permasalahan pada sub ketegori tertentu yaitu menentukan permasalahan yang paling dominan dipilih oleh para responden dengan membandingkan jumlah pilihan pada suatu rincian masalah dengan total pilihan pada rincian masalah yang ada pada sub kategori tertentu. 3.4.4.
PENENTUAN LANGKAH-LANGKAH BERIKUTNYA Berdasarkan faktor-faktor yang paling mempengaruhi rendahnya
penyerapan
anggaran,
akan
mempermudah untuk melakukan identifikasi langkahlangkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah yang dilakukan harus disesuaikan dengan kewenangan penanganannya baik oleh KPPN, Kanwil, maupun Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Sedangkan permasalahan yang tidak dapat ditangani langsung, akan disampaikan kepada Instansi yang berwenang untuk penyelesaiannya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain: 1.
Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja, Kementerian
Negara/Lembaga,
Provinsi/Kabupaten/Kota
untuk
Pemerintah mengambil
langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya percepatan penyerapan anggaran.
2.
Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaku kegiatan, antara lain : a.
Sosialisasi penyusunan dan revisi DIPA serta peraturan terkait dengan pelaksanaan anggaran
b.
Bimbingan teknis aplikasi DIPA (penyusunan dan revisi)
c.
Bimbingan
teknis
Operasional
penyusunan
Kegiatan/POK
Petunjuk (rencana
kegiatan dan rencana penarikan) d.
Bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa
e.
Sosialisasi mekanisme pembayaran atas beban APBN (tingkat satuan kerja maupun KPPN)
f.
Bimbingan
teknis
lainnya
berhubungan
dengan pelaksanaan anggaran. 3.
Melakukan
koordinasi
dengan
Provinsi/Kabupaten/Kota
Pemerintah
dalam
rangka
percepatan penyerapan anggaran. 4.
Konsultasi
secara
kabupaten/kota
ke
berjenjang,
dari
tingkat
provinsi,
selanjutnya Provinsi ke tingkat pusat.
tingkat dan
Dalam tahap penetuan langkah-langkah penanganan, dilakukan antisipasi tugas dan kondisi yang ada dengan menetapkan sasaran dan tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. Disamping itu, juga
harus
program
ditetapkan
yang
pelaksanaan,
akan prosedur
kebijakan dilakukan,
pelaksanaan, jadwal
pelaksanaaan,
waktu
prosedur
pelaksanaan secara administratif dan operasional serta alokasi anggaran dan sumber daya. Perencanaan harus dibuat dengan cermat, lengkap, terpadu dan dengan tingkat kesalahan yang paling minimal. Namun hasil dari perencanaan bukanlah dokumen yang bebas dari koreksi, karena sebagai acuan bagi tahapan pelaksanaan dan pengendalian, perencanaan harus terus disempurnakan secara interaktif untuk menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan
yang
terjadi
pada
proses
selanjutnya/pelaksanaan dilapangan. Dalam tahapan pelaksanaan pihak-pihak yang terlibat lebih beragam. Oleh sebab itu dibutuhkan koordinasi terpadu
untuk
keseimbangan
mencapai
kerja.
Pada
keserasian tahapan
ini
dan harus
ditetapkan konsep pelaksanaan serta personel yang terlibat pada organisasinya. Kemudian secara detail
menetapkan jadwal, program, alokasi biaya, serta sumber daya yang digunakan.
BAB IV PELAPORAN
Laporan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran disusun setiap akhir bulan secara berjenjang. Tim monitoring KPPN menyampaikan laporan kepada Tim monitoring Kantor Wilayah. Tim Monitoring Kantor Wilayah menyampaikan laporan kepada Tim Monitoring Kantor Pusat dengan rincian sebagai berikut: 4.1 LAPORAN BULANAN Disampaikan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya berisi antara lain : 1.
Satuan kerja (KP, KD, DK, TP, UB) yang masih belum ada penunjukan pejabat perbendaharaan (jika masih ada);
2.
Potensi permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh Kanwil maupun KPPN
3.
Laporan lainnya yang dianggap perlu.
4.2 LAPORAN TRIWULANAN (Triwulan I dan Triwulan III) Disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan April dan Oktober (laporan bulanan pada bulan April dan Oktober sekaligus menjadi laporan triwulanan) berisi antara lain :
1.
Kesimpulan
atas
hasil
monitoring
dan
evaluasi
penyerapan anggaran diwilayah kerjanya; 2.
Langkah-langkah dilakukan
baik
sosialisasi/kegiatan
yang
telah,
berupa
sedang
kegiatan
lainnya
dan
akan
pembinaan,
yang
dilaksanakan
diwilayah kerja masing-masing (KPPN untuk wilayah kerja KPPN, sedangkan Kanwil melaporkan seluruh kegiatan Kanwil dan KPPN); 3.
Satuan Kerja (KP, KD, DK, TP, UB) yang masih belum ada penunjukan pejabat perbendaharaan (jika masih ada);
4.
Laporan lainnya yang dianggap perlu.
4.3 LAPORAN SEMESTERAN Disampaikan paling lambat tanggal 21 bulan Juli dan Januari tahun berikutnya berisi antara lain : 1.
Kesimpulan
atas
hasil
monitoring
dan
evaluasi
penyerapan anggaran diwilayah kerjanya; 2.
Langkah-langkah dilakukan
baik
sosialisasi/kegiatan
yang
telah,
berupa lainnya
sedang
kegiatan yang
dan
akan
pembinaan, dilaksanakan
diwilayah kerja masing-masing (KPPN untuk wilayah
kerja KPPN, sedangkan Kanwil melaporkan kegiatan Kanwil dan KPPN); 3.
Satuan Kerja (KP, KD, DK, TP, UB) yang masih belum ada penunjukan pejabat perbendaharaan (jika masih ada);
4.
Laporan semesteran merupakan laporan untuk bulan Juni, sedangkan laporan untuk bulan Desember sekaligus laporan evaluasi penyerapan anggaran pada tahun berkenaan;
5.
Laporan lainnya yang dianggap perlu.