Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi kepala daerah yang diterjemahkan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RKPD akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk satu tahun kedepan (tahun perencanaan), yang memiliki kedudukan strategis sebagai kebijakan umum, arahan operasional serta kerangka pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumen RKPD selanjutnya akan menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Penyusunan RKPD dilakukan dengan (1)imenggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down planning; (2)imemperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergitas prioritas pembangunan, baik antar waktu (RPJP, RPJM), antar ruang (RTRW, RDTRK) antar wilayah (kabupaten bersebelahan), dan antar urusan pemerintahan (pusat daerah), serta dokumendokumen perencanaan pembangunan yang telah ada lainnya; (3)imempertimbangkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan daerah; serta dengan (4)imemperhatikan dan mempertimbangkan kondisi eksternal yang memberikan pengaruh cukup kuat terhadap proses penyusunan RKPD (kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya). Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Palu memasuki momentum masa transisi peralihan kepimpinan kepala daerah dan berakhirnya RPJMD 20102015. Banyak tantangan dan hambatan yang telah dihadapi dan diatasi, namun masih banyak harapan yang belum tercapai terkait aspek ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur serta layanan publik yang lainnya. Penyusunan RKPD Kota Palu tahun 2016, secara normatif masih mengacu pada RPJMD 20102015, dan tentunya secara umum mengacu pada RPJPD 2005 – 2025, hal ini disebabkan adanya agenda pemerintah untuk menyelenggarakan pilkada secara serentak di seluruh Indonesia, sehingga mengakibatkan terjadi pemunduran jadwal pilkada di beberapa daerah termasuk Kota Palu, dan secara tidak langsung berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di tahun 2015 yang merupakan era pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 20152019 yang didalamnya memuat visi pembangunan nasional yaitu TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONGROYONG, dengan upaya dalam mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.1
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebasaktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Selain itu didalam RPJMN 20152019 tersebut terdapat 9 agenda prioritas pembangunan nasional yang dinamakan NAWACITA dengan penjelasan sbb : 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Dengan tersusunnya RPJMN tahun 20152019 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Palu tahun 2016. Pada akhirnya RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya akan menjadi pedoman dalam melakukan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun perencanaan. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumbersumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa RKPD Kota Palu tahun 2016 merupakan dokumen yang menjadi pedoman penyusunan renja SKPD di pemerintahan Kota Palu yang kemudian akan dijabarkan melalui APBD Kota Palu tahun 2016.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.2
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
1.2. Dasar Hukum Beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum Pemerintah Kota Palu dalam menyusunan RKPD Tahun 2016 adalah : 1. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 5. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Palu 13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 20102030; 14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 20052025; 15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu 20102015; 1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD Kota Palu tahun 2016 disusun dengan mengacu pada dokumen dokumen perencanaan pembangunan yang masih relevan dan berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang telah ada, serta dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan daerah provinsi dan nasional, serta kabupaten yang berbatasan (antar waktu, antar ruang, antar wilayah dan antar urusan pemerintahan). Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 ini harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMD, memperhatikan dan selaras dengan agenda, arah kebijakan pada dokumen RKP Nasional Tahun 2016, RKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.3
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
RPJM Kota Palu Tahun 20112015. Selain itu kedudukan RKPD saling berkaitan dan tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Penyusunan RKPD dilakukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKPD selanjutnya akan menjadi pedoman dan pegangan dalam penyusunan Renja SKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 1.4. Sistematika Penyusunan Penyusunan Dokumen RKPD Kota Palu Tahun 2016 dilakukan dengan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dangan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan antar Dokumen 1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1.5. Maksud dan Tujuan BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1.Aspek Geografi dan Demografi 2.1.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3.Aspek Pelayanan Umum 2.1.4.Aspek Daya Saing Daerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah. 2.3.1.Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. 2.3.2.Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1.Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015. 3.1.2.Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1.Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.2.2.Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1.Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3.2.2.2.Arah Kebijakan Belanja Daerah 3.2.2.3.Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.4
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016 BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI. PENUTUP 1.5. Maksud dan Tujuan RKPD Kota Palu Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk memberikan informasi dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan, terkait kebijakan, strategi dan lngkahlangkah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta kerangka pendanaan dan pengalokasian anggaran yang akan dilakukan pada tahun perencanaan. Penyusunan RKPD Kota Palu Tahun 2016 bertujuan untuk : 1. Memberikan kepastian atas sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan; 2. Merupakan panduan umum bagi perencanaan sektoral dan kewilayahan; 3. Menetapkan program prioritas untuk masingmasing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja; 4. Menjadi acuan seluruh SKPD Kota Palu dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2016.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.5
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Administratif Palu sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk tanggal 27 September 1978 atas dasar asas dekontrasi sesuai Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Pemerintahan Daerah. Dalam perkembangannya Kota Administratif Palu telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang sesuai dengan peranan dan fungsinya, sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah tersebut sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu. 2.1.1.Aspek Geografi dan Demografi a. Geografi Dengan luas area daratan sebesar 395,06 km2 dan garis pantai sepanjang 42 km, Kota Palu secara administratif terdiri dari 8 kecamatan dengan 45 kelurahan. Terletak pada ketinggian antara 0 sampai 700 m diatas permukaan laut, sebagian besar (75 persen) berupa lahan datar (kemiringan 0 - 2 derajat), sebagian kecil (20 persen) lahan curam (kemiringan 15 – 40 derajat), sedikit (5 persen) bergelombang (kemiringan 2 – 15 derajat) dan (0,05 persen) lahan sangat curam (kemiringan lebih dari 40 derajat), geologi tanah dataran Lembah Palu terdiri dari bahanbahan alluvial dan colluvial yang berasal dari metamorfosis yang telah membeku dan sedimen, sehingga Dataran Lembah Palu diperkirakan cocok untuk pertanian intensif. Suhu udara Kota Palu sekitar 27 35derajat Celsius, dengan curah hujan ratarata antara 23 sampai 166 mm per tahun, dan kelembaban udara rata rata sekitar 70 – 80 persen. Kecepatan angin Kota Palu ratarata sekitar 4 knots, dengan arah angin ratarata dan terbanyak menujukearah Barat Laut. Secara hidrologis terdapat air tanah bebas pada lapisan akifer yang tersusun dari kerakal, kerikil, pasir kasar, sampai pasir halus. Air tanah bebas ini terdiri dari air tanah dangakal dan air tanah dalam. Secara keseluruhan ketersediaan air tanah di Kota Palu tidak merata karena sangat tergantung pada faktor iklim, geologi, morfologi, vegetasi dan tata guna lahan. terdapat beberapa mata air yang cukup potensial di Kota Palu, antara lain mata air Pria dan Wanita, terdapat di Kelurahan Duyu, mata air Yoega, Koeloe dan Owo terdapat di Kelurahan Donggala Kodi, mata air Watutela, terdapat di Kelurahan Tondo, dan masih banyak mata air lainnya. Potensi bahan galian granit dapat dijumpai relatif luas di bagian barat yaitu di daerah Silae sampai Watusampu, sedang singkapan yang tidak terlalu luas dapat dijumpai di wilayah Watutela Tondo, batuan andesit penyebarannya terdapat di Palu bagian barat, antara Buluri dan Watusampu, dimana secara setempat setempat batuan ini tersingkap, umumnya batuan ini terkekarkan. Lokasi bahan galian yang dapat dieksploitasi berada pada topografi perbukitan. Sebagian cadangan terdapat pada wilayah yang sangat dekat dengan wilayah hunian, yaitu di Duyu, Kabonena, Donggala Kodi, Silae, Buluri, Watusampu dan Watutela. Bahan galian ini disamping dijumpai dalam bentuk sirtu juga dapat diperoleh cadangan yang berupa bongkahan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.6
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Kota Palu merupakan kawasan rawan bencana karena berada pada Sesar Palu–Koro yang merupakan salah satu sesar aktif yang terdapat di Pulau Sulawesi, sehingga berpotensi gempa dengan magnitudo yang besar. Tingkat erosi di DAS Palu dan wilayah yang relatif terjal dengan formasi batuan yang mengalami pelapukan, telah mencapai berat hingga sangat berat, sehinggaberimplikasi pada tingginya sedimen aliran sungai dan menyebabkan kerusakan badanbadan sungai, terutama pendangkalan sungai, serta wilayah tersebut menjadi rawan longsor,banyak ditemui ditebingtebing bagian hulu sungai. Abrasi karena hilang atau rusaknya terumbu karang dan hutan mangrove di perairan sekitar pantai di zone pasangsurut pantai di wilayah Kota Palu telah merusak tanggul pantai, bahkan di di sebagian area telah merusak badan jalan. b. Demografi Proyeksi jumlah penduduk Kota Palu tahun 2014 (BPS Kota Palu) mencapai 362,2 ribu jiwa, dengan rasio jenis kelamin 101 atau terdapat 182,2 ribu jiwa penduduk lakilaki dan 180 ribu jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk Kota Palu yang secara umum dipengaruhi oleh komponen kelahiran, kematian dan migrasi penduduk mengalami laju pertumbuhan alamiah penduduk sekitar 1,7 persen terhadap tahun sebelumnya, tingkat kelahiran 16 (per 1.000 penduduk), tingkat kematian 5 (per 1.000 penduduk), sedangkan tingkat migrasi yang secara umum dipengaruhi oleh faktor ekonomi dalam hal ini kesempatan mendapatkan pekerjaan untuk mencapai peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan, serta aktivitas lainnya seperti bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, diperkirakan mencapai 1.180 jiwa penduduk pendatang dan diprediksi sekitar 170 jiwa penduduk keluar. Kepadatan penduduk Kota Palu 917 jiwa per kilometer persegi, sedangkan penyebaran penduduknya tidak merata. Kelurahan Ujuna dengan wilayah seluas 0,49 kilometer persegi, berpenduduk 10.180 jiwa merupakan kelurahan terpadat populasinya sekitar 20.776 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kelurahan Poboya yang berpenduduk 1.605 jiwa dengan wilayah seluas 63,41kilometer persegi merupakan kepadatan penduduk terendah dengan populasi 25 jiwa per kilometer persegi, untuk tingkat kecamatan Palu Timur menjadi kecamatan terpadat dengan luas wilayahnya 7,71 kilometer persegi dan berpenduduk 67.419 jiwa, memiliki populasi 8.744 jiwa per kilometer persegi, kecamatan dengan populasi terendah adalah Kecamatan Mantikulore populasinya sekitar 20.776 jiwa per kilometer persegi, pada wilayah seluas 206,8 kilometer persegi dengan penduduk hanya sekitar 59.451 jiwa. Komposisi atau struktur umur 15 tahun keatas penduduk Kota Palu selama tahun 2013 sebanyak 63,57% berada pada kelompok angkatan kerja dan hanya sebesar 36,43% yang bukan angkatan kerja dimana tingkat partisipasi angkatan kerja 63,57%, tingkat kesempatan kerja 92,97% dan tingkat pengangguran terbuka hanya sebesar 7,03%. Sehingga timbul angka ketergantungan kerja sebesar 57% dimana setiap 2 orang penduduk bekerja menanggung paling sedikit 1 orang yang bukan angkatan kerja. Jika tidak dipersiapkan dengan lebih baik, maka Kota Palu diperkirakan tidak dapat memaksimalkan bonus demografi yang ada dimana jumlah penduduk usia kerja bertambah drastis yang berasal dari bertambahnya angka kelahiran dan berkurangnya angka kematian sehingga harapan akan banyaknya penduduk usia kerja yang dapat menanggung penduduk bukan angkatan kerja (angka ketergantungan kerja mengecil) sulit diwujudkan di tahun mendatang.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.7
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
2.1.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kualitas penduduk merupakan elemen esensial dalam menunjang produktivitas. Penduduk yang besar meman memang g menjadi pasar yang potensial, namun apabila daya belinya rendah, justru akan makin akin terjebak pada konsumerisme, sehingga akan menjadi beban pembangunan serta mengurangi hasilhasil pembangunan yang seharusnya dapat dinikmati rakyat rakyat.. 1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) PDRB merupakan salah satu indikator eko ekonomi yang mencerminkan tingkat kesejahteraan atau kapasitas ekonomi suatu daerah, dan biasanya digunakan untuk melihat struktur ekonomi atau peran sektor sektorsektor dalam perekonomian pada suatu wilayah. Gafik 2.1 : PDRB ADHB 2013 dan 2014 3.679.340
3.679.342
PDRB atas dasar Harga Berlaku
1.245.641 1.491.872
1.180.099 1.380.114
1.055.479 1.219.208
1.063.433 1.197.413
385.848 444.798
735.868
254.947 295.519
1.471.736
196.191 220.437
2.207.604
1.247.178 1.451.364
3.099.445
2.943.472
0 1 4 2 3 8 7 6 5 9 1. Pertanian; 2.Penggalian; 3.Industri Pengolahan; 4.Listrik dan Air Bersih; 5.Bangunan; 6.Perdagangan, Hotel & Restoran; 7.Angkutan dan Komunikasi; 8.Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan; 9.Jasa 9.Jasajasa Sumber : BPS Kota Palu
PDRB Kota Palu tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014 menunjukan peran sektor jasajasa jasa masih mendominasi pembentukan PDRB, diikuti sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor industri pengolahan, sedangkan sektor penggalian, listrik dan air bersih dan sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang kurang berarti. Selengkapnya seperti dalam tabel berikut : Tabel 2.1 : PDRB ADHB 2013 dan 2014 menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) No. Lapangan Usaha 2013 2014*) 1 Pertanian 196.191 216.943 2 Penggalian 385.848 449.064 3 Industri Pengolahan 1.063.433 1.233.688 4 Listrik dan Air Bersih 254.947 279.931 5 Bangunan 1.245.641 1.694.133 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 1.247.178 1.373.047 7 Angkutan & Komunikasi 1.180.099 1.308.355 8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 1.055.479 1.177.362 9 Jasajasa 3.099.445 3.671.154 PDRB
9.728.261 11.403.676
Sumber : BPS Kota Palu;; 2014*) angka diolah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah aerah Kota Palu Tahun 2016
hal.8
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
b. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktorfaktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktorfaktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat. Kondisi perekonomian global saat ini umumnya mengalami perlambatan yang terjadi pada negaranegara mitra dagang Indonesia yang juga didorong pelonggaran kebijakan moneter di negaranegara maju serta gejolak harga komoditas pasar global sehingga berdampak pula pada perlambatan ekonomi dunia secara umum sehingga permintaan terhadap ekspor yang juga menurun. Besarnya likuiditas di pasar global serta ketidakpastian arus modal, mengganggu keseimbangan pasar uang dan nilai tukar di berbagai negara, memberikan tekanan pada pelemahan nilai tukar rupiah. Selain itu fluktuasi harga minyak mentah dunia yang cukup besar turut melemahkan harga komoditas primer di pasar global yang berdampak negatif pada ekspor beberapa negara, dan ini mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun jika melihat pertumbuhan ekonomi daerah khususnya pada provinsi Sulawesi Tengah dan lebih spesifik Kota Palu, yang terjadi adalah masih tetap bertahan diatas ratarata pertumbuhan ekonomi nasional dikarenakan peningkatan investasi. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini. Grafik 2.2 : Laju pertumbuhan ekonomi 2010 2013
9,61
9,44
9,38
5,78
9,27
Nasional 6,23
9,16
6,50
8,74
4,00
6,22
6,00
8,23
8,00
9,96
10,00
Prov.Sulteng Kota Palu
2,00 0,00 2010
2011
2012
2013
Sumber : BPS Kota Palu
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.9
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Pada tabel tersebut nampak jelas pertumbuhan ekonomi kota palu mengalami percepatan dari tahun ke tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan ekononi nasional maupun provinsi. Pertumbuhan ekonomi Kota Palu tersebut diharapkan akan dapat bertahan dalam beberapa tahun kedepan sehingga kondisi ini diharapkan dapt lebih meningkatkan minat investasi di Kota Palu. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini, maka perekonomian Kota Palu akan dapat memberi kontribusi riil yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi maupun nasional. c. PDRB perkapita Indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat berdasarkan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Akibat naiknya aktivitas ekonomi riil Kota Palu yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung terhadap pendapatan perkapita masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi di Kota Palu, berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi di Kota ini.Perkembangan ekonomi tersebut, akan berpengaruh terhadap pendapatanmasyarakat/kesejahteraan masyarakat. Perkembangan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Palu dalam kurun waktu lima tahun, menunjukan peningkatan. Pada tahun 2009 tercatat sebesar Rp.i16.074.337 atau meningkat sekitar 12,75 persen dari tahun 2008. Kemudian tahun 2010 meningkat sebesar 13,60 persen menjadi Rp.i18.261.191. Demikian pula halnya dengan tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013, dengan peningkatan masingmasing sebesar 13,93 persen, 14,46 persen dan 14,66 persen. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku telah mencapai Rp.i20.805.441 (Tahun 2011), Rp.i23.813.359 (Tahun 2012) dan sebesar Rp.i27.303.645 pada Tahun 2013. Capaian PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000, dalam kurun waktu yang sama juga meningkat. Tahun 2009 tercatat sebesar Rp.i7.675.345 meningkat menjadi Rp.Rp.i8.189.209 pada Tahun 2010. Hal yang sama juga terjadi pada Tahun 2011 hingga Tahun 2013 dimana capaian PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 tercatat Rp.i8.799.718 pada tahun 2011, Rp.i9.503.814 tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp.i 10.203.214. Sementara persentase pertumbuhanmasingmasing tahun berkisar antara 5 8 persen. Untuk melihat perkembangn PDRB per kapita Kota Palu dengan membandingkan PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada grafik berikut : Grafik 2.3 : PDRB perkapita 2009 2013 50 27,31 40
23,81 20,81
30
16,07
20
18,26
12,53
14,16
2009
2010
16,51
18,73
2011
2012
21,05
10 2013
PDRB Perkapita Provinsi Sulteng (Jt Rp) PDRB Perkapita Kota Palu (Jt Rp) .
Sumber : BPS
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.10
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Berdasarkan gambaran dari capaian PDRB perkapita tersebut diatas, dimana dalam kurun waktu lima tahun perkembangan PDRB perkapita Atas Dasar harga Berlaku berkisar antara 12 15 15 persen dan petumbuhan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 antara 5 8 persen, sementara pertumbuhan penduduk hanya sekitar 1,71 persen, ini mengindikasikan bahwa tingkat sejahteraan penduduk/masyarakat Kota Palu dari Tahun 2009 sampai Tahun 2013 semakin baik. Perkembangan PDRB perkapita erkapita atas dasar harga berlaku tahun 2011 mencapai 20.805.441 rupiah mengalami kenaikan pada tahun 2012 yaitu menjadi sebesar 23.813.359 rupiah. Perkembangan PDRB perkapita erkapita harga konstan 2000 juga meningkat dari tahun 2011 sebesar 8.799.718 rupiah meningkat pada tahun 2012 menjadi 9.503.814 rupiah. Peningkatan pertumbuhan PDRB Perkapita 8,001 persen diatas pertumbuhan penduduk 1,48 persen menunjukan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan penduduk Kota Palu. d. Tingkat Inflasi Inflasi adalah s suatu uatu keadaan dimana terjadi proses kenaikan hargaharga harga barang umum secara teru terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Atau merupakan suatu keadaan dimana terjadi penurunan nilai mata uang. Inflasi maupun n deflasi terjadi karena adanya ketidak seimbangan an antara jumlah uang yang beredar termasuk didalamnya kecepatan peredaran uang itu sendiri dengan jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan. Selama 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Palu cukup tinggi, diikuti dengan laju inflasi yang terus meningkat tajam. Penyumbang inflasi terbesar berasal dari volatile food khususnya ikan segar dan bumbu bumbubumbuan, administered price juga memberi pengaruh yang besar terhadap inflasi dan deflasi Kota Palu. Grafik 2.4 : Laju Inflasi 2011 2014 9,00 8,85 Inflasi (%) 7,75 7,57 6,50 5,87
5,25 4,00
4,47 2011
2012
2013
2014
Memasuki akhir tahun 20 2014, 14, tekanan inflasi tahunan Kota Palu mengikuti tren inflasi hampir di seluruh daerah lain di Indonesia yang juga mengalami peningkatan, terutama didorong oleh dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi, serta kenaikan tarif dasar listrik. Sela Selain itu perayaan natal dan tahun baru, serta faktor cuaca ekstrim turut mempengaruhi realisasi inflasi tahunan Kota Palu yang pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar 8,85% (yoy), lebih tinggi dari Inflasi Nasional yakni sebesar 8,36 (yoy), serta lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan dalam kurun 3 tahun terakhir. Kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan menjadi komoditas utama pergerakan inflasi tahunan. Tekanan inflasi dari sisi penawaran didiorong oleh faktor cuaca ekstrim pada akhir tahun serta kelangkaan BBM solar yang mempengaruhi pasokan komoditas ika ikan segar.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah aerah Kota Palu Tahun 2016
hal.11
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Melihat perkembangan laju inflasi Kota Palu lima tahun terakhir yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi, maka perlu menjadi perhatian dan penangan yang serius dari pemerintah daerah dengan memperhatikan faktor faktor pemicu tingginya laju in inflasi flasi dengan melakukan upayaupaya upaya antara lain menginformasikan harga bahan pokok strategis kepada masyarakat, diversifikasi makanan pokok dan lauk pauk terutama ikan laut, serta memperhatikan ketersediaan pasokan bahan pokok dan BBM. 2. Fokus Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan sosial masyarakat adalah proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. masyarakat Untuk menunjukkan taraf kesehateraan sosial masyarakat dapat di lihat pada faktor Indeks Pembangunan manusia serta tingkat kemiskinan suatu daerah. Dalam penangan kesejahteraan sosial di Kota palu, pemerintah Kota Palu fokus pada penanganan kemiskinan yang tentu saja diharapkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kota Palu. Sehingga Untuk dapat melihat kesejahteraan sosial di Kota Palu maka dapat ditinjau dari dua aspek terse tersebut but yang dapat dijelaskan sebagai berikut. a. Tingkat Kemiskinan Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah memil memiliki permasalahan sosial yang cukup ko kompleks. mpleks. Hal ini ditandai dengan adanya golongan yang kurang beruntung seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, anak jalanan, anak terlantar dan lainnya yang dikategorikan sebagai Penyandang enyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Walaupun mereka ditengarai berasal rasal dari berbagai daerah lain akan tetapi pada kenyataannya mereka mer berada di wilayah Kota Palu yang menjadi pemandangan terkesan kurang baik. Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah propinsi Su Sulawesi lawesi Tengah. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi gi Penanggulangan Kemiskinan di dipropinsi Sulawesi Tengah saat ini adalah lah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat. Agar dapat mengetahui lebih jelas kondisi penduduk miskin di Kota Palu, dapa dapat dicermati pada grafik berikut. Grafik 2.4 : Tingkat ngkat kemiskinan Kota Palu 2010 2013 2013 (%)
10 7,5 5 2,5
9,19
9,89
8,90
7,24
0 2010
2011
2012
2013
Sumber : Kota Palu Dalam Angka, 2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah aerah Kota Palu Tahun 2016
hal.12
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Adapun Jumlah penduduk miskin di Kota Palu pada tahun akhir 2011 adalah 9,89 persen dari jumlah penduduk Kota Palu. Hingga akhir tahun 2013 melalui berbagai program pengentansan kemiskinan yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Palu terjadi penurunan angka kemiskinan hingga mencapai 7,24 persen.Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Palu meluncurkan program penanggulangan kemiskinan dengan tajuk Zero Poverty dengan target menurunkan angka kemiskinan hingga tahun 2015 mencapai 6 – 5 persen. b. Indeks Pembangunan Manusia Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia yaitu sejak dalamkandungan hingga lanjut usia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa kualitas manusia yang baik ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangannya sejak dalam kandungan, pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa. Selama periode 20102011 berbagai program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan sumber daya manusia Kota Palu yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan taraf pendidikan penduduk yang berangsur meningkat. Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan atasfokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melekhuruf, angka ratarata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Untuk melihat perkembangan IPM Kota Palu dengan membandingkan IPM provinsi Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini : Grafik 2.5 : Indeks Pembangunan Manusia Kota Palu 2010 2013 (%) 80 78
76,4
76,92
71,14
71,62
2010
2011 Kota Palu
77,48
77,88
72,14
72,54
76 74 72 70 68 66 2012 Sulawesi Tengah
2013
Sumber : Kota Palu Dalam Angka,2014
Berdasarkan grafik diatas, tergambarkan IPM Kota Palu diatas ratarata IPM Provinsi Sulawesi Tengah dapat dijelaskan pada yang beberapa faktor pembentuk IPM tersebut. Berdasarkan data Kota Palu dalam Angka di tahun 2014, dengan membandingkan IPM kabupaten lain dalam Provinsi Sulawesi Tengah, maka IPM Kota Palu masih tertinggi yang tergambarkan pada angka melek huruf, lama sekolah dan angka harapan hidup mencapai 70,72 tahun.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.13
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Sebagai indikator tunggal IPM dapat mencerminkan aspekaspek pembangunan yang lebih luas. Indikator ini dianggap cukup baik dalam menggambarkan aspek sosial maupun aspek ekonomi yang telah dicapai oleh suatu daerah. IPM dapat digunakan untuk melihat posisi tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah berupa output peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia dan perluasan pilihan dan kemampuan dasar manusia. Telah terjadi perbaikan besar besaran pada aspek pendidikan dan ekonomi di Kota Palu maupun provinsi yang digambarkan oleh perubahan positif nilai IPM dalam kurun waktu 20122013. Status pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh nilai IPM, di Kota Palu tahun 2012 pada kategori tingkat pembangunan manusia menengah ke atas, tahun 2013 masih pada tingkat kategori yang sama walaupun terjadi peningkatan IPM dari 77,48 menjadi 77,88. Indeks pendidikan Kota Palu pada tahun 2012 sebesar 90,78 menjadi 90,85 pada tahun 2013 dan masih dibawah rata rata provinsi dimana indeks pendidikan pada tingkat kategori tinggi yaitu 82,17 (antara nilai 78,10 86,98) pada tahun 2012, meningkat menjadi 82,41 pada tahun 2013 Salah satu indikator kesehatan penduduk Kota Palu dapat dilihat dari Indeks Harapan Hidup, pada tahun 2013 melampaui pada tingkat kategori tinggi (antara nilai 69,70 74,40) yaitu 76,20. Sementara itu Provinsi Sulawesi Tengah berada pada tingkat kategori tinggi yaitu 70,35. Adapun kemampuan daya beli penduduk Kota Palu maupun Sulawesi Tengah terjadi peningkatan dari tahun 20122013. Indeks daya beli Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah termasuk kategori tinggi (antara nilai 52,3753,77) selama periode 2012 – 2013 masing masing sebesar 65,76 ; 64,09, dan 66,60 ; 64,87. 3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga a. Seni Budaya Pembangunan seni dan budaya di Kota Palu sudah mengalami sedikit kemunduran yang ditandai dengan upaya peningkatanjati diri masyarakat Kota Palu seperti halnya kebersamaan dan kemandirian yang dirasakan makin memudar sehingga solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerjakeras, gotongroyong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Rasio grup kesenian ialah jumlah grup kesenian per10.000 penduduk, dimana perkembangan grup kesenian di Kota Palu dari tahun 2012 ke tahun 2014 mengalami penurunan 0,006 grup/10.000 jiwa. Seni dan Kebudayaan Tahun 2012 2014 No. Uraian SENI DAN KEBUDAYAAN 1 Jumlah Grup Kesenian 2 Jumlah Gedung Kesenian 3 Museum 4 Pusat Kebudayaan 5 Jumlah Penduduk 6
Rasio Grup Kesenian
Satuan
2012
2013
2014
Grup 6 6 6 unit 1 1 unit 1 1 unit 4 4 jiwa 350.178 356.279 362.202 Grup/10.000 0,171 0,168 0,165 jiwa
Sumber : SIPD Kota Palu 2014 (diolah)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.14
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
b. Olahraga Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan Generasi muda dilaksanakan melalui berbagai macam kegiatan kepemudaan. Pembinaan olahraga dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan olahraga pelajar dan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan Olahraga tingkat SD, SMP hingga SMA. Selain itu, pembinaan bagi atlit yang berprestasi terus digalakkan bekerjasama dengan pengurus induk organisasi olahraga yang ada. Klub dan Gedung Olahraga Tahun 2012 2014 No. Uraian Satuan OLAHRAGA 1 Jumlah Klub Olahraga klub 2 Jumlah Gedung Olahraga unit
2012
2013
2014
19 3
19 3
Sumber : SIPD Kota Palu 2014 (diolah)
2.1.3.Aspek Pelayanan Umum Aspek pelayanan umum dapat diukur melalui dua variabel yaitu fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan. 1. Fokus Urusan Layanan Wajib Layanan wajib ini dapat dilihat dari 24 (dua puluh empat) urusan seperti yang digambarkan secara umum di bawah ini : a. Pendidikan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain : Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (712 tahun dan 1315 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. APS Kota Palu baik SD maupun SMP ratarata cukup tinggi, berada pada angka 990 untuk usia 7 sampai 12 tahun yang berarti terdapat 990 anak yang bersekolah (SD) untuk setiap seribu orang anak dan 880 untuk usia 13 sampai 15 tahun yang berarti terdapat 880 anak yang bersekolah (SMP) untuk setiap seribu orang anak. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah baik tingkat SD maupun SMP. Rasio ketersediaan sekolah pada tahun 2014 untuk tingkat SD menurun dibanding tahun sebelumnya disebabkan penambahan jumlah sekolah tidak sebanding dengan penambahan jumlah penduduk usia sekolah, sedangkan rasio sarana gedung SMP mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, disebabkan penambahan jumlah penduduk usia lebih sedikit dari penambahan jumlah gedung sekolah. Rasio guru murid adalah jumlah guru per 1.000 jumlah murid baik pada tingkat pendidikan SD maupun SMP. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio Guru Murid Kota Palu tahun 2014 terjadi sedikit peningkatan dibanding tahuntahun sebelumnya khusunya pada jenjang SMP.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.15
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Dasar No. Uraian Satuan 2012 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 712 th 31.938 1 Jumlah Murid Usia 1315 th 17.729 712 th 32.261 2 Jumlah Penduduk Usia 1315 th 20.147 SD 990 3 Angka Partisipasi Sekolah SMP 880 KETERSEDIAAN SEKOLAH SD 182 1 Jumlah Gedung Sekolah SMP 67 SD 56 2 Rasio Ketersediaan Sekolah SMP 33 GURU DAN MURID SD 1.929 1 Jumlah Guru SMP 2.082 SD 46 2 Rasio Guru/ Murid SMP 88
2013
2014
32.497 17.629 32.825 20.499 990 860
33.039 18.756 33.373 20.840 990 900
184 70 56 34
185 72 55 35
2.166 2.070 51 86
2.240 2.163 52 90
Sumber : BPS Kota Palu (diolah)
b. Kesehatan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain : Rasio Posyandu per Satuan Balita adalah jumlah posyandu per 1.000 balita. Rasio ini pada tahun 2014 sebesar 5,479 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu 5,481. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah balita dengan selisih sebanyak 25 jiwa dibandingkan tahun 2013. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap Penduduk adalah jumlah puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk. Rasio puskesmas dan pustu pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahuntahun sebelumnya disebabkan jumlah puskesmas dan pustu sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tidak pernah bertambah sementara jumlah penduduk terus bertambah. Rasio klinik mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2014 disebabkan bertambahnya jumlah klinik dari tahun sebelumnya sebanyak 17 klinik. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rasio ini pada tahun 2014 yaitu 0,359 lebih rendah 0,006 dari rasio tahun sebelumnya yaitu 0,365 dengan peningkatan jumlah penduduk sebesar 5.923 jiwa dari tahun 2013 sejumlah 356.279 jwa menjadi 362.202 jiwa pada tahun 2014. Rasio ini mencerminkan bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 100.000 jiwa diKota Palu pada tahun 2014 dilayani oleh rumah sakit sejumlah 3 sampai dengan 4 unit rumah sakit yang tersedia dalam 1 tahun. Rasio Dokter per Jumlah Penduduk adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Rasio ini pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,428 dari rasio tahun sebelumnya yaitu 0,726 menjadi 0,298. Hal ini mencerminkan bahwa dengan 10.000 jiwa penduduk pada tahun 2014 hanya dapat dilayani oleh dokter
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.16
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
sejumlah 3 orang, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah penduduk yang 10.000 jiwa itu dapat dilayani oleh 7 orang dokter dalam 1 tahun. Ini berarti dengan bertambahnya jumlah penduduk sebesar 5.923 jiwa tidak dibarengi dengan peningkatan ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Sehingga harapannya adalah ketersediaan tenaga dokter di Kota Palu harus dapat ditingkatkan jumlahnya karena jumlah penduduk diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Rasio Tenaga Medis per Jumlah Penduduk adalah jumlah tenaga medis per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. Pada tahun 2014 rasio ini mengalami penurunan sebesar 3,524 dari kondisi rasio yang sebesar 4,443 pada tahun 2013 menjadi 0,919 pada tahun 2014. Artinya bahwa pada tahun 2013 dengan jumlah penduduk 1.000 jiwa dapat dilayani oleh 4 orang tenaga medis dalam 1 tahun sedangkan tahun 2014 berkurang menjadi 1 orang saja dengan jumlah penduduk yang sama. Sehingga pada tahun yang akan datang pemerintah Kota Palu diharapkan dapat meningkatkan jumlah ketersediaan tenaga medisnya demi tercapainya pelayanan kesehatan yang terpadu. Indikator Kinerja Urusan Kesehatan No Uraian Satuan * Jumlah Penduduk jiwa POSYANDU 1 Jumlah Posyandu unit 2 Jumlah Balita jiwa Unit/1.000 3 Rasio Posyandu penduduk PUSKESMAS, POLIKLINIK DAN PUSTU 1 2 3 4 5 6
Jumlah Puskesmas Jumlah Klinik/Praktek Dokter Jumlah Pustu Rasio Puskesmas Rasio Klinik Rasio Pustu
RUMAH SAKIT Jumlah Rumah Sakit Umum 1 Daerah Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru 2 dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ 3 AL/POLRI 4 Jumlah Seluruh Rumah Sakit 5
Rasio Rumah Sakit
DOKTER DAN TENAGA MEDIS 1 Jumlah Dokter 2 Jumlah Tenaga Medis 3 Rasio Dokter 4 Rasio Tenaga Medis
unit
Unit/1.000 penduduk
unit
Unit/10.000 penduduk
jiwa Jiwa/1.000 penduduk
2012 350.178
2013 356.279
2014 362.202
220 38.205
222 40.497
222 40.522
5,758
5,482
5,479
12 274 29 0,034 0,782 0,083
12 272 29 0,034 0,763 0,081
12 289 29 0,033 0,798 0,080
3
3
3
6
5
5
2
2
2
14
13
13
0,400
0,365
0,359
146 980 0,416 2,798
259 1.583 0,726 4,443
108 333 0,298 0,919
Sumber : BPS Kota Palu(diolah)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.17
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
c. Pekerjaan Umum Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum dapat dilihat dari indikator kinerja : Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2014 sebesar 46,65%, meningkat sebesar 3,37% dari kondisi tahun 2013 yang mencapai sebesar 43,28%. Namun peningkatannya tidak lebih baik dibandingkan peningkatan tahun 2013 terhadap 2012 yang mencapai 19,22%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya alokasi anggaran untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan sehingga dari sekian banyak usulan musrenbang yang didata hanya sebagian yang dapat dianggarkan dan dilaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prioritas dan anggaran yang tersedia. Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Panjang jaringan irigasidi Kota Palu hanya meliputi jaringan tersier sepanjang 101,142 km sedang untuk Jaringan primer dan sekunder tidak tersedia. Rasio ini belum dapat diukur karena data luas lahan budidaya tidak tersedia sehingga dari tahun 2012 sampai dengan 2014 hanya dapat diukur berdasarkan Persentase Luas Irigasi dalam Kondisi Baik, yaitu perbandingan luas irigasi dalam kondisi baik terhadap luas irigasi secara keseluruhan yang meningkat sebesar 0,46% dari kondisi 32,10% pada tahun 2012 menjadi 32,56% pada tahun 2014. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi adalah proporsi jumlah rumah tinggal yang bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan bersanitasi adalah terpenuhinya kebutuhan yang meliputi fasilitas air bersih, pembuangan air besar/tinja, pembuangan air limbah (air bekas),dan pembuangan sampah. Tercatat untuk Kota Palu pada tahun 2012 jumlah rumah tinggal berakses sanitasi sebanyak 38.186 unit dan tahun 2013 sebanyak 12.156 unit. Untuk data jumlah rumah tinggal secara keseluruhan di Kota Palu tidak tersedia sehingga hal ini menyebabkan tidak terukurnya persentase rumah tinggal yang bersanitasi. Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum No. Uraian Satuan 2012 2013 2014 PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN 1 Kondisi Baik 221,31 398,31 433,04 2 Kondisi Rusak Sedang 339,86 261,23 238,72 3 Kondisi Rusak Berat 268,76 170,85 166,63 Km 4 Jalan Kota secara keseluruhan 829,93 830,39 838,39 Jalan secara keseluruhan 5 (nasional, provinsi, dan kota) 919,83 920,29 928,29 6 Rasio Jalan dgn Kondisi Baik % 24,06 43,28 65,65 RASIO JARINGAN IRIGASI 1 Jaringan Irigasi Tersier M 101.141,91 101.141,91 101.141,91 2 Luas Irigasi 2.140,31 2.140,31 2.140,31 3 Luas Irigasi dalam Kondisi Baik 687,05 696,87 696,87 M2 4 Luas Sawah Non Irigasi 382,34 382,34 382,34 RUMAH TINGGAL BER..... Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.18
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
No. Uraian Satuan RUMAH TINGGAL BERSANITASI Rumah Tinggal Berakses 1 Sanitasi 2 Memiliki Fasilitas Air bersih 3 Memiliki Pembuangan Tinja Unit Memiliki Pembuangan air 4 limbah (Air Bekas) 5 Memiliki Pembuangan sampah DAYA TAMPUNG TEMPAT PEMAKAMAN 1 Pemakaman Umum 2 Pemakaman Bukan Umum Unit 3 Pemakaman Khusus 4 Jumlah Penduduk jiwa
2012
2013
2014
38.186
12.156
78.66
80.50
8.256 14.526 1.350 350.178
8.256 14.526 1.350 356.279
8.256 14.526 1.350 362.202
Sumber : BPS Kota Palu (diolah)
Rasio Tempat Pemakaman Umum adalah perbandingan daya tampung tempat pemakaman umum per 1000 jumlah penduduk. Pada tahun 2014 di Kota Palu rasio ini sebesar 22,79 menjadi lebih kecil dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 23,17. Hal ini memperlihatkan bahwa daya tampung di TPU menjadi berkurang setiap tahunnya dengan bertambahnya jumlah penduduk sebanyak 5.923 jiwa dari tahun 2013. d. Penataan Ruang Gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan penataan ruang dapat dilihat dari indikator kinerja berikut Rasio Ruang Terbuka Hijau adalah perbandingan luas ruang terbuka hijau (Ha) terhadap luas wilayah ber HPL/HGB (Ha). Rasio RTH di Kota Palu ini mengalami penurunan sebesar 0,026 pada tahun 2014 yang sebesar 0,013 dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 yaitu 0,039. Hal ini disebabkan karena bertambahnya luasan wilayah ber HPL/HGB seluas 79.487,1 Ha dari tahun 2013 yang kondisinya seluas 39.891,4 Ha menjadi 119.378,5 Ha pada tahun 2014. Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang NO Uraian Satuan 2012 2013 2014 RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 1 Luas Ruang Terbuka Hijau Ha 1.553,82 1.553,82 1.553,82 2 Luas wilayah ber HPL/HGB Ha 25.471,5 39.891,4 119.378,5 3 Luas wilayah Km² 395,06 395,06 395,06 4 Rasio Ruang Terbuka Hijau 0,061 0,039 0,013 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 1 Sampai dengan Tahun 2011 DPRP Kota Palu menerbitkan 17.364 SK IMB 2 SK IMB yang Terbit SK 1.586 1.115 1.112 RUANG PUBLIK 1 Balai Pertemuan unit 2 2 2 2 Gedung Kesenian unit 1 1 1 3 Gelanggang Olahraga unit 3 3 3 4 Stadion unit 1 1 1 5 Tempat rekreasi unit 6 6 6 Sumber : BPS Kota Palu (diolah)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.19
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diatur agar tidak terjadi konflik antar berbagai kepentingan yang dapat mengakibatkan tumbuhnya permukiman kumuh dan kerusakan lingkungan. Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota yang pesat maka semakin menuntut adanya pengelolaan ijin mendirikan bangunan (IMB) secara profesional. IMB ditandai dengan banyaknya IMB yang diterbitkan setiap tahun. Sampai dengan tahun 2011 Kota Palu Dinas Penataan Ruang dan Perumahan menerbitkan sebanyak 17.364 SK IMB dan sampai dengan tahun 2014 meningkat sebanyak 21.177 SK IMB atau bertambah sebanyak 3.813 SK IMB. Persentase Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya adalah proporsi jumlah ruang publik yang berubah fungsi terhadap jumlah ruang publik secara keseluruhan yang tersedia. Berdasarkan data Kota Palu sampai dengan tahun 2014, ruang publik yang dimaksud meliputi balai pertemuan, gedung kesenian, gelanggang olahraga, stadion, dan tempat rekreasi dengan total jumlah seluruhnya sebanyak 13 unit. e. Perencanaan Pembangunan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat melalui indikatorkinerja : Ketersediaan Dokumen Perencanaan Daerah meliputi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sampai dengan tahun 2014 dokumen perencanaan pembangunan di Kota Palu seperti yang dimaksud seluruhnya telah tersedia, namun berdasarkan hasil evaluasi konsistensi dokumen perencanaan menunjukkan konsistensi yang kurang signifikan antar dokumen. Hal ini diindikasikan dengan dugaan bahwa SKPD dalam menyusun program dan kegiatan kurang/belum berpedoman pada dokumen RPJMD yang telah memuat program prioritas. Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan No Uraian Satuan 2012 2013 2014 KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN 1 2 3 4 5
Dokumen RPJPD Kota Palu Dokumen RPJMD Kota Palu Dokumen Renstra SKPD Dokumen RKPD Kota Palu Dokumen Renja SKPD
dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
Sumber : Bappeda dan Penanaman Modal Kota Palu
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD, adalah persentase jumlah program RKPD tahun berkenaan terhadap jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan. Gambaran umum terkait dengan indikator ini akanlebih jelasnya dilihat melaluihasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Kota Paluyang termuatdalam bab ini di poin 2.2 seluruhnya.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.20
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
f. Perhubungan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perhubungan dapat dilihat melalui indikatorkinerja : Rasio Izin Trayek adalah perbandingan jumlah izin trayek yang dikeluarkan dalam 1 tahun terhadap jumlah penduduk. Rasio ini pada tahun 2014 di Kota Palu tercatat sebesar 0,0012 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,0025. Hal ini disebabkan oleh karena jumlah izin trayek yang dikeluarkan berkurang sebesar 366 izin dibandingkan dengan tahun 2013. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum, adalah jumlah pengujian kelayakan operasional angkutan umum yang wajib dilakukan sebelum kendaraan dioperasikan baik kendaraan yang dibuat atau dirakit di dalam negeri dan akan dioperasikan dijalan. Jumlah kendaraan angkutan umum yang telah mengikuti Uji Kir di Kota Palu pada tahun 2013 sebanyak 3.026 kendaraan dari 4 jenis kendaraan angkutan umum di jalan dengan persentase sebesar 78,52% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai persentase sebesar 100%. Indikator Kinerja Urusan Perhubungan No Uraian Satuan 2012 2013 IZIN TRAYEK Izin Trayek Antar Kota dan 1 Provinsi unit n/a 83 2 Izin Trayek perkotaan unit n/a 790 3 Izin Trayek perdesaan unit n/a 3 4 Jumlah Izin Trayek unit n/a 876 5 Jumlah penduduk jiwa 350.178 356.279 6 Rasio Izin Trayek Unit/jiwa 0,0025 ANGKUTAN UMUM YANG TELAH MELAKSANAKAN UJI KIR 1 Mobil Penumpang Umum unit 142 1.002 2 Mobil Bus unit 1.000 56 3 Mobil Barang unit 1.474 1.917 4 Kereta Gandengan unit 54 51 5 Jumlah Kir Angkutan Umum unit 2670 3026 Jumlah Angkutan Umum 6 Seluruhnya unit 2670 3854
2014 n/a 424 2 426 362.202 0,0012 50 45450 1.269 26 1.795 n/a
Sumber : Dishubkominfo dalam SIPD Kota Palu (diolah)
g. Komunikasi dan Informatika Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator kinerja : Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk; adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk. Pada tahun 2014 di Kota Palu dengan jumlah warnet sebanyak 21 SST dan penduduk sebanyak 362.202 jiwa, rasio pemanfaatannya sebesar 0,06 SST/jiwa lebih rendah dari tahun sebelumnya dengan rasio 0,09 SST/jiwa. Jumlah Jaringan Komunikasi; terdiri dari jumlah jaringan telepon genggam sebanyak 4 unit jaringan dan jumlah jaringan telepon sebanyak 1 unit jaringan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal; Jumlah surat kabar nasional sebanyak 6 jenis dan local sebanyak 9 jenis pada tahun 2014.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.21
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Jumlah Penyiaran Radio/TV Local; Pada tahun 2013 jumlah penyiaran radio lokal di Kota Palu sejumlah 21 channel bertambah 10 channel dari tahun sebelumnya dan bertambah 1 channel lagi pada tahun 2014. Untuk TV local pada tahun 2012 sampai dengan 2014 jumlah TV local sebanyak 4 channel. Web Site Milik Pemerintah Daerah; Pada tahun 2012 sampai tahun 2014 jumlahnya tetap 1 unit saja. Pameran/expo; Pada tahun 2012 sampai tahun 2014 jumlah pameran/expo yang diselenggarakan tetap sama yaitu sejumlah 1 kegiatan saja tiap tahunnya. Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika No. Uraian
Satuan
2012
2013
2014
KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA (TEKNOLOGI) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Wartel unit 2 Warnet SST 17 32 21 3 Jumlah Penduduk jiwa 350.178 356.279 362.202 4 Rasio SST/1000 jiwa 0,05 0,09 0,06 JUMLAH JARINGAN KOMUNIKASI Jumlah jaringan telepon 1 genggam unit 4 4 4 2 Jumlah jaringa telepon unit 1 1 1 SURAT KABAR, RADIO, TV, WEB SITE, DAN SIMDA KOTA PALU 1 Surat Kabar Nasional jenis 6 6 6 2 Surat Kabar Lokal jenis 9 9 9 3 Radio Lokal channel 11 21 22 4 TV Lokal channel 4 4 4 5 Web Site Daerah unit 1 1 1 Sistem Informasi Manejemen 6 Pemda unit 1 1 1 7 Pameran/Expo kegiatan 1 1 1 Sumber : Dishubkominfo dalam SIPD Kota Palu (diolah)
h. Lingkungan Hidup Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain : Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk adalah persentase dari jumlah daya tampung TPS (m³) terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2014 persentase TPS di Kota Palu meningkat sebesar 0,14 % dari 2 tahun sebelumya yaitu 0,14 % pada tahun 2012 menjadi 0,28 % pada tahun 2014. Persentase penanganan sampah adalah proporsi volume sampah yang ditangani terhadap volume produksi sampah. Persentase ini pada tahun 2014 meningkat sebesar 0,003 % dengan kondisi tahun 2013 sebesar 72,219 % menjadi 72,222 % pada tahun 2014. Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud aksesair bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding / PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal. Persentase ini meningkat secara signifikan pada tahun 2014 terhadap tahun 2013 sebesar 40,93 % dibanding peningkatannya yang terjadi pada tahun 2013 terhadap tahun 2012 yang sebesar 12,18 %. Persentase luas permukiman yang tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.22
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Pecemaran Status Mutu Air adalah persentase dari jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air yang dipantau mutu airnya terhadap jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air secara keseluruhan. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air adalah persentase dari jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air terhadap jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal; persentase dari jumlah perusahaan wajib Amdal yang telah diawasi terhadap jumlah seluruh perusahaan wajib Amdal. Penegakan hukum lingkungan adalah persentase dari jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda terhadap jumlah kasus lingkungan yang ada. Karena kurangnya data yang tersedia sehingga gambaran umum Kota Palu untuk urusan lingkungan hidup hanya dapat diukur melalui indikator persentase tempat pembuangan sampah per satuan penduduk, persentase penanganan sampah,dan persentase penduduk berakses air bersih, sehinggaharapannya adalah untuk dapat mengukur capaian indikator persentase luas permukiman yang tertata, pencemaran status mutu air, cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, dan penegakan hukum lingkungan, pemerintah Kota Palu melalui SKPD yang terkait harus dapat menyusun program kegiatan prioritas yang mendukung tercapainya indikator tersebut. Berikut ini adalah gambaran umum kondisi daerah Kota Palu terkait dengan urusan lingkungan hidup yang dapat diukur indikatornya seperti terlihat pada tabel berikut ini : Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup No. Uraian Satuan TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS) 1 Jumlah TPS unit Jumlah Daya Tampung TPS unit 2 Jumlah Penduduk jiwa Daya Tampung TPS thd Jumlah 3 penduduk % PENANGANAN SAMPAH Jumlah sampah yang ditangani m³ Jumlah volume produksi m³ sampah Persentase Penanganan % Sampah PENDUDUK BERAKSES AIR BERSIH Jumlah penduduk yang 1 mendapatkan akses air minum penduduk 2 Jumlah Penduduk jiwa Persentase penduduk berakses 3 air bersih %
2012
2013
2014
198 482 350.178
n/a n/a 356.279
135 1.000 362.202
0,14
0,28
204.133
253.968
260.000
312.305
351.659
360.000
65,363
72,219
72,222
32.368
76.315
225.833
350.178
356.279
362.202
9,24
21,42
62,35
Sumber : SIPD Kota Palu (diolah kembali)
i. Pertanahan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanahan dapat dilihat dari indikator kinerja : Luas Lahan Bersetifikat per 1000 penduduk, Rasio tertinggi Kota Palu untuk luas lahan bersertifikat terjadi pada tahun 2013 dengan angka 1.215 ha/1000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.23
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
jiwa naik sebanyak 779 ha/1000 jiwa dari tahun sebelumnya dan turun sebanyak 852 ha/1000 jiwa pada tahun 2014. Penyelesaian Kasus Tanah Negara, diukur melalui persentase dari jumlah kasus yang diselesaikan terhadap jumlah kasus yang terdaftar. Penyelesaian Izin Lokasi, diukur melalui persentase dari jumlah izin lokasi yang diterbitkan terhadap permohonan izin lokasi. Persentase penyelesaian izin lokasi pada tahun 2014 sebesar 96,15 % turun sebanyak 3,85% dari tahun sebelumnya yang berada pada persentase 100 %. Indikator Kinerja Urusan Pertanahan No. Uraian Satuan 2012 LUAS LAHAN BERSETIFIKAT PER 1.000 PENDUDUK Jumlah tanah yang bersertifikat Ha 152.545.4 Jumlah Penduduk jiwa 350.178 Ha/1000 Rasio 436 jiwa PENYELESAIAN KASUS TANAH NEGARA Jumlah kasus yang diselesaikan kasus Jumlah kasus yang terdaftar kasus PENYELESAIAN IZIN LOKASI Jumlah izin lokasi yang izin 13 diterbitkan Permohonan izin lokasi orang 13 Persentase % 100
2013
2014
432.843,7 356.279
131.471,6 362.202
1.215
363
17
25
17 100
26 96,15
Sumber : SIPD Kota Palu (diolah kembali)
j. Kependudukan dan Catatan Sipil Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari indikator kinerja : Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil No. Uraian
Satuan
2012
2013
2014
PENDUDUK BERKTP PER SATUAN PENDUDUK Jumlah penduduk berusia lebih dari 17 tahun yang memiliki org 170.381 178.942 188.639 KTP Jumlah seluruh penduduk berusia lebih dari 17 tahun atau org 162.727 163.108 167.077 yang sudah/pernah menikah Rasio org 1,05 1,10 1,13 RASIO PENDUDUK YANG MEMILIKI KK PER PENDUDUK YANG TELAH MENIKAH Jumlah penduduk yang 1 memiliki kartu keluarga org 78.050 94.315 103.759 Jumlah penduduk yang telah 2 menikah org 162.727 163.108 167.077 3 Rasio PASANGAN BERAKTE NIKAH Jumlah pasangan nikah yang 1 berakte nikah 2 Penduduk yang telah menikah 3 Rasio KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN Jumlah penduduk yang 1 memiliki akte kelahiran 2 Jumlah Penduduk 3 Persentase
org
0,48
0,59
0,62
org
17.575
23.332
28.922
org org
162.727 0,1
163.108 0,1
167.077 0,2
org
74.068
102.864
106.256
jiwa %
350.178 21,15
356.279 28,87
362.202 29,37
Sumber : SIPD Kota Palu (diolah)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.24
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Rasio Penduduk BerKTP per Satuan Penduduk, adalah perbandingan jumlah penduduk berusia lebih dari 17 tahun yang memiliki KTP per jumlah seluruh penduduk berusia lebih dari 17 tahun atau yang sudah/pernah menikah. Rasio ini meningkat 0,03 dari tahun sebelumnya yang berada pada rasio 1,10. Rasio Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga (KK) per Jumlah Penduduk yang Telah Menikah. Rasio ini pada tahun 2014 berada pada angka 0,62 meningkat 0,3 dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 0,59. Artinya bahwa ada sejumlah 6 orang penduduk yang memiliki KK untuk setiap 10 orang penduduk yang telah menikah. Rasio Pasangan Berakte Nikah, adalah perbandingan jumlah pasangan nikah yang berakte nikah per jumlah keseluruhan pasangan nikah. Rasio ini pada tahun 2014 berada pada angka 0,2 meningkat 0,1 dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 0,1. Artinya bahwa ada 2 pasangan nikah yang berakte nikah untuk setiap 10 pasangan nikah di Kota Palu. Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk, adalah persentase jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran per 1000 penduduk. Persentase ini pada tahun 2014 sebesar 29,37 % naik 0,5 % dari tahun sebelumnya dengan persentase 28,87 %. k. Pemberdayaan Perempuan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari indikator kinerja : Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan No. Uraian
Satuan
2012
2013
PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMERINTAH Pekerja perempuan di org 355 363 pemerintah Jumlah pekerja org n/a n/a perempuan Persentase % PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA SWASTA Pekerja perempuan di org n/a n/a swasta Jumlah pekerja org n/a n/a perempuan Persentase % RASIO KDRT Jumlah Kasus KDRT Kasus 182 190 Jumlah Rumah Tangga RT 64.037 66.802 Rasio % 0,28 0,28
2014
398 669 59,49 271 669 40,51 n/a n/a
Sumber : SIPD Kota Palu (diolah)
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, adalah proporsi pekerja perempuan di lembaga pemerintah terhadap pekerja perempuan secara keseluruhan. Pada tahun 2014 pekerja perempuan di lembaga pemerintah Kota Palu sebanyak 398 orang atau sebesar 59,49 %. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta, adalah proporsi pekerja perempuan di lembaga swasta terhadap pekerja perempuan secara keseluruhan.Pada tahun 2014 pekerja perempuan di lembaga swasta khusunya di PMDN Kota Palu sebanyak 271 orang atau sebesar 40,51 %.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.25
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adalah persentase dari jumlah kasus KDRT per jumlah rumah tangga secara keseluruhan. Pada tahun 2010 dan 2011 rasio ini berada pada angka yang sama yaitu 0,28 %. Meskipun jumlah rumah tangga bertambah jumlahnya sebanyak 2.765 RT dari tahun sebelumnya, namun jumlah kasus KDRT juga meningkat sebanyak 8 kasus. l. Keluarga Berencana Gambaran umum kondisi daerah terkait berencana dapat dilihat dari indikator kinerja :
dengan
urusan
keluarga
Rasio Akseptor KB, adalah perbandingan jumlah akseptor KB per 100Pasangan Usia Subur (PUS). Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 rasio ini bertambah sebanyak 9 orang/100 PUS. Cakupan peserta KB aktif, adalah perbandingan jumlah peserta KB aktif per jumlah pasangan usia subur. Berdasarkan data yang tersedia untuk indikator ini, Kota Palu pada tahun 2011 tercatat peserta KB aktif sejumlah 30.542 peserta dengan jumlah pasangan usia subur sebanyak 52.352 PUS sehingga cakupan peserta KB aktif diperoleh sebesar 58 org/100 PUS. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I, diukur melaluipersentase dari jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I terhadap jumlah keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan secara keseluruhan. Dari data yang tersedia menggambarkan kondisi Kota Palu pada tahun 2013 persentasenya diperoleh sebesar 30,19% lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 34,01% atau turun sebesar 3,82%. Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup No. Uraian Satuan AKSEPTOR KB DAN PESERTA KB AKTIF 1 2 3 4 5
Jumlah Pasangan Usia Subur Jumlah Peserta Akseptor KB Jumlah Peserta KB Aktif Rasio Akseptor KB Cakupan Peserta KB Aktif
2011
2012
2013
52.352 11.409 30.542 22 58
n/a 12.697 n/a
59.019 17.974 n/a 31
KK KK
10.030 16.249
10.030 16.249
9.776 14.959
KK
77.264
77.264
81.935
%
34,01
30,19
PUS org org 0rg/100 PUS 0rg/100 PUS
KELUARGA PRA SEJAHTER DAN SEJAHTERA I 1 2 3 4
Keluarga Pra Sejahtera Keluarga Sejahter Tahap I Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I
Sumber : SIPD Kota Palu (diolah)
m. Sosial Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan sosial dapat dilihat dari indikator kinerja : Ketersediaan Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi. Pada tahun 2014 jumlah panti sosial di Kota Palu bertambah sebanyak 2 buah lebih rendah dari tahun sebelumnya yang bertambah sebanyak 4 buah.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.26
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial, adalah persentase dari jumlah PMKS yang diberikan bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kota Palu tetap sama sebesar 27,58 % Penanganan PMKS, adalah persentase jumlah PMKS yang tertangani terhadap jumlah PMKS yang ada. Indikator Kinerja Urusan Sosial No. Uraian Satuan 2012 2013 2014 KETERSEDIAAN SARANA SOSIAL, PMKS YANG DIBERIKAN BANTUAN DAN YANG TERTANGANI. 1 Jumlah Panti Sosial bh 44 48 50 2 PMKS Yang Tertangani bh 8 8 8 PMKS Yang Seharusnya Menerima 3 Bantuan bh 29 29 29 4 Jumlah PMKS yang Ada bh 29 29 29 5 PMKS Yang Diberikan Bantuan bh 8 8 8 Persentase PMKS yang Tertangani dan 6 yang Memperoleh Bantuan % 27,58 27,58 27,58 Sumber : SIPD Kota Palu (diolah)
n. Ketenagakerjaan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketenagakerjaan dapat dilihat dari indikator kinerja : Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan No. Uraian Satuan ANGKA PARTISIPASI ANGKATAN KERJA Jumlah angkatan kerja yang 1 berusia lebih dari 15 thn org 2 Penduduk usia lebih dari 15 thn org Angka Partisipasi Angkatan org/100 3 Kerja pddk >15 th TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA Jumlah penduduk angkatan 1 kerja org 2 Penduduk usia kerja (1564 thn) org 3 Persentase % PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN Jumlah pencari kerja yang 1 ditempatkan org Jumlah pencari kerja yang 2 mendaftar org 3 Persentase % TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA Jumlah penganggur terbuka 1 usia angkatan kerja org Jumlah penduduk angkatan 2 kerja org 3
Persentase
%
2012
2013
2014
233.747
247.487
n/a
261.728
266.282
270.707
89
93
251.422
255.801
260.049
244.041 103,02
248.292 103,02
252.415 103,02
1.427
1.811
n/a
2.523
8.739
n/a
56,56
20,72
17.675
8.314
n/a
251.422
255.801
260.049
7,03
3,25
Sumber : SIPD Kota Palu (diolah)
Angka Partisipasi Angkatan Kerja, adalah angkatan kerja yang berusia lebih dari 15 tahun per 100 penduduk usia lebih dari 15 tahun. Angka ini pada tahun 2012 sebesar 89 org/100 pddk usia > 15 thn mengalamipeningkatan sebesar 4 % pada tahun 2013 sehingga menjadi 93 org/100 pddk > 15 thn.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.27
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, adalah persentase jumlah penduduk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (1564 tahun). Pada tahun 2012 sampai dengan 2014 persentase indikator ini tetap sama yaitu sebesar 103,02%. Pencari Kerja yang ditempatkan, persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Pada tahun 2013 pencari kerja yang ditempatkan persentasenya turun sebesar 35,84 % dari tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka, adalah persentase jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka di Kota Palu mengalami penurunan sebesar 3,78 % dari tahun sebelumnya. o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan koperasi dan usaha kecil menengah dapat dilihat dari indikator kinerja : Persentase Koperasi Aktif, adalah persentase dari jumlah koperasi aktif per jumlah seluruh koperasi. Di Kota Palu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 persentase ini tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan karena jumlah koperasi yang ada tidak pernah bertambah ataupun berkurang. Persentase koperasi aktif ini sebesar 51,57%. Usaha Mikro dan Kecil, diukur berdasarkan persentase dari jumlah usaha mikro dan kecil per jumlah seluruh UKM. Jumlah usaha mikro dan kecil serta seluruh UKM dapat digambarkan melalui jumlah pengusaha kecil serta jumlah keseluruhan dari pengusaha yang menjalankan usahanya di Kota Palu. Jenis pengusaha terbagi atas tiga kategori yaitu pengusaha kecil, menengah dan besar. Di Kota Palu sejak tahun 2012 sampai dengan 2014 usaha mikro dan kecil ini mengalami penurunan persentase sebesar 6,44%. Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan UKM No. Uraian Satuan KOPERASI Jumlah Koperasi Aktif bh Jumlah Koperasi Tidak Aktif bh Total Jumlah Koperasi bh Persentase Koperasi Aktif % USAHA MIKRO DAN KECIL Jumlah Pengusaha Kecil org Jumlah Pengusaha Menengah org Jumlah Pengusaha Besar org Total Pengusaha. org Persentase Usaha Mikro dan % Kecil
2012
2013
2014
163 152 315 51,75
163 152 315 51,75
163 152 315 51,75
351 16 367
1.454 176 1.630
1.454 176 1.630
95,64
89,20
89,20
Sumber : SIPD Kota Palu (diolah)
p. Penanaman Modal Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan penanaman modal dapat dilihat dari indikator kinerja : Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA). Indikator ini untuk Kota Palu pada tahun 2014 sebanyak 66 perusahaan. Tidak dapat digambarkan peningkatannya sebab tidak tersedia datanya untuk tahun 2012 dan 2013.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.28
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA). Kota Palu pada tahun 2014 memiliki jumlah nilai rencana investasi sebesar Rp. 801.985.321.426 dari 66 perusahaan dengan katagori PMDN. Rasio daya serap tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan terhadap jumlah seluruh PMDN / PMA. Rasio ini menggambarkan banyaknya orang yang bekerja pada perusahaan baik PMDN ataupun PMA yaitu sebesar 19 orang per perusahaan. Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) adalah persentase realisasi PMDN tahun evaluasi dikurang realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi terhadap realisasi PMDN sebelum evaluasi. Khusus indikator ini tidak dapat digambarkan kondisi daerahnya karena datanya tidak tersedia. Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal No. Uraian Satuan PENANAMAN MODAL 1 Jumlah investor PMDN Perusahaan Jumlah tenaga Kerja LakiLaki di 2 PMDN orang Jumlah tenaga Kerja Perempuan di 3 PMDN orang 4 5
Total Rencana Investasi PMDN Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Rp 0rg/perushn
2012
2013
2014
n/a
n/a
66
n/a
n/a
998
n/a
n/a
271
n/a
n/a
801.985.321.426 19,23
Sumber : SIPD Kota Palu (diolah)
q. Kebudayaan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan dapat dilihat dari indikator kinerja : Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Masih belum dapat digambarkan secara umum indikator ini disebabkan tidak tersedianya data dari pemerintah Kota Palu khususnya SKPD terkait sehingga perlu untuk lebih diperhatikan.Harapannya adalah pemerintah harus lebih optimal mendukung kegiatan yang terkait dengan urusan kebudayaan ini baik dari segi penyediaan kebutuhan datanya sampai dengan penyelenggaraan festifal seni dan budaya serta pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya. Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan No. Uraian Satuan 1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kali 2 Sarana Penyelenggaraan festival seni dan budaya Unit 3 Benda Cagar Budaya Bh 4 Bangunan Cagar Budaya Unit 5 Situs Cagar Budaya Lokasi 6 Kawasan Cagar Budaya kawasan
2012 1 1
2013 1 1
2014 1 1
Sumber : SIPD Kota Palu (diolah)
r. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diukur berdasarkan indikator kinerja : Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; Indikator ini adalah salah satu indikator yang harus dicapai oleh SKPD yang terkait dengan urusan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.29
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP di Kota Palu masih belum dapat digambarkan secara umum sebab tidak tersedianya data yang dapat dijadikan sebagai referensi. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah; juga merupakan satu indikator yang harus dicapai oleh SKPD yang terkait dengan urusan ini. Kondisinya sama dengan pembinaan terhadap LSM yang tidak tersedia datanya sehingga tidak dapat digambarkan secara umum. Untuk kondisi seperti ini pemerintah Kota Palu melalui SKPD yang terkait diharapkan dapat lebih memprioritaskan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan LSM, Ormas, OKP, dan pembinaan politik daerah. s. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, dan kepegawaian dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain : Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk; Rasio ini mengalami peningkatan sebesar 0,13 dari kondisinya 2,57 pada tahun 2012 menjadi 2,70 pada tahun 2013. Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk; Rasio ini mengalami penurunan sebesar 0,07 dari kondisinya 3,03 pada tahun 2012 menjadi 2,96 pada tahun 2013. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Palu; adalah persentase jumlah petugas perlindungan masyarakat terhadap jumlah penduduk di Kota Palu.Jika dilihat dari persentasenya, kondisi ini tidak mengalami peningkatan atau penurunan melainkan tetap berada pada posisi yang sama sebesar 0,03 % pada tahun 2012 dan 2013. Penegakan PERDA; adalah persentase jumlah penyelesaian penegakan Perda terhadap jumlah pelanggaran Perda. Jika dilihat dari Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah menjadi tugas Satpol PP untuk menegakan perda di suatu daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan daerah. Petugas Satpol PP Kota Palu telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda, dan keselamatan kesehatan kerja (K3). Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat; Indeks ini diukur berdasarkan fungsi utama dari pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Keberhasilan pelayanan ditentukan oleh masyarakat dengan perasaan puas masyarakat yang diterimanya sesuai dengan yang dibutuhkan atau diharapkannya. Indeks kepuasan masyarakat di Kota Palu sejak tahun 2010 sampai dengan2014 tidak dapat digambarkan secara umum karena tidak tersedianya data. Terakhir kali melakukan pengukuran mengenai indeks ini yaitu pada tahun 2009.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.30
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian No. Uraian APARAT POLISIPAMONG PRAJA 1 Jumlah Aparat Pamong Praja 2 Jumlah Penduduk 3 Rasio per 10.000 penduduk APARAT LINMAS 1 Jumlah Aparat Linmas 2 Jumlah Penduduk 3 4
Rasio per 10.000 penduduk Persentase Jumlah Petugas Linmas di Kota Palu
Satuan
2012
2013
2014
Org jiwa Org/jiwa
90 350.178 2,57
96 356.279 2,70
n/a 362.202
Org jiwa Org/10000 penduduk
106 350.178
106 356.279
n/a 362.202
3,03
2,96
%
0,03
0,03
√
√
√
SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 1 Ada 2 Tidak Ada Sumber : SIPD Kota Palu (diolah)
t. Ketahanan Pangan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketahanan pangan dapat dilihat dari indikator kinerja : Regulasi Ketahanan Pangan; adalah ketersediaan peraturanperaturan yang berkaitan dengan urusan ketahanan pangan. Ketersediaan Pangan Utama; adalah persentase dari ratarata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun terhadap jumlah penduduk. Gambaran umum ketahanan pangan di Kota Palu terkait dengan dua indikator di atas belum dapat digambarkan secara umum sebab tidak adanya data yang tersedia.Hal ini diharapkan melalui SKPD terkait agar dapat menyusun kegiatan prioritas yang terkait dengan pencapaian indikator ini berupa regulasi dan ketersediaan pangan utama per tahun di Kota Palu. Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan No. Uraian Satuan REGULASI KETAHANAN PANGAN 1 Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan regulasi KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA Ratarata Jumlah Ketersediaan Pangan 1 Utama per Tahun kg 2 Jumlah Penduduk jiwa 3 Persentase %
2012
2013
2014
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
350.178 356.279 362.202
Sumber : SIPD Kota Palu (diolah)
u. Pemberdayaan Masyarakat Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari indikator kinerja : Ratarata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); adalah jumlah kelompok binaan LPM per jumlah LPM. Kota Palu sejak tahun 2012 sampai dengan 2013 memiliki ratarata kelompok binaan LPM sebanyak 1 kelompok dalam 1 tahun. Ratarata jumlah kelompok binaan PKK; adalah jumlah kelompok binaan PKK per jumlah PKK. Untuk ratarata jumlah kelompok binaan PKK di Kota Palu
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.31
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
sejak tahun 2012 sampai dengan 2014 telah dilakukan kepada 100 kelompok binaan setiap tahunnya. Jumlah LSM; meliputi LSM yang memiliki klasifikasi Lokal, Nasional dan Asing di Kota Palu. Untuk indikator ini ada sejumlah 9 LSM setiap tahunnya yang terdaftar sebagai LSM lokal, nasional dan asing. LPM Berprestasi; adalah persentase jumlah LPM berprestasi per jumlah LPM. Pada tahun 2013 persentase ini meningkat 3,45 % dari tahun sebelumnya dengan kondisi 96,55 % pada tahun 2012 menjadi 100% dengan jumlah LPM sebanyak 29 kelompok. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat; adalah persentase jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat terhadap total program pemberdayaan masyarakat. Total program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2012 sebanyak 31 program dan pada tahun 2013 sebanyak 35 program. Persentase jumlah swadaya masyarakat mendukung program belum dapat digambarkan secara umum sebab tidak tersedia data yang mendukung. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat, adalah persentase program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara terhadap total pasca program pemberdayaan masyarakat. Kota Palu telah melakukan 100 % pemeliharaan program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2012 dan 2013 pasca program tersebut. Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat No. Uraian Satuan 2012 2013 2014 RATARATA JUMLAH KELOMPOK BINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) 1 Jumlah kelompok binaan LPM kelompok 29 29 n/a 2 Jumlah LPM kelompok 29 29 n/a 3 RataRata Kelompok Binaan LPM kelompok 1 1 RATARATA JUMLAH KELOMPOK BINAAN PKK 1 Jumlah kelompok binaan PKK kelompok 323 323 323 2 Jumlah PKK kelompok 324 324 324 3 RataRata Kelompok Binaan PKK kelompok 99,69 99,69 99,69 LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) 1 LSM Lokal (terdaftar) Bh 4 4 n/a 2 LSM Nasional Bh 3 3 n/a 3 LSM Asing Bh 2 2 n/a LPM BERPRESTASI 1 Jumlah LPM berprestasi kelompok 28 29 n/a 2 Jumlah LPM kelompok 29 29 n/a 3 Persentase % 96,55 100 PEMELIHARAAN PASCA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Program pemberdayaan 1 masyarakat yang dikembangkan program 31 35 n/a dan dipelihara Total pasca program 2 program 31 35 n/a pemberdayaan masyarakat 3 Persentase % 100 100 Sumber : SIPD Kota Palu (diolah)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.32
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
v. Statistik Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan statistik dapat dilihat dari indikator kinerja : Buku ”Kota Palu Dalam Angka” Buku ”PDRB Kota Palu” Sampai dengan tahun 2014 Kota Palu telah melakukan penyusunan buku Kota Palu Dalam Angka dan PDRB Kota Palu melalui SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Palu sehingga ketersediaan buku tersebut dapat terpenuhi. Indikator Kinerja Urusan Statistik No. Uraian
Satuan
2012
Buku “KOTA PALU DALAM ANGKA” dan “PDRB KOTA PALU” Buku “Kota Palu Dalam Angka” buku tersedia Buku “PDRB Kota Palu” buku tersedia
2013
2014
tersedia tersedia
tersedia tersedia
Sumber : SIPD Kota Palu (diolah)
w. Perpustakaan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perpustakaan dapat dilihat dari indikator kinerja : Jumlah perpustakaan; secara umum perpustakaan milik pemda sejumlah 19 unit sejak tahun 2010 sampai dengan 2012. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun; Sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 kunjungan ke perpustakaan mengalami penurunan sebanyak 696 kunjungan pada tahun 2011 dan 90 kunjungan pada tahun 2012. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah; Koleksi buku ini pada tahun 2012 hanya sejumlah 114 koleksi buku berkurang sebanyak 593 koleksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 707 koleksi buku. Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan No. Uraian Satuan Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah 1 Daerah (pemda) Unit Jumlah kunjungan ke perpustakaan 2 selama 1 th Kunjungan Jumlah koleksi judul buku yg tersedia 3 di Perpustakaan daerah buku Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia 4 di Perpustakaan buku
2010
2011
2012
19
19
19
852
158
68
416
707
114
4.310
943
1.350
Sumber : SIPD Kota Palu (diolah)
x. Kearsipan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kearsipan dapat dilihat dari indikator kinerja : Pengelolaan arsip secara baku, diukur berdasarkan persentase jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku terhadap jumlah SKPD. Peningkatan SDM pengelola kearsipan. Tidak tersedianya data mengenai indikator ini sehingga tidak dapat digambarkan secara umum kondisi Kota Palu untuk urusan kearsipan. Harapannya adalah Pemerintah Kota Palu melalui SKPD yang terkait dapat menyusun kegiatan prioritas agar dapat mendukung tercapainya pengelolaan arsip secara baku. Ketersediaan arsip di SKPD sangat penting untuk
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.33
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
mengingatkan kembali peristiwa penyelenggaraan pemerintahan.
/
kejadian
/
kronologis
pelaksanaan
2. Fokus Urusan Layanan Pilihan Layanan Pilihan dapat dilihat dari 7 (tujuh) urusan seperti yang digambarkan secara umum berikutini : a. Pertanian Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian dilihat dari indikator kinerja : Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB; terdiri dari dua katagori dasar harga yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Kota Palu pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB ADHB berada pada angka 0,15 % sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan kontribusinya terhadap PDRB ADHK berada pada angka 0,18 % lebih rendah 0,01 % dari tahun sebelumnya pada angka 0,19 %. Indikator Kinerja Urusan Pertanian No. Uraian Satuan 2012 2013 2014 KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN/PERKEBUNAN TERHADAP PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) % 0,15 0,15 n/a Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) % 0,19 0,18 n/a KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN (PALAWIJA) TERHADAP PDRBSEKTOR PERTANIAN / PERKEBUNAN Jumlah kontribusi sektor Rp Juta 6.782,16 8.022,74 n/a pertanian (Palawija) ADHB Jumlah PDRB sektor Rp Juta 12.489,88 14.375,26 n/a pertanian/perkebunan ADHB Jumlah kontribusi sektor Rp Juta 3.772,56 4.075,5 n/a pertanian (Palawija) ADHK Jumlah PDRB sektor Rp Juta 6.220,94 6.701,2 n/a pertanian/perkebunan ADHK Atas Dasar Harga Berlaku(ADHB) % 54,30 55,81 n/a Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) % 60,64 60,82 n/a KONTRIBUSI SEKTOR PERKEBUNAN (TANAMAN KERAS) TERHADAP PDRB SEKTOR PERTANIAN /PERKEBUNAN Jumlah kontribusi sektor n/a perkebunan (tanaman keras) ADHB Rp Juta 5.707,72 6.352,52 Jumlah PDRB sektor Rp Juta 12.489,88 14.375,26 n/a pertanian/perkebunan ADHB Jumlah kontribusi sector Rp Juta 2.448,38 2.625,7 n/a perkebunan (tanaman keras) ADHK Jumlah PDRB sektor Rp Juta 6.220,94 6.701,2 n/a pertanian/prkebunanADHK Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) % 45,70 44,19 n/a Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) % 39,36 39,18 n/a CAKUPAN BINA KELOMPOK PETANI Jumlah kelompok petani yang kelompok 4 8 5 mendapatkan bantuan pemda Jumlah kelompok tani kelompok 360 360 284 Persentase % 1,11 2,22 1,76 Sumber : SIPD Kota Palu (diolah)
Kontribusi sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB; adalah persentase jumlah kontribusi sektor pertanian (Palawija) terhadap jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan. Kota Palu pada tahun 2013 kontribusi sector ini terhadap
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.34
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
PDRB sektor pertanian/perkebunan ADHB berada pada angka 55,81 % naik sebesar 1,51 % dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 54,30 %. Sedangkan kontribusinya terhadap PDRB sektor pertanian/perkebunan ADHK berada pada angka 60,82 % naik sebesar 0,18 % dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 60,64 %. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB, adalah persentase jumlah kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan. Kota Palu pada tahun 2013 kontribusi sektor ini terhadap PDRB sektor pertanian/perkebunan ADHB berada pada angka 44,19 % turun sebesar 1,51 % dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 45,70 %. Sedangkan kontribusinya terhadap PDRB sektor pertanian/perkebunan ADHK berada pada angka 39,18 % turun sebesar 0,18 % dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 39,36 %. Cakupan bina kelompok petani; adalah persentase jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda tahun n terhadap jumlah kelompok tani keseluruhan yang ada. Kota Palu pada tahun 2014 cakupan ini berada pada persentase 1,76 % lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 0,46 % yang berada pada persentase 2,22 %. b. Kehutanan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kehutanan dapat dilihat dari indikator kinerja : Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, adalah persentase luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas total hutan dan lahan kritis. Pada tahun 2012 Kota Palu merehabilitasi hutan dan lahan kritis sebesar 0,37 % dari total luas hutan dan lahan kritis yang ada. Ini lebih rendah 0,11 % dari tahun sebelumnya yang merehab sebesar 0,48 %. Kerusakan Kawasan Hutan, adalah persentase luas kerusakan kawasan hutan terhadap luas kawasan hutan. Pada tahun 2011 dan 2012 Kota Palu mengalami kerusakan kawasan hutan seluas 15.409,6 Ha atau sebesar 39,01 % dari luas kawasan hutan yang ada seluas 39.506 Ha. Indikator Kinerja Urusan Kehutanan NO Uraian Satuan REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS Luas hutan dan lahan kritis 1 Ha yang direhabilitasi Luas total hutan dan lahan 2 Ha kritis 3 Persentase % KERUSAKAN KAWASAN HUTAN Luas kerusakan kawasan Ha hutan Luas kawasan hutan Ha Persentase %
2011
2012
2013
170,5
131
n/a
35.870
35.699,5
n/a
0,48%
0,37
15.409,55
15.409,55
n/a
39.506 39,01
39.506 39,01
n/a
Sumber : SIPD Kota Palu (diolah)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.35
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
c. Energi dan Sumber Daya Mineral Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan energi dan sumberdaya mineral dapat dilihat dari indikator kinerja : Pertambangan tanpa ijin; adalah persentase luas penambangan liar yang ditertibkan terhadap luas area penambangan yang liar. Tidak diperoleh data untuk mengukur capaian indikator ini dari pemerintah Kota Palu,sehingga harapannya adalah perlu adanya implementasi kegiatankegiatan dari SKPD SKPD terkait yang mendukung tercapainya persentase yang lebih baik dari indikator ini dan ketersediaan kebutuhan datanya. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB; Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2013 Kota Palu berada pada angka 3,97 % turun sebesar 0,07 % dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 4,04 %. Atas Dasar Harga Konstan berada pada angka 4,40 % naik sebesar 0,04 % dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 4,36 %. Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral No. Uraian
Satuan
2012
PERTAMBANGAN TANPA IZIN Luas penambangan liar yang Ha n/a ditertibkan Luas area penambangan liar Ha n/a Persentase % KONTRIBUSI SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP PDRB Atas Dasar Harga Berlaku % 4,04 Atas Dasar Harga Konstan % 4,36
2013
2014
n/a
n/a
n/a
n/a
3,97 4,40
n/a n/a
Sumber : SIPD Kota Palu (diolah)
d. Pariwisata Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pariwisata dapat dilihat dari indikator kinerja : Kunjungan wisata, adalah persentase capaian kinerja kunjungan wisata se kabupaten/kota terhadap jumlah seluruh kunjungan wisata. Kunjungan wisata ini sulit diukur capaian kinerjanya sebab tidak adanya data mengenai target kunjungan wisata setiap tahunnya dari pemerintah Kota Palu. Persentase kunjungan wisata hanya dapat digambarkan berdasarkan jumlah kunjungan wisata asing dan domestic terhadap kunjungan wisata secara keseluruhan. Jika dilihat berdasarkan jumlah kunjungan wisata dari tahun ke tahun, wisatawan domestic/nasional lebih banyak berkunjung dari wisatawan asing sehingga persentase jumlah kunjungan wisatanya juga lebih besar. Pada tahun 2014 kunjungan wisata domestik/nasional mendominasi sebesar 98,63 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 98,84 %. Hal ini lebih baik karena kunjungan wisata asing meningkat 0,21 % pada tahun 2014. Artinya bahwa potensi wisata Kota Palu mulai dilirik oleh wisatawan asing meskipun peningkatan jumlah dan persentase kunjungannya belum signifikan. Harapanya adalah Pemerintah Kota Palu diharapkan dapat menyusun suatu program dan kegiatan prioritas yang dapat menunjang peningkatan jumlah kunjungan wisata asing dengan meningkatkan kualitas objekobjek wisata yang sudah ada di Kota Palu beserta promosinya juga mentargetkan jumlah kunjungan wisatawan baik asing maupun domestik agar dapat dihitung dan dievaluasi capaian kinerjanya.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.36
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB; Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2013 Kota Palu berada pada angka 1,79 % turun sebesar 16,98 % dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 18,77 %. Atas Dasar Harga Konstan berada pada angka 2,18 % turun sebesar 0,01 % dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 2,19 %. Indikator Kinerja Urusan Pariwisata No. Uraian Satuan 2012 KUNJUNGAN WISATA Kunjungan Wisata Asing jiwa 1.834 (Mancanegara) Kunjungan Wisata Domestik jiwa 132.673 (Nasional) Capaian Kinerja Kunjungan % n/a Wisata Kota Palu Kunjungan Wisata keseluruhan jiwa 134.507 Persentase Kunjungan Wisata % 98,64 Domestik KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB Atas Dasar Harga Berlaku % 18,77 Atas Dasar Harga Konstan % 2,19
2013
2014
1.206
2.113
103.053
152.072
n/a
n/a
104.259
154.185
98,84
98,63
1,79 2,18
n/a n/a
Sumber : SIPD Kota Palu (diolah)
e. Kelautan dan Perikanan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat dari indikator kinerja : Produksi Perikanan; adalah persentase jumlah produksi ikan terhadap target daerah. Karena tidak tersedianya data untuk tahun 2011 sampai dengan 2014, maka gambaran umum untuk produksi perikanan hanya dapat digambarkan melaui data tahun 2008 sampai dengan 2010, dimana pada tahun 2010 jumlah produksi perikanan turun sebanyak 61,9 ton dari kondisi tahun sebelumnya yang berjumlah 3.028,2 ton kemudian menjadi 2.966,3 ton. Konsumsi Ikan; adalah jumlah konsumsi ikan terhadap target daerah. Persentase indikator ini tidak dapat digambarkan secara umum karena tidak diperoleh data mengenai jumlah konsumsi ikan dan targetnya. Cakupan Bina Kelompok Nelayan; adalah persentase jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n terhadap jumlah kelompok nelayan. Sama halnya dengan indicator di atas, persentase indicator ini juga tidak tersedia datanya mengenai jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pembda dan jumlah keseluruhan kelompok nelayan yang ada. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan; adalah persentase jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan terhadap jumlah produksi ikan di daerah. Tidak terkecuali dengan indicator ini, data mengenai jumlah produksi ikan yang merupakan kontribusi hasil kelompok nelayan dan jumlah produksi ikan secara keseluruhan di Kota Palu tidak tersedia datanya. Dari kondisi yang ada sehingga diharapkan kepada Pemerintah Kota Palu melalui SKPD terkait untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan program dan kegiatan prioritas yang dapat mendukung tercapainya pengukuran indikator dan kegiatan yang dapat meningkatkan persentase produksi perikanan, konsumsi ikan, dan produksi perikanan kelompok nelayan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.37
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan No. Uraian Satuan 2008 PRODUKSI PERIKANAN Perikanan Laut Perikanan Budidaya Total Produksi Perikanan
ton ton ton
2.302,8 22,9 2.325,7
2009
2010
2.789,6 238,6 3.028,2
2.928 38,3 2.966,3
Sumber : Kota Palu dalam Angka 2011 (diolah)
f. Perdagangan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perdagangan dapat dilihat dari indikator kinerja : Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB; Pada tahun 2013 kontribusi sector ini terhadap PDRB ADHB turun sebanyak 0,55 % dari tahun sebelumnya sedangkan ADHK juga mengalami penurunan sebanyak 0,02 % dari tahun sebelumnya. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, adalah persentase jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun n terhadap jumlah kelompok pedagang / usaha informal. Indikator Kinerja Urusan Perdagangan No. Uraian Satuan
2012
2013
KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB Atas Dasar Harga Berlaku % 11,78 11,23 Atas Dasar Harga Konstan % 11,11 11,09 CAKUPAN BINA KELOMPOK PEDAGANG/USAHA INFORMAL Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang kelompok mendapatkan bantuan binaan pemda Jumlah kelompok kelompok 37 41 pedagang/usaha informal Persentase
%
2014 n/a n/a
41
Sumber : SIPD Kota Palu (diolah kembali)
g. Perindustrian. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perindustrian dapat dilihat dari indikator kinerja : Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB. Untuk Kota Palu sektor ini diukur dari sektor industri tanpa migas karena jenis industri migas tidak tersedia. Pada tahun 2013 kontribusi sector ini terhadap PDRB ADHB turun 0,29 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan ADHK juga mengalami penurunan 0,01 %. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri, adalah persentase jumlah kontribusi PDRB jasa industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri. Pada tahun 2013 kontribusi sektor ini terhadap PDRB ADHB tidak mengalami kenaikan tetap berada pada angka 4,00 % begitupun dengan kontribusinya terhadap PDRB ADHK tetap berada pada angka yang sama 4,00%. Pertumbuhan Industri, adalah persentase jumlah industry tahun n dikurangkan dengan jumlah industry tahun n1 terhadap jumlah industry sampai dengan tahun n. Pada tahun 2013 kontribusi sektor ini terhadap PDRB ADHB naiksebanyak 3,02% dari tahun sebelumnya. Sedangkan ADHK juga mengalami peningkatansebanyak 5,23 %.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.38
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Cakupan bina kelompok pengrajin, adalah persentase jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda terhadap jumlah kelompok pengrajin. Pada tahun 2013 cakupan ini sebesar 80,77 % dengan jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda sebanyak 21 kelompok dari total 26 kelompok pengrajin. Indikator Kinerja Urusan Perindustrian NO Uraian Satuan 2012 2013 2014 KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB Atas Dasar Harga Berlaku % 11,22 10,93 n/a Atas Dasar Harga Konstan % 11,63 11,62 n/a KONTRIBUSI INDUSTRI RUMAH TANGGA TERHADAP PDRB SEKTOR INDUSTRI Atas Dasar Harga Berlaku % 4,00 4,00 n/a Atas Dasar Harga Konstan % 4,00 4,00 n/a Pertumbuhan Industri Atas Dasar Harga Berlaku % 11,37 14,39 n/a Atas Dasar Harga Konstan % 4,59 9,82 n/a Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan Kelompok 21 21 n/a binaan pemda Jumlah kelompok Kelompok n/a 26 n/a pengrajin Persentase
%
80,77
Sumber : SIPD Kota Palu (diolah kembali)
2.1.4. Aspek Daya Saing Gambaran umum terkait dengan aspek daya saingdaerah dapat dilihat melalui beberapa aspek pendukung yaitu; 1. Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk kesuatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Gambaran umum kemampuan ekonomi daerah dapat diukur melaui indikatorindikator sebagai berikut :
- Angka Konsumsi Rumah Tangga adalah rata –rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih sedangkan bukan makanan yang dimaksud mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan sebagainya. Pada tahun 2005 pengeluaran konsumsi rata – rata rumah tangga per kapita sebulan di Kota Palu masih berada di bawah kisaran pada kisaran Rp 290.000, kemudian meningkat pada tahun 2006 telah berada pada kisaran angka Rp.300.000, hingga tahun 2009 telah mencapai kisaran 350.000,. - Perbandingan Faktor Produksi dengan Produk yang Menggambarkan Nilai Tukar Petani adalah perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan dibayar (Ib) petani. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, karena mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.39
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. - Persentase Konsumsi Rumah Tangga untuk Non Pangan adalah proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. - Produktivitas Daerah per Sektor per sektor (9sektor) merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan)sektor. 2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Fasilitas wilayah / infrastruktur merupakan aspek pendukung daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (availability) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah diberbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah. Gambaran umum fasilitas wilayah / infrastruktur dapat dilihat melalui beberapa hal, yaitu : a. Aksesibilitas Daerah, dapat diukur dengan indikator rasio panjang jalan di daerah terhadap jumlah kendaraan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat melihat kebutuhan ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan yang menggunakan jalan yang dilintasinya dalam rangka kemudahan akses bagi masyarakat yang melaksanakan aktivitasnya dengan lancar di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. b. Penataan Wilayah, diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu tahun 2009, membagi penataan wilayah Kota Palu menjadi dua kawasan yaitu kawasan budi daya dan kawasan lindung. Kawasan Budidaya mencakup kawasan budidaya berfungsi lindung (hutan produksi, tanaman tahunan/perkebunan, hutan rakyat) kawasan budidaya pertanian (pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, peternakan) dan kawasan budidaya non pertanian (kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan pemerintahan/fasilitas umum, kawasan permukiman, kawasan perdagangan/jasa. Kawasan Lindung mencakup hutan konservasi, sempadan, hutan lindung, ruang terbuka hijau dan perairan. Selain hal tersebut seiring dengan pertumbuhan pembangunan halhal yang tidak bisa dihindari dalam hal penataan wilayah adalah rasio perubahan alih fungsi lahan. Tata guna lahan yang banyak berubah ditandai dengan timbulnya pusatpusat kegiatan baru yang berfungsi sebagai kawasan industri, kawasan permukiman, dan kawasan perdagangan/jasa. c. Fasilitas Bank dan Non Bank, dapat diukur dengan indikator jumlah bank, jenis bank dan cabangcabangnya. d. Ketersediaan Air Bersih, diukur dengan indikator persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih. e. Kebutuhan Listrik, diukur dengan indikator sumberdaya listrik dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. f. Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan, diukur dengan banyaknya atau jumlah restoran dan rumah makan yang tersedia di Kota Palu.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.40
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
g. Ketersediaan Penginapan, diukur dengan indikatorjenis dan jumlah penginapan yang tersedia. Jenis penginapan dibagi menjadi dua yaitu hotel Berbintang dan Non Bintang. 3. Iklim Berinvestasi Iklim berinvestasi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung peningkatan daya saing daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor asing ke suatu wilayah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, khususnya d iKota Palu. Gambaran umum iklim berinvestasi dapat diukur dengan indikator indikator antara lain: a. Angka Kriminalitas, dilihat dengan jenis kriminalitas, jumlah dan jenis kelamin pelakunya. Hal ini akan menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah angka kriminalitas maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat dan iklim berinvestasipun akan meningkat. b. Demonstrasi, diukur dengan jumlah atau banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat. Semakin sedikit jumlah demonstrasi, maka semakin tinggi tingkat kesepahaman dan semakin tinggi pula tingkat kestabilan kondisi keamanan suatu wilayah. c. Kemudahan Perizinan, merupakan hal penting dalam menunjang proses pembuatan administrasi suatu investasi. d. Pengenaan Pajak Daerah, diukur dengan jenis dan jumlah pajak daerah yang dikenakan. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukanoleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakandan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). e. Status Kelurahan, merupakan hal penting dalam mendukung peningkatan iklim berinvestasi karena pembangunan kelurahan dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasardasar sosial ekonomi kelurahan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan wilayah disekitarnya. Status kelurahan dapat diukur dengan jumlah dan status yang melekat pada kelurahan itu sendiri berdasarkan klasifikasi swadaya, swakarsa dan swasembada. 4. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas akan dapat meningkatkan pembangunan dengan cepat. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.41
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Gambaran umum sumber daya manusia dapat dilihat melalui beberapa hal, yaitu : a. Kualitas Tenaga Kerja, sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di suatu daerah karena akan menentukan kesempatan kerja yang akan diperoleh. Makin tinggi tingkat pendidikannya maka kesempatan kerja akan semakin terbuka dan juga kualitas kerja yang dihasilkan akan semakin baik. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya di Kota Palu pada tahun 2014 sebesar 1.140 siswa meningkat sebanyak 80 orang dari kondisi tahun sebelumnya sebesar 1.060 siswa. b. Tingkat Ketergantungan Penduduk, akan menggambarkan besarnya beban yang ditanggung oleh penduduk dengan usia yang produktif terhadap penduduk dengan usia yang tidak produktif. Penduduk yang dianggap produktif adalah penduduk yang berusia 15 s/d 65 tahun karena dianggap sudah dapat menanggung dirinya sendiri dari penghasilan yang diperolehnya dari pekerjaan yang digelutinya hingga batas usia pensiun. Penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dianggap belum produktif karena masih bergantung pada penghasilan dari orang tuanya atau dari orang lain, sedangkan usia di atas 65 tahun dianggap telah menempuh usia pensiun dari pekerjaannya sehingga sudah tidak produktif. Rasio Ketergantungan di Kota Palu No. Uraian RASIO KETERGANTUNGAN PENDUDUK Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun (belum 1 produktif) Jumlah Penduduk usia > 64 tahun (sudah 2 tdk produktif) 3 Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif 4 5
Satuan
2012
2013
2014
jiwa
95.831
97.506
99.129
jiwa
10.306
10.481
10.658
(1+2)
jiwa
106.137 107.987 109.787
Jumlah Penduduk Usia 1564 tahun Persentase Rasio Ketergantungan
jiwa %
244.041 248.292 252.415 43,49 43,49 43,50
Sumber : SIPD Kota Palu (diolah kembali)
Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan (dependency ratio) maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pada tahun 2014 persentase rasio ketergantungan di Kota Palu berada pada posisi 43,50 % dari sejumlah 109.787 jiwa penduduk usia tidak produktif terhadap 252.415 jiwa penduduk usia 1564 tahun. Persentase ini menunjukkan bahwa untuk sejumlah 4 orang penduduk tidak produktif dapat ditanggung oleh 10 orang penduduk yang produktif dengan perbandingan 1 berbanding 2,5 atau dibulatkan menjadi 3 orang. Ini artinya bahwa untuk setiap penduduk tidak produktif dapat ditanggung oleh 3 orang penduduk yang produktif. 5. Penduduk Miskin Masalah kemiskinan merupakan suatu aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah karena akan mempengaruhi percepatan pembangunan di suatu daerah terkait dengan peningkatan daya saing daerah. Strategi penanggulangan kemiskinan merupakan upaya pemerintah untuk
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.42
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
mengurangi angka kemiskinan di daerah, oleh karena itu harus didukung dengan ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat. Kemiskinan penduduk di suatu daerah akan ditandai dengan adanya golongan yang kurang beruntung seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, anak jalanan, anak terlantar dan lainnya yang dikategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS). Gambaran umum penduduk miskin di Kota Palu dapat dilihat melalui indikator pesentase penduduk miskin yang berada di Kota Palu yang dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Berdasarkan data yang ada persentase penduduk miskin Kota Palu pada tahun 2013 berada pada angka 7,24%. Penduduk Miskin Kota Palu No. Uraian PENDUDUK MISKIN 1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Palu 2 Jumlah Penduduk 3 Persentase
Satuan orang jiwa %
2012
2013
2014
30.045 25.795 n/a 350.178 356.279 362.202 8,58 7,24
Sumber : SIPD Kota Palu (diolah kembali)
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Dalam rangka memenuhi ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sehubungan dengan telah berakhirnya RPJMD 20102015 dan belum tersedianya RPJMD periode berikut, maka pada saat RKPD Kota Palu TA 2016 disusun dengan melakukan beberapa penyesuaian yang diaggap perlu dengan tidak menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota selaku kepala daerah yang masih menjabat pada tahun terakhir kepemimpinannya diwajibkan menyusun RKPD tahun perencanaan (2016) dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kota Palu tahun 20102015, dan mempertimbangkan masalah pembangunan yang belum tertangani sampai akhir periode RPJMD, serta untuk mengantisipasi timbulnya masalahmasalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Implementasi dari Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Misi Pemerintah Kota Palu dapat dijelaskan dengan melakukan review dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Palu sampai akhir tahun 2014 yang masih berpedoman pada RPJMD Kota Palu Tahun 2010 2015, sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Evaluasi RKPD TA 2014 terhadap RPJMD Tahun 20102015 Kota Palu dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensinya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan demi tercapainya tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan kota Palu saat ini. Dalam melakukan evaluasi dimulai dengan mereview kebijakan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Palu serta program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Palu Tahun 20102015 dan RKPD Kota Palu TA 2014.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.43
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
evaluasi RKPD
Bersinambung, dengan Salah Satu Wujud dari Visi RPJMD
Bersinambung/se laras/sejalan Misi Kepala Daerah dan berpedoman pada RPJMD 20102105
Sasaran Pembangunan Didasarkan pada rumusan Misi Pembangunan Daerah
Program/ Kegiatan
Berdasarkan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Kota Palu
Sasaran Pembangunan
Kebijakan Prioritas Pembangunan
Visi
Evaluasi
Misi
Berikut dibawah ini merupakan penjelasan langkah pelaksanaan TA. 2014 : KeseRPJMD Kota Palu RKPD Kota Palu TAHUN 2010-2015 TA 2014 larasan Telah termuat visi ke dalam dokumen RKPD, dan masih berpedoman pada RPJMD 2005 “Kota Teluk Berbasis Jasa 2010 Kota Palu sebagai kota teluk Pariwisata, Industri, dan berwawasan lingkungan yang Selaras Perdagangan Berwawasan berbasis pada jasa, perdagangan Ekologis” dan industri yang didasari kearifan dan keunggulan lokal bagi pembangunan berkelanjutan a.Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan Pembangunan secara inklusif dan demokratis berkelanjutan terus didorong pada b.Mewujudkan Sumber empat jalur (track) yaitu pro Daya Manusia Kota Palu pertumbuhan (progrowth), pro yang Berdaya saing lapangan kerja (projob), pro pengurangan kemiskinan (propoor), c.Mewujudkan Selaras dan prolingkungan (pro Infrastruktur Kota yang environment) serta Harmonis dan Korelasi terhadap pengembangan Berwawasan Ekologis sektor/bidang yang terkait d.Mewujudkan keunggulan kompetitif daerah Perekonomian Kota yang Berbasis Jasa Pariwisata, Industri dan Perdagangan
Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Palu sesuai Rumusan Misi Pembangunan Daerah
Muatan GS selaras dengan Berdasarkan kegiatan pokok Misi RPJMD peningkatan daya saing Kota Palu yaitu 9 (sembilan) Langkah pokok Selaras 20102015 kegiatan meskipun maknanya sedikit berbeda Muatan GS selaras dengan Sasaran Pembangunan Didasarkan Misi RPJMD pada Rumusan Grand Strategy Selaras 20102015 sebagai Prioritas Pembangunan meskipun Daerah maknanya sedikit berbeda Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai Grand Strategy dalam mewujudkan Misi pembangunan daerah dan Bisa dilihat pada penetapan target atau hasil yang Tabel 43 evaluaisi diharapkan dari program dan Selaras RKPD kegiatan yang direncanakan, dan berdasarkan Misi terintegrasi, konsisten serta mengikat, untuk tercapainya tujuan Pembangunan program dan kegiatan Daerah di atas pembangunan daerah
RKPD Kota Palu Tahun 2014 menunjukkan Tingkat Konsistensi atau Keselarasan Kebijakannya yang sangat tinggiterhadap RPJMD Kota Palu Tahun 20102015 karena dari hasil evaluasi meskipun setiap item kebijakan itu berbeda,kesinambungan tetap terjaga secara implisit dari isi atau muatan yang terkandung di dalamnya merupakan wujud atau bagian dari pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Palu sesuai RPJMD tersebut.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.44
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
a. Konsistensi Pelaksanaan Program APBD terhadap RKPD Tahun 2014 Berdasarkan hasil evaluasi Konsistensi pelaksanaan program/kegiatan APBD 2014 terhadap RKPD Tahun 2014 SKPD Kota Palu TA 2014 dapat dinilaitingkat konsistensinya seperti tabel berikut : (dapat dilihat dalam lampiran laporan ini). Adapun hasil dari penilaian konsistensinya adalah sebagai berikut : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN RKPD PENILAIAN KONSISTENSI PROGRAM/ KEGIATAN (APBD TERHADAP RKPD) TAHUN ANGGARAN 2014 MISI 1 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Sekretariat Daerah Kota Palu Program Prioritas RPJMD Yang Direalisasikan : 5 Program No Nama Program 1 2 3 4 5
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Walikota/Wakil Walikota Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program kerjasama informatika dengan media massa
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 87.64%
99.87% 100.00% 100.00% 89.78% 97.34%
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 7 Program 1 2 3 4 5 6 7
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah Program Pengelolaan Aset Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Tidak Termuat Dlm RPJMD Namun Direalisasikan : 13 Program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Pengembangan Kebijakan Keprotokolan Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Pengembangan dan Penataan Perekonomian Program Pelayanan Administrasi Pembangunan Program Bina Sosial Program Silaturahmi Ramadhan Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Penataan Menejemen SDM Aparatur Program Reformasi Birokrasi
Keterangan
91.11%
98.08%
100.00%
83.87%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
100.00% 47.83% 100.00% 75.00% 100.00% 89.61% 100.00% 100.00% 21.70% 92.46% 99.93%
Jumlah
PROGRAM DLM RPJMD (TIDAK DIREALISASIKAN) 7 Program 7 Program PROGRAM TIDAK TERMUAT DLM RPJMD NAMUN DIREALISASIKAN 13 Program 13 Program PROGRAM DLM RPJMD (DIREALISASIKAN) 5 Program 5 Program
TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
12 Program
hal.45
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Sekretariat DPRD Kota Palu Program Prioritas RPJMD Yang Di Realisasikan : 1 Program No Nama Program 1
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Capaian Kinerja 100.00%
Program Tidak Termuat Dlm RPJMD Namun Direalisasikan : 1 Program 1 Program Krjasama Informasi dengan Media Massa 100.00% KETERANGAN PROGRAM TIDAK TERMUAT DLM RPJMD NAMUN DIREALISASIKAN PROGRAM DLM RPJMD (DIREALISASIKAN) TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
JUMLAH
Realisasi Anggaran 95.45%
80.70% JUMLAH
1 Program 1 Program 1 Program 1 Program 1 Program
Inspektorat Kota Palu Program Prioritas RPJMD Yang Di Realisasikan : 2 Program No 1 2
Nama Program Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
100.00%
99.98%
100.00%
99.75%
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 4 Program 1 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerikasaan dan Aparatur Pengawasan 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota 4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD (TIDAK DIREALISASIKAN) PROGRAM DLM RPJMD (DIREALISASIKAN) TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
JUMLAH JUMLAH 4 Program 4 Program 2 Program 2 Program 6 Program
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palu Program Prioritas RPJMD Yang Di Realisasikan : 2 Program No 1 2
Nama Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD (DIREALISASIKAN) TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Capaian Kinerja 100.00%
Realisasi Anggaran 99.83%
100.00%
91.58%
JUMLAH JUMLAH 2 Program 2 Program 2 Program
hal.46
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
URUSAN KEPEGAWAIAN Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palu Program Prioritas RPJMD Yang Di Realisasikan : 3 Program Capaian Kinerja 100.00% 100.00% 100.00%
Realisasi Anggaran 100.00% 98.35% 93.93%
Program Tidak Termuat Dlm RPJMD Namun Direalisasikan : 1 Program 1 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas Pensiun 100.00%
100.00%
No 1 2 3
Nama Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 1 Program 1 Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur
KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD (TIDAK DIREALISASIKAN) PROGRAM TIDAK TERMUAT DLM RPJMD NAMUN DIREALISASIKAN PROGRAM DLM RPJMD (DIREALISASIKAN) TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
JUMLAH JUMLAH 1 program 1 Program 1 Program 1 Program 3 Program 3 Program 4 Program
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA & PM Program Prioritas RPJMD Yang Di Realisasikan : 4 Program No 1 2 3 4
Nama Program Program Pengembangan Data/Informasi Program Perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Sosial Budaya
Capaian Kinerja 90.91%
Realisasi Anggaran 91.36%
100.00%
91.60%
100.00% 100.00%
97.70% 96.53%
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 4 Program 1 Program Kerjasama Pembangunan 2 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Tidak Termuat Dlm RPJMD Namun Direalisasikan : 1 Program 1 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan 100.00% Cepat Tumbuh
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
89.25%
hal.47
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD (TIDAK DIREALISASIKAN) PROGRAM TIDAK TERMUAT DLM RPJMD NAMUN DIREALISASIKAN PROGRAM TERMUAT DLM RPJMD DAN DIREALISASIKAN TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
JUMLAH JUMLAH 4 Program 4 Program 1 Program 1 Program 8 Program 8 Program 12 Program
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Program Prioritas RPJMD Yang Di Realisasikan : 1 Program No 1
Capaian Kinerja 100.00%
Nama Program Program Penataan Administrasi Kependudukan KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD (DIREALISASIKAN) TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
Realisasi Anggaran 99.92%
JUMLAH JUMLAH 1 Program 1 Program 1 Program
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Perhubungan Dan Kominfo Program Prioritas RPJMD Yang Di Realisasikan : 1 Program No 1
Nama Program Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
100.00%
99.52%
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 4 Program 1 Program Kerjasama Informsi dan Media Massa 2 Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD NAMUN TIDAK DIREALISASIKAN PROGRAM DLM RPJMD DAN DIREALISASIKAN TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
JUMLAH JUMLAH 2 Program 2 Program 1 Program 1 Program 3 Program
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Kelurahan Program Prioritas RPJMD Yang Di Realisasikan : 4 Program No 1 2
Nama Program Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
100.00%
60.26%
100.00%
98.83%
hal.48
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
3 4
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan Program Peningkatan Peran Perempuan di Masyarakat
100.00%
99.93%
100.00%
98.63%
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 1 Program 1 Program Pengembangan Keberdayaan Masyarakat Perkotaan Program Tidak Termuat Dlm RPJMD Namun Direalisasikan : 5 Program 1 Program Penguatan Sistem Perencanaan 100.00% Pembangunan Daerah 2 Profesionalisme Lembaga Kemasyarakatan 100.00% 3 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi 100.00% Masyarakat 4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 100.00% Pedesaan 5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan 100.00% KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD NAMUN TIDAK DIREALISASIKAN PROGRAM TIDAK TERMUAT DLM RPJMD NAMUN DIREALISASIKAN PROGRAM DLM RPJMD DAN DIREALISASIKAN TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
JUMLAH 1 Program 5 Program
77.85% 99.70% 73.52% 98.71% 99.84% JUMLAH 1 Program 5 Program
4 Program 4 Program 5 Program
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Program Prioritas RPJMD Yang Di Realisasikan : 2 Program No 1 2
Nama Program Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat
Capaian Kinerja 100.00% 100.00%
Realisasi Anggaran 100.00% 94.84%
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 2 Program 1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 3 Program Hari Anti Narkoba Internasional Program Tidak Termuat Dlm RPJMD Namun Direalisasikan : 5 Program 1 Program Penanganan Konflik 100.00% 2 Pemantauan dan Pendataan WNA 100.00% 3 Program Fasilitasi Bidang Ketahanan Seni dan Budaya 100.00% 4 Program Fasilitasi Forum Bidang Ketahanan Agama 100.00% dan Kemasyarakatan 5 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi 100.00%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
97.99% 100.00% 97.08% 100.00% 100.00%
hal.49
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD NAMUN TIDAK DIREALISASIKAN PROGRAM TIDAK TERMUAT DLM RPJMD NAMUN DIREALISASIKAN PROGRAM DLM RPJMD DAN DIREALISASIKAN TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
JUMLAH 3 Program
JUMLAH 3 Program
5 Program
5 Program
2 Program 2 Program 5 Program
MISI 2 URUSAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kota Palu Program Prioritas RPJMD Yang Di Realisasikan : 6 Program No 1 2 3 4 5
Nama Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
99.78%
93.14%
87.23% 100.00%
88.94% 93.77%
100.00%
63.21%
100.00%
96.54%
JUMLAH 1 Program
JUMLAH 1 Program
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 1 Program 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD NAMUN TIDAK DIREALISASIKAN PROGRAM DLM RPJMD (DIREALISASIKAN) TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
5 Program 5 Program 5 Program
URUSAN KESEHATAN Dinas Kesehatan Kota Palu Program Prioritas RPJMD Yang Di Realisasikan : 13 Program No 1 2 3 4 5 6 7
Nama Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Capaian Kinerja 100.00% 100.00% 100.00%
Realisasi Anggaran 99.20% 84.42% 100.00%
100.00%
99.34%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
100.00%
98.23%
hal.50
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
8 9 10
11 12 13
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
100.00% 100.00%
98.69% 100.00%
100.00%
99.23%
100.00%
99.29%
100.00%
99.29%
100.00%
99.97%
Program Tidak Termuat Dlm RPJMD Namun Direalisasikan : 5 Program 1 Program Kebijakan dan Manajemen Pengembangan 100.00% Kesehatan KETERANGAN PROGRAM TIDAK TERMUAT DLM RPJMD NAMUN DIREALISASIKAN PROGRAM DLM RPJMD (DIREALISASIKAN)
JUMLAH 1 Program
99.19%
JUMLAH 1 Program
13 13 Program Program 13 Program
TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
Badan Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu Program Prioritas RPJMD Yang Di Realisasikan : 1 Program No 12
Nama Program Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Anuta Pura (BLU) KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD (DIREALISASIKAN) TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
100%
80.58%
JUMLAH JUMLAH 1 Program 6 Program 1 Program
URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Dinas Pemuda Dan Olahraga Program Prioritas RPJMD Yang Di Realisasikan : 5 Program No
Nama Program
1 2
Program Peran Serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
3 4 5
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Capaian Kinerja 100.00%
Realisasi Anggaran 98.96%
100.00%
100.00%
100.00%
94.03%
100.00% 100.00%
93.18% 99.85%
hal.51
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 1 Program 1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda KETERANGAN PROGRAM TERMUAT DLM RPJMD NAMUN TIDAK DIREALISASIKAN PROGRAM TERMUAT DLM RPJMD DAN DIREALISASIKAN TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
JUMLAH 1 Program
JUMLAH 1 Program
5 Program
5 Program
6 Program
URUSAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kantor Arsip, Perpustakaan Dan Dokumentasi Program Prioritas RPJMD Yang Di Realisasikan : 3 Program No
Nama Program
1
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
2 3
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
100.00%
99.85%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
JUMLAH 4 Program
JUMLAH 4 Program
3 Program
3 Program
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 4 Program 1 Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan 2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan 3 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi KETERANGAN PROGRAM TERMUAT DLM RPJMD NAMUN TIDAK DIREALISASIKAN PROGRAM TERMUAT DLM RPJMD DAN DIREALISASIKAN TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
7 Program
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Program Prioritas RPJMD Yang Di Realisasikan : 9 Program No 1 2 3 4
Nama Program Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Capaian Kinerja 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Realisasi Anggaran 95.85% 100.00% 95.44% 99.98%
hal.52
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
5 6 7 8 9
Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembangaan Pengarustamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
100.00%
100.00%
100.00%
95.35%
100.00%
100.00%
100.00%
95.95%
100.00%
100.00%
JUMLAH 2 Program
JUMLAH 2 Program
9 Program
9 Program
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 2 Program 1 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan KETERANGAN PROGRAM TERMUAT DLM RPJMD NAMUN TIDAK DIREALISASIKAN PROGRAM TERMUAT DLM RPJMD DAN DIREALISASIKAN TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
11 Program
URUSAN SOSIAL Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Program Prioritas RPJMD Yang Di Realisasikan : 8 Program No
Nama Program
1
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Napi, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2 3 4 5 6 7 8
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.98%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
hal.53
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
PROGRAM PRIORITAS RPJMD YANG BELUM DIREALISASIKAN : 2 Program 1 Program Pembinaan Anak Terlantar dan Lansia 2 Program Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD NAMUN TIDAK DIREALISASIKAN PROGRAM DLM RPJMD DAN DIREALISASIKAN TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
JUMLAH 2 Program
JUMLAH 2 Program
8 Program 8 Program 10 Program
MISI III URUSAN PEKERJAAN UMUM Dinas Pekerjaan Umum Dan Esdm Program Prioritas RPJMD Yang Di Realisasikan : 5 Program No 1 2 3 4 5
Nama Program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong Program Pengendalian Banjir
Capaian Kinerja 100.00% 100.00%
Realisasi Anggaran 99.98% 99.99%
100.00%
95.23%
100.00% 100.00%
99.62% 100.00%
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 8 Program 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase 2 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Kewilayahan 4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 5 Program Penerangan Jalan Umum 6 Program Pengelolaan Reklame 7 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan 8 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Tidak Termuat Dlm RPJMD Namun Direalisasikan : 4 Program Capaian No Nama Program Kinerja 1 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 100.00% 2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 100.00% Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 3 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 100.00% 4 Program Pembinaan , Survey dan Perencanaan Teknis 100.00% PSDK
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Realisasi Anggaran 95.79% 99.33% 99.86% 99.29%
hal.54
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD NAMUN TIDAK DIREALISASIKAN PROGRAM TIDAK TERMUAT DLM RPJMD NAMUN DIREALISASIKAN PROGRAM DLM RPJMD DAN DIREALISASIKAN TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
JUMLAH 8 Program 4 Program
JUMLAH 8 Program 4 Program
5 Program 5 Program 13 Program
URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Program Prioritas RPJMD Yang Di Realisasikan : 1 Program No 1
Nama Program Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
100.00%
44.02%
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 1 Program 1 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Program Tidak Termuat Dlm RPJMD Namun Direalisasikan : 2 Program Capaian No Nama Program Kinerja 1 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang 100.00% Ketenagalistrikan 2 Program Pengembangan Geologi Daerah 100.00% KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD NAMUN TIDAK DIREALISASIKAN PROGRAM TIDAK TERMUAT DLM RPJMD NAMUN DIREALISASIKAN PROGRAM DLM RPJMD DAN DIREALISASIKAN TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
JUMLAH 1 Program 2 Program
Realisasi Anggaran 99.65% 100.00% JUMLAH 1 Program 2 Program
1 Program 1 Program 2 Program
URUSAN PERUMAHAN Dinas Penataan Ruang Dan Perumahan Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 3 Program Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
Program Tidak Termuat Dlm RPJMD Namun Direalisasikan : 3 Program Capaian No Nama Program Kinerja 1 Program Pengembangan Perumahan 100.00% 2 Program Lingkungan Sehat Perumahan 100.00% 3 Program Pengelolaan Rusunawa 100.00%
Realisasi Anggaran 51.75% 84.60% 89.01%
No 1 2 3
Nama Program Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Pengembangan Teknologi dan Konstruksi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.55
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD NAMUN TIDAK DIREALISASIKAN PROGRAM TIDAK TERMUAT DLM RPJMD NAMUN DIREALISASIKAN TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
JUMLAH 3 Program 3 Program
JUMLAH 3 Program 3 Program
3 Program
URUSAN PENATAAN RUANG Dinas Penataan Ruang Dan Perumahan Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 2 Program No 1 2
Nama Program Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Capaian Kinerja 100.00% 100.00%
Program Tidak Termuat Dlm RPJMD Namun Direalisasikan : 3 Program No Nama Program Capaian Kinerja 1 Program Pemanfaatan Ruang 100.00% 2 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan 100.00% Pemanfaatan Tanah 3 Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertahanan 100.00% KETERANGAN PROGRAM TIDAK TERMUAT DLM RPJMD NAMUN DIREALISASIKAN PROGRAM DLM RPJMD (DIREALISASIKAN) TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
Realisasi Anggaran 99.34% 99.86%
Realisasi Anggaran 99.30% 69.30% 100.00%
JUMLAH JUMLAH 3 3 Program Program 2 2 Program Program 2 Program
URUSAN PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Program Prioritas RPJMD Yang Direalisasikan : 5 Program No
Nama Program
1
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan khususnya perluasan Bandara Mutiara Palu Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
2 3 4
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
100.00%
97.76%
100.00%
99.86%
100.00% 100.00%
97.29% 99.77%
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 1 Program 1 Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.56
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD NAMUN TIDAK DIREALISASIKAN PROGRAM DLM RPJMD DAN DIREALISASIKAN TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
JUMLAH JUMLAH 1 Program 1 Program 4 Program 4 Program 5 Program
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Badan Lingkungan Hidup Program Prioritas RPJMD Yang Direalisasikan : 3 Program No
Nama Program
1 2
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
3
Capaian Kinerja 100.00%
Realisasi Anggaran 91.94%
100.00%
97.96%
100.00%
93.99%
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 1 Program 1 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Tidak Termuat Dlm RPJMD Namun Direalisasikan : 3 Program Capaian No Nama Program Kinerja 1 Program Peningkatan Kualitas Data dan Akses Informasi 100.00% Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber 100.00% Daya Alam KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD NAMUN TIDAK DIREALISASIKAN PROGRAM TIDAK TERMUAT DLM RPJMD NAMUN DIREALISASIKAN PROGRAM DLM RPJMD DAN DIREALISASIKAN TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
JUMLAH 1 Program 2 Program
Realisasi Anggaran 100.00% 99.54%
JUMLAH 1 Program 2 Program
3 Program 3 Program 4 Program
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Program Prioritas RPJMD Yang Direalisasikan : 3 Program No
Nama Program
1 2
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3
Capaian Kinerja 100.00%
Realisasi Anggaran 95.89%
100.00%
85.52%
90.10%
97.92%
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 1 Program 1 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD NAMUN TIDAK DIREALISASIKAN PROGRAM DLM RPJMD DAN DIREALISASIKAN TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
JUMLAH JUMLAH 1 Program 1 Program 3 Program 3 Program 4 Program
hal.57
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
URUSAN BENCANA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Prioritas RPJMD Yang Direalisasikan : 2 Program No
1 2
Nama Program Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana; a.Program Kesiapsiagaan Bencana b.Program Logistik dan Mobilisasi Bencana
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
100.00% 100.00%
96.35% 99.21%
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 6 Program 1 Program Pencegahan Pengendalian Bencana 2 3 4 5 6
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPBD Lainnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPBD Program Penanganan Darurat (Tanggap Darurat) Program Kemitraan Penanganan Bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Program Tidak Termuat Dlm RPJMD Namun Direalisasikan : 1 Program Capaian No Nama Program Kinerja 1 Program Penanganan Bencana dan Kejadian Luar Biasa 100.00% Lainnya KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD NAMUN TIDAK DIREALISASIKAN PROGRAM TIDAK TERMUAT DLM RPJMD NAMUN DIREALISASIKAN PROGRAM DLM RPJMD DAN DIREALISASIKAN TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
JUMLAH 6 Program 1 Program
Realisasi Anggaran 98.52%
JUMLAH 6 Program 1 Program
2 Program 2 Program 8 Program
MISI IV URUSAN KOPERASI DAN UKM Dinas Perindurian,Perdagangan Dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Program Prioritas RPJMD Yang Direalisasikan : 4 Program No 1 2 3 4
Nama Program Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
100.00%
96.36%
100.00%
97.81%
100.00%
93.42%
100.00%
99.06%
hal.58
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD (DIREALISASIKAN) TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
JUMLAH JUMLAH 4 Program 4 Program 4 Program
URUSAN PERINDUSTRIAN Dinas Perindurian,Perdagangan Dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Program Prioritas RPJMD Yang Direalisasikan : 3 Program No 1 2 3
Nama Program Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan SentraSentra Industri Potensial
Capaian Kinerja 100.00% 100.00% 100.00%
Realisasi Anggaran 89.99% 92.51% 74.07%
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 2 Program 1 Program Penataan Struktur Industri 2 Program Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD (TIDAK DIREALISASIKAN) PROGRAM DLM RPJMD (DIREALISASIKAN) TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
JUMLAH JUMLAH 2 Program 2 Program 3 Program 3 Program 5 Program
URUSAN PERDAGANGAN Dinas Perindurian,Perdagangan Dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Program Prioritas RPJMD Yang Direalisasikan : 3 Program No 1 2 3
Nama Program Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
100.00%
97.11%
100.00% 100.00%
96.70% 94.91%
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 1 Program 1 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program Tidak Termuat Dlm RPJMD Namun Direalisasikan : 1 Program Capaian No Nama Program Kinerja 1 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 100.00% KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD (TIDAK DIREALISASIKAN) PROGRAM TIDAK TERMUAT DLM RPJMD NAMUN DIREALISASIKAN PROGRAM DLM RPJMD (DIREALISASIKAN) TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
JUMLAH 1 Program 1 Program
Realisasi Anggaran 87.16% JUMLAH 1 Program 1 Program
3 Program 3 Program 4 Program
hal.59
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
URUSAN PENANAMAN MODAL BAPPEDA & PM Program Prioritas RPJMD Yang Direalisasikan : 2 Program No
Nama Program
1 2
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Capaian Kinerja 100.00% 100.00%
Realisasi Anggaran 99.70% 98.28%
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 1 Program 1 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD (TIDAK DIREALISASIKAN) PROGRAM DLM RPJMD (DIREALISASIKAN) TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
JUMLAH JUMLAH 1 Program 1 Program 2 Program 2 Program 3 Program
URUSAN PARIWISATA Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Program Prioritas RPJMD Yang Direalisasikan : 3 Program Capaian Kinerja 100.00% 66.67% 100.00%
Realisasi Anggaran 99.99% 97.89% 100.00%
Program Tidak Termuat Dlm RPJMD Namun Direalisasikan : 3 Program Capaian No Nama Program Kinerja 1 Program Pengembangan Nilai Budaya 100.00% 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 100.00% 3 Program Pengelolaan keragaman Budaya 100.00%
Realisasi Anggaran 100.00% 97.69% 100.00%
No 1 2 3
Nama Program Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan
KETERANGAN PROGRAM TIDAK TERMUAT DLM RPJMD NAMUN DIREALISASIKAN PROGRAM DLM RPJMD (DIREALISASIKAN) TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
JUMLAH 3 Program
JUMLAH 3 Program
3 Program 3 Program 3 Program
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KELAUTAN Program Prioritas RPJMD Yang Direalisasikan : 3 Program No
Nama Program
1
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2 3
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
100.00%
99.11%
100.00%
99.56%
81.15%
99.57%
hal.60
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 1 Program 1 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam, Laut dan perubahan Iklim Laut KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD (TIDAK DIREALISASIKAN) PROGRAM DLM RPJMD (DIREALISASIKAN) TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
JUMLAH JUMLAH 1 Program 1 Program 3 Program 3 Program 4 Program
URUSAN PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KELAUTAN Program Prioritas RPJMD Yang Direalisasikan : 3 Program Capaian No Nama Program Kinerja 1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 79.64% 2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 100.00% 3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 100.00% Pertanian/ Perkebunan
Realisasi Anggaran 99.11% 93.47% 99.32%
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 3 Program 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian /Perkebunan) 2 Program Peningkatan Kesejehateraan Petani 3 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan PROGRAM PILIHAN BIDANG KEHUTANAN Program Tidak Termuat Dlm RPJMD Namun Direalisasikan : 3 Program Capaian No Nama Program Kinerja 1 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 100.00% 2 Program rehabilitasi hutan dan lahan 100.00% 3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 100.00% KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD (TIDAK DIREALISASIKAN) PROGRAM TIDAK TERMUAT DLM RPJMD NAMUN DIREALISASIKAN PROGRAM DLM RPJMD (DIREALISASIKAN) TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
JUMLAH 3 Program 3 Program
Realisasi Anggaran 100.00% 99.76% 92.16% JUMLAH 3 Program 3 Program
3 Program 3 Program 6 Program
URUSAN KETAHANAN PANGAN Badan Pelaksana Penyuluh Dan Ketahanan Pangan Program Prioritas RPJMD Yang Direalisasikan : 4 Program No 1 2 3 4
Nama Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Kesejehateraan Petani Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan; belum diprogramkan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Capaian Kinerja 100.00% 100.00%
Realisasi Anggaran 99.30% 99.90%
100.00%
99.48%
100.00%
98.45%
hal.61
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Program Prioritas RPJMD Yang Belum Direalisasikan : 1 Program 1 Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh KETERANGAN PROGRAM DLM RPJMD (TIDAK DIREALISASIKAN) PROGRAM DLM RPJMD (DIREALISASIKAN) TOTAL PROGRAM DLM RPJMD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
JUMLAH JUMLAH 1 Program 1 Program 4 Program 4 Program 5 Program
hal.62
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
KONSISTENSI PROGRAM PRIORITAS RPJMD DALAM DOKUMEN PERENCANAAN (RENSTRA, RKPD, APBD) T.A 2014
MISI
I.
(1) MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOTA YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN DEMOKRETIS Melalui Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
BIDANG URUSAN
1
2 3 4
5 6 7
II
MEWUJUDKAN
1
(2) Pemerintahan Umum
Kepegawaian Perencanaan Pembangunan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Komunikasi dan Informatika Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pendidikan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
SKPD
1 2 3 4 5
Program Prioritas RPJMD
JUMLAH PROGRAM RENSTRA RKPD (5) (6) 19 25 7 5 5 5 8 7 0 7 8 7 9 12
APBD (7) 24 4 5 7 7 7 10
TAHUN ANGGARAN 2014 JML PROGRAM YG KONSISTEN RENSTRA RKPD APBD (8) (9) (10) 6 6 5 3 3 2 1 2 2 1 1 1 0 1 1 4 4 4 7 6 4
PERSENTASE KONSISTENSI (%) RENSTRA RKPD APBD (11) (12) (13) 46.15 46.15 38.46 60.00 60.00 40.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 87.50 75.00 50.00
(3) Sekretariat Daerah Inspektorat DPPKAD Sekretariat DPRD BPPT BKD Bappeda dan PM
(4) 13 5 2 1 1 4 8
Dinas Kependudukan dan Capil
1
4
5
5
1
1
1
100.00
100.00 100.00
Dinas Perhubungan dan Kominfo Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PK Badan Kesbang, Politik dan Linmas
3
1
1
1
1
1
1
33.33
33.33
33.33
4
6
13
12
1
4
3
25.00
100.00
75.00
5
12
12
10
4
4
2
80.00
80.00
40.00
Dinas Pendidikan dan
6
7
7
6
6
5
5
100.00
83.33
83.33
hal.63
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALU YANG BERDAYA SAING MelaluiPeningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Penanggulangan Kemiskinan
2
Kesehatan
3
Pemuda dan Olahraga Perpustakaan dan Arsip Daerah
4
5
6
III MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG HARMONIS DAN YANG BERWAWASAN EKOLOGIS Melalui Peningkatan Infrastruktur dan Penyediaan Energi, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
1
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sosial
3 4 5
Pekerjaan Umum dan Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Perumahan Penataan Ruang Perhubungan
6
Lingkungan Hidup
7
Bencana
2
1 2
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
1 2
Pengajaran Dinas Kesehatan BRSU Anutapura Dinas Pemuda dan Olahraga Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
13 1 6
16 11 12
16 10 11
17 13 8
13 1 6
13 1 5
13 1 4
100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 66.67
7
8
8
7
3
3
3
42.86
42.86
42.86
9
7
13
13
3
7
7
33.33
77.78
77.78
9
11
11
11
7
8
8
77.78
88.89
88.89
Dinas Pekerjaan Umum
14
10
13
13
6
6
6
42.86
42.86
42.86
Dinas ESDM
2
2
8
8
1
1
1
50.00
50.00
50.00
Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Dinas Perhubungan dan Kominfo BLH Dinas Kebersihan dan Pertamanan BPBD
5
13
13
11
2
2
2
40.00
40.00
40.00
6
8
6
7
4
4
4
66.67
66.67
66.67
3 3
7 5
7 7
10 6
1 2
1 3
1 3
33.33 66.67
33.33 33.33 100.00 100.00
5
5
8
7
5
3
2
100.00
60.00
hal.64
40.00
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
IV MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG BERBASIS PADA JASA PARIWISATA, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN Melalui Pengembangan Jasa Pariwisata, Kebudayaan, Kreativitas, Industri dan Perdagangan
1 2 3 4 5
Koperasi dan UKM Perindustrian Perdagangan Penanaman Modal Pariwisata
6
Perikanan dan Kelautan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Ketahanan Pangan
7
8
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Bappeda dan PM Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
5 4 3 3 3
4 3 3 1 7
11 5 4 3 5
9 3 5 2 9
4 3 3 1 3
5 2 3 3 3
4 2 3 2 3
80.00 75.00 100.00 33.33 100.00
100.00 80.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 66.67 100.00 100.00
4
3
3
3
3
3
3
75.00
75.00
75.00
8
8
10
11
3
3
3
37.50
37.50
37.50
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
3
8
8
8
3
3
3
100.00
100.00 100.00
169
238
286
279
112
120
109
66.27
71.01
Jumlah Total Program dan Rata-Rata Persentase
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.65
64.50
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah Kota Palu dirangkum berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Kota Palu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan tahun 2014. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Kota Palu tahun 2014, maka beberapa permasalahan pembangunan daerah dapat dirangkum sebagai berikut : - Penyusunan rencana dan ketersediaan dokumen rencana sering dipandang hanya untuk memenuhi aspek legalitas; - Dokumen RKPD tahun 2014 tidak memuat hasil dari evaluasi kinerja tahun sebelumnya (kinerja program/kegiatan SKPD) dan yang termuat berupa informasi perkembangan pertumbuhan pembangunan secara Makro; - Dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, sebagian Satuan Perangkat Kerja Daerah Pemerintah Kota Palu tidak menggambarkan program perencanaan pembangunan, dimana dalam penentuan program/kegiatan tidak melihat dokumen yang telah direncanakan sebelumnya, seperti : rencana kerja SKPD, Renstra SKPD yang menjadi dasar penyusunan Programkegiatan untuk rancangan APBD; - Sebagian dari SKPD dalam merencanakan program, tidak berlandaskan pada program prioritas dokumen RPJMD Kota Palu, sehingga setiap tahunnyasebagian SKPD merencanakan/memuat program baru yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan dan direalisasikan dalam APBD; - Lemahnya analisa perencanaan program, serta tidak mengikutialur perencanaan (sesuai amanat Permendagri No 54 Tahun 2010), sehingga program dijadikan kegiatan, atau sebaliknya kegiatan dijadikan program, dan pada akhirnya mengakibatkan terjadi ankonsisten antar dokumen perencanaan; - Belum optimalnya koordinasi antara fungsi perencanaan dan penganggaran. - Keterbatasan keuangan daerah dan pengaruh kebijakan/politis yang sangat dominan dalam penentuan anggaran; Berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan tahun 2014, maka beberapa permasalahan pembangunan daerah dirangkum seperti di bawah ini : Beberapa urusan pemerintahan yang memuat indikator kinerja tidak dapat diukur capaian kinerjanya disebabkan tidak tersedianya data penunjang. Tidak tersedianya data penunjang untuk mengukur capaian kinerja pada beberapa urusan sehingga SKPD yang terkait dalam menyusun kegiatannya diduga tidak mengetahui indikator kinerja untuk urusan SKPDnya. Pengaruhnya adalah pembangunan yang dilaksanakan menjadi tidak prioritas. Adanya indikator kinerja yang utama/prioritas dan jelas, akan menentukan cepat lambatnya capaian pembangunan daerah yang dilaksanakan karena benarbenar akan terfokus untuk mencapai pembangunan yang lebih baik. Salah satu contoh misalnya Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, salah satu indikatornya adalah Rasio Pasangan Berakte Nikah, pada tahun 2014 berdasarkan data yang tersedia capaian kinerja untuk urusan dan indikator ini memberikan gambaran bahwa ada sejumlah 2 (dua) pasangan nikah yang berakte nikah darisetiap 10 (sepuluh) pasangan nikah di Kota Palu dalam satu tahun. Capaian ini tentunya masih sangat rendah karena hanya 20 % yang dapat dicapai dalam satu tahun. Pertanyaannya adalah apa kesulitannya mendapatkan akte nikah bagi pasangan yang sudah nikah? Apakah pelayanan SKPDnya? ataukah pasangan nikahnya yang tidak mendaftarkan diri? Berdasarkan hal tersebut sehingga akan dapat menentukan strategi program/kegiatan apa yang paling tepat untukdisusun dan dilaksanakan oleh SKPD dalam mencapai rasio yang lebih baik.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.66
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah memberi gambaran umum dan interpretasi atas kondisi perekonomian Kota Palu saat ini serta berbagai peluang, hambatan, tantangan dan rintangan yang merupakan prospek masa datang. 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Sasaran pembangunan ekonomi pada tahun anggaran 2016, secara umum tetap diarahkan pada peningkatan laju pertumbuhan, serta dengan menjaga laju inflasi pada tingkat yang terkendali, selain itu upaya penanggulangan dan penurunan angka kemiskinan masih menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Palu. Kebijakan pembangunan dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah akan diarahkan pada peningkatan investasi atau penanaman modal di daerah, untuk itu pemenuhan sarana dan prasarana terutama infrastruktur merupakan hal penting yang harus dipenuhi, selain itu peningkatan pelayanan dan kemudahan perijinan harus terus dilakukan. Terkait laju pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh peningkatan investasi, serta dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah Kota Palu juga perlu mengantisipasi terbukanya lapangan kerja baru dengan memberi penekanan pada peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia masyarakat Kota Palu. Hal penting yang juga perlu mendapat perhatian serius adalah menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban yang kondusif untuk berinvestasi di Kota Palu. 3.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah PBDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Palu 2010 – 2014 menurut Lapangan Usaha (dalam jutaan rupiah) No. Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014*) 78.018 83.879 143.285 161.376 124.925 136.139 Penggalian 264.384 298.418 340.927 367.686 Industri Pengolahan 742.624 834.774 64.051 68.173 Listrik dan Air Bersih 179.349 204.004 257.125 288.886 Bangunan 629.193 760.470 372.045 396.958 Perdagangan, Hotel dan Restoran 861.427 981.690 362.301 391.958 Angkutan dan Komunikasi 793.069 913.593 342.064 370.755 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 722.361 826.649 814.056 911.703 Jasajasa 1.797.682 2.150.170
1 Pertanian 2 3 4 5 6 7 8 9
PDRB
90.261 179.032 144.147 334.983 384.561 929.678 72.598 229.682 325.086 922.965 432.586 1.114.347 425.114 1.045.391 403.369 935.377 1.028.236 2.592.165
96.388 196.191 159.946 385.848 422.321 1.063.433 80.719 254.947 371.323 1.245.641 474.893 1.247.178 464.690 1.180.099 442.318 1.055.479 1.122.797 3.099.445
102.214 216.943 176.430 449.064 468.183 1.233.688 90.326 279.931 429.241 1.694.133 523.785 1.373.047 520.122 1.308.355 485.677 1.177.362 1.231.003 3.671.154
ADHK
2.755.931 3.016.137 3.305.958 3.635.395 4.026.980
ADHB
6.145.475 7.131.148 8.283.620 9.728.261 11.403.676
Sumber : BPS Kota Palu ; *) proyeksi (angka diolah)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.67
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu 2010 – 2014 menurut Lapangan Usaha (dalam jutaan rupiah) No. Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014*) 1 Pertanian
7,87
7,51
7,61
6,79
6,04
2 Penggalian
8,95
8,98
5,88
10,96
10,31
3 Industri Pengolahan
4,51
7,85
4,59
9,82
10,86
4 Listrik dan Air Bersih
7,77
6,44
6,49
11,19
11,90
5 Bangunan
9,22
12,35
12,53
14,22
15,60
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran
10,00
6,70
8,89
9,78
10,30
7 Angkutan dan Komunikasi
9,04
8,19
8,46
9,31
11,69
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
7,31
8,39
8,80
9,66
9,83
9 Jasajasa
8,69
12,00
12,78
9,20
9,60
PDRB
8,23
9,44
9,61
9,96
10,77
Sumber : BPS Kota Palu ; *) proyeksi (angka diolah)
Perekonomian Kota Palu selama beberapa tahun terakhir terus menunjukan perkembangan dan kinerja yang baik, hal ini dapat dilihat dari salah satu indikator ekonomi yang mencerminkan kapasitas ekonomi daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto. PDRB Kota Palu baik Atas Dasar Harga Konstan 2000, maupun Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun ke tahun terus menunjukan peningkatan yang cukup signifikan. PDRB ADHK 2000 Kota Palu pada 2013 tercatat mencapai hampir 3,64 trilyun rupiah, meningkat jauh terhadap tahun 2010 yang mencapai sekitar 2,76 trilyun rupiah, serta tahun 2011 dan 2012 yang mencapai 3,02 trilyun dan 3,31 trilyun rupiah, sedangkan proyeksi untuk tahun 2014 diprediksi akan mencapai sekitar 4,03 trilyun rupiah. Proyeksi PDRB ADHK tahun 2014 masih menggunakan tahun dasar 2000 dikarenakan perhitungan yang dilakukan masih berdasarkan pada data tahunan yang telah ada, namun setelah tahun 2014 perhitungan PDRB ADHK akan menggunakan SNA 2008 dengan tahun dasar 2010 dan struktur ekonomi yang mencermikan lapangan usaha yang lebih riil, serta menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa), dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut. Sementara utuk PDRB ADHB Kota Palu tahun 2010 mencapai sekitar 6,145 trilyun rupiah, naik menjadi sekitar 7,13 trilyun rupiah pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 mencapai sekitar 8,28 trilyun rupiah, terus meningkat pada tahun 2013 menjadi sekitar 9,73 trilyun rupiah, sedangkan proyeksi untuk tahun 2014 diprediksi akan mencapai sekitar 11,41 trilyun rupiah. Peningkatan PDRB terjadi pada semua sektor ekonomi. Komposisi pembentukan PDRB sektoral baik ADHK maupun ADHB masih menunjukan dominasi sektor Jasajasa, sementara sektor Pertanian dan sektor Listrik dan Air Bersih menunjukan nilai yang hampir setara, dan memberikan kontribusi terendah dalam pembentukan PDRB pada beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi di Kota Palu dari tahun ke tahun dalam lima tahun terakhir ini, terus mengalami peningkatan yang sangat tinggi dimana petumbuhan ekonomi dari 8,23 persen di tahun 2010, menjadi 9,44 persen di tahun 2011, meningkat menjadi 9,61 persen tahun 2012, dan pada tahun 2013 telah mencapai Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.68
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
angka 9,96 persen, sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Palu pada tahun 2014, berdasarkan tren dan kondisi terkini terjadi pertumbuhan yang tinggi bahkan diprediksi akan menembus dua digi digitt yang diperkirakan dapat mencapai sekitar 10,77 persen. Laju Pertumbuhan dan Nominal PDRB ADHK 2000 Kota Palu 2010 – 2014*) 4.027 % 11,00
4.100 Milliar 3.635 635
10,77
10,25
3.575 3.306 3.016
3.050 2.756
9,96 96
9,50
9,61
9,44
8,75
2.525
2.000
8,23 2010
8,00 2011
2012
2013
2014*)
Secara sektoral pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Sektor Bangunan yang tumbuh sebesar 15,60 persen. Pertumbuhan sektor lainnya selain sektor pertanian terjadi kenaikan yang cukup tinggi yang mencapai sekitar lebih kurang 9,60 sampai 11,93 persen, sedangkan pertumbuhan sektor pertanian sendiri hanya sekitar 6.04 .04 persen,, atau semakin menurun. menurun Kondisi ini, secara umum mencerminkan bahwa upayaupaya upaya dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dengan mengoptimalkan faktor faktorfaktor faktor produksi yang ada di Kota Palu sudah menuju tren yang positif, namun kondisi dan situasi sosial ekonomi konomi regional, nasional nasion dan global juga memberikan pengaruh cukup kuat terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palu.
PDRB Sektoral ADHK 2000 Kota Palu 2010 – 2014*) +30,89
+13,06
+12,78 +11,62
Listrik dan Air Bersih Pertanian Penggalian Bangunan Industri Pengolahan Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Angkutan dan Komunikasi Perdagangan, Hotel & Restoran Jasajasa
+12,17
Dalam lima tahun terakhir, terdapat pergeseran peran yang sangat kecil dan tidak signifikan terhadap struktur perekonomian Kota Palu pada masing masing sektornya. Struktur perekonomian Kota Palu masih sangat didominasi oleh sektor jasajasa dengan kontribusi tertinggi yang mencapai sekitar +30,89 persen. Diikuti oleh beberapa sektor lainnya yang hampir ekuivalen kuivalen untuk setiap sektornya, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah aerah Kota Palu Tahun 2016
hal.69
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
sektor ektor perdagangan, hotel dan restoran dengan pangsa sekitar +13,06 persen, sektor angkutan dan komunikasi dengan prosentase sekitar +12,78, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mencapai sekitar +12,17, sektor industri pengolahan mencapai sekitar +11,62 11,62 dan sektor bangunan dengan kontribusi +10,21, 10,21, sebesar sebesar. Sementara ementara sektor listrik, gas dan air bersih dengan kontribusi terendah bagi pembentukan PDRB Kota Palu, dengan pangsa yang hanya mencapai sekitar +2,22 persen, namun dengan mencermati kebijakan pemerintah seektor ini diperkirakan masih berpeluang memberikan kontribusi yang lebih besar dalam beberapa tahun ke depan. Sedangkan Sektor Pertanian dan Sektor Penggalian memberikan peran yang tidak signifikan n dan belum berarti bagi pembentukan PDRB Kota Palu, dengan kontribusi masing masingmasing sebesar +2,65 2,65 persen dan +4,40 persen, dengan mencermati kondisi dan tren yang ada, maka kemungkinan kontribusinya akan semakin menurun dalam beberapa tahun ke depan. PDRB Sektoral ADHB Kota Palu 2010 – 2014 3.679.340 2.943.472 2.207.604 1.471.736 735.868 0 1
4
2
3
8
7
6
5
9
Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut lapangan usaha Kota Palu 2010 – 2014 16,00
13,00
10,00
7,00
4,00 7 9 8 6 3 2 4 5 Legend : 1 1. Pertanian; 2. Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Listrik, Gas & Air Bersih; 5. Bangunan; 6. Perdagangan, Hotel & Restor Restoran; an; 7. Angkutan & Komunikasi; 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan; 9. Jasa Jasajasa jasa
Laju pertumbuhan ekonomi secara sektoral sangat fluktuatif untuk setiap sektornya, pertumbuhan beberapa sektor bahkan sangat tidak konsisten dari tahun ke tahun. Terjadinya peralihan fungsi dan degradasi lahan menyebabkan terus menurunnya pertumbuhan sekto sektorr pertanian dari 7,87 persen di 2010 ke 6,56 persen di 2014, menjadikan perannya semakin kecil dalam perekonomian daerah, sektor penggalian serta sektor listrik, gas dan air bersih yang mengalami
Rencana Kerja Pembangunan Daerah aerah Kota Palu Tahun 2016
hal.70
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
pertumbuhan cukup tinggi sebesar 11,19 persen di 2013 dan sebesar 11,90 persen di 2014 belum dapat mendorong peran sektor ini dalam perekonomian daerah. Sebaliknya sektor jasajasa yang sempat mengalami penurunan dari 12,78 persen di 2012 ke 9,20 persen di 2013 tidak menyebabkan berkurangnya dominasi sektor ini dalam struktur perekonomian daerah. Realisasi pembangunan proyek pemerintah daerah serta meningkatnya pembangunan properti merupakan sumber peningkatan laju pertumbuhan sektor bangunan yang kontinyu dan cukup tinggi yaitu sekitar 12,35 sampai 15,60 pesen dalam tahun terakhir ikut mendorong peningkatan kontribusi bagi perekonomian di Kota Palu Kenaikan laju pertumbuhan yang cukup tinggi di sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai sekitar 10,30 persen, juga disebabkan tingginya realisasi investasi di sektor ini sehingga mempertahankan peran sektor ini dalam perekonomian daerah. Sub sektor komunikasi diprediksi menjadi sumber pertumbuhan sektor angkutan dan komunikasi yang mengalami peningkatan menjada sekitar 11,69 persen. Setelah mengalami penurunan pertumbuhan yang drastis di 2012 sektor industri pengolahan kembali tumbuh tinggi dan mencapai sekitar +10,90 persen, dan menjaga perannya dalam perekonomian daerah. Demikian halnya dengan sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabil. PERUBAHAN TAHUN DASAR PERHITUNGAN PDRB ADHK Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengimplementasikan System of National Accounts 2008 (SNA 2008) dalam penyusunan PDB melalui kerangka Supply and Use Tables (SUT) diharapkan dapat menghasilkan data PDRB yang lebih berkualitas yang menggambarkan pergeseran struktur ekonomi regional dengan kategori usaha yang lebih banyak secara lebih jelas dan dinamis. Perkembangan struktur perekonomian nasional terkini yang digambarkan dalam perhitungan PDRB berbasis tahun dasar 2000, dalam sepuluh tahun terakhir dirasakan kurang relevan terhadap perubahan dan eskalasi perekonomian global. Hal ini mendasari pertimbangan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan perubahan tahun dasar 2010. SUT yang terdiri dari dua tabel utama yaitu tabel supply dan tabel use merupakan kerangka kerja yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa), dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut, dengan persamaan yang harus dipenuhi yaitu: 1). Supply = Use, artinya Nilai Barang dan Jasa yang disediakan dari produksi dalam negeri dan impor harus “SAMA” dengan Nilai Barang dan Jasa yang digunakan. 2). Output = Input, artinya Nilai Barang dan Jasa yang diproduksi di dalam negeri harus “SAMA” dengan nilai barang dan jasa yang digunakan untuk kegiatan produksi di dalam negeri. Perbandingan pertumbuhan ekonomi menurut PDRB Tahun Dasar 2000 dan 2010 Pada tahun 2014 perekonomian Kota Palu diproyeksi akan tumbuh mencapai sekitar 10,77 persen, dan secara nominal PDRB ADHK 2000 diproyeksi akan mencapai sekitar 4,03 triliun rupiah, sementara PDRB ADHB diproyeksi akan mencapai sebesar 11,40 triliun rupiah. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi disebabkan meningkatnya kinerja sektor bangunan dengan laju pertumbuhan sebesar 15,60 persen. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.71
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Sedangkan, pertumbuhan PDRB menurut tahun dasar 2010 yang berbasis System of National Account (SNA) 2008, nilai nominal PDRB ADHK 2010 Kota Palu tahun 2014 diprediksi akan mencapai sekitar 12,14 triliun rupiah, sementara kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Palu pada tahun 2014 diperkirakan akan dapat mencapai 10,12 persen. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan juga akan sangat ditopang oleh sektor konstruksi dan komponen investasi. Perbandingan PDRB Sektoral atas Tahun Dasar 2000 dan Tahun Dasar 2010
Memasuki akhir tahun 2014, tekanan inflasi tahunan Kota Palu mengikuti tren inflasi nasional dan tren inflasi seluruh provinsi lainnya yang mengalami peningkatan. Inflasi tahunan Kota Palu pada akhir triwulan IV tahun 2014 sebesar 8,85% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,46% (yoy). Dibandingkan dengan inflasi pada periode yang sama dalam kurun 2 tahun terakhir yang ratarata sebesar 8,22 %(yoy), inflasi tahunan periode laporan tercatat lebih tinggi. Tekanan inflasi pada triwulan laporan terutama dipengaruhi oleh efek kenaikan harga BBM bersubsidi. Selain itu, perayaan natal dan tahun baru, kenaikan tarif listrik, dan faktor cuaca yang kurang kondusif turut mempengaruhi inflasi periode berjalan Tingkat inflasi dan deflasi dari kegiatan ekonomi secara agregat sektoral dapat digambarkan dari indeks implisit atau akumulasi perubahan dari angka Indeks Harga Komsumen (IHK) yang berarti seberapa tinggi tingkat perkembangan harga yang terjadi selama satu tahun, yang diukur secara makro dari pendekatan harga konsumen. Perkembangan Inflasi bulanan Kota Palu 2011 – 2014 6,00 4,59
4,00 2,00 0,00
Des Nov Okt Sept Agt Jul Jun Mei Apr Mar Feb Jan Des Nov Okt Sept Agt Jul Jun Mei Apr Mar Feb Jan Des Nov Okt Sept Agt Jul Jun Mei Apr Mar Feb Jan Des Nov Okt Sept Agt Jul Jun Mei Apr Mar Feb Jan
-2,00
-2,33
-4,00
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.72
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Perkembangan inflasi bulanan Kota Palu pada 2011 – 2014 sangat fluktuaftif dengan gap yang cukup besar, dengan beberapa deflasi. Tren inflasi cukup tinggi terjadi di bulan Agustus dan Juli, yaitu umumnya disebabkan bulan puasa dan hari raya Idul Fitri, selanjutnya terjdadi lagi di bulan Desember dan Januari yang pada umumnya disebabkan liburan sekolah, Natal dan Tahun Baru serta tahun ajaran baru, Sedangkan deflasi biasanya beberapa saat setelahnya atau pada bulan berikut. Kondisi inflasi dan deflasi di Kota Palu juga sangat dipengaruhi faktor eksternal lainnya seperti cuaca, perkembangan harga di beberapa kota besar baik di pulau Jawa maupun di wilayah Indonesia lainnya. Kebijakan Pemerintah, baik terkait penetapan tarif dan harga serta pajak dan retribusi juga memberikan efek yang cukup besar, ditambah tingginya ekpektasi masyarakat terhadap kenaikan harga yang menimbulkan banyak spekulan. Perkembangan inflasi bualan Kota Palu pada triwulan I 2015 Kota Palu diperkirakan masih mengalami inflasi dengan kisaran 7,94% 8,44% atau lebih rendah dibandingkan dengan realisasi inflasi akhir tahun 2014 yang tercatat sebesar 8,59% (yoy). Walaupun sempat mengalami tekanan pada akhir tahun 2014 akibat kenaikan harga BBM, namun inflasi diperkirakan akan mengalami penurunan pada tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan karena turunnya tekanan dari kelompok administered prices yang terkait dengan penurunan harga BBM. Pada sisi penawaran, tekanan inflasi diperkirakan mengalami penurunan. Terjaganya supply komoditas beras melalui pengadaan Bulog dan adanya panen raya Sulawesi Tengah pada triwulan I tahun 2015 akan menjaga tekanan inflasi dari sisi penawaran. Sedangkan pada sisi permintaan, tekanan inflasi juga diperkirakan mereda. Permintaan akan kebutuhan barang konsumsi diperkirakan akan mengalami penurunan pada triwulan I tahun 2015 jika dibandingkan dengan kondisi triwulan IV 2014. Turunnya permintaan ini disebabkan karena perilaku seasonal/semusim dimana masyarakat sudah memaksimalkan kegiatan konsumsinya pada akhir tahun terkait dengan hari Natal dan Tahun Baru. Pada awal tahun perilaku masyarakat memiliki kecenderungan untuk mengurangi kegiatan konsumsinya yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meredanya tekanan harga. 3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2015 – 2019, untuk tahun 2015 pertumbuhan ekonomi akan didorong mencapai sebesar 5,7% dan ratarata 7% dalam lima tahun sesuai target APBNP 2015. Namun untuk jangka pendek, dengan tetap memperhatikan perkembangan ekonomi global dan domestik, pemerintah juga tetap fokus untuk menjaga stabilisasi perekonomian. Pemerintah menyadari dengan kondisi perekonomian domestik saat ini, khususnya keterbatasan sisi supplai terkait infrastruktur, produktivitas serta keterbatasan kendala lainnya, upaya untuk mendorong pertumbuhan tinggi dapat mendorong terganggunya keseimbangan ekonomi, baik eksternal maupun internal. Keseimbangan eksternal tercermin dari tertekannya neraca transaksi berjalan (defisit) sementara dari sisi internal ekonomi akan cenderung mengalami overheating manakala ada dorongan permintaan yang signifikan tercermin dari tekanan inflasi. Surplus neraca perdagangan Indonesia yang didorong oleh penurunan impor yang lebih besar dari ekspor di bulan Januari berdampak positif pada membaiknya Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.73
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
defisit neraca berjalan. Turunnya impor bisa menjadi indikasi pelemahan permintaan domestik yang akan berdampak negatif terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi. Hal lain yang perlu menjadi catatan, dampak positif pelemahan rupiah terhadap ekspor ekspor hasil industri belum terlihat, terutama dikarenakan pengaruh pelemahan ekonomi negara mitra dagang. Perhatian terhadap usaha perlu diberikan secara serius bagi peningkatan penerimaan perpajakan, akan memberikan efek domino terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi. Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan kondisi perekonomian nasional diawal tahun mengalami perlambatan pertumbuhan dunia usaha, terutama pada sektor pertambangan dan penggalian. Selain itu akan terjadi penurunan ekspor seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara tujuan, yang menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2015. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen percepatan proyek infrastruktur pemerintah yang saat ini masih belum berjalan optimal dapat memberikan stimulus yang besar terhadap perekonomian domestik. Ditengah perkembangan ekonomi global, kinerja ekonomi nasional dan regional hingga pertengahan tahun 2015 yang cenderung mengalami perlambatan, dan arah yang belum pasti, kinerja ekonomi daerah Kota Palu kemungkinan dan diharapkan tidak mengalami perlambatan pertumbuhan dan akan tetap terjaga pada kondisi yang relatif stabil. Berdasarkan pada kondisi perekonomian nasional dan Sulawesi Tengah tersebut di atas dapat digambarkan bahwa selain beberapa hambatan yang akan dihadapi, terdapat banyak peluang yang akan menjadi daya dorong bagi perekonomian Kota Palu dalam tahun mendatang. Ekspor impor Sulwesi Tengah yang selama ini lewat pelabuhan Pantoloan dan bandara Mutiara membuka berbagai peluang usaha di Kota Palu, demikian pula dengan investasi di Sulawesi Tengah, walaupun lokus investasi bukan di wilayah Palu, namun tingginya laju investasi memberikan banyak peluang berusaha di Kota Palu sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan usaha, ditambah lagi dengan telah ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Palu. Berbagai peluang ini perlu untuk segera disikapi dengan cermat. Pemberlakuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 yang mulai berlaku 1 Desember 2014, menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah melakukan upaya penghematan biaya di lingkungan kerjanya, dimana salah satu poin krusial adalah pembatasan kegiatan pemerintah daerah pada kelompok Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), yang sedianya dilakukan di Hotel dibatalkan. Hal ini memberi dampak terhadap industri perhotelan di Kota Palu, pada anjloknya pendapatan hotel dan restoran, serta berimbas ke berbagai hal, seperti pengurangan tenaga kerja, macetnya kredit perbankan, berkuranganya pendapatan Asli Daerah (PAD), berkurangnya pendapatan UMKM yang berperan sebagai pendukung proses bisnis perhotelan dan lainlain. Untuk mengurangi dampak negatif dari pemberlakuan ketentuan tersebut dapat disikapi dengan berfokus pada segmen pelanggan korporat, atau membuka jasa outdoor catering, dan menggalang dukungan pemerintah terutama untuk pengembangan pariwisata daerah dan penyelenggaraan eventevent wisata besar seperti Sail Tomini 2015 dan solar eclipse tahun 2016 di Kota Palu, sehingga ketergantungan pelaku hotel pada pemerintah dapat berangsurangsur digantikan oleh turis domestik dan asing.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.74
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Menurunnya kinerja ekspor Sulawesi Tengah salah satunya dapat ditunjukkan melalui indikator volume muat barang di pelabuhan Pantoloan yang tumbuh melambat sebesar 2,28% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 26,97% (yoy). Indikator lain yang menunjukkan tren yang sama adalah jumlah barang keluar dan jumlah kargo keluar melalui bandara Mutiara Palu yakni masingmasing sebesar 0,74% (yoy) dan 4,00% (yoy). Sepanjang tahun 2014 impor luar negeri Sulawesi Tengah yang berasal dari luar negeri selama JuliSeptember 2014 tercatat sebesar USD 77,34 juta, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat nihil (nol), pada triwulan IV 2014 tumbuh tinggi hingga 31,64% (yoy). Barang yang diimpor dari luar negeri termasuk dalam golongan barang mesin (peralatan listrik) dengan pangsa impor tercatat sebesar 36,29% dengan nilai USD 82,27 juta dan mesin (pesawat mekanik) mencapai 36,11% dengan nilai USD81,85 juta. Besarnya kebutuhan barangbarang mesin memiliki keterkaitan yang erat dengan investasi pembangunan konstruksi di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali. Secara triwulanan, impor Sulawesi Tengah Secara tahunan komponen investasi 2014 Sulawesi Tengah tumbuh signifikan sebesar 23,42% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya 22,25% (yoy). Selain ditopang oleh pembangunan perusahaan di Banggai, kinerja investasi pada triwulan laporan juga ditopang oleh pembangunan smelter di Morowali. Tingginya tingkat realisasi proyek APBD dan APBN pada akhir tahun juga berpengaruh pada pertumbuhan komponen investasi. Kredit investasi bank umum berdasarkan bank pelapor pada bulan Desember 2014 tercatat sebesar Rp 2.186,13 miliar dengan pertumbuhan10,96% (yoy). Pertumbuhan tahunan kredit investasi pada triwulan laporan mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 45,95% (yoy). Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Langkah langkah pengamanan yang perlu dilakukan untuk meredam laju inflasi didaerah antaralain dengan menjamin ketersedian pasokan barang kebutuhan masyarakat serta dengan menjaga harga berbagai komoditas vital agar tetap stabil, terutama menghadapi shock musiman seperti bulan Juni sebagai tahun ajaran baru, bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha demikian jugadengan Natal,dan Tahun Baru. 3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Untuk menselaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah serta mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik, kebijakan keuangan daerah yang akan dilakukan untuk tahun 2016, secara umum diarahkan pada peningkatan kapasitas keuangan daerah dalam menunjaang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, penatakelolaan keuangan daerah secara tertib, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara efektif, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.75
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
efisien, ekonomis, transparan, serta dengan memperhatikan asas kepatutan, kelayakan, keadilan dan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat, dilaksanakan melalui suatu system yang terintegrasi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran. Penyusunan rencana dan pelaksanaan anggran tetap memperhatikan keselarasan antara strategi, kebijakan, arah dan sasaran, serta pemanfaatan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan anggaran ganda (duplikasi). 3.2.3. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan APBD Kota Palu 2011 – 2015*) (dalam miliar Rupiah) Tahun
Anggaran
APBD 764,04 Pendapatan 735,34 2011 Belanja 757,89 Pembiayaan 22,55 APBD 891,10 Pendapatan 845,66 2012 Belanja 882,48 Pembiayaan 36,82 APBD 1.142,45 Pendapatan 976,51 2013 Belanja 1.136,89 Pembiayaan 160,38 APBD 1.271,15 Pendapatan 1.168,50 2014 Belanja 1.264,45 Pembiayaan 95,95 APBD 1.226,41 Pendapatan 1.200,28 2015*) Belanja 1.206,31 Pembiayaan 6,03 Sumber : DPPKAD; *) angka proyeksi
Realisasi Rp 740,00 719,38 695,95 14,51 896,62 851,82 825,47 36,58 1.139,06 998,14 1.052,94 135,43 1.274,24 1.171,76 1.198,31 95,82 1.231,96*) 1.205,83*) 1.166,88*) 8,29*)
Tambah/Kurang Rp % (24,04) (3,15) (15,96) (2,17) (61,93) (8,17) (8,04) (35,67) 5,52 0,62 6,16 0,73 (57,01) (6,46) (0,24) (0,65) (3,38) (0,30) 21,63 2,22 (83,95) (7,38) (24,95) (15,56) 3,10 0,24 3,26 0,28 (66,14) (5,23) (0,13) (0,13) 5,56 0,45 5,56 0,46 (39,43) (3,27) 2,26 37,50
Realisasi APBD tiga tahun terakhir (2012 2014) mengalami pelampauan atas penerimaan pendapatan daerah serta tidak tercapainya rencana belanja daerah, sedangkan pada tahun berjalan (2015) proyeksi atas penerimaan pendapatan daerah akan melampaui target yang ditetapkan, serta penurunan realisasi belanja daerah. Sedangkan komponen Pembiayaan yang biasanya berlaku sebagai penyeimbang anggaran cendrung menurun atau tidak tercapai, disebabkan berkurangnya realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, namun untuk tahun bejalan diproyeksi terjadi pencapaian target penerimaan pembiayaan serta terjadi penurunan atas pengeluaran pembiayaan atau pelampauan target pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan ditujukan pada pemenuhan infrastruktur perkotaan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Sedangkan priotas anggaran akan diarahkan untuk lebih memperhatikan penguatan lembaga kemasyarakatan dan pengentasan kemiskinan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.76
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
3.2.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
255
1.206,31
1200,28
1.264,45
1168,50
1.136,89
976,51
882,48
845,66
757,89
735,34
510
891,10
765
764,04
1.020
1.226,41
Miliar 1.142,45
1.275
1.271,15
Target dan realisasi APBD, Pendapatan dan Belanja Kota Palu 2011 – 2015*)
96,85 100,62 99,70 100,24 100,45
%
0 2011
2012
Anggaran
2013
2014 2015*)
2011
Realisasi
2012 Pendapatan Realisasi B.
2013
2014 2015 Belanja Realisasi P.
Penerimaan pendapatan daerah 2011 sampai 2015 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, kenaikan terjadi pada semua komponen penerimaan pendapatan. Komponen PAD mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sementara Dana Perimbangan dan LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah juga relatif terjadi peningkatan. Realisasi penerimaan pendapatan sangat baik dengan capaian 97,83 persen dan terus mengalami peningkatan, hingga mencapai di atas 100 persen. Seiring dengan kenaikan pendapatan, belanja daerah juga terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, namun realisasinya cendrung tidak tercapai, atau dibawah target yang ditetapkan yaitu sekitar 91,83 sampai 96,73 persen. Peningkatan pendapatan terjadi karena penerapan aturan dan implementasi kebijakan, sedang kenaikan belanja umumnya disebabkan kenaikan harga dan tarif. Kebijakan keuangan daerah pada tahun perencanaan diarahkan pada pengembangan sistem administrasi keuangan, baik untuk penerimaan maupun pengeluaran. Pada sisi penerimaan diarahkan untuk lebih meningkatkan pelayanan, pendataan dan pengendalian, sedangkan pada sisi pengeluaran diarahkan untuk lebih meningkatkan perencanaan dan pemanfaatan belanja. Penganggaran akan disusun secara lebih efektif dan efesien serta mengacu pada kebutuhan dan kondisi realistis yang ada. 3.2.2.4. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di tahun 2016 perlu semakin ditingkatkan, Sejalan dengan semakin meningkat dan beragamnya dinamika kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, maka kebutuhan pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sektor publik juga terus meningkat, sehingga harus lebih meningkatkan penyediaan sumbersumber pembiayaan dalam setiap program dan kegiatannya, serta memperhitungkan kebutuhan belnja dengan secara terinci dan efesien.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.77
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
0
98,33
102,81
99,10
100,79
2011 2012 PAD r. Perimbangan
104,19
97,83
100,48
99,00
2013 LL Pdpt r. LL Pdpt
2014
101,64
234,34
188
87,31
375
495,90
563
224,18
Miliar 152,13
750
741,76
Target dan realisasi Pendapatan Kota Palu 2011 – 2015*)
100,00
2015 Perimbangan r. PAD
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daearah (PAD) setiap tahun cukup baik dengan rata rata sekitar 20 persen, bahkan di 2014 pertumbuhan PAD mencapai 55,57 persen, realisasi penerimaan sampai saat ini sangat baik dengan capaian 89,74 sampai lebih dari 100 persen dari target yang ditetapkan Namun kontribusi PAD masih sangat kecil terhadap pembentukan total pendapatan, dan hanya mencapai sekitar 11,87 sampai 19,52 persen belum dapat memberikan peran yang berarti daerah, sedangkan Dana Perimbangan sangat dominan dengan peran lebih dari 65 persen. Selanjutnya untuk menetapkan target agar lebih cermat dalam memperhitungkan potensi dan kapasitas riil sumbersumber penerimaan, dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian terkini. Salah satu penyebab tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan adalah pelayanan dan pemantauan kepada wajib pajak, sehingga perlu untuk lebih ditingkatkan kualitasnya. Kontribusi terbesar penerimaan pendapatan daerah berasal dari Dana Perimbangan dengan prosentase ratarata mencapai sekitar 65,46 persen mengalami pertumbuhan yang sedang dengan ratarata sekitar 11 persen. Realisasi penerimaan Dana Perimbangan sangat baik dengan capaian lebih dari 99 persen dari yang ditetapkan, sedangkan target perimaan Dana Perimbangan selama ini tidak dapat diperkirakan, melainkan hanya dengan asumsi yaitu sama dengan penerimaan tahun berjalan sambil menunggu Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai dana transer ke daerah. Komponen pendapatan daerah lainnya yaitu LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi terutama di 2014 mencapai diatas 30 persen. Dalam penetapan target peneriman yang bersumber dari komponen ini juga perlu diperhitungkan secara cermat dengan memperhatikan potensi yang ada. Realisasi penerimaan pendapatan dari komponen ini juga sangat baik mencapai 101,64 persen, sehingga kemungkinan penerimaannya masih dapat ditingkatkan lagi. Pokokpokok kebijakan Pendapatan Daerah pada tahun perencanaan diarahkan pada : a. Perluasan basis Pendapatan Asli Daerah secara proporsional dan realistis, sesuai dengan kewenangan daerah dan potensi riil, dengan memperhitungkan realisasi penerimaan tahun berjalan, perkembangan kekinian yang berpengaruh langsung terhadap penerimaan daerah. b. Penyempurnaan regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.78
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
c. Pemberian insentif berupa kemudahan dan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi perijinan serta pembayaran pajak dan retribusi daerah. d. Peningkatan mutu melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, kecepatan, ketepatan dan keamanan bagi pembayar pajak/retribusi daerah. e. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah demi terciptanya efisiensi dan efektifitas, dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah. f. Peningkatan prestasi kinerja keuangan daerah yaitu dalam ketepatan atas rencana alokasi pemanfaatan anggaran, waktu penyampaian, waktu pelaksanaan serta opini WTP atas hasil pemeriksaaan BPK, dalam rangka mengeleminir sanksi dari pemerintah pusat serta untuk lebih meningkatkan penerimaan Dana Perimbangan serta Dana Insentif Daerah Lainnya. 3.2.2.5. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan penganggaran belanja pembangunan memberi arahan dan menjadi pedoman bagi setiap SKPD dalam menyusun dan merencanakan anggaran program dan kegiatan yang lebih realistis. Penggunaan dan pemanfaatan alokasi anggaran belanja daerah yang direncanakan oleh pengguna anggaran harus berorientasi pada efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD serta memiliki indikator dan target terukur yang jelas, diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan diprioritaskan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Realisasi belanja daerah, baik Belanja Langsung maupun Tidak Langsung berada pada kondisi yang cukup baik, dan setiap program kegiatan dapat terlaksana, hal ini ditunjukan dengan capaian hingga di atas 85, 41 persen sampai 100 persen. Proporsi belanja langsung tidak langsung sangat fluktuatif kondisi yang cukup baik terjadi di 2014 dimana belanja langsung sedikit lebih besar dari belanja tidak langsung, namun secara umum ratarata belanja tidak langsung (sekitar 56, 89 persen) masih lebih besar daripada belanja langsung(sekitar 43,31 persen). Target dan realisasi Belanja Kota Palu 2011 – 2015*)
178 0
309,36
96,25
100,00 88,25
85,41 2011
94,21
2013
BTL
704,42 501,88
625,43 95,34
96,73 88,29
2012
BL
639,02
537,84
355
344,64
448,53
533
582,69
Miliar 554,20
710
2014
r. BL
98,07 94,86 2015 r. BTL
Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, arah kebijakan penganggaran belanja pembangunan daerah Kota Palu pada 2016 tetap diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, serta untuk tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan, belanja pembangunan juga ditujukan pada peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi, yang disusun secara terukur dan akuntabel. Dalam implementasinya, alokasi pemanfaatan belanja daerah diharapkan dapat Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.79
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
memberi dukungan dalam proses optimalisasi program strategis pembangunan daerah. Oleh karena itu orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masingmasing Satuan Kerja Perangka Daerah (SKPD). 3.2.2.6. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan dimaksudkan menampung semua penerimaan yang harus dibayar kembali atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun perencanaan maupun pada tahuntahun selanjutnya, yang meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto harus dapat menutupi defisit APBD atau menjadikan surplus anggaran, sehingga pengelolaan APBD dapat dilaksanakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selisih dari penerimaan pembiayaan yang didapat dari perolehan dari sisa lebih perhitungan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman, terhadap pengeluaran pembiayaan ditujukan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman, merupakan pembiayaan netto. Target dan realisasi Pembiayaan Kota Palu 2011 – 2015*) 166
Miliar
165,93
133 100 66
99,39
98,86
95,31
84,93
71,84
33 0
98,59
6,15
99,84 99,53
2011 2012 Pengeluaran r.Penerimaan
88,75
102,65
45,44
28,70 8,62
100,00
5,55 2013
6,70
20,10
26,13
2014 2015 Penerimaan r.Pengeluaran
Proporsi pengeluaran pembiayaan sangat kecil dibandingkan penerimaan pembiayaan terhadap total pembiayaan, dengan ratarata perbandingan pengeluaran pembiayaan hanya sekitar 25 persen dari penerimaan pembiayaan. Nilai penerimaan pembiayaan cukup tinggi terutama padaa 2013 yang mencapai 165,93 miliar rupiah, sementara nominal pengeluaran pembiayaan tertinggi terjadi di 2015 dengan nilai mencapai 20,10 miliar rupiah. Realisasi penerimaan pembiayaan terendah terjadi di 2011 dengan capaian 71,84 persen, sedangkan penerimaan pembiayaan selalu baik dengan capaian di atas 98,59 persen, secara ratarata pembiayaan, baik di sisi pengeluaran maupun di sisi penerimaan cukup baik dengan capaian sekitar 95 persen. Kebijakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi kebutuhan defisit anggaran dioptimalkan melalui kekuatan APBD sendiri sebagaimana arahan pengelolaan keuangan daerah, diimplementasikan melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu. Proyeksi keuangan daerah hingga tahun 2011 bagi kebutuhan penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran sangat memungkinkan berasal dari kekuatan APBD sendiri. Sumber Sisa Lebih Anggaran tahun berjalan berasal dari beberapa komponen yang meliputi:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.80
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
1. Efisiensi belanja daerah, komponen belanja daerah merupakan pagu atas atau batas pengeluaran tertinggi dari belanja daerah sehingga sangat dimungkinkan penyerapan atas komponen belanja tidak mencapai 100%; dan 2. Realisasi pendapatan daerah yang lebih besar dari anggaran pendapatan daerah, dalam konteks proyeksi keuangan daerah/proyeksi pendapatan daerah dengan asumsi sebagaimana di atas (kebijakan pendapatan daerah) memberikan peluang terlampauinya target pendapatan daerah tersebut.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.81
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
BAB. IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sebagai pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah Kota Palu setiap tahun menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD Kota Palu Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kota Palu untuk periode tahun pertama, yaitu Tahun 2016, dimana tahun 2016 merupakan perencanaan tahun pertama pada masa transisi kepemerintahan. Penyusunan RKPD Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, selain itu juga menggunakan Rencana Kerja (Renja) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu. Dalam pelaksanaannya RKPD akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sampai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap daerah yang dijabarkan kedalam misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Dalam Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan visi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Palu pada masa 5 (lima) tahun mendatang, mengacu kepada Dokumen RPJPD Kota Palu, yakni : “Kota Palu, Kota Untuk Semua” atau “City For All” Sebagai sebuah visi yang bersifat makro jangka panjang, tentu saja masih bersifat umum, abstrak dan tidak langsung, namun demikian visi tersebut berada dalam konteks karakteristik spesifik Kota Palu. Visi ini akan diterjemahkan mengikuti kata kuncinya (state of vision) yang hanya bersifat tunggal yaitu “untuk semua”. Kata kunci tersebut merupakan jargon dan digunakan dalam perencanaan pembangunan sebagai konsep yang artikulasinya, pengukuran atau pendugaan dan interpretasinya menggunakan indikator. Konsep tersebut berkedudukan sebagai bagian integral visi yang mengandung pengertian bahwa keberhasilan pembangunan jangka panjang di kota palu dalam berbagai bidang dan aspek harus memenuhi ukuran capaiannya pada pertumbuhan ekonomi dan kemandirian dalam interaksi dan interkoneksi secara lokal, regional, nasional dan global. Selain itu, juga dicapai dan dinikmati dengan adil baik secara sosial, ekonomi, politik, budaya serta memperhatikan aspek lingkungan hidup dan bencana.Sasaran pembangunan jangka panjang adalah mewujudkan Kota Palu sebagai kota untuk semua (city for all). Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, dalam mencapai visi Kota Palu untuk semua tersebut, maka sangat memerlukan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar (fisik dan sosial), kelembagaan pemerintah, dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), maka inplementasi visimisi dalam kerangka pembangunan jangka panjang daerah membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.82
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan pentingnya permasalahan yang ingin diselesaikan, tanpa mengesampingkan permasalahan yang lebih urgen lainnya. Untuk itu penekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbedaberbeda, tetap berkesinambungan antar periode dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang. Prioritas masingmasing misi dapat dipilih kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama ini mencerminkan arti strategis dan pentingnya permasalahan. Oleh karena itu Kota Palu pada akhir tahap pertama RPJMD (periode tahun 20052010), maka tahapan dan skala prioritas pada periode tersebut masih dilanjutkan, agar tetap berkesinambungan dengan tahapan dan skala prioritas RPJMD tahaptahap berikutnya. Berdasarkan tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun RPJMD sebagai berikutnya. Untuk mencapai visi Kota Palu untuk semua, maka misi yang ingin dicapai dalam 20 tahun mendatang, dituangkan kedalam sasaran yang dijabarkan menjadi 7 (tujuh) pencapaian strategi. Yaitu sebagai berikut : 1. Menciptakan Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan; 2. Menyediakan Pelayanan Publik yang Layak dan Terjangkau; 3. Menyediakan kebutuhan Dasar masyarakat; 4. Persamaan hak, kedududukan dan Penegakan Hukum; 5. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi perkotaan; 6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertumpuh pada potensi lokal dan menjunjung tinggi nilainilai budaya; 7. Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta meminimalkan Resiko Bencana.
4.2. Prioritas dan Pembangunan
4.2.1. Pembangunan Nasional Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkahlangkah strategis, taktis dan praktis, karena masing masing negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda. Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun kedepan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun kedepan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan warganya, berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah,serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 20152019, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhankebutuhan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.83
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahuntahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar. Sementara, agenda lima tahun selama tahun 20152019 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahaptahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk didalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesarbesar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.
4.2.2. Visi Misi Pembangunan Nasional Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 20152019 adalah: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebasaktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi berbasiskan kepentingan nasional;
negara
maritim
yang
mandiri, maju, kuat, dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
4.2.3. Strategi Pembangunan Nasional Secara umum strategi pembangunan nasional dalam RPJMN 20152019 digariskan sebagai berikut : A. Norma Pembangunan adalah : 1. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. 2. Setiap upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelakupelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomiyang berkelanjutan. 3. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. B. Tiga Dimensi Pembangunan adalah :
1. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas ma nusia dan masyarakat yang menghasilkan manusiamanusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.84
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas : Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain. Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar besarnya sumber daya energi (gas, batubara, dan tenaga air) dalam negeri. Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasiskan penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, danSDM yang unggul.
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan. Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antar wilayah, dengan prioritas: 1. Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa; 2. Wilayah pinggiran; 3. LuarJawa; 4. KawasanTimur. C. Kondisi perlu sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas terkait aspek sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil adalah : a) Kepastian dan penegakan hukum; b) Keamanan dan ketertiban; c) Politik dan demokrasi; dan d) Teta kelola dan reformasi birokrasi. D. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan Output Cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.
4.2.4. Sembilan Agenda Prioritas Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu: 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.85
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya; 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestic; 8) Melakukan revolusi karakter bangsa; 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
4.2.5. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015 2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama mencakup: 1. Sasaran Makro; 2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat: 3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan; 4. Sasaran Dimensi Pemerataan; 5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar wilayah; 6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan danKeamanan. 4.3. Prioritas dan Pembangunan Daerah 4.3.1. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sul-Teng Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 – 2025 disebutkan bahwa visi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut : “Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Dan Berkeadilan” Rangkaian kata–kata kunci dalam visi ini dapat dibentuk menjadi satu akronim “Juri Teradil”. Juri Teradil memberi makna bahwa dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang memberi maslahat bagi masyarakat Sulawesi Tengah dibutuhkan tidak hanya sekedar kecerdasan tetapi kearifan dan sifat bijaksana, dengan demikian menunjukan bahwa pembangunan di Sulawesi Tengah harus dituntun oleh kemampuan dan kejernihan hati nurani atau moralitas yang prima dari setiap individu dan masyarakat Sulawesi Tengah. Visi pembangunan Sulawesi Tengah ini mengandung pengertian yang luas dan menggambarkan cita–cita seluruh masyarakat Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Dengan menghayati dan mengamalkan makna Juri Teradil diharapkan Sulawesi Tengah menjadi perintis dalam mewujudkan tuntutan reformasi yang sudah terangkum dalam visi Sulawesi Tengah ini. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan serangkaian misi pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.86
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
2. Meningkatkan bernegara;
kualitas
lingkungan
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah; 4. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah, budaya, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya;
kelembagaan politik, sosial
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan; Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD Tahap Pertama, RPJMD Tahap Kedua (2011 2016) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan disegala bidang dengan menekankan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta penguatan daya saing perekonomian daerah. 4.3.2. Arah Pembangunan Daerah Kota Palu Untuk mencapai visi, misi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025, melalui tahapan dan skala prioritas pemerintah Kota Palu terekam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna menjawab berbagai permasalahan yang hendak diselesaikan secara terencana, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Adapun tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan pentingnya permasalahan yang harus diselesaikan dengan tidak mengabaikan kompleksitas permasalahan lainnya.Fokus dan skala prioritas pada setiap tahapan berbedabeda, namun seluruhnya tetap dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dari periode ke
periode berikutnya dalam kerangka pencapaian visi, misi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu. Hal tersebut dilakukan hubungannya dengan berbagai keterbatasan sumberdaya pembangunan yang dimiliki Kota Palu, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut perlu dilaksanakan melalui tahapan dan skala prioritas yang direncanakan yaitu : RPJMD Kota Palu Tahap Ketiga (Tahun 2015 – 2020) Pada tahap ketiga ini diharapkan terjadinya Peningkatan kualitas Infrastruktur perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Sasaran pokok yang akan dicapai dalam tahap ketiga pembangunan jangka panjang Kota Palu yaitu: Meningkatnya kualitas Infrastruktur Perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Indikator kinerja utamanya adalah: Tersedianya kawasan pusat industri, perdagangan, pariwisata, dan pelayanan publik yang berkualitas, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Hasil yang diharapkan dicapai pada pembangunan tahap ketiga RPJPD Kota Palu, atau diakhir tahun RPJMD tahap ketiga adalah: Di masingmasing wilayah Kecamatan telah memiliki kawasan pusat perdagangan dan industri, pariwisata, serta segala fasilitas yang berkualitas untuk kemudahan pelayanan publik, dengan tidak mengabaikan persoalan lingkungan. Hal hal tersebut didukung oleh kondisi aman dan perdamaian yang makin mantap dan pelembagaan nilainilai demokrasi dengan menitikberatkan pada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.87
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
prinsip toleransi dan nondiskriminasi. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek berkembang makin mantap serta makin meningkatnya profesionalisme aparatur dalam bingkai tata kelola pemerintahan yang baik. Kesejahteraan masyarakat terus membaik dan merata didukung oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik dengan indikator meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa. Daya saing perekonomian kota Palu semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya sektor perdagangan, periwisata dan industri dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, IPTEK dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang; terpenuhinya pasokan tenaga listrik hingga ke tingkat elektrifikasi rumah tangga,; terwujudnya konservasi dan pengembangan sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pemukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap menuju kota ekologis dicerminkan oleh indikator terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan dan semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang serta meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.88
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2016, dengan berpedoman pada programprogram prioritas dan indikator kinerja seperti dimaksud dalam RPJPD Kota Palu Tahun 2005 –2025 serta dengan mempehatikan RPJMD Kota Palu Tahun2010 2015, yang diimplementasikan dalam renja SKPD menyangkut program prioritas beserta target dan Pagu Indikatifnya untuk tahun 2016. Adapun kegiatan prioritas berdasarkan program dan kegiatan tersebut disajikan dalam tabelsebagai berikut: Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2 URUSAN WAJIB
Lokasi 3
URUSAN PENDIDIKAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
72.512.485.034 72.512.485.034 4.711.546.950
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pelaksanaan DUPAK, PAK dan kenaikan Pangkat DUK Pelantikan Jabatan Penyelenggaraan satya Lencana Inventarisasi Aset dan Barang Milik Daerah Kegiatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Kota Palu
Target 4
Tersedianya listrik dan telepon/internet Tersedianya Peralatan kantor Tersedianya BBM, tersedianya pemeliharaan /perizinan kendaraan dinas Tersedianya laporan dan administrasi keuangan Tersedianya peralatan kebersihan kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetak penggandaan Tersedianta komponen instalasi listrik Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan Tersedianya Bahan minum rapat / tamu Terselesaikannya urusan / masalah kantor Tersedianya kenaikan pangkat bagi Ppegawai Terlaksanakanya pelaksanaan pelantikan jabatan Terlaksanakanya penyelenggaraan satya lencana Tersedianya pendataan inventarisasi aset dan barang milik daerah Terlaksananya kegiatan Hardiknas tingkat Kota Palu
hal.89
Kota Palu Kota Palu
100% 100%
352.550.000 192.500.000
Kota Palu
100%
616.000.000
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
891.000.000 71.478.550 220.000.000 58.678.400 27.500.000 15.840.000 220.000.000 1.650.000.000 121.000.000 66.000.000 22.000.000 77.000.000 99.000.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 Kegaiatan Sosialisasi PP No. 53 dan PP No. 56 Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi PP No. 53 dan PP No. 56 Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Kota Palu
100%
11.000.000
Tersedianya gedung sekolah Tersedianya Buku-buku dan alat tulis kantor Terlaksanakanya kegiatan Lomba tingkat nasional
Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100%
31.082.674.897 124.740.000 297.000.000
Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah
Kota Palu
100%
2.640.000.000
Terlaksananya Ujian Sekolah Terlaksananya Ujian Nasional Tersedianya data tenaga pendidik dan kependidikan Tersosialisasinya kurikulum 2013 bagi pendidikan dasar Terlaksananya moneva kurikulum 2013 bagi pendidikan dasar Terpenuhinya biaya operasional rutin bagi SMP Negeri Terpenuhinya biaya operasional rutin bagi Pusat Pendidikan Autis Terlaksananya Usaha Kesehatan Sekolah bagi pendidikan dasar Tersedianya biaya operasional untuk UPTD Palu Timur Tersedianya biaya operasional untuk UPTD Palu Selatan Tersedianya biaya operasional untuk UPTD Palu Barat Tersedianya biaya operasional untuk UPTD Palu Utara Tersedianya biaya operasional untuk UPTD Mantikulore Tersedianya biaya operasional untuk UPTD Ulujadi Tersedianya biaya operasional untuk UPTD Tatanga Tersedianya biaya operasional untuk UPTD Tawaeli Tersertivikasinya lahan sekolah bermasalah
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
462.000.000 66.000.000 55.000.000 22.000.000 44.000.000 1.430.000.000 385.000.000 275.000.000 66.000.000 110.000.000 71.500.000 71.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 330.000.000
Tersedianya gedung sekolah Tersedianya Buku-buku dan alat tulis kantor Tersedianya data tenaga pendidik dan kependidikan Terlaksanakanya kegiatan Lomba tingkat nasional Terlaksananya Ujian Sekolah Terlaksananya Ujina nasional
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100% 100% 100% 100%
22.706.119.437 92.303.750 55.000.000 132.000.000 66.000.000 110.000.000
Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah
Kota Palu
100%
2.860.000.000
Terlaksananya kegiatan sosialisasi kurikulum 2013
Kota Palu
100%
22.000.000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kota (BOSDA Kota) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/Mts serta pesantren salafiah dan satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP Penyelenggaraan Ujian Sekolah Penyelenggaraan Ujian Nasional Validasi Data /Pemutakhiran data tenaga pendidik & tenaga Kependidikan Tkt TK/RA,SD/MI,SMP/MTs Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi SD/MI dan SMP/MTs Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 2013 SD/MI dan SMP/MTs Penyediaan biaya operasional rutin SMP Negeri Se-Kota Palu Penyediaan biaya operasional rutin sentra autis Kegiatan usaha kesehatan sekolah tingkat SD/MI &SMP/MTs Penyediaan biaya operasional UPTD Palu Timur Penyediaan biaya operasional UPTD Palu Selatan Penyediaan biaya operasional UPTD Palu Barat Penyediaan biaya operasional UPTD Palu Utara Penyediaan biaya operasional UPTD Mantikulore Penyediaan biaya operasional UPTD Ulujadi Penyediaan biaya operasional UPTD Tatanga Penyediaan biaya operasional UPTD Tawaeli Penyediaan biaya pembebasan lahan sekolah
37.730.414.897
Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Validasi data/pemutakhiran data tenaga pendidik dan kependidikan tingkat SMA/SMK Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Penyelenggaraan Ujian Sekolah Penyelenggaraan Ujian Nasional Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kota (BOSDA Kota) jenjang SMA/SMALB/MA dan SMK serta pesantren salafiah dan satuan pendidikan Non Islam setara SMA dan SMK Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi SMA/SMK/MA Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
26.391.023.187
hal.90
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 2013 SMA/SMK/MA Penyediaan biaya operasional rutin SMA/SMK Negeri Se-Kota Palu Kegiatan usaha kesehatan sekolah (UKS) tingkat SMA/MA dan SMK
Terlaksananya moneva kurikulum 2013 bagi pendidikan Menengah Terpenuhinya biaya operasional rutin bagi SMA/SMK Negeri Terlaksananya Usaha Kesehatan Sekolah bagi pendidikan Menengah
Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100%
44.000.000 28.600.000 275.000.000
Program Pendidikan Non Formal Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Palu Utara Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Palu Selatan Penyelenggaraan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pendidikan Luar Sekolah Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Validasi data/pemutakhiran data tenaga pendidik & tenaga kependidikan PAUDNI Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket C dan Paket C Kejuruan Ujian Nasional Pendidikan Program Paket A/Ula dan Paket B/Wustha Sosialisasi dan Koordinasi Teknis Pengembangan APE PAUD Pelatihan bagi pengelola PAUD
Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100%
110.000.000 330.000.000
Kota Palu
100%
66.000.000
Tersedianya Biaya Operasional TK Pembina Palu Selatan
Kota Palu
100%
77.000.000
Tersedianya Sanggara kegiatan belajar pendidikan luar sekolah Tersedianya kegiatan lomba tingkat nasional Tersedianya data tenaga pendidik dan kependidikan
Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100%
440.000.000 220.000.000 66.000.000
Terlaksananya kegiatan Ujian nasional kesetaraan
Kota Palu
100%
99.000.000
Terlaksananya kegiatan Ujian nasional kesetaraan Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi Teknis Pengembangan APE PAUD Terpenuhinya pengelola PAUD yang terlatih
Kota Palu
100%
88.000.000
Kota Palu Kota Palu
100% 100%
93.500.000 165.000.000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Sertifikasi pendidik pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan berprestasi dan Berdedikasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Fungsional Guru bukan PNS dan Peningkatan Kualifikasi Pelatihan bagi Tenaga Kependidikan untuk memenuhi Standar Kompetensi Workshop peningkatan kompetensi tenaga pendidik Pengelola administrasi pembayaran penerima tunjangan tambahan penghasilan guru PNSD Workshop tenaga kependidikan Diklat Induksi guru pemula bagi pengawas
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
1.754.500.000
Tersedianya tenaga pendidik yang berprestasi khususnys PAUD Tersedianya sarana dan prasarana demi terciptanya suasana belajar yang kondusif Tersedianya Biaya Operasional TK Pembina Palu utara
Kota Palu
1.122.000.000
Terlaksananya Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Terlaksananya pelatihan pelaksanaan sertifikasi Terlaksananya pelatihan pemilihan guru berprestasi
Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100%
77.000.000 308.000.000 121.000.000
Terlaksananya sosialisasi dan pemberian tunjangan bagi guru
Kota Palu
100%
66.000.000
Terlaksananya Pelatihan bagi tenaga kependidikan Terlaksananya Workshop peningkatan kompetensi tenaga pendidik Terlaksananya pembayaran tunjangan penghasilan guru Terlaksananya workshop tenaga kependidikan Terlaksananya Diklat guru pemula bagi pengawas
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100% 100% 100%
99.000.000 99.000.000 88.000.000 132.000.000 132.000.000
hal.91
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 Program Perencanaan Manajemen Pelayanan Pendidikan Penyusunan, Perencanaan, dan Penginputan DPA Dinas Pendidikan Kota Palu Manajemen Pengelolan database dan jaringan pendidikan nasional Bimbingan teknis penyusunan RKA UPTD dan Dinas Pengelolaan kepengawasan sekolah Rakor Data Pokok Pendidikan Kota Palu Penyusunan laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
Lokasi 3 Kota Palu
Target 4
Terlaksananya Penyusunan, Perencanaan, dan Penginputan DPA Dinas Pendidikan Kota Palu Terlaksananya Manajemen Pengelolan database dan jaringan pendidikan nasional kegiatan pengimputan data dapodik Terlaksananya Bimtek Terlaksananya Pengelolaan kepengawasan sekolah Terlaksananya Rakor Data Pokok Pendidikan Kota Palu Tersusunya laporan kinerja SKPD
Kota Palu
100%
110.000.000
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100% 100% 100%
176.000.000 66.000.000 330.000.000 66.000.000 55.000.000
URUSAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air & listrik Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air & listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan & penggandaan Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor Penyediaan makanan & minuman Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah
Kota Palu Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air & listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air & listrik Kegiatan adminitrasi keuangan program berjalan dengan lancar Terpeliharanya kebersihan kantor Tersedianya dan terpeliharanya peralatan kantor Tersedianya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran Tersedianya cetak blanko laporan pertanggungjawaban Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan makanan minuman rapat & kegiatan Terlaksananya rapat konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan Penyusunan PAK tenaga fungsional Penyusunan PAK tenaga fungsional
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
hal.92
28.251.000 87.941.000 87.941.000
3.107.233.430 100%
Kota Palu Meningkatnya derajat kesehatan penduduk miskin Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat di dusun sulit & keluarga rawan Meningkatnya derajat kesehatan penduduk
259.620.000 259.620.000 1.293.380.000 1.200.000 25.500.000 114.860.575 21.524.000 136.531.478 93.510.000 839.074.000
116.192.000 100% 100% 100%
Kota Palu Terpenuhinya kebutuhan obat bagi masyarakat Kota Palu & semua apotek melakukan pengelolaan obat sesuai standar
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas & jaringannya Pemeliharaan & pemulihan kesehatan Pelayanan & Penanggulangan Masalah Kesehatan
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
180.495.604.437 43.777.765.939 2.785.200.053
Kota Palu Terlaksananya sosialisasi Perda No.1 Th 2010 ttg SKD Kota Palu Terlaksananya penyusunan PAK untuk tenaga fungsional Terlaksananya penyusunan PAK untuk tenaga fungsional
Program Obat & Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat & perbekalan kesehatan
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5 803.000.000
Indikator kinerja 2
3.107.233.430
17.154.352.668
Kota Palu
100%
1.571.336.440
Kota Palu Kota Palu
100% 100%
65.037.850 13.679.979.068
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 Peningkatan pelayanan kesehatan khusus & RS Peningkatan pelayanan kesehatan siswa Dukungan operasional Puskesmas
Indikator kinerja 2 Terlaksananya pelayanan kesehatan khusus & kesehatan RS Meningkatnya derajat kesehatan anak sekolah dari keluarga miskin Lancarnya pelayanan kesehatan di Puskesmas
Program Pengawasan Obat & Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan & bahan berbahaya
Masyarakat Kota palu dapat memanfaatkan media promosi kesehatan Meningkatnya kemampuan hidup sehat masyarakat Terlaksananya pendataan PHBS di masyarakat Terlaksananya pembentukan pasukan ranting Pramuka SBH Meningkatnya pengetahuan kader posyandu Meningkatnya status gizi masyarakat
Evaluasi & pengembangan standar pelayanan kesehatan'
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
62.972.450 49.537.660 1.725.489.200
Kota Palu
39.490.000 100%
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100% 100% 100% 100%
hal.93
1.234.498.248
277.400.000 100% 100% 100%
224.389.800 28.040.000 24.970.200
1.348.736.526
Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100%
1.097.346.926 68.943.525 125.069.300
Kota Palu
100%
57.376.775
Kota Palu Terlaksananya pelayanan Puskesmas yang sesuai standar ISO 9001:2008 Meningkatnya sistem pelayanan di Puskesmas melalui kegiatan GKM
217.913.200 162.675.500 224.805.000 22.000.000 291.140.000
1.234.498.248
Kota Palu Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular Meningkatnya cakupan imunisasi Terdeteksinya dan terkendalinya faktor resiko penyakit menular Terlaksananya penanggulangan kesehatan matra & meningkatnya pelayanan kesehatan di daerah rawan bencana
39.490.000
918.533.700
Kota Palu Terlaksananya kegiatan pembinaan kesehatan lingkungan Terlaksananya monitoring sarana sanitasi dasar Meningkatkan pengawasan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan
100% 100% 100%
Kota Palu
Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan Imunisasi Peningkatan Surveillans Epidemiologi & Penanggulangan Wabah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Matra
Kota Palu Kota Palu Kota Palu
Kota Palu
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Monitoring, evaluasi & pelaporan Penyehatan air
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Kota Palu
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan KEP. Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit.A dan Kekurangan zat gizi mikro lainnya
Target 4
Kota Palu Masyarakat Kota Palu dapat terlindungi dari produk makmin yang mengandung bahan berbahaya
Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi & informasi sadar hidup sehat Sosialisasi desa siaga Pemetaan PHBS Pembinaan Pramuka Saka Bakti Husada (SBH) Pembinaan Posyandu
Lokasi 3
604.161.314
Kota Palu
100%
285.166.414
Kota Palu
100%
249.550.500
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 Monitoring, evaluasi & pelaporan
Indikator kinerja 2 Terlaksananya sistem pencatatan & pelaporan terpadu Puskesmas
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Operasi Katarak Pelayanan Sunatan Massal
Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas Pemeliharan Rutin / Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas Pemeliharan Rutin / Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas Pembantu Pemeliharan Rutin / Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas Keliling Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Rehabilitasi sedang/berat Rumah Medis & Paramedis
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Kota Palu
80%
69.444.400
Kota Palu Pasien Katarak masyarakat miskin sembuh dari Penyakit katarak Anak-anak dari keluarga miskin Kota Palu mendapat pelayanan sunatan massal
Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya Pembangunan Puskesmas
Lokasi 3
Kota Palu Kota Palu
350.000.000 90% 90%
Kota Palu
250.000.000 100.000.000
14.636.769.100
Tersedianya sarana kesehatan yang memadai untuk kelancaran Pelayanan Kesehatan Tersedianya Sarana/Prasarana Non Medis untuk kelancaran Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lancarnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Lancarnya pelayanan kesehatan di Puskesmas pembantu
Kota Palu
100%
2.652.300.000
Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100%
6.981.076.000 184.000.000 75.000.000
Lancarnya pelayanan kesehatan Puskesmas keliling Tersedianya sarana pelengkap penunjang kegiatan pelayanan di sarana kesehatan Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa kesehatan Kota Palu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Tersedianya sarana pelengkap penunjang kegiatan pelayanan di sarana kesehatan Tersedianya sarana kesehatan yang memadai untuk kelancaran Pelayanan Kesehatan
Kota Palu
100%
75.000.000
Kota Palu
100%
3.573.908.000
Kota Palu
100%
116.195.100
Kota Palu
100%
229.460.000
Kota Palu
100%
749.830.000
Program Pelatihan & Pendidikan Perawatan Anak Balita
Kota Palu
52.136.150
Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita
Kota Palu
100%
52.136.150
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan lansia
Kota Palu Kota Palu
100%
118.904.150 118.904.150
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak
Kota Palu
Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu dan anak sehingga Melahirkan dapat menurunkan angka kematian ibu & anak
Kota Palu
Program Kebijakan & Manajemen Pengembangan Kesehatan
Kota Palu
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.94
349.579.700 90%
349.579.700
684.578.900
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 Penyusunan Regulasi & Sistem Informasi Kesehatan Penyusunan Profil Kesehatan Penyusunan Perencanaan Dinkes Kota Palu
Indikator kinerja 2 Tertatanya sistem Kesehatan daerah di kota Palu melalui lengkapnya registrasi tenaga & sarana kesehatan swasta Tergambarnya profil kesehatan Kota Palu dengan tersedianya dokumen profil kesehatan Tersusunnya dokumen perencanaan
BRSUD ANUTAPURA Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Pelayanan Kesehatan RSU
Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Kota Palu
90%
325.039.900
Kota Palu Kota Palu
100% 100%
107.723.000 251.816.000
136.717.838.498 133.383.624.329
Kota Palu Lama rata-rata sesorang penderita dirawat (Average Length Of Dtay =ALOS ) ideal 6-9 Hari Angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar (Net Death Rate = NDR) idealnya kurang dari 25/1.000 penderita keluar
Kota Palu
Angka kematian umum untuk tiap-tiap penderita keluar (Gross Death Rate = GDR) standar tidak lebih 45/1.000 penderita keluar Rasio jumlah perawat yang mendapat pelatihan minimal 20 jam / tahun Rasio jumlah karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam / tahun Persentase Penggunaan tempat tidur pada satu tahun tertentu (Bed occupation rate =BOR) idea 60-85% Rata-rata hari tempat tidur dari tidak ditempati sampai saat terisi berikutnya (Turn Over Interval =TOI) 1-3 hari Berapa kali sebuah tempat tidur di RS dipakai dalam setahun (Bed Turn Over =BTO) ideal 40-50 kali Persentase kelengkapan pengisian Rekam Medis selama 24 jam setelah selesai pelayanan Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan Persentase tingkat Pemeliharaan sarana Prasarana RS Persentase Tingkat kehadiran Pegawai RS Tersedia gedung perawatan dengan tingkat kelas RS kelas B Tersedanya gedung penunjang medik dengan tingkat kelas RS Type B Tersedianya gedung penunjang non medik dengan tingkat kelas RS type B Persentase alat yang telah terkalibrasi Persentase pengelolaan limbah cair (BOD)
Kota Palu
Program Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Lokasi 3
Kota Palu
4 Hari ≤ 25 %/1.000 penderita keluar 45/1.000 penderita keluar 25%
Kota Palu
25%
Kota Palu
83%
Kota Palu
1,6 Hari
Kota Palu
49 Kali
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% < 18 mg/l
Kota Palu
119.877.628.597
13.505.995.732
3.334.214.169 hal.95
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 Pengadaan Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit
Indikator kinerja 2 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Kota Palu
100%
3.334.214.169
URUSAN PEKERJAAN UMUM
61.951.436.329 61.951.436.329 2.760.937.920
DINAS PEKERJAAN UMUM Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bidang yang dilayani Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu Jumlah bidang yang dilayani alat tulis kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan Jumlah peralatan kantor yang diadakan Jumlah bidang yang dilayani makan/minum yang memadai Jumlah rapat/koordinasi yang difasilitasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan aparatur dilayani sarana dan prasarana memadai
Pembangunan Gedung Negara
- Pembangunan gedung kantor baru
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Rehabilitasi gedung kantor - Jumlah kendaraan roda 2 - Jumlah kendaraan roda 4 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan Jumlah ruangan gedung yang terpelihara - Jumlah kendaraan roda 4 yang terpelihara - Jumlah kendaraan roda 2 yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan Disiplin Aparatur
Terpenuhinya pakaian aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Jumlah pakaian dinas yang diadakan
Kecamatan Palu Timur, Palu Barat, Palu Utara
7 Layanan 7 Bidang 7 Bidang 18 Barang 6 Unit 7 Bidang 47 kali
130.852.800 1.347.375.120 67.470.000 27.300.000 78.000.000 95.940.000 1.014.000.000
100%
12.877.121.524
4 Unit
12.193.169.764
3 Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 6 Bidang 8 Unit 17 Unit 15 Unit
500.000.000 116.951.760 25.000.000
0 -
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlatihnya sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Bertambahnya panjang jalan baru Meningkatnya kondisi jalan Bertambahnya jembatan baru
0
384.000.000 20 Orang
384.000.000
15.930.057.662
Pembangunan Jalan
5.250.000.000 - Panjang jalan baru - Panjang jalan yang di tingkatkan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
42.000.000
5.723 m
hal.96
10.680.057.662
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Pembangunan Jembatan
Jumlah jembatan terbangun
Pembangunan Saluran Drainase / GorongGorong
Bertambahnya panjang saluran drainase Meningkatnya kondisi drainase
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
- Panjang drainase baru - Panjang drainase terpelihara
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Terpeliharanya kondisi jalan - Bertambahnya panjang trotoar/median - Terpeliharanya kondisi trotoar/median - Terpeliharanya kondisi jembatan/plat duiker - Panjang jalan yang terpelihara - Panjang jalan yang terpelihara secara rutin - Panjang trotoar/median baru - Panjang trotoar/median yang terpelihara - Jumlah jembatan/plat duiker yang terpelihara
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan
Lokasi 3
Target 4
Kecamatan Palu Selatan
1 Unit
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
5.231.560.750 Kecamatan Palu Selatan Palu Barat
1.800 m 1.400 m
5.231.560.750
12.542.244.166
8 Kecamatan di Kota Palu
10.547 m -m 589 m 14 Unit 4.714 m 5.833 m -m 589 m 14 Unit
10.790.439.349 1.751.804.817
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Bertambahnya alat berat baru Terpeliharanya alat berat Terlaksananya pengujian laboratorium
Unit 100% 100%
1.476.560.600
Pengadaan Alat - Alat Berat Rehabilitasi / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat -Alat Berat Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat -Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
- Jumlah alat berat baru - Jumlah alat berat yang terpelihara
- Unit 15 Unit
1.200.000.000 226.560.600
1 set 1 kali
50.000.000
1.333m 1 unit 5.200 m 5 Unit 3.125 m
5.560.059.430
833 m 500 m 1 Unit
2.987.178.480
4.000 m
934.735.090
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- Jumlah alat ukur baru - Jumlah alat ukur terpelihara
Meningkatnya panjang jaringan pipa air bersih Bertambahnya jumlah bangunan intake : SPL, reservoar Meningkatnya kondisi jaringan irigasi Bertambahnya intake irigasi yang terbangun/rehab Terpeliharanya alur sungai
Pembangunan Jaringan Air Bersih / Minum
- Panjang pipa distribusi terbangun - Panjang jaringan pipa yang terpelihara - Jumlah bangunan intake, SPL, reservoar terbangun
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Panjang saluran irigasi yang ditingkatkan kondisinya
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.97
Kecamatan Palu Barat
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Pengendalian Banjir
Indikator kinerja 2 - Panjang saluran irigasi yang terpelihara - Jumlah bangunan/rehab intake irigasi - Panjang alur sungai yang ternomalisasi
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
dan Palu Utara Kecamatan Palu Barat
1.200 m 5 Unit 3.125 m
1.638.145.860 3.242.589.077
Kecamatan Palu Utara
250 m 100 m 250 m 100 m
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai
- Meningkatnya kondisi tebing/talud sungai - Meningkatnya panjang garis pantai aman dari abrasi - Panjang tanggul sungai terbangun - Panjang tanggul pantai terbangun
Pembinaan Jasa Konstruksi
Terlaksananya pengurusan IUJK tepat waktu
100%
146.217.600
Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi
- Terlaksananya pengurusan IUJK - Sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku jasa konstruksi
100% 2 kali
146.217.600
0 dok 4 dok 7 dok
1.576.868.400
Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan - Terlaksananya pekerjaan perencanaan teknis PSDK Survey Investigasi dan Studi Kelayakan Prasarana dan Sarana - Terlaksananya penyusunan data base dan studi kelayakan Dasar Perkotaan Pembinaan dan Pengawasan Teknis Prasarana dan Sarana - Terlaksananya kegiatan pengawasan teknis Dasar Perkotaan
- keg 4 keg
0 462.418.560
7 keg
1.114.449.840
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Terciptanya alat hasil inovasi teknologi
2 tek
223.219.200
Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri
2 tek
223.219.200
Pembinaan, Survey dan Perencanaan Teknis Prasarana Tersedianya dokumen perencaan teknis dan Sarana Dasar Perkotaan (PSDK) Tersedianya dokumen data basedan studi kelayakan Tersedianya dokumen hasil pengawasan teknis
- Sistem inovasi teknologi yang dikembangkan
URUSAN PERUMAHAN DINAS PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
891.214.077 2.351.375.000
8.070.872.000 3.793.100.000 2.100.000.000
tersusunnya DED Penanganan Permukiman Kumuh. Terlaksananya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Pembangunan PSU Perumahan Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Pembangunan PSU Perumahan
hal.98
Kota Palu Kota Palu
100% 100%
Kota Palu
100%
400.000.000 1.200.000.000
500.000.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Terbangunnya Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan berupa: Taman Lingkungan Perumahan, Penerangan Jalan Umum (PJU), Jalan Lingkungan Perumahan dan Drainase Lingkungan Perumahan.
Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
1.300.000.000 Terlaksananya kegiatan swakelola normalisasi drainase berupa pengerukan dan pengangkutan sampah serta sedimen drainase. Terlaksananya Program Sanitasi berupa pembangunan sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Terbangunnya drainase tertier di lingkungan permukiman.
Kota Palu
300.000.000 1.000.000.000
Program Pengelolaan Rusunawa Pengelolaan Rusunawa
393.100.000 •Terjaganya keamanan dan kebersihan Rusunawa.
Rusunawa KM. Ngapa, Ujuna dan Lere
393.100.000
•Tersedianya berbagai peralatan listrik dan elektronik yang menunjang kegiatan operasional Rusunawa •Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan Rusunawa dan sekitarnya •Terbayarnya rekening air, listrik dan retribusi kebersihan Rusunawa, termasuk pengangkutan tinja Rusunawa •Terlaksananya kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Rusunawa, dalam hal ini perbaikan kerusakan-kerusakan kecil.
KANTOR PEMADAM KEBAKARAN Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.277.772.000 1.501.779.500 Terlaksananya fungsi pelayanan di Kantor Pemadam Kebakaran Kota Palu secara optimal
Palu
100%
1.501.779.500
100%
2.775.992.500
Palu
100%
52.000.000
Palu
100%
274.072.500
Palu Palu
100% 100%
0 2.449.920.000
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana armada kebakaran Terpenuhinya pencegahan dan pengendalian, sosialisasi kebakaran di masyarakat Terpenuhinya pelayanan pencegahan bahaya kebakaran di
hal.99
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
masyarakat
URUSAN PENATAAN RUANG DINAS PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN
4.787.500.000 4.787.500.000
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
2.261.850.000 Terbayarnya rekening telepon air dan listrik · Jumlah kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang diservis/diperbaiki. Jumlah dan jenis onderdil kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang diganti. Jumlah BBM Pertamax, Premium dan Solar yang digunakan oleh kendaraan dinas dan operasional, baik roda dua maupun roda empat • Jumlah jasa KIR kendaraan operasional roda empat yang dibayarkan. • Jumlah pembayaran pajak Mobil dan Motor dinas/operasional. • Jumlah jasa KIR kendaraan operasional roda empat yang dibayarkan. • Jumlah pembayaran pajak Mobil dan Motor dinas/operasional. Terbayarnya honorarium :• Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa• Bendahara Gaji• Bendahara Penerimaan• Bendahara Pengeluaran• Bendahara Pengurus Barang• Pembantu Bendahara Pengeluaran• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan• Panitia Penerima Hasil Pekerjaan • Pejabat Pembuat Komitmen• Honorarium Pegawai Harian Lepas (PHL). • Tersedianya berbagai jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih dalam jumlah yang cukup. • Terbayarnya Retribusi Kebersihan. Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja bagi peralatan kantor (Komputer PC, Laptop, Printer dan Air Conditioner), yang mengalamai kerusakan. • Tersedianya berbagai jenis ATK dalam jumlah sesuai kebutuhan dinas. • Tersedianya Materai Rp. 3.000,- dan Rp. 6.000,-. Jumlah baligo, banner, booklet, spanduk dan sticker yang dicetak • Jumlah lembar dokumen yang digandakan • Jumlah dokumen yang dijilid • Jumlah lembar yang di-laminating
hal.100
Kota Palu Kota Palu
100% 100%
150.000.000 425.000.000
Kota Palu
100%
700.000.000
Kota Palu
100%
7.500.000
Kota Palu
100%
30.000.000
Kota Palu
100%
85.000.000
Kota Palu
100%
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100%
850.000 121.500.000 7.000.000
Kota Palu
100%
235.000.000
Luar Daerah
100%
500.000.000
Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang diadakan. Tersedianya Papan Nama Dinas Tersedianya mebeleur kantor sesuai dengan kebutuhan kegiatan perkantoran. Terlaksananya kegiatan pengecatan gedung kantor
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100% 100%
Tersedianya baju seragam batik bermotif Bomba
Kota Palu
100%
Indikator kinerja 2
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Jumlah lampu hemat energi dan MCB yang tersedia Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan jenis bacaan/media cetak Surat Kabar Harian (SKH) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah yang tersedia. • Jumlah Galon dan dos kudapan untuk kegiatan rapat. • Jumlah makanan prasmanan dan dos kudapan untuk para Penyediaan makanan dan minuman tamu Dinas. • Jumlah makanan prasmanan/dos makanan dan dos kudapan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas • Harga tiket pesawat pergi-pulang ke daerah tujuan perjalan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dinas. • Jumlah lumpsum
Lokasi 3
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
267.500.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
70.000.000
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Perencanaan Tata Ruang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
70.000.000
325.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangPNS dapat mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundangundangan Undangan. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Data SKPD Kinerja SKPD. Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPRP Kota Palu ikut berpartisipasi dalam Kegiatan Festival Teluk Palu Terlaksananya Kegiatan Forum SKPD Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kegiatan Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang
85.000.000 7.500.000 95.000.000 80.000.000
Kota Palu Kota Palu
100% 100%
250.000.000 75.000.000 60.000.000
Kota Palu
100%
30.000.000
30.000.000
380.250.000 Penyusunan Dokumen RTBL Kota Palu Pelatihan Pemetaan GIS se-Kota Palu
hal.101
300.000.000 80.250.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Program Pemanfaatan Ruang
77.000.000
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang
27.000.000 Terlaksananya Kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengaturan Bangunan, Gedung dan Lingkungan
Pembinaan Bangunan, Gedung dan Lingkungan
1.205.000.000 Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang. Terlaksananya Kegiatan Penertiban Bangunan, khususnya bagi bangunan dan/atau usaha yang melanggar (peruntukan ruang, garis sempadan) dan/atau tidak memiliki izin. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada masyarakat melalui media elektronik (radio dan televisi) sebanyak 4 (empat) kali. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi IMB Terkendalinya pemanfaatan ruang kota melalui perizinan, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tersedianya Patok GSB agar masyarakat mengetahui batas sempadan (ruang yang tidak boleh terbangun). Terlaksananya Kegiatan Pendataan Bangunan ber-IMB Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Kelayakan Bangunan Gedung Terlaksananya Kegiatan Pemberian Reward Standard Layak Fungsi untuk bangunan berlantai banyak. Sayembara City Branding Terlaksananya Kerjasama Operasional Pengawasan Bangunan, Gedung dan Lingkungan dengan Fakultas Teknik Untad Palu.
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah Kota Palu Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penertiban HO
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
30.000.000 30.000.000 250.000.000 100.000.000 350.000.000 45.000.000 20.000.000 50.000.000 30.000.000
50.100.000 55.800.000
20.000.000 Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanaha
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Kegiatan Peningkatan Penanggulangan Narkoba
300.000.000
105.900.000
Program Penyelesaian KonflikKonflik Pertanahan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
50.000.000
20.000.000
15.000.000 Pemeriksaan Urine Pegawai DPRP
15.000.000
hal.102
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan Indikator kinerja 1 2 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas /Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Kegiatan administrasi Perkantoran Surat Menyurat Terselenggaranya Administrasi Perkantoran melalui jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Terpeliharanya Kendaraan bermotor terhadap operasionalisasi kendaraan bermotor Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD Terpeliharanya kebersihan kantor untuk kenyamanan aktivitas kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor dalam mendukung Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Administrasi Perkantoran Penggandaan Bahan Administrasi untuk kelancaran Administrasi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan Tersedianya Alat listrik dan Elektronik untuk penerangan kantor kantor PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan buku perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman dos dalam mendukung Penyediaan Makanan dan Minuman penyelenggaraan rapat, tamu dan kegiatan. Keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam mendukung Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan tugas
Lokasi 3
Pagu Indikatif Tahun Target 2016 (Rp) 4 5 10.689.810.440 10.689.810.440 2.218.650.940
Kota Palu Kota Palu
100% 100%
3.682.800 116.820.000
Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100%
331.190.640 489.126.000 7.731.581
Kota Palu
100%
82.557.244
Kota Palu
100%
41.921.275
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100% 100%
5.937.800 50.000.000 7.810.000 39.870.000
Kota Palu
100%
1.042.003.600
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
43.975.000 Terpeliharanya gedung kantor pada operasionalisasi gedung kantor Terpeliharanya peralatan kantor pada operasionalisasi peralatan kantor
Kota Palu
100%
25.000.000
Kota Palu
100%
18.975.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
36.750.000 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya dalam mendukung penyelenggaraan tugas
Kota Palu
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
161.000.000 Kelancaran Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui keikutsertaan bimbingan teknis
Kota Palu
100%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
36.750.000
161.000.000
9.190.500 Tersusunya Laporan Keuangan Realisasi Kinerja SKPD
hal.103
Kota Palu
100%
9.190.500
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
kinerja SKPD
Program pengembangan data/informasi Kegiatan Penyusunan data statistik Kota Palu Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Perkotaan (SIMKOT) Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas IPTEK Kegiatan Penyusunan SIPD Kota Palu
Tersedianya data/informasi yang akurat Tersedianya dokumen/buku database potensi pembangunan daerah secara kualitatif dan kuantitatif sebagai acuan kebijakan perencanaan, pelaksanaan & evaluasi pembangunan kota Palu. Terselenggaranya suatu sistem Informasi Manajemen Perkotaan berbasis data spacial yang dapat mengakomodir publikasi segala potensi dan kebutuhan dasar Kota Palu berdasarkan wilayah. Terciptanya Kreatifitas dan Inovasi masyarakat tentang IPTEK di Kota Palu Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan daerah Kota Palu sebagai dukungan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu.
Desain Intensifikasi Sistem Perkebunan Kakao (Theobroma cacao) Melalui Penerapan Bioteknologi Tepat Guna Dalam Upaya Kebun percontohan, penerapan bioteknologi tepat guna Peningkatan Produksi Dan Pendapatan Petani Kakao Teridentifikasinya Potensi Ruang sebagai referensi dalam Studi Potensi Ruang untuk Jalur Sepeda dan Pendestrian penataan Jalur Sepeda dan Pendestrian dalam rangka mewujudkan Kota Palu sebagai Kota Hijau Kajian analisis pasar; Pendekatan Perilaku Konsumen Produk Adanya rekomendasi tentang Strategi Pengembangan UKM Mebel Mebel Rotan di Kota Palu Rotan berdasarkan perilaku konsumen di Kota Palu Pemetaan Kebutuhan Ipteks Bagi UKM Berbasis Database Tersusunnya database kebutuhan Ipteks bagi bagi UKM dengan dengan model Geografis Information System (GIS) di Kota Palu model GIS di Kota Palu Teridentifikasinya rencana tahunan program/kegiatan IbW di IPTEK Bagi Wilayah (IBW) di Kecamatan Palu Timur Kecamatan Palu Timur dalam rangka meningkatkan potensi sumber daya masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup Teridentifikasinya metode pengembangan pelayanan sosial bagi Pelayanan Sosial Bagi Korban Narkoba di Kota Palu korban narkoba di Kota Palu Terukurnya target pencapaian MDGs di Kota Palu sampai dengan Kajian Pencapaian Target MDGs di Kota Palu Tahun 2014 Kualitas Layanan Kesehatan bagi Masyarakat Kualitas Pelayanan Kesehatan di Kota Palu (Studi pada Rumah Terciptanya sehingga dapat menigkatkan Indeks Pembangunan manusia (IPM) Sakit dan Puskesmas) Kota Palu
2.616.200.000 Kota Palu
90%
350.000.000
Kota Palu
90%
200.000.000
Kota Palu
1 Dokumen
200.000.000
Kota Palu
90%
300.000.000
Kota Palu
1 Dokumen
230.000.000
Kota Palu
1 Dokumen
113.000.000
Kota Palu
1 Dokumen
223.000.000
Kota Palu
1 Dokumen
215.000.000
Kota Palu
1 Dokumen
145.000.000
Kota Palu
1 Dokumen
90.200.000
Kota Palu
1 Dokumen
300.000.000
Kota Palu
1 Dokumen
250.000.000
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah strategis dan Cepat Tumbuh Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
143.034.000 Terlaksananya Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.104
Kota Palu
143.034.000
Kota Palu
818.472.200
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Terlaksanannya Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Terlaksananya koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Program Kota Hijau Terlaksananya Pembentukan Palu Energi dan Lingkungan Kota Palu Perencanaan Sekolah Berbasis Lingkungan (One Perencanaan Sekolah Berbasis Lingkungan (One Stop Education) Terlaksananya Stop Education) Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Koordinasi Perencanaan Program Kota Hijau Pembentukan Palu Energi dan Lingkungan Kota Palu
Lokasi 3
Target 4
Kota Palu
93.726.000
Kota Palu Kota Palu 1 Kali
87.375.000 137.371.200 250.000.000
3 Kali
250.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan RKUA dan PPAS Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pengendalian Penyusunan Renana Pembangunan Daerah Penyusunan Dokumen RKPD 2016 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Dokumen Renja SKPD
1.692.537.800 Terselenggaranya Musrenbang RKPD Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya dokumen RKUA dan PPAS Terkendalinya pelaksanaan Pembangunan Daerah Terjalinnya Kesepahaman dalam Perencanaan Pembangunan Tersusunnya Dokumen RKPD 2017 Tersusunnya dokumen RKPD Tersusunnya dokumen Renja SKPD
Kota Palu Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
12 Dok 3 Dok 100% 100%
Program Koordinasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Palu tahun 2016 Pengembangan Kapasitas Aparat Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
316.770.000 505.000.000 145.197.600 237.905.000 265.400.000 89.882.400 119.573.300 12.809.500
2.950.000.000 Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Terlaksananya Penanggulangan Kemiskinan dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Palu tahun 2016 Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Aparat Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat Terlaksananya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung
Kota Palu
1 kali
1.500.000.000
Kota Palu
1 Dokumen
250.000.000
Kota Palu
1 Dokumen
450.000.000
Kota Palu
1 Kali
750.000.000
URUSAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan penyediaan surat menyurat Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
10.813.520.000 10.813.520.000 3.580.000.000 Palu
Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi dan penerangan /listrik Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/
hal.105
Palu
12 Bulan 4 Triwulan
150.000.000 800.000.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 dinas/operasional Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Indikator kinerja 2 Operasional Terlaksananya laporan keuangan sementara Terpenuhinya alat tulis kantor Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan serta penjilidan laporan Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya makan dan minuman Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
12 Bulan 4 Triwulan 4 Triwulan
1.430.000.000 100.000.000 30.000.000
4 Triwulan 4 Triwulan 4 Triwulan 4 Triwulan
5.000.000 90.000.000 75.000.000 900.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan kendaraan Dinas Operasional Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
663.520.000 Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya rehabilitas sedang/berat gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4 Triwulan 4 Triwulan 4 Triwulan
Terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal
4 Triwulan
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
270.000.000
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Kegiatan peningkatan pengelolaan terminal ASDP Kegiatan peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan peningkatan pengelolaan perparkiran Kota Palu
Tersedianya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Terpeliharanya fasilitas dermaga dan gedung kantor Terlaksananya pengelolaan terminal angkutan darat yang tertib dan teratur Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya tata kelola pelaksanaan dan serapan penerimaan retribusi daerah sektor perparkiran
4 Triwulan 4 Triwulan 12 Bulan 4 Triwulan 188 titik
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
60.000.000 250.000.000 185.000.000 65.000.000 650.000.000
350.000.000 berfungsinya Traffic Light dan Warning Light di Kota Palu
12 Bulan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang Kegiatan pengendalian disiplin dan pengoprasian angkutan umum di jalan raya Kegiatan fasilitasi perizinan di bidang perhubungan
270.000.000
1.210.000.000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan alat pemberi isyaratlalu lintas
600.000.000 30.000.000 33.520.000
350.000.000
2.290.000.000 Jumlah kendaraan wajib uji di jalan raya terwujudnya penyelenggaraan angkutan umum yang tertib dan tertib terselenggaranya perizinan di bidang Perhubungan
hal.106
2995 unit
1.200.000.000
114 hari 1200 Unit
350.000.000 185.000.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 Kegiatan sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Kegiatan pengawasan lalu lintas angkutan laut dan kepelabuhan Kegiatan pengawasan dan peningkatan pelayanan jasa transportasi udara
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan tertib lalu lintas dan angkutan di sekolah-sekolah Terwujudnya pengawasan, pengendalian dan penertiban lalu lintas angkutan laut dan kepelabuhan Terwujudnya pengawasan, pengendalian transportasi udara
4 Kali
350.000.000
12 Bulan
130.000.000
12 Bulan
75.000.000
Tersedianya rambu-rambu lalu lintas Tersedianya marka jalan lalu lintas Tersedianya Traffic Light lalu lintas
165 Unit 4500 M2 6 Unit
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas Kegiatan pengadaan marka jalan Kegiatan pengadaan Traffic Light
2.450.000.000
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Meningkatnya peran dan fungsi pelayanan administrasi di Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas kebersihan dan Pertamanan secara efektif dan efisien
450.000.000 200.000.000 1.800.000.000
26.791.300.925 23.272.075.925 Kota Palu
100%
3.943.713.375
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa Administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya penyediaan jasa Administrasi keuangan Tersedianya bahan dan peralatan Kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kegiatan administrasi kantor Tersedianya peralatan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman kegiatan pelayanan Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pejabat
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.420.000 20.880.000 965.565.000 5.464.000 43.184.200 6.150.000 111.845.175 6.240.000 23.275.000 2.756.690.000
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya pelayanan publik yang prima
Kota Palu
100%
386.319.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peerlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Gedung kantor terpelihara dengan baik Kendaraan dinas/operasional terawat dengan baik Perlengkapan rumah jabatan/dinas terpelihara dengan baik Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas dan kendaraan operasional
Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100%
378.619.000 7.700.000
Kota Palu
100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Tercapainya perencanaan dan pelaporan capaian kinerja Capaian Kinerja Dan Keuangan dan keuangan yang transparan dan akuntabel
Kota Palu
100%
114.253.150
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD SKPD
Kota Palu
100%
114.253.150
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.107
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Kota Palu
100%
10.908.833.950
Kota Palu
100%
122.579.000
Kota Palu
100%
653.324.000
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100% 100% 100%
1.154.583.000 201.680.000 1.175.532.500 233.674.000
Kota Palu
100%
1.252.565.725
Kota Palu
100%
1.252.565.725
Kota Palu
100%
2.359.558.000
Kota Palu Kota Palu
100% 100%
2.359.558.000 143.214.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan untuk mewujudkan kota palu yang bersih
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan kebersihan jalan dan lingkungan perkotaan Pemeliharaan dan peningkatan operasional TPA Peningkatan pengelolaan dan pengendalian sampah TPA Pengawasan dan pengumpulan sampah bagian jalan perkotaan Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah awal wilayah I Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah awal wilayah II Pengawasan dan pengangkutan sampah wilayah I Pengawasaaan dan pengangkutan sampah wilayah II Peningkatan layanan pengaduan sampah
Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Terselenggaranya kegiatan rutin pemeliharaan sarana prasarana kebersihan meningkatnya pemahaman tentang kebijakan pengelolaan persampahan Terpenuhinya kebersihan jalan dan lingkungan perkotaan Terselenggaranya kegiatan pengelolaan sampah di TPA dengan sistem controlled landfill Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian sampah TPA Terlaksananya pengawasan dan pengumpulan sampah bagian jalan perkotaan Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan sampah awal wilayah I Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan sampah awal wilayah II Terlaksananya pengawasan dan pengangkutan sampah di wilayah I Terlaksananya pengawasan dan pengangkutan sampah di wilayah II Terpenuhinya pelayanan persampahan yang maksimal
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
Meningkatnya pelayanan pengelolaan limbah septik tank/tinja
Kota Palu
100%
2.661.373.950
Pemeliharaan dan peningkatan operasional IPLT pengawasaan dan operasional truk tangki penyedotan lumpur tinja
Terselenggaranya pelayanan penyedotan limbah septik Terwujudnya operasional penyedotan lumpur tinja
Kota Palu Kota Palu
100% 100%
1.876.331.950 785.042.000
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)
Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang publik untuk mewujudkan kota palu yang indah dan hijau
Kota Palu
100%
5.257.582.500
Penataan RTH Pemeliharaan RTH Penataan dan pemeliharaan TPU
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan taman kota secara rutin Terlaksananya penataan taman-taman kota, sarana dekorasi dan PJU kota Terselenggaranya pemeliharaan TPU
Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100%
2.115.141.000 1.469.807.500 1.672.634.000
BADAN LINGKUNGAN HIDUP Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
3.519.225.000 933.800.000
hal.108
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah surat keluar dan surat masuk Persentase capaian realisasi komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dalam Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor satu tahun Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase capaian laporan keuangan tepat waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah ketersediaan alat kebersihan kantor dalam satu tahun Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor dalam satu tahun Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundangPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah undangan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah ketersediaan makanan dan minuman dalam satu tahun Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Persentase capaian realisasi perjalanan dinas luar daerah
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Kota Palu Kota Palu
100% 100%
205.000.000 95.000.000
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Luar Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
60.500.000 88.550.000 8.250.000 38.500.000 16.500.000 4.950.000 66.550.000 350.000.000
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kota Palu Kota Palu Luar Daerah
85% 95% 95%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
370.150.000 Jumlah ketersediaan perlengkapan kantor Jumlah ketersediaan peralatan kantor Jumlah ketersediaan mebeluer Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin tiap tahun Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara rutin setiap tahun Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara rutin setiap tahun
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
132.000.000
Pendidikan dan pelatihan formal Persentase SDM PNS BLH terdiklat sesuai dengan kompetensi Sosialisasi peraturan perundang-undangan Peresentase tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Persentase SDM PNS BLH terdiklat sesuai dengan kompetensi
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
16.500.000 33.000.000 82.500.000
15.675.000 Persentase capaian laporan keuangan akhir tahun
Kota Palu
100%
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian kota sehat/adipura Pemantauan kualitas lingkungan Pengelolaan B3 dan limbah B3 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
82.500.000 66.000.000 30.250.000 165.000.000 13.750.000 12.650.000
15.675.000
1.858.050.000 Persentase capaian penilaian kota sehat/adipura Persentase daerah yang terpantau kualitas lingkungannya Persentase capaian pengelolaan limbah B3 Persentase capaianperingkat kinerja perusahaan yang taat terhadap lingkungan Jumlah kebijakan lingkungan yang tersusun
hal.109
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
90% 90% 90% 90%
132.000.000 74.250.000 27.500.000 13.750.000
Kota Palu
90%
49.500.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Persentase capaian perusahaan yang sudah mempunyai dokumen lingkungan Persentase kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Jumlah sarana dan prasarana pengendalian lingkungan yang tersedia
Kota Palu
90%
72.050.000
Kota Palu
90%
38.500.000
Kota Palu
100%
1.450.500.000
Urusan/ Program/Kegiatan 1 Koordinasi penyusunan AMDAL Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam
72.050.000 Jumlah ketersediaan cadangan sumber daya air Persentase peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
Kota Palu
85%
22.550.000
Kota Palu
85%
49.500.000
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Operasional laboratorium
137.500.000 Jumlah sarana dan prasarana laboratorium yang tersedia dalam satu tahun
Kota Palu
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis kantor Penyediaan barang Cetakan Dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan kantor Penyediaan bahan Bacaan dan Perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
137.500.000
3.531.900.770 3.531.900.770 1.714.490.400
Tersedianya Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan Dan Pengadaan Tersedianya Komponen instalasi Listrik dan Penerangan kantor Tersedianya bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Tersedianya Makanan Dan Minuman Terlakasananya Rapat-rapat Koordinasi
Kota Palu
214.200.000
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Luar Daerah Kota Palu Kota Palu
256.171.300 68.872.000 678.562.800 6.144.600 21.280.000 65.205.700 13.864.900 2.814.700 4.536.000 41.188.000 341.650.400
Tersedianya Mebeleur
Kota Palu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur Pengedaan mebeleur
100%
1.123.373.170
hal.110
1.123.373.170
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5 86.300.000
Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Kota Palu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Target 4
86.300.000
43.337.000 Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD
Kota Palu
43.337.000
Luar Daerah Program Penataan Administrasi kependudukan Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang kependudukan Pengembangan Data Base Kependudukan Sosialisaasi kebijakan kependudukan Pengelolaan Administrasi Penerbitan Akata Kelahiran, Akta Kematian, Pengangkatan , Pengakuan dan Pengesahan Anak Pengelolaan Administrasi Pencatatan Perkawinan, Perceraian Dan Perubahan Kewarganegaraan Terselenggaranya Penerapan Elektronik EKTP
564.400.200 Terselenggaranya Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan Tersedianya Data base kependudukan Terlaksanaynya Sosialisasi kependudukan Terlaksananya Administrasi Penerbitan Akte Terseelenggaranya Administrasi Pencatatan perkawinan, Perceraian dan Perubahan kewarganegaraan Terselenggaranya Penerapan Elektronik EKTP
Kota Palu Kota Palu Kota Palu
192.430.000 29.849.400 103.303.200 137.528.000
Kota Palu Kota Palu
46.289.600 55.000.000
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Program pelayanan Administrasi Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa Administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Output : Tersedianya jasa surat menyurat Outcome: Terwujudnya Pengelolaan pengarsipan surat-menyurat yang baik Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Terlaksananya tugas & Fungsi aparatur Output : Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung kinerja
Program Peningkatan sarana dan Prasarana
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
9.121.634.200 9.121.634.200 2.910.800.000 Kota Palu
20.000.000
Kota Palu
140.000.000
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Luar Daerah
45.000.000 280.800.000 25.000.000 45.000.000 30.000.000 1.500.000.000 10.000.000 65.000.000 750.000.000
798.500.000
hal.111
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional peralatan Pengadaan Kendaraan Dinas Opersional
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
95.000.000 350.000.000 3.500.000 350.000.000
Program Peningkatan disiplin aparatur
Kota Palu
50.000.000
Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya
50.000.000
Program program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kota Palu
25.000.000
Penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) Tenaga Fungsional
Kota Palu
25.000.000
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja kerja
130.000.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir Penyusunan laporan Akuntabilitaws kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Penyusunan Rencana Kerja Strategis (RENSTRA)
Kota Palu
50.000.000 40.000.000 40.000.000
Program Keluarga Berencana
Kota Palu
245.000.000
Orientasi Peningkatan Mutu Pelayanan Rapat Kerja Kependudukan dan keluarga Berencana Sosialisasi kelembagaan Badan Pengendalian penduduk dan kealuarahan Berencana Kota Palu Penilaian lomba Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
60.000.000 50.000.000 35.000.000 100.000.000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Kota Palu
100.000.000
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Kota Palu
100.000.000
Program Pelayanan Kontrasepsi
230.000.000
Pelayanan KB wilayah terpencil Pelayanan KB gratis (Muyan) dan Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin
Kota Palu Kota Palu
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
35.000.000
Pembinaan Pusat Informasi dan konseling Remaja
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
110.000.000 120.000.000
Kota Palu
hal.112
35.000.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5 40.000.000
Penyuluhan Penanggulangan narkoba dan PMS di Sekolah
40.000.000
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR
1.130.000.000
Penyediaan Informasi dan Data Sasaran Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin Penyelenggaraan hari Keluarga nasional (HARGANAS) Orientasi Peningkatan Pengelola R/R Klinik Bagi Tenaga Bidang Sarasehan hasil Pendataan Keluarga Lomba BKB, IMP, KB lestari, Keluarga harmonis dan UPPKS Pos ketahanan keluarga (Posdaya) Penyelenggaraan Pameran Orientasi Peningkatan pengelolaan sistem pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan (Dallap) Exsposes hasil pendataan keluarga tingkat kecamatan
450.000.000 150.000.000 100.000.000 75.000.000 75.000.000 80.000.000 200.000.000 50.000.000 80.000.000
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
100.000.000
sosialisasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
100.000.000
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok Bina keluarga
250.000.000
Penyelenggaraan Dukungan pelayanan Dan Pemberayaan Tri Bina Dalam bentuk Orientasi/pembinaan Penyelengaraan Dukungan Pelyanan dan Pemberdayaan Ekonomi Dalam Bentuk Orientasi/Pembinaan
200.000.000 50.000.000
Program Keserasian kebijakamn Peningkatan Kulitas Anak dan perempuan
600.000.000
Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Perumusan kebijakan PERDA perlindungan perempuan dan anka fasilitasi pelakasanaan hari-hari besar perempuan dan anak
100.000.000 200.000.000 300.000.000
Program Peningkatan Kulitas hidup & Perlindungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
454.145.000 hal.113
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Perempuan Fasilitasi Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT TOT Pelayanan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Sosialisasi dan Advokasi kebijakan perlindugan tenaga kerja perempuan
366.151.900 37.993.100 5.000.000 45.000.000
Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan anak
1.403.189.200
Pelaksanaaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpaduan pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Peningakatan kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan dan anak fasilitasi Forum Anak Kota/kecamatan/Kelurahan Fasilitasi Forum data geder dan Anak Secara terpilih di Kota Palu Fasilitasi Pengembangan kelurahan layak anak Fasilitasi Pengembangan kelurahan layak anak Fasilitasi gugus tugas taraffiking dan sosialisasi TPPO,explotasi,pornografi
125.000.000 109.360.000 388.829.200 50.000.000 280.000.000 300.000.000 100.000.000 50.000.000
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan gender dalam Pembangunan
620.000.000
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Pameran hasil karya perempuan di Bidang Pembangunan Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan Dalam pengelola usaha Fasilitasi pasar ramadhan
350.000.000 100.000.000 120.000.000 50.000.000
URUSAN SOSIAL
4.057.755.000 4.057.755.000 960.000.000
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Program pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat penyedian jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik penyediaan jasa administrasi keuangan penyediaan jasa kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Penyediaan Fasilitas Dan sarana pendukung kineja Openyediaan fasilitas komunikasi dan sarana pendukung kinerja Penyediaan laporan administrasi keuangan Kebersihan Lingkungan Kantor Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kinerja
hal.114
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
8.000.000 150.000.000 280.000.000 9.000.000 25.000.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 penyediaan barang cetakan penggadaan Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Penyediaan makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Indikator kinerja 2 Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kinerja Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja konsultasi dan koordinasi program dan kegiatan
Lokasi 3 Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5 28.000.000 15.000.000 55.000.000 390.000.000
Luar Daerah Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
465.000.000 Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja Terpeliharanya peralatan kendaraan dinas Terpeliharanya peraltana gedung pendukung kinerja
Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan Prognosis realisasi anggaran
Penyediaan laporan Prognosis dan realisasi anggarana
Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan Sosial Lainnya Peningkatan kulitas SDM Kesejahteraan sosial masyrakat melalui pelestarian nilai kepahlawanan dan pendagaunaan sumber daya sosial Program keluarga harapan Peningkatan kesejahteraan soial melalui program keluarga harapan daerah (PKHD) Peningkatan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)
Kota Palu Kota Palu
50.000.000 395.000.000 20.000.000
Kota Palu
90.000.000
Kota Palu
90.000.000
Kota Palu
1.687.100.000
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembinaan bagi keluarga KUBE FM dan RSLH
270.000.000
Terlaksananya upacara hari pahlawan
17.100.000
Terlaksananya monitoring dan evaluasi program PKH Terlaksananya monitoing dan sosialisasi bantuan PKHD
Kota Palu Kota Palu
170.000.000 450.000.000
Terlaksanya rehabitasi Rumah tidak layak huni
Luar Daerah
780.000.000
Terlaksananya pelatihan bagi pencari kerrja Terlaksananya monitoring kegiatan padat karya
Kota Palu
22.000.000 50.000.000
Kota Palu
720.100.000
Kota Palu
128.100.000
Kota Palu Kota Palu
30.000.000 562.000.000
Kota Palu Kota Palu
92.000.000
Program Produktifitas Tenaga Kera Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja Monitoring padat karya produktif
72.000.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan kejadian Luar Biasa Program Pelayanan Sosial Anak dan lanjut usia Bela Negara dan wawasan kebangsaan
Tersalurkannya bantuan logistik bagoi korban kebakaran Terlaksananya Anak dan lansia dapat merasakan perlindungan dan pelayanan Pelatihan bela Negara
Program Peningkatan Kesempatan kerja
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.115
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Penyebarluasan Informasi bursa tenaga kerja Pengembangan Kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewiraushaan
Terlayaninya Pencari Kerja Terkesannya pelatihan bagi tenaga kerja
Lokasi 3 Kota Palu Kota Palu
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenakerjaan Fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial Fasilitasi Penyelesaian prosedur pemberian jaminan sosial ketengakerjaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketengakerjaan Peningkatan pengawasan, perlindungan da penegakan hukum terhadap keselamatan kerja dan kesehatan kerja Pembinaan kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan Industrial Pembinaan norma ketengakerjaan
Terselesaikannya perselisihan kasus Terlaksananya Pemutakhiran data jamsostek dan kecelakaan kerja Terlaksananya rapat dewan pengupahan dan jamsostek
50.000.000
Kota Palu
50.000.000 46.000.000
Terlaksananya penyuluhan norma K3 bagi perusahaan Terlaksananya rapat sekretariat LKS tripartit Adanya pembinaan secara lisan dan tertulis
40.000.000 Kota Palu
Terlaksananya monitoring bantuan langsung penyadang cacat dan penanganan dan penertiban masyarakat dan gepeng
50.000.000
85.555.000 Terlakasananya sosialisasi dan pemahaman bagi lembaga sosial masyarakat
85.555.000
50.000.000 Terlaksananya penyelanggeraan Pameran
50.000.000
URUSAN TENAGA KERJA
521.000.000 521.000.000 72.000.000
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Produktifitas Tenaga Kera Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja Monitoring padat karya produktif
Terlaksananya pelatihan bagi pencari kerrja Terlaksananya monitoring kegiatan padat karya
Kota Palu
Kota Palu Kota Palu
Program Peningkatan Kesempatan kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
46.000.000 75.000.000
50.000.000
Pemantapan dan penguatan Kelembagaan Festival Teluk Palu
50.000.000 42.000.000
Kota Palu
Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial Peningkatan kulitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
307.000.000
Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan eks trauma Penyadagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
Target 4
hal.116
22.000.000 50.000.000
92.000.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Penyebarluasan Informasi bursa tenaga kerja Pengembangan Kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewiraushaan
Terlayaninya Pencari Kerja Terkesannya pelatihan bagi tenaga kerja
Lokasi 3
Target 4
Kota Palu Kota Palu
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5 50.000.000 42.000.000
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenakerjaan
307.000.000
Fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial Fasilitasi Penyelesaian prosedur pemberian jaminan sosial ketengakerjaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketengakerjaan Peningkatan pengawasan, perlindungan da penegakan hukum terhadap keselamatan kerja dan kesehatan kerja Pembinaan kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan Industrial Pembinaan norma ketengakerjaan
Terselesaikannya perselisihan kasus Terlaksananya Pemutakhiran data jamsostek dan kecelakaan kerja Terlaksananya rapat dewan pengupahan dan jamsostek
Kota Palu
50.000.000
Kota Palu
50.000.000 46.000.000
Terlaksananya penyuluhan norma K3 bagi perusahaan Terlaksananya rapat sekretariat LKS tripartit Adanya pembinaan secara lisan dan tertulis
40.000.000 Kota Palu
46.000.000 75.000.000
Pemantapan dan penguatan Kelembagaan
50.000.000
Festival Teluk Palu
Terlaksananya penyelanggeraan Pameran
50.000.000
URUSAN KOPERASI DAN UKM
2.072.584.525 2.072.584.525 689.416.860
DINAS PERINDAGKOP DAN UKM Program Penciptaan Iklim Usaha usaha Kecil Menengah yang Kondusif - Sosialisasi Kebijakan Tentang UKM - Fasilitasi Pengembang UKM
Terwujudnya Iklim Usaha UKM yang Kondusif
Kota Palu Kota Palu
1 Tw 4 Tw
Program Pendukung Usaha Bagi Uasaha Mikro Kecil Menengah
815.944.250
- Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM Tersedianya Pendukung Usaha Bagi UMKM - Peningkatan Jaringan Kerja Sama Antar Lembaga - Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Kota Palu Kota Palu Kota Palu
1 Tw 1 Tw 3 Tw
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompotitif Usaha Kecil menegah - Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM
23.885.400 227.418.400 564.640.450
147.807.055 Terwujudnya Pengembangan wira usaha dan Keunggulan UKM
Program Penciptaan Usaha usaha Kecil menegah yang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
62.267.810 627.149.050
Kota Palu
4 Tw
147.807.055
75.704.860 hal.117
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Kota Palu Kota Palu
1 Tw 4 Tw
58.764.860 16.940.000
Kondusif - Revitalisasi Koperasi - Penilaian KSP/USP Koperasi
Peningkatan Koperasi sehatn dan Berkualitas Kota Palu
Program Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan - Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga
180.143.700 terwujudnya peningkatan modal usaha bagi koperasi dan UKM
Kota Palu Kota Palu
4 Tw 4 Tw
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompotitif Usaha Kecil menegah
96.763.700 83.380.000
66.767.800
- Pelatihan Menejmen Pengelolaan Koperasi/KUD
peningkatan pengetahuan pengelolaan koperasi
Kota Palu
2 Tw
Program peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi - Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi - Penyebaran Model-model pola Pengembangban Koperasi
96.800.000 terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Kota Palu Kota Palu
URUSAN PENANAMAN MODAL
4 Tw 4 Tw
Jumlah 1 Dokumen Data Informasi Penanaman Modal
Palu( Kerjasama ) Perguruan Tinggi
85% - 100%
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah Penyusunan Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Penanaman Didaerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
225.000.000
250.000.000 Palu ( Kerjasama) Peguruan Tinggi
Jumlah 1 Buku Dokumen Raperda
85% - 100%
Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Koordinasi antara lembaga dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal (PMA / PMDN)
45.980.000 50.820.000
1.225.000.000 1.225.000.000 225.000.000
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan Peta Investasi dan Informasi Peluang Investasi Penanaman Modal Kota Palu
66.767.800
250.000.000
750.000.000 Jumlah 3 kali pelak- Pameran lokal dan 2 Kali mengikuti Seminar dan mengikuti gelar petensi daerah Jumlah 4 Kali PMA Perusahan Jumlah 4 Kali PMDN 80 Perusahan Jumlah 3 Kali Koordinasi BKPM
hal.118
Palu, Jakarta 85% - 100%
300.000.000
Palu, Jakarta 85% - 100%
100.000.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi Sosiasilasi RUPM Penanaman Modal dan Perwali RUPM
Jumlah Koordinasi BKPM dan Rakor Penanaman Modal SeSulawesi Tengah Jumlah 5 org Aparat Penanamnan Modal mengikuti pelatihan/Diklat Jumlah 30 org Pengusaha dan 20 org Pemerintah / masyarakat umum
Lokasi 3
Target 4
Palu, Jakarta 85% - 100% Jakarta 85% - 100% Bandung Palu 85% - 100%
URUSAN KEBUDAYAAN Terlaksananya kegiatan pendataan dan koordinasi pengembangan sejarah di kota palu Terlaksananya kegiatan pendataan sasaran kesenian dan potensi penunjang pengembangan seni dan budaya di sekolah Terpenuhinya sosialisasi pengembangan sejaran dan seni budaya
Kota Palu Kota Palu
URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
139.137.790
100 100
110.000.000 109.107.790
terwujudnya tatalaksana adminstrasi perkantoran pelunasan rekening/ tagihan telpon, listrik, air terpeliharanya komputer, ac, printer, mesin ketik, DAP pelunasan pajak kendaraan bermotor, servis, dan BBM terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran terwujudnya kebersihan dan keindahan kantor terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran terlaksananya dukungan terhadap kelancaran tugas terciptanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 27 Kali
pembelian kendaraan roda empat terpeliharanya fasilitas gedung kantor
Kota Palu Kota Palu
100% 100%
terepnihinya disiplin aparatur yang berwibawa
Kota Palu
100%
125.000.000 75.000.000
35.000.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
350.000.000 75.000.000 9.000.000 125.000.000 75.000.000 7.500.000 35.000.000 75.000.000 500.000.000
200.000.000
Program peningkatan disiplin aparatur - pengadaan pakaian khusu hari-hari tertentu
150.000.000
100
Program peningkatan saran dan prasarana aparatur - pengadaan kendaraan dinas/operasional - pengadaan perlengkapan gedung kantor
100.000.000
8.207.426.000 8.207.426.000 1.251.500.000
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Program pelayanan Admunistrasi perkantoran - penyediaan jasa surat menyurat - penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - penyediaan jasa peralatan dan perlengakapan kantor - penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - penyediaan jasa administrasi keuangan - penyediaan jasa kebersihan kantor - penyediaan alat tulis kantor - penyediaan peralatan dan perlengakapan kantor - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
100.000.000
358.245.580 358.245.580 358.245.580
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Kebudayaan Pendataan dan koordinasi pengembangan sejarah di Kota Palu Pendataan sarana keseniaan dan potensi penunjang pengembangan seni dan budaya di Sekolah Sosialisasi pengembangan sejarah dan seni budaya
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
35.000.000
50.000.000
hal.119
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 - peningkatan sumber daya manusia
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Indikator kinerja 2 peningkatan kapsitas sumber daya aparatur
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Kota Palu
100%
50.000.000
terciptanya kwalitas sumber manusia tewujudnya capaian kinerja yang akurat dan akuntabel
- penyusunan laporan capaian konerja dan ikhtiisar realisasi kinerja SKPD - penyusunan laporan keuangan semestrean - penyusunan laporan keuangan akhir tahun
tersedianya laporan hasil capaian kinerja forum SKPD tercapainya laporan fisik keuangan semesteran tercapaianya laporan fisik keuangan akhir tahun
Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
tersediannya sarana dan prasarana kepemudaan
- pendapatan potensi kepemudaan
tercapaianya target pendapatan potensi kepemudaan
Program peningkatan peran serta kepemudaan
terlaksanya pendidikan dasar kepemimpinan
- pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (pembinaan paskibraka) - lomba krasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda - pameran prestasi hasil karya pemuda - dukungan hari sumpah pemuda - bakti pemuda antar propinsi (BPAP) - Palatihan instruktur paskibraka - diklat wawasan kebangsaan bagi pemuda - palatihan kepamimpinan bagi pemuda
tersedianya pasukan pengibar bendahara pustaka tercapainya target peningkatan kreasi pemuda adanya hasil karya pemuda meningkatnya nilai-nilai perjuangan meningkatnya wawasan dan tersediannya instruktur paskibraka tersediannya instruktur paskibraka meningkatnya pengetahuan wawasan kebang. Bagi pemuda meningkatnya SDM bagi pemuda
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapn hidup pemuda
pelatihan kewirausahaan
- pelatihan kewirausahaan bagi pemuda - pelatihan keterampillan bagi pemuda - pembinaan kewirausahaan pemuda produktif
terlaksananya pelatihan kewirausahaan terlaksannya pelatihan keterampilan tersediannya lapangan kerja baru bagi pemuda
Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
tercapainya pelaporan kegiatan yang maksimal
- peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan - peningkatan mutu pelatih cabang olahraga
tercapainya mutu organisasi dan tenaga keolahragaan tersedianya pelatihan diberbagai cabang olahraga
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
terlaksananya pembinaan dan pemasyrakatan olahraga
- pembinaan atlit pelajar berprestasi menuju ketingkat provinsi - pembinaan liga pendidikan indonesia (LPI) - kompetisi liga pendidikan indonesia (LPI) ditingkat daerah - kompetisi LPI tingkat provinsi
terlaksananya pembinaan atlit pelajar berprestasi terlaksananya pembinaan liga pendidikan indonesia (LPI) terlaksananya kompetisi LPI bertanding terlaksananya kompetisi LPI tingkat provinsi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Lokasi 3
65.000.000 Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100%
50.000.000 7.500.000 7.500.000
22.000.000 Kota Palu
100%
22.000.000
843.750.000 Kota palu Kota palu Kota palu Kota palu Kota palu Kota palu Kota palu Kota palu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
410.000.000 50.000.000 50.000.000 55.000.000 28.750.000 75.000.000 100.000.000 75.000.000
206.500.000
hal.120
Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100%
57.000.000 51.750.000 97.750.000
104.250.000 Kota Palu Kota Palu
100% 100%
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100% 100%
51.750.000 52.500.000
2.790.540.000 34.500.000 90.000.000 92.000.000 86.250.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
- kompetisi bulutangkis walikota cup - peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi (senam/coffee morning) - pekan olahraga pelajar (POPDA) pelajar tingkata kota palu - seleksi POPDA - kompetisi olahraga pelajar (POPDA) tingkat provinsi - pekan olahraga penyandang cacat tingkat kota palu - kompetisi olahraga tradisonal ditingkat kota palu - penyelenggaraan olahraga yang berkembang dimasyrakat - lomba atletik walikota cup - Lomba/pertandingan hari ibu - dukungan kegiatan HAORNAS - pekan paralympick pelajar nasional (Papernas) ditingkat Kota Palu - liga pendidikan SMP/SMA sekota palu - festifal teluk palu - Soul tomini - Festifal Togean Tojo una-una Festifal Danau Poso - festifal Danau Lindu
tersedianya kompetisi bulutangkis walikota cup terlaksanya olahraga senam/coffee morning terlaksananya kompetisi olahraga pelajar ditingkata kota terlaksananya seleksi POPDA tingkat kota palu terlaksananya kompetisi pelajar tingkata provinsi terlaksananya olahraga penyandang cacat terlaksananya kompetisi olahraga tradisional dikota palu terlaksananya olahraga yang berkembang dimasyarakat terlaksananya lomba atletik walikota cup Terlaksananya lomba peringatan hari ibu terlaksananya kegiatan HAORNAS terlaksananya pekan paralympic pelajar nasional dikota Palu terlaksananya liga pendidikan SMP/SMA sekota palu terlaksananya festifal teluk palu terlaksananya soul tomini terlaksananya festifal togean tojo una-una terlaksananya festifal danau poso terlaksananya festifal danau lindu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
terlaksananya sarana dan prasarana olahraga
- Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Olahraga - pembangunan asrama PPLPD (Pusat pendidikan dan latihan pelajar daerah) pemda kota palu - lanjutan pembangunan pagar sport Center kota palu tahap II - penimbunan dan penggusuran lapangan bola kaki tavanjuka - pembangunan tribun mini Voli pasir
terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana olahraga terlaksananya pembangunan asrama PPLPD terlaksananya pembangunan pagar sport center terlaksananya penimbunan dan penggusuran lapangan bola kaki terlaksanannya pembangunan tribun mini voli pasir
URUSAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis Kantor Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Terpenuhi kebutuhan listrik ,air, telepon dan internet Kendaraan dinas yang dipelihara Terlaksananya Proses administrasi keuangan Terpeliharanya peraltan kerja Terpeliharanya peralatan kerja Terpeliharanya kebutuhan ATK
hal.121
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota palu Kota palu Kota palu Kota palu Kota palu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
75.000.000 69.000.000 190.000.000 68.540.000 435.000.000 40.000.000 20.250.000 250.000.000 250.000.000 85.000.000 86.250.000 46.000.000 37.750.000 75.000.000 70.000.000 260.000.000 235.000.000 195.000.000
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100% 100% 100%
2.638.886.000 238.886.000 1.650.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
12.941.689.170 7.902.752.800 1.431.500.000 12 Bulan 4 Unit 12 Bulan 14 Jenis 26 Unit 45 Jenis
67.000.000 175.000.000 310.000.000 6.500.000 5.500.000 45.000.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Indikator kinerja 2 Terpenuhi kebutuhan barang cetakan Tersedianya penggantian lampu Tersedianya perlengkapan Kantor Tersedianya surat kabar Terpenuhinya kebutuhan makanan & minuman Kantor Terlaksananya Koodinasi dan konsultasi ke luar daerah
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
15 Jenis 20 buah 148 Unit 12 Bulan 1,200 Dos 45 Kali
42.000.000 2.500.000 147.000.000 6.000.000 125.000.000 500.000.000
Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2.456.000.000 Tersedianya kendaraan dinas Terlaksananya perbaikan gedung kantor
15 Unit 1 Paket
Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai
75 pasang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
28.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Forum SKPD Penyusnan RENJA SKPD Penyusnan Profil Badan Kesbang Dan Politik Penyusunan Renstra SKPD
Fasilitasi Peningkatan Pembauran di Kalangan Masyarakat Fasilitasi Peningkatan Wawasan kebangsaaan Dan Bela Negara Di Kalangan masyarakat
Tersusunnya LAKIP Tersusunnya laporan Keuangan Semester Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya forum SKPD Tersusunnya Renja SDPK Tahun 2016 Tersusunnya profil Badan Tersusunya Renstra
10 Buku 10 Buku 10 Buku 1 Kali 10 Buku 10 Buku 10 Buku
9.500.000 11.000.000 14.000.000 45.000.000 7.500.000 15.000.000 13.500.000
1.003.850.850 Terselenggaranya Sosialisasi Penghayatan Ideologi Pancasila di Kalangan Masyarakat Terselenggaranya Penguatan Ideologi pancasila di Kalangan Generasi Muda Terselenggaranya Peningkatan Pembauran di Kalangan Masyarakat Terselenggaranya Peningkatan Wawasan kebangsaan Dan Bela Negara Di Kalangan Masyarakat
800 Orang
157.649.650
854 Orang
275.050.400
800 Orang
253.250.400
854 Orang
317.900.400
Program pendidikan politik masyarakat
50.400.000
Penilitian dan pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Bantuan Terlaksananya Verifikasi proposal bantuan kepada parpol Keuangan Kepada Parpol yang mendapat Kursi di DPRD
Program Penanganan Konflik
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
28.000.000
115.500.000
Program Pengembangan wawasan Peningkatan penghayatan Ideologi Pancasila di Kalangan masyarakat Penguatan Ideologi Pancasila di Kalangan Generasi Muda
456.000.000 2.000.000.000
53 Proposal
50.400.000
2.159.361.550
hal.122
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Pencegahan Dini Konflik Sosial Terlaksananya penguatan fungsi FKDM Fasilitasi Rapat Koordinasi Komunitas Intelejen Daerah Terlaksananya fasilitasi rapat KOMINDA (KOMINDA) Sosialisasi Potensi Konflik Untuk Mengehnetikan kekerasan fisik Terlaksananya Sosialisasi potensi konflik dan menangani konflik sosial
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
8 Kali 12 Bulan
1.720.560.000 365.600.000
400 Orang
73.201.550
Pemantauan Dan Pendataan WNA Pemantauan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing
45.000.000 Terpantaunya Aktivitas orang asing dan Lembaga asing di Kota Palu
4 Kali
Program Fasilitasi Bidang Ketahanan Seni dan Budaya Fasilitasi Dalam Rangka Pelestarian Pengembangan kesenian Dan Kebudayaan Daerah Invetarisasi Aktivitas Adat,Seni dan Budaya Daerah Serta Penyusunan Data Base Ormas Kebudayaan, Lembaga Adat dan Organisasi Seni
217.591.600 Terlaksananya Fasilitasi pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah Data Base Aktivitas Adat, ormas kebudayaan, Lembaga Adat dan Organisasi Seni
800 orang
183.082.200
4 Triwulan
34.509.400
Meningkatnya Kapasitas dan Kelembgaan FKUB Terlaksanya Fasilitas peran FKUB
4 Triwulan 800 Orang
111.608.400 183.082.200
Data base Organisasi kemasyrakatan
4 Triwulan
33.619.400
Program Fasilitasi Forum Bidang Ketahanan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Dan Kelembagaan FKUB Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama an generasi Muda Lintas Agama Inventarisasi dan Pengelolaan Database Organisisasi Kemasyarakatan
328.310.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi
67.238.800
Pemantauan Peredaran Uang Palsu di Kota Palu Pemantauan Ketahanan Pangan di Kota Palu
Data Peredaran uang Palsu Data Kondisi Ketahanan Pangan
BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program Pelayanan Admisistrasi Perkantoran
Kelancaran Kegiatan Perkantoran
Penyediaan administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan administrasi keuangan berjalan dengan lancar ATK Tersedianya barang cetakan penggandaan Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional
Operasional berjalan dengan lancar
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
45.000.000
4 Kali 4 Kali
hal.123
33.619.400 33.619.400
5.038.936.370 745.907.370 Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kota Palu
100%
67.080.000 59.480.980 40.015.560 22.816.430 4.680.000 551.834.400
528.339.500 453.622.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin peralatan kantor
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
100%
74.717.500
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Terpenuhinya data pelaksanaan program/kegiatan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja Terpenuhinya data pelaksanaan program/kegiatan SKPD
45.624.800 100%
45.624.800
Program Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan
Terkendalianya keamanan dan kenyamanan lingkungan
2.515.545.500
Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat Pengendalian keamanan lingkungan
Terkendalianya pengendalian kebisingan gangguan masyarakat Terkendalianya keamanan dan kenyamanan lingkungan
472.238.000 2.043.307.500
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.131.694.200 kegiatan kepamongprajaan Terkendalinya kerjasama dengan aparat teknik pencegahan kejahatan Terlaksananya kerjasama aparat Polisi Pamong praja TNI/POLRI dan Kejaksaan Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat dalam pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan kesadaraan masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Terpenuhinya data perencanaan yang komprehensif
328.068.000 536.477.500
71.825.000
119.350.047.767 48.076.987.330 12.775.014.311
SEKRETARIAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
86.612.500
71.825.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyedia Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan; (Bag.Keuangan)
180.536.200
Surat Terdistribusi Sesuai tujuan Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tarpenuhinya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
hal.124
1.637.000.000 291.800.000 852.600.000 61.200.000 1.197.874.000 1.500.000.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 Penyediaan jasa Kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Penyediaan Perlatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bahan Logistik Jumlah makanan dan minuman yang teredia Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
206.975.000 283.381.800 593.901.811 13.616.000 888.000.000 89.244.000 1.352.961.800 3.806.459.900
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan rutin/brkala rumah jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi sedang / Berat Gedung Kantor
5.352.717.469 jumlah kendaraan dinas Jumlah perlengkapan rumah jabatan yang tersedia jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia jumlah mebeleur yang tersedia komponen rumah jabatan yang terpelihara komponen gedung kantor yang terpelihara komponen kendaraan dinas yang terpelihara komponen perlengkapan kantor yang terpelihara komponen peralatan gedung yang terpelihara gedung yang terehabilitasi
387.000.000 23.252.537 328.500.625 33.480.948 147.442.500 90.000.000 274.000.000 530.000.000 21.800.000 29.050.000 3.488.190.859
Program peningkatan disiplin aparatur
180.000.000
Pembinaan Koordinasi, Monitoring dan EvaluasiPegawai Peningkatan Disiplin ASN
12 bulan 2 kali
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apataur
80.000.000 100.000.000
900.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Penyusunan Tata Naskah Dinas Elektronik
1 th 1 kali
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
750.000.000 150.000.000
35.000.000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1 kali 1 kali
Program kerjasama informasi dengan mas media
15.000.000 20.000.000
4.705.236.250
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
1.294.773.750 3.410.462.500
hal.125
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Program Pengembangan Kebijakan Keprotokolan
830.900.000
Penyelenggaraan Keprotokolan Pemerintah Kota Palu
830.900.000
Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
13.221.762.500 Terwujudnya Tertib Administrasi Pertanahan dalam Rangka Menunjang Kelancaran Pembangunan Kota Palu TerlaksananyaSertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Palu yang telah dibebaskan/dibayarkan
12.221.762.500 1.000.000.000
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
45.000.000
- Penetapan dan Penegasan Tapal Batas maupun Penyelesaian Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Permasalahan Batas Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Data yang dihasilkan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi di Kota Palu pembakuan Nama Rupa Bumi di Kota Palu
30.000.000 15.000.000
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
500.000.000
Permintaan Data dan Pelaporan dari SKPD
500.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2.327.100.000
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Rapat koordinasi unsur Muspida Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya (Bagian Humas & Protokol)
213.600.000 350.600.000 63.300.000 199.600.000 1.500.000.000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Peningkatan SDM Apartur dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
100%
31.620.000
12 bulan
31.620.000
65.000.000 Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dlm Rangka Meningkatkan
hal.126
65.000.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
SDM Apartur dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
287.665.000
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangundangan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antara Peraturan Perundang-undangan Daerah Penyelesaian kasus Gugatan Terhadap Pemda
154.150.000
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
30.000.000
Pembinaan dan Peningkatan SDM Aparatur di Kecamatan dan Jumlah Kegaitan yang dilaksakan Sebagai Bentuk Pembinaan Kelurhan dan Peningkatan SDM Aparatur di Kecamatan dan Kelurhan
30.000.000
19.275.000 61.440.000 52.800.000
Program Pengembangan dan Penataan Perekonomian
600.000.000
Monitoring Harga LPG sesuai HET yang ditetapkan dan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait Monitoring Harga Pasar dan Pengumpulan Data harga Bahan Pokok dari SKPD Teknis Terkait Monitoring, Pengawasan dan Permintaan Data SKPD
150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Program Pelayanan Administrasi Pembangunan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Unit Layanan Pengadaan
2.028.450.000 jumlah dokumen yang dimonev dalam 1 tahun jumlah pembinaan pelaksanaan kebijakan pembangunan dalam 1 tahun Tersedianya Fasilitas Teknologi dan Informasi yang Meliputi Pelelangan Umum Secara Elektronik Barang dan Jasa yang disediakan harus sesuai dengan standar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah
5 dokumen 3 jenis
56.450.000 1.536.200.000
12 bulan
180.800.000
12 bulan
255.000.000
Program Pembinaan Kemasyarakatan
249.139.550
Pembinaan Majelis Ta'lim Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Palu Pelatihan Pegawai Syara
12.300.000 224.539.550 12.300.000
Program Bina Sosial
87.700.000
Pembinaan Qori dan Qoriah
63.050.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.127
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Nikah massal
24.650.000
Program Silaturahmi Ramadhan
191.850.000
Silaturahmi Ramadhan
191.850.000
Program Pembinaan Nilainilai Keagamaan
1.497.832.250
Keikutsertaan Kota Palu pada STQ/MTQ Tkt. Propinsi Sulawesi Tengah Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah ( LPPD ) Pemberangkatan TPHD Kota Palu untuk Musim Haji Festival Raodhah Sis Al Jufri Pelaksanaan MTQ Kota Palu
586.560.000 266.697.250 240.000.000 194.350.000 210.225.000
Program Pengembangan Aparatur Negara
1.210.000.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan arencana Kinerja Pemerintah Kota Palu Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Kontrak Kinerja Penyusunan Tugas Uraian Jabatan Untuk Semua ASN Sosialisai Penyyusunan Anjab dan ABK Penyusunan Data Variabel Penataan Menejemen SDM Aparatur Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja Individu pegawai Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Penetapan Etika Pegawai
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
150.000.000 80.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1 dokumen 12 bulan 1 kali
100.000.000 150.000.000 80.000.000
Reformasi Birokrasi
925.000.000
Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi Penyusunan SOP Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Penyusunan SPM Penyusunan Standa Pelayanan Publik Peiningkatan Kualitas Pelayanan Publik Data dan Pelaporan Potensi dan Produksi Perekonomian Kota Palu Permintaan Data Produksi dari SKPD Permintaan Data Produksi dari SKPD
SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kali 1 dokumen 1 kali
90.000.000 100.000.000 80.000.000 80.000.000 100.000.000 300.000.000 100.000.000 75.000.000
Meningkatnya pelayanan administrasi secara efektif dan efisien
hal.128
Kota Palu
100%
35.734.864.354 6.757.382.026
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Persentase cakupan penyediaan jasa surat menyurat yang dilaksanakan per tahun Persentase cakupan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik per tahun Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Persentase cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan yang / Operasional dilakukan per tahun Persentase cakupan administrasi keuangan yang dilaksanakan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan per tahun Persentase cakupan jasa kebersihan yang dilaksanakan per Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tahun Persentase cakupan peralatan kerja yang mendapat jasa Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor perbaikan per tahun Persentase cakupan bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis Penyediaan Alat Tulis Kantor kantor pertahun Persentase cakupan barang cetak dan penggandaan yang Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tersedia pertahun Persentase cakupan penyediaan instalasi listrik yang tersedia per Penyediaan Instalasi Listirk tahun Persentase cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor disedakan per tahun Persentase cakupan peralatan rumah tangga yang tersedia per Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tahun Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangPersentase cakupan bahan bacaan dan perUU yang disediakan undangan per tahun Persentase cakupan makanan dan minuman yang terssedia per Penyediaan Makanan dan Minuman tahun Persentase cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah daerah yang dilaksanakan per tahun
Kota Palu
100%
125.000.000
Kota Palu
100%
300.120.000
Kota Palu
100%
1.099.850.400
Kota Palu
100%
958.446.000
Kota Palu
100%
75.446.272
Kota Palu
100%
23.200.000
Kota Palu
100%
148.116.604
Kota Palu
100%
412.051.680
Kota Palu
100%
168.829.170
Kota Palu
100%
443.378.600
Kota Palu
100%
28.473.900
Kota Palu
100%
766.185.000
Kota Palu
100%
871.484.400
Kota Palu
100%
1.336.800.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang representatif
Kota Palu
100%
4.750.749.208
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Persentase cakupan kendaraan dinas/operasional yang dibeli per tahun Persentase cakupan perlengkapan gedung kantor yang dibeli per tahun Persentase cakupan peralatan gedung kantor yang dibeli per tahun Persentase cakupan meubeler yang dibeli per tahun Persentase cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara per tahun Persentase cakupan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara per tahun Persentase cakupan rehabilitasi sedang/berat gedung yang
100%
1.500.000.000
100%
730.197.208
100% 100% 100%
975.000.000 893.040.000 250.000.000
100% 100%
102.512.000 300.000.000
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubeler Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.129
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
dilaksanakan per tahun
Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya kedisiplinan aparatur
Kota Palu
100%
393.105.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kota Palu
100%
230.220.000
Kota Palu
100%
39.060.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Persentase cakupan pakaian dinas beserta atributnya yang disediakan / dibeli per tahun Persentase cakupan pakaian kerja lapangan yang disediakan / dibeli per tahun Persentase cakupan pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan / dibeli per tahun
Kota Palu
100%
123.825.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur
100%
700.900.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
Persentase cakupan bintek implementasi peraturan perundangundangan yang diikuti pertahun
100%
700.900.000
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Tercapainya perencanaan dan pelaporan capaian kinerja Kinerja dan Keuangan dan keuangan yang akuntabel
Kota Palu
100%
121.375.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisart Kinerja SKPD
Persentase cakupan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisart kinerja SKPD yang dilaksanakan per tahun
Kota Palu
100%
121.375.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat
Kota Palu
100%
23.011.353.120
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Persentase cakupan rancangan peraturan daerah yang dilaksankan per tahun Persentase cakupan rapat-rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan per tahun Persentase cakupan rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan per tahun Persentase cakupan kegiatan reses yang dilaksanakan per tahun Persentase cakupan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah yang dilaksanakan per tahun Persentase cakupan peningkatan kapasitas pimpinan anggota DPRD yang dilaksanakan per tahun
Dalam dan luar Kota Palu Dalam dan luar Kota Palu Kota Palu Kota Palu Dalam dan luar Kota Palu Dalam dan luar Kota Palu
100%
1.200.000.000
100%
3.117.006.000
100% 100% 100%
1.152.270.000 2.100.927.120 117.750.000
100%
15.323.400.000
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-rapat Paripurna Kegiatan Reses Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan Anggota DPRD
DPPKAD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
16.880.824.600 4.213.212.000
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
60.375.000 65.708.000 468.280.000 1.124.355.000
hal.130
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
35.800.000 16.000.000 54.234.000 47.650.000 775.000.000 63.800.000 122.620.000 1.379.390.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
434.075.000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
101.430.000 200.000.000 117.645.000 15.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
671.300.000
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
211.900.000 459.400.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
681.582.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
660.682.000 14.300.000 6.600.000
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
10.880.655.600
Penyusunan standar satuan harga Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Peningkatan manajemen aset/barang daerah Revaluasi/appraisal aset/barang daerah Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Daerah Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
250.579.500 1.362.984.600 1.227.978.500 1.233.632.000 248.905.000 973.061.000 510.630.000 500.000.000
hal.131
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Pengembangan Pendapatan dan Peningkatan Administrasi Penerimaan Lainnya Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah Opimalisasi Penagihan PBB Palu Utara Pengelolaan Belanja Tidak Langsung Opimalisasi Penagihan PBB Palu Timur Opimalisasi Penagihan PBB Palu Selatan Opimalisasi Penagihan PBB Palu Barat Optimalisasi Pelayanan dan Keberatan PBB dan BPHTB Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi PBB dan BPHTB Pengelolaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi PBB dan BPHTB
590.465.000 750.650.000 250.000.000 510.950.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 370.820.000 850.000.000 500.000.000
INSPEKTORAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8.392.159.353 1.611.794.233 Naskah Dinas Terbayarnya Jasa Telepon dan Internet & Listrik STNK Mobil dan Motor Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Barang Tersedianya Penjaga Kantor, Cleaning Sevice, Peralatan & Bahan Kebersihan dan Terbayarnya Retribusi Kebersihan Jenis ATK Barang Cetakan Alat listrik dan elektronik Surat kabar Makanan dan Minuman Tamu/Kegiatan Koordinasi/ konsultasi pengawasan, Rapat koordinasi jabatan fungsional aparatur pengawasan dan Rapat Regional (Inpres Nomor 5 Tahun 2004)/Studi Banding
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.317.760 74.649.600 12.390.000 203.734.944 39.721.052 89.459.251 17.316.634 720.000 9.331.200 54.618.624
100%
1.106.535.168
Mobil dan Motor Air Conditioner dan UPS Laptop, Printer, Battery Laptop, Hardisk Eksternal, Peralatan Komputer Gedung Kantor Mobil dan Motor AC dan Genset Komputer, Laptop, AC, Printer dan Mesin Ketik Meja dan Kursi
100% 75% 90% 75% 100% 100% 100% 100%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
2.110.031.808
hal.132
1.468.944.000 18.720.000 50.000.000 73.000.000 468.592.128 1.440.000 28.615.680 720.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian KORPRI Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
20.000.000 Mesin Absensi Pakaian Dinas Pakaian Olah Raga Pakaian Korpri Pakaian/ Batik Bomba
100% 100% 100% 100% 100%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Inventarisasi temuan pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Laporan Laporan Laporan Laporan
100% 100% 100% 100%
7.200.000 1.440.000 1.440.000 7.200.000
3.719.390.345 Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan DAK, Evaluasi LAKIP, Reviu Laporan Keuangan, Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Sekolah dan Pemeriksaan/Evaluasi Pengelolaan Keuangan Akhir Tahun & Evaluasi DPA Pemeriksaan Khusus Pembinaan SKPD/Sekolah & Forum SKPD Inventarisasi temuan Evaluasi Tindaklanjut Temuan hasil Pemeriksaan, pemb. Siswasda berbasis IT Rapat Koordinasi Pengawasan SKPD dan Rapat Pemutakhiran Data/studi banding Rapat Evaluasi
100%
2.193.943.219
100% 100% 100% 100%
253.743.206 199.195.200 7.200.000 642.679.856
100% 100%
401.028.864 21.600.000
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
814.605.367
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur Pendidikan Kantor Sendiri (PKS) dan Bimbingan Teknis pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Diklat Tekhnis/subtantif & Diklat Penjenjangan 5 JFA
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
0 0 0 0 20.000.000
17.280.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
100% 100%
103.344.647 711.260.720
99.057.600
hal.133
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Pemeriksaan Khusus Laporan Pelaksanaan Aksi Daerah PPK, Rapat koordinasi internal Pelaksanaan RAD - PPK Tim dan Rakor di Pusat
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
99.057.600
Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu
Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia Jumlah Mebeleur yang Tersedia Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Palu Palu Palu
3.000.000 15.000.000 0 700.000.000 3.000.000 10.000.000 7.000.000 0 200.000.000 5.000.000 20.000.000 400.000.000 0 0 50.000.000
Palu
200.000.000
Terwujudnya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terwujudnya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Palu Palu
250.000.000
105.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
100% 100%
Terwujudnya Jasa Surat Menyurat Terwujudnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terwujudnya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya Jasa Administrasi Keuangan Terwujudnya Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya Alat Tulis Kantor Terwujudnya Barang Cetakan dan Penggandaan Terwujudnya Penerangan Bangunan Kantor Terwujudnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terwujudnya Bahan Bacaan Terwujudnya Makanan dan Minuman Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
2.350.000.000 1.363.000.000
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara Terpadu dan Terkoordinasi dengan BidangBidang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Target 4
Tersosialisasinya Peraturan Perundang-Undangan Terwujudnya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
hal.134
35.000.000 70.000.000
50.000.000 Palu Palu
0 50.000.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Semester Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Indikator kinerja 2 Terwujudnya Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terwujudnya Laporan Keuangan SKPD Terwujudnya Laporan Keuangan SKPD
Lokasi 3 Palu Palu Palu
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan Terlaksananya Proses Perizinan Sesuai dengan Peraturan dan Non Perizinan yang Berlaku Penyediaan Manajemen Administrasi Pelayanan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Administrasi Perizinan Pengembangan Sistem Administrasi Penerbitan Perizinan Optimalisasi Adminstrasi Penerimaan Perizinan dan Non Perizinan
Terwujudnya manajemen adminstrasi kantor Terwujudnya koordinasi pelayanan administrasi perizinan Terwujudnya sistem administrasi penerbitan perizinan Optimalisasi adminstrasi penerimaan perizinan dan non perizinan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Sosialisasi dan Publikasi Terhadap Layanan Publik Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Pelayanan Perizinan
Terwujudnya sistem informasi terhadap layanan publik Terwujudnya sosialisasi dan publikasi terhadap layanan publik Terwujudnya pemantauan dan evaluasi pelayananpPerizinan
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Penyediaan Jasa Komputer, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opersional
Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Rapat- rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Pelayanan Administrasi Keuangan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5 30.000.000 30.000.000 0 0
442.000.000 Palu Palu Palu Palu
55.000.000 300.000.000 75.000.000 12.000.000
110.000.000 Palu Palu Palu
50.000.000 50.000.000 10.000.000
833.359.000 368.167.000 Retribusi Kebersihan - Alat Tulis Kantor - Honorium PHL - Fotocopy/Penggadaan Biaya Bulanan
1.200.000 26.576.000 115.200.000 12.541.000 21.360.000
Belanja Bahan Bakar Minyak Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Biaya STNK Roda 4 Biaya STNK Roda 2
64.380.000 4.000.000 2.400.000 3.000.000 750.000 1.440.000 97.320.000 3.000.000 7.800.000 7.200.000
Terlaksananya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah Hororarium Bendahara - Bendahara Pengelola Gaji SKPD - Bendahara Barang - Bendahara Pengeluaran
hal.135
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
14.755.500 - Perbaikan Printer - Perbaikan Komputer - Perbaikan AC - Pengadaan Printer - Pendaan AC - Pengadaan Monitor - Pengadaan Pengecatan Kantor
400.000 600.000 150.000 2.600.000 4.032.000 2.657.500 4.316.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
16.100.000 Pengadaan Seragam Tim Paduan Suara
16.100.000
Program Peningkatan Kesejahteraan KORPI Fasilitas Persemayaman dan Pemakan Anggota KORPRI
66.304.000 Belanja Persemayaman dan Pemakaman - Krans Bunga - Perlengkapan Jenazah Belanja Dtransportasi dan akomodasi - Tim Pengusung Jenazah (SatPol PP) Belanja Dokumentasi Dan Dekorasi - Dokumentasi Upacara Persemayaman Belanja Bahan Bakar Minyak - Bahan Bakar Minyak Opersional Persemayaman
15.600.000 18.200.000 26.000.000 1.200.000 5.304.000
Program Pembinaan Organisasi
368.032.500
Pelaksanaan HUT KORPRI Pemberdayaan Kelompok Paduan Suara KORPRI
- Pelaksanaan HUT KORPRI Honorarium Pelatih/Dirijent Paduan Suara Belanja Transport Dan Akomodasi - Bantuan Transportasi Latihan Anggota Paduan Suara KORPRI Belanja Makanan dan Minuman Latihan Snack Latihan Tim Paduan Suara Pelatihan Etika Anggota KORPRI sebagai Aparatur Pemerintah, Terlaksananya Pelatihan Etika Abdi Negara dan Abdi Masyarakat Pelatihan Kewirausahaan Persiapan Masa Pensiun Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Pendidikan Khusus Advokasi ( PKPA ) KORPRI Terlaksananya Pendidikan
31.876.000 4.800.000 81.000.000 -
13.500.000 104.967.750 120.848.750 11.040.000
KECAMATAN PALU UTARA Program pelayanan Administrasi Perkantoran - penyediaan jasa surat menyurat - penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
350.520.000 142.092.000 terlaksananya kegiatan surat menyurat terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber day air dan
hal.136
Kec Palut Kec Palut
100% 100%
2.520.000 9.360.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 - penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - penyediaan jasa administrasi keuangan - penyediaan jasa kebersihan kantor - penyediaan jasa alat tulis kantor - penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan - penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan - penyediaan makanan dan minuman - rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
listrik terbitnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional terwujudnya administrasi keuangan terbitnya pengelolaan kebersihan kantor tersedianya fasilitas pengelolaan adminstrasi perkantoran terbitnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terbitnya pengelolaan makan & minuman serta kelancaran rapat terselengaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kec Palut Kec Palut Kec Palut Kec Palut Kec Palut Kec Palut Kec Palut Kec Palut
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
40.596.000 57.960.000 1.756.800 10.843.200 2.088.000 1.368.000 4.800.000 10.800.000
terlaksananya proses penyediaan baran peralatan kerja tercapainya pemeligharaan peralatan kantor
Kec Palut Kec Palut
100% 100%
Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur - pengadaan perlengakapan gedung kantor - pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
50.802.600
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
38.400.000 terselenggaranya pakaian dinas beserta kelengkapannya
Kec Palut
100%
tesediannya dokumen usulan hasil musrenbang terlaksananya lomba terciiptanya ukhuwah islamiayah dalam masyrakat terlaksanya pengawasan penertiban hewan ternak terselesaikannya sengketa keperdataan dikecamatan terlaksananya pembinaan PKK terlaksananya keikutsertaan dalam Festival Teluk Palu
Kec Palut Kec Palut Kec Palut Kec Palut Kec Palut Kec Palut Kec Palut
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
terlaksananya halal bi halal
Kec Palut
100%
Program pemantapan dan penguatan kelembagaan - pelaksanaan musrenbang kecamatan - pelaksanaan lomba keluarahan tingkat kecamatan - pelaksanaan STQ tingkat kecamtan - fasilitasi penyelesaian sengketa keperdataan - pembinaan PKK - Festival teluk palu - pembinaan LPTQ
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
13.455.000 10.560.000 39.434.400 5.760.000 18.120.000 14.688.000 10.548.000
6.660.000
KECAMATAN ULUJADI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat meyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
38.400.000
112.565.400
Program Bina Keagamaan - Silaturahmi Ramadhan (Halal Bi Halal)
48.282.600 2.520.000
6.660.000
928.078.250 436.121.750 Tercapainya Prosentase pembayaran Listrik, air dan telpon Tercapainya penataan administrasi keuangan Tersedainya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
hal.137
Ulujadi Ulujadi Ulujadi Ulujadi Ulujadi
100% 100% 25 item 100%
158.400.000 21.580.000 27.765.000 32.026.750 9.500.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi keluar daerah
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Tercapainya kesejahteraan pegawai dan terlaksananya rapat dan kegiatan kecamatan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah danvkonsultasi keluar daerah
Ulujadi
100%
50.850.000
Ulujadi
100%
136.000.000
Tercapainya Pemeliharaan Peralatan gedung kantor Tersedainya Peralatan gedung kantor tersedianya meja dan kursi Pegawai Tercapainya Pemeliharaan kendaraan dinas operasional
Ulujadi Ulujadi Ulujadi Ulujadi
100% 100% 100%
Tersedianya Pakaiannvdinas untuk Pegawai
Ulujadi
100%
Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Pengadaan Meubeler Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
340.200.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
20.400.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terselesaikannya penyusunan Laporan akuntailitas dan evaluasi tahun 20015
Ulujadi
100%
Terlaksananya musrenbang Kelurahan Terlaksananya Lomba kelurhan dengan baik Terlaksananya STQ tingkat kecamatan Tersedianya data profil kecamatan Terlaksananya Pemeliharaan kebersihan kantor kecamatan Terlaksanannya posko bencana dan trantib kecamatan Terselesainya sengketa kkeperdataan Terlaksananya kegiatan festival teluk Palu Terlaksananya Pembinaan PKK
Ulujadi Ulujadi Ulujadi Ulujadi Ulujadi Ulujadi Ulujadi Ulujadi Ulujadi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Terlaksnanya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Ulujadi
100%
33.358.500 7.500.000 12.050.000 6.500.000 4.500.000 15.600.000 11.540.000 9.550.000 16.800.000
10.000.000
KECAMATAN PALU SELATAN KECAMATAN PALU BARAT KECAMATAN PALU TIMUR KECAMATAN TATANGA KECAMATAN MANTIKULORE KECAMATAN TAWAELI
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
3.958.000
117.398.500
Program Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah
20.400.000
3.958.000
Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Pelaksanaan Musrenbang kecamatan Pelaksanaan lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan Pemutahiran data profil Kecamatan Pelaksanaan kebersihan, keindahan, ketertiban Pelaksanaan Posko bencana dan trantib kecamatan Fasilitsi Penyelesaian sengketa keperdataan Fasilitasi Program Pemerintah Daerah Kota Palu Pembinaan PKK
5.200.000 40.000.000 20.000.000 275.000.000
hal.138
10.000.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu
100% 100% 1 th 1 th 1 th 1 th 1 th 1 th 1 th 1 th 1 th 1 th 100%
Pengadaan meubiler Pembangunan Gedung Kantor
Palu Palu
6 jenis 3 jenis
Penyediaan Jasa Surat meyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi keluar daerah
Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur
162.000.000 72.900.000 225.157.000 37.950.000 4.094.500 41.166.000 28.502.875 5.399.600 8.233.000 152.405.624 8.960.000 26.300.000 443.600.000
385.628.500
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Palu
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Pakaian Dinas Keki, Pakaian batik, Pakaian Olahraga)
Palu
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Palu
Bimbingan teknis (untuk TRC, Kesiapsiagaan dan Sekretariat bimtek dalam kota) Pembuatan SOP Kebencanaan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Forum SKPD
Palu Palu Palu Palu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Palu
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
Palu
Program Kesiapsiagaan Bencana
Palu
Sosialisasi Penyuluhan dan Pelatihan Pencegah/kesiapsiagaan
Palu
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5 5.803.254.880 1.216.668.599
hal.139
65.628.500 320.000.000
74.475.500 61 stel
74.475.500
366.773.000 1 Paket
190.000.000 35.000.000 126.773.000 15.000.000
29.160.000 3 laporan
29.160.000
1.673.099.875 400 org
438.106.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
bencana untuk masyarakatn dan Penyandang cacat Peringantan dini bencana Sosialisasi Kesiapsiagaan bencana Workshop DALA Pemetaan dan Pengkajian Wilayah rawan bencana
Palu Palu Palu Palu
5 jenis 800 org 12 skpd 8 paket
310.120.000 250.064.000 114.809.875 560.000.000
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Program Penyiapan Logistik Bencana
Palu
Penanganan Kebutuhan dasar kedaruratan bencana Penanganan kebutuhan barang kedaruratan bencana
Palu Palu
508.567.705 1 th 1 th
296.140.830 212.426.875
Program Mobilisasi Korban Bencana
Palu
Pemberdayaan dan Pelatihan Simulasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana yang Berbasis Masyrakat Penanganan Tanggap Darurat yang Cepat dan Tepat Gelasi Bersama Bencana
Palu
1 kali
15.156.625
Palu Palu Palu
1 kali 1 kali 1 kali
59.003.250 1.023.578.826 291.558.000
Program Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Palu
Penanganan dan Pelayanan Korban Bencana Identifikasi dan Verifikasi kerusakan dan kerugian akibat bencana
Palu Palu
URUSAN KEPEGAWAIAN
159.585.000 1 th 1 th
66.600.000 92.985.000
7.939.500.000 7.939.500.000 2.827.500.000
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi keluar daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
1.389.296.701
Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu
hal.140
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
200.000.000 28.000.000 300.000.000 12.000.000 90.000.000 40.000.000 4.000.000 200.000.000 3.500.000 50.000.000 1.900.000.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Lokasi 3
Target 4
Palu Palu Palu Palu Palu
100% 100% 100% 100% 100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Palu Palu
100% 100%
30.000.000
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas Pensiun
Palu
100%
200.000.000
Pengusulan Pensiunan PNS Pemutahiran Database Mutasi PNS se-Kota Palu
Palu Palu
100% 100%
100.000.000 100.000.000
Palu Palu Palu Palu
100% 100% 100% 100%
Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur
510.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor
Prorgam Peningkatan Disiplin Aparatur
30.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.720.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Implmentasi Peraturan Perudang-undangan Rapat Koordinasi Teknis Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.500.000.000 220.000.000 1.000.000.000
70.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
Palu
100%
Palu
100%
Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan
70.000.000
165.000.000
Penyusunan data Profil
Program Pengembangan Aparatur Negara
165.000.000
1.417.000.000
Penyusunan Rencana Pembinaan Karier dan Sumpah PNS Seleksi Penerimaan CPNS Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Pengembangan diklat Pengusulan Kenaikan Pangkat Pembuatan SK Berkala dan Impasing
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
200.000.000 30.000.000 260.000.000 20.000.000 0
hal.141
11.000.000 185.000.000 150.000.000 170.000.000 200.000.000 120.000.000 40.000.000 72.000.000 10.000.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Penyusunan Satya Lancana PNS Pelantikan Jabatan Penyusunan Formasi Pegawai Pembuatan SK Jabatan Fungsional Bimbingan Koneling ASN Penyusunan Istrumen analisa Jabatan ASN Kegiatan Penyesuaian Ijazah
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Palu Palu Palu Palu Palu Palu Palu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16.000.000 50.000.000 35.000.000 38.000.000 200.000.000 70.000.000 50.000.000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Program Pengutan Masyrakat dalam membangun desa Program Pengutan Masyrakat dalam membangun desa Program Pengutan Masyrakat dalam membangun desa Program Peningkatan Kapsitas Aparatur Pemerintah Desa Program Penguatan kapasitas dan Profesionalisme lembaga Kemasyarakatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
3.460.552.540 3.460.552.540 150.000.000 875.000.000 125.000.000 100.000.000
URUSAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.809.213.250
- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan Jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - meningkatnya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan kantor - penyediaan makanan dan minuman
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
853.052.540 401.500.000 0 956.000.000
2.809.213.250 1.001.090.000
Persentase peningkatan sarana dukung komunikasi, sumberdaya air dan listrik dalam memenuhi kebutuhan layanan administrasi perkantoran Persentase penyediaan jasa dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Persentase penyediaan jasa administrasi keuangan Perentase penyediaan jasa kebersihan kantor persentase penyediaan alat tulis kantor persentase penyediaan komponen instalasi listrik penerangan kantor persentase penyediaan makanan dan minuman persentase peningkatan kualitas sumber daya aparatur
hal.142
56.040.000 78.162.000 356.200.000 4.442.000 25.210.000 1.471.000 44.565.000 193.960.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Bimbingan Teknis
Indikator kinerja 2 persentase bimbingan teknis Persentase peningkatan kualitas sumberdaya aparatur Persentase bimbingan teknis
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Kendaraan dinas operasional - Pengadaan Mebeleur - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuamgan
persentase monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
11.030.000
13.520.000 8.293.350 175.250.000 61.150.275
11.040.000
241.422.675 persentase sarana dan pengolahan dan penyimpanan arsip persentase pendataaan dan penataan dokumen/ arsip daerah persentase penilaian tertib arsip persentase rapat koordinasi daerah persentase penduplikatan dokumntase/arsip daerah dalam bentuk informatika
Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
5.670.000 7.760.000
11.040.000
Penyelamatan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip - pengadaan sarana dan pengolahan dan penyimpanan arsip - pemdataan dan penataan dokumentasi/arsip daerah - penilaian tertib arsip - rapat koordinasi daerah - penduplikatan dokumntase/arsip daerah dalam bentuk informatika
36.000.000 25.173.000 70.421.500 8.300.000
258.213.625 persentase peningkatan pengumpulan data persentase pelaksanaaan akuisisi persentase pengadaan sarana penyimpanan arsip persentase bimbingan teknis kearsipan di lingkungan instansi pemerintah Kota Palu
Pemeliharaaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan - 'Monitoring evaluasi dan oelaporan kondisi situasi data
23.540.000 193.960.000 23.540.000
11.030.000
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan - Pengumpulan Data - Pelaksanaan akuisisi arsip - Pengadaan sarana penyimpanan arsip - Bimbingan teknis kearsipan dilingkungan instansi pemerintah kota palu
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
13.430.000 persentase peningkatan disiplin kepegawaian persentase peningkatan pra musrenbang SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD
Target 4
139.894.500 persentase peningkatan sarana dan prasarana kantor persentase peningkatan pengadaan mebeleur persentase peningkatan pengadaan peralatan gedung kantor persentase peningkatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Kepegawaian - Penyediaan pakaian seragam batik bomba - Pra Musrenbang SKPD
Lokasi 3
148.861.300 11.156.000 29.955.850 48.530.275 2.919.250
263.030.650 hal.143
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
- Sosialisasi penyuluhan kearsipan dilingkungan pemerintah kecamatan/kelurahan - bimbingan teknis statis, dinamis dan vital - pameran kearsipan - monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data - dokumentasi dan publikasi - penyediaan sarana layanan informasi arsip (home theater)
Lokasi 3
persentase perbaikan sistem administrasi kearsipan persentase bimbingan teknis arsip statis, dinamis dan vital persentase pelaksanaan pameran kearsipan persentase monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data persentase dokumentasi dan publikasi persentase penyediaan sarana layanan informasi arsip
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5 54.934.350 56.228.000 19.923.300 8.950.000 22.395.000 100.600.000
Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
870.061.800
- publikasi sosialisasi minat dan budaya baca - lomba bercerita - ramadhan fair book - monitoring dan evaluasi perpustakaan kelurahan - pengadaan komputer untuk perpustakaan sistem digital - pengadaan alat dukung kelancaran pengadaan alat dukung kelancaran pengelolaan perpustakaan - penilaian perpustakaan kelurahan dan sekolah - seminar kebudayaan kaili - pemilihan duta baca kota palu - bimbingan teknik tentang perpustakaan - penyusunan naskah akademik/raperda - fasilitasi penyusunan naskah akademik/ ranperda - publikasi dan sosialisasi perda - pengadaan bahan pustaka - pengelolaan bahan pustaka - pameran nasional perpustakaan
persentase publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca persentase lomba menulis surat kepada walikota persentase ramadhan fair book persentase monitoring dan evaluasi perpustakaan kelurahan persentase publikasi mimat dan baca berbasis teknologi informasi persentase pengadaan alat dukung kelancaran pengelolaaan perpustakaan persentase penilaian perpustakaan kelurahan dan sekolah persentase pelaksanaaan seminar kenudayaan kaili persentase minat baca masyarakat Kota Palu persentase keahlian tenaga perpustakaan persentase penyusunan naskah akademik/ranpeda persentase fasilitasi penyusunan naskah akademik/ ranperda persentase publikasi dan sosialisasi perda persentase pengadaan bahan pustaka persentase pengelolaan bahan pustaka persentase pameran nasional perpustakaan
68.156.000 47.572.500 24.560.000 10.004.000 23.100.000 127.000.000 7.178.000 74.567.000 57.100.000 11.900.000 20.643.000 21.201.000 50.578.000 250.000.000 10.105.300 66.397.000
URUSAN KETAHANAN PANGAN
3.664.000.000
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa komunikasi Sumberdaya air dan Listrik Penyediaan administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi keluar daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
3.664.000.000 1.622.034.623 Tercapainya prosentase pembayaran listrik dan telpon Terpenuhinya administasi keuangan Terpenuhinya alat tulis kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai Terlaksananya rapat koorddinasi dan konsultasi keluar daerah ditingkat pusat
hal.144
Palu Palu Palu Palu Palu Palu
49.500.000 377.625.000 46.074.623 248.445.000 900.390.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Indikator kinerja 2 Tercapainya kebutuhan pemeliharaan kendaraan Dinas/Oprasional
Lokasi 3 Palu
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Palu
Penyuluhan dan bimbingan Pemanfaatan lahan tidur
Tercapainya penyusunan program kegiatan laporan dan penyusunan Lakip Tercapaian penyusunan laporan keuangan
Palu
Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Penyuluhan sumber pangan alternatif Diversifikasi konumsi dan Keamanan Pangan
Palu
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
76.956.000 66.657.000
102.277.650 79.078.500
418.930.000 Tercapainya lomba cipta menu pangan alternatif, pameran pada hari pangan sedunia tingkat nasional dan Provinsi serta terlaksananya pertemuan dewan ketahanan pangan Terpenuhinya fasilitasi rantai pasokan pangan Terpenuhinya benih/bibit untuk pemanfaatan pekarangan Tercapainya peningkatan mutu dan keamanan pangan serta tercapainya keikutsertaan dalam pameran hari pangan sedunia Tercapaiya lomba cipta menu pangan alternatif dan operasional dewan ketahanan pangan Terpenuhinya pasilitasi untuk diversifikasi komsumsi pangan
Palu
97.125.000 46.625.000
Palu Palu Palu Palu
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Penelitian Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi PertanianPerkebunan Tepat Guna Pemeliharan rutin/ Berkala sarana dan Prasarana teknologi Pertanian/perkebunan
36.000.000
181.356.150 Tercapainya sosialisasi dan pelatihan pendampungan petani dan pelaku agribisnis Tercapainya pelatihan dan meningkatnya SDM petani dan penyuluh dalam pemanfaatan lahan tidur
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan
124.920.000
143.613.000
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan Pendampingan Petani Pelaku agribisnis
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5 124.920.000
36.000.000 Terpenuhinya kebutuhan pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan keuangan ahir tahun
Target 4
69.705.000 205.475.000
659.326.945 Tercapainya pengadaaan sarana dan prasaranan kantor BP3k KEC. Dan kota Palu Tercapainya pengadaaan sarana dan prasaranan kantor BP3k KEC. Dan BP2P kota Palu Tercapainya pemeliharaan gedung kantor BP2KP dan BP3K di 4 Kecamatan
hal.145
Palu Palu Palu
659.326.945
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan/Lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluhan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian Peningkatan Mutu Penyuluhan
477.819.282 Mengoptimalkan profesionalisme penyuluh dalam rangka penyelenggaraan penyuluh pertanian Terpenuhinya fasilitasi metode penyuluhan dalam meningkatkan kesejahteraan penyuluh Meningkatnya mutu penyuluhan dan terlaksananya pelatihan aplikasi teknologi pertanian
Palu
165.840.000
Palu
83.026.500
Palu
228.952.782
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Kegiatan perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Kegiatan pengawasan dan pembinaan jaringan komunikasi dan informasi Kegiatan pengawasan dan pembinaan pos dan telemunikasi
540.000.000 540.000.000 540.000.000
Tersedianya perangkat informasi Pemda Kota Palu SDM yang berkemampuan di bidang informatika Kordinasi pembahasan kewenangan sektor komunikasi dan informatika di Departemen Tim Pengumpulan data dan informasi untuk bidang komunikasi dan informatika
4 MB
375.000.000
12 Bulan
30.000.000
12 Bulan
135.000.000
URUSAN PILIHAN URUSAN PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN DINAS PERTANIAN KEHUTANAN DAN KELAUTAN KOTA PALU Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Tersedianya hasilhasil pertanian unggulan yang memiliki Pertanian nilai daya saing dan kompetitif - Pengembangan Manajemen Pengolahan dan Pemasaran Hasil - Penyediaan sarana pengolahan hasil hasil holtikultura unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura daerah - Fasilitasi pasar tani - Pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil - Bimtek teknis peningkatan mutu hasil olahan
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
6 Unit 12 Kali 40 Kelpk 1 Kali
- Penyediaan sarana pengolahan hasil perkebunan - Pengembangan Manajemen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Alat Pres Santan Manual Alat Perkebunan Penyaring Minyak Kelapa Gedung Pengolahan Minyak Alat Kemasan Botol
Kec. Taweli
1 Unit 1 Unit 1 Unit
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
hal.146
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Kec. Taweli
1 Unit 1 Paket 1 Unit 4 Kelpk
- Pengembangan Manajemen Pengelohan dan Pemasaran Hasil - Pelatihan Manajemen pengemasan dan pemasaran Produk Peternakan Olahan - Fasilitasi dan promosi hasil olahan peternakan - Pelatihan Manajemen pengemasan dan pemasaran produk olahan - Pelatihan Manajemen pengolahan biogas - Lomba cipta Produk olahan hasil peternakan - Fasilitasi pengolahan dagung berupa peralatan bakso dan abon - Fasilitasi kios daging - Fasilitas alat transportasi daging - Peralatan rantai dinding produk unggas
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
- Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Kehutanan dan Kelautan - Fasilitasi Kerjasama Regional dan Internasional
Kota Palu
2 Kali
Kota Palu
1 Kali
Kel. Petobo Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kec. Ulujadi
4 km 2 Paket 2 Paket 2 Paket 500 ha 2 buah
Kec. Palu Utara/ Taweli 8 Kecamatan Kec. Palu Utara/ Taweli
2 km 8 unit 25 ha
Pengadaan Plastik Kemasan
Alat Pemarut Kelapa
- Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Program Peningkatan Produksi Pertanian
- Pameran dan promosi lokal - Terlaksananya pameran tanaman hias tingkat nasional dan internasional
Penyediaan Prasarana dan sarana Pembangunan sektor Pertanian mendukung peningkatan produksi Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil Pertanian Berbasis Komuditi unggulan
- Pengembangan prasarana sarana Tanaman Pangan
- Tersedianya sarana prasarana tanaman pangan jalan usaha tani - irigasi air tanah - Irigasi air permukaan - JITUT - Perluasan areal jagung - Alat perontok padi dan jagung
- Pengembangan Prasarana sarana Tanaman Holtikultura
- Tersedianya sarana prasarana jalan Produksi - Tersedianya rumah naungan tanaman holtikultura - Perluasan areal/optimalisasi lahan mangga
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.147
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
- Pengadaan sarana dan prasarana pengembangan kakao - Pengembangan Kakao
- Tersedianya sarana dan prasarana mendukung kegiatan sun station dan kebun percontohan/ penelitian - Penyediaan benih/bibit kakao unggulan daerah - Pemelihaaraan kebun percontohan/ penelitian
Kec. Taweli Kec. Taweli
1 Paket
- Pengembangan Prasarana Sarana Tanaman Perkebunan
- Tersedianya Sarana prasarana Pengembangan sumber air
2 Unit
- Pengembangan jalan pertanian
Kec. Taweli Kec. Taweli dan Mantikulore Kec. Taweli
- Penyediaan bibit tanaman hortikultura unggulan daerah (bibit mangga, nangka, tanaman hias, buah naga dll) - Pemeliharaan kebun koleksi - Penyediaan sarana/prasarana produksi bagi balai benih - Penyediaan alat mesin pengolahan tanah
Balai Benih TPH Kel. Petobo Kel. Petobo Kel. Petobo Kel. Petobo
- Pengadaan sarana dan prasarana peternakan
- Fasilitasi sarana prasarana pembibitan dan HMT - Fasilitasi sarana prasarana RPH Rumanansia -Fasilitasi sarana prasarana pusat kesehatan hewan - Fasilitasi sarana prasarana RPU - Pengembangan unit pengolahan pakan (UPP) Rumanansia - Pengembangan optimasi lahan peternakan - Konservasi air/ embung
Kel. Layana Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Unit
- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanpang
- Fasilitasi Pengawasan peredaran pupuk peptisida - Penyediaan sarana produksi tanpang - Pendampingan/ pembinaan kelompok tanaman pangan - SLPTT/ SLPHT - Fasilitasi pengembangan jagung
8 Kecamatan
4 kali 6 paket 20 klp 2 kali 1 paket
- Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman holtikultura
- Penyediaan bibit/ benih nangka, mangga, sayuran, tanaman hias - Pendampingan/ pembinaan kelompok - Gemar makan sayur dan buah
Kota Palu Kota Palu Kota Palu
1 paket 8 klp 1 kali
- Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu perkebunan
- penyediaan bibit kelapa unggulan yaitu pengadaan benih kelapa dalam - pendampingan/ pembinaan kelompok
- Tersedianya Pengembangan Optimasi lahan
- Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.148
100 ha 2 km 5000 Pohon 1 Paket 3 Unit 1 Paket
pohon Kec. Taweli 1500 1 klp dan Tatanga 500 pohon
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Kota Palu Kel. di pinggir kota Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
1 kali 1 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Kec. Tatanga Kec. Tatanga Kota Palu
8000 ekor 1 paket 1 th
- Peningkatan Produksi Peternakan
- Lomba kontes ternak tingkat kota palu - Pengadaan ternak sapi, kambing, ayam - Alat identitas ternak - Pengembangan budidaya itik - Pengembangan budidaya kambing - Pengembangan budidaya ayam lokal - Pembibitan domba
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Peningkatan sistem pengendalian dan penanganan penyakit hewan menular Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner
- Pemeliharaan Kesmafet
- Terlaksananya penanganan pemotongan hewan/unggas yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) - Penyediaan sarana perlengkapan RPH - Pemeliharaan Kesmafet
- Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular (PHM) strategis dan penyakit zoonosis
- Terlaksananya pengendalian penyakit hewan menular (vaksinasi dan pengobatan massal) - Pengadaan obat-obatan - Pengadaan alat tangkap ternak
Kota Palu Kota Palu Kota Palu
4 kali 1 paket 1 paket
- Fasilitasi penertiban ternak pada kandang penampungan
Kota Palu
1 th
Kec. Ulujadi Kec. Ulujadi Kec. Mantikulore Kec. Ulujadi Kec. Ulujadi Kec.
30 Ha 60 Ha 40 Ha 16,45 Ha 27 Ha 31 Ha
- Penertiban dan Pengamanan Ternak
Pembinaan peternak yang belum memiliki kandang/ publikasi perda identifikasi ternak URUSAN KEHUTANAN DINAS PERTANIAN KEHUTANAN DAN KELAUTAN Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terwujudnya pelestarian sumberdaya hutan yang lestari - Rehabilitasi dan konservasi lahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
- Pemeliharaan reboisasi T+2, seluas 30 Ha - Pemeliharaan reboisasi T+2, seluas 60 Ha - Pemeliharaan reboisasi T+2, seluas 40 Ha - Pemeliharaan reboisasi hutan lindung T+1, seluas 16,45 Ha - Pemeliharaan tanaman hutan rakyat T+1, seluas 26,93 Ha - Pemeliharaan tanaman hutan rakyat T+1, seluas 31,1 Ha
hal.149
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2 - Penyediaan bibit penghijauan lingkungan - Pembuatan tanaman hutan lindung, seluas 50 Ha - Pembuatan tanaman hutan lindung, seluas 25 Ha - Pembuatan tanaman hutan rakyat, seluas 20 Ha - Pemeliharaan rotan T+1, seluas 10 Ha - Pemeliharaan tanaman rotan, seluas 15 Ha - Pembuatan DAM penahan - Pembuatan Gully Plug
- Pendukung Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan - Sarana Prasarana Pengamanan Hutan dan Penyuluhan Kehutanan - Pengamanan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
- Penyusunan RANTEK DAM penahan - Penyusunan RANTEK Gully Plug - Penyusunan RANTEK Rotan - Penyusunan RANTEK RHL 2017
Mantikulore Kota Palu Kec. Mantikulore Kec. Ulujadi Kec. Mantikulore Kec. Mantikulore Kec. Mantikulore 4 Kecamatan 4 Kecamatan
Target 4 1 Paket 50 Ha 25 Ha 20 Ha 10 Ha 15 Ha 4 Unit 4 Unit
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Kota Palu
1 Paket
8 Kecamatan
1 th
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
4 kali 2 kali 1 th 8 buku
Peningkatan daya dukung sumberdaya hutan - Penyediaan Pakaian Dinas harian dan pakaian kerja lapangan POLHUT serta Atribut - Melaksanakan kegiatan patroli rutin pengamanan kawasan dan hasil hutan - Melaksanakan koordinasi/ pertemuan pengamanan dan perlindungan hutan - Penyidikan tindak pidana hutan - Penyediaan bahan bakar kendaraan operasional POLHUT - Melakukan pengadaan cetak buku PAS kepemilikan senjata api
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
Terselenggaranya penatausahaan Hasil Hutan sesuai Peraturan Perundang undangan
- Pembinaan dan Pengawasan Penatausahaan Hasil Hutan
- Melakukan pertemuan/ koordinasi PUHH - Melaksanakan stock opname pada IPHH - Melakukan Uji petik FAKO/ SKSKB - Melaksanakan BIMTEK PUHH - Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penatausahaan hasil hutan
- Dukungan Kegiatan Kehutanan Sumber Dana bagi Hasil PSDH - Tercapainya Pelayanan Bidang Kehutanan secara optimal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Lokasi 3
hal.150
30 IPHH 31 IPHH Sulteng Kota Palu Kota Palu Kota Palu
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
- Melaksanakan sosialisasi pengamanan dan perlindungan hutan - mengikuti rekonsiliasi penerimaan PSDH-DR - Mengikuti pameran Indo Green - Penyusunan rancangan teknis pembuatan reboisasi
Target 4 1 kali 4 kali 1 kali 1 dokumen
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERTANIAN KEHUTANAN DAN KELAUTAN Peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan wilayah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir pesisir laut - Pendayagunaan Pesisir dan Laut
- Pengembangan usaha masyarakat pesisir pantai KOTA Palu Kel. Dipesisir - Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan pesisir pantai pantai - Rehabilitasi/konservasi trumbu karang Kec. Palu utara Kel. Dipesisir - Pengembangan wilayah pesisir pantai pantai - Pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan petambak garam Kel. Talise
1 Paket 4 Paket 1 Paket 1 Paket 1 kali
- Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat
- Penyediaan sarana pengawasan sumberdaya perairan bagi POKMASWAS - Pelatihan peningkatan kesadaran perlindungan ekosistem pesisir laut
Kel. Dipesisir pantai Kota Palu
1 paket
Kec. Tatanga Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
1 paket 1 paket 20 klp 1 kali 1 kali 1 kali
Kel. Di pesisir pantai Kota Palu
2 paket 1 kali
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Penyediaan prasarana sarana pembangunan sektor perikanan mendukung peningkatan produksi budidaya perikanan
- Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan - Penyediaan sarana prasarana BBI ikan - Penyediaan benih ikan unggulan lele, patin, ikan mas - Pembinaan kelompok POKDAKAN - Pelatihan budidaya ikan hemat air - Pelatihan pakan alternatif budidaya ikan - Pelatihan budidaya ikan lele metode bioflock
Program Pengembangan Perikanan Tangkap - Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
1 kali
Penyediaan prasarana sarana pembangunan sektor perikanan mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap - Penyediaan sarana perikanan tangkap - Pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan KUB
hal.151
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan - Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Produksi Perikanan
- Fasilitasi pengembangan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan - Forum gemar makan ikan
Indikator kinerja 2
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Lokasi 3
Target 4
- Pembuatan percontohan Budidaya rumput laut Gracilaria - Pembinaan kelompok KUB - Inventarisasi nelayan kota palu
Kota Palu Kota Palu Kota Palu
1 paket 17 kelp 1 kali
- Tersedianya sarana prasarana pengolahan hasil perikanan - Fasilitasi dan promosi hasil olahan perikanan - Pembinaan/pendampingan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil - Terlaksananya kegiatan monev kegiatan P2HP - Pelatihan penanganan ikan segar - Pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan POKLAHSAR
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
1 paket 1 paket 30 klp 4 kali 1 kali 1 kali
- terlaksananya pengawasan peredaran ikan konsumsi - Kampanye makan ikan - Lomba cipta makan ikan
Kota Palu Kota Palu
1 th 8 kali 1 kali
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS ESDM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.250.644.765 6.250.644.765 2.382.057.515
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11.250.000 87.000.000 92.200.000 98.180.340 5.397.175 114.000.000 1.974.030.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
502.327.250
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
267.003.500 18.289.750 210.634.000 6.400.000
Program peningkatan disiplin aparatur
115.830.000
Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya
115.830.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.152
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5 311.860.000
Pendidikan dan pelatihan formal
311.860.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
24.000.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
24.000.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambagan
233.250.000
Konservasi Lingkungan dan Pengendalian Produksi Pertambangan Pengendalian dan Pelayanan Usaha Jasa Kegiatan Penambangan Umum
194.250.000 39.000.000
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
1.182.850.000
Permanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan
906.950.000 275.900.000
Program Pengembangan Geologi Daerah
1.498.470.000
Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Air Tanah Pengembagan Geologi dan Pengelolaan Wilayah Pertambangan
1.474.420.000 24.050.000
URUSAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - penyediaan jasa administrasi keuangan - penyediaan jasa kebersihan kantor - penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor - penyediaan alat tulis kantor - penyediaan barang cetakan dan penggandaan - penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
2.811.981.500 2.811.981.500 100% 1.290.919.000
terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran yang memadai tersedianya jada komunikasi dan sumber daya air dan listrik tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional tersedianya jasa administrasi keuangan tersedianya jasa peralatan kebersihan kantor terpeliharanya jasa peralatan kantor terpenuhinya jasa alat tulis kantor terpenuhinya jasa barang cetakan dan penggandaan tersedianya jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tesedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
hal.153
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
32.400.000 35.744.000 165.080.700 298.500.000 5.812.400 2.350.000 40.922.050 18.845.200 1.393.400 8.620.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 undangan - penyediaan makanan dan minuman - rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Indikator kinerja 2 tersedianya makanan dan minuman bagi aparatur DISBUDPAR terlaksananya perjalanan Dinas luar daerah untuk menunjang tugas-tugas rutin
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
terwujudnya kelancaran tugas rutin dalam penyelenggaraan perencanaan dan administrasi keuangan yang terarah dan teratur
- penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD
melakukan sistem pelaporan capaian kinerja secara berkala
Program pengembangan pemasaran pariwisata
termanfaatnya data hasil analisis untuk promosi pariwisata
- peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata - gebyar wisata Nusantara - percetakan buku saki dan brosur informasi kota palu - Workshop pariwisata kerja sama antar kota apeksi - pameran sulteng Expo dan Palu Expo - festival Teluk Palu
terwujudnya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata terpromosinya pariwisata kota palu bosur dan informasi pariwisata kota palu terpenihinya kegiatan kerja sama antar kota palu terpromosinya kebudayaan kota palu peningkatan kunjungan wisatawan ke kota palu
Program pengembangan destinasi Pariwisata
terjadinya SDM, sarana Prasarana, lama tinggal wisatawan (Hari/Orang) baik mencanegara maupun nusantara seta tepromosinya pariwisata di kota palu
- peningkatan pembanguna sarana dan prasrana pariwisata - pembinaan pengendalian dan pengawasan objel wisata - pengawasan dan pengendalian kawasan pantai teluk kota palu
tersedianya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata terwujudnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan objek wisata terwujudnya pengawasan dan pengendalian kawasan pantai teluk kota palu
Program pengembangan kemitraan
meningkatannya hubungan kerjasama kemitraan dibidang pariwisata
- pengembangan sumber daya manusia dan profesinalisme bidang pariwisata - fasilitasi penyelenggaraan fistival budaya daerah - penjemputan tamu daerah - pengembangan kebudayaan dan pariwisata - pengembangan kawasan budaya religi
peningkatan kualitas pelayanan bidang pariwisata secara priodik melalui kegiatan monitoring dan evaluasi termanfaatnya dan tereksposnya kerifan budaya lokal terwujudnya kegiatan penjemputan tamu meningkatan pengembangan kebudayaan daerah terwujudnya kawasan budaya religi
URUSAN PERDAGANGAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
Lokasi 3
Target 4
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
Kota Palu Kota Palu
100% 100%
91.187.500 590.063.750
40.170.000 Kota Palu
100%
40.170.000
922.555.000 Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100% 100% 100% 100%
17.000.000 51.800.000 68.500.000 27.200.000 43.350.000 714.705.000
202.027.500 Kota Palu Kota Palu
100% 100%
17.000.000 132.827.500
Kota Palu
100%
52.200.000
100%
356.310.000
100% 100% 100% 100% 100%
21.900.000 144.570.000 110.075.000 46.650.000 33.115.000
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
4.913.603.970
hal.154
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 DINAS PERINDAGKOP DAN UKM Program peerlindungan Konsumen dan Pengamanan perdagangan
Indikator kinerja 2
terlaksananya perlindungan konsumen dan pengamanan dan - lembaga penyelesaian permasalahan konsumen perdagangan - peningkatan dan pengawasan peredaran barang dan jasa - operasionalisasi lembaga unit pelayanan terpadu kemetrologian - operasionalisme dan pengembangan UPT kemetrologian daerah - peningkatan dan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima
Target 4
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
4 Tw 4 TW 4 Tw
220.000.000 306.468.800 715.000.000
Kota Palu
1 Tw
110.000.000
Kota Palu
4 Tw
Program peningkatan dan Pengembangan Ekspor - Pengembangan data Base informasi Potensi Unggulan
13.040.500 terlaksanaya peningkatan dan pengembangan Ekspor kota palu
Program Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam Negeri - Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/produk - pengelolaan pasar
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5 4.913.603.970 1.351.468.800
Lokasi 3
13.040.500
3.549.094.670 terwujudnya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri
Kota Palu Kota Palu
2 Tw 4 Tw
URUSAN PERINDUSTRIAN
49.500.000 3.499.594.670
5.178.943.907 5.178.943.907 2.340.413.900
DINAS PERINDAGKOP DAN UKM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas /Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rekening Listrik air dan telepon kelengkapan surat izin kendaraan Laporan Keuangan Terpeliharanya kebersihan kantor untuk kenyamanan aktivitas kerja Tersedianya alat tulis kantor Dokumen, Foto Copy Langganan surat kabar dan majalah makan dan minum kantor Pelaksanaan perjalanan dinas
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
191.092.000 9.900.000 470.811.000 5.426.300 137.801.400 135.148.200 24.420.000 281.585.700 1.084.229.300
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor
Sarana kantor yang memadai
Kota Palu
100%
1.040.031.327 48.535.327
Operasional kantor badan promosi Palu
Tersedianya sarana bagi Kota Palu dalam mempromosikan produk Kota Palu
Kota Palu
100%
463.760.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.155
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
Urusan/ Program/Kegiatan 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Indikator kinerja 2
Lokasi 3
Target 4
Pemeliharaan kendaraan dinas Pemeliharaan perlengkapan kantor
510.268.000 17.468.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
123.816.000 Terciptanya SDM yang berkualitas dan tersedianya Dokumen tentang Rencana
Kota Palu
100%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan akhir tahun Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan akhir tahun Tersusunya Laporan Keuangan Realisasi Kinerja SKPD
Kota Palu Kota Palu
100% 100%
terwujudnya pengembangan IKM
Kota Palu Kota Palu Kota Palu
4 Tw 4 Tw 1 Tw
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
144.050.500 123.601.500 37.860.900
42.454.060 terwujudnya peningkatan teknologi industri
Kota Palu
4 Tw
terwujudnya pengembangan sentra industri potensial
Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu
4 Tw 4 Tw 4 Tw 2 Tw
Program Pengembangan Sentrasentra Industri Potensial - Dukungan Operasional Rotan center daerah - monitoring - Bimbingan Teknis Pengembangan IKM - Pembinaan Industri Hasil Tembakau
23.353.000 35.304.500
305.512.900
Program Peningkatan kemampuan teknologi Industri - Perluasaan penerapan SMI untuk mendorong data saing Indistri Manufaktur
123.816.000
58.657.500
Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah - Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya - pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster Industri - Fasilitasi kerjasama kemitraan IMKM dengan Swasta
Pagu Indikatif Tahun 2016 (Rp) 5
42.454.060
1.268.058.220
hal.156
703.675.500 21.121.760 180.260.960 363.000.000
Lampiran Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2015
BAB VI PENUTUP
Tahun 2016 merupakan masa transisi peralihan kepimpinan kepala daerah dan berakhirnya RPJMD 20102015 yang secara normatif masih merupakan acuan penyusunan RKPD yang secara umum mengacu tahapan pada RPJPD 2005 – 2025, memiliki peran yang cukup strategis karena akan menjadi dasar dalam upaya meletakan dasar dalam melakukan percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah mengawali RPJMD periode berikut Tahun 2016 – 2020. RKPD Tahun 2016 memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Renja SKPD, Rancangan APBD dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kota Palu sangat bergantung pada strategi berbagi peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan partisipatif, Pemerintah Kota Palu berupaya mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Kedua forum tersebut merupakan wahana bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menghasilkan rumusan rencana kerja yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan Kota Palu.
WALIKOTA PALU ttd H. RUSDY MASTURA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016
hal.157