BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Sanitasi merupakan salah satu sektor yang memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, perilaku hidup bersih dan sehat, dan akhirnya pada masalah kesehatan lingkungan. Sanitasi juga merupakan salah satu potret pemerintah dalam memberikan perhatian kepada masyarakat miskin. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, sanitasi menjadi tolak ukur palayanan publik. Baik buruknya pelayanan public dalam sektor sanitasi akan tercermin pada kondisi kesehatan masyarakat. Kondisi secara umum di Indonesia saat ini belum memadai dan berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Populasi penduduk Indonesia hampir mencapai 250 juta jiwa, 100 juta diantaranya belum memiliki akses sanitasi yang baik. Pemutakhiran data global tahun 2010 mengungkapkan bahwa ada : 63 juta penduduk Indonesia masih melakukan BABS .Mayoritas pelaku BABS adalah di desa. Hanya 38,4% penduduk perdesaan yg memiliki akses sanitasi yg layak. Setiap tahun tercatat 121.100 kasus diare di Indonesia, memakan korban lebih dari 50.000 jiwa akibat sanitasi yang buruk. Untuk mengatasi permasalahan sanitasi dan dalam rangka pencapaian target Universal 100% akses sanitasi, maka dilakukan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang merupakan program terobosan untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan sanitasi.
Melalui PPSP
pemerintah kabupaten difasilitasi untuk menyusun dokumen perencaanan sanitasi berupa strategi sanitasi kabupaten yang merupakan tahap awal persiapan implementasi pembangunan sanitasi. Strategi Sanitasi Kabupaten merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah ( 5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di kabupaten . Penyusunan strategi sanitasi kabupaten merupakan suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komrehensif pada tingkat kabupaten yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Alor dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan.
Dokumen strategi sanitasi Kabupaten Alor tahun 2016 merupakan dokumen SSK review dari tahun 2013. Merujuk pada dokumen SSK yang sudah ada dan lebih difokuskan pada upaya untuk mengimplementasikan program dan kegiatan jangka menengah dalam upaya mencapai universal access. Hubungan antara SSK yang disusun dan telah dimutakhirkan ini dengan dokumen perencanaan lainnya antara lain ; 1. SSK Kabupaten merupakan pelengkap dari dokumen perencanaan resmi yang ada di Kabupaten Alor seperti RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD 2. SSK kabupaten Alor merupakan penjabaran secara lengkap sebagian dari RPJM khususnya dalam bidang sanitasi ( air limbah, persampahan, dan drainase 3.
Dokumen SSK berkaitan erat dengan dokumen rencana lainnya seperti RTRW, Renstra SKPD, Renja SKPD, RPJMD, RPIJM, RPJP, RKPD. Untuk kabupaten alor acuan yang digunakan antara lain RTRW, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.
DOKUMEN RENCANA
RPJPD
RPJMD
SSK
diinternalisasikan ke dalam
DOKUMEN ANGGARAN RENSTRA SKPD
RKPD
KUA - PPAS
RENJA SKPD
Nota Kesepakatan KDH DPRD Per-KDH ttg Penyusunan RKA SKPD
RKA - SKPD
APBD
DPA - SKPD
Gambar 1. 3. Posisi Dokumen SSK terhadap Rencana Kerja Pemerintah
1.2 METODOLOGI PENYUSUN Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten alor berdasarkan karakteristik daerah dan melibatkan sebanyak mungkin pelaku dari berbagai unsur dengan tetap melibatkan peran serta masyarakat dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Penyusunan strategi sanitasi kabupaten Alor dilakukan secara Partisipatif dan terintegrasi melalui berbagai diskusi secara rutin, lokakarya dan pembekalan serta FGD. Kegiatan awal dalam penyusunan dokumen ini adalah internalisai dan penyamaan persepsi yang dijalankann oleh pokja , lokakarya, dialog dan pertemuan dengan lembaga terkait untuk menghasilkan rencana kerja, jadwal,data, dukungan politis serta pendanaan dalam penyusunan dokumen review SSK kabupaten Alor Pendekatan dan metodologi dalam penyusunan review SSK kabupaten Alor adalah : 1. Menetapkan skenario
pembangunan sanitasi 5 tahun ke depan yang meliputi kondisi sanitasi
yang diharapkan, yang dimasukkan dalam visi dan misi kabupaten Alor, penetapan zona dan system sanitasi, serta tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi kota, yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah ( RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya. 2. Penilaian kesenjangan antara kondisi sanitasi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Hasil penilaian dan analisis kesenjangan ini digunakan untuk mendeskripsikan isu strategis dan kendala yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan. 3. Menyusun langkah langkah untuk rencana tindak yang mendesak 4. Perumusan strategi dan pengembangan strategi sub sector serta aspek pendukung layanan lainnya. 5. Menyiapkan daftar panjang program dan kegiatan berupa indikasi sumber pendanaan 6. Pertemuan konsultasi public dan penyiapan draft SSK 7. Lokakarya TAPD dan panitia anggaran DPRD untuk menyelesaikan strategi sanitasi proses penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Alor tersebut yaitu: 1. Sumber Data a) Penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kabupaten saat ini (dari Buku Putih Sanitasi), untuk belajar dari fakta sanitasi guna menetapkan kondisi sanitasi yang tidak diinginkan. Pada tahap ini Tim Penyusun SSK mengkaji kembali Buku Putih Sanitasi Kabupaten Alor
untuk
memastikan kondisi yang ada saat ini khususnya kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi kabupaten. Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri; air limbah, persampahan, drainase lingkungan dan
sektor air bersih serta aspek pendukung. Metode yang digunakan adalah kajian data sekunder dan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi. b) Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing Dinas/ Badan/Kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. c) Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. d) Data-data sekunder meliputi Statistik Kabupaten Alor, Statistik Kecamatan / Dokumen Perencanaan Kabupaten Alor seperti RTRW, RPIJM, RPJMD, dan lain-lain. 2. Pengumpulan Data dan Penyusunan Proses pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan berbagai teknik antara lain : a. Desk Study (kajian literatur, data sekunder) b. Field Research (observasi, wawancara responden) c. FGD (Focus Group Discussion) 3. Analisis Data Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif sedangkan penyusunan SSK dilakukan dengan merumuskan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kabupaten jangka menengah (5 tahunan). Alat analisis yang digunakan adalah analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dan diagram sistem sanitasi. 1.3 DASAR HUKUM Penyusunan dokumen SSK review kabupaten Alor tahun 2016 mengacu pada peraturan perundang undangan maupun kebijakan yang berlaku di tingkat nasional, Provinsi maupun daerah. Strategi Sanitasi Kabupaten Alor didasarkan pada aturan aturan dan produk hukum yang meliputi : A. Undang-Undang 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Stockholm Convention On Persisten Organic Pollutants.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. 5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene. B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Thn 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. C. Keputusan Presiden Republik Indonesia 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penataan Ruang. 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. D. Keputusan Menteri 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 13 tahun 2010 Tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang sudah memiliki izin Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Lingkungan bagi usaha dan angkutan kegiatan yang sudah memiliki izin usaha tetapi belum memiliki izin lingkungan. 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 Tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. 6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL. 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 Tentang Program Kali Bersih. 8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. 9. Peratuaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal(SPM)bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Kebijakan Strategi Nasional sistem Pengolahan Sampah.
E. Peraturan Daerah Provinsi NTT 1. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005 – 2025. G. Peraturan Daerah Kabupaten Alor dan Peraturan Bupati Alor 1. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 436) 2. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005 – 2025.. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Alor Tahun 2013 - 2033 4. Peraturan Bupati Alor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Milenium Development Goals Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyrakat Tahun 2011-2015(Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2011 Nomor 402,Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 638); 5. Peraturan Bupati Alor Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penyusunan dokumen SSK kabupaten Alor terdiri dari 6 bab sebagai berikut : 1) Bab pertama pendahuluan ; yang menggambarkan tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum dan sistematika penulisan. 2) Bab kedua ; Profil sanitasi saat ini yang berisi gambaran wilayah, kemajuan pelaksanaan SSK, profil sanitasi saat ini, area beresiko dan permasalahan mendesak sanitasi. 3) Bab ketiga ; Kerangka pengembangan sanitasi yang meliputi visi dan misi sanitasi, pentahapan pengembangan sanitasi, dan kemampuan pendanaan sanitasi daerah. 4) Bab keempat ; Strategi pengembangan sanitasi meliputi air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan drainase perkotaan. 5) Bab kelima berisi program, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi yang meliputi ringkasan, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan
pemerintah, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah, antisipasi funding gap. 6) Bab keenam ; Monitoring dan evaluasi capaian SSK.
