BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1.
Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2.
Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015.
3.
Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
1
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain : 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah.
2
Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Rancangan Awal RKPD
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD, · musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
PENETAPAN RENJA SKPD PENYUSUNAN RKPD
Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rancangan Renja SKPD
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Pengolahan data dan informasi
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
penentuan isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
Rancangan Renja SKPD · Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi
Perumusan Tujuan dan sasaran
· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan masyarakat
Penyempurnaan Rancangan Renja
Musrenbang kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
Penyusunan Rancangan RKPD
Rancangan Renja-SKPD Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda
Verifikasi Rancangan Renja SKPD
Penyusunan KUA dan PPAS
Tidak sesuai
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD
sesuai
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
PerKDH RKPD Kab./Kota
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Penetapan RenjSKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD
· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup
3
Sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Blitar yakni Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah untuk Peningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar ”TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG BERKUALITAS
DAN
AKUNTABEL
DALAM
MENUNJANG
EFEKTIVITAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR” dapat mendukung terlaksananya
Sasaran
dan
Kebijakan
Strategis
Pembangunan
Bidang
Pemerintahan di Tahun 2015 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar yakni Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar menyusun Rencana Kerja Tahun 2015. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran dari RPJMD 2011-2016. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.
4
1.2 Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Blitar dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.
Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2010; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur 2005-2025; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur 2009-2014; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar 2005-2025
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam
mengevaluasi
pelaksanaan
program/kegiatan
Tahun
2015,
dan
perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015. Sedang
tujuan
disusunnya
Rencana
Kerja
SKPD
adalah
untuk
memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2015.
6
1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015, meliputi : - BAB I PENDAHULUAN - BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU - BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN - BAB IV PENUTUP
7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2014 : 1. Sasaran I : Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, berbasis teknologi dan sesuai ketentuan yang berlaku. NO 1.
INDIKATOR KINERJA Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD/P
2.
Persentase
Ketepatan
TARGET
REALISASI
70%
0%
60%
100%
60%
100%
penerbitan
dokumen & Laporan Keuangan oleh SKPD 3.
Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D
a. Penyusunan dan penetapan dokumen APBD Tahun 2013 dan dokumen APBD Perubahan Tahun 2013 telah tercapai sesuai dengan rencana yakni dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penetapan APBD dan APBD Perubahan serta Peraturan Bupati Blitar tentang Penjabaran APBD dan APBD Perubahan meskipun jadwal penetapan APBD Tahun 2013 belum sesuai ketentuan sebagaiman diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013. Hal ini disebabkan karena rancangan KUA dan PPAS disepakati antara kepala daerah dan DPRD selesai tanggal 19
8
Nopember 2012 yang seharusnya akhir bulan Juli 2012. Namun demikian seluruh program dan kegiatan yang mengacu pada indicator kinerja ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan. b. Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D sebesar 100% dengan perhitungan sebagai berikut (Jumlah SP2D yang diterbitkan tepat waktu ) dibagi (jumlah SP2D yang diproses) = (15615 : 15615) x 100% = 100%. c. Persentase ketepatan penerbitan dokumen & laporan keuangan oleh SKPD tercapai 100% dengan perhitungan sebagai berikut : (Jumlah dokumen & laporan keuangan tepat waktu) dibagi (Jumlah dokumen & laporan keuangan yang diterbitkan) = (92 : 92) x 100% = 100%. 2. Sasaran I : Meningkatkan penertiban, penataan, pemanfaatan dan optimalisasi asset daerah. NO 1.
INDIKATOR KINERJA Persentase
Sertifikasi
tanah
aset
TARGET
REALISASI
60%
41,92%
50%
97,29%
Pemerintah Kabupaten 2.
Persentase asset daerah yang telah dikelola
a. Persentase Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten s/d Tahun 2014 tercapai 41,92%. Persentase sebesar 41,92% diperoleh dari = (Jumlah tanah yang bersertifikat) dibagi (Jumlah tanah yang ada) = (724 : 1.724) x 100% = 41,92%. Pencapaian realisasi tersebut disebabkan karena proses penyelesaian sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten sangat tergantung dari mekanisme di Badan Pertanahan Nasional.
9
b. Persentase asset daerah yang telah dikelola : Prosentase Perbandingan aset tetap yang disajikan antara neraca barang dengan
neraca
keuangan
=
(Rp.
2,929.894.960.272,78
:
Rp.
2.850.408.864.214,25) x 100% = 97,29%.
10
2.2. Realisasi anggaran SKPD sampai dengan akhir Tahun 2014 REALISASI NAMA PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
2
3
KEUANGAN (Rp) 4
KEUANGAN (%) 5
FISIK (%) 6
SISA ANGGARAN (Rp) 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
932,550,000.00
787,489,882.00
84.44
84.44
145,060,118.00
Penyedian dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
932,550,000.00
787,489,882.00
84.44
84.44
145,060,118.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
930,415,500.00
734,424,250.00
78.94
78.94
195,991,250.00
Pemeliharaan rutin berkala bangunan asset Pemerintah Kabupaten
157,265,500.00
150,823,500.00
95.90
95.90
6,442,000.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
773,150,000.00
583,600,750.00
75.48
75.48
189,549,250.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
398,342,150.00
318,227,450.00
79.89
79.89
80,114,700.00
Pendidikan dan pelatihan
155,000,000.00
74,885,300.00
48.31
48.31
80,114,700.00
Bimtek implemtasi peraturan perundang-undangan
243,342,150.00
243,342,150.00
100.00
100.00
0.00
20,325,000.00
19,825,000.00
97.54
97.54
500,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KET. 8
11
Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20,325,000.00
19,825,000.00
97.54
97.54
500,000.00
5,439,217,300.00
4,876,074,689.00
89.65
89.65
563,142,611.00
Penyusunan analisa standar belanja
45,765,700.00
22,815,700.00
49.85
49.85
22,950,000.00
Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
70,000,000.00
56,682,968.00
80.98
80.98
13,317,032.00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
371,192,500.00
345,278,400.00
93.02
93.02
25,914,100.00
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
398,987,500.00
375,271,200.00
94.06
94.06
23,716,300.00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013
287,462,700.00
264,150,000.00
91.89
91.89
23,312,700.00
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013
295,250,000.00
281,082,899.00
95.20
95.20
14,167,101.00
Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
132,218,500.00
97,775,100.00
73.95
73.95
34,443,400.00
Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
135,500,000.00
75,854,182.00
55.98
55.98
59,645,818.00
Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah
145,000,000.00
143,952,450.00
99.28
99.28
1,047,550.00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
12
Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar
365,985,000.00
365,331,000.00
99.82
99.82
654,000.00
Penatausahaan Akuntansi atas pelaksanaan APBD Tahun 2014
125,000,000.00
115,822,700.00
92.66
92.66
9,177,300.00
Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari Pemerintah Pusat
148,500,000.00
148,052,440.00
99.70
99.70
447,560.00
Penyediaan komponen dan jasa administrasi Pengelolaan Kas
57,500,000.00
53,459,000.00
92.97
92.97
4,041,000.00
Verifikasi RKA, DPA dan DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah
79,797,500.00
67,064,500.00
84.04
84.04
12,733,000.00
Penyusunan Penatausahaan Pelaksanaan APBD
177,258,500.00
165,978,800.00
93.64
93.64
11,279,700.00
Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD
601,867,600.00
525,662,000.00
87.34
87.34
76,205,600.00
Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2015
541,602,500.00
530,811,350.00
98.01
98.01
10,791,150.00
Sosialisasi Peraturan Per Undang Undangan Pengelolaan Keuangan
114,477,500.00
98,546,500.00
86.08
86.08
15,931,000.00
Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2014
153,691,300.00
141,963,300.00
92.37
92.37
11,728,000.00
48,374,500.00
44,947,500.00
92.92
92.92
3,427,000.00
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
13
Penyusunan Standar Biaya Umum
460,107,700.00
407,357,700.00
88.54
88.54
52,750,000.00
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur BPKAD
258,293,700.00
231,862,700.00
89.77
89.77
26,431,000.00
84,000,000.00
67,300,000.00
80.12
80.12
16,700,000.00
Penyusunan Perda tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
161,384,600.00
150,471,300.00
93.24
93.24
10,913,300.00
Bimbingan Teknis Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
100,000,000.00
29,242,000.00
29.24
29.24
70,758,000.00
Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar
80,000,000.00
69,339,000.00
86.67
86.67
10,661,000.00
403,122,700.00
371,007,450.00
92.03
92.03
32,115,250.00
Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Se Kab.Blitar
88,781,000.00
69,981,000.00
78.82
78.82
18,800,000.00
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah seKab. Blitar
223,341,700.00
222,227,450.00
99.50
99.50
1,114,250.00
Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)
71,000,000.00
69,819,000.00
98.34
98.34
1,181,000.00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di Wilayah
20,000,000.00
8,980,000.00
44.90
44.90
11,020,000.00
1,716,174,000.00
1,097,748,600.00
63.96
63.96
618,425,400.00
Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah
14
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
116,534,500.00
106,990,000.00
91.81
91.81
9,544,500.00
34,266,500.00
30,321,500.00
88.49
88.49
3,945,000.00
134,650,500.00
125,391,500.00
93.12
93.12
9,259,000.00
88,042,500.00
80,867,500.00
91.85
91.85
7,175,000.00
Pendataan dan Penilaian Asset Pemkab Blitar
759,180,000.00
387,463,700.00
51.04
51.04
371,716,300.00
Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemda
252,700,000.00
173,175,100.00
68.53
68.53
79,524,900.00
Monitoring, Evaluasi, Verifikasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Daerah
126,100,000.00
120,584,300.00
95.63
95.63
5,515,700.00
Penyusunan Standart Harga Barang
115,900,000.00
40,755,000.00
35.16
35.16
75,145,000.00
88,800,000.00
32,200,000.00
36.26
36.26
56,600,000.00
9,840,146,650.00
8,204,797,321.00
83.38
83.38
1,635,349,329.00
Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Blitar Pelaksanaan Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Daerah Operasional Pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan
Pembinaan Penyimpan dan Pengurus Barang SKPD JUMLAH
15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan Sasaran 3.1.1 Tujuan Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2014– 2016 telah ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar yaitu : ”Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” Seluruh aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak punya niatan menyimpang dari peraturan yang berlaku, apalagi melibatkan diri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan KKN. Namun bila disana sini masih terdapat kekurangan itu semata-mata karena masih dalam proses learning by doing untuk menyesuaikan dengan perubahan pesat yang cepat. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi. Tujuan Strategik tersebut terdiri dari: 1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, berbasis teknologi dan sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Tercapainya penertiban, penataan, pemanfaatan dan optimalisasi asset daerah. 3.1.2 Sasaran Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain :
16
1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, berbasis teknologi dan sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Meningkatkan penertiban, penataan, pemanfaatan dan optimalisasi asset daerah. 3.2 Program dan Kegiatan 3.2.1 Program Kegiatan dan Indikator Kinerja SKPD 1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah. 2. Program peningkatkan sarana prasarana aparatur Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam
program
ini
mengarah
pada
bagaimana
cara
mengoptimalkan sarana prasarana yang ada. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakannya adalah: 2.3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/aset pemkab Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya keadaan gedung kantor / asset pemkab. 2.4. Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Indikator
hasil
dari
kegiatan
ini
adalah
tersedianya
kendaraan
dinas/operasional yang dibutuhkan BPKAD Kabupaten Blitar 3. Program peningkatan sumberdaya aparatur 3.3. Pendidikan dan pelatihan formal;
17
Untuk memenuhi kebutuhan Sumberdaya manusia yang handal maka diperlukan pelatihan dan pendidikan formal di bidang pengelolaan keuangan daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya SDM yang mampu dan berkompeten di bidang Pengelolaan keuangan Daerah. 3.4. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempertajam kemampuan personil dan penyeragaman sistem pengelolaan tata administrasi dalam pengimplementasian peraturan perundang-undangan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah sumberdaya manusia yang handal dan memiliki wawasan pengetahuan dalam pengimplementasian peraturan perundang-undangan didalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.3. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersajikannya laporan capaian kinerja yang terukur dan ikhtisar realisasi kinerja dalam satu tahun anggaran sebagai dasar pelaporan pelaksanan tugas pokok dan fungsi SKPD; 5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD; Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan tiap-tiap unit pelaksana pemerintah daerah yang mana prosesnya telah melalui beberapa kajian oleh tim anggaran pemerintah daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja derah tahun per tahun anggaran. 5.4. Penyusunan raperpub tentang penjabaran APBD; Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Indikator hasil yang di
18
harapkan adalah tersusunnya penjabaran anggaran pendapatan dan belanja derah Kabupaten Blitar per tahun anggaran. 5.5. Penyusunan raperda tentang perubahan APBD; Untuk mengimbangi perubahan faktor-faktor baik internal maupun eksternal maka dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
dilakukan
beberapa
kajian
tentang
perubahan
anggaran
pendapatan dan belanja daerah. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. 5.6. Penyusunan raperbup tentang penjabaran perubahan APBD; Sasaran, tujuan dan arahan kegiatan ini sama halnya dengan kegiatan penyusunan raperda tentang perubahan APBD. 5.7. Penyusunan Analisis Standar Belanja Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yang mengarah pada penganalisaan standar belanja yang akan digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Blitar. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Standar Belanja Pemerintah Daerah yang memperhatikan aspek perkembangan ekonomi makro dan mikro. 5.8. Penyusunan raperda dan ranperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Indikator kegiatan ini adalah akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dalam bentuk rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati. 5.9. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Indikator kegiatan ini adalah pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19
5.10. Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah Indikator kegiatan ini adalah target penerimaan daerah tercapai secara optimal. 5.11. Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD Indikator kegiatan ini adalah tersedianya data laporan realisasi pelaksanaan APBD. 5.12. Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat Indikator kegiatan ini adalah terpantaunya realisasi transfer dana dari pemerintah pusat. 5.13. Penyediaan komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas Indikator kegiatan ini adalah administrasi pengelolaan kas daerah yang tertib. 5.14. Verifikasi RKA, DPA dan DPPA SKPD Indikator kegiatan ini adalah terselenggaranya asistensi terhadap verifikasi DPA-SKPD, DPPA-SKPD dan RKA-SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanyak 90 SKPD. 5.15. Penyusunan Penatausahaan Pelaksanaan APBD Indikator kegiatan ini adalah penatausahaan pelaksanaan APBD sesuai ketentuan yang berlaku. 5.16. Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD Indikator kegiatan ini adalah terbayarnya gaji PNSD se Kab Blitar. 5.17. Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD tahun berikutnya Indikator kegiatan ini adalah sasaran, tujuan dan arahan kegiatan ini sama halnya dengan kegiatan penyusunan raperda tentang APBD. 5.18. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Indikator kegiatan ini adalah penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
20
5.19. Penyusunan Perbup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Indikator kegiatan ini adalah pedoman kebijakan akuntansi pemerintah daerah bagi SKPD. 5.20. Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD tahun berjalan Indikator kegiatan ini adalah sasaran, tujuan dan arahan kegiatan ini sama halnya dengan kegiatan penyusunan raperda tentang APBD. 5.21. Penyusunan Standar Biaya Umum Indikator kegiatan ini adalah pedoman biaya umum bagi seluruh SKPD. 5.22. Penyusunan Standart Operasional dan Prosedur BPKAD Indikator kegiatan ini adalah tugas dan fungsi SKPD sesuai dengan SOP. 5.23. Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD Indikator kegiatan ini adalah pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. 5.24. Penyusunan Perda tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator kegiatan ini adalah pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. 5.25. Peningkatan Penelitian Dokumen Pengajuan Pencairan Dana SKPD se Kabupaten Blitar Indikator kegiatan ini adalah pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten 6.3. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Se Kab. Blitar Indikator kegiatan ini adalah meningkatnya sumber daya aparatur yang kompeten. 6.4. Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kab. Blitar Indikator kegiatan ini adalah Pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku
21
6.5. Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) Indikator kegiatan ini adalah Tersedianya kelengkapan dokumen pencairan dana kegiatan 6.6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah di wilayah Indikator kegiatan ini adalah Penatausahaan pengelolaan keuangan yang tertib 7.
Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah
7.3. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Indikator hasil dari kegiatan ini adalah menurunnya kerugian daerah. 7.4. Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Blitar Indikator hasil dari kegiatan ini adalah kejelasan status legalitas asset Pemkab Blitar 7.5. Pelaksanaan Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Daerah Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data barang daerah yang akurat. 7.6. Operasional pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tanah eks bengkok dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 7.7. Pendataan dan penilaian asset Pemerintah Kabupaten Blitar Indikator hasil dari kegiatan ini adalah administrasi asset daerah yang tertib. 7.8. Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemerintah Daerah Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terbit sertifikat tanah asset Pemkab Blitar. 7.9. Monitoring, evaluasi, verifikasi, pemanfaatan, dan penghapusan barang daerah Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tertib administrasi dalam pemanfaatan asset daerah
22
7.10. Penyusunan Standart Harga Barang Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tertib belanja. 3.3.
Rencana Kinerja Tahunan 2015
Program Kegiatan 1. Program Penyediaan dan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Administrasi Perkantoran 2. Program 1. Rehabilitasi sedang/berat rumah peningkatan dinas sarana dan 2. Peningkatan sarana dan prasarana prasarana aparatur aparatur 3. Program 1. Pendidikan dan pelatihan peningkatan formal kapasitas sumber 2. Bimbingan teknis daya aparatur implementasi peraturan perundang undangan 4. Program Pengembangan sistem pelaporan peningkatan capaian kinerja dan keuangan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program Penyusunan rancangan perda tentang peningkatan dan perubahan APBD pengembangan Penyusunan rancangan perda KDH pengelolaan tentang penjabaran perubahan APBD keuangan daerah Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah Peningkatan pelayanan dan fasilitasi
2014 1.206.215.683
113.488.000 732.000.000
120.000.000 308.050.000
17.800.000
358.244.500 359.089.500 287.462.700
295.250.000
119.747.500 139.000.000 372.385.000
23
6. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten
pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar Penatausahaan Akuntasi atas pelaksanaan APBD TA 2015 Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat Penyediaan komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas Verifikasi RKA, DPA, dan DPPA SKPD Penyusunan penatausahaan pelaksanaan APBD Pengelolaan dan penatausahaan gaji PNSD Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2016 Sosialiasi peraturan perundangundangan pengelolaan keuangan Penyusunan Perbup Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2015 Penyusunan Standar Biaya Umum Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur BPKAD Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD Penyusunan Perda tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Publikasi Pengelolaan Keuangan Peningkatan Penelitian Dokumen Pengajuan Pencairan Dana SKPD se Kabupaten Blitar Pembinaan dan pengelolaan keuangan daerah se Kab. Blitar Penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah se Kab. Blitar Pembuatan surat penyediaan dana (SPD) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan di wilayah
87.500.000 131.000.000
53.500.000 79.289.500 167.315.000 590.937.800 516.902.500 120.217.600 72.850.000
71.004.250 224.028.700 129.678.700 229.857.350 169.822.200 100.000.000 25.000.000
88.781.000 318.341.700 69.940.000 20.000.000
24
7. Program Perumusan kebijakan pengelolaan asset daerah
Perencanaan, Penilaian, Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Penyelesaian permasalahan tanah asset pemkab blitar Operasional pengeolaan tanah eks bengkok di kelurahan Pensertifikatan tanah dan pengamanan set pemda Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah Penyusunan standar harga barang JUMLAH
998.400.000
246.700.000
34.266.500 88.042.500 302.750.000, 101.100.000 292.400.000, 9.774.658.183,
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2015, BPKAD merencanakan program dan kegiatan tahun 2015. Program kegiatan dimaksud terdiri 7 program wajib. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Blitar adalah sesuai tabel berikut :
25
Tabel 6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Rencana Tahun 2015 No
(1) 1
Program/Kegiatan
(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya pelayanan administrasi kantor
a.
Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas
b.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rumah dinas yang terpelihara dan siap pakai Sarana dan prasarana aparatur yang optimal
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Indikator Kinerja
(3)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
12 bulan
946,550,000
APBD II
12 bulan
993,877,500
Kab. Blitar
12 bulan
113,488,000
APBD II
12 bulan
119,162,400
Kab. Blitar
12 bulan
808,300,000
APBD II
12 bulan
848,715,000
26
a.
Pendidikan dan pelatihan
Terlaksananya diklat bagi aparatur BPKAD
Kab. Blitar
b.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya kinerja dan kemampuan aparatur
Kab. Blitar
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan
a
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
b
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
5
c
12 bulan
155,000,000
APBD II
12 bulan
162,750,000
100%
308,050,000
APBD II
12 bulan
323,452,500
Kab. Blitar
100%
17,800,000
APBD II
12 bulan
18,690,000
Perda Perubahan APBD
Kab. Blitar
1 Perda
371,192,500
APBD II
1 Perda
389,752,125
Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Kab. Blitar
1 Perbup
398,987,500
APBD II
1 Perbup
418,936,875
Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
Kab. Blitar
1 Perda
287,462,700
APBD II
1 Perda
301,835,835
27
d
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
Kab. Blitar
1 Perbup
295,250,000
APBD II
1 Perbup
310,012,500
e
Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan Perda dan Perbup APBD dan pelaporannya
Kab. Blitar
90 SKPD
127,668,500
APBD II
90 SKPD
134,051,925
f
Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar
Target penerimaan daerah tercapai secara optimal Realisasi pencairan dana seluruh SKPD tepat waktu dan tepat jumlah
Kab. Blitar
90 SKPD
139,000,000
APBD II
90 SKPD
145,950,000
Kab. Blitar
90 SKPD
357,485,000
APBD II
90 SKPD
375,359,250
h
Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD
Tersedianya data laporan realisasi pelaksanaan APBD
Kab. Blitar
90 SKPD
87,500,000
APBD II
90 SKPD
91,875,000
i
Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat
Terpantaunya realisasi transfer dana dari pemerintah pusat
Kab. Blitar
100%
131,000,000
APBD II
100%
137,550,000
j
Penyediaan komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas
Administrasi pengelolaan kas daerah yang tertib
Kab. Blitar
12 bulan
42,500,000
APBD II
12 bulan
44,625,000
k
Verifikasi RKA, DPA dan DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah
Keselarasan RKA dengan DPA / DPPA
Kab. Blitar
90 SKPD
79,797,500
APBD II
90 SKPD
83,787,375
g
28
l
Penyusunan Penatausahaan Pelaksanaan APBD
Terlaksananya penatausahaan pelaksanaan APBD
Kab. Blitar
100%
177,315,000
APBD II
100%
186,180,750
m
Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD
Terbayarnya gaji PNSD se Kab Blitar
Kab. Blitar
100%
600,937,800
APBD II
100%
630,984,690
n
Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD tahun berikutnya
Perda dan Peraturan KDH tentang APBD
Kab. Blitar
541,602,500
APBD II
1 ranperda dan 1 ranperbup
568,682,625
o
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan
Kab. Blitar
114,477,500
APBD II
90 SKPD
120,201,375
p
Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD tahun berjalan
Penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku Perda dan Peraturan KDH tentang APBD
1 ranperda dan 1 ranperbup 90 SKPD
Kab. Blitar
100%
153,691,300
APBD II
100%
161,375,865
q
Penyusunan Standar Biaya Umum
Tersedianya pedoman biaya umum
Kab. Blitar
100%
460,107,700
APBD II
100%
483,113,085
6
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
a
Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Se Kab. Blitar
Kab. Blitar
258 orang
88,781,000
APBD II
258 orang
93,220,050
b
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kab. Blitar
Kab. Blitar
100%
223,341,700
APBD II
100%
234,508,785
Kab. Blitar Sumber daya aparatur yang kompeten
Pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku
29
c
Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)
d
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah di wilayah Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah
7
Tersedianya kelengkapan dokumen pencairan dana kegiatan Penatausahaan pengelolaan keuangan yang tertib
Kab. Blitar
90 SKPD
71,000,000
APBD II
89 SKPD
74,550,000
Kab. Blitar
10 SKPD
20,000,000
APBD II
10 SKPD
21,000,000
a
Perencanaan, Penilaian, Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Data barang milik daerah yang akurat
Kab. Blitar
12 bulan
748,400,000
APBD II
12 bulan
785,820,000
b
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Menurunnya kerugian daerah
Kab. Blitar
12 bulan
246,700,000
APBD II
12 bulan
259,035,000
c
Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Blitar Operasional pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan
Kejelasan status legalitas asset Pemkab Blitar Tanah eks bengkok dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
Kab. Blitar
12 bulan
34,266,500
APBD II
12 bulan
35,979,825
Kab. Blitar
28 kelurahan
88,042,500
APBD II
28 kelurahan
Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemerintah Daerah
Terbit sertifikat tanah asset Pemkab Blitar
Kab. Blitar
50 sertifikat
302,750,000
APBD II
50 sertifikat
d
e
92,444,625
317,887,500
30
f
g
Monitoring, evaluasi, verifikasi, pemanfaatan, dan penghapusan barang daerah Penyusunan Standar Harga Barang
Tertib administrasi dalam pemanfaatan asset daerah
Kab. Blitar
80%
101,100,000
APBD II
80%
106,155,000
Tertibnya pelaksanaan belanja barang
Kab. Blitar
90 SKPD
292,400,000
APBD II
80%
307,020,000
JUMLAH
8,931,945,200
9,378,542,460
31
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar 2014 – 2016 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2015. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR
Drs. MAHADHIN CU, MM Pembina Utama Muda NIP. 19621201 199003 1 009
32
