BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,yang selanjutnya disebut rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja –SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumrn rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah
,
Renja DPPKA mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahanan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut: 1.
Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi,misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Stategis (Renstra) instansi sesuai arahan Operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD).
2.
Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renja Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016
3.
Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Stategis (Renstra).
Mengingat
arti
strategis
dokumen
Renja
SKPD
dalam
mengukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapam dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara:
1.
Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD
2.
Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan
1
3.
Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4.
Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikatorbkinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (outcome) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
2
Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini.
Rancangan Awal RKPD
PENETAPAN RENJA SKPD
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD, · musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
PENYUSUNAN RKPD Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rancangan Renja SKPD
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Pengolahan data dan informasi
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
penentuan isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
Rancangan Renja SKPD · Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi
Perumusan Tujuan dan sasaran
· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup
Penelaahan usulan kegiatan masyarakat
Penyempurnaan Rancangan Renja
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
Musrenbang kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota
Perumusan kegiatan prioritas
Penyusunan Rancangan RKPD
3
Rancangan Renja-SKPD Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda
Verifikasi Rancangan Renja SKPD
Penyusunan KUA dan PPAS
Tidak sesuai
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD
sesuai
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
PerKDH RKPD Kab./Kota
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Penetapan RenjSKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD
· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup
1.2. LANDASAN HUKUM
Dasar penyusunan Renja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo ini adalah : 1.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
2.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
3. 4. 5.
Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
7.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Pertanggung Jawaban Kepala Daerah
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah.
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
16.
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4
17.
Permentan Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
18.
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karo.
19.
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo.
20.
Peraturan Bupati Karo Nomor 178 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2015 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Tahun 2016.
Tujuan Memperlancar tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Karo dalam rangka mendukung tercapainya Visi, Misi, Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Karo dalam Tahun 2016.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyusunan Renja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo adalah sebagai berikut : BAB I
:
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
5
BAB II
:
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi, Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4
Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III :
BAB IV
:
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Telahaan terhadap kebijakan Nasional
3.2
Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3
Program dan Kegiatan
PENUTUP
6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi, Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
Evaluasi pelaksanaan adalah merupakan kajian ulangan sampai dimana program-program yang telah tercapai. Dari 15 kegiatan yang dibiayai dari Belanja Langsung Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo TA. 2015, kinerja yang dapat diperoleh sebagai berikut: a.
Input (Penggunaan Dana) Dari 15 Kegiatan yang di laksanakan pada T.A. 2015
b.
Output (keluaran)
c.
Outcomes (Hasil)
Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja (Renja) Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini
7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Pencapaian Kinerja Kegiatan dapat dilihat pada indikator masing-masing kegiatan. Untuk indikator input (penggunaan dana), dari 15 kegiatan yang tertampung pada APBD TA. 2015 terdapat : Kegiatan tersebut adalah : 1.
Penyediaan jasa surat menyurat ( PAD Rp. 648.000,-)
2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bagi hasil Rp. 4.320.000,-)
3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas/Operasional (PAD dan Rp. 650.000,-)
4.
Penyediaan jasa administrasi keuangan (DAU dan PAD Rp.59.700.000,-)
5.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Bagi hasil Rp. 7.800.000,-)
6.
Penyediaan alat tulis kantor (DAUBagi hasil Rp 9.997.171.000,-)
7.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (DAU Rp. 767.000,-)
8.
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
9.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (PAD Rp. 111.235.000,-)
10.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (PADRp.
(Bagi Hasil Rp 3.200.000._)
27.000.000,-) 11.
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
(PAD
Rp.
20.037.000,-) 12.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Bagi Hasil Rp. 7.200.000,-)
13.
Sosialisasi Pengembangan Usaha Pangan Lokal (DAU Rp. 26.887.563,-)
14.
Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan (PAD Rp 20.000.000,-)
15.
Penyusunan Buku Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan (PAD Rp. 18.000.000,-)
8
Tabel. 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo
Target Renstra SKPD Tahun No
Indikator
Target SPM
Target
ke-
Realisasi Capaian
Proyeksi
IKK 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
SPM KANTOR KETAHANAN PANGAN 1
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
90%
90%
15%
15%
20%
25%
15%
15%
15%
20%
20%
15%
2
Penguatan Cadangan Pangan
60%
60%
-
5%
15%
20%
20%
-
15%
20%
20%
20%
90%
90%
-
15%
20%
25%
30%
-
20%
25%
25%
30%
3
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
4
Stabilitas harga dan pasokan pangan
90%
90%
-
-
25%
30%
45%
-
-
-
30%
45%
5
Skor Pola Pangan Harapan
90%
90%
-
-
25%
30%
45%
-
-
-
30%
45%
6
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
80%
80%
-
-
20%
30%
30%
-
-
-
30%
30%
7
Penanganan kerawanan pangan
60%
60%
-
-
15%
25%
20%
-
-
15%
25%
20%
8
Regulasi Ketahanan Pangan
90%
90%s.
25%
35%
45%
55%
65%
15%
20%
30%
40%
50%
9
Catatan Analisis (15)
2.3
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo. Isu adalah merupakan hal suatu informasi yang sangat penting untuk ditanggapi
dan dipecahkan oleh sebab itu adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo yaitu: 1.
Selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah Propinsi, dan instansi terkait di Kabupaten Karo, setiap kebijakan yang direncanakan sesuai dengan tupoksi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo.
2.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi
Adapun Tugas Pokok Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan. Dengan Fungsi : a.
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
b.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya
c.
Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan Ketahanan Pangan sesuai dengan lingkup tugasnya
d.
Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Kewenangan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo adalah menyusun kebijakan daerah di bidang Ketahanan pangan, Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo TA. 2015 masih banyak ditemui masalah-masalah yang mendesak untuk ditangani seperti : a.
Data yang tersedia kurang akurat
b.
Kantor Ketahanan Pangan masih Eselon III akan tetapi Instansi terkait yang perlu berkoordinasi adalah Eselon II.
c.
Masih rendahnya SDM Aparatur di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya secara teknis.
d.
Masih kurangnya dukungan fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas.
e.
Masih rendahnya penyebaran informasi dari masyarakat yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Kantor Ketahanan Pangan.
f. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pola makan yang baik. g. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan sumber daya lokal yang berwawasan pangan.
10
h. Masih rendahnya pemanfaatan pekarangan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. i. Masih rendahnya cadangan pangan masyarakat. j. Kurang baiknya tingkat gizi dan mutu kesehatan masyarakat. 3.
Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi merupakan hal yang biasa dalam
melaksanakan
kegiatan,
permasalahan
dan
hambatan
dapat
ditanggulangi, namun demikian tetap ada pengaruhnya terhadap hasil kerja, tetapi tujuan, capaian dan sasaran selalu disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Karo dan visi, misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo.
4.
Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo. 1. Tantangan a.
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan bahan pangan
b.
Adanya kompetisi dari dalam dan luar
c.
Lemahnya SDM dan Kedisiplinan Masyarakat
d.
Kurangnya Teknologi Tepat Guna
e.
SDM Aparatur Relatif Masih Rendah
2. Peluang
5.
a.
Terbukanya Pasar Domestik dan Global.
b.
Adanya Akses Informasi yang cepat
c.
Adanya Kelompok Tani di Desa
Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun yang direncanakan Dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Kesejahteraan Petani kegiatan yang di usulkan adalah : - Penanganan Daerah Rawan Pangan - Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan - Fasilitasi Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) untuk Tanaman Pangan - Sosialisasi Pengembangan Usaha Pangan Lokal - Pengembangan Cadangan pangan Daerah
11
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Untuk Mendukung kegiatan Belanja langsung Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo TA.2016, dibutuhkan dana yang Bersumber dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, kantor ketahanan pangan tidak ada perbedaan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan Review rancangan awal RKPD dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.
12
13
2.5 Penelaahan, Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 1.
Penelaahan usulan Program Penelaahan usulan program diawali dengan penetapan rapat di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo, kemudian dalam rapat tersebut mengusulkan program masing masing setiap Seksi-seksi pada Kantor Ketahanan Pangan kemudian dari usulan program maka dibuat sekala prioritas program untuk rencana yang akan dilakasanakan pada tahun 2017 di rekomendasikan atau ditetapkan. Kemudian ditentukan pada indikator kinerja, lokasi dan besaran volume kegiatan berdasarkan isu isu yang penting yang telah ditetapkan sebelumnya.
2.
Demikian juga usulan dari masyarakat hal ini diambil dan diangkat berdasarkan kebutuhan masyarakat yang berkembang pada saat ini. Sehingga semua usulan Program/Kegiatan sesuai dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo dapat terealisasi. Tabel.T-VI.C.9 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Kabupaten Karo Tahun 2014
Kabupaten Karo Besaran/ No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Catatan
1
2
3
4
5
6
14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1
Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Tabel.T-VI.C.12 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Karo
No
Kebijakan Nasional / Provinsi
Sumber
Keterangan
(1)
(2)
(3)
(4)
Ketersediaan dan Cadangan Pangan
SPM
BKPD
Distribusi dan Akses Pangan
SPM
BKPD
Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
SPM
BKPD
Penanganan Kerawananan Pangan
SPM
BKPD
SPM
BKPD
daerah
SPM
BKPD
3
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
SPM
BKPD
4
Penanganan Daerah Rawan Pangan
SPM
BKPD
Nasional
Provinsi 1 2
3.2
Penguatan Cadangan Pangan Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.2.1
Tujuan
Penetapan tujuan organisasi pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti organisasi tersebut telah mengetahui kelebihan untuk mencapai tujuan yang akan di capai.
15
Tujuan merupakan penjaabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dengan kata lain tujuan adalah sesuatu yang akan di capai atau di hasilkan pada jangka waktu tertentu yaitu jangka waktu satu tahunan sampai dengan lima tahunan. Adapun yang menjadi tujuan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo adalah sebagai berikut : -
Tersedianya data yang akurat tentang ketahanan pangan.
-
Terwujudnya
Ketersediaan
pangan
melalui
upaya
peningkatan
produksi,
produktivitas, pangan nabati, hewani melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang di kordinasikan dengan instansi terkait melalui kebijakan daerah tentang ketahanan pangan. -
Terwujudnya diversifikasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang serta aman dengan mengutamakan sumber pangan lokal.
-
Terwujudnya peningkatan cadangan pangan masyarakat.
-
Terwujudnya keamanan konsumsi pangan
3.2.2
Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo adalah sebagai berikut : - Meningkatnya sumber daya manusia aparatur dan masyarakat mengenai pentingnya ketahanan pangan - Meningkatnya cadangan pangan pada masyarakat - Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang - Meningkatnya keamanan konsumsi pangan masyarakat
3.3
Program Dan Kegiatan Kinerja SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kab Karo Tahun 2016 Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi SKPD Kantor Ketahanan Pangan
Kabupaten Karo tahun 2015 maka ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang didukung oleh oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Penyediaan jasa Surat Menyurat b. Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
16
c. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor d. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan e. Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor g. Penyediaan Alat Tulis Kantor h. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah l. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut : - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang didukung oleh kegiatankegiatan sebagai berikut : - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4. Program
Peningkatan
Peningkatan
Ketahanan
Pangan
(Pertanian/Perkebunan), yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Penyusunan dan Penggandaan Buku Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita b. Pengembangan Lumbung Pangan Desa c. Penyusunan Buku Informasi Pasokan harga dan akses pangan d. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat e. Penanganan Daerah Rawan pangan (PDRP) f. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan pangan g. Fasilitasi Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) untuk Tanaman pangan h. Sosialisasi Pengembangan Usaha Pangan Lokal i. Penyusunan Profil Ketahanan Pangan j. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah k. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
17
Dari uraian diatas Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo Tahun 2016 merencanakan 4 program dan 26 kegiatan . lokasi program dan kegiatan tersebar di seluruh Kecamatan di kabupaten Karo yang fokusnya diarahkan ke masyarakat tani.
Adapun total dana menurut sumber dana APBN sebesar Rp 602.500.000,- sudah termasuk bantuan social untuk masyarakat di dalam kegiatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL). dan dan APBD sebesar Rp 691.372.856,-.
18
PENUTUP
a.
Rencana kerja yang dibuat setiap SKPD Kabupaten Karo yang dijadikan sebagai Pedoman dalam melaksanakan Pembangunan setiap tahun sesuai dengan Tupoksi masing-masing. Dalam rangka meningkatkan efektifitas Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Karo berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap setiap Renja SKPD agar dapat terlaksana secara efektif dan efesien dan dalam penggunaan dana seperti yang telah ditetapkan dalam Pagu bermanfaat secaca maksimal.
b.
Rencana Kerja (Renja) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo bersifat Fleksibel, tidak mengesampingkan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan apabila terjadi hal-hal yang menuntut untuk dilakukan perbaikan/ penyempurnaan selama tahun Rencana berjalan maka dapat diperbaiki atau direvisi sesuai dengan kebutuhan.
c.
Dengan disusunnya Rencana kerja (Renja) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo kami harapkan berkesinambungan Pembangunan dalam Pemerintahan mendatang dapat berjalan dengan baik, diharapkan Renja ini dapat menjadi bahan Pedoman atau acuan untuk Pemerintah masa bakti yang akan datang.
Demikian Renja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo ini diperbuat untuk dapat dijadikan sebagai Pedoman dalam melakukan Pelayanan kepada masyarakat.
Kabanjahe,
2016
Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karo
Joses Garsia Bangun,SE,MM Pembina Tk. I NIP. 19641014 199403 1 008
19
20
