BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2011

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Perencanaan Pembangunan Daerah dibagi menjadi beberapa tahapan mulai dari Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Substansi RKPD mengacu kepada RPJM Daerah dan RPJP Daerah serta memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Tahun 2011 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari periode kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Parigi Moutong periode Tahun 2008-2013, oleh karena itu dalam penyusunan RKPD Tahun 2011 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2008-2013 atau sebagai tindak lanjut dari RKPD Tahun 2010. Penyusunan RKPD Tahun 2011 Kabupaten Parigi Moutong berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008-2013, memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan

Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .1


antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya. 1.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2011 dilaksanakan dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang termuat dalam RPJP Daerah Tahun 2005-2025 maupun RPJM Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 20082013. Visi Pembangunan Kabupaten Parigi Moutong dalam RPJP Daerah Kabupaten Parigi Moutong 2005-2025, “Kabupaten Parigi Motong yang Mandiri, Maju, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, dengan Misi : 1) Mewujudkan

pemerintah

yang

transparan,

adil

dan

bijaksana, 2) Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, 3) Mewujudkan sumber daya manusia yang andal, 4) Mewujudkan pertanian modern dan produktif, 5) Mengembangkan

deversifikasi

usaha

masyarakat

berbasiskan keterampilan sumber daya manusia. 6) Mewujudkan

kemampuan

memasarkan

produk

yang

dihasilkan daerah 7) Mewujudkan tata ruang yang teratur, lingkungan hidup yang seimbang, terpelihara, asri dan tertib. Adapun Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam RPJM Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 20082013, “Terwujudnya Kabupaten Parigi Moutong Terdepan Dengan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020”, dengan Misi : 1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa.


hal .2


2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketaqwaan.

3. Percepatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan

ekonomi

dan

pemberdayaan

ekonomi

kerakyatan. 4. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. 5. Menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

6. Meningkatkan kualitas lingkungan sebagai wujud komitmen terhadap konsepsi pembangunan berkelanjutan (suistainable development) dan berwawasan lingkungan.

1.1.2 Landasan Hukum Peraturan

perundang-undangan

yang

melatarbelakangi

penyusunan RKPD Kabupaten Parigi Moutong adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang

Nomor

1

Tahun

2004

Tentang

Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang

Nomor

10

Tahun

2004

tentang

Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 4. Undang-undang

Nomor

15

Tahun

2004

Tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-undang

Nomor

32

Tahun

2004

Tentang

Pemerintahan Daerah Jo Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang (Peraturan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran


hal .3


Negara Nomor 4548) Jo Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-undang

Nomor

33

Tahun

2004

Tentang

Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .4


20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 23. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005-2025; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun

2009

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2008-2013; 25. Surat Edaran Mendagri Nomor 050/200/II/Bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

1.2 Tujuan, Sasaran dan Fungsi 1.2.1 Tujuan Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2011 untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah,

antar

sektor

pembangunan,

dan

antar

tingkat

pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.2.2 Sasaran Sasaran RKPD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Parigi Moutong, yang bersumber dana dari APBD maupun non APBD. 1.2.3 Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .5


Fungsi RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2011 merupakan

dasar

pengendalian

dan

hukum evaluasi

perencanaan, pembangunan

pelaksanaan, (sesuai

Prinsip

Shewhart Cycle) bagi : 1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Parigi Moutong dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD; 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota; 3. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2011; 4. Memfasilitasi

berbagai

potensi

masyarakat/swasta/institusi

non

sumber

daya

pemerintah

dalam

mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2011.

1.3.1 Pendekatan dan Proses Penyusunan RKPD Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2011 yaitu : 1. Pendekatan

politik,

merupakan

penjabaran

agenda-agenda

pembangunan yang berdasarkan kebijakan kepala daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD; 2. Pendekatan teknokratik, pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor, dan lintas pelaku; 3. Pendekatan partisipatif, pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan; 4. Pendekatan atas-bawah (top down), dan bawah-atas (bottom-up) yang

dilaksanakan

menurut

jenjang

pemerintahan

melalui

musyawarah.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Parigi Moutong dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .6


1. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun sebelumnya; 3. Penyusunan rancangan awal RKPD; 4. Penyusunan Rancangan awal Renja OPD oleh Kepala OPD dengan memperhatikan Rancangan Awal RKPD, tugas dan fungsi OPD serta capaian keberhasilan dan masalah dalam periode sebelumnya; 5. Forum OPD/forum gabungan OPD; 6. Pra Musrenbang Provinsi; 7. Musrenbang Provinsi; 8. Pasca

Musrenbang

(penyusunan

rancangan

akhir

RKPD,

penyampaian rancangan akhir RKPD kepada Gubernur dan DPRD, Penetapan

RKPD,

Pendistribusian

RKPD,

Sosialisasi

RKPD,

Penyusunan rancangan akhir Renja OPD, dan Penyampaian RKPD kepada Bupati dan DPRD).

1.4 Alur Pikir Kerangka

pemikiran

dalam

penyusunan

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Hasil

Akhir

Program-program

disinergikan

dan

mendukung

Pencapaian sasaran Propinsi maupun Nasional

Dikomposisi ke kegiatan yang mencerminkan koordinasi yang baik antar Pelaku Pembangunan

Hubungan Keluaran, Hasil langsung, dan hasil Akhir secara logis harus benar.

1.5 Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Parigi Moutong

Tahun

2011,

yang

mengimplementasikan

Perencanaan

Pembangunan Jangka Menengah dan Penganggaran Tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut : Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .7


BAB I. PENDAHULUAN Menjelaskan pengertian ringkas tentang RKPD, visi dan misi jangka menengah daerah, serta kaitannya dengan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJP Daerah Kabupaten Parigi Moutong 2005-2025, dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD, pedoman penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam proses perencanaan pembangunan, dan proses penyusunan RKPD. Menjelaskan tujuan, sasaran dan fungsi penyusunan RKPD 2011.

Menjelaskan pendekatan dan proses penyusunan RKPD sejak penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD sampai

dengan

penetapan

peraturan

kepala

daerah

Menguraikan isi bahasan tiap bab dalam RKPD.

BAB II.

EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini memuat visi dan misi Daerah, Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun lalu, serta Isu Strategis dan Masalah Mendesak yang dihadapi Daerah.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH Mengemukakan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang antara lain mencakup: a) Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah; b) Sumber-sumber pendapatan dengan perincian, sumber pendapatan tahun lalu dan satu berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai prakiraan maju pendapatan; dan c) Kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .8


Perekonomian Daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Mengemukakan secara eksplisit prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENGANGGARAN Bab ini memuat tentang matriks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD II), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I (APBD I) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB VI.

KAIDAH PELAKSANAAN Bab ini memuat arahan Kepala Daerah bagi SKPD dalam rangka menyusun dokumen Renja-SKPD

BAB VII. PENUTUP.


hal .9


BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2.1.1. Visi

Pembangunan di kabupaten Parigi Moutong menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi kabupaten Parigi Moutong yang strategis dan sebagai titik utama yang menghubungkan Utara-Selatan jalan trans Sulawesi. Secara geografis Kabupaten Parigi Moutong memiliki nilai yang cukup strategis karena terletak pada daerah Lintas Sulawesi yang menghubungkan Propinsi Sulawesi Selatan, Tengah, Propinsi Gorontalo dan Propinsi Sulawesi Utara serta urat nadi penghubung Kabupaten– Kabupaten lain dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tengah. Sebagai daerah lintas Sulawesi, Parigi Moutong juga menghadirkan ciri-ciri dengan kawasan tanah pertanian berupa sawah yang membentang luas, yang sekaligus menjadi potensi untuk dikembangkan menjadi Kabupaten yang mandiri mendorong Parigi Moutong berperan sebagai agent of development

(agen pembangunan) bagi pertumbuhan Sulawesi pada

umumnya dan Propinsi Sulawesi Tengah pada khususnya. Terdapat

berbagai

isu

global

dan

nasional

yang

perlu

dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Masalah kemiskinan, energi listrik, kurangnya Infrastruktur dan kerusakan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di sejumlah kecamatan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum optimal, masih rendahnya pendapatan asli daerah, penganguran, mitigasi bencana serta sejumlah masalah manajemen pemerintahan perlu menjadi perhatian


hal .10


serius dengan didorong penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis. Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. optimalisasi PAD, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan. mendorong peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, revitalisasi pertanian dan kelautan, penyediaan listrik, pembukaan lapangan kerja, peningkatan investasi, peningkatkan aksebilitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis jalan dan jembatan ke kantong produksi, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan, serta penataan struktur pemerintah daerah dengan menempatkan sumberdaya aparatur pemerintahan yang berkulitas, bersih, berwibawa dan dan bebas KKN (good governace) menuju kemandirian masyarakat Kabupaten Parigi Moutong. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Parigi Moutong serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi yang hendak dicapai dalam periode lima tahun ke depan adalah meletakkan pondasi yang kuat bagi :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN PARIGI MOUTONG TERDEPAN DENGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020”

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong beserta unit satuan kerjanya harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .11


diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu kepada dasar pemikiran yang telah dikemukakan maupun eksistensi Kabupaten Parigi Moutong serta gambaran umum daerah yang telah dipaparkan di atas, maka visi pembangunan lima tahun ke depan Kabupaten Parigi Moutong. Untuk memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan asumsi dan persepsi yang berbeda, maka hakekat yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut adalah :

Kabupaten Parigi Moutong Terdepan adalah • Kabupaten Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diatas Ratarata Propinsi Sulawesi Tengah. • Pertumbuhan Ekonomi daerah diatas Rata-Rata Propinsi Sulawesi Tengah. • Proporsi jumlah penduduk miskin dibawah rata-rata dari proporsi jumlah penduduk miskin Propinsi Sulawesi Tengah. • Distribusi pendapatan lebih rendah dibandingkan dengan distribusi pendapatan Sulawesi Tengah. • Tingkat efisiensi ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat efisiensi. • Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) Perkapita lebih tinggi dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) Perkapita propinsi Sulawesi Tengah. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing sebagai kemampuan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kualitasnya

ditandai

dengan

kemampuan

masyarakat

dalam

mengoptimalkan nilai guna suatu barang sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dan kapasitas pengetahuan, keterampilan dan kepekaan sosial semakin baik.

2.1.2. Misi


hal .12


Misi merupakan upaya yang dilakukan pada masa datang untuk mewujudkan visi. Dengan demikian misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan yang memungkinkan penyediaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk memelihara kesinambungan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Misi Kabupaten Parigi Moutong dirumuskan sebagai berikut : 1.

Mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Sebuah sistem pemerintahan yang sehat akan melahirkan hasil-hasil pembangunan

yang

berdaya

guna

tinggi

dan

berkualitas.

Keterlibatan aparat pemerintahan dalam setiap aspek dan tahapan pembangunan sudah tidak dipungkiri lagi merupakan penggerak utama tercapainya suatu sistem yang kokoh berjalan. Adanya aparat penggerak pembangunan sistem pemerintahan yang berdedikasi tinggi pada kemajuan daerah, jujur, berorientasi hasil, penuh semangat, serta menjunjung tinggi rasa kebersamaan dalam menjalankan sistem pemerintahan sesuai porsinya masing-masing, adalah kebutuhan utama yang

harus dipenuhi dalam rangka

menunjang pembangunan daerah yang berkesinambungan dengan grafik yang eksponensial progresif. 2.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketaqwaan. kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing di definisikan sebagai kemampuan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kualitasnya ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam mengoptimalkan nilai guna suatu barang sehingga mempunyai nilai ekonomi

yang

lebih

tinggi

dan

kapasitas

pengetahuan,

keterampilan dan kepekaan sosial semakin baik. Dunia global menuntut kecermatan dan ketepatan bertindak yang terlahir dari pribadi dengan pertimbangan yang matang dan kemampuan melihat kedepan secara luas dan menyeluruh. Potensi daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .13


Kabupaten Parigi Moutong dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, jika perencanaan tahunan yang tersusun didukung oleh rakyat yang menjadi subjek dan mampu menjadi manusia yang setiap harinya berusaha memenuhi tuntutan jaman, bukan berdiam diri dan menunggu uluran tangan bantuan. Kabupaten Parigi Moutong akan menjadi Kabupaten terdepan di provinsi ini jika kualitas aparatur, kualitas masyarakat, kualitas pelaku ekonomi,-atau jelasnya kualitas manusia-manusianya-, adalah kualitas terdepan. kualitas manusia yang tidak ingin tertinggal dibelakang tanpa tahu harus melakukan apa, tetapi kualitas manusia yang berani maju melakukan sesuatu yang berarti tidak saja bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi daerahnya, agamanya dan bangsa dan negaranya. 3.

Percepatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan

ekonomi

dan

pemberdayaan

ekonomi

kerakyatan. Industri kecil adalah tonggak utama perekonomian nasional, mereka mampu bertahan ditengah gejolak pasar dunia dan menunjukkan performansi yang stabil ditengah fluktuatifnya nilai ekonomi barang dan jasa. Masyarakat perlu menyadari hal ini sehingga diupayakan perbaikan iklim investasi di Parigi Moutong dengan membenahi regulasi fiskal, sehingga kesempatan UKM untuk berkembang akan lebih luas, selain itu perlu pula peningkatan rasa aman dan damai ditengah masyarakat dan pelaku UKM untuk menjaga kontinuitas UKM. Perluasan UKM dan jaminan investasi, diharapkan dapat membantu perluasan lapangan kerja yang memadai bagi seluruh masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran. Komoditi unggulan Kabupaten Parigi Moutong akan dapat ditingkatkan

nilai

jualnya

melalui

pembangunan

strategi

industrialisasi yang memadai untuk mengolah hasil bumi dan komoditas unggulan kabupaten, menjadi produk yang diterima dan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .14


berdaya jual tinggi, tidak saja di pangsa pasar lokal tapi juga merambah ke pasaran regional maupun internasional. Pengolahan komoditi unggulan di Kabupaten Parigi Moutong selama ini masih terpecah-pecah ke berbagai industri pengolahan berskala kecil dan kebanyakan tidak terakomodasi langsung oleh Pemerintah Daerah, misi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi berbasis

komoditi

unggulan

dan

pemberdayaan

ekonomi

kerakyatan secara bertahap akan mengkonsentrasikan pengolahan komoditi unggulan kedalam suatu sistem industrialisasi terpadu yang terkontrol secara periodik operasionalnya, tidak saja oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat tapi juga oleh pihak-pihak lain yang dapat mengambil manfaat positif dari program ini. 4.

Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat

memegang

peranan

penting

dalam

proses

pembangunan dan bahkan mereka dapat dikatakan sebagai inti utama dari pembangunan, dari masyarakatlah lahir pemikiran aspiratif, dari masyarakatlah kita dapat menemukan sumber daya manusia

yang berkualitas,

dan

dari

merekalah kita

bisa

memperoleh timbal-balik, saran-saran dan opini yang konstruktif dalam membenahi proses pembangunan yang sedang berjalan. Oleh karena itu, masyarakat harus diberdayakan secara maksimal, terkait keterlibatannya dalam proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan masyarakat yang memiliki edukasi dan wawasan luas memang tidak mudah, namun bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Masyarakat yang memiliki rasa tanggung jawab atas keberlangsungan pembangunan adalah

masyarakat yang

memiliki tingkat pendidikan yang cukup. Program peningkatan peran serta masyarakat sejatinya tidak hanya semata melibatkan masyarakat pada proses pembangunan tetapi juga membuka kesempatan untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat itu sendiri. Sehingga pada gilirannya, masyarakat yang teredukasi akan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .15


mampu memberikan timbal balik yang berbobot bagi kelangsungan proses pembangunan yang berorientasi kemakmuran bersama, dan secara simultan mampu memberdayakan masyarakat dengan meningkatnya daya serap terhadap pengetahuan dan teknologi baru yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 5.

Menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Sebagai sebuah daerah yang masih berkembang, Parigi Moutong memiliki begitu banyak sumber-sumber daya, baik itu dalam bentuk kekayaan alam maupun sumber daya manusianya, hal ini membuka kesempatan yang begitu luas untuk menggali dan mengoptimalkan unit-unit sumber daya itu sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal bagi perkembangan dan peningkatan pembangunan daerah. Sumber daya alam yang pemanfaatannya terkelola dengan baik, akan mampu memberikan sumbangsih materiil yang dapat memajukan daerah. dan dilain pihak, sumber daya manusia yang terbangun

dengan

optimal

akan

mampu

menggali

dan

memanfaatkan sumber daya alam serta sumber daya dirinya sendiri untuk sebesar-besarnya kemajuan daerah. 6.

Meningkatkan kualitas lingkungan sebagai wujud komitmen terhadap konsepsi pembangunan berkelanjutan (suistainable development) dan berwawasan lingkungan. Isu pemanasan global adalah hal yang sedang di gembargemborkan seluruh dunia, setiap sendi kegiatan manusia diatas bumi ini diupayakan untuk semaksimal mungkin memberikan kontribusi

perusakan

yang

sekecil-kecilnya

terhadap

keseimbangan ekosistem alami. Dunia yang kita tempati ini hanya satu dan mungkin satu-satunya planet diseluruh galaksi bimasakti yang mampu menopang kehidupan makhluk dibawah atmosfer (oxygen tollerant). Keseimbangan kehidupan itu mulai terusik oleh sejumlah

besar

polutan

yang


mengikis

atmosfer

yang hal .16


mengakibatkan efek rumah kaca terhadap kehidupan di bumi. Sebagai penghuni bumi yang memiliki tingkat intelegensi paling tinggi dan memiliki populasi paling besar dan paling cepat tumbuh, dipundak kita tersimpan kewajiban untuk melestarikan setiap inci dari bumi yang kita tinggali ini. Pelestarian lingkungan bukan semata demi kelanjutan pembangunan, tapi juga demi memelihara satu-satunya tempat yang bisa kita tinggali di seluruh alam raya. Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong memandang hal ini sebagai salah satu sisi paling penting dari kesinambungan pembangunan dan keberlangsungan pemanfaatan sumber-sumber daya alam terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas lingkungan termasuk diantaranya program rehabilitasi hutan dan hasil-hasilnya, Pemanfaatan dan perlindungan serta konservasi sumber daya hutan, penghijauan kembali (Reboisasi), konservasi kelautan dan perikanan, dan tidak ketinggalan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

2.2 Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah

Akuntabilitas pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban untuk memberikan

pertanggungjawaban

atau

untuk

menjawab

dan

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Adapun pengertian kinerja yang dimaksud adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, sasaran, tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam hal menilai suatu keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakam pemerintah daerah serta pelaksnaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .17


akan dilakukan melalui tahapan eveluasi kinerja. Evaluasi kinerja mencakup pencapaian indikator sasaran pembangunan, indikator kinerja, capaian kinerja dan permasalahan serta rekomendasi tindak lanjut dari apa yang dihasilkan dari sebuah program/kegiatan. Evaluasi kinerja

juga

menunjukkan

apakah

pelaksanaan

kegiatan

yang

dilaksanakan oleh aparatur pemerintah mengalami kesuksesan atau kegagalan. Aspek

evaluasi

pembangunan

merupakan

aspek

dasar

perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya, sehingga untuk membuat kebijakan pelaksanaan pembangunan Tahun 2011 perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya,

khususnya

evaluasi

terhadap

indikator

makro

pembangunan. Indikator makro yang dievaluasi meliputi pembangunan sumber daya manusia, ekonomi dan keejahteraan sosial, serta indikator penunjang yang terkait dengan masalah lingkungan hidup,infrastruktur, pelayanan publik dan sebagainya. Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang akan dihadapi pada pada Tahun 2011 yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan.

2.2.1.Evaluasi Indikator Makro Pembangunan Kabupten Parigi Moutong INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) Secara pencapaian

teknis,

IPM

pembangunan

merupakan keseluruhan

Indeks suatu

yang

mengukur

daerah,

yang

direpresentasikan oleh tiga dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kualitas hidup yang layak. Nilai IPM Kabupaten Parigi Moutong mengalami kenaikan dan berada pada klasifikasi kesejahteraan menengah ke atas pada tahun 2007. jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong menempati urutan ke-8 (delapan) dengan IPM sebesar 67,15 meningkat dibandingkan tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .18


sebelumnya yang berada pada peringkat ke-9 dengan nilai IPM 66,62. Meski Kabupaten Parigi Moutong berada pada peringkat ke-8 (delapan) di Propinsi Sulawesi Tengah dengan nilai IPM sebesar 67,15 namun mampu mencapai peringkat ke-4 untuk percepatan pembangunan manusia selama tahun 2007. Dengan demikian keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia pada suatu kurun waktu tidak sekedar dilihat dari posisi nilai IPM-nya, tetapi lebih tepat dilihat dari reduksi shortfall pada kurun waktu tersebut. Tantangan pemerintah daerah ke depan adalah bagaimana memperkecil ketertinggalan dari nilai referensi IPM yang ditunjukkan dengan adanya reduksi shortfall. Semakin besar persentase reduksi shortfal, semakin cepat ketertinggalan yang diposisikan dengan daerah lainnya dapat dikejar dan selanjutnya semakin cepat pula nilai IPM mendekati nilai yang ideal.

INDEKS PENDIDIKAN Indeks pendidikan dihitung dari dua komponen yaitu Angka Melek Huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka Melek Huruf Kabupaten Parigi Moutong adalah 93,06 persen pada tahun 2007, meningkat dari tahun 2006 (91,67 persen). Ini berarti masih ada 6,94 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis. Sedangkan untuk Propinsi Sulawesi Tengah, Angka Melek huruf sudah mencapai 94,94 persen, artinya jumlah penduduk di Propinsi Sulawesi Tengah yang tidak dapat membaca dan menulis hanya 5,06 persen. Komponen penyusun Indeks Pendidikan berikutnya adalah ratarata lama sekolah. Angka ini merupakan kombinasi variabel pendidikan yang terdiri dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Kabupaten Parigi Moutong rata-rata lama sekolah pada tahun 2007 adalah 7,02 tahun. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan Propinsi Sulawesi Tengah yang mencapai 7,73


hal .19


tahun. Walaupun demikian, kedua-duanya masih tertinggal dalam memenuhi target wajib belajar 9 tahun. Kedua komponen tersebut dihitung indeksnya, menghasilkan Indeks Melek Huruf sebesar 93,06 dan Indeks Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 46,80 di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2007 yang selanjutnya sesuai bobot masing-masing dihitung Indeks Pendidikan yaitu sebesar 77,64. Perkembangan pendidikan di Kabupaten Parigi Moutong cukup menunjukkan kemajuan yang berarti, walaupun masih diperlukan kerja keras untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Propinsi Sulawesi Tengah budaya mengutamakan pendidikan perlu dipupuk dengan kesadaran untuk menyekolahkan anak-anak usia sekolah.

INDEKS DAYA BELI Komponen PPP (Purchasing Power Parity) atau dikenal sebagai komponen kemampuan daya beli atau standar layak hidup diukur dengan indikator rata-rata konsumi riil perkapita yang disesuaikan. Indeks daya beli masyarakat Kabupaten Parigi Moutong pada Tahun 2006 adalah sebesar 58,29 % meningkat menjadi 58, 35 % pada tahun 2007. Data tersebut menunjukkan terjadi kenaikan sebesar 1,24 poin.

Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2007

kemampuan daya beli penduduk di Kabupaten Parigi Moutong sudah cukup tinggi namun masih lebih rendah dan penambahannya lebih kecil dibandingkan Propinsi Sulawesi Tengah. Berarti bahwa secara umum di Propinsi Sulawesi Tengah terjadi peningkatan ekonomi yang cukup pesat dan percepatannya lebih tinggi daripada Kabupaten Parigi Moutong.

JUMLAH PENDUDUK Dari hasil pendataan penduduk akhir tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Parigi Moutong mencapai 389.596**) jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan terhadap jumlah penduduk dari tahun 2008 sebesar 382.596 jiwa. Kabupaten Parigi Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .20


Moutong yang memiliki 180 desa dan luas wilayah 6.231,85 Km², secara umum pada tahun 2008 memiliki kepadatan penduduk 63 jiwa per Km² yang mengalami sedikit peningkatan bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk pada tahun 2007 sebesar 378.230 jiwa. Penduduk terbanyak berada di kecamatan Bolano Lambunu dengan jumlah sekitar 57 ribu jiwa, sementara yang paling sedikit adalah penduduk di Kecamatan Parigi Utara yaitu sekitar 5 ribu jiwa. Namun begitu bila dilihat menurut kepadatan penduduk, Kecamatan Parigi merupakan wilayah terpadat penduduknya dibanding kecamatan lain. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (LPP) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Parigi Moutong

mengalami penurunan

yang sangat signifikan. Hal ini

ditunjukkan pada tahun 2008 Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,15 dan pada tahun 2009 sebesar 1,83. Kondisi tersebut menunjukkan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Parigi Moutong relatif cukup baik.

PROPORSI PENDUDUK MISKIN Jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2008 sebesar 18.479 rumah tangga. Dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin pada tahun 2005 yang berjumlah 27.018, berarti jumlah rumah tangga miskin berkurang 8.539 rumah tangga atau mengalami

penurunan

sebesar

31,6

persen.

Kecamatan

Parigi

merupakan kecamatan yang mengalami penurunan jumlah rumah tangga miskin tertinggi yaitu 64.41 persen, dari 1152 rumah tangga menjadi 410 rumah tangga. Sedangkan Kecamatan Mepanga mengalami penurunan jumlah rumah tangga miskin terrendah yaitu 12,03 persen, dimana dari 1.771 rumah tangga menjadi 1.558 rumah tangga. Penurunan jumlah rumah tangga dikarenakan beberapa hal yaitu diantaranya adalah: a.

Penduduk miskin transient dan penduduk dalam klasifikasi hampir miskin sudah bisa membebaskan diri dari kemiskinan (ditandai


hal .21


dengan

kepemilikan

aset,

motor,bangunan/lahan

produktif,ternak,alat pertanian besar >1,5 jt, menjadi PNS) b. meninggal tanpa ahli waris c. pindah (keluar dari wilayah kabupaten Parigi Moutong) d. didropnya Inclussion error(rumah tangga yang sudah tidak layak yang harus dikeluarkan) dari database baik yang memang sudah terdata sebelumnya ataupun temuan baru (data ganda,data tidak layak miskin).

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PDRB Kabupaten Parigi Moutong tahun 2009 berdasarkan harga berlaku mencapai 5.482.276 juta rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya sebesar 4.788.014 juta rupiah. Demikian pula terjadi peningkatan pada PDRB berdasarkan harga konstan 2000 atau PDRB riil. PDRB riil tahun 2009 mencapai 2.796.217 juta rupiah, sedangkan PDRB riil tahun sebelumnya sebesar 2.598.871 juta rupiah. Pertumbuhan yang cukup tinggi terjadi pada 3 sektor dan dapat dirinci sebagai berikut : Sektor Pertanian sebesar 5,34 persen, Sektor Listrik dan Air Bersih sebesar 6,63 persen dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 15,80 persen. Sedangkan sektor – sektor yang mengalami laju pertumbuhan yang menurun dibandingkan tahun 2008 yaitu Sektor Penggalian sebesar 6,79

persen, Sektor Industri

Pengolahan sebesar 9,23 persen, Sektor Bangunan sebesar 8,62 persen, Sektor Angkutan dan Komunikasi sebesar 6,97 persen dan Sektor Jasajasa sebesar 7,83 persen.

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 mengalami kemajuan yang signifikan. Penambahan nilai tambah bruto secara riil, yang biasa disebut sebagai pertumbuhan ekonomi selama tahun 2005-2009 yaitu masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .22


7,40 persen (2005), 7,84 persen (2006), 7,85 persen (2007), 7,51 persen (2008) dan 7,59 persen (2009).

INFLASI Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun. Harga

komoditas

yang dipantau mengacu pada

diagram

timbangan IHK hasil Survei Biaya Hidup (SBH) di kota Palu. Digunakannya hasil SBH kota Palu untuk penghitungan IHK Kabupaten Parigi Moutong dengan asumsi bahwa pola konsumsi masyarakat kota Parigi identik dengan masyarakat kota Palu, dimana sebagai kabupaten yang baru mekar di tahun 2002, banyak pegawai SKPD/Badan/Lembaga yang berasal dari kota Palu. Selain itu SBH kota Palu juga merupakan tolok

ukur

yang

mewakili

Propinsi

Sulawesi

Tengah

dalam

penghitungan tingkat inflasi Nasional. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Parigi Moutong di Parigi, pada bulan Desember 2009 terjadi inflasi 1,45 persen di mana, 1,15 persennya merupakan andil inflasi dari kelompok bahan makanan, yang merupakan penyumbang inflasi terbesar dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya. Kemudian kelompok sandang sebesar 0,20 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,08 persen serta dan kelompok transport, komunikasi & jasa keuangan 0,04 persen. Sementara itu untuk kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga tidak berpengaruh untuk terjadinya inflasi ataupun deflasi (0,00 persen). Disisi lain kelompok kesehatan justru memberikan andil deflasi sebesar -0,02 persen.

JUMLAH PENGANGGURAN


hal .23


Isu

penting

yang

perlu

menjadi

perhatian

adalah

isu

pengangguran. Konsep penganggur yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (jobless). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai penganggur terbuka (open unemployment). Jumlah penganggur pada bulan Agustus 2009 sebesar 7.569 orang atau mengalami penurunan sebesar 1.030 orang (11,98 persen) dibandingkan keadaan Agustus 2008 yang besarnya 8.599 orang. Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana TPT merupakan persentase jumlah penganggur terhadap angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2009 sebesar 6,71 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan TPT pada Agustus 2008 ( 4,44 persen). Angkatan kerja menurut kabupaten/kota Se Sulawesi Tengah pada tahun 2009, tertinggi di Kabupaten Donggala (227.945 orang), sedangkan terendah di Kabupaten Buol (50.161 orang). Untuk Kabupaten Parigi Moutong menempati posisi tertinggi kedua yaitu dengan jumlah Angkatan kerja sebesar 202.089 orang. Selaras dengan jumlah Angkatan kerja, penduduk yang bekerja di Kabupaten Donggala menempati urutan teratas diantara kabupaten/kota yang lain di Sulawesi Tengah yaitu sebanyak 220.221 orang,sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Buol (47.274 orang). Kota

Palu

memiliki

jumlah

pengangguran

terbanyak

dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tengah yaitu 18.009 orang, sedangkan kabupaten Toli-toli merupakan kabupaten dengan jumlah penangguran paling sedikit yaitu 2.887 orang. Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah pengangguran sebanyak 7.569 orang


hal .24


menjadikan kabupaten ini

menempati urutan kedua jumlah

pengangguran terbanyak di Sulawesi Tengah. Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) tertinggi tercatat di Kota Palu (12,82 persen), sedangkan terendah di Kabupaten Donggala (3,39 persen). TPT kabupaten Parigi Moutong menempati peringkat terrendah ke-empat (3,75 persen). Kabupaten Parigi Moutong berada di urutan pertama untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu sebesar 76,94 persen sedangkan urutan terakhir ditempati Kota Palu (60,92 persen). 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Berdasarkan Program Prioritas

Secara ringkas pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam kurun waktu Tahun 2009 dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari pencapaian target-target kinerja yang tertuang pada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

2009 - 2013. Secara umum kondisi

Kabupaten Parigi Moutong dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.3.1. Hasil Pembangunan Tahun 2009 1. Penanggulangan Kemiskinan Sangat disadari bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pembangunan manusia dalam konteks pembangunan bukanlah hanya bagi kelompok orang atau masyarakat tertentu tetapi mencakup segenap lapisan masyarakat. Konsep pembangunan manusia sangatlah luas, hampir mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dari kebebasan mengungkapkan pendapat, kesetaraan gender, lapangan pekerjaan, gizi anak, melek huruf dan sebagainya.


hal .25


Konsep pembangunan manusia ini lebih luas pengertiannya dibanding konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan, kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat atau pembangunan sumberdaya manusia karena konsep pembangunan manusia mengandung empat unsur pokok yaitu : Produktivitas (Productivity), Pemerataan (Equity), Kesinambungan (Sustainability) dan Pemberdayaan (Empowerment). Hal ini berarti bahwa dalam setiap aspek pembangunan seyogyanya menganggap manusia bukan sebagai sarana tetapi merupakan tujuan akhir pembangunan. Kebijakan pengentasan kemiskinan yang dibuat pemerintah Indonesia terbagi dalam 3 klaster, yaitu : Klaster-1 Program Bantuan dan Perlindung Sosial dengan sasaran rumah tangga miskin, Klaster-2 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan sasaran pemberdayaan kelompok masyarakat, dan Klaster-3 Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil berupa program bantuan dengan program bantuan beras untuk orang miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau yang sebelumnya dikenal sebagai Askeskin untuk gratis perawatan kesehatan gratis, Program Beasiswa untuk siswa miskin, serta Program Bantuan untuk kelompok rentan sosial lainnya. Pelaksanaan

Program

Bantuan

dan

Perlindungan

Sosial

mensyaratkan tersedianya database rumah tangga sasaran yang berisi informasi tentang rumah tangga beserta informasi pokok tentang anggota rumah tangga. Pada tahun ini BPS akan melakukan pemutakhiran (updating) data basis RTS BLT. Pemutakhiran data tersebut

dilaksanakan

melalui

kegiatan

Pendataan

Program

Perlindungan Sosial tahun 2008 yang selanjutnya disingkat PPLS08. Informasi mengenai statistik kemiskinan sangat diperlukan oleh pengambil kebijakan untuk penanganan masalah kemiskinan. Pengambil kebijakan

dapat

lebih

memfokuskan

program

penanggulangan

kemiskinan, sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut. Penggunaan statistik kemiskinan juga mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .26


usaha-usaha bagi penentu sasaran pembangunan terhadap wilayah miskin yang bertujuan untuk menurunkan kemiskinan aggregat melalui sasaran wilayah geografis. Wilayah dimana yang seharusnya mendapat prioritas dalam penentuan sasaran dapat dipenuhi. Keterangan mengenai jenis persoalan dan akar permasalahan yang dihadapi berbagai jenis segmen penduduk miskin dapat membantu perencana program dalam menentukan program-program yang tepat. Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang didasari pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik sosial demografi dan dimensi ekonomi penduduk miskin dapat membantu perencanaan, monitoring, dan evaluasi dari program tersebut. Tabel 2.2 Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Parigi Moutong Menurut Kecamatan Tahun 2005-2008 Kecamatan

(1)

Jumlah rumah tangga miskin 2005 2008 (2) (3)

Persentase penurunan (4)

Sausu Torue Balinggi Parigi Parigi selatan Parigi barat Parigi utara Parigi tengah Ampibabo Kasimbar Toribulu Siniu Tinombo Tinombo selatan Tomini Mepanga Palasa Moutong Bolano lambunu Taopa

1.177 900 649 1.152 895 489 544 648 1.370 1.684 1.104 637 1.779 2.025 1.304 1.771 2.624 1.818 3.614 834

993 371 553 410 385 416 375 515 565 949 570 429 1.501 1.477 998 1.558 2.288 1.301 2.176 649

15,63 58,78 14,79 64,41 56,98 14,93 31,07 20,52 58,76 43,65 48,37 32,65 15,63 27,06 23,47 12,03 13,80 28,44 39,79 22,18

Jumlah

27.018

18.479

31.6


hal .27


Masalah kemiskinan disadari merupakan masalah yang sangat mendesak untuk ditangani oleh pemerintah daerah khususnya dalam perspektif otonomi daerah sekarang ini. Kabupaten Parigi Moutong mempunyai

20

kecamatan

dan

182

desa/kelurahan.

Tipologi

desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong sebagian besar merupakan desa pantai dan hanya sebagian kecil yang merupakan desa bukan pantai. Hal ini bisa dimaklumi jika kita memperhatikan peta wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang membujur dari selatan ke utara sepanjang garis pantai Teluk Tomini. Berbagai masalah kemiskinan yang terjadi pada dasarnya memiliki akar yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Hal ini disebabkan perbedaan potensi wilayahnya serta karakteristik dari masyarakat di daerah setempat. Oleh karena itu, maka penanganan kemiskinan didaerah pedesaan tentunya akan berbeda dengan penanganan didaerah perkotaan, begitu pula dengan penanganan kemiskinan didaerah pantai tentunya akan berbeda pula dengan penanganan didaerah pegunungan.


hal .28


Tabel 2.3 Jumlah Rumah Tangga Dan Jumlah Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Parigi Moutong Menurut Kecamatan Tahun 2008 Kecamatan (1) Sausu Torue Balinggi Parigi Parigi selatan Parigi barat Parigi utara Parigi tengah Ampibabo Kasimbar Toribulu Siniu Tinombo Tinombo selatan Tomini Mepanga Palasa Moutong Bolano lambunu Taopa Jumlah

Jumlah Rumah Tangga (2) 4.475 3.515 3.622 5.174 4.367 1.434 1.141 1.618 5.095 5.183 3.651 2.196 6.916 5.428 3.789 5.680 4.418 5.175 14.976 3.280

Jumlah Rumah Tangga Miskin (3) 993 371 553 410 385 416 375 515 565 949 570 429 1.501 1.477 998 1.558 2.288 1.301 2.176 6.49

91.133

Persentase (4) 22,19 10,55 15,27 7,92 8,82 29,01 32,86 30,64 11,09 18,13 15,61 19,53 21,70 27,21 26,34 27,43 51,79 25,14 14,53 19,79

18.479

20,28

Jumlah rumah tangga miskin di kabupaten Parigi Moutong sebesar 18.479 rumah tangga atau 20,28 persen dari jumlah rumah tangga keseluruhan (91.133 rumah tangga). Kecamatan yang memiliki persentase rumah tangga miskin terrendah adalah kecamatan Parigi (7,92 persen). Hal ini dimungkinkan karena kecamatan Parigi merupakan ibukota dari kabupaten

Parigi

Moutong,

dimana

selain

merupakan

pusat

pemerintahan, pusat perekonomian juga merupakan pusat perdagangan. Sedangkan kecamatan Palasa adalah kecamatan yang memiliki persentase rumah tangga miskin tertinggi yaitu sebesar 51,79 persen. Sebagian besar


hal .29


penduduk Palasa bermatapencaharian sebagai petani dengan bercocok tanam secara berpindah-pindah. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan dan masih berupa hutan. Pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Angka kemiskinan memang tidak mungkin berada diposisi nol, namun demikian merupakan hal yang sangat penting bahwa bagaimana dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah menjadikan masyarakat merasa tidak miskin. Berdasarkan ukuran atau indikator – indikator diatas, maka program aksi yang dibutuhkan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia di Kabupaten Parigi Moutong adalah sebagai berikut : a.

Membebaskan biaya pendidikan bagi anak usia sekolah hingga tingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA), khususnya bagi anak usia sekolah yang memiliki kemampuan dan kemauan belajar tetapi memiliki kemampuan ekonomi rendah agar memiliki daya saing.

b.

Membangun dan menyiapkan infrastruktur pendidikan hingga ke daerah – daerah terpencil dan meningkatkan sumberdaya tenaga pendidik melalui diklat, kursus dll.

c.

Menggiatkan kursus/pelatihan keahlian khususnya bagi generasi muda.

d.

Mengoptimalkan pemberian pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah melalui pelayanan Asuransi Kesehatan bagi Rakyat Miskin (Askeskin) dll.

e.

Pembangunan

dan

perbaikan

infrastruktur

kesehatan

serta

penempatan tenaga medis/paramedis hingga ke pelosok. f.

Mengoptimalkan keikutsertaan desa pada Program ”Desa Siaga”

g.

Menumbuhkembangkan

dan

meningkatkan

frekuensi

kegiatan

keagamaan serta menyiapkan sarana prasarana penunjangnya guna menciptakan

sumberdaya/generasi

yang

memiliki

kecerdasan

intelektual, emosional, berbudi dan beriman. 2. Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .30


Pembangunan tahun 2009 tetap mempertimbangkan segi pembangunan melalui peningkatan infrastuktur khususnya yang terkait dengan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat misalnya dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan ke kantongkantong produksi, membangun fasilitas publik seperti pasar sentral terpadu dan terminal yang pada gilirannya akan dapat membantu efektifitas dan efisiensi perkembangan ekonomi dan pertumbuhan kapasitas masyarakat dalam segala bidang. a. Jalan Jalan merupakan urat nadi perekonomian. Sebagai prasarana penghubung, jalan memiliki fungsi ekonomi untuk mendorong perekonomian rakyat. Hingga tahun 2008 ruas jalan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong sepanjang 1.534,5 km. Permukaan jalan yang diaspal 873 km dan tidak diaspal (kerikil dan tanah) sepanjang 661,8,5 km. b. Pos dan Telekomunikasi Kegiatan pelayanan pos dan giro di Kabupaten Parigi Moutong hingga tahun 2007 dilayani oleh delapan kantor pos di tujuh wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Sausu, Kecamatan Torue, Kecamatan Parigi, Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Tomini, Kecamatan Palasa dan Kecamatan Moutong. Kebutuhan akan pelayanan jasa pos dan giro dari tahun ke tahun dirasakan semakin menurun. Kondisi ini diakibatkan oleh semakin banyaknya produk substitusi dari produk Layanan jasa pos dan semakin banyak pelayanan jasa pos yang dikelola pihak swasta. Hingga

tahun

2008,

jumlah

pelanggan

dan

sarana

telekomunikasi menurut kecamatan dan jenis penggunaan relatif hampir merata. Hanya 4 (Empat) wilayah kecamatan saja yang belum memiliki sarana telekomunikasi, yaitu Kecamatan Ampibabo, Kasimbar, Toribulu dan Kecamatan Siniu. Jumlah sambungan yang terpasang pada Tahun 2008 Rumah tangga/sosial mencapai 1.542. Relatif terbatasnya sarana telekomunikasi ini disebabkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .31


meluasnya penggunaan ponsel yang akhir-akhir ini meningkat secara tajam. Realitas ini menunjukkan bahwa akses informasi bagi masyarakat Kabupaten Parigi Moutong masih harus difasilitasi secara maksimal agar masyarakat tidak hanya sekedar bisa akses ke informasi,

melainkan

agar

masyarakat

bisa

memanfaatkan

informasi itu secara maksimal sebagai peluang yang secara ekonomi memberikan manfaat dan nilai tambah. c. Listrik Akhir-akhir ini, listrik tidak sekedar sebagai faktor penting yang dapat menunjang perekonomian suatu daerah, akan tetapi listrik telah menjadi tolok ukur kredibilitas pembangunan suatu daerah. Makin tinggi kemampuan suatu daerah dalam memasok energi listrik untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di daerahnya, maka makin tinggi pula kredibilitas daerah tersebut dalam penyelenggaraan pembangunan. Pembangkit tenaga listrik di Kabupaten Parigi Moutong dihasilkan dengan menggunakan mesin diesel. Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari 2 unit yaitu Unit Parigi dan Unit Kasimbar. Untuk pelanggan yang berada di Unit Palasa, Tinombo,Moutong dan Kota Raya di pasok dari PLN Ranting Moutong. Data pada tahun 2008 menunjukkan, tenaga listrik yang berhasil diproduksi oleh Kabupaten Parigi Moutong adalah sebanyak 18.494.099 kwh, dengan perincian sebanyak 16.284.688 kwh dihasilkan oleh pembangkit Unit Parigi dan sebanyak 1.561.491 kwh (8,42%) dihasilkan oleh pembangkit unit Kasimbar. Sedangkan PLN Ranting Moutong mengahsilkan tenaga listrik sebesar 647.920 Kwh. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menanggulangi krisis energi listrik utamanya listrik perdesaan masih terus diupayakan antara lain melalui Program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal berupa: Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .32


1. Tahun 2006 -2009 Pembangunan PLTS tersebar yang sudah beroperasi melayani 700 KK/RT pada lokasi Pemukiman di Wilayah Pegunungan. 2. Tahun 2005 Pembangunan PLMTH Maninili (1x50)Kw yang dilaksanakan oleh Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM yang sudah beroperasi melayani 98 KK/RT di lokasi Transmigrasi Bau Putih – Maninili. 3. Tahun 2009 Pembangunan PLTS yang dilaksanakan oleh Kementerian PDT yang sudah beroperasi melayani 30 KK/RT di lokasi Desa Toribulu yang belum terjangkau listrik PLN. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong sejak tahun 2004

sampai 2009 telah memberikan bantuan

pengadaan genset yang sudah beroperasi melayani 4786 KK/RT di lokasi yang belum terjangkau listrik yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan, Pembebasan Tanah dalam Pembangunan PLTM Tomini (2x1000) kW yang dilaksanakan oleh PLN Pikitring Makassar yang dilaksanakan tahun 2009 dan rencananya akan beroperasi tahun 2010. d. Koperasi Jumlah koperasi di Kabupaten Parigi Moutong hingga Tahun 2008 mencapai 196 unit dengan jumlah anggota sebanyak 9.298 orang. Jumlah anggota sebanyak ini tidak secara otomatis mencerminkan masyarakat

tingkat

karena

kesadaran belum

berkoperasi

dapat

di

kalangan

mencerminkan

mutu

keanggotaannya. Jumlah simpanan pada tahun 2008 mencapai 2,1 milyar rupiah dengan jumlah cadanganmencapai 5,5 milyar. Mutu keanggotaan dalam Koperasi dapat diukur dari seberapa tinggi tingkat partisipasinya sebagai anggota, sebagai pelanggan dan sebagai pemilik saham/modal koperasi. Jumlah simpanan terbanyak terdapat pada Koperasi Simpan Pinjam . Selain itu Koperasi Simpan Pinjam juga mempunyai volume usaha


hal .33


dan sisa hasil usaha yang terbesar dibandingkan dengan jenis koperasi lainnya. e. Transportasi Dikabupaten Parigi Moutong hingga saat ini belum memiliki Bandar Udara dan pelabuhan laut berukuran standar, sehingga modal transportasi yang dominan digunakan untuk menunjang aktivitas

sosial

ekonomi

masyarakat

didaerah

ini

adalah

transportasi darat. Jumlah kendaraan di Kabupaten Parigi Moutong yang telah diuji di Dinas Perhubungan dan Komunikasi pada tahun 2008 sebanyak 2.004 unit kendaraan meliputi mobil barang umum sebanyak 1.400 kendaraan, mobil bus mencapai 593 kendaraan, dan mobil penumbang umum sebanyak 11 kendaraan. Usaha ekonomi disektor angkutan darat di Kabupaten Parigi Moutong

dari

tahun

ke

tahun

mengalami

peningkatan.

Meningkatnya jumlah jasa angkutan darat, semakin memperlancar arus barang dan penumpang antar wilayah, dan antar kabupaten serta memberikan pilihan-pilihan yang lebih luas kepada masyarakat pengguna. f. Perbankan Kondisi umum aktivitas perbankan di Kabupaten Parigi Moutong tercermin dari perkembangan kantor perbankan sejak beberapa tahun terakhir. Hingga tahun 2008 jumlah kantor Bank di Kabupaten Parigi Moutong tercatat sebanyak 18 buah yang terdiri dari 2 Kantor Pusat, 9 Kantor Cabang, dan 7 Kantor Unit. g. Air Bersih Air bersih adalah salah satu kebutuhan vital dan mutlak bagi umat manusia. Pada tahun 2008 jumlah KK terakses air bersih adalah 75.348 KK dari total jumlah KK 91.133 KK atau dengan kata lain jumlah persentase KK Terakses Air bersih sebanyak 82,7 %. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan akses air bersih dan sanitasi yaitu dari total jumlah KK 106.269 yang terakses air bersih sebayak 90.118 KK (84,8%). Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .34


Seiring dengan perkembangan pembangunan kota yang semakin pesat serta pertambahan jumlah penduduk yang tinggi, menuntut tingkat pelayanan yang prima serta kualitas air yang semakin baik. Untuk itu Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Parigi Moutong harus lebih berbenah lagi guna melayani kebutuhan masyarakat. Dimasa depan permintaan air bersih di Kabupaten Parigi Moutong diperkirakan akan terus mengalami peningkatan, hal ini dipicu oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah pemukiman. 3. Peni ngkatan Sektor Pendidikan Pendidikan adalah kebutuhan yang cukup mendasar dan tidak dapat terpisahkan dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, dimana peradaban manusia dapat berkembang dengan pesat jika pendidikan disuatu daerah atau negara juga mengalami perkembangan lurus dan sebanding Peradaban pada suatu masyarakat dalam suatu wilayah atau negara . oleh karena itu pendidikan menjadi salah satu tolak ukur untuk mengukur kemajuan suatu wilayah atau negara, dari beberapa survey menunjukan bahwa semakin tinggi pendidikan atau semakin baik pendidikan masyarakat pada suatu wilayah / negara maka

kualitas

hidup

pada

masyarakat

atau negara

tersebut

menunjukan kualitas yang lebih baik begitu pentingnya masalah pendidikan dalam kehidupan manusia maka pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong menaruh perhatian yang cukup serius dengan di canangkannya wajar 9 tahun. Penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan ujian nasional (UN) dan Ujian sekolah (US) karena kegiatan tersebut terkait dengan pengukuran keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Presentase kelulusan pada tingkat pendidikan dasar pada tahun pelajaran 2008 adalah sebesar 98,93 persen dari jumlah murid yang terdaftar sebanyak 7.218 orang, yang ikut ujian sebanyak 6.996 orang, yang lulus ujian 6.921 orang dan yang tidak lulus ujian sebanyak 71 Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .35


orang. Di lain pihak presentase kelulusan pada tingkat pendidikan menengah pertama tahun 2008 sebesar 60,50 persen dari jumlah murid yang terdaftar sebanyak 3.208 orang, yang ikut ujian sebanyak 3.051 orang, yang lulus ujian 1.846 orang dan yang tidak lulus ujian sebanyak 1.205 orang. Pada tingkat pendidikan menengah atas persentase kelulusan sebesar 79,42 % dari jumlah murid yang terdaftar sebanyak 4.125 orang, yang tidak ikut ujian sebanyak 310 orang, yang lulus ujian 3.030 orang dan yang tidak lulus ujian sebanyak 785 orang. Angka Partisipasi Kasar (APK) program pemerintah tentang penuntasan wajib belajar 9 tahun merupakan program yang menjadi prioritas. Pada tahun 2008 APK SD = 109,78 %, SMP = 93,10 % dan SMA = 66,81 sedangkan pada tahun 2009 APK SD = 112,17 %, SMP = 94,39 %, dan SMA = 66,85 %. Selain

Pembangunan

fisik

juga

dilaksanakan

kegiatan

pembinaan minat dan kreatifitas siswa yakni lomba usia dini tingkat SD,Porseni,lomba mata pelajaran MIPA dan untuk tingkat menengah lomba olimpiade sains pidato bahasa inggris ,olahraga ,serta lomba motivasi belajar mandiri (lomojari). Untuk dapat mencapai sasaran dalam tingkat mutu pendidikan pemerintah daerah kabupaten parigi moutong melalui dana dekosentrasinya telah menetapkan program kegiatan pemberian beasiswa prestasi bagi siswa yang kurang mampu. Evaluasi di bidang pendidikan juga termasuk dalam hal sejauh mana keberhasilan pemberantasan buta aksara di Kabupaten Parigi Moutong. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

KETERCAPAIAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG SESUAI DATA PREDIKSI YAITU 17.451 ORANG PENYANDANG BUTA AKSARA

YANG DITUNTASKAN : Tahun 2004

:

13 Kelompok

=

130 Orang

Tahun 2005

:

10 Kelompok

=

100 Orang


hal .36


Tahun 2006

:

99 Kelompok

=

990 Orang

Tahun 2007

:

224 Kelompok

=

2240 Orang

Tahun 2008

:

204 Kelompok

=

2040 Orang

Jumlah 1

=

5500 Orang

300 Kelompok

=

3000 Orang

:

160 Kelompok

=

1600 Orang

- APBN Provinsi :

100 Kelompok

=

1000 Orang

Jumlah 2

=

5600 Orang

Tahun 2009- APBD II : - APBN Pusat

Jumlah 1 + 2 (Tuntas)

= 11.100 Orang

Jumlah Buta Aksara

= 17.451 Orang

Sisa yang belum tuntas

6.451 Orang

4. Penaggulangan Masalah Kesehatan Kondisi Gizi Balita Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan adalah berkurangnya penyakit gizi buruk pada balita. Dibandingkan dengan tahun 2007, pada tahun 2008 jumlah Balita Gizi Buruk (BGB) adalah 91 jiwa dari jumlah balita sebaynayk 15.150 jiwa. Dengan demikian persentase BGB tahun 2008 sebanyak 0,60%. Sedangkan pada tahun 2009 terjadi pengurangan jumlah Balita Gizi Buruk (BGB) sebanyak 60 orang sehingga jumlah BGB tahun 2009 adalah 31 jiwa dari jumlah balita 20.132 jiwa (0,15%). 2.4 Isu Strategis Dan Masalah Mendesak Sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008 -2013 yang telah disusun, permasalahan yang sedang dan mungkin masih relevan selama lima tahun ke depan telah teridentifikasi dan disajikan berdasarkan sembilan fungsi sebagaimana Permendagri

13/2006

yaitu:

pelayanan

umum,

ketertiban

dan

ketentraman, ekonomi, perumahan dan fasilitas umum, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. PermasalahanPemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .37


permasalahan tersebut diprediksi akan terjadi pada tahun 2010 yang akan datang. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut disusunlah isu strategis yang penanganannya akan menjadi prioritas dalam Pembangunan Daerah tahun 2011, yaitu: Optimalisasi Implementasi Reformasi Birokrasi; Peningkatan Layanan Infrastruktur Daerah; Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; Peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan KB; Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Masyarakat; Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal ; Akses dan Mutu Layanan Pendidikan; Identifikasi

isu

strategis

sebagaimana

disebutkan

diatas,

merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong guna memfokuskan kebijakannya pada skala prioritas pembangunan yang berorientasi pada hajat hidup masyarakat Kabupaten Parigi Moutong yang paling mendesak untuk dipenuhi.


hal .38


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah merupakan mata rantai dari rangkaian proses panjang pembangunan daerah. Kegiatan itu dilakukan tidak hanya sekadar melaksanakan agenda dan menjadikannya sebagai retorika pembangunan, melainkan lebih menekankan pada pentingnya kualitas peran dan kontribusi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Tujuannya jelas, yaitu agar rangkaian proses pembangunan ekonomi daerah itu dapat dipahami dan dipersepsi secara sama oleh semua kelompok pemangku kepentingan (stakeholder), baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota. Posisi dan peran perencanaan pembangunan ekonomi daerah dalam konteks UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP2N) semakin memegang peranan penting dalam pelaksanaan manajemen pembangunan daerah, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat kabupaten Kota. Dengan demikian, implementasi dari hasil perencanaan pembangunan ekonomi daerah itu diharapkan akan sinkron dan sejalan dengan apa yang masyarakat harapkan dan butuhkan. Tidak sekadar itu, bahkan masyarakat diharapkan akan merasa memiliki, terlibat dalam pelaksanaannya, mengawal dan menjaga hasil-hasilnya secara berkelanjutan.

3.1

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010 PDRB Kabupaten Parigi Moutong tahun 2008 berdasarkan harga berlaku mencapai 4.788.014

juta rupiah.

Nilai ini mengalami

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4.034.752 juta rupiah. Demikian pula dengan PDRB riil Harga Konstan 2009 yang mengalami peningkatan dari 2.417.314 juta rupiah menjadi 2.598.871 rupiah.


hal .39


Laju pertumbuhan PDRB riil tahun 2008 sebesar 7,51 persen, namun pertumbuhan ini menurun bila dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 7,85 persen Meskipun mengalami penurunan, tetapi terjadi pertumbuhan positif pada 6 sektor sebagai berikut : sektor penggalian mencapai 11,98 persen dari 9,85 persen sektor industri pengolahan mencapai 10,69 persen dari 9,98 persen sektor bangunan mencapai 13,56 persen dari 13,45 persen sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai 12,55 persen dari 11,34 persen sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mencapai 28,75 persen dari 4,68 persen, serta sektor jasa – jasa mencapai 8,41 persen dari 8,23 persen. Upaya

proaktif

pemerintah

daerah

dalam

mempercepat

pembangunan infrastruktur ekonomi dan upaya pencitraan dalam tata pemerintahan yang baik di daerah ini walaupun belum dibarengi dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi percepatan arus masuk investasi tampaknya cukup efektif mendorong perekonomian di daerah ini tumbuh dan berkembang relatif cepat. Namun demikian harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu belum mampu meredam pertambahan jumlah keluarga miskin. Tabel 3.1 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008-2011

REALISASI

Indikator Makro No (1)

PROYEKSI

Ekonomi

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4.788.014

5.541.276

6.294.538

7.047.800

2.598.871

2.780.428

2.961.982

3.143.542

12.861.119

14.595.905

18.463.298

20.330.691

1 PDRBHB (Rp. juta)

2 PDRBHK2000 (Rp. juta)

3 PDRB PER KAPITA HB (Rp)


hal .40


4 PDRB PER KAPITA HK2000 (Rp)

6.980.846

7.375.094

7,10

7,67

382.596

424.972

PDRB HK2000

7,51

7,96

8 PAD (Rp.000)

7.613.166.6

8.032.332.0

12.846.764.

12.846.764.

00

65

511

511

2,44

1,65

2,64

2,64

14,60

6,80

7,00

6,85

68,35

68,93

68,93

5 Kontribusi Sektor industri dlm PDRB Berdasarkan ADH konstan thn 2000 6 Jumlah Penduduk Tahun (Jiwa)

429.024

7 Laju Pertumbuhan

9 % PAD terhadap APBD

10 Inflasi (%) 14 Tingkat Pengangguran

1.579 15 Nilai Indeks Pembangunan Manusia

67,81

16 Peringkat Indeks Pembangunan Manusia

7

di Sulawesi Tengah 17 Jumlah Penduduk Miskin

83.138

Sumber: Parigi Moutong dalam Angka (diolah kembali)

Dari Indikator pembangunan manusia yang direpresentasikan oleh Nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM), pada Tahun 2008 nilai IPM Kabupaten Parigi Moutong tercatat sebesar 67,81 persen (menunjukkan kesejahteraan menengah ke atas) dan berada pada peringkat 7 dari 11 wilayah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Dengan capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Parigi Moutong

sampai dengan Tahun 2008 memgalami


hal .41


peningkatan bila dibandingkan pada Tahun 2007 yang masih berada pada peringkat 8 dengan nilai 67,15 persen, sementara nampak laju Inflasi menunjukan penurunan pada Tahun 2008 sebesar 14,60 persen sedangkan pada Tahun 2009 sebesar 6,80 persen sehingga kondisi tersebut cukup baik bagi stabilitas ekonomi makro Kabupaten Parigi Moutong tetapi hal ini dapat mengkuatirkan karena dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan 2012 Secara singkat kinerja ekonomi tahun 2009 dan 2010 di pengaruhi oleh beberapa faktor utama : Stabilitas keamanan yang stabil, Pembangunan Infrastruktur ekonomi yang cepat, Peningkatan yang signifikan pada semua sector telah mendorong ekonomi berada pada tingkat diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Dari sisi produksi, pertumbuhan sektor pertanian dalam tahun 2008 mencapai 4,97 persen Dalam dua tahun mendatang pertumbuhan sektor ini diperkirakan terus membaik Sektor industri pengolahan di perkirakan dapat ikut menjadi pendorong perekonomian dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 10,69 persen pertahun, sektor penggalian berada pada 11,98 persen sektor listrik dan air bersih sebesar 5,67 persen dan sektor angkutan dan komunikasi sebesar 7,24 persen. ketahanan ekonomi yang tinggi yang didukung oleh alokasi sumber daya pembangunan yang lebih baik diharapkan akan meningkatkan efesiensi perekonomian, seperti tercemin pada penurunan Incremental capital Output Ratio (ICOR). Pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten Parigi Moutong didorong oleh keberhasilan dari semua sektor. Pada tahun 2008 sektor pertanian masih tetap dominan dalam mewarnai perekonomian Kabupaten Parigi Moutong mencapai sebesar 4,97 persen sektor pertanian ini masih bertumpuh pada kekuatan rakyat dan usaha Mikro kecil menengah (small-medium enterprice) Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .42


Capaian

ekonomi

riil

pada

tahun

2008

7,51

persen

memperlihatkan kondisi yang yang terus menunjukan peningkatan disamping itu terdapat peluang yang cukup prospektif dapat dicapai, dengan memperhatikan permintaan konsumsi domestik yaitu konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Peningkatan konsumsi rumah tangga berkaitan dengan stabilnya tingkat harga umum (Inflasi sebesar 6,80 persen) dan tingkat suku bunga telah cukup rendah. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2010 yaitu diatas 6,27 persen, peranan investasi masyarakat sebagai rasio terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diupayakan meningkat, pada tahun 2008 mencapai 7,51 persen. 3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Meskipun

kinerja perekonomian Kabupaten Parigi Moutong

membaik dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2009, dan masalahmasalah pokok yang berkembang yang harus di tangani segerah dalam kurun waktu tahun 2010 dan tahun berikutnya yaitu tahun 2011 yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dengan momentum yang sudah dicapai pada tahun-tahun seberlumnya. ketahanan ekonomi dan percepatan ekonomi di perlukan mengingat masih banyak masalahmasalah sosial yang mendasar yang timbul, belum terpecahkan seperti besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka 75,32 % sedangkan angka pengangguran tertutup 4,44 % serta masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan ekonomi jangka panjang Kabupaten Parigi Moutong merupakan serangkaian tindakan yang akan diambil dalam rangka mewujudkan visi dan menjabarkan misi pembangunan ekonomi. Berdasarkan visi dan misi pembangunan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan analisis prospek pembangunan ekonomi ke depan serta mempertimbangkan hasil kajian terhadap kondisi daerah terkini dan berbagai kecenderungan dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .43


maka kebijakan pembangunan ekonomi jangka panjang Kabupaten Parigi Moutong dalam kurun waktu 2008-2015 dirumuskan sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan

pemanfaatan

sumberdaya,

kemandirian

dan

keunggulan lokal. 2. Meningkatkan daya saing daerah yang fokus pada upaya memperkuat usaha ekonomi rakyat. 3. Memberdayakan usaha ekonomi rakyat melalui pemihakan yang lebih nyata kepada kelompok usaha ekonomi yang notabene diusahakan oleh kelompok keluarga miskin. 4. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkualitas dan sensitif konflik 3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan angaran 5 (lima) tahun kedepan. Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, PBHTB, Pajak Penghasilan Perorangan, Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, SDA Land-Rent dan Migas, Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .44


Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya diluar kendali Pemerintah daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah

Pusat

berdasarkan

formula

yang

telah

ditetapkan.

Penerimaan dari dana perimbangan sangat tergantung dari APBN yang dialokasikan

pada

daerah

dan

formula

Dana

Alokasi

Umum

Kabupaten/Kota yang berlaku. Dengan demikian untuk menjamin pendapatan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong memfokuskan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah, dana bagi hasil yang dipisahkan juga menjadi sumber pendapatan lainnya, selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah kabupaten Parigi Moutong mengharapkan kucuran dana yang bersumber dari pemerintah Pusat/Propinsi berupa dana Inpres Percepatan yang mana dana tersebut sesuai dengan kebijakan

bersama

pemerintah

Propinsi

Sulawesi

Tengah

dan

Pemerintah Pusat serta Kabupaten/Kota yang diperuntukkan bagi kepentingan percepatan pembangunan di Propinsi Sulawesi Tengah termasuk Parigi Moutong. Sedangkan dana masyarakat dan swasta juga sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong.

3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 – 2012

Realisasi

Jenis NO

1 1.1

Proyeksi

Pendapatan

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Daerah

2008

2009

2010

2011

2012

2

3

4

5

6

7

Pendapatan

7.613.166.660

8.497.619.405


12.811.900.000,41

13.334.233.000

hal .45

10.457


Asli Daerah 1.1.1

Pajak Daerah

1.741.620.000

2.175.220.000

3.712.772.809,41

3.972.666.906

1.1.2

Retribusi

3.354.215.860

3.585.068.065

6.144.927.191,00

6.575.072.094

2.517.330.800

2.737.330.800

2.604.200.000,00

2.786.494.000

443.125.583.423

461.664.540.061

460.009.033.590,00

492.209.665.941

26.486.164.692

27.226.540.061

32.098.446.590,00

34.345.337.851

363.764.133.000

365.480.000.000

384.004.987.000,00

410.885.336.090

52.875.305.731

68.958.000.000

43.905.600.000,00

216.987.992.000

16.596.082.000

13.670.406.262,00

14.627.334.700

Daerah 1.1.3

Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.2

Dana Perimbangan

1.2.1

Dana bagi hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1.2.2

Dana Alokasi Umum

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

1.3

Lain-lain Pendapatan

42.115.825.542

Daerah yang Sah 1.3.1

Hibah

30.397.757.290

5.492.950.000

1.178.000.000,00

1.260.460.000

1.3.2.

Bagi Hasil

10.410.338.552

11.103.132.000

12.492.406.262,00

13.360.874.700

17.550.000,00

12.271.975.000

-

-

492.854.575.625

486.758.241.466

486.491.339.852,41

520.171.233.642

Pajak Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.3

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Pendapatan


hal .46

671.820


Daerah

Realisai Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sejumlah 8.497.619.405 yang semula di proyeksikan sebesar RP. 7. 683.000.000, sehingga pada tahun 2010 di proyeksikan sebesar RP. 11.811.400.000. untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dikembangkan terobosan baru yaitu: 1. Perbaikan menajemen. 2. Peningkatan investasi. 3. Optimalisasi pengelolaan Perusahaan Milik Daerah. Hasil realisasi Dana perimbangan pada

tahun

2009 sebesar

461.664.540.061. besaran dana tersebut telah diproyeksikan pada tahun 2010 sebesar 460.009.033.590, namunpun demikian angka ini sulit diproyeksikan karena besaran untuk dana perimbangan realisasinya sangat tergantung dari pemerintah pusat. Berdasarkan penjabaran diatas,maka diharapakan proyeksi pendapatan daerah tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

3.4.2 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 – 2012

NO

Jenis Penerimaan Pembiayaan Daerah

(1)

(2)

Realisasi Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

(3)

(4)

(5)

Proyeksi Pagu Indikatif Tahun 2011

Tahun 2012

(6)

(7)

18.685.198.751,62 24.205.604.711 0,00 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya(SIL PA) 4.882.417.000 20.414.002.899 3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah (Sumber): Perda Kab. Parigi Moutong No.5/2009 tentang Perubahan APBD APBD 2009.

3.1.1


hal .47


Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya untuk Tahun 2008 sebesar Rp 18.685.198.751,62 sementara Tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 24.205.604.711. Untuk penerimaan pinjaman daerah Tahun 2008 sebesar Rp. 4.882.417.000 sedangkan pada Tahun 2009 meningkat sebesar Rp. 20.414.002.899. 3.4.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Kebijakan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabel. Arah kebijakan belanja daerah tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut: 1. Efisiensi dan efektivitas anggaran, 2. Prioritas, 3. Tolak ukur dan target kinerja, 4. Optimalisasi belanja langsung, 5. Transparan dan akuntabel. Perkembangan target alokasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten

Parigi

diproyeksikan

Moutong

mengalami

selama

kurun

peningkatan

dari

waktu

2008-2013

tahun

ketahun

sebagaimana berikut: 3.4.3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 – 2012

NO (1) 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

Jenis Belanja Tidak Langsung (2) Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/K ota & Pemerintah

Realisasi

Proyeksi

Tahun Tahun 2008 2009 (3) (4) 179.360.326.954,76 202.268.370.544,-

Tahun 2010 (5) 240.207.825.790,41

Pagu Indikatif Tahun 2011 (6) 286.530.143.000,-

635.701.985,75 17.763.310.525,00 5.248.000.000,00

457.000.000 48.919.963.401 3.413.000.000

3.158.989.153,48 1.300.000.000 5.211.700.000

2.816.000.000,7.500.000.000,5.000.000.000,-

120.000.000,00

844.313.600

735.000.000

735.000.000,-


hal .48

Tahun 2012 (7)


2.1.6

2.1.7

Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kab/Kota & Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga

17.550.000,00

12.271.975.000

16.157.000.000

16.157.000.000,-

560.005.000,00

351.768.983

394.079.744

300.000.000,-

3.4.4 Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 – 2012

NO

(1) 3.2.1

3.2.3

Jenis Pengeluaran Pembiayaan Daerah (2) Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pemberian Pinjaman Daerah

Realisasi Tahun 2008

Tahun 2009

(3) 490.000.000,-

(4) -

-

-

Proyeksi Pagu Indikatif Tahun 2010 Tahun 2011 (5) (6) 800.000.000,- -

4.882.417.000,-

Tahun 2012 (7)

-

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 490.000.000,- sedangkan pada tahun anggaran 2009 Modal Investasi Nihil, sedangkan untuk Pemberian Pinjaman daerah tahun anggaran 2008 sebesar 4.882.417.000,- sedangkan pada tahun anggaran 2009 Pemberian Pinjaman Daerah untuk Kabupaten Parigi Moutong Nihil.

3.4.3 Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (pagu indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 – 2012


hal .49


Realisasi NO

Uraian

1 1

2 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/ bagi hasil bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg sah Hibah

3 492.854.575.625

Bagi Hasil Pajak dari Propinsi & dari Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/Kot a & Pemerintah Desa

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

1.2 1.2.1

1.2.2 1.2.3 1.3

1.3.1. 1.3.2

1.3.5

A 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6

Proyeksi Tahun 2010

Pagu Indikatif Tahun 2011

4 486.758.241.466

5 486.491.339.852,41

6 520.545.733.642.08

7.613.166.660

8.497.619.405

12.811.900.000,41

13.334.233.000

1.741.620.000 3.354.215.860 2.517.330.800

2.175.220.000 3.585.068.065 2.737.330.800

3.712.772.809,41 6.144.927.191,00 2.604.200.000,00

3.972.666.906 6.575.072.094 2.786.494.000

444.883.982.805

461.664.540.061

460.009.033.590,00

492.209.665.941

26.486.164.692

27.226.540.061

32.098.446.590,00

34.345.337.851

363.764.133.000

365.480.000.000

384.004.987.000,00

410.885.336.090

52.875.305.731

68.958.000.000

43.905.600.000,00

216.987.992.000

42.115.825.542

16.596.082.000

2.604.200.000,00

14.627.334.700

30.397.757.290

5.492.950.000

1.178.000.000,00

1.260.460.000

10.410.338.552

844.313.600

12.492.406.262,00

13.360.874.700

17.550.000.000

12.271.975.000

16.157.000.000,00

-

492.854.575.625

486.758.241.466

486.491.339.852,41

520.171.233.642

511.049.774.376,62 221.437.344.465,51

530.417.722.697,22 268.526.391.528,12

485.491.339.852,41 274.457.994.687,89

520.171.233.642 292.985.050.937

179.360.326.954,76 635.701.985,75 17.763.310.525 5.248.000.000

202.268.370.544 457.000.000 48.919.963.401 3.413.000.000

240.207.825.790,41 3.158.989.153,48 8.593.400.000 5.211.700.000

257.022.373,595 3.316.938.611 9.023 070.000 5.472.285.000

120.000.000

844.313.600

735.000.000

771.750.000

Tahun 2008

Tahun 2009


hal .50

Tahu n 2012 7


2.1.7

2.1.8 B 2.2 C

D E 3 3.1 3.1.1

3.1.2 F

3.2 3.2.1

3.2.2 G

H I

Belanja Bantuan 17.550.000 Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kot a & Pemerintah Desa Belanja Tidak 560.005.000 Terduga Jumlah Belanja 221.437.344.465 Tidak Langsung Belanja 289.612.429.911 Langsung Jumlah Belanja 289.612.429.911 Langsung Program dan Kegiatan Total Jumlah 511.049.774.376,62 Belanja ( B+C) Surplus/Devisit (18.195.198.751,62) (A-D) Pembiayaan 23.567.615.751 Daerah Penerimaan 23.567.615.751 Pembiayaan Sisa lebih 18.685.198.751,62 Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (Silpa) Penerimaan 4.882.417.000 Pinjaman Daerah Jumlah 23.567.615.751 Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran 5.372.417.000 Pembiayaan Penyertaan 490.000.000 Modal (Infestasi) Daerah Pemberian 4.882.417.000 Pinjaman Daerah Jumlah 5.372.417.000 Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan 18.195.198.751 Netto (F-G) Sisa Lebih 0 Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) (H+E)

12.271.975.000

16.157.000.000

16.964.850.000

351.768.983

394..079.744

413.783.731

268.526.391.528,12

274.457.994.687,89

292.985.050.937

261.891.331.169,10

211.033.345.164,52

227.186.182.704

261.891.331.169,10

211.033.345.164,52

227.186.182.704

530.417.722.697,22

485.491.339.852,41

520.171.233.642

(43.659.481.231,22)

1.000.000.000

-

44.619.607.610

1.000.000.000

-

44.619.607.610

8.200.000.000

-

24.205.604.711

8.200.000.000

--

20.414.002.899

-

44.619.607.610

8.200.000.000

-

-

9.200.000.000

-

-

800.000.000

-

-

-

-

9.200.000.000

-

44.619.607.610

(1.000.000.000)

-

0

0

-


hal .51


Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2009 sebesar Rp. 486.758.241.466 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2008 yang mencapai Rp. 492.854.575.625.

Hal ini disebabkan oleh

berkurangnya pendapatan daerah yang bersumber dari Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang terdiri dari: Hibah pada tahun 2008 mencapai Rp. 30.397.757.290,- sedangkan pada tahun 2009 hanya Rp. 5.492.950.000,-; Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada tahun 2008 mencapai Rp 10.410.338.552,- sedangkan pada tahun 2009 hanya sebesar Rp. 844.313.600,-; Bantuan Keuangan dari Propinsi Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2008 mencapai Rp. 17.550.000.000,- sedangkan pada tahun 2009 hanya sebesar RP. 12.271.975.000,-. Belanja Daerah pada tahun 2009 sebesar Rp. 530.417.722.697,22 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang hanya sebesar Rp. 511.049.774.376,62. Belanja Daerah pada tahun 2009 ini terdiri atas Belanja Tidak Langsung Rp. 268.526.391.528,12 dan Belanja Langsung Rp. 261.891.331.169,10. Meskipun terjadi kenaikan pada Belanja Tidak Langsung dari Rp. 221.437.344.465,51 pada tahun 2008, tetapi terjadi pengurangan pada Belanja Langsung sebesar Rp. 261.891.331.169,10 dari tahun 2008 yang mencapai Rp. 289.612.429.911. Peningkatan Belanja Tidak Langsung tahun 2009 dipicu oleh kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp. 202.268.370.544 dari Rp. 179.360.326.954,76 pada tahun 2008. Belanja

Hibah,

Belanja

Namun untuk Belanja Bunga,

Bantuan Sosial, Belanja

Bagi Hasil kepada

Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota & Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga tahun 2009 mengalami penurunan berturut – turut yaitu : Rp

457.000.000; Rp.

48.919.963.401; Rp. 3.413.000.000; Rp. 844.313.600; Rp. 12.271.975.000 dan Rp. 351.768.983. Pembiayaan Daerah tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar Rp. 44.619.607.610,- dari Rp. 23.567.615.751,- pada tahun 2008. Demikian pula dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) tahun 2009 yaitu Rp. 24.205.604.711,- dari tahun 2009 yang hanya sebesar Rp.


hal .52


18.685.198.751,62

serta

Penerimaan

Pinjaman

Daerah

dari

Rp.

4.882.417.000,- tahun 2008 menjadi Rp. 20.414.002.899,-


hal .53


BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

4.1 Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Parigi Moutong 2011 Prioritas pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2011 prmbangunan manusia dalam kontek pembangunan bukanlah hanya bagi kelompok orang atau masyarakat tertentu tetapi mencakup segenap lapisan masyarakat. Konsep pembangunan manusian ini lebih luas pengertiannya dibangdingkan dengan konsep pembangunan ekonomi yang menekakan pada pertumbuhan, kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat atau pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan

manusia

mengandung

empat

unsur

pokok

;

produktivitas, pemerataan, keseinambungan dan pemberdayaan, yang mana didalamnya terdapat

pendidikan,

kesehatan dan daya beli masyarakat

merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pada tujuan negara yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”, sebagai komponen dasar dalam pembangunan kualitas hidup manusia yang disebut juga HDI (Human Depelopment Indeks). Kemudian dalam pelayanan umum masyarakat baik fisik maupun nonfisik merupakan bagian dari tugas pokok pemerintah sebagai regulator (fungsi mengatur) serta sebagai pengayom masyarakat. Pelayanan sosial semestinya jangan dijadikan sebagi sumber pendapatan bagi pemerintah, melainkan lebih pada fungsi pengaturan dan perlindungan kepada masyarakat. Untuk menjamin agar manajemen publik terus meningkat maka perlu dilakukan perubahan manajemen dan perilaku masyarakat, penyelenggara pemerintah dan birokrasi. Dalam mengembangkan manajemen publik tugas pemerintah

mengantisipasi

kelemahan-kelemahan

seperti;

belum

tergambarkannya secara tegas apa tugas dan bagaimana melaksanakan


hal .54


pada setiap jenjang pemerintahan, masih adanya ego sektoral, dan masih belum efektif dalam merubah pola pikir.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, penyusunan RKPD mengacu pada RPJMD dan RPJMN. Di dalam RPJMN Tahun 2010– 2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, sebagai penjabaran Visi dan Misi Presiden terpilih dalam Pemilu Presiden Tahun 2009. Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2009-2014, yaitu: 1. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, 2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, 3. Penegakan Pilar Demokrasi, 4. Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi, 5. Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional ( Musrenbangnas) yang berlangsung dari tanggal 28 April s/d 01 Mei 2010 disepakati bahwa untuk mewujudkan 5 agenda pembangunan tersebut di atas, pada tahun 2011 ditetapkan tema pembangunan nasional : “Percepatan

Pertumbuhan

Ekonomi

Yang

Berkeadilan

Didukung

Pemantapan Tata Kelola Dan Sinergi Pusat Daerah” Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut di atas ditetapkan 11 (Sebelas) prioritas pembangunan tahun 2011 yaitu : 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Penanggulangan kemiskinan; 5. Ketahanan pangan; 6.Infrastruktur; 7. Iklim investasi dan usaha; 8. Energi; 9. Lingkungan hidup dan bencana; 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta 11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sementara itu pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung dari tanggal 05 s/d 06 April 2010 menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah adalah : ”Pembangunan Berdimensi Kewilayahan Dalam Rangka Pengentasan


hal .55


Kemiskinan”

untuk

mewujudkan

tema

pembangunan

tersebut

ditetapkan 5( Lima) prioritas pembanguna sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, 2. Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan,

Kelautan

dan

Kehutanan,

3.

Program

Pembangunan

Infrastruktur, 4. Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Kelembagaan Masyarakat, 5. Lingkungan dan Mitigasi Bencana. 4.2 Tema Pembangunan Daerah Tahun 2011

Berdasarkan capaian hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan mencermati berbagai isu strategis serta permasalahan sekaligus sebagai tantangan dalam pembangunan Kabupaten Parigi Moutong selanjutnya, berbagai aspirasi masyarakat dari hasil musyawarah pembangunan

daerah baik Kabupaten/Kota di Propvinsi Sulawesi

Tengah, maka perlu dirumuskan Tema Pembangunan untuk menuntun pencapaian kinerja pembangunan yang diharapkan. Prestasi

capaian kemajuan pembangunan tahun 2009 dan

prospektifnya serta mencermati potensi sumberdaya yang dimiliki, permasalahan dan tantangan pembangunan pada tahun 2011 mendatang. Dengan Memperhatikan

tema pembangunan nasional dan tema

pembangunan provinsi, serta prioritas pembangunan masing-masing tingkatan pemerintahan, maka kabupaten Parigi Moutong menetapkan tema pembangunan tahun 2011 adalah : ” Percepatan Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan ” untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut ditetapkan 7(Tujuh) prioritas pembanguna Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2011 sebagai berikut : 1. Penanggulangan Kemiskinan Serta Peningkatan Kesempatan Kerja dan Investasi; 2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; 3. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Pembangunan Pedesaan; 4. Pembangunan Infrastruktur; 5. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan; 6. Pemberdayaan Koperasi Mikro, Kecil dan Menengah; serta 7. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah.


hal .56


4.3. Arah Sasaran dan Kegiatan Pokok 1. Penanggulangan Kemiskinan Serta Peningkatan Kesempatan Kerja dan Investasi Pemerintah Daerah dalam memprogramkan upaya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada : Peningkatan kualitas pengelolaan dan produktifitas usaha primer masyarakat miskin Perluasan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan memperoleh kerja. Pengembangan permodalan usaha primer masyarakat miskin Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat pedesaan Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur lapangan usaha masyarakat miskin Pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi usaha miskin Pengembangan ekonomi lokal Peningkatan kesempatan kerja Peningkatan kualitas dan poduktivitas tenaga kerja Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif Peningkatan dan pengembangan Eksport Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan di fokuskan pada : Pendidikan Anak Usia Dini Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Pendidikan Menengah Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Peningkatan upaya kesehatan masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat Promosi Kesehatan dan Pembangunan Kesehatan Pengembangan Lingkungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .57


Pencegahan dan penaggulangan penyakit menular Pelayanan Kesehatan Untuk Lansia Peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 3. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Pembangunan Pedesaan di Fokuskan pada : Peningkatan ketahanan pangan Peningkatan Kesejahtraan Petani Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Penigkatan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan perikanan dan kelautan Peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan Pengembangan agribisnis Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian,

Perkebunan

dan

Perikanan/Lapangan Pengembangan usaha perikanan budidaya payau laut dan air tawar Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pengembangan usaha perikanan tangkap Peningkatan keberdayaan masyarakat desa Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

4. Pembangunan Infrastruktur di Fokuskan pada : Pembangunan infrastruktur Pedesaan Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur yang telah ada Pengembangan,pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Pembinaan dan pengembangan dibidang ketenaga listrikan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .58


5. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan difokuskan pada : Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Pembinaan pengawasan dibidang pertambangan Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat Rehabilitasi hutan dan lahan Pengelolaan dan rehabiltasi ekosistem pesisir dan laut Perlindungan dan konservasi sumber daya alam 6. Pemberdayaan Koperasi Mikro, Kecil dan Menengah difokuskan pada : Pengembangan industri kecil dan menengah Pengembangan Sentra-Sentra Industri berbasis potensi local Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 7. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah difokuskan pada : Bidang Penjenjangan Dan Teknis Fungsional Peningkatan bidang manajemen pemerintahan Mengikuti bintek – bintek yang berhubungan dengan birokrasi 4.3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2011 disusun berdasarkan pada isu strategis dan prioritas pembangunan daerah yang akan mendukung pencapaian tujuan bersama (Common Goals) Pembangunan Tahun 2011 dan Rencana Kerja Penunjang Pembangunan Tahun 2011. Rencana Kerja Pencapaian Tujuan Bersama Pembangunan Tahun 2011 didasarkan pada fokusfokus dari prioritas pembangunan yang mendukung pencapaian tujuan bersama dan merupakan Rencana Kerja yang berisi indikasi kegiatan yang diprioritaskan untuk menjawab isu strategis yang dihadapi saat ini sedangkan Rencana Kerja Penunjang merupakan Rencana Kerja yang


hal .59


memuat indikasi kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran program Rencana Kerja Prioritas yang diuraikan berdasarkan Misi dan Program pembangunan Kabupaten Parigi Moutong. Program-program pembangunan tahun 2011 yang akan direncanakan pemerintah Kabupaten Parigi Moutong meliputi: 1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.

Program Pengembangan Data

7.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

8.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

9.

Program Pendidikan Non Formal

10. Program Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan 11. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 12. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 13. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 14. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 16. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 17. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 18. Program Obat perbekalan Kesehatan dan makanan 19. Program Upaya Kesehatan masyarakat 20. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 21. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 22. Program Pengembangan Lingkungan Masyarakat 23. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular 24. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan

Prasarana puskesmas dan jaringannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .60


25. Program Pelayanan Kesehatan Lansia 26. Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan & Anak 27. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 28. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paruparu/RS Mata 29. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata. 30. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 31. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 32. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 33. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 34. Program Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai 35. Pemberdayaan Jasa Konstruksi 36. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 37. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 38. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 39. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 40. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 41. Program Pengendalian Banjir 42. Program Pemanfaatan Ruang 43. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 44. Program Penertiban Lingkungan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 45. Program Pengembangan Data/informasi 46. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 47. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 48. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 49. Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah 50. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 51. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .61


52. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 53. Program Perencanaan Pembangunan Tata Ruang 54. Program Kerja Sama Pembangunan 55. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 56. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 57. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 58. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 59.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

60. Program Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Sarana, Prasarana

Fasilitas

Sector

Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika 61. Program Pengamanan dan Pengendalian Lalulintas 62. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 63. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 64. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 65. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 66. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 67. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 68. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 69. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 70. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 71. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 72. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 73. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 74. Program Penataan Administrasi Kependudukan 75. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .62


76. Program P2WKSS 77. Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak 78. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 79. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 80. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 81. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtraan Sosial 82. Program Pelestarian dan kesetiakawanan Sosial 83. Program Pembinaan dan Monitoring 84. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 85. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal 86. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 87. Peningkatan Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 88. Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 89. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah yang Kondusif 90. Program Pengembangn Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 91. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 92. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 93. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 94. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 95. Program Penataan Struktur Industri 96. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 97. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport 98. Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 99. Program Pedagang Kaki Lima dan Asongan 100. Program Pengembangan Nilai Budaya 101. Program Pengembangan dan Pemasaranan Pariwisata 102. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .63


103. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 104. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 105. Program Upaya Pencegahan Penyalah Gunaan Narkoba 106. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 107. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 108. Program Pendidikan Politik Masyarakat 109. Program

Peningkatan

Pemberantasan

Penyakit

Masyarakat

(Pekat) 110. Program Pencehagan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 111. Program Pemeliharaan Kantrantibnas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 112. Program Pemberdayaan Masyarakat Ketertiban Dan Keamanan 113. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 114. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 115. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 116. Program Pembinaan Organisasi Perempuan Dan Rawan Sosial Ekonomi 117. Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah 118. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 119. Program Pembangunan Tugu Batas dan Penamaan Pulau-pulau 120. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 121. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 122. Program Koordinasi Program Pengawasan Dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan 123. Program Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah 124. Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .64


125. Program Penataan Peraturan perundang-undangan 126. Program Pendidikan dan Kedinasan 127. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 128. Program Pemberdayaan Kelembgaan Kesejahtraan Sosial 129. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 130. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahtraan Rakyat 131. Program

Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Pemulihan

dan

Pemeliharaan Kesehatan 132. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial 133. Program Peningkatan, Pengembangan, Pengelolaan Keuangan Daerah 134. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat Perdesaan 135. Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan 136. Program Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Kabupaten dan UPM Raskin 137. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 138. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 139. Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) 140. Program Kerjasama informasi dengan media masa 141. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 142. Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Pertanian

dan

Perkebunan 143. Program

Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan

Lapangan 144. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 145. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 146. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 147. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 148. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 149. Program Peningkatan Produksi Peternakan 150. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .65


151. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Hutan 152. Program Pengembangan Agribisnis 153. Program Pemanfaatan Sumberdaya Hutan 154. Program Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu 155. Program Pembinaan Pengawasan Bidang Pertambangan 156. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan 157. Program

Pembinaan

dan

pengembangan

Bidang

Ketenaga

Listrikan 158. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 159. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian SKPD 160. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut 161. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Perkiraan Iklim Laut 162. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 163. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 164. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 165. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 166. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan 167. Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Payau Laut dan Air Tawar 168. Program Peningkatan Pembangunan Perikanan dan Kelautan.


hal .66


BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2011 disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sesuai edaran tersebu bahwa RKPD ini adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang dihasilkan dari Musyawarah Kabupaten tahun 2010 yang merupakan masukan dari Rancangan Rencana Kerja Masingmasing SKPD yang dihasilkan melalui proses mekanisme perencanaan yang sistematis. Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran maka dalam perencanaan pembangunan dan penetapan pendanaan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yaitu partisipasi masyarakat, transparansi dan akutabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisien dan efektifitas serta taat azas. Selain itu untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien dan efektif, berkeadilan dan berkelanjutan diharapkan terjadinya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.


hal .67


Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan ini memuat yaitu : 1. Daftar usulan Program/Kegiatan (199/496) yang dibiayai oleh sumber dana APBD Kabupaten dengan total pagu indikatif Rp. 295.585.867.143,2. Daftar usulan Program/Kegiatan (73/174) Kabupaten yang dibiayai oleh sumber dana APBD Proninsi

dengan total pagu indikatif

sekitar

Rp. 157.142.630.800,3. Daftar usulan Program/Kegiatan (90/193) Kabupaten yang dibiayai oleh sumber

dana

usulan

APBN

dengan

total

pagu

indikatif

Dekonsentrasi

Program

Rp.624.990.903.250,- yang terdiri dari : 1) Usulan

yang

didanai

Sumber

Dana

(12)/Kegiatan (48) dengan total pagu indikatif Rp.41.111.753.000,2) Usulan yang didanai Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Program (30)/Kegiatan (52) dengan total pagu indikatif Rp.278.452.210.000,3) Usulan yang didanai Sumber Dana Tugas Pembantuan (TP) Program (48)/Kegiatan (93) dengan total pagu indikatif Rp.405.426.490.250,Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran Matrik Usulan Program/Kegiatan berdasarkan masing-masing Sumber Dana yang ada.


hal .68


BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008-2013 sebagai produk bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong merupakan pernyataan tentang keadaan dan tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat Kabupaten Parigi Moutong yang searah dengan visi-misi Kabupaten Parigi Moutong. Oleh karena itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 20082013 ini harus menjadi pedoman dan arah kebijakan dalam menjalankan Pemerintah daerah untuk 5 (lima) Tahun kedepan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 juga merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20082013 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Parigi Moutong untuk tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008-2013 ini di tetapkan kaidahkaidah sebagai berikut : 1. Bupati Parigi Moutong dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta mengimplementasikan sebagai keputusan politik daerah berkewajiban melibatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong. Bupati Parigi Moutong juga berkewajiban mengarahkan dan mengendalikan proses penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2008-2013.


hal .69


2. Wakil

Bupati

dibantu

sekretaris

daerah,

berkewajiban

mengkoordinasikan, mengawasi dan menjadi Pelaksana Harian dalam pelaksanaan RPJMD Kabuparten Parigi Moutong Tahun 2008-2013. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong dalam melaksanakan Fungsinya berkewajiban berpegang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 4. Dalam

rangka

menigkatkan

efektivitas

palaksanaan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Parigi Moutong berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 ke dalam Rencana Strategis Organisai Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Kabupaten Parigi Moutong dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Kabupaten Parigi Moutong. 5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Parigi Moutong dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Moutong serta masyarakat termaksud dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2008-2013 dengan sebaik-baiknya. 6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Parigi Moutong berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategi (RENSTRA OPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013, dan kemudian juga akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA

OPD)

Kabupaten

Parigi

Moutong

serta

menjamin

konsistensinya. 7. Seluruh komponen masyarakat (Stakholders) yang mempunyai kompetensi dan aktivitas di Kabupaten Parigi Moutong berkewajiban melaksanakan keselarasan aktifitasnya dengan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

hal .70


Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008-2013. 8. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008-2013 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat uraian kebijaksanaan program pembangunan terinci dan terukur yang ditetapkan Bupati Bersama DPRD Kabupaten Parigi Moutong. 9. Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

sebagai

dokumen

perencanaan pembangunan tehunan yang teruji dan terukur, memuat program-program prioritas pembangunan tahunan yang kemudian diterjemahkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang penetapannya dilakukan oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Parigi Moutong. 10. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2013, maka Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008-2013 yang ditetapkan dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi. 11. Mengingat masa bakti Bupati/Wakil Bupati akan berakhir pada tahun 2013 maka akan mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah yang ada, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2014. Keberhasilan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan diharapkan dapat mencapai terwujudnya kondisi Kabupaten Parigi Moutong sebagai berikut : 1. Terwujudnya Kabupaten Parigi Moutong yang sebagai Kabupaten terdepan di Propinsi Sulawesi Tengah. 2. Kualitas sumber daya manusia mempunyai berdaya saing di Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2013.


hal .71


3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong meningkat yang didukung oleh pembangunan ekonomi rakyat. 4. Terjadinya kemajuan pembanguna dalam berbagai bidang kehidupan dari kondisi saat ini (kekinian) 5. Aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dari KKN, professional dalam

mengemban

tugas,

dan

berperan

sebagai

fasilitator

pembangunan guna terwujudnya “Good Governance”. 6. Angka kemiskinan yang semakin berkurang seiring dengan semakin terbukanya lapangan kerja dan usaha. 7. Kesejahteraan rakyat makin meningkat dan sabar akan pentingnya pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. 8. Semakin meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya baik di wilayah pesisir pantai maupun di wilayah pegunungan. 9. Wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang aman, damai dan tentram sebagai wahana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. 10. Menurunnya kesenjangan antar wilayah kecamatan. Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Parigi

Moutong

sebagai

Kabupaten terdepan diyakini dapat dicapai melalui pemberdayaan sumberdaya manusia secara optimal dan berdaya saing, apabila pemerintah daerah mendapatkan dukungan dan partisipasi seluruh rakyat serta peranan aparatur pemerintah yang amanah dan professional serta loyal.


hal .72


BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2011 merupakan penjabaran dari, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013,memuat rancangan kerangka ekonomi, isu strategis rencana pembangunan tahun 2011, Program prioritas pembangunan 2011, Rencana Kerja SKPD dan pendanaan indikatif.

RKPD Kabupaten merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan/kabupaten, menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD kabupaten, serta pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Tahun 2011. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut: •

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten serta seluruh pelaku pembangunan

berkewajiban

untuk

melaksanakan

program-

program/kegiatan-kegiatan yang terkait dengan RKPD tahun 2011, dengan sebaik-baiknya. •

RKPD sebagai pedoman penyusunan RAPBD dan sebagai langkah awal proses penyusunan RAPBD melalui tahapan penyusunan kebijakan Umum APBD berpedoman pada ketetapan Mendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang dikukuhkan melalui Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati.

•

Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun dari APBN/BLN, berdasarkan prioritas dan plafon anggaran sementara RAPBD, setiap Satuan Kerja Perangkat


hal .73


Daerah harus membuat Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2011. •

Partisipasi

Masyarakat

dalam

proses

penyusunan

rencana

pembangunan melalui Forum SKPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat. •

Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan dan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan serta program/kegiatan.

•

Untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan, guna melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

•

Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan dari masing-masing Kepala SKPD.

•

Pada akhir tahun anggaran 2010, setiap Kepala SKPD wajib melakukan

evaluasi

Kinerja

Pelaksanaan

Rancangan

Pembangunan/Kegiatan Tahun 2010. •

Kepala

Bappeda

menyusun

evaluasi

rencana

pembangunan

berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusun Rencana Pembangunan Daerah untuk tahun 2011.

Tata Cara penyusunan RKPD Tahun 2011 dan penyelenggaraan Musrenbang serta Forum SKPD mengikuti pedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


hal .74


Penyelenggaraan Musrenbang telah dilaksanakan melalui tahapan menurut tingkat pemerintah, mulai dari Desa/kelurahan sampai Kabupaten, serta forum SKPD Kabupaten dan

Musrenbang dan Forum SKPD

menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan dan penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam Prioritas Pembangunan Daerah.

Dengan adanya RKPD Kabupaten, prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari visi dan misi akselerasin peningkatan kesejahteraan masyarakat

serta

arah

kebijakan

pembangunan

perwilayahan

yang

memperlihatkan status fungsi dan beban yang diemban oleh Kabupaten/Kota sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Parigi Moutong, akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan.

RKPD Tahun 2011 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2011. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak disusunnya Rancangan awal RKPD ini sampai hingga pelaksanaan.

Parigi,

2010

BUPATI PARIGI MOUTONG

LONGKI DJANGGOLA


hal .75

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents