BAB I PENDAHULUAN
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 memasuki rencana pembangunan tahunan daerah Tahap III perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, mengingat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025, kurun waktu pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah Tahap II adalah Tahun 2010-2014 dan Tahap III adalah Tahun 2015-2019. Kebijakan pembangunan pada Tahap III diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing wilayah
dan
masyarakat
Jawa
Tengah,
berlandaskan
keunggulan
sumberdaya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi yang makin meningkat. RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 dan disusun dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015. RKPD dimaksud memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tahapan dan proses penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 berpedoman pada Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Secara umum tahapan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut : 1) Persiapan penyusunan
RKPD;
2)
Penyusunan
Rancangan
Awal
RKPD;
3)
Penyusunan Rancangan RKPD; 4) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang sebelumnya didahului dengan I-1
kegiatan Pra Musrenbang; 5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan 6) Penetapan RKPD. Secara rinci proses penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dimulai dengan persiapan penyusunan RKPD berupa pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi RKPD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data serta informasi perencanaan pembangunan daerah. Langkah berikutnya adalah penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2015, mencakup berbagai aktivitas antara lain : a) Pengolahan data dan informasi; b) Analisis gambaran umum kondisi daerah; c) Analisis kondisi perekonomian dan keuangan daerah; d) Evaluasi kinerja pembangunan tahun 2013; e) Telaah kebijakan Pemerintah; f) Telaah pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah; g) Perumusan permasalahan pembangunan daerah; h) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah; i) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif; j) Perumusan program prioritas dan pagu indikatif; k) Penyajian dan sosialisasi Rancangan Awal RKPD; dan l) Penyelarasan rencana program prioritas dan pagu indikatif. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan RKPD yang pada intinya menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan masukan dan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan harmonisasi serta sinergitas terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2015. Setelah rancangan RKPD tersusun selanjutnya dibahas dalam forum Musrenbang Tahun 2014, sebagai wahana perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
Berdasarkan
hasil
Musrenbang,
kemudian
dirumuskan
Rancangan Akhir RKPD Tahun 2015 dan langkah selanjutnya adalah penetapan RKPD dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 diupayakan sinergis dan sinkron dengan kebijakan pemerintah melalui 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment, mendukung aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan keterkaitan antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015 dan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015. Disamping itu juga menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2015 bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Alur penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut. I-2
Rancangan Awal RKPD
Persiapan Penyusunan RKPD
Sosialisasi Rancangan Awal RKPD
Pengolahan Data & Informasi
Perumusan Masalah Pembangunan Daerah
Analisis Gambaran Kondisi Umum Daerah
Penyusunan Rancangan Renja SKPD
Kebijakan Nasional Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Evaluasi Agregatif
Rumusan Isu Strategis Daerah
Pokok - Pokok Pikiran DPRD
Evaluasi Kinerja Urusan
Forum SKPD
Evaluasi Kondisi Perekonomian & Keuangan Daerah Rumusan Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas Daerah
Rumusan Kerangka Ekonomi Daerah RPJMD Th. 2013-2018
RPJPD Th. 2005-2025
Rumusan Renc Program Prioritas Daerah dan Pagu Indikatif
Rancangan RKPD
Musrenbangwil
Pra Musrenbang Provinsi
Musrenbang RKPD Provinsi
RKPD Tahun 2013 Curah Pendapat dengan Publik
Penyusunan APBD Th. 2015
Penyelarasan Prioritas, Rencana Program Prioritas, Pagu Indikatif
KUA - PPAS
Musrenbangnas RKP 2015 Dialog Interaktif Penetapan Pergub ttg RKPD
Penyusunan
Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 I-3
Rancangan Akhir RKPD
RKPD Th. 2015
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2003
Nomor
47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Keuangan
Nomor
Antara
33
Tahun
Pemerintah
2004
Pusat
tentang
dan
Perimbangan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
55
Tahun
2005
tentang
Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); I-4
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi I-5
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1); 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7); 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
I-6
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470). 1.3. Hubungan Antar Dokumen Dokumen RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan dokumen ini juga memperhatikan RKP Tahun 2015. Beberapa dokumen perencanaan multi sektor di tingkat nasional yang memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 adalah : 1) Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2) Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) di Indonesia;
3)
Masterplan
Percepatan
dan
Perluasan
Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) ; 4) Masterplan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); 5) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) 2011-2015; 6) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) Tahun 2010-2020; 7) Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015; 8) Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 9) Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025; 10) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan 11) Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Selanjutnya dokumen perencanaan multi sektor di tingkat provinsi yang juga menjadi rujukan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, antara lain : 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029; 2) Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals (RAD MDG’s) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015; 3) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015; 4) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Tahun 2010-2020; dan 5) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. 1.4. Kaidah Pelaksanaan 1. RKPD Tahun 2015 merupakan rencana kerja pemerintah daerah selama satu tahun dengan mendasarkan potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan. 2. Berdasarkan
pasal
285
Permendagri
Nomor
54
Tahun
2010,
perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan I-7
dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a. Perkembangan
yang
tidak
sesuai
dengan
asumsi
kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan; d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 1.5. Sistematika RKPD Sistematika RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; kaidah pelaksanaan; sistematika RKPD; serta maksud dan tujuan.
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Memuat gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari aspek
geografi,
aspek
demografi,
aspek
kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing; evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dan realisasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 menurut urusan kewenangan provinsi; evaluasi capaian MDG’s; lingkungan strategis yang terdiri atas internal dan eksternal; permasalahan pembangunan daerah; serta isu strategis pembangunan daerah. BAB III
RANCANGAN
KERANGKA
EKONOMI
DAN
KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah, dan tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2015 dan 2016; serta arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi keuangan daerah
dan
kerangka
keuangan daerah.
I-8
pendanaan
serta
arah
kebijakan
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan
daerah
jangka
menengah;
prioritas
pembangunan daerah; percepatan pencapaian target MDG’s; dan kebijakan serta strategi pengembangan kewilayahan Jawa Tengah. BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 Memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2015 menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
BAB VI
PENUTUP Memuat harapan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.
1.6. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 adalah untuk: 1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2015; 2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2015. Adapun tujuannya adalah untuk : 1. Memberikan
landasan
operasional
bagi
seluruh
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015; 2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015; 3. Menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2015 bagi kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah; 4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
I-9
