BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Pelaksanaan pembangunan daerah yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Subang telah memberikan hasil yang positif di berbagai segi kehidupan masyarakat. Namum demikian, berdasarkan evaluasi yang dilakukan ternyata masih banyak berbagai masalah penting yang harus segera diatasi. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi (indikator makro) (Tahun 2007 : 4.8 %)
cukup baik namun dari sisi indikator mikro jumlah
Kemiskinan (Tahun 2007 dan 2008 : 34.72% dan 31.62%) dan Pengangguran (Tahun 2007 dan 2008 : 7.5% dan 7.13%) masih cukup tinggi.
Hal tersebut
menunjukkan bahwa konsep pertumbuhan ekonomi tidak cukup mampu menangani permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Selain
permasalahan
kemiskinan
dan
pengangguran,
terdapat
beberapa
permasalahan lainnya yang masih menjadi prioritas dalam kurun waktu lima tahun mendatang
diantaranya
:
pendidikan,
kesehatan,
infrastruktur
wilayah,
lingkungan hidup serta kinerja pemerintah daerah. Upaya penanganan tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetapi memerlukan kerja keras dan komitmen bersama para pelaku pembangunan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten melalui strategi pembangunan yang efektif terhadap bidang-bidang yang bersentuhan langsung dengan permasalahan tersebut. Untuk itu dalam rangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi segenap potensi di Kabupaten Subang tersebut, serta menjaga keberlanjutan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya, maka sebuah rencana pembangunan perlu ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan (stakeholders) dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Kabupaten Subang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan tersebut diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2009 – 2014 memuat Visi Misi, Strategi dan Program Bupati terpilih, yang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJM Propinsi dan Nasional.
Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014
I-1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN RPJMD
Kabupaten
Subang
Tahun
2009-2014
merupakan
dokumen
yang
memberikan arahan sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terarah dan berkesinambungan. Adapun tujuan Penyusunan RPJMD adalah : 1. Menetapkan Visi, Misi, Arah dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah yang disepakati bersama antar stakeholder dan disetujui DPRD, sebagai pedoman dalam Penyusunan Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD dalam kurun waktu 2009-2014 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Propinsi Jawa Barat.
1.3. LANDASAN HUKUM 1.
Undang–undang
Nomor
4
Tahun
1968
tentang
Pembentukan
Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang; 2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
4.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5.
Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD);
8.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025; 9.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014
I-2
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005– 2025. 1.4. HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Sebagaimana amanat Bab III UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tentang Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional yang terdiri atas Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga,
Rencana
Kerja
Pemerintah,
dan
Rencana
Kerja
Kementerian/Lembaga. Sejalan dengan landasan hukum perencanaan di tingkat Pusat, maka di Daerah diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dokumen perencanaan SKPD sebagaimana Gambar 1 di bawah ini :
PEDO MA N
PEDO MA N RENJA KL
RENSTRA KL
RKA – KL
RINCIAN APBN
PEDOMAN PEDO MA N RPJP NASIONAL
DIACU
DIJABAR KAN RPJM NASIONAL
RKP
RPJPD DAERAH
RAPBN
APBN
DISERASIKAN MELALUI MUSRENBANG
DIPERHATIKAN
PEDO MA N
PEMERINTAH PUSAT
PEDO MA N
DIJABAR KAN RPJM DAERAH
RKPD, KUA DAN PPA
PEDO MA N RAPBD
APBD
PEDOMAN PEDO MA N
PEDOMAN RENSTRA SKPD
PEMERINTAH DAERAH
RENJA SKPD
RKASKPD
RINCIAN APBD
Gambar 1 . Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya
Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014
I-3
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), merupakan perwujudan kehendak masyarakat yang berisi Visi, Misi dan Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 20 tahun dan mengacu kepada RPJP Nasional serta memperhatikan RPJPD Propinsi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang merupakan penjabaran Visi, Misi, Program Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMD Propinsi.
Selain itu RPJMD tersebut memuat Strategi Pembangunan Daerah, Arah
Kebijakan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum dan indikasi rencana program prioritas pembangunan. Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 5 ayat 2, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan Renstra Daerah yang lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan berdasarkan SE Mendagri Nomor 050/2020/33/ SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Pedoman Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah bahwa RPJMD hanya disusun oleh daerah-daerah yang telah memiliki kepala daerah hasil pemilihan langsung. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan Penjabaran RPJMD dan disusun mengacu pada RKP Pusat dan memperhatikan RKPD Propinsi serta berisi tentang : Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja, dan pendanaan yang bersifat indikatif, baik yang bersumber dana APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana strategi (Renstra) SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tupoksi serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta pendanaan yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
1.5. PROSES PENYUSUNAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Subang tahun 2009-2014 disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut: 1.
Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda
Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014
I-4
pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2.
Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk itu;
3.
Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4.
Atas-bawah (top-down) dan Bawah-atas (bottom-up), pendekatan top-down dan bottom-up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
Adapun Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Subang yang telah dan akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Bappeda menyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi, Misi dan Strategi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Subang 5 (lima) Tahun ke depan 2. Bappeda mensosialisasikan dan menyampaikan format tanggapan terhadap Rancangan Awal RPJMD Kepada semua SKPD dan Kecamatan serta mengharuskan semua SKPD dan Kecamatan menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) SKPD kurun waktu 2009 – 2014.
Sedangkan untuk desa dan kelurahan diharuskan menyusun
Rancangan Awal RPJM Desa dan kelurahan tahun 2009 – 2014. 3. Kecamatan memfasilitasi Musrenbang RPJMD di tingkat Desa dan kelurahan 4. Bappeda melaksanakan Musrenbang RPJMD dengan stakeholder di 30 Kecamatan dan mengikutsertakan delegasi desa serta perwakilan SKPD Kabupaten 5. Bappeda memfasilitasi Pembahasan Rancangan Kedua RPJMD Kabupaten Subang dengan Tim SKPD Kabupaten dan 30 SKPD Kecamatan melalui Forum SKPD 6. Bappeda menyampaikan hasil pembahasan Forum SKPD tentang Rancangan Kedua RPJMD Kabupaten Subang kepada Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati 7. Bappeda menyampaikan Rancangan Kedua RPJMD kepada Perguruan Tinggi terpilih untuk mendapat kajian secara akademis. 8. Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RPJMD tingkat Kabupten dengan melibatkan perwakilan stakeholder di Kabupaten Subang, 30 kecamatan dan delegasi kecamatan guna mendapatkan masukan serta kajian
Perguruan Tinggi tentang Rancangan
RPJMD Kabupaten Subang Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014
I-5
9. Bappeda membahas sinergitas Rancangan akhir RPJMD dengan Rancangan akhir SKPD dengan memperhatikan hasil Musrenbang Kabupaten 10. Bappeda melaporkan Rancangan Akhir RPJMD kepada Bupati 11. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD 12. Pemerintah Daerah dan DPRD membahas Raperda RPJMD 13. DPRD menyetujui dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2009-2014 Tahapan proses penyusunan, secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut : Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2009-2014 Perda No 12 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Subang Tahun 2005-2025
Rancangan Awal RPJMD
Evaluasi Pembangunan Daerah
Visi, Misi, Program KDH
Memperhatikan RPJM Propinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013
Musrenbang RPJMD tingkat desa, kecamatan, SKPD dan tingkat Kabupaten
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD
Penyampaian Raperda RPJMD untuk mendapatkan Persetujuan DPRD
Sumber :
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014
I-6
1.6. Sistematika Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Subang tahun 2009-2014 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: Bab I
: PENDAHULUAN Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, proses penyusunan RPJMD dan sistematika penyusunan
Bab II
: GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH Memuat evaluasi pembangunan daerah dan kondisi eksisting sampai dengan awal penyusunan RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2009-2014 dalam setiap aspek prioritas pembangunan, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi selama 5 tahun ke depan serta Isu Strategis
Bab III : VISI DAN MISI Menjelaskan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan. Bab IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Memuat dan menjelaskan Desa Mandiri Gotong Royong sebagai strategi pembangunan
daerah,
kebijakan
pembangunan
daerah,
program
pembangunan daerah dan sasaran setiap program. Bab V
: PENDANAAN DAERAH Menjelaskan kebijakan keuangan daerah yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan selama 5 (lima) tahun ke depan.
Bab VI : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Menjelaskan pedoman transisi pada Tahun 2014, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Subang tahun 2009-2014 serta kaidah pelaksanaannya. Bab VII : PENUTUP
Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014
I-7
